PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS Pemotongan yang bersifat final Objek pemotongan (Pasal 2, PP Nomor 68 Tahun 2009) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Uang Pesangon (Pasal 1 angka 4, PP Nomor 68 Tahun 2009) Penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Uang Manfaat Pensiun (Pasal 1 angka 5, PP Nomor 68 Tahun 2009) Penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus meliputi: (Pasal 2 ayat 3, 16/PMK.03/2010) a. Pembayaran sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat pegawai sebagai peserta pensiun atau meninggal dunia; b. Pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan secara sekaligus; c. Pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup. Tunjangan Hari Tua (Pasal 1 angka 6, PP Nomor 68 Tahun 2009) Penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun. Jaminan Hari Tua (Pasal 1 angka 7, PP Nomor 68 Tahun 2009) Penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan. Dibayarkan sekaligus (Pasal 2 ayat (2) dan penjelasan, PP Nomor 68 Tahun 2009) Dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender. Pembayaran dalam beberapa kali pembayaran sepanjang dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun kalender dianggap sebagai pembayaran secara sekaligus, dan dihitung sebagai satu kesatuan untuk pengenaan pajaknya.
Pemotong (Pasal 1 angka 9, PP Nomor 68 Tahun 2009) Pemberi kerja, Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yang membayar Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua.
92
Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja (Pasal 1 angka 8, PP Nomor 68 Tahun 2009) Badan yang dituniuk oleh pemberi kerja untuk mengelola Uang Pesangon yang selanjutnya membayarkan Uang Pesangon tersebut kepada Pegawai dari pemberi kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.
Saat terutang (Pasal 2 ayat (4), 16/PMK.03/2010) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final, terutang pada saat dilakukan pembayaran Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
Dasar pengenaan dan tarif pemotongan Atas penghasilan berupa Uang Pesangon (Pasal 4, PP Nomor 68 Tahun 2009) a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); d. sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 diterapkan atas jumlah kumulatif Uang Pesangon yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender. (Pasal 3 ayat (2), 16/PMK.03/2010)
Contoh penghitungan Contoh 1 (Penjelasan Pasal 4, PP Nomor 68 Tahun 2009) Atas penghasilan berupa Uang Pesangon dengan jumlah Rp 175.000.000,00. Penghasilan bruto
Rp 175.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang : 0% x Rp 50.000.000,00
= Rp
0,00
5% x Rp 50.000.000,00
= Rp 2.500.000,00
15% x Rp 75.000.000,00
= Rp 11.250.000,00 (+) Rp 13.750.000,00
Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dalam contoh tersebut di atas dilakukan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya : a. Bulan Desember 2009
Rp 50.000.000,00
b. Bulan April 2010
Rp 125.000.000.00 (+)
Jumlah
Rp 175.000.000,00
Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 didasarkan pada jumlah pembayaran sebagai satu kesatuan, yaitu sebesar Rp 175.000.000.00 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong: Bulan Desember 2009: Jumlah penghasilan bruto
Rp 50.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang : 0% x Rp 50.000.000.00
= Rp
0,00
93
Bulan April 2010: Jumlah penghasilan bruto
Rp 125.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang : 5% x Rp 50.000.000.00
= Rp 2.500.000,00
15% x Rp 75.000.000.00
= Rp 11.250.000,00 (+)
Jumlah
Rp 13.750.000,00
Jumlah seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong : Rp 0,00 + Rp 13.750.000,00 = Rp 13.750.000,00
Contoh 2 (Lampiran, 16/PMK.03/2010) Pirman Nurjaman bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Asgar Manah sejak tahun 1980. PT Asgar Manah telah mengikuti program pensiun untuk seluruh pegawainya dengan membentuk Dana Pensiun PT Asgar Manah. Pada bulan Januari 2010, Pirman Nurjaman terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerima pembayaran Uang Pesangon sebesar Rp 600.000.000,00 dari PT Asgar Manah. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon: 0% x Rp 50.000.000,00
