Sosok
08
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Asqalani
Pemilu Terberat
P Asqalani
engawas Pemilu ibarat polisi dalam sebuah pesta demokrasi. Pengawas pemilu ini pulalah yang menangani setiap pelanggaran maupun sengketa yang terjadi dalam pemilu. Hampir setiap pemilu melahirkan banyak masalah. Tidak terkecuali Pemilu legislatif di Aceh. Masalah timbul sejak penetapan calon hingga rekapitulasi perhitungan suara. Permasalahan itu tentu butuh penyelesaian secepatnya. Inilah yang dilakoni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh dan jajarannya. “Pemilu legislatif ini merupakan
Widi Mulia
Baca Bergantian
P
enyanyi Widi Mulia bersama suaminya, aktor Dwi Sasono, bergantian membacakan buku untuk anak mereka, Dru (5) dan Widuri (3). Upaya tersebut dilakukan karena menurut mereka
Widi Mulia. ANTARA FOTO/Adimaja
menyediakan buku harus dibarengi dengan menumbuhkan kecintaan membaca. Selain itu, membaca buku untuk anak juga juga meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak. Anak mereka seringkali minta dibacakan buku yang sama berulang-ulang bukan hanya karena cerita di dalamnya, melainkan ingin mendengar penuturan dari pencerita berbeda. “Saya memang punya akses dan kesempatan lebih besar untuk baca buku ke anak. Kalau bapaknya lebih susah, tapi alhamdulillah berhasil,” kata Widi seusai peluncuran buku “Galila” di Jakarta baru-baru ini. Jadi bukan sekadar bukunya tetapi siapa yang diajak membaca buku bersama. Salah satu cara lain adalah membuat baca buku dianggap sebagai hiburan bukan kewajiban seperti pekerjaan rumah, misalnya, dengan membuat agenda khusus membaca di hari libur. (Nanien Yuniar/M Sunyoto/B Setiawanto)
M
tugas paling berat dibanding pemilu sebelumnya, baik Pemilu legislatif 2009, Pilpres 2009, maupun pemilu kepala daerah pada 2012,” kata Ketua Bawaslu Aceh Asqalani . Dari sekian banyak pemilu yang diawasinya, lelaki asal Bireuen, Provinsi Aceh, ini mengaku Pemilu legislatif 2014 merupakan tugas terberatnya dibanding pemilupemilu sebelumnya. “Selain masalah pemilu, saya juga harus mengoordinir 8.800 pengawas pemilu di semua tingkatan di seluruh Aceh. Inilah yang berat, karena saya dipercaya sebagai Ketua Bawaslu Aceh,” ungkap Asqalani yang sudah empat kali menjadi petugas pengawas
pemilu, termasuk pilkada. Sebagai ketua, tentu Asqalani banyak menemukan pelanggaranpelanggaran pemilu yang selama ditemukannya dari satu pemilu ke pemilu lain adalah ketidakpatuhan kontestan pemilu terhadap aturan. Belum lagi soal integritas penyelenggara. Menurut Asqalani, pihaknya kerap kali menerima laporan penyelenggara pemilu yang tidak independen. Asqalani tertarik menjadi pengawas pemilu karena faktor keluarga. Sang Ayah menjadi inspirasinya. Ayahnya yang merupakan imam masjid di gampong atau desanya banyak melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Asqalani dibesarkan di lingkungan pendidikan Islam. Pendidikan formal SMP dan SMA serta pesantren atau dayah diselesaikannya di Lamno, Aceh Jaya. (Haris ST/Ahmad Wijaya/ Rahmad Nasution)
e n t e r i P e n d i d i k a n d a n M Nuh Kebudayaan Mohammad Nuh melakukan inspeksi mendadak saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ke berbagai sekolah Meski anak-anak berada di dalam hingga ke Lembaga Pemasyarakatan Anak tahanan, bukan berarti tidak bisa Tangerang pada 14 April lalu. Terdapat 38 melanjutkan pendidikan hingga perguruan siswa yang menjadi peserta UN di penjara tinggi. itu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, “Jangan grogi, biasa saja,” ajak hasil UN pada tahun ini menjadi alat Mendikbud kepada salah seorang peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri. UN, ZK (17), yang juga penghuni Lapas. ZK Secara keseluruhan jumlah siswa mengaku sudah mempersiapkan diri dan SMA/MA serta paket C yang mengikuti semangat belajar sepekan sebelum UN UN pada 2014 sebanyak 1.644.713 orang agar lulus dan bisa kuliah. sedangkan jumlah siswa SMK sebanyak ZK ingin kuliah di jurusan ekonomi. 1.184.987 siswa.* Sementara rekannya, JA (18), ingin (Indriani/M kuliah untuk meningkatkan derajat sosial Sunyoto/B keluarganya. Setiawanto) Ia mendekam di balik jeruji besi karena terlibat kasus narkoba. Nuh menyatakan dukungannya agar anak-anak penghuni Lapas Anak Tangerang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang memungkinkan untuk menampung anakanak binaan di Lapas adalah Universitas Terbuka. Pemerintah, katanya, mendukung mereka untuk melanjutkan pendidikan karena itu merupakan hak mereka. “Saya akan meminta langsung pada pihak Universitas Terbuka untuk membuka cabang di Lapas,” kata Mendikbud. Mohammad Nuh. ANTARA FOTO/Widoso S Jusuf.
Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika | EDISI 01/4/23 MEi 2014
Polhukam
Widi Mulia
Halaman 4
Halaman 8
Coblos Ulang di Ratusan TPS
Baca Bergantian
EKONOMI H 3 Pendapat H 5 POLHUKAM H 9 Antara Siarkan Hitung Cepat RRI
H4
Sanksi Berat
KOALISI MENGERUCUT Hasil hitung cepat suara Pemilu Legislatif 9 April 2014 sejumlah lembaga survei yang tidak memberikan kemenangan mutlak bagi 12 partai nasional, memaksa parpol berkoalisi untuk memenangkan Pemilu Presiden 9 Juli mendatang. Saat ini Koalisi mengerucut dengan dua kutub yaitu Jokowi dan Prabowo.
........................................... Bersambung ke halaman 2
Koalisi Profesionalitas
M
enuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, partai-partai politik sedang menggalang koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yakni 20 persen perolehan suara sah nasional atau 20 persen total 560 kursi DPR RI, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 42 Tahun 2008. Koalisi diperlukan karena tidak ada satu pun dari 12 partai politik tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 9 April lalu memenuhi ambang batas itu. Koalisi parpol selama ini berupa transaksi politik, membagi kekuasaan yang mengerdilkan makna penyelenggaraan pemerintahan prorakyat. Untuk mengubah orientasi lama itu, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 9 April 2014, misalnya, ingin membentuk koalisi tanpa unsur transaksional karena ingin meluruskan praktik demokrasi presidensial bahwa komposisi kabinet tidak terkait dengan komposisi kursi parlemen. Sistem transaksional di dalam koalisi diubah untuk membentuk kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi. Istilah yang dipakai: membiasakan yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Realistiskah koalisi tanpa tawar-menawar politik? Pasti tidak, tetapi masih ada celah mengurangi dampak negatif dari politik transaksional yang sering mengabaikan kepentingan rakyat. Dibutuhkan kemauan politik para elit memfokuskan tujuan koalisi untuk menjalankan pemerintahan, setelah mereka menang dalam Pemilu Presiden, dengan mengoptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil koalisi dari parpol pemenang Pemilu Presiden perlu diorientasikan untuk membangun pemerintahan yang didukung kabinet profesional bukan kabinet transaksional. Terpenting pemerintahan hasil koalisi tak gemuk agar tetap fokus pada optimalisasi kerja untuk rakyat. Dalam koalisi dengan satu atau dua partai, kerja sama berdasarkan kesamaan visi dan misi guna menguatkan pemerintahan presidensial. Dalam kabinet profesional, para menteri lebih banyak dari kalangan profesional daripada politikus. Para pakar berbagai bidang itulah yang diharapkan membawa Indonesia lebih makmur dan sejahtera.*
SURAT PEMBACA
Liputan Utama
02
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Ujung Blang Objek Wisata Andalan
Koalisi Partai
P
D I P m e m p u n y a i (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Gerindra, membuat beberapa target 27 persen, Juli). Dengan Demokrat, elit PPP sulit untuk bersama t e r n y a t a h a n y a masalah harga diri Megawati Gerindra,” ujarnya. meraih sekitar 19 ke SBY,” kata Pengamat politik Partai yang akan mudah persen. Meski naik sekitar dari Universitas Paramadina, menentukan arah koalisi 5 persen dibanding Pemilu Hendri Satrio. adalah Demokrat dan PKB. 2009, tetapi mengisyaratkan PDIP menemukan Nasdem Dengan perolehan sembilan p e r l u n y a k o a l i s i u n t u k yang memiliki media dan garis persen tentu kedua partai ini mengusung calon presiden. politik keduanya dinilai sama. akan memiliki posisi tawar Demikian juga partai lain yang H e n d r i b e r p e n d a p a t , yang lebih tinggi kepada PDIP, perolehannya lebih rendah konstelasi politik ada di partai Golkar dan Gerindra. seperti Golkar di kisaran 14 kelas menengah. PKB dengan Berdasarkan pengalaman persen, Gerindra (12 persen), Mahfud MD, PAN dengan jatuh bangunnya hubungan Demokrat (10 persen) dan PKB Hatta Rajasa. Kalau Demokrat koalisi di pemerintahannya, (10 persen). bisa membangun komunikasi Presiden Susilo Bambang Saat ini peta koalisi , bagus dan berkoalisi dengan Yudhoyono punya pesan mulai mengerucut, PDIP G e r i n d r a , m a k a p e s e r t a khusus bagi kepala negara menggandeng Nasdem untuk k o n v e n s i b i s a m e n j a d i penggantinya nanti. Menurut Ketua Umum berkoalisi mengusung Jokowi pendamping Prabowo. sebagai capres dan PPP Sementara itu Direktur Partai Demokrat itu, meski merapat ke Gerindra untuk P o l i t i c a l C o m m u n i c a t i n p a d a 2 0 0 4 m e n d a p a t mendukung Capres Prabowo. (Polcomm) Institute, Heri 66,3juta suara dan pada 2009 Baik Nasdem dan PPP tidak Budianto melihat peta koalisi mendapat 73,8 juta suara, meminta syarat apapun dalam akan terbagi pada tiga klaster tapi kekuatan partainya di koalisi itu. Partai lain sedang y a i t u P D I P , G o l k a r , d a n parlemen hanya 21 persen. menjajaki dan menimbang- Gerindra. “Posisi itu sangatlah tidak nimbang dengan siapa mereka Heri memprediksi, peta aman untuk menjalankan akan cocok berkoalisi. partai menengah Nasdem pemerintahan. Karena itu, Sementara parpol papan dan PAN akan mengarah pada mau tidak mau kami harus tengah seperti PAN, PKS, PDIP, sementara Hanura merajut koalisi,” katanya. PPP, dan Hanura selain bisa mengarah ke Golkar karena SBY mengingatkan bahwa berkoalisi antarsesamanya, memiliki kesamaan visi. yang namanya koalisi politik, juga bisa dilamar oleh parpol G e r i n d r a t a m p a k n y a di negeri mana pun bakal masih menunggu. “Memang mengalami problematik. tiga besar Pemilu 2014. PDIP disebut akan sulit ada PPP yang awalnya akan Karena itu, dia meminta berkoalisi dengan Gerindra, merapat ke Gerindra. Namun presiden mendatang harus Golkar, dan Demokrat. dinamika internal di PPP sabar, sebab jika koalisi itu tak terjadi perbuatan maksiat. “PDIP dengan Gerindra yang memprotes kehadiran sejalan, bisa makan hati. (Illa Jangan biarkan pelanggaran ada masalah Batu Tulis. S u r y a d h a r m a A l i , K e t u a Kartila/Budi Santoso/Erafzon atau perbuatan maksiat terjadi, Dengan Golkar, ada Kudatuli Umum PPP dalam kampanye SAS) walaupun sifatnya kecil, karena bisa berpotensi besar. SUSUNAN REDAKSI Inilah perlunya budaya Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika saling mengingatkan dalam Dewan pengarah: Wakil Redaktur Abidin (Kalbar), Laurensius Design LAYOUT: pelaksana Molan (NTT), Evy Ratnawaty Syofiar Chan masyarakat, karena dengan Saiful Hadi Kusaeni Irmanto (Kepri), Key Tokan Abdul Asis Sekretariat demikian lahir gerakan bersama Akhmad Hempi N Prajudi Dewan Redaksi (Papua) , Heru Dwi Atmojo Redaksi: yang saling menguatkan, Endah Sri Wahyuni Budi Santoso (Aceh), M Tohamaksum Indri Prasetyowati Budi Setiawanto (Lampung), Agus Setiawan Bachtiar sehingga perbuatan maksiat Naufal Mahfudz PEMIMPIN perusahaan Mulyo Sunyoto (Sulsel), Santoso (Sulteng), Keuangan: tidak mudah muncul. Hempi N Prajudi Rahmad Nasution John Nikita Sahusilawane Kusnanto
Jangan Masa Bodoh Lihat Maksiat Globalisasi tidak bisa dihindari, karena itumasyarakat harus mampu membentengi diri, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan lajui nformasi yang mendunia. Salah satu upaya yang harus dibudayakan dalam masyarakat, menurut saya adalah warga tidak masa bodoh Bupati Aceh Tengah H. dengan kondisi lingkungannya, Nasaruddin, MM terlebih bila ada indikasi dan
sorot “Pemilu legislatif telah usai. Kini saatnya para capres menyampaikan visi, solusi, dan kebijakan yang ditawarkan. Saatnya pula rakyat mendengar. Bintangnya adalah para capres,”” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
PEMIMPIN REDAKSI Akhmad Kusaeni Redaktur pelaksana Erafzon Saptiyulda AS
Risbiani Fardaniah (Maluku) Unggul Tri Ratomo Foto: Ahmad Wijaya Maha Eka Swasta Guido Merung (Sulut), Zaenal
Alamat Redaksi Pusat : Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax: (021) 3865577 Email:
[email protected] Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, 738982. Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Agustus - Manado 95113-Telp: (0431)
852828-Fax : (0431) 852828 - Biro Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) 8554711 - Fax: (0380) 825159 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja Haji No 10 - Batam 29422-Telp : (0778) 323520- Fax: (0778) 323508 - Biro Papua : Jl. Percetakan Negara No 19 - Jayapura 99111-Telp : (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 - Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Makam No 16, Kampung Pineung, - Kota Banda Aceh 23125 - Telp :
07
edisi 1 | 23 APRIL 2014
(0651) 23606 - Fax : (0651) 24063 - Biro Lampung : Jl. Abdi Negara No 2-Teluk Betung Utara,Lampung 35214-Telp: (0721) 482001 - Fax : (0721) 486602 - Biro Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung Dako No. 17 - Palu 94112 Telp : (0451) 429089 - Fax : (0451) 421120 - Biro Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Makassar 90222
Pantai Ujong Blang tidak hanya indah dari segi bahari, ternyata di pantai ini juga menyimpan sejarah terhadap pendudukan masa Dai Nippon dulu. Buktinya, di sepanjang pantai itu, masih ada menyimpan bunker-bunker milik tentara Jepang. Konon sejarah mengabarkan, bunkerbunker tersebut, sebagai alat bangunan pelindung terhadap tugas tentara Jepang yang berjaga-jaga terhadap pendaratan pasukan lain. Terhadap pengembangan
sektor pariwisata, Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, mengatakan, akan terus membenahi agar dapat memiliki nilai jual. Bahkan, ungkapnya, sektor pariwisata di Kota Lhokseumawe harus terus dikembangkan, karena daerah ini memiliki potensi besar terhadap berbagai sektor yang mendukung dunia kepariwisataan, mulai dari wisata bahari, kuliner “Sudah saatnya pariwisata di Kota Lhokseumawe, dikembangkan secara benar dan terprogram secara baik dan menunjang peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya. (Heru/Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)
Bocah laki-laki berseluncuran ombak saat bermandian dipantai wisata perairan Selat malaka Desa Ujong Blang Lhokseumawe. Aceh. ANTARA FOTO/Rahmad
T
idaklah sulit untuk mencari pemandangan alam bahari di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, salah satunya Pantai Ujung Blang. Di sepanjang pinggir pantai itu terdapat warung-warung kecil yang menyediakan khas
rujak Aceh dan juga kepala muda. Di pantai ini, jika belum pandai berenang tidak perlu risau, karena selain ada petugas SAR yang hilir mudik pada saat-saat hari ramai seperti Minggu dan hari libur lainnya, juga ada jasa penyewaan ban.
Bahkan, jika pengunjung ingin merasakan sensasi men ga ru n gi l a u t a n , a d a juga boat-boat nelayan yang disewakan. Tarifnya sangat murah, hanya Rp10.000/ orang, pengunjung akan bisa menikmati bebasnya meluncur di atas permukaan air.
