PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA AKIBAT LIMBAH B3
Oleh : Yus Rizal (BNPB)
PENDAHULUAN Pengelolaan limbah B3 bencana non alam (gagal teknologi) Penyelenggaraan PB : Pra bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) Saat keadaan darurat bencana Pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi)
Penyelenggaraan PB PP no. 21 Thn 2008 PP no. 101 Thn 2014 ttg Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (ps 217 – 236) Sistem tanggap
darurat dlm pengelolaan limbah B3
PENDAHULUAN Pemerintah dan Pemda menjadi penanggungjawab dlm Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (ps 5 UU no. 24/2007) Pemerintah BNPB (ps 10 UU no. 24/2007) Pemda BPBD Provinsi dan Kab/Kota (ps 18 UU no. 24/2007) Pemerintah kab/kota menjadi penyelenggara utama upaya penanganan darurat bencana Pemprov dan Pemerintah bertanggung jawab melakukan pendampingan
FUNGSI BNPB/BPBD PRA BENCANA
KOORDINASI PELAKSANA
KEADAAN DARURAT BENCANA
KOMANDO KOORDINASI PELAKSANA
PASCA BENCANA KOORDINASI PELAKSANA
PENCEGAHAN MITIGASI KESIAPSIAGAAN PENANGANAN DARURAT
PEMULIHAN REKONSTRUKSI
UPAYA PADA PRA BENCANA Serangkaian kegiatan yg dilakukan utk mencegah ancaman/bahaya terjadi, mengurangi risiko bencana dan mensiapsiagakan menghadapi kedaruratan bencana Program kegiatan : Pemetaan wilayah rawan ancaman Pengembangan sistem informasi (termasuk sistem peringatan dini, monev, pelaporan) Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Peningkatan kapasitas fasilitas dan sarana
UPAYA PADA PRA BENCANA Program kegiatan : Peningkatan kapasitas sdm melalui pelatihan dan simulasi (termasuk, geladi posko, geladi lapang, TTX) Penyusunan pedoman, protap dan juklak (termasuk juklak Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana akibat limbah B3) Rapat koordinasi secara berkala Penyusunan rencana kontinjensi
Upaya PENANGANAN DARURAT BENCANA
Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan Penetapan status keadaan darurat bencana Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak Pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan tempat hunian) Perlindungan terhadap kelompok rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan orang berkebutuhan khusus) Pemulihan fungsi dengan segera prasarana dan sarana vital
Pengendalian faktor ancaman/penyebab bencana
PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
Nasional
Presiden
Provinsi
Gubernur
Kab/Kota
Bupati/Walikota
Dasar pemberlakuan kemudahan akses Dasar aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
KEMUDAHAN AKSES PENANGANAN DARURAT BENCANA Pada saat keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses : Pengerahan sdm Pengerahan peralatan Pengerahan logistik Imigrasi, cukai dan karantina Perizinan Pengadaan barang/jasa Pengelolaan dan pertanggungjwban uang dan atau barang Penyelamatan
Komando utk memerintahkan sektor/lembaga
(Pasal 50 UU No. 24 Thn 2007)
MEKANISME PENYELENGGARAAN PENANGANAN DARURAT BENCANA Penyelenggaraan penanganan darurat bencana pd keadaan darurat bencana diatur dlm satu sistem komando (Ps 47 PP no. 21 tahun 2008)
Perka BNPB no 03/thn 2016 ttg Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Setiap penyelenggaraan penanganan darurat bencana pada keadaan darurat bencana hanya satu sistem komando yg diaktivasi Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana melibatkan semua unsur ≈ BPBD, SKPD terkait, TNI, POLRI, lembaga non pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN DARURAT BENCANA Info Awal
Rencana Kontinjensi
Pengkajian Cepat Keadaan Tdk Darurat
Keadaan Darurat Penetapan Status Keadaan Darurat Aktivasi Sistem Komando Rencana Operasi Pelaksanaan Penanganan Darurat Rehabilitasi dan Rekonstruksi
SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
(STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA KAB/KOTA) Pos Pendamping Nasional
Nasional Pos Pendukung
(Bantuan Internasional)
Provinsi Pos Pendamping Provinsi
Kab/Kota Posko PDB
Pos Lapangan
Notes : Pendampingan : Komando :
Pos Pendukung
SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
(STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA PROVINSI) Pos Pendamping Nasional
Nasional Pos Pendukung
(Bantuan International)
Provinsi
Posko PDB
Pos Pendukung
Kab/Kota Pos Lapangan
Notes : Pendampingan : Komando :
Pos Lapangan
Pos Lapangan
Pos Lapangan
SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
(STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA NASIONAL) Nasional
Posko Nasional PDB
Pos Pendukung
(Bantuan Internasional)
Provinsi Pos Pendamping Wilayah
Kab/Kota Pos Lapangan
Notes : Pendampingan : Komando :
Pos Lapangan
Pos Lapangan
Pos Lapangan
PEMBIAYAAN PENANGANAN DARURAT BENCANA Dana utk penanganan darurat bencana meliputi: Dana PB yg tlh dialokasikan dlm APBN atau APBD utk masingmasing instansi/lembaga terkait ≈ alokasi rutin DSP yg dialokasikan dlm anggaran BNPB (PP no. 22/2008 ps 15) Dana BTT
(SE Mendagri no. 360/2903/15 ttg pedoman pendanaan tanggap darurat bencana bersumber BTT)
Dana PB (alokasi rutin) mencakup : pengkajian cepat, penyelamatan dan evakuasi masy. terkena bencana, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan darurat prasarana dan sarana (PP no. 22/2008 ps 16) DSP terbatas pd pengadaan barang dan/atau jasa utk : pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara (PP no. 22/2008 ps 17 ayat 2)
UPAYA PADAPASCA BENCANA Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yg memadai Pembangunan kembali sarana dan prasarana, kelembagaan dng peningkatan kearah yg lebih baik Program kegiatan :
Perbaikan lingkungan daerah terdampak Perbaikan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik Pemulihan dan peningkatan sosekbud
TERIMA KASIH