= Rp
0,00
5% x Rp 50.000.000,00
= Rp
2.500.000,00
15% x Rp 400.000.000,00
= Rp 60.000.000,00
25% x Rp 100.000.000,00
= Rp 25.000.000,00 (+)
Jumlah
Rp 87.500.000,00
Contoh 3 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon yang dibayarkan secara bertahap (Lampiran, 16/PMK.03/2010) Apabila PT Asgar Manah melakukan pembayaran Uang Pesangon kepada Pirman Nurjaman secara bertahap dengan jadwal pembayaran sebagai berikut: a. Bulan Januari 2010
Rp 240.000.000,00
b. Bulan Januari 2011
Rp 120.000.000,00
c. Bulan Juli 2011
Rp 120.000.000,00
d. Bulan Januari 2012
Rp 120.000.000,00
Maka Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang: a. Bulan Januari 2010: 0% x Rp 50.000.000,00
= Rp
0,00
5% x Rp 50.000.000,00
= Rp
2.500.000,00
15% x Rp 140.000.000,00
= Rp 21.000.000,00 (+) Rp 23.500.000,00
b. Bulan Januari 2011: 15% x Rp 120.000.000,00
= Rp 18.000.000,00
c. Bulan Juli 2011: 15% x Rp 120.000.000,00
= Rp 18.000.000,00
d. Bulan Januari 2012: Oleh Karena pembayaran Uang Pesangon sudah memasuki tahun ketiga maka tarif PPh Pasal 21 untuk Uang Pesangon yang dibayarkan pada bulan Januari 2012 adalah tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pemotongan PPh 21 pada bulan Januari 2012 tidak bersifat Final.
94
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bulan Januari 2012: 5% x Rp 50.000.000,00
= Rp
15% x Rp 70.000.000,00
= Rp 10.500.000,00 (+)
Jumlah
2.500.000,00
Rp 13.000.000,00
Atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua (Pasal 5, PP Nomor 68 Tahun 2009) a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah); b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 diberlakukan atas jumlah kumulatif Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender. (Pasal 4 ayat (2), 16/PMK.03/2010)
Contoh penghitungan Contoh 1 (Penjelasan Pasal 5, PP Nomor 68 Tahun 2009) Atas pembayaran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 150.000.000,00 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang: 0% x Rp 50.0000.000,00
=
Rp
5% x Rp 100.000.000,00
=
Rp 5.000.000,00
0,00
Jumlah
=
Rp 5.000.000,00
Dalam hal jumlah pembayaran uang Jaminan Hari Tua tersebut di atas dibayarkan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya : Bulan Desember 2009 sebesar
Rp 50.000.000,00
Bulan Februari 2010 sebesar
Rp 100.000.000,00
Jumlah
Rp 150.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebagai berikut: Bulan Desember 2009: 0% x Rp 50.000.000,00
=
Rp
0,00
5% x Rp 100.000.000,00
=
Rp 5.000.000,00
Jumlah
=
Rp 5.000.000,00
Bulan Februari 2010:
Contoh 2 (Lampiran, 16/PMK.03/2010) Pirman Nurjaman pada contoh 2 penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon tersebut di atas berhak atas manfaat pensiun sebesar Rp 300.000.000,00 dari Dana Pensiun PT Asgar Manah. Pirman Nurjaman meminta pembayaran sekaligus atas manfaat pensiun sebesar 20% dari manfaat pensiun dan sisanya (80% dari manfaat pensiun) dibayarkan secara bulanan. Dana pensiun PT Asgar Manah membayarkan Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan sekaligus sebesar 20% x Rp 300.000.000,00 = Rp 60.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas 20% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus: 0% x Rp 50.000.000,00
=
Rp
5% x Rp 10.000.000,00
=
Rp
500.000,00 (+)
Rp
500.000,00
Jumlah
0,00
95
Sedangkan penghitungan Pajak penghasilan Pasal 21 atas pembayaran 80% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara bulanan berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Pengalihan pembayaran Uang Pesangon kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja Pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja. (Pasal 3 ayat (1), PP Nomor 68 Tahun 2009)
Pengalihan secara sekaligus a. Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pesangon. (Pasal 3 ayat (2), PP Nomor 68 Tahun 2009) b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja pada saat pengalihan Uang Pesangon. (Pasal 8 ayat (1), PP Nomor 68 Tahun 2009) c. Pada saat Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja membayar Uang Pesangon kepada pegawai, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. (Pasal 6 ayat (4), 16/PMK.03/2010)