Wisata domestik menghabis masa liburan di pantai Ujong Blang, Lhokseumawe, Provinsi Aceh. ANTARA FOTO/Rahmad
Pertanian Jadi Prioritas
S
Bambang Tri M sirkulasi: Iswahyuni
Telp: (0411) 451489/ 451570, Fax: (0411) 451849 - Biro Maluku Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro NTT Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Kaltim Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro Ambon Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221
Daerah
Ety (24) menjaga dagangan jagung manis (sweet corn) di Mereubo Kabupaten Aceh Barat. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
ektor pertanian akan menjadi prioritas utama Pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dari semua sektor pembangunan, bidang pertanian paling menonjol dengan tingkat pertumbuhan di atas tujuh persen,” kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Sektor pertanian diharapkan akan berperan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apalagi, sektor pertanian mampu menyerap hampir 60 persen tenaga kerja di desa. “Kita percaya, jika sektor
pertanian berjalan sukses, kesejahteraan rakyat akan lebih baik. Oleh sebab itu kita sudah membulatkan tekad Aceh menjadi salah satu pusat tanaman pangan nasional,” katanya. Zaini mencontohkan, terjadi peningkatan produksi padi yang mencapai dua juta ton gabah kering dari panen di atas lahan seluas 420.000 hektare. Sedangkan produksi kedelai mencapai 131.000 ton dan jagung 157.000 ton. Pemerintah mendorong petani menggunakan bibit unggul agar produksi lebih baik. (Azhari/Ahmad Wijaya/ Rahmad Nasution)
Ekonomi
03
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Atasi Kekurangan Listrik
P
ertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dasawarsa terakhir relatif cukup tinggi sehingga ikut mendongkrak peningkatan konsumsi energi listrik. Kapasitas terpasang pembangkit listrik secara nasional yang sudah dinaikkan hampir dua kali lipat dari 25 ribu megawatt pada 2005 menjadi 48.000 megawatt, tidak juga mampu memenuhi kebutuhan listrik saat ini. Hal itu terlihat dari pemadaman bergilir masih sering terjadi terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pemadaman listrik bergilir tersebut tentu saja merugikan para pelaku industri dan pengusaha baik kecil, menengah maupun besar. Untuk itu pemerintah terus berupaya meningkatkan pasokan listrik. Tahun ini pemerintah mengalokasikan dana melalui APBN 2014 senilai Rp660 miliar untuk pembangunan sejumlah proyek pembangkit listrik
K
eluhan kekurangan pasokan biji kakao oleh pelaku industri cokelat nasional tidak lama lagi akan berkurang, kalau tidak ingin dibilang sirna sama sekali. Pemerintah kini tengah mematangkan rencana penghapusan bea masuk (BM) impor biji kakao. Penghapusan BM biji kakao itu setelah ada laporan dari Asosiasi Pengusaha Kakao Indonesia (APKI) yang menyatakan bahwa produksi biji kakao nasional tidak mencukupi kebutuhan industri cokelat dalam negeri yang tinggi. Saat ini, total kapasitas terpasang dari perusahaan pengolahan biji kakao dalam negeri, termasuk kapasitas
Pekerja melakukan perawatan Gardu Induk 150 KV di Bantul, Yogyakarta. ANTARA FOTO/Noveradika
yang bersumber dari energi terbarukan. Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana di Jakarta mengatakan dana tersebut digunakan untuk membangun 21 proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH)
dan 133 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). “Dari proyek-proyek itu diharapkan mampu melistriki 21.400 rumah kepala keluarga (KK) khususnya di daerah perbatasan dan pulau terluar,” katanya. Ke-21 proyek PLTMH direncanakan berbiaya Rp150
miliar yang dapat melistriki 3.400 KK. Sementara, proyek PLTS ditargetkan sebanyak 133 unit berkapasitas total 3,5 MW yang mampu melistriki 18.000 KK dengan kebutuhan biaya Rp510 miliar. Pembangunan proyek pembangkit terbarukan itu dilakukan bekerja sama
Biji Kakao
Dikaji Penghapusan Bea Masuk terpasang perusahaan yang mati suri, mencapai 850.000 ton per tahun. Sementara, produksi kakao nasional terus merosot dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, tahun 2010 produksi kakao nasional 837.918 ton, dan turun menjadi 712.231 ton pada 2011. Bahkan, Asosiasi Kakao Indonesia menyebutkan tahun lalu produksi kakao lokal hanya 450.000 ton dan diproyeksikan kembali susut menjadi 425.000 ton pada 2014. Salah satu penyebab
turunnya produksi kakao nasional adalah melorotnya produktivitas kakao akibat usia tanaman yang sudah tua. Pada 2009, produktivitas kakao masih sekitar 822 kilogram per hektare dan melorot menjadi 739 kg per ha pada 2012. “Saya sudah berbicara dengan Menteri Pertanian, bagaimanapun pabrik akan beroperasi tahun depan, kita harus bersiap dan kekurangannya kira-kira sebanyak 100.000 ton. Tapi pembebasan BM biji
kakao itu hanya untuk para produsen saja,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta. Lutfi mengatakan hanya produsen yang boleh mengimpor biji kakao, bukan pedagang. Pihaknya telah melakukan pertemuan intensif dengan Kementerian Pertanian untuk membahas penyelesaian penghapusan BM biji kakao tersebut. Sementara itu Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan rencana pemerintah untuk
dengan sejumlah instansi antara lain Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Kementerian ESDM juga menunggu usulan langsung bupati atau walikota untuk membangun pembangkit terbarukan sesuai ketentuan Permen ESDM 10/2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan. “Tantangan akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Untuk itulah, kami semakin mengintensifkan kerja sama dengan berbagai pihak,” ujarnya. Khusus untuk Pulau Jawa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pemerintah akan menambah daya listrik di Jawa sebesar 7.000 megawatt hingga 2018 untuk mencegah terjadinya krisis listrik. “Dari perhitungan pemerintah, jika tidak ada penambahan pembangkit baru, akan terjadi krisis listrik di Jawa pada tahun 2018 karena defisit 2.000 megawatt,” kata Jero Wacik saat Groundbreaking PLT Biomassa di Bangli, Bali, pertengahan April lalu. (Kelik Dewanto/Irmanto/Risbiani) menghapus BM biji kakao tersebut bersifat sementara sampai produksi nasional bisa memenuhi kebutuhan untuk industri dalam negeri. Pemerintah akan melakukan perhitungan secara rinci berapa banyak kebutuhan biji kakao industri cokelat dalam negeri. “Jika impor biji kakao sampai lebih dari yang dibutuhkan berarti ada anomali yang harus dicari penyebabnya,” ujar Bayu. Menurut dia, dalam industri cokelat, untuk menghasilkan satu batang cokelat tidak dapat dipenuhi dari satu jenis biji kakao saja, melainkan harus dicampur dengan biji kakao jenis lainnya. (Vicki Febrianto/ Irmanto/Risbiani)
06
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Pemilu Di Aceh Sukses
akan menunggu hasil rekapperolehan suara yang akan diserahkan KIP kabupaten/kota pada 22-24 April 2014. Desk Pemilu Pemprov Aceh yang diharapkan bisa membantu informasi sementara penghitungan suara, akhirnya tertutup dipublikasike media dengan alasan hanya untuk dokumentasi internal pemerintahan. Suksesnya pelaksanaan pemilu kali ini, ternyata masih dibayangi pelanggaran terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di daerah-daerah.
Daerah
Badan Pengawas Pemilu Aceh saat ini menangani 47 pelanggaran yang terjadi pada pemungutan suara 9 April 2014. “Ada 47 pelanggaran yang ditemukan pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Semua t emu a n p el a n gga ra n i n i sedang ditindaklanjuti,” kata Ketua Bawaslu Aceh Asqalani. Ia menyebutkan pelanggaran itu terjadi di 16 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pelanggaran terbanyak berupa kekurangan surat suara dengan 11 kasus. (Heru Dwi/Ahmad Wijaya/ Rahmad Nasution)
Pemilih memberikan hak suaranya pada simulasi pencoblosan bagi pemilih pemula di Lhokseumawe, Aceh. ANTARA FOTO/ Rahmad
P
e l a k s a n a a n pemungutan suara Pemilu legislatif di Aceh, pada 9 April 2014 selesai selesai dan tidak ada gangguankeamanan yang berarti di lapangan. “Alhamdulillah pelaksanaan pemilu di daerah kita berjalan sukses dan aman,” kata Ketua
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Ridwan Hadi SH di Banda Aceh. Ridwan menyatakan, kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi di daerah bekas konflik itu tidak terlepas dari kerja sama semua pihak, khususnya jajaran Polda Aceh dan Kodam
Iskandar Muda yang telah memberi rasa aman kepada masyarakat. Terkait hasil penghitungan suara, kata Ridwan, proses rekapitulasinya masih berada pada tingkat panitia p emun gu tan kecamatan (PPK). Sementara, KIP Aceh
Sejumlah calon anggota legislatif mengikuti kirab pawai kampanye Pemilu 2014 di Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Pawai bersama yang yang diikuti 15 Partai Politik lokal dan nasional itu menyuarakan pemilu damai mengawali tahapan kampanye akbar calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi Aceh dan DPRD Kota Lhokseumawe serta calon DPD RI. ANTARA FOTO/Rahmad
Fachrul Razi, Senator Termuda
F
achrul Razi, sosok pemuda berusia 30 tahun itu kerap menghiasi halaman di berbagai media dalam tiga tahun terakhir sebagai juru bicara pusat Partai Aceh. Lelaki kelahiran 1980 itu dikenal dikalangan penduduk Serambi Mekah terutama elit Partai Aceh sebagai anak muda cerdas dan berwibawa. Alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia itu dipercayakan mewakili Aceh dalam menghadiri pertemuan dengan pihakpihak terkait di Jakarta dalam
membahas masalah-masalah turunan UUPA dan MoU Helsinki yang belum selesai. Saat hiruk pikuknya Pemilu Legislatif 2014, wajah dan nama Fachrul Razi kembali tersebar di seantaro Aceh sebagai calon senator (DPD) daerah pemilihan Aceh. Pria yang hobi membaca itu tepatnya pukul 15.00 WIB pada tanggal 21 April 2013, diantar Zaini Abdullah untuk mendaftar sebagai salah satu dari 40 calon anggota DPD dari Aceh ke Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP). “Masalah MoU Helsinki
Fachrul Razi. Foto : http://fachrulrazi.asia
dan UUPA yang belum selesai adalah tugas berat siapapun yang mewakili Aceh di Senayan, namun yang penting adalah menjadikan Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa,”katanya.
Terpenting, pusat harus memberikan hakhak politik Aceh yang telah disepakati MoU Helsinki. Perjalanannya menuju Senayan sebagai senator tampaknya berjalan mulus,
menyusul perhitungan suara sementara calon anggota DPD hingga Kamis (17/4) masih menduduki peringkat pertama enam besar dengan perolehan suara 257.801. (Heru Dwi/Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)
Polhukam
P
04
e l a k s a n a a n pemungutan suara ulang, yang terjadi di ratusan tempat pemungutan suara, menyebabkan Komisi Pemilihan Umum harus mengucurkan biaya ekstra. Itu semua untuk mengurangi angka golput. Alasan pemungutan suara ulang itu sebabkan oleh surat suara tertukar dan surat suara yang dengan sengaja dicoblos terlebih dahulu oleh oknum tidak bertanggung jawab. Komisioner KPU Pusat Arief Budiman mengungkap, sekitar 800 TPS di 24 provinsi yang harus melakukan pemungutan suara ulang akibat surat suara tertukar pada hari pencoblosan 9 April lalu. Bahkan, Biro Logistik KPU telah menyiapkan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di 30 provinsi. Provinsi yang paling banyak tercatat mengalami insiden surat suara tertukar dan surat suara tercoblos adalah Jawa Barat, dengan jumlah TPS yang harus melakukan
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Coblos Ulang di Ratusan TPS pemungutan suara ulang sebanyak 318 TPS. KPU sendiri tidak mau dipersalahkan atas insiden yang menyebabkan proses pemungutan suara harus diulang, karena sebagian besar akibat ketidaksengajaan karena surat suara tertukar. KPU pun mengklaim pelaksanaan pemungutan suara ulang yang terjadi di sebagian besar TPS bermasalah tersebut berlangsung lancar. Namun dari data yang masuk tingkat kehadiran pemilih pada pencoblosan ulang di sejumlah daerah menurun seperti di Kota Denpasar, Bali. Pencoblosan yang dilakukan, Selasa (15/4), Petugas PPS menerawang surat suara di hadapan saksi saat perhitungan suara seusai pemungutan suara ulang bagi calon di 6 TPS tingkat partisipasinya legislatif DPRD Provinsi Bali Pemilu 2014 di Kelurahan Sesetan, Denpasar, Bali. Sebanyak 11 TPS di kota Denpasar dan 16 TPS 4 kabupaten lainnya di Bali setelah pemungutan suara ulang, kembali akan melanjutkan rekapitulasi suara Pemilu 2014 r a t a - r a t a 4 5 p e r s e n di setelah sempat dihentikan sementara karena tertukarnya surat suara pada pemungutan suara 9 April lalu. ANTARA FOTO/ padahal pada pencoblosan Nyoman Budhiana sebelumnya angka partisipasi Abdul, mengungkap tingkat 2014 di 21 kabupaten/kota dengan pemungutan 9 April mencapai 79 persen. partisipasi pemilih pada mengalami penurunan sampai 2014. (Fransisca/Budi Santoso/ Anggota KPU Jabar Endun pemungutan suara ulang Pemilu 30 persen jika dibandingkan Erafzon SAS)
Antara Siarkan Hitung Cepat RRI KILAS
T
idak mau ketinggalan dengan lembaga survei lain, Radio Republik Indonesia (RRI) juga menggarap hitung cepat Pemilu 2014. RRI juga bekerja sama dengan LKBN Antara untuk menyiarkan proses hitung cepat itu. Respon masyarakat cukup bagus, salah satu indikatornya, satu berita hitung cepat yang disiarkan antaranews.com dikunjungi sampai 60.000 kali saat hari pencoblosan, padahal biasanya rata-rata kunjungan berita di antaranews untuk berita penting sekitar 20.000 kunjungan. Direktur Utama LPP RRI Rosarita Niken Widiastuti menjelaskan bahwa pihaknya membangun sistem pelaporan, pencatatan data, pengolahan, dan penyiaran penghitungan suara hitung
”Kegiatan ini didampingi konsultan ahli dari sebuah lembaga survei yang berpengalaman melakukan hitung cepat,” cepat itu. Quick count itu menggunakan aplikasi khusus berbasis Android yang memudahkan relawan mengirimkan hasil penghitungan dari TPS dan sistem akan menolak masukan jika jumlah suara keseluruhan tidak sesuai dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah. Sekitar 2.000 sukarelawan dikerahkan untuk proses input data. Metodologi yang digunakan adalah Multistage Random Sampling (MRS) dengan margin error 1 persen.”Kegiatan ini didampingi konsultan ahli dari sebuah lembaga survei yang berpengalaman melakukan hitung cepat,” katanya.