Pengalihan secara bertahap atau berkala a. Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon. (Pasal 3 ayat (3), PP Nomor 68 Tahun 2009) b. Pemberi kerja tidak mempunyai kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 pada saat pengalihan tersebut. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pesangon dilakukan oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja pada saat pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai. (Pasal 8 ayat (2, 3), PP Nomor 68 Tahun 2009)
Pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup a. Pegawai sebagai peserta dianggap telah menerima hak atas Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus. (Pasal 3 ayat (4), PP Nomor 68 Tahun 2009) b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada saat pembelian anuitas seumur hidup. (Pasal 9, PP Nomor 68 Tahun 2009) c. Pada saat perusahaan asuransi jiwa membayar Uang Manfaat Pensiun kepada pegawai tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. (Pasal 8 ayat (4), 16/PMK.03/2010)
Pemotongan yang bersifat tidak final Objek pemotongan (Pasal 6 ayat (1), PP Nomor 68 Tahun 2009) Bagian penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya.
Dasar pengenaan dan tarif pemotongan (Pasal 6 ayat (1), PP Nomor 68 Tahun 2009) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan.
Contoh penghitungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1), PP Nomor 68 Tahun 2009) Pembayaran Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang seharusnya dilakukan sekaligus, namun masih dilakukan bagian pembayaran pada tahun ketiga sebesar Rp 50.000.000,00. Apabila kepada Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan
96
dalam tahun tersebut hanya dibayarkan penghasilan tersebut, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto tersebut, yaitu sebesar 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00.
Pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak (Pasal 6 ayat (2), PP Nomor 68 Tahun 2009) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak.
Tarif pemotongan penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP (Pasal 6 ayat (3) dan penjelasan, PP Nomor 68 Tahun 2009) Atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berlaku ketentuan Pasal 21 ayat (5a) UndangUndang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong apabila penerima penghasilan sebagaimana contoh di atas tidak mempunyai NPWP adalah sebesar 120% x 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 3.000.000,00.
Kewajiban pemotong pajak a. Menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua. (Pasal 7 ayat (1), PP Nomor 68 Tahun 2009) b. Memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada Pegawai yang berhak menerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua. (Pasal 7 ayat (2), PP Nomor 68 Tahun 2009) c. Kewajiban menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan dan kewajiban memberikan bukti pemotongan, tetap dilakukan terhadap Pegawai yang dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 0% (nol persen). (Pasal 7 ayat (3), PP Nomor 68 Tahun 2009) d. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 9 ayat (2), 16/PMK.03/2010) e. Pemotong Pajak wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. (Pasal 9 ayat (3), 16/PMK.03/2010) f. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan batas akhir pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. (Pasal 9 ayat (4), 16/PMK.03/2010) g. Apabila dalam 1 (satu) Masa Pajak, kepada satu pegawai dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) Masa Pajak. (Pasal 9 ayat (7), 16/PMK.03/2010)
Ketentuan peralihan Pada saat PP Nomor 68 Tahun 2009 mulai berlaku pada tanggal 16 November 2009, pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang pesangon, uang tebusan pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang diperoleh Pegawai sebelum berlakunya PP Nomor 68 Tahun 2009 dan pembayarannya dilakukan setelah PP Nomor 68 Tahun 2009 berlaku, berlaku ketentuan PP Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. (Pasal 11, PP Nomor 68 Tahun 2009) Saat diperolehnya penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua adalah pada saat Pegawai berhenti bekerja. (Pasal 10, 16/PMK.03/2010)
97