Tayangan berupa data seketika mulai dilakukan pada 9 April 2014 pukul 13.00hingga sampling 100 persen terhitung semua. Data terakhir yang ditayangkan antaranews.com sampai Jumat (18/4) pukul 21.00 WIB tercatat PDIP meraih 18,65 persen, Golkar (14,86), Gerindra (11,40), Demokrat (10,26), PKB (9,44), PAN (7,6), Nasdem (6,67), PKS (6,61), PPP (6,52), Hanura (5,41), PBB (1,6) dan PKPI (0,97). Pada Pemilu 2009, RRI juga telah menyelenggarakan hitung cepat dengan mengerahkan 7.500 kontributornya. (Anita Permata/Budi Santoso/ Erafzon SAS)
POLHUKAM TNI Solid
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldokomenegaskan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Juli 2014, TNI tetap solid dan tidak ada pengelompokan di tubuh TNI. “Saya dengar di berita, bahwa di TNI ada kelompok-kelompok. Seluruh prajurit kiblatnya satu, yaitu Panglima TNI. Tidak ada TNI A berkiblat pada B, TNI B berkiblat ke C,” katanya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (14/4). Panglima meminta kepada seluruh prajurit aktif agar tidak sampai termakan isu-isu yang bisa menyudutkan institusi TNI. (S037)
PPP-Gerindra Koalisi
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subiyanto bertemu di Kantor DPP PPP, Jumat (18/4) untuk menyepakati koalisi partai mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Prabowo menyiratkan dirinya tengah berupaya membangun Koalisi Indonesia Raya yang namanya mirip dengan yang digagas oleh politisi PAN Amien Rais dalam pertemuan tokoh Islam di Cikini, Kamis (17/4) malam. “Koalisi ini dalam rangka membangun koalisi yang besar itu,” ujarnya usai deklarasi. (R028)
05
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Pendapat
Mengatasi Perangkap Kelas Menengah
I
ndonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, berpenduduk lebih dari 240 juta jiwa dengan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita mencapai 3.499,9 dolar AS sepanjang 2013 menurut Badan Pusat Statistik. Terlepas dari kesenjangan ekonomi yang belum teratasi, dengan pendapatan perkapita sebesar itu, Indonesia masuk ke dalam negara kelas menengah, memiliki daya beli cukup baik. Indonesia sudah diklasifikasikan sebagai negara kelas menengah sejak 1990-an dan disebut sebagai “emerging market” mendampingi Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok. Sementara itu, penduduk usia produktif jauh lebih besar dan dengan meningkatnya daya beli masyarakat menjadi “avtur” untuk tinggal landas menuju negara maju berpendapatan tinggi. Namun jika “avtur” habis,
T
idak ada partai peserta Pemilu Legislatif 9 April 2014 meraih 25 persen suara untuk memenuhi ambang batas minimum (presidential threshold) mencalonkan sendiri presiden, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Satu partai harus bergabung dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas 25 persen suara. UU itu menyebutkan partai atau gabungan partai yang meraih minimal 20 persen dari 560 kursi DPR RI atau meraih 25 persen suara sah nasional bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Koalisi menjelang Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014 yang sudah mencapai kesepakatan adalah Partai NasDem (memperoleh 6,67 persen suara
Indonesia terjebak dalam kelompok negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo menyebut ancaman middle income trap ini sebagai tantangan. Sebagai perbandingan, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura dengan pendapatan per kapita mencapai 9.000 - 20.000 dolar AS telah terbebas dari jebakan itu sedangkan Afrika Selatan dan Brasil yang sejak 1990-an telah memiliki pendapatan perkapita 5.000-6.000 dolar AS hingga saat ini berada dalam middle income trap. Untuk mengatasi perangkap itu, Indonesia harus melakukan reformasi ekonomi dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi delapan persen sehingga mampu mendongkrak pendapatan ke 7.000 dolar AS perkapita. Lukita menyebut peningkatan
produktivitas tenaga kerja dan pengelolaan bonus demografi menjadi kunci mengatasi perangkap itu. Pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 perlu membuat landasan kuat mengatasi perangkap itu melalui reformasi birokrasi, transformasi infrastruktur, inovasi, penguatan SDM, selain reformasi ekonomi. Peningkatan kualitas SDM harus menjadi perhatian. Tamatan SD di Indonesia mungkin hampir 100 persen tetapi yang lulusan perguruan tinggi baru sekitar 28 persen padahal Thailand mencapai 40 persen. Selain itu, menurut Wakil Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan Indonesia harus meningkatkan belanja riset dan pengembangan, yang dibarengi dengan inovasi efisien guna mendukung pembangunan nasional. Belanja riset dan pengembangan
di Indonesia tercatat di bawah 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2009 dan hanya 0,04 persen dari angka tersebut yang berasal dari pemerintah. Setengahnya lagi berasal dari perguruan tinggi dan pihak swasta. Masih minim. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Aziz Iskandar mengatakan penguatan sistem inovasi perlu dilakukan melalui penguasaan, pemajuan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara sistemik, sinergi, dan terintegrasi dalam pembangunan. Untuk itu perlu kajian bersama guna menguatkan sistem inovasi untuk menumbuhkembangkan semangat berinovasi terutama terhadap kaum muda yang akan menjadi mesin penggerak ekonomi masa depan. *Virna Puspa Setyorini adalah pewarta LKBN Antara
Koalisi Menuju Pemilu Presiden menurut hasil hitung cepat yang disiarkan Antaranews) dan PDIP (18,65 persen). NasDem mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang telah ditetapkan oleh PDIP sebagai calon presiden. Sejumlah partai berbasis Islam, PKB (meraih 9,44 persen suara), PKS (5,61 persen), PAN (6,60 persen), PPP (6,52 persen), dan PBB (1,60) menjalin komunikasi untuk berkoalisi. Dalam pertemuan pimpinan partai dan ormas Islam pada 17 April lalu, misalnya, mereka membangun format koalisi untuk tetap di pemerintahan mendatang. Ketua PKB Helmy Faishal Zaini
menyebutkan partainya juga menjalin proses koalisi dengan PDIP dan Partai Gerindra. Partai Gerindra (meraih 11,40 persen suara) gencar melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat (6,52 persen), Golkar (14,86 persen), termasuk partai Islam. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali intensif membangun koalisi dengan Gerindra. Ketua Partai Demokrat Kastorius Sinaga memperkirakan koalisi mengarah ke kubu tengah karena partainya berada di peringkat menengah. Demokrat dan PAN tak hanya terikat dalam koalisi
pemerintahan tetapi kedua ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Hatta Rajasa pun memiliki hubungan besan. PDIP dan Golkar bersaing dalam Pemilu Presiden. Pertemuan Aburizal Bakrie yang juga bakal calon presiden dari Golkar dan Joko Widodo pada 12 April 2014 juga menghasilkan kesepakatan bahwa mereka memiliki calon sendiri. Mereka hanya sepakat mendukung siapapun presiden terpilih dan bekerja sama di parlemen. Pemerintahan baru koalisi segera datang kembali. * Budi Setiawanto adalah pewarta LKBN Antara
Sosok
08
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Busran Riandi
Tindaklanjuti Laporan
U
ntuk mewujudkan negara demokrasi, hukum mesti ditegakkan sehingga pelanggaran harus ditindak sesuai hukum. Tanpa penegakan hukum, maka sulit demokrasi diwujudkan,” kata Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat, Busran
Busran Riandi
Widi Mulia
Baca Bergantian
P
enyanyi Widi Mulia bersama suaminya, aktor Dwi Sasono, bergantian membacakan buku untuk anak mereka, Dru (5) dan Widuri (3). Upaya tersebut dilakukan karena menurut mereka
Widi Mulia. ANTARA FOTO/Adimaja
menyediakan buku harus dibarengi dengan menumbuhkan kecintaan membaca. Selain itu, membaca buku untuk anak juga juga meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak. Anak mereka seringkali minta dibacakan buku yang sama berulang-ulang bukan hanya karena cerita di dalamnya, melainkan ingin mendengar penuturan dari pencerita berbeda. “Saya memang punya akses dan kesempatan lebih besar untuk baca buku ke anak. Kalau bapaknya lebih susah, tapi alhamdulillah berhasil,” kata Widi seusai peluncuran buku “Galila” di Jakarta baru-baru ini. Jadi bukan sekadar bukunya tetapi siapa yang diajak membaca buku bersama. Salah satu cara lain adalah membuat baca buku dianggap sebagai hiburan bukan kewajiban seperti pekerjaan rumah, misalnya, dengan membuat agenda khusus membaca di hari libur. (Nanien Yuniar/M Sunyoto/B Setiawanto)
Riandi. Pria kelahiran Ampallas, Mamuju, 8 April 1974 ini berpandangan Pem i l u a d a l a h s a ra n a p o l i t i k bagi masyarakat menentukan pilihannya dalam memilih pemimpin, sehingga dalam menyalurkan hak politik harus dilindungi aturan hukum. “Hak politik masyarakat mesti dilindungi, jangan biarkan hilang hanya karena pelanggaran hukum. Hukum harus melindungi hak politik masyarakat dan politik dapat melahirkan pemimpin amanah yang dikehendaki dari masyarakat untuk membangun bangsa,” kata alumni jurusan Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini. Busran pernah menjadi anggota Panwas Pilkada Kota Bontang Selatan pada Pemilukada Bontang 2004, Panwaslu Kabupaten Mamuju pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009, anggota
M
Panwaslu Kabupaten Mamuju pada Pemilukada bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju 2010 serta anggota Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulbar 2011. Dia.juga pernah menjadi wartawan yakni menjadi wartawan di SKM Mamuju PosBiro Bontang tahun 2003 - 2005, di Metro Kaltim Biro Bontang tahun 2005 - 2006 serta di Majalah Eksekutor Kaltim Biro Sulbar tahun 2006 -2007. Menurut Busran, dalam mewujudkan politik yang demokratis maka hukum mesti ditegakkan, dan tugas pengawas Pemilu adalah menegakkan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. “Sebagai pengawas Pemilu maka setiap pelanggaran disikapi secara aktif karena itulah tugas fungsinya, jangan ditunda. Itu kunci jika ingin Pemilu sukses,” kata mantan aktivis GP Ansor Mamuju ini. (Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)
e n t e r i P e n d i d i k a n d a n M Nuh Kebudayaan Mohammad Nuh melakukan inspeksi mendadak saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ke berbagai sekolah Meski anak-anak berada di dalam hingga ke Lembaga Pemasyarakatan Anak tahanan, bukan berarti tidak bisa Tangerang pada 14 April lalu. Terdapat 38 melanjutkan pendidikan hingga perguruan siswa yang menjadi peserta UN di penjara tinggi. itu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, “Jangan grogi, biasa saja,” ajak hasil UN pada tahun ini menjadi alat Mendikbud kepada salah seorang peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri. UN, ZK (17), yang juga penghuni Lapas. ZK Secara keseluruhan jumlah siswa mengaku sudah mempersiapkan diri dan SMA/MA serta paket C yang mengikuti semangat belajar sepekan sebelum UN UN pada 2014 sebanyak 1.644.713 orang agar lulus dan bisa kuliah. sedangkan jumlah siswa SMK sebanyak ZK ingin kuliah di jurusan ekonomi. 1.184.987 siswa.* Sementara rekannya, JA (18), ingin (Indriani/M kuliah untuk meningkatkan derajat sosial Sunyoto/B keluarganya. Setiawanto) Ia mendekam di balik jeruji besi karena terlibat kasus narkoba. Nuh menyatakan dukungannya agar anak-anak penghuni Lapas Anak Tangerang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang memungkinkan untuk menampung anakanak binaan di Lapas adalah Universitas Terbuka. Pemerintah, katanya, mendukung mereka untuk melanjutkan pendidikan karena itu merupakan hak mereka. “Saya akan meminta langsung pada pihak Universitas Terbuka untuk membuka cabang di Lapas,” kata Mendikbud. Mohammad Nuh. ANTARA FOTO/Widoso S Jusuf.
Sanksi Berat
07
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Daerah
Politik
Kiprah Perempuan Minim
E
mansipasi perempuan di kancah politik telah muncul pada era prakemerdekaan, kemudian berlanjut era kemerdekaan hingga era reformasi 1998. Hanya saja regulasi yang mengesahkan peluang perempuan dapat berpartisipasi maksimal baru terbit sepuluh tahun berikutnya yang ditandai pengesahan UU Nomor 10 Tahun tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang didalamnya menerangkan kuota 30 persen calon anggota legislatif yang diajukan partai politik. Regulasi itu kemudian menjadi kartu kunci bagi caption.....??????????? perempuan yang mencoba terjun di dunia politik. Perlahan tapi pasti, panggung politik yang memiliki stigma tingkat DPR RI, DPRD provinsi patriarki sudah mulai terkikis dan kabupaten/kota. Hanya saja dalam dengan munculnya sejumlah perkembangan beberapa legislator perempuan di
kali Pemilu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melansir meskipun jumlah
perempuan di parlemen meningkat dari 11,3 persen pada Pemilu 2004 menjadi 18 persen pada Pemilu 2009,
tetapi angka ini masih jauh dari yang diharapkan. Untuk memenuhi UU tersebut, partai politik selaku kontestan Pemilu legislatif 2014, juga masih keteteran memenuhi kuota 30 persen. Akibatnya, tak heran jika Parpol yang melibatkan perempuan sebagai caleg terkesan kental nepotisme, karena mengusung keluarga atau kerabat. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, Hadawiah, mengatakan, partai politik perlu mendorong partisipasi politik perempuan di daerah. “Meskipun sudah ada undang-undang yang memberikan jaminan untuk partisipasi perempuan dalam berpolitik dengan kuota 30 persen, namun itu masih sulit dipenuhi,” katanya. (Suriani Mappong/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)
Sulsel Butuh Pengolah Sawit ... di Luwu yang menampung produksi sawit yang rata-rata mencapai 30 ribu ton per tahun. Padahal idealnya produksi sawit itu dikelola empat unit pabrik agar tidak ada buah sawit membusuk,”
S
Kepala Dinas Perkebunan Sulsel, Dr Ir Ardin Tjayo. Foto /Darwin Fatir
Seorang pekerja mengangkat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, di perkebunan sawit Jalan perlintasan Parapat - Pematang Siantar, Sumut. FOTO ANTARA/Irsan Mulyadi
ulsel tercatat mempunyai lahan sawit seluas 30 ribu hektar lebih yang terkonsentrasi di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur. Saat ini investor menjajaki untuk mengembangkan kebun sawit di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan serta di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Sulsel Ardin mengatakan Sulsel membutuhkan dua
unit lagi pabrik kelapa sawit untuk dapat mengelola produksi kelapa sawit yang memiliki rata-rata produksi 12 ton per hektare per tahun. “Saat ini baru ada dua pabrik di Sulsel yakni di Luwu yang menampung produksi sawit yang rata-rata mencapai 30 ribu ton per tahun. Padahal idealnya produksi sawit itu dikelola empat unit pabrik agar tidak ada buah sawit membusuk,” katanya. Dosen Universitas Hasanuddin Laode Asrul mengatakan pengembangan sawit harus dipertahankan dan kualitas produknya harus dijaga. (Agus Setiawan/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya).
06
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Sulsel Masih Lumbung Golkar “Semua sudah bekerja maksimal, namun hasil yang ada itulah yang menjadi pencapaian kita. Angka partisipasi pemilu yang rendah juga menjadi indikatornya”
P
Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulsel dan pasangannya Agus Arifin Num’ang. Foto/ Dewi Fajriani
ernyataan yang menyatakan jika Sulsel merupakan lumbung suara bagi Partai Golkar bukanlah isapan jempol semata.
Berdasarkan hitung cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI), pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 Golkar jadi juara dengan mengumpulkan persentase suara 20,60
persen. Meskipun meraih suara besar pada Pileg 2014, namun pencapaiannya itu bukan pencapaian yang maksimal.
Memperjuangkan Petani
Angka itu sangat jauh dari target sekitar 40 persen. Bahkan berpotensi raihan kursi di 2009 berkurang pada Pemilu kali ini dari sembilan menjadi enam hingga tujuh kursi. Wakil Ketua DPD I Golkar S u l s el Mo h Ro em, ti d ak menampik target partainya di tingkat pusat turun. Tapi ketua DPRD provinsi itu tidak mempermasalahkan dengan pertimbangan, kadernya sudah berusaha maksimal. “Semua sudah bekerja maksimal, namun hasil yang ada itulah yang
Daerah
menjadi pencapaian kita. Angka partisipasi pemilu yang rendah juga menjadi i n d i k a t o r n y a ” k a t a n y a . Dalam perolehan suara itu, Golkar yang meraup dukungan 20,60 persen unggul dari Partai Gerindra yang 14,67 persen. Disusul Demokrat 11,73 persen, PAN 9,46 persen, PPP 9,33 persen, PKS 7,79 persen, NasDem 7,06 persen, Hanura 6,73 persen, PDIP 6,12 persen, PKB 3,84 persen, PKPI 1,46 persen dan PBB 1,20 persen. Selain di pusat, di beberapa kabupaten dan kota Golkar juga kurang mendulang suara signifikan, termasuk di daerah yang kepala daerahnya merupakan kader partai berlambang pohon beringin. Di kawasan Luwu misalnya, Golkar memang bakal tampil sebagai pemenang. Namun, kursi yang didapatkan ratarata di bawah delapan kursi. Begitu juga di Bone, target awal 28 kursi sangat sulit tercapai. (Muhammad Hasanuddin/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)
Koalisi Profesionalitas
M
enuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, partai-partai politik sedang menggalang koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yakni 20 persen perolehan suara sah nasional atau 20 persen total 560 kursi DPR RI, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 42 Tahun 2008. Koalisi diperlukan karena tidak ada satu pun dari 12 partai politik tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 9 April lalu memenuhi ambang batas itu. Koalisi parpol selama ini berupa transaksi politik, membagi kekuasaan yang mengerdilkan makna penyelenggaraan pemerintahan prorakyat. Untuk mengubah orientasi lama itu, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 9 April 2014, misalnya, ingin membentuk koalisi tanpa unsur transaksional karena ingin meluruskan praktik demokrasi presidensial bahwa komposisi kabinet tidak terkait dengan komposisi kursi parlemen. Sistem transaksional di dalam koalisi diubah untuk membentuk kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi. Istilah yang dipakai: membiasakan yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Realistiskah koalisi tanpa tawar-menawar politik? Pasti tidak, tetapi masih ada celah mengurangi dampak negatif dari politik transaksional yang sering mengabaikan kepentingan rakyat. Dibutuhkan kemauan politik para elit memfokuskan tujuan koalisi untuk menjalankan pemerintahan, setelah mereka menang dalam Pemilu Presiden, dengan mengoptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil koalisi dari parpol pemenang Pemilu Presiden perlu diorientasikan untuk membangun pemerintahan yang didukung kabinet profesional bukan kabinet transaksional. Terpenting pemerintahan hasil koalisi tak gemuk agar tetap fokus pada optimalisasi kerja untuk rakyat. Dalam koalisi dengan satu atau dua partai, kerja sama berdasarkan kesamaan visi dan misi guna menguatkan pemerintahan presidensial. Dalam kabinet profesional, para menteri lebih banyak dari kalangan profesional daripada politikus. Para pakar berbagai bidang itulah yang diharapkan membawa Indonesia lebih makmur dan sejahtera.*
SURAT PEMBACA
Caleg PAN DPR RI, Indira Chunda Tita Syahrul (kiri) yang juga anak Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Foto/Dewi Fajriani
S
Seorang bocah membantu bapaknya membajak sawah di Persawahan Takalar, Sulsel. ANTARA FOTO/Yusran Uccang
alah satu calon legislatif yang diperkirakan memperoleh kursi di Senayan adalah pemain lama dari Partai Amanat Nasional Indira Chunda Tita Syahrul yang juga putri Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Kepada masyarakat
pemilih, Tita mengaku siap memperjuangkan nasib petani dan nelayan agar kesejahteraannya lebih baik. Ini menjadi bagian dari visi misi yang kerap dipaparkan Tita di forum resmi. “Kesejahteraan petani dan nelayan akan saya perjuangkan jika saya terpilih
menjadi anggota legislatif,” kata Tita. Caleg lain yang diperkirakan lolos adalah pemain baru di Partai Demokrat, Aliyah Mustika, yang merupakan istri Wali Kota Makassar H Ilham Arief Sirajuddin. Aliyah lebih pada pendekatan personal dengan
melakukan kunjungan kepada wajib pilih untuk mensosialisasikan visi misi dalam memenuhi hakhak dasar masyarakat dan kebijakan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Caleg lain yang terpilih juga dialami Yusuf Gunco dari Partai Golkar yang sebelumnya adalah anggota DPRD Makassar, kini naik tangga untuk duduk di kursi perwakilan rakyat di DPRD Sulsel. Dia yang akrab disapa
Yugo mengaku lebih banyak turun ke masyarakat menyampaikan visi misinya yang akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui jalur pendidikan, kesehatan dan lingkungan. “Memang cara ini menguras tenaga dan membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena itu menjaga hubungan yang harmonis dengan konstituen sangatlah penting,” ujarnya. (Suriani Mappong/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)
Liputan Utama
02
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Koalisi Partai
P
D I P m e m p u n y a i (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Gerindra, membuat beberapa target 27 persen, Juli). Dengan Demokrat, elit PPP sulit untuk bersama t e r n y a t a h a n y a masalah harga diri Megawati Gerindra,” ujarnya. meraih sekitar 19 ke SBY,” kata Pengamat politik Partai yang akan mudah persen. Meski naik sekitar dari Universitas Paramadina, menentukan arah koalisi 5 persen dibanding Pemilu Hendri Satrio. adalah Demokrat dan PKB. 2009, tetapi mengisyaratkan PDIP menemukan Nasdem Dengan perolehan sembilan p e r l u n y a k o a l i s i u n t u k yang memiliki media dan garis persen tentu kedua partai ini mengusung calon presiden. politik keduanya dinilai sama. akan memiliki posisi tawar Demikian juga partai lain yang H e n d r i b e r p e n d a p a t , yang lebih tinggi kepada PDIP, perolehannya lebih rendah konstelasi politik ada di partai Golkar dan Gerindra. seperti Golkar di kisaran 14 kelas menengah. PKB dengan Berdasarkan pengalaman persen, Gerindra (12 persen), Mahfud MD, PAN dengan jatuh bangunnya hubungan Demokrat (10 persen) dan PKB Hatta Rajasa. Kalau Demokrat koalisi di pemerintahannya, (10 persen). bisa membangun komunikasi Presiden Susilo Bambang Saat ini peta koalisi , bagus dan berkoalisi dengan Yudhoyono punya pesan mulai mengerucut, PDIP G e r i n d r a , m a k a p e s e r t a khusus bagi kepala negara menggandeng Nasdem untuk k o n v e n s i b i s a m e n j a d i penggantinya nanti. Menurut Ketua Umum berkoalisi mengusung Jokowi pendamping Prabowo. sebagai capres dan PPP Sementara itu Direktur Partai Demokrat itu, meski merapat ke Gerindra untuk P o l i t i c a l C o m m u n i c a t i n p a d a 2 0 0 4 m e n d a p a t mendukung Capres Prabowo. (Polcomm) Institute, Heri 66,3juta suara dan pada 2009 Baik Nasdem dan PPP tidak Budianto melihat peta koalisi mendapat 73,8 juta suara, meminta syarat apapun dalam akan terbagi pada tiga klaster tapi kekuatan partainya di koalisi itu. Partai lain sedang y a i t u P D I P , G o l k a r , d a n parlemen hanya 21 persen. menjajaki dan menimbang- Gerindra. “Posisi itu sangatlah tidak nimbang dengan siapa mereka Heri memprediksi, peta aman untuk menjalankan akan cocok berkoalisi. partai menengah Nasdem pemerintahan. Karena itu, Sementara parpol papan dan PAN akan mengarah pada mau tidak mau kami harus tengah seperti PAN, PKS, PDIP, sementara Hanura merajut koalisi,” katanya. PPP, dan Hanura selain bisa mengarah ke Golkar karena SBY mengingatkan bahwa berkoalisi antarsesamanya, memiliki kesamaan visi. yang namanya koalisi politik, juga bisa dilamar oleh parpol G e r i n d r a t a m p a k n y a di negeri mana pun bakal masih menunggu. “Memang mengalami problematik. tiga besar Pemilu 2014. PDIP disebut akan sulit ada PPP yang awalnya akan Karena itu, dia meminta berkoalisi dengan Gerindra, merapat ke Gerindra. Namun presiden mendatang harus Golkar, dan Demokrat. dinamika internal di PPP sabar, sebab jika koalisi itu tak agar lebih berperan bagi “PDIP dengan Gerindra yang memprotes kehadiran sejalan, bisa makan hati. (Illa masyarakat di pedesaan ada masalah Batu Tulis. S u r y a d h a r m a A l i , K e t u a Kartila/Budi Santoso/Erafzon hendaknya diisi pula dengan Dengan Golkar, ada Kudatuli Umum PPP dalam kampanye SAS) pengetahuan praktis tentang pemeliharaan tanaman yang SUSUNAN REDAKSI baik, sedang bagi nelayan Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau petambak juga diberikan Dewan pengarah: Wakil Redaktur Abidin (Kalbar), Laurensius Design LAYOUT: segmen khusus yang dapat Saiful Hadi pelaksana Molan (NTT), Evy Ratnawaty Syofiar Chan Irmanto (Kepri), Key Tokan Abdul Asis Sekretariat memberikan tambahan ilmu Akhmad Kusaeni Hempi N Prajudi Dewan Redaksi (Papua) , Heru Dwi Atmojo Redaksi: atau informasi terkait dengan Endah Sri Wahyuni Budi Santoso (Aceh), M Tohamaksum Indri Prasetyowati Naufal Mahfudz Budi Setiawanto (Lampung), Agus Setiawan Bachtiar profesi yang ditekuninya.
KORSIP ANTARA SEBAGAI PENCERAHAN Koran Sisipan (Korsip) yang disalurkan Perum LKBN Antara ke pelosok desa akan menjadi “pencerahan” bagi masyarakat. Kehadiran Korsip yang dibagikan gratis sangat membantu masyarakat untuk “melek” informasi dan tidak tertinggal dengan masyarakat Kepala Sekolah SMA Suryani Nasution Makassar, Hj yang ada di kota. Disisi lain, Korsip Antara Astiah Yunus, SPd
sorot “Pemilu legislatif telah usai. Kini saatnya para capres menyampaikan visi, solusi, dan kebijakan yang ditawarkan. Saatnya pula rakyat mendengar. Bintangnya adalah para capres,”” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
PEMIMPIN perusahaan Hempi N Prajudi PEMIMPIN REDAKSI Akhmad Kusaeni Redaktur pelaksana Erafzon Saptiyulda AS
Mulyo Sunyoto Rahmad Nasution Risbiani Fardaniah Unggul Tri Ratomo Ahmad Wijaya Guido Merung (Sulut), Zaenal
Alamat Redaksi Pusat : Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax: (021) 3865577 Email:
[email protected] Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, 738982. Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Agustus - Manado 95113-Telp: (0431)
852828-Fax : (0431) 852828 - Biro Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) 8554711 - Fax: (0380) 825159 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja Haji No 10 - Batam 29422-Telp : (0778) 323520- Fax: (0778) 323508 - Biro Papua : Jl. Percetakan Negara No 19 - Jayapura 99111-Telp : (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 - Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Makam No 16, Kampung Pineung, - Kota Banda Aceh 23125 - Telp :
(Sulsel), Santoso (Sulteng), John Nikita Sahusilawane (Maluku) Foto: Maha Eka Swasta
(0651) 23606 - Fax : (0651) 24063 - Biro Lampung : Jl. Abdi Negara No 2-Teluk Betung Utara,Lampung 35214-Telp: (0721) 482001 - Fax : (0721) 486602 - Biro Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung Dako No. 17 - Palu 94112 Telp : (0451) 429089 - Fax : (0451) 421120 - Biro Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Makassar 90222
Keuangan: Kusnanto Bambang Tri M sirkulasi: Iswahyuni
Telp: (0411) 451489/ 451570, Fax: (0411) 451849 - Biro Maluku Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro NTT Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Kaltim Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro Ambon Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221
Sosok
08
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Irwan S Marpaung
Kawal Pemilu
M
Irwan S Marpaung
eskipun tidak ada anggaran, namun Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Komando Resort Militer (Korem) 043/Garuda Hitam (Gatam) Lampung tetap siaga mengawal serta mengamankan suksesnya pemilihan calon anggota legislatif yang bersamaan dengan pemilihan calon gubernur/wakil gubernur, 9 April 2014. “Pelaksanaan pemilu dan pilgub merupakan ajang pesta demokrasi yang mengajak masyarakat untuk menentukan calon wakil dan pemimpin di wilayahnya, sehingga harus dilakukan sesuai aturan serta dikawal dengan serius,” kata Komandan Komando Resort
Widi Mulia
Baca Bergantian
P
enyanyi Widi Mulia bersama suaminya, aktor Dwi Sasono, bergantian membacakan buku untuk anak mereka, Dru (5) dan Widuri (3). Upaya tersebut dilakukan karena menurut mereka
Widi Mulia. ANTARA FOTO/Adimaja
menyediakan buku harus dibarengi dengan menumbuhkan kecintaan membaca. Selain itu, membaca buku untuk anak juga juga meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak. Anak mereka seringkali minta dibacakan buku yang sama berulang-ulang bukan hanya karena cerita di dalamnya, melainkan ingin mendengar penuturan dari pencerita berbeda. “Saya memang punya akses dan kesempatan lebih besar untuk baca buku ke anak. Kalau bapaknya lebih susah, tapi alhamdulillah berhasil,” kata Widi seusai peluncuran buku “Galila” di Jakarta baru-baru ini. Jadi bukan sekadar bukunya tetapi siapa yang diajak membaca buku bersama. Salah satu cara lain adalah membuat baca buku dianggap sebagai hiburan bukan kewajiban seperti pekerjaan rumah, misalnya, dengan membuat agenda khusus membaca di hari libur. (Nanien Yuniar/M Sunyoto/B Setiawanto)
M
Militer 043/Garuda Hitam, Kolonel Infanteri Irwan S Marpaung. “Pelaksanaan Pilgub Lampung ini mungkin satu-satunya yang dijalankan bersamaan dengan Pemilu Legislatif 9 April 2014,” ujar Irwan. Menurut dia, KPU Lampung semestinya banyak melakukan koordinasi dengan elemen lainnya, seperti pihak eksekutif maupun aparat keamanan. Pria kelahiran 27 Mei 1962 itu sejak awal juga meminta KPU Lampung untuk memerhatikan waktu pendistribusian logistik untuk pemilihan gubernur. Korem Garuda Hitam telah menerjunkan1.800 personel untuk membantu pihak kepolisian
mengamankan pelaksanaan pemilu legislatif dan pilgub Lampung itu. “Semua personel TNI di seluruh pelosok Provinsi Lampung telah mengamankan pelaksanaan Pemilu 2014,” katanya. Setidaknya, ada 1.800 personel yang membantu mengamankan Pilgub dan pemilihan legislatif 9 April lalu. “Setiap Kodim menyiagakan personelnya, “ katanya. Ia juga mengapresiasi KPU Lampung yang menggelar simulasi pencoblosan Pemilu di markasnya tersebut untuk TNI, PNS dan isteri tentara. “Sangat bagus (simulasi Pemilu) karena bisa mengetahui tata cara mencoblos. “Kalau ditotal ada hampir 20 ribu keluarga anggota TNI seperti istri dan anaknya. Sedangkan anggota TNI tidak bisa mencoblos karena aparat harus netral ,” ujarnya. (Agus Setyawan/M.Tohamaksun/ Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)
e n t e r i P e n d i d i k a n d a n M Nuh Kebudayaan Mohammad Nuh melakukan inspeksi mendadak saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ke berbagai sekolah Meski anak-anak berada di dalam hingga ke Lembaga Pemasyarakatan Anak tahanan, bukan berarti tidak bisa Tangerang pada 14 April lalu. Terdapat 38 melanjutkan pendidikan hingga perguruan siswa yang menjadi peserta UN di penjara tinggi. itu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, “Jangan grogi, biasa saja,” ajak hasil UN pada tahun ini menjadi alat Mendikbud kepada salah seorang peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri. UN, ZK (17), yang juga penghuni Lapas. ZK Secara keseluruhan jumlah siswa mengaku sudah mempersiapkan diri dan SMA/MA serta paket C yang mengikuti semangat belajar sepekan sebelum UN UN pada 2014 sebanyak 1.644.713 orang agar lulus dan bisa kuliah. sedangkan jumlah siswa SMK sebanyak ZK ingin kuliah di jurusan ekonomi. 1.184.987 siswa.* Sementara rekannya, JA (18), ingin (Indriani/M kuliah untuk meningkatkan derajat sosial Sunyoto/B keluarganya. Setiawanto) Ia mendekam di balik jeruji besi karena terlibat kasus narkoba. Nuh menyatakan dukungannya agar anak-anak penghuni Lapas Anak Tangerang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang memungkinkan untuk menampung anakanak binaan di Lapas adalah Universitas Terbuka. Pemerintah, katanya, mendukung mereka untuk melanjutkan pendidikan karena itu merupakan hak mereka. “Saya akan meminta langsung pada pihak Universitas Terbuka untuk membuka cabang di Lapas,” kata Mendikbud. Mohammad Nuh. ANTARA FOTO/Widoso S Jusuf.
Sanksi Berat
06
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Ridho-Bachtiar Menang Dianis Thabrani-Lukman Hakim memperoleh 288.272 suara atau sebanyak 7,1 persen. Ridho Ficardo, yang merupakan calon gubernur termuda dan sama sekali belum terdengar kiprah politiknya di Lampung sebelumnya, akan dilantik paling lambat pada 2 Juni 2014. “Kalau tidak ada gugatan MK, pelantikan terhadap pasangan yang menang selambat-lambatnya Saksi pasangan Herman HN-Zainudin, Aryanto melakukan aksi walk out saat pleno rekapitulasi Pilgub di KPU Bandarlampung, Selasa (15/4). Antara Foto/Agusta Hidayatullah
H
asil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala daerah yang diadakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung memenangkan pasangan yang diusung Partai Demokrat dan koalisinya, M Ridho FicardoBakhtiar sebagai gubernurwakil gubernur terpilih.
Ridho Ficardo-Bakhtiar memperoleh suara 1.816.533 atau 44,8 persen dari seluruh pemilih di daerah itu. Pemilihan kepala daerah Lampung itu bersamaan dengan pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) pada 9 April 2014. Sementara pasangan yang diusung PAN, Herman HN-
Zainudin, berada di urutan kedua dengan perolehan suara 1.342.763 atau 33,12 pesen dari seluruh pemilih. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan Berlian TihangMukhlis Basri memperoleh suara sebanyak 606.566 atau sebesar 14,96 persen. Sedangkan pasangan yang didukung Partai Golkar Alzier
C
alon Anggota Legislatif (Caleg) asal PDIP Isma Yatun menyatakan dirinya siap memperjuangkan pembangunan di Provinsi Lampung. “Salah satu upaya percepatan
pembangunan adalah tersedianya penerangan sehingga dapat mempermudah serta memperlancar roda perekonomian,” ujarnya. Caleg perempuan yang menurut versi lembaga survei itu lolos
Isma Yatun.
dilakukan 30 hari setelah ditetapkan,” kata ketua Komisi Pemilihan Umum Lampung Nanang Trenggono. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Lampung terungkap, jumlah suara sah adalah sebanyak 4.054.134 dan suara tidak sah sebanyak 408.154 suara. Partisipasi pemilih pada pemilukada di Lampung adalah sebanyak 4.462.288 dari jumlah total DPT sebanyak 5.899.542 atau sebesar 78 persen naik 13 persen dari pilkada sebelumnya (Agusta Hidayatullah/M. Tohamaksun/Ahmad Wijaya/ Rahmad Nasution)
Cagub Lampung M Alzier Dianis Thabranie memberikan hak suara Pileg dan Pilgub Lampung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Jagabaya III, Way Halim, Bandarlampung, 9 April 2014. Antara Foto/Agus Setyawan
Pejuang Listrik Lolos ke Senayan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) . ANTARA FOTO/Syaiful Arif
Daerah
menuju Senayan itu menyebutkan, keberadaan penerangan bagi daerah yang belum teraliri listrik di Lampung suatu keharusan karena dapat menunjang jalannya pembangunan serta mewujudkan peningkatan
kesejahteraan. Setelah menjabat sebagai wakil rakyat, perempuan kelahiran Palembang, 12 Oktober 1965 ini bergabung dengan komisi VII yang membawahi bidang energi sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Untuk itulah perjuangan guna memberikan penerangan bagi masyarakat terus dilakukan termasuk pada penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta pembangkit lain agar masyarakat dapat menikmati penerangan di malam hari. Isma Yatun walau disibukkan dengan aktivitasnya, tidak akan melupakan kodratnya sebagai seorang istri. “Saya mempunyai moto hidup, sukses berkarir dan sukses dalam keluarga,” ujarnya pula. Keterlibatan perempuan di panggung politik sangat penting untuk memperjuangkan hak-hak mereka sekaligus membela kepentingan publik secara lebih baik, kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, Yoso Muliawan. (Agus Setyawan/Hisar Sitanggang-M. Tohamaksun/Ahmad Wijaya/ Rahmad Nasution)
07
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Daerah
Sukses Gelar Pilgub-Pileg Bareng
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS-3, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandarlampung, Surya Santoso menunjukkan bukti usrat suara rusak/tidak sah kepada para saksi dari Parpol, pada Pileg dan Pilgub Lampung, 9 April 2014. Antara Foto/M.Tohamaksun
Pelaksanaan pemilu serentak yaitu Pemilu Legislatif 2014 bersamaan Pemilihan Gubernur Lampung digelar pada 16.492 TPS di seluruh 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Rabu (9/4/14), merupakan pemilu serentak pertama digelar di Indonesia. Antara Foto/Budisantoso Budiman
U
sai sudah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung pada 9 April 2014 yang berbarengan dengan Pemilu legislatif. Model pelaksanaan Pemilu legislatif berbarengan dengan pemilihan gubernur dan wakil
gubernur Lampung periode 2014-2019 ini akan tercatat sebagai daerah pertama di Indonesia. Kesuksesan model pemilu itu selain menghemat biaya, juga ditentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya
di tempat pemungutan suara, terpilihnya gubernur dan wakil gubernur terbaik, dan yang lainnya terpilihnya wakil rakyat dan senator terbaik untuk duduk di kursi DPR RI/ DPRD, dan lembaga DPD. Para calon gubernurwakil gubernur Lampung
berdasarkan nomor urut adalah nomor urut 1 Berlian Tihang-Mukhlis Basri (diusung PDI Perjuangan dan partai pendukung lainnya), nomor urut 2 M Ridho Ficardo-Bakhtiar Basri (Partai Demokrat, PKS dan beberapa partai lainnya), nomor urut 3 Herman HNZainudin Hasan (PAN dan parpol non-parlemen), dan nomor urut 4 Alzier Dianis Thabranie-Lukman Hakim (Partai Golkar dan koalisinya). KPU Lampung melakukan rekapitulasi penghitungan
suara pilgub, didahulukan penghitungannya dari hasil pemilu legislatif, pada 1517 April, dan saat ini suara dari tempat pemungutan suara (TPS) dalam proses rekapitulasi berjenjang ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan selanjutnya ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota se-Lampung, kemudian dihitung di KPU Lampung. (Agus Wira Sukarta/M. Tohamaksun/Ahmad Wijaya/ Rahmad Nasution)
Politik
Kiprah Perempuan Masih Marjinal
B
isakah mengubah wajah lembaga legislatif (parlemen) di Indonesia yang dikesankan kotor, penuh intrik, garang dan saling sikut menjadi lebih jujur, bijak, dan terpercaya. Menurut Dedy Hermawan pengajar di FISIP Universitas Lampung, kiprah politik kaum perempuan masih termarjinalkan dan “dikungkung” dalam sistem yang belum memberi peluang tampil secara utuh. Ketua
Jurusan Administrasi Negara FISIP Unila ini menilai, partai politik sebagai ajang kaderisasi masih memarjinalkan potensi dan peran kaum perempuan. Pakar Manajemen dan Kebijakan Publik serta Governance and Civil Society ini, membeberkan sejak Reformasi 1998, sudah tiga kali digelar pemilu, yaitu tahun 1999, 2004, dan 2009. Persentase anggota legislatif perempuan di parlemen terus meningkat. Periode DPR 1999-2004 ada 46 orang (9 persen),
Periode DPR 2004--2009 ada 61 orang (11,09 persen), dan Periode DPR 2009--2014 ada 103 (18 persen). Sely Fitriani, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR mensayangkan metode pemilu masih dengan suara terbanyak, padahal banyak caleg perempuan rata-rata tidak memiliki basis sosial, karena kurang kesempatan mereka di ruang-ruang publik. Partai politik minim kader perempuan, karena tidak
Caleg DPR perempuan dari Partai NasDem Dr Siti Nurbaya Bakar MSc (kanan) saat talkshow Radio di Bandarlampung. Antara Foto/Budisantoso Budiman
dilakukan kaderisasi pengurus perempuan. Banyak partai yang tidak mampu mengisi kuota minimal 30 persen perempuan. Dia juga berpendapat, cara partai untuk mengisi kuota ini juga sangat mengecewakan, dengan asal saja mengambil
caleg perempuan untuk memenuhi kuota dengan mengabaikan kualitas, hanya memperhatikan perempuan yang populer dan memiliki uang. (Budisantoso Budiman/M.Tohamaksun/ Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)
Koalisi Profesionalitas
M
enuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, partai-partai politik sedang menggalang koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yakni 20 persen perolehan suara sah nasional atau 20 persen total 560 kursi DPR RI, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 42 Tahun 2008. Koalisi diperlukan karena tidak ada satu pun dari 12 partai politik tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 9 April lalu memenuhi ambang batas itu. Koalisi parpol selama ini berupa transaksi politik, membagi kekuasaan yang mengerdilkan makna penyelenggaraan pemerintahan prorakyat. Untuk mengubah orientasi lama itu, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 9 April 2014, misalnya, ingin membentuk koalisi tanpa unsur transaksional karena ingin meluruskan praktik demokrasi presidensial bahwa komposisi kabinet tidak terkait dengan komposisi kursi parlemen. Sistem transaksional di dalam koalisi diubah untuk membentuk kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi. Istilah yang dipakai: membiasakan yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Realistiskah koalisi tanpa tawar-menawar politik? Pasti tidak, tetapi masih ada celah mengurangi dampak negatif dari politik transaksional yang sering mengabaikan kepentingan rakyat. Dibutuhkan kemauan politik para elit memfokuskan tujuan koalisi untuk menjalankan pemerintahan, setelah mereka menang dalam Pemilu Presiden, dengan mengoptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil koalisi dari parpol pemenang Pemilu Presiden perlu diorientasikan untuk membangun pemerintahan yang didukung kabinet profesional bukan kabinet transaksional. Terpenting pemerintahan hasil koalisi tak gemuk agar tetap fokus pada optimalisasi kerja untuk rakyat. Dalam koalisi dengan satu atau dua partai, kerja sama berdasarkan kesamaan visi dan misi guna menguatkan pemerintahan presidensial. Dalam kabinet profesional, para menteri lebih banyak dari kalangan profesional daripada politikus. Para pakar berbagai bidang itulah yang diharapkan membawa Indonesia lebih makmur dan sejahtera.*
Liputan Utama
02
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Koalisi Partai
P
D I P m e m p u n y a i (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Gerindra, membuat beberapa target 27 persen, Juli). Dengan Demokrat, elit PPP sulit untuk bersama t e r n y a t a h a n y a masalah harga diri Megawati Gerindra,” ujarnya. meraih sekitar 19 ke SBY,” kata Pengamat politik Partai yang akan mudah persen. Meski naik sekitar dari Universitas Paramadina, menentukan arah koalisi 5 persen dibanding Pemilu Hendri Satrio. adalah Demokrat dan PKB. 2009, tetapi mengisyaratkan PDIP menemukan Nasdem Dengan perolehan sembilan p e r l u n y a k o a l i s i u n t u k yang memiliki media dan garis persen tentu kedua partai ini mengusung calon presiden. politik keduanya dinilai sama. akan memiliki posisi tawar Demikian juga partai lain yang H e n d r i b e r p e n d a p a t , yang lebih tinggi kepada PDIP, perolehannya lebih rendah konstelasi politik ada di partai Golkar dan Gerindra. seperti Golkar di kisaran 14 kelas menengah. PKB dengan Berdasarkan pengalaman persen, Gerindra (12 persen), Mahfud MD, PAN dengan jatuh bangunnya hubungan Demokrat (10 persen) dan PKB Hatta Rajasa. Kalau Demokrat koalisi di pemerintahannya, (10 persen). bisa membangun komunikasi Presiden Susilo Bambang Saat ini peta koalisi , bagus dan berkoalisi dengan Yudhoyono punya pesan mulai mengerucut, PDIP G e r i n d r a , m a k a p e s e r t a khusus bagi kepala negara menggandeng Nasdem untuk k o n v e n s i b i s a m e n j a d i penggantinya nanti. Menurut Ketua Umum berkoalisi mengusung Jokowi pendamping Prabowo. sebagai capres dan PPP Sementara itu Direktur Partai Demokrat itu, meski merapat ke Gerindra untuk P o l i t i c a l C o m m u n i c a t i n p a d a 2 0 0 4 m e n d a p a t mendukung Capres Prabowo. (Polcomm) Institute, Heri 66,3juta suara dan pada 2009 Baik Nasdem dan PPP tidak Budianto melihat peta koalisi mendapat 73,8 juta suara, meminta syarat apapun dalam akan terbagi pada tiga klaster tapi kekuatan partainya di koalisi itu. Partai lain sedang y a i t u P D I P , G o l k a r , d a n parlemen hanya 21 persen. menjajaki dan menimbang- Gerindra. “Posisi itu sangatlah tidak nimbang dengan siapa mereka Heri memprediksi, peta aman untuk menjalankan akan cocok berkoalisi. partai menengah Nasdem pemerintahan. Karena itu, Sementara parpol papan dan PAN akan mengarah pada mau tidak mau kami harus tengah seperti PAN, PKS, PDIP, sementara Hanura merajut koalisi,” katanya. PPP, dan Hanura selain bisa mengarah ke Golkar karena SBY mengingatkan bahwa berkoalisi antarsesamanya, memiliki kesamaan visi. yang namanya koalisi politik, juga bisa dilamar oleh parpol G e r i n d r a t a m p a k n y a di negeri mana pun bakal masih menunggu. “Memang mengalami problematik. tiga besar Pemilu 2014. PDIP disebut akan sulit ada PPP yang awalnya akan Karena itu, dia meminta berkoalisi dengan Gerindra, merapat ke Gerindra. Namun presiden mendatang harus Golkar, dan Demokrat. dinamika internal di PPP sabar, sebab jika koalisi itu tak dengan Gerindra yang memprotes kehadiran sejalan, bisa makan hati. (Illa SURAT PEMBACA y a n g m u s t i d i j a l a n k a n ada“PDIP masalah Batu Tulis. S u r y a d h a r m a A l i , K e t u a Kartila/Budi Santoso/Erafzon adalah segera memperbaiki Pemilu sudah berlangsung, kerusakan jalan-jalan umum Dengan Golkar, ada Kudatuli Umum PPP dalam kampanye SAS) b a h k a n d i L a m p u n g yang hampir merata terjadi berbarengan pemilu legislatif di seluruh Lampung, bahkan SUSUNAN REDAKSI dengan pemilu gubernur kerusakannya sudah tergolong Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang pertama kalinya di p a r a h . J a l a n - j a l a n l i n t a s Dewan pengarah: Wakil Redaktur Abidin (Kalbar), Laurensius Design LAYOUT: Indonesia. Kami masyarakat Sumatera, jalan provinsi, jalan Saiful Hadi pelaksana Molan (NTT), Evy Ratnawaty Syofiar Chan Irmanto (Kepri), Key Tokan Abdul Asis Sekretariat awam hanya bisa berharap, kabupaten maupun jalan umum Akhmad Kusaeni Hempi N Prajudi Dewan Redaksi (Papua) , Heru Dwi Atmojo Redaksi: hasilnya para wakil rakyat di Kota Bandarlampung jangan Endah Sri Wahyuni Budi Santoso (Aceh), M Tohamaksum Indri Prasetyowati Budi Setiawanto (Lampung), Agus Setiawan Bachtiar dan pemimpin (gubernur- lagi dibiarkan rusak parah Naufal Mahfudz PEMIMPIN perusahaan Mulyo Sunyoto (Sulsel), Santoso (Sulteng), Keuangan: wakil gubernur) Lampung seperti sekarang ini, karena Hempi N Prajudi Rahmad Nasution John Nikita Sahusilawane Kusnanto terpilih dapat memenuhi janji- akan sangat menyulitkan PEMIMPIN REDAKSI Risbiani Fardaniah (Maluku) Bambang Tri M Akhmad Kusaeni Unggul Tri Ratomo Foto: sirkulasi: janji politik saat kampanye kami para pengguna jalan, Redaktur pelaksana Ahmad Wijaya Maha Eka Swasta Iswahyuni sebelumnya. Guido Merung (Sulut), Zaenal apalagi pengguna sepeda Erafzon Saptiyulda AS Bagi kami ini, prioritas motor saat hujan. Jalanan itu Alamat Redaksi Pusat : 852828-Fax : (0431) 852828 - Biro (0651) 23606 - Fax : (0651) Telp: (0411) 451489/ 451570, Wisma Antara lantai 20, Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran 24063 - Biro Lampung : Jl. Fax: (0411) 451849 - Biro sorot akan berkubang lumpur dan Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) Abdi Negara No 2-Teluk Maluku Jl. Rijali (depan kantor 8554711 - Fax: (0380) 825159 - Betung Utara,Lampung cat. Sipil selakang Soya) Ambon material tidaksaatnya terlihat dan 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja 35214-Telp: (0721) 482001 telp : (0911) 352221 - Biro NTT “Pemilu legislatif telah usai.yang Kini Fax: (021) 3865577 Haji No 10 - Batam 29422-Telp : - Fax : (0721) 486602 - Biro Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil akan sangat membahayakan Email:
[email protected] (0778) 323520- Fax: (0778) 323508 Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung selakang Soya) Ambon telp para capres menyampaikan visi, solusi, dan - Biro Papua : Jl. Percetakan Negara Dako No. 17 - Palu 94112 - : (0911) 352221 - Kaltim Jl. kami yang melewatinya. (depan kantor cat. Sipil kebijakan yang ditawarkan. Saatnya pula rakyat Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. No 19 - Jayapura 99111-Telp : Telp : (0451) 429089 - Fax Rijali Soya) Ambon telp : Bapak-bapak dan para 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 : (0451) 421120 - Biro selakang (0911) 352221 - Biro Ambon mendengar. Bintangnya adalah para capres,”” 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, - Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Sulawesi Selatan Jl. Andi Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil yang Yudhoyono. baru terpilih, 738982. Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Makam No 16, Kampung Pineung, Pangeran Pettarani Blok A selakang Soya) Ambon telp : Presiden pemimpin Susilo Bambang Bapak gubernur dan wakil Agustus - Manado 95113-Telp: (0431) - Kota Banda Aceh 23125 - Telp : No. 30, Makassar 90222 (0911) 352221
Sosok
08
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Ari Dono Sukmanto
Poso Aman
K
ekhawatiran Kabupaten Poso terganggu keamanan saat Pemilu Legislatif 2014 tidak terbukti. Bayang-bayang terjadi penembakan dan ledakan bom
hilang. Pemilu berlangsung lancar dan aman. Sebagai penanggung jawab utama keamanan, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto
Ari Dono Sukmanto
Widi Mulia
Baca Bergantian
P
enyanyi Widi Mulia bersama suaminya, aktor Dwi Sasono, bergantian membacakan buku untuk anak mereka, Dru (5) dan Widuri (3). Upaya tersebut dilakukan karena menurut mereka
Widi Mulia. ANTARA FOTO/Adimaja
menyediakan buku harus dibarengi dengan menumbuhkan kecintaan membaca. Selain itu, membaca buku untuk anak juga juga meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak. Anak mereka seringkali minta dibacakan buku yang sama berulang-ulang bukan hanya karena cerita di dalamnya, melainkan ingin mendengar penuturan dari pencerita berbeda. “Saya memang punya akses dan kesempatan lebih besar untuk baca buku ke anak. Kalau bapaknya lebih susah, tapi alhamdulillah berhasil,” kata Widi seusai peluncuran buku “Galila” di Jakarta baru-baru ini. Jadi bukan sekadar bukunya tetapi siapa yang diajak membaca buku bersama. Salah satu cara lain adalah membuat baca buku dianggap sebagai hiburan bukan kewajiban seperti pekerjaan rumah, misalnya, dengan membuat agenda khusus membaca di hari libur. (Nanien Yuniar/M Sunyoto/B Setiawanto)
mengerahkan kekuatan maksimal untuk menjaga Poso. Sebanyak 12 tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai paling rawan dijaga dua sampai tiga polisi untuk tiap TPS. Jumlah ini belum termasuk unsur Brimob yang jumlahnya dirahasiakan. “Bahkan jumlah polisi bisa lebih dari itu, jumlahnya rahasia,” kata mantan Direktur I Badan Reserse Kriminal Polri yang lahir di Bogor, 23 Desember 1961 ini. Kecamatan Poso Pesisir merupakan salah satu wilayah rawan. Oktober 2012, dua polisi ditemukan tewas terkubur dalam satu liang di Desa Tamanjeka. Di Poso, selama tiga tahun terakhir, delapan polisi dibunuh bahkan Mapolres Poso sempat diserang bom bunuh diri. Alumni Akpol tahun 1985 ini mengatakan rangkaian kekerasan itu dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata pimpinan Santoso. Tetapi, ancaman gangguan Pemilu
M
tak terbukti mulai dari masa kampanye hingga penghitungan suara di tingkat kecamatan pekan ini. Memang di beberapa TPS ada surat suara tertukar sehingga dilaksanakan pemilihan ulang namun pelaksanaannya lancar. Menurut Aridono, partisipasi pemilih di Poso Pesisir mencapai 70 persen, padahal pemilu sebelumnya hanya 30 persen. Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Siane Indriani yang memantau keamanan Poso saat pecoblosan mengakui hal itu. Dia mengatakan warga Desa Tamanjeka justru turut menjemput logistik pemilu. Sementara itu warga Desa Weralulu, tetangga Desa Tamanjeka turut mengamankan kotak suara saat malam hari. Keamanan dan kelancaran Pemilu Legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Poso membuktikan daerah itu aman. (Riski Maruto/Santoso/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)
e n t e r i P e n d i d i k a n d a n M Nuh Kebudayaan Mohammad Nuh melakukan inspeksi mendadak saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ke berbagai sekolah Meski anak-anak berada di dalam hingga ke Lembaga Pemasyarakatan Anak tahanan, bukan berarti tidak bisa Tangerang pada 14 April lalu. Terdapat 38 melanjutkan pendidikan hingga perguruan siswa yang menjadi peserta UN di penjara tinggi. itu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, “Jangan grogi, biasa saja,” ajak hasil UN pada tahun ini menjadi alat Mendikbud kepada salah seorang peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri. UN, ZK (17), yang juga penghuni Lapas. ZK Secara keseluruhan jumlah siswa mengaku sudah mempersiapkan diri dan SMA/MA serta paket C yang mengikuti semangat belajar sepekan sebelum UN UN pada 2014 sebanyak 1.644.713 orang agar lulus dan bisa kuliah. sedangkan jumlah siswa SMK sebanyak ZK ingin kuliah di jurusan ekonomi. 1.184.987 siswa.* (Indriani/M Sunyoto/B Sementara rekannya, JA (18), ingin Setiawanto) kuliah untuk meningkatkan derajat sosial keluarganya. Ia mendekam di balik jeruji besi karena terlibat kasus narkoba. Nuh menyatakan dukungannya agar anak-anak penghuni Lapas Anak Tangerang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang memungkinkan untuk menampung anakanak binaan di Lapas adalah Universitas Terbuka. Pemerintah, katanya, mendukung mereka untuk melanjutkan pendidikan karena itu merupakan hak mereka. “Saya akan meminta langsung pada pihak Universitas Terbuka untuk membuka cabang di Lapas,” kata Mendikbud. Mohammad Nuh. ANTARA FOTO/Widoso S Jusuf.
Sanksi Berat
07
edisi 1 | 23 APRIL 2014
SIS Aljufri
Diabadikan di Bandara
K
etua Utama Pengurus Besar Alkhairat, Habib Saggaf Aljufri dan keluarga besar bisa saja sangat bahagia sekaligus bangga sebab nama kakeknya Sayyid Idrus bin Salim Aljufri (SIS Aljufri) resmi menjadi nama bandara di Kota Palu. Menteri Perhubungan melalui surat keputusan Nomor 178 Tahun 2014 mengubah nama Bandara Mutiara menjadi Mutiara SIS Aljufri. Nama SIS Aljufri telah terpampang besar di bangunan utama setelah direnovasi dengan dana Rp139,2 miliar. Bangunan baru bandara terbesar di Sulawesi Tengah digunakan mulai 13 April 2014. Wali Kota Palu Rusdy Mastura mengatakan kata Mutiara pada nama bandara tetap dipertahankan karena mengandung nilai sejarah yakni diberikan oleh Presiden Soekarno saat berkunjung ke
P
Suasana terminal baru Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Sulawesi Tengah, yang baru dioperasikan pada Minggu (13/4). Terminal baru yang dibangun sejak tahun 2010 itu dimulai pengoperasiannya bertepatan dengan HUT Emas ke-50 Provinsi Sulteng yang menelan biaya lebih dari Rp.140 miliar seluas 4.300 meter persegi. ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Daerah
Palu 5 Oktober 1957. Perubahan nama bandara untuk menghargai jasa serta perjuangan SIS Aljufri dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia timur. Pada 1930, SIS Aljufri atau dikenal sebutan Guru Tua mulai mendirikan madrasah di Palu dengan nama Alkhaairat. Sejak itulah, Alkhairat mulai berkembang. Alkhairaat saat ini memiliki sekitar 1.600 sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga pascasarjana. Alkhairat juga memiliki puluhan pondok pesantren, unit usaha mulai toko sampai rumah sakit, selain memiliki radio dan koran harian. Guru Tua hingga akhir hayatnya pada 1969 banyak memberikan sumbangsih ilmu kepada masyarakat di Indonesia timur melalui madrasah ataupun ceramah agama di berbagai tempat. “Guru Tua adalah simbol di Sulawesi Tengah dan masyarakat timur Indonesia sudah selayaknya perjuangannya diakui pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Alkhairaat Lukman Thaher. (Riski Maruto/ Santoso/Unggul Tri Ratomo/ Ahmad Wijaya)
Donggala Punya Pengolahan Ikan
abrik pengolahan ikan skala kecil di Pangkalan Pendaratan Ikan Kabupaten Donggala yang diresmikan 14 Desember 2013, mulai ekspor ikan tuna beku pada 2014. Ekspor tuna dari pabrik ini mencapai 15 ton dalam bentuk utuh maupun daging ikan (loin). Tuna beku diekspor melalui Makassar karena Sulawesi Tengah belum tersedia pesawat kargo selain pengolah ikan skala kecil belum mampu mengolah tuna menjadi loin. Ketua Unit Pengelolaan
Ikan (UPI) Lestari PPI Donggala, Wawan mengemukakan tuna yang dikirim ke Amerika Serikat diolah di Makassar menjadi loin, sedangkan ekspor ke Jepang dikirim bentuk utuh. Harga tuna di PPI Donggala mencapai 3,2 dolar AS/kg padahal harga loin ke Amerika Serikat 40 dolar AS/kg. “Kalau kita bisa mengolah ikan tuna jadi loin maka harga tuna naik dua kali lipat lebih dari 3,2 dolar AS/kg menjadi tujuh sampai 10 dolar AS/kg,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng Hasanuddin Atjo. (Rolex Malaha/ Santoso/Unggul Tri Ratomo/ Ahmad Wijaya)
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Hasanuddin Atjo (kedua dari kanan) memerhatikan ikan tuna yang akan dipaketkan ke Makassar di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala, Sulawesi Tengah. ANTARA FOTO/Basri Marzuki
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Melenggang ke Senayan
H
a s i l a k h i r penghitungan suara Pemilu 9 April 2014 belum diumumkan Komisi Pemilihan
Umum namun sejumlah calon legislatif di Sulawesi Tengah optimistis menjadi anggota DPR RI berdasarkan penghitungan partainya.
Sejumlah caleg yang yakin lolos ke Senayan antara lain Muhidin Mohamad Said dan Arus Abdul Karim (Partai Golkar), Supratman Andi
Agtas (Partai Gerindra), Verna Gladies Merry Inkiriwang (Partai Demokrat), Sarifuddin Sudding (Partai Hanura), Ahmad Ali (Partai Nasional Demokrat), dan Rendy Lamadjido (PDI Perjuangan). Namun jatah kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah hanya untuk enam orang saja. Sementara itu, penghitungan Golkar menyebutkan Muhidin memperoleh suara 14.041. Dia kemungkinan akan didampingi Arus yang meraih sekitar 8.600 suara. Tim sukses dari Partai Demokrat dan PDI Perjuangan yang mengusung Verna dan Rendy juga optimistis. Ahmad Ali yang juga Ketua DPW Partai Nasdem mengklaim mengantongi suara sekitar 96 ribu dari 55 TPS yang ada sehingga bisa duduk di DPR RI.
06
Daerah
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Sulawesi Tengah, Aristan mengatakan suara partai itu diperkirakan bisa mencapai 100 ribu mengingat belum semua data TPS masuk. “Masih ada 2.718 TPS yang datanya belum masuk. Apalagi sebagian besar TPS itu adalah kantong-kantong suara caleg Partai Nasdem,” kata Aristan. Meski tetap optimistis namun Syarifudin mendesak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) agar menindak tegas pelanggaran saat pemungutan suara. Sementara itu, Murad U Nasir calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengaku yakin bisa tembus ke senayan karena memperoleh sekitar 70 ribu. (Riski Maruto/ Santoso/Unggul Tri Ratomo/ Ahmad Wijaya)
Kawasan Ekonomi Khusus Diperjuangkan
T
inggal selangkah lagi bagi Matindas J Rumambi untuk duduk sebagai anggota DPRD Sulawesi Tengah. Caleg nomor 1 PDIP daerah pemilihan Kota Palu ini tinggal menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan
Umum. Dari penghitungan internal PDI Perjuangan Kota Palu, suara yang diperolehnya mencukupi kuota sebagai wakil rakyat. Walau enggan merinci jumlah suara yang telah diraihnya, ia mengatakan PDIP dipastikan meraih satu kursi di DPRD Sulteng.
Kendati nanti akan menjadi muka baru di legislatif, namun sebagai sebagai pengusaha dia bertekad mendukung semua upaya untuk membangun perekonomian Kota Palu termasuk mewujudkan kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Kita semua berharap pemerintah pusat segera menerbitkan keputusan presiden dan peraturan pemerintah tentang KEK Palu,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Palu ini. Menurut dia, yang juga perlu dilakukan Pemprov Sulawesi Tengah guna
kelancaran KEK adalah membenahi dan menyediakan infrastruktur penunjang seperti pelabuhan dan terminal peti kemas yang memadai. Pelabuhan Pantoloan harus diperpanjang lagi, begitu pula areal terminal peti kemas. Pemprov Sulteng perlu menjaga pasokan listrik agar tidak sering padam. Pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana di Kabupaten Poso perlu dipercepat masuk ke Kota Palu. Niscaya, jika KEK Palu terealisasi dipastikan investor akan berdatangan menanamkan modalnya di Sulteng dan membuka serta menyerap banyak tenaga kerja. (Unggul Tri Ratomo/ Ahmad Wijaya)
Koalisi Profesionalitas
M
enuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, partai-partai politik sedang menggalang koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yakni 20 persen perolehan suara sah nasional atau 20 persen total 560 kursi DPR RI, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 42 Tahun 2008. Koalisi diperlukan karena tidak ada satu pun dari 12 partai politik tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 9 April lalu memenuhi ambang batas itu. Koalisi parpol selama ini berupa transaksi politik, membagi kekuasaan yang mengerdilkan makna penyelenggaraan pemerintahan prorakyat. Untuk mengubah orientasi lama itu, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 9 April 2014, misalnya, ingin membentuk koalisi tanpa unsur transaksional karena ingin meluruskan praktik demokrasi presidensial bahwa komposisi kabinet tidak terkait dengan komposisi kursi parlemen. Sistem transaksional di dalam koalisi diubah untuk membentuk kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi. Istilah yang dipakai: membiasakan yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Realistiskah koalisi tanpa tawar-menawar politik? Pasti tidak, tetapi masih ada celah mengurangi dampak negatif dari politik transaksional yang sering mengabaikan kepentingan rakyat. Dibutuhkan kemauan politik para elit memfokuskan tujuan koalisi untuk menjalankan pemerintahan, setelah mereka menang dalam Pemilu Presiden, dengan mengoptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil koalisi dari parpol pemenang Pemilu Presiden perlu diorientasikan untuk membangun pemerintahan yang didukung kabinet profesional bukan kabinet transaksional. Terpenting pemerintahan hasil koalisi tak gemuk agar tetap fokus pada optimalisasi kerja untuk rakyat. Dalam koalisi dengan satu atau dua partai, kerja sama berdasarkan kesamaan visi dan misi guna menguatkan pemerintahan presidensial. Dalam kabinet profesional, para menteri lebih banyak dari kalangan profesional daripada politikus. Para pakar berbagai bidang itulah yang diharapkan membawa Indonesia lebih makmur dan sejahtera.*
SURAT PEMBACA
orang tua. T e t a p i d a l a m kenyataannya, banyak anak-anak yang seharusnya belum waktunya membawa kendaraan tetapi sudah mengendarai sepeda motor. Anak di bawah umur yang mengendara sepeda motor sebenarnya juga melanggar UU Lalulintas. Terima Kasih.
Melalui surat pembaca ini, saya meminta agar orang tua tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur membawa sepeda motor di jalan raya termasuk untuk ke sekolah sebab korban lalu lintas didominasi anak muda. Banyak orang yang mati sia-sia di jalan raya. Siapa yang salah dan siapa yang bertanggungjawab? Tentu Kepala PT Jasa Raharja kita semua, terutama para Cabang Sulteng Nasir Obed
sorot “Pemilu legislatif telah usai. Kini saatnya para capres menyampaikan visi, solusi, dan kebijakan yang ditawarkan. Saatnya pula rakyat mendengar. Bintangnya adalah para capres,”” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Liputan Utama
02
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Koalisi Partai
P
DIP mempunyai target 27 persen, ternyata hanya meraih sekitar 19 persen. Meski naik sekitar 5 persen dibanding Pemilu 2009, tetapi mengisyaratkan perlunya koalisi untuk mengusung calon presiden. Demikian juga partai lain yang perolehannya lebih rendah seperti Golkar di kisaran 14 persen, Gerindra (12 persen), Demokrat (10 persen) dan PKB (10 persen). Saat ini peta koalisi , mulai mengerucut, PDIP menggandeng Nasdem untuk berkoalisi mengusung Jokowi sebagai capres dan PPP merapat ke Gerindra untuk mendukung Capres Prabowo. Baik Nasdem dan PPP tidak meminta syarat apapun dalam koalisi itu. Partai lain sedang menjajaki dan menimbangnimbang dengan siapa mereka akan cocok berkoalisi. Sementara parpol papan tengah seperti PAN, PKS, PPP, dan Hanura selain bisa berkoalisi antarsesamanya, juga bisa dilamar oleh parpol tiga besar Pemilu 2014. PDIP disebut akan sulit berkoalisi dengan Gerindra, Golkar, dan Demokrat. “PDIP dengan Gerindra ada masalah Batu Tulis. Dengan Golkar, ada Kudatuli
(Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli). Dengan Demokrat, masalah harga diri Megawati ke SBY,” kata Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. PDIP menemukan Nasdem yang memiliki media dan garis politik keduanya dinilai sama. Hendri berpendapat, konstelasi politik ada di partai kelas menengah. PKB dengan Mahfud MD, PAN dengan Hatta Rajasa. Kalau Demokrat bisa membangun komunikasi bagus dan berkoalisi dengan Gerindra, maka peserta konvensi bisa menjadi pendamping Prabowo. Sementara itu Direktur Political Communicatin (Polcomm) Institute, Heri Budianto melihat peta koalisi akan terbagi pada tiga klaster yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra. Heri memprediksi, peta partai menengah Nasdem dan PAN akan mengarah pada PDIP, sementara Hanura mengarah ke Golkar karena memiliki kesamaan visi. Gerindra tampaknya masih menunggu. “Memang ada PPP yang awalnya akan merapat ke Gerindra. Namun dinamika internal di PPP yang memprotes kehadiran Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP dalam kampanye
Gerindra, membuat beberapa elit PPP sulit untuk bersama Gerindra,” ujarnya. Partai yang akan mudah menentukan arah koalisi adalah Demokrat dan PKB. Dengan perolehan sembilan persen tentu kedua partai ini akan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi kepada PDIP, Golkar dan Gerindra. Berdasarkan pengalaman jatuh bangunnya hubungan koalisi di pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya pesan khusus bagi kepala negara penggantinya nanti. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, meski pada 2004 mendapat 66,3juta suara dan pada 2009 mendapat 73,8 juta suara, tapi kekuatan partainya di parlemen hanya 21 persen. “Posisi itu sangatlah tidak aman untuk menjalankan pemerintahan. Karena itu, mau tidak mau kami harus merajut koalisi,” katanya. SBY mengingatkan bahwa yang namanya koalisi politik, di negeri mana pun bakal mengalami problematik. Karena itu, dia meminta presiden mendatang harus sabar, sebab jika koalisi itu tak sejalan, bisa makan hati. (Illa Kartila/Budi Santoso/Erafzon SAS)
SUSUNAN REDAKSI
Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dewan pengarah: Saiful Hadi Akhmad Kusaeni Hempi N Prajudi Endah Sri Wahyuni Naufal Mahfudz PEMIMPIN perusahaan Hempi N Prajudi PEMIMPIN REDAKSI Akhmad Kusaeni Redaktur pelaksana Erafzon Saptiyulda AS
Wakil Redaktur pelaksana Irmanto Dewan Redaksi Budi Santoso Budi Setiawanto Mulyo Sunyoto Rahmad Nasution Risbiani Fardaniah Unggul Tri Ratomo Ahmad Wijaya Guido Merung (Sulut), Zaenal
Alamat Redaksi Pusat : Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax: (021) 3865577 Email:
[email protected] Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, 738982. Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Agustus - Manado 95113-Telp: (0431)
852828-Fax : (0431) 852828 - Biro Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) 8554711 - Fax: (0380) 825159 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja Haji No 10 - Batam 29422-Telp : (0778) 323520- Fax: (0778) 323508 - Biro Papua : Jl. Percetakan Negara No 19 - Jayapura 99111-Telp : (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 - Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Makam No 16, Kampung Pineung, - Kota Banda Aceh 23125 - Telp :
Abidin (Kalbar), Laurensius Molan (NTT), Evy Ratnawaty (Kepri), Key Tokan Abdul Asis (Papua) , Heru Dwi Atmojo (Aceh), M Tohamaksum (Lampung), Agus Setiawan (Sulsel), Santoso (Sulteng), John Nikita Sahusilawane (Maluku) Foto: Maha Eka Swasta (0651) 23606 - Fax : (0651) 24063 - Biro Lampung : Jl. Abdi Negara No 2-Teluk Betung Utara,Lampung 35214-Telp: (0721) 482001 - Fax : (0721) 486602 - Biro Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung Dako No. 17 - Palu 94112 Telp : (0451) 429089 - Fax : (0451) 421120 - Biro Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Makassar 90222
Design LAYOUT: Syofiar Chan Sekretariat Redaksi: Indri Prasetyowati Bachtiar Keuangan: Kusnanto Bambang Tri M sirkulasi: Iswahyuni
Telp: (0411) 451489/ 451570, Fax: (0411) 451849 - Biro Maluku Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro NTT Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Kaltim Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro Ambon Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221
Sosok
08
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Murad Ismail
Jaga Kredibiltas Pemilu
T
ahun 2014 merupakan momentum tersendiri bagi Kapolda Maluku Brigjen Polisi Drs Murad Ismail sejak dilantik Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menggantikan Brigjen Polisi Muktono, pada 20 Desember 2013. “Pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2014 secara nasional menjadi agenda utama Polri untuk melakukan pengamanan, tidak terkecuali di daerah ini,” katanya. Menurut Murad, wilayah kerja Polda Maluku yang terdiri dari pulau dan laut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam menjaga
Murad Ismail
Widi Mulia
Baca Bergantian
P
enyanyi Widi Mulia bersama suaminya, aktor Dwi Sasono, bergantian membacakan buku untuk anak mereka, Dru (5) dan Widuri (3). Upaya tersebut dilakukan karena menurut mereka
Widi Mulia. ANTARA FOTO/Adimaja
menyediakan buku harus dibarengi dengan menumbuhkan kecintaan membaca. Selain itu, membaca buku untuk anak juga juga meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak. Anak mereka seringkali minta dibacakan buku yang sama berulang-ulang bukan hanya karena cerita di dalamnya, melainkan ingin mendengar penuturan dari pencerita berbeda. “Saya memang punya akses dan kesempatan lebih besar untuk baca buku ke anak. Kalau bapaknya lebih susah, tapi alhamdulillah berhasil,” kata Widi seusai peluncuran buku “Galila” di Jakarta baru-baru ini. Jadi bukan sekadar bukunya tetapi siapa yang diajak membaca buku bersama. Salah satu cara lain adalah membuat baca buku dianggap sebagai hiburan bukan kewajiban seperti pekerjaan rumah, misalnya, dengan membuat agenda khusus membaca di hari libur. (Nanien Yuniar/M Sunyoto/B Setiawanto)
M
stabilitas keamanan dan ketertiban. Sehubungan itu, lebih dari 4.800 personel Polri di jajaran Polda Maluku telah dikerahkan untuk melakukan pengamanan khusus. “Untuk kegiatan pileg, terdapat 3.805 tempat TPS di seluruh Maluku dengan rincian kategori rawan I sebanyak 1.591 TPS, rawan II 370 TPS dan sisanya 1.844 TPS kategori aman,” kata Brigjen Murad yang juga pernah menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Korbrimob Polri (2010) serta Kabag Jiantekpol BIDPPITK STIK Lemdikpol (2012). TPS rawan I dan II letaknya sangat jauh dan terpencil, terbatas masalah transportasi atau sarana perhubungan darat, laut dan udara serta masalah komunikasi. Pengerahan pasukan dari Mapolda ke seluruh
kabupaten dan kota pun disesuaikan dengan tingkat kebutuhan selama pemilu. Di wilayah Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, misalnya, disiagakan 450 personel Brimob dan anggota Shabara BKO (Bawah Kendali Operasi). Di Seram Bagian Barat 84 personel, Maluku Tengah 70 anggota Brimob ditambah 31 personel Polda, Seram Bagian Timur 31 anggota Brimob dan 61 personel Shabara. Terkait Pileg dan Pilpres, pria lulusan Akpol 1985 itu juga menginstrusikan seluruh jajarannya agar mewaspadai tindak pidana terorisme, konflik vertikal dan horizontal, penyalahgunaan narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya seperti minuman keras, judi, senjata tajam, pencurian, dan balap liar. (Daniel Leonard/ John N.S/Arief M/Atman A)
e n t e r i P e n d i d i k a n d a n M Nuh Kebudayaan Mohammad Nuh melakukan inspeksi mendadak saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ke berbagai sekolah Meski anak-anak berada di dalam hingga ke Lembaga Pemasyarakatan Anak tahanan, bukan berarti tidak bisa Tangerang pada 14 April lalu. Terdapat 38 melanjutkan pendidikan hingga perguruan siswa yang menjadi peserta UN di penjara tinggi. itu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, “Jangan grogi, biasa saja,” ajak hasil UN pada tahun ini menjadi alat Mendikbud kepada salah seorang peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri. UN, ZK (17), yang juga penghuni Lapas. ZK Secara keseluruhan jumlah siswa mengaku sudah mempersiapkan diri dan SMA/MA serta paket C yang mengikuti semangat belajar sepekan sebelum UN UN pada 2014 sebanyak 1.644.713 orang agar lulus dan bisa kuliah. sedangkan jumlah siswa SMK sebanyak ZK ingin kuliah di jurusan ekonomi. 1.184.987 siswa.* Sementara rekannya, JA (18), ingin (Indriani/M kuliah untuk meningkatkan derajat sosial Sunyoto/B keluarganya. Setiawanto) Ia mendekam di balik jeruji besi karena terlibat kasus narkoba. Nuh menyatakan dukungannya agar anak-anak penghuni Lapas Anak Tangerang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang memungkinkan untuk menampung anakanak binaan di Lapas adalah Universitas Terbuka. Pemerintah, katanya, mendukung mereka untuk melanjutkan pendidikan karena itu merupakan hak mereka. “Saya akan meminta langsung pada pihak Universitas Terbuka untuk membuka cabang di Lapas,” kata Mendikbud. Mohammad Nuh. ANTARA FOTO/Widoso S Jusuf.
Sanksi Berat
06
edisi 1 | 23 APRIL 2014
H
Parpol Tunggu Kursi Parlemen
itung cepat perolehan suara partai politik pada Pemilu 9 April 2014 secara nasional menempatkan PDIP, Golkar, dan Partai Gerindra di posisi tiga besar dengan persentase perolehan suara masing-masing sekitar 19 persen, 14 persen dan 11 persen. Namun hasil perolehan suara di Maluku hingga kini belum dapat dipastikan sehingga parpol belum berani berkomentar soal hasil pemilu. “Kita tidak bisa menyatakan sudah berapa kursi yang diraih, baik tingkat kabupaten/ kota, provinsi maupun DPR RI. Kita masih menunggu hasil penghitungan,” kata Wakil Ketua DPD Golkar Maluku Husein Toisuta. Ia mengakui di Kabupaten Buru, partainya meraih sepuluh kursi DPRD setempat dan meloloskan satu caleg
ke DPRD Provinsi, tetapi di sepuluh kabupaten/kota lainnya belum pasti, apalagi sejumlah daerah harus melakukan pemungutan suara ulang karena adanya pelanggaran. Pada Pemilu 2009, Golkar Maluku meraih delapan kursi DPRD provinsi dan pada Pemilu 2014 ini menargetkan 14 kursi. Rival berat Golkar di Maluku, PDIP pun belum mengeluarkan pernyataan kemenangan kecuali membuat tabulasi perolehan suara. Maluku sejak lama merupakan basis Golkar dan PDIP, kendati Partai Demokrat pada 2004 dan 2009 berhasil masuk tiga besar. Namun pada Pemilu 2014, perolehan suara Partai Demokrat merosot jauh. Sementara Partai Hanura yang mendapat “doping” dengan bergabungnya
Daerah
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perhitungan surat suara dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Benteng 1, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, Maluku, Kamis (17/4). ANTARA FOTO/Embong Salampessy
bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo juga tidak mau memberi pernyataan tentang perolehan suaranya. Ketua DPD Hanura
Maluku Ayu Hindun Hasanussy menyatakan pihaknya membuat tabulasi dan meminta para caleg, kader dan
simpatisan mengawasi proses penghitungan suara guna mengantisipasi kecurangan. (John N.S/ Arief M/Atman A)
KPUD Antisipasi Sengketa Pemilu
Suasana sidang sengketa Pemilu (ajudikasi) dengan pemohon Partai Serikat Rakyat Indonesia (SRI) di Gedung Sarinah, Jakarta. FOTO ANTARA/Andika Wahyu
P
emilu Legislatif 2014 berpotensi menimbulkan sengketa yang menyeret Komisi Pemilihan
Umum (KPU) untuk berurusan dengan pengadilan. Guna mengantisipasi masalah itu, KPU Kota Ambon bekerja sama
dengan Kejaksaan Negeri setempat untuk menghadapi gugatan dari partai politik maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap
hasil pemilu. “Kejaksaan akan mendampingi KPU jika setelah rekapitulasi hasil pemilu ada gugatan terhadap penyelenggara pemilu ke tingkat Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua KPU Kota Ambon Marthinus Kainama, usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejari Ambon, belum lama ini. Dalam kerja sama itu disebutkan bahwa kejaksaan akan berfungsi sebagai pengacara negara yang mendampingi KPU dalam setiap aspek hukum pada lingkup penyelenggaraan pemilu. Menurut Marthinus, sebagian besar pembiayaan akan menjadi beban negara. Sedangkan yang dibiayai oleh anggaran penyelenggaraan
pemilu adalah biaya perjalanan dinas saja, bila terjadi gugatan ke MK. Dalam sebuah diskusi terkait Pemilu, ia juga menyatakan anggaran KPU terbatas sehingga kerja sama itu sangat strategis bagi penyelenggara dalam menghadapi gugatan yang mungkin timbul usai penetapan hasil pemilu. Potensi gugatan hasil pemilu boleh jadi ada, jika melihat berbagai kecurangan seperti penggunaan undangan foto kopi dan pemilih ganda sehingga pemungutan suara ulang harus dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kota Ambon, Seram Bagian Timur, dan Kepulauan Aru. (Penina/John N.S/Arief M/ Atman A)
07
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Daerah
Pesona Kehidupan Suku Nuaulu dan Huaulu
S
uku Nuaulu dan Huaulu di Pulau Seram, Maluku, memiliki pesona tersendiri bagi wisatawan nasional maupun internasional. Meski tidak hidup terisolir, masyarakat dua suku di pesisir selatan dan wilayah bagian barat Pulau Seram ini masih mempertahankan pola hidup tradisional. Menurut Arkeolog Lucas Wattimena dari Balai Arkeologi Ambon, pemukiman Nuaulu dan Huaulu pun berpotensi menjadi desa wisata atau pusat budaya dan etnik Maluku. Walau sudah kenal mata uang rupiah, beberapa komunitasnya masih menggunakan sistem barter. Rumah panggung tempat tinggalnya memliki ruangan berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan. Mereka juga masih mempertahankan sistem “mata ruma”, artinya satu rumah menjadi rumah bersama bagi semua anak lakilaki. Suku Nuaulu di Elpaputih
sistem “mata ruma”, artinya satu rumah menjadi rumah bersama bagi semua anak laki-laki. di pinggir hutan) hingga 40 hari sesudah melahirkan. Sementara si lakilaki pergi berburu untuk mempersiapkan pesta syukuran kelahiran anak mereka dan upacara penjemputan istri dan anaknya. (Shariva Alaidrus/ John N.S/Arief M/Atman) bahkan mempertahankan tradisi “bayar mata ruma” (anak laki-laki pertama diserahkan untuk keluarga ibu). Keunikan Nuaulu dan Huaulu menarik perhatian Dorry Matauseja dari Sanggar Seni Siwalima, yang belum lama ini mementaskan tarian tradisional kontemporer “Daur Kehidupan Suku Nuaulu” di Taman Budaya Ambon.
Pementasan itu melibatkan 40-an remaja dan anak-anak dengan iringan kapata (syair kuno dalam bahasa Alune) dan tabuhan tifa, totobuang, dan toleng-toleng yang ditata apik oleh Bartje Istia. Pertunjukan mengisahkan kehidupan suku Nuaulu dimulai dari kisah sepasang muda-mudi hingga si wanita mengandung dan diasingkan bersama dukun beranak di pasune (rumah pengasingan
Menelusuri Sejarah Perdagangan Cengkih Kambelu
T
Seorang warga memenjemur cengkeh menggunakan alas Tampah di halaman sebuah gudang di Jetis, Parakan, Temanggung, Jateng. ANTARA FOTO/Anis Efizudin
im peneliti Balai Arkeologi Ambon pada Mei-Juni 2014 akan menelusuri jalur perdagangan gelap cengkih abad 16 di Kambelu, Seram Bagian Barat, yang menyimpan misteri sejarah perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kambelu di Kecamatan Huamual Belakang merupakan jalur perdagangan cengkih Kerajaan Huamual, jauh sebelum ekspansi Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) ke Maluku. Menurut Arkeolog Syahruddin Mansyur, sebelum era kolonial daerah tersebut sudah menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan cengkih
antara Kerajaan Huamual dengan pedagang dari luar Maluku yang datang melalui Makassar. Kerajaan Huamual membudidayakan cengkih dan mengembangkan sendiri jalur perdagangan di Kambelu. “Perdagangan cengkih awalnya dari Ternate, tapi Huamual punya jalur sendiri yang tidak diketahui VOC,” kata Syahruddin. Sebagai daerah pusat perdagangan cengkih, Kambelu masih memiliki peninggalan berupa gudang penyimpanan cengkih dari berbagai pedagang Eropa. (Shariva Alaidrus/John N.S/ Arief M/Atman A)
Koalisi Profesionalitas
M
enuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, partai-partai politik sedang menggalang koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yakni 20 persen perolehan suara sah nasional atau 20 persen total 560 kursi DPR RI, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 42 Tahun 2008. Koalisi diperlukan karena tidak ada satu pun dari 12 partai politik tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 9 April lalu memenuhi ambang batas itu. Koalisi parpol selama ini berupa transaksi politik, membagi kekuasaan yang mengerdilkan makna penyelenggaraan pemerintahan prorakyat. Untuk mengubah orientasi lama itu, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 9 April 2014, misalnya, ingin membentuk koalisi tanpa unsur transaksional karena ingin meluruskan praktik demokrasi presidensial bahwa komposisi kabinet tidak terkait dengan komposisi kursi parlemen. Sistem transaksional di dalam koalisi diubah untuk membentuk kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi. Istilah yang dipakai: membiasakan yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Realistiskah koalisi tanpa tawar-menawar politik? Pasti tidak, tetapi masih ada celah mengurangi dampak negatif dari politik transaksional yang sering mengabaikan kepentingan rakyat. Dibutuhkan kemauan politik para elit memfokuskan tujuan koalisi untuk menjalankan pemerintahan, setelah mereka menang dalam Pemilu Presiden, dengan mengoptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil koalisi dari parpol pemenang Pemilu Presiden perlu diorientasikan untuk membangun pemerintahan yang didukung kabinet profesional bukan kabinet transaksional. Terpenting pemerintahan hasil koalisi tak gemuk agar tetap fokus pada optimalisasi kerja untuk rakyat. Dalam koalisi dengan satu atau dua partai, kerja sama berdasarkan kesamaan visi dan misi guna menguatkan pemerintahan presidensial. Dalam kabinet profesional, para menteri lebih banyak dari kalangan profesional daripada politikus. Para pakar berbagai bidang itulah yang diharapkan membawa Indonesia lebih makmur dan sejahtera.*
SURAT PEMBACA
orang tua. T e t a p i d a l a m kenyataannya, banyak anak-anak yang seharusnya belum waktunya membawa kendaraan tetapi sudah mengendarai sepeda motor. Anak di bawah umur yang mengendara sepeda motor sebenarnya juga melanggar UU Lalulintas. Terima Kasih.
Melalui surat pembaca ini, saya meminta agar orang tua tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur membawa sepeda motor di jalan raya termasuk untuk ke sekolah sebab korban lalu lintas didominasi anak muda. Banyak orang yang mati sia-sia di jalan raya. Siapa yang salah dan siapa yang Kepala PT Jasa Raharja bertanggungjawab? Tentu Cabang Sulteng Nasir Obed kita semua, terutama para
sorot “Pemilu legislatif telah usai. Kini saatnya para capres menyampaikan visi, solusi, dan kebijakan yang ditawarkan. Saatnya pula rakyat mendengar. Bintangnya adalah para capres,”” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Liputan Utama
02
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Koalisi Partai
P
DIP mempunyai target 27 persen, ternyata hanya meraih sekitar 19 persen. Meski naik sekitar 5 persen dibanding Pemilu 2009, tetapi mengisyaratkan perlunya koalisi untuk mengusung calon presiden. Demikian juga partai lain yang perolehannya lebih rendah seperti Golkar di kisaran 14 persen, Gerindra (12 persen), Demokrat (10 persen) dan PKB (10 persen). Saat ini peta koalisi , mulai mengerucut, PDIP menggandeng Nasdem untuk berkoalisi mengusung Jokowi sebagai capres dan PPP merapat ke Gerindra untuk mendukung Capres Prabowo. Baik Nasdem dan PPP tidak meminta syarat apapun dalam koalisi itu. Partai lain sedang menjajaki dan menimbangnimbang dengan siapa mereka akan cocok berkoalisi. Sementara parpol papan tengah seperti PAN, PKS, PPP, dan Hanura selain bisa berkoalisi antarsesamanya, juga bisa dilamar oleh parpol tiga besar Pemilu 2014. PDIP disebut akan sulit berkoalisi dengan Gerindra, Golkar, dan Demokrat. “PDIP dengan Gerindra ada masalah Batu Tulis. Dengan Golkar, ada Kudatuli
(Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli). Dengan Demokrat, masalah harga diri Megawati ke SBY,” kata Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. PDIP menemukan Nasdem yang memiliki media dan garis politik keduanya dinilai sama. Hendri berpendapat, konstelasi politik ada di partai kelas menengah. PKB dengan Mahfud MD, PAN dengan Hatta Rajasa. Kalau Demokrat bisa membangun komunikasi bagus dan berkoalisi dengan Gerindra, maka peserta konvensi bisa menjadi pendamping Prabowo. Sementara itu Direktur Political Communicatin (Polcomm) Institute, Heri Budianto melihat peta koalisi akan terbagi pada tiga klaster yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra. Heri memprediksi, peta partai menengah Nasdem dan PAN akan mengarah pada PDIP, sementara Hanura mengarah ke Golkar karena memiliki kesamaan visi. Gerindra tampaknya masih menunggu. “Memang ada PPP yang awalnya akan merapat ke Gerindra. Namun dinamika internal di PPP yang memprotes kehadiran Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP dalam kampanye
Gerindra, membuat beberapa elit PPP sulit untuk bersama Gerindra,” ujarnya. Partai yang akan mudah menentukan arah koalisi adalah Demokrat dan PKB. Dengan perolehan sembilan persen tentu kedua partai ini akan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi kepada PDIP, Golkar dan Gerindra. Berdasarkan pengalaman jatuh bangunnya hubungan koalisi di pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya pesan khusus bagi kepala negara penggantinya nanti. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, meski pada 2004 mendapat 66,3juta suara dan pada 2009 mendapat 73,8 juta suara, tapi kekuatan partainya di parlemen hanya 21 persen. “Posisi itu sangatlah tidak aman untuk menjalankan pemerintahan. Karena itu, mau tidak mau kami harus merajut koalisi,” katanya. SBY mengingatkan bahwa yang namanya koalisi politik, di negeri mana pun bakal mengalami problematik. Karena itu, dia meminta presiden mendatang harus sabar, sebab jika koalisi itu tak sejalan, bisa makan hati. (Illa Kartila/Budi Santoso/Erafzon SAS)
SUSUNAN REDAKSI
Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dewan pengarah: Saiful Hadi Akhmad Kusaeni Hempi N Prajudi Endah Sri Wahyuni Naufal Mahfudz PEMIMPIN perusahaan Hempi N Prajudi PEMIMPIN REDAKSI Akhmad Kusaeni Redaktur pelaksana Erafzon Saptiyulda AS
Wakil Redaktur pelaksana Irmanto Dewan Redaksi Budi Santoso Budi Setiawanto Mulyo Sunyoto Rahmad Nasution Risbiani Fardaniah Unggul Tri Ratomo Ahmad Wijaya Guido Merung (Sulut), Zaenal
Alamat Redaksi Pusat : Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax: (021) 3865577 Email:
[email protected] Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, 738982. Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Agustus - Manado 95113-Telp: (0431)
852828-Fax : (0431) 852828 - Biro Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) 8554711 - Fax: (0380) 825159 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja Haji No 10 - Batam 29422-Telp : (0778) 323520- Fax: (0778) 323508 - Biro Papua : Jl. Percetakan Negara No 19 - Jayapura 99111-Telp : (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 - Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Makam No 16, Kampung Pineung, - Kota Banda Aceh 23125 - Telp :
Abidin (Kalbar), Laurensius Molan (NTT), Evy Ratnawaty (Kepri), Key Tokan Abdul Asis (Papua) , Heru Dwi Atmojo (Aceh), M Tohamaksum (Lampung), Agus Setiawan (Sulsel), Santoso (Sulteng), John Nikita Sahusilawane (Maluku) Foto: Maha Eka Swasta (0651) 23606 - Fax : (0651) 24063 - Biro Lampung : Jl. Abdi Negara No 2-Teluk Betung Utara,Lampung 35214-Telp: (0721) 482001 - Fax : (0721) 486602 - Biro Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung Dako No. 17 - Palu 94112 Telp : (0451) 429089 - Fax : (0451) 421120 - Biro Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Makassar 90222
Design LAYOUT: Syofiar Chan Sekretariat Redaksi: Indri Prasetyowati Bachtiar Keuangan: Kusnanto Bambang Tri M sirkulasi: Iswahyuni
Telp: (0411) 451489/ 451570, Fax: (0411) 451849 - Biro Maluku Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro NTT Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Kaltim Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro Ambon Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221
Sosok
08
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Jimmy Palmer Sinaga
Pengaman Pemilu
K Jimmy Palmer Sinaga
ondisi Sulawesi Utara yang aman dalam pelaksanaan Pemilu 9 April lalu tidak terlepas dari peran Jimmy Palmer Sinaga. Dialah orang nomor satu di jajaran Polri di provinsi “nyiur melambai” itu. Menghadapi pesta demokrasi tersebut, brigadir jenderal polisi yang baru bertugas sebagai kapolda pada Februari 2014 ini memantau secara langsung kondisi berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sangihe dan Kepulauan Talaud. “Dalam dua bulan saya harus mengelilingi Sulawesi Utara (Sulut) untuk pengamanan Pemilu,” kata Sinaga. Menurut mantan Direktur
Widi Mulia
Baca Bergantian
P
enyanyi Widi Mulia bersama suaminya, aktor Dwi Sasono, bergantian membacakan buku untuk anak mereka, Dru (5) dan Widuri (3). Upaya tersebut dilakukan karena menurut mereka
Widi Mulia. ANTARA FOTO/Adimaja
menyediakan buku harus dibarengi dengan menumbuhkan kecintaan membaca. Selain itu, membaca buku untuk anak juga juga meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak. Anak mereka seringkali minta dibacakan buku yang sama berulang-ulang bukan hanya karena cerita di dalamnya, melainkan ingin mendengar penuturan dari pencerita berbeda. “Saya memang punya akses dan kesempatan lebih besar untuk baca buku ke anak. Kalau bapaknya lebih susah, tapi alhamdulillah berhasil,” kata Widi seusai peluncuran buku “Galila” di Jakarta baru-baru ini. Jadi bukan sekadar bukunya tetapi siapa yang diajak membaca buku bersama. Salah satu cara lain adalah membuat baca buku dianggap sebagai hiburan bukan kewajiban seperti pekerjaan rumah, misalnya, dengan membuat agenda khusus membaca di hari libur. (Nanien Yuniar/M Sunyoto/B Setiawanto)
M
Program Sarjana STIK Lemdikpol ini, dengan berkunjung ke daerah, dia dapat mengetahui langsung kondisi lapangan serta kesiapan anak buahnya hingga ke tingkat Polsek. “Dengan demikian, saya dapat memberikan arahan yang tepat kepada Kapolres. Jadi arahan diberikan tidak mengambang,” katanya. Setidaknya ada dua Polsek yang dikunjungi di setiap Polres sebagai uji petik dalam rangka pengamanan tersebut. Kunjungan itu juga dimaksudkan untuk melihat kesiapan Gakumdu atau forum bersama penegakan hukum terpadu Pemilu yang ada di Polres.
Sinaga pun beterima kasih kepada warga masyarakat yang ikut menjaga kondisi aman dan kondusif daerah mereka saat Pemilu. Kapolda mengajak masyarakat untuk terus menjaga supaya Sulut tetap aman karena penyelenggaraan Pemilu legislatif akan diikuti dengan Pemilihan Presiden Juli mendatang. “Yang ‘bagate’ atau minum minuman keras, berhentilah. Karena ketika bagate banyak terjadi gangguan kamtibmas berupa tindak kriminalitas seperti penganiayaan,” kata Sinaga. Dalam pengamanan Pemilu itu, Polda Sulut mengerahkan dua pertiga kekuatannya guna memberikan rasa aman di hari pencoblosan . Kegiatan pengamanan yang dilakukan itu termasuk patroli pada Selasa malam (8/4)hingga Rabu pagi (9/4). (Jorie M.R Darondo/ Rahmad/Erafzon SAS)
e n t e r i P e n d i d i k a n d a n M Nuh Kebudayaan Mohammad Nuh melakukan inspeksi mendadak saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ke berbagai sekolah Meski anak-anak berada di dalam hingga ke Lembaga Pemasyarakatan Anak tahanan, bukan berarti tidak bisa Tangerang pada 14 April lalu. Terdapat 38 melanjutkan pendidikan hingga perguruan siswa yang menjadi peserta UN di penjara tinggi. itu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, “Jangan grogi, biasa saja,” ajak hasil UN pada tahun ini menjadi alat Mendikbud kepada salah seorang peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri. UN, ZK (17), yang juga penghuni Lapas. ZK Secara keseluruhan jumlah siswa mengaku sudah mempersiapkan diri dan SMA/MA serta paket C yang mengikuti semangat belajar sepekan sebelum UN UN pada 2014 sebanyak 1.644.713 orang agar lulus dan bisa kuliah. sedangkan jumlah siswa SMK sebanyak ZK ingin kuliah di jurusan ekonomi. 1.184.987 siswa.* Sementara rekannya, JA (18), ingin (Indriani/M kuliah untuk meningkatkan derajat sosial Sunyoto/B keluarganya. Setiawanto) Ia mendekam di balik jeruji besi karena terlibat kasus narkoba. Nuh menyatakan dukungannya agar anak-anak penghuni Lapas Anak Tangerang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang memungkinkan untuk menampung anakanak binaan di Lapas adalah Universitas Terbuka. Pemerintah, katanya, mendukung mereka untuk melanjutkan pendidikan karena itu merupakan hak mereka. “Saya akan meminta langsung pada pihak Universitas Terbuka untuk membuka cabang di Lapas,” kata Mendikbud. Mohammad Nuh. ANTARA FOTO/Widoso S Jusuf.
Sanksi Berat
07
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Transportasi Laut
Mendekatkan Sulut-Malaysia
K
eputusan Maersk Line melalui agen PT Pelayaran Bintang Putih merintis pelayaran langsung dari Pelabuhan Bitung ke Tanjung Pelepas, Malaysia, telah membuka jalan bagi perluasan pasar ekspor komoditas unggulan Sulawesi Utara ke mancanegara. Betapa tidak, adanya jasa pelayaran peti kemas Maersk Line dengan kapal MV Vega Viyen dari Pelabuhan Bitung ke Tanjung Pelepas, Malaysia, itu akan memperpendek jarak yang berimplikasi pada efisiensi waktu dan ongkos transportasi barang. Peresmian pelayaran perdana Maersk Line dari Pelabuhan Bitung itu telah pun dilakukan Dirjen Perhubungan Laut Kapten Bobby R Mamahit pada 14 April lalu dan turut disaksikan
Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil dan Presiden Direktur perusahaan pelayaran Maersk Line, Jacob Sorensen. “Sebanyak 50 kontainer berisi berbagai jenis komoditas unggulan Sulut dikapalkan ke Malaysia, untuk kemudian dikirim ke berbagai negara tujuan,” kata Direktur Utama PT Pelayaran Bintang Putih Jakob Friis Sorensen pada acara di Bitung itu. Kap al MV V ega V i yen yang mengangkut peti kemas berisi produk perikanan, turunan kelapa dan sejumlah komoditas unggulan lain Sulut dan Indonesia Timur itu diperkirakan tiba di Malaysia setelah berlayar selama tujuh hari. “Kami berharap dengan kehadiran Maersk line para eksportir di Sulut dan sekitarnya bisa terbantu dengan biaya transportasi
yang lebih murah karena mereka tidak lagi perlu mengirim komoditas ekspornya ke pelabuhan di Pulau Jawa tetapi bisa langsung ke sejumlah negara tujuan dari Bitung,” katanya. Jakob memperkirakan biaya pengiriman komoditas unggulan Sulut ke negaranegara Asia, Eropa maupun Amerika berkurang sekitar 20 persen sehingga memperkuat daya saing produk Indonesia. Kehadiran Maersk Line di Bitung juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kota pelabuhan di Sulut itu karena perusahaan pelayaran kargo itu merupakan salah satu yang terbesar di dunia, katanya. Selain ke pelabuhan Malaysia, kapal kargo Maersk Line juga direncanakan melayani rute pelayaran langsung dari Pelabuhan Bitung ke Singapura tanpa
melalui Jakarta atau Surabaya sehingga menghemat waktu perjalanan sekitar 14 hari. Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil menyambut baik kehadiran jasa transportasi kargo internasional dari Pelabuhan Bitung ke Tanjung Pelepas, Malaysia, ini karena memberikan banyak keuntungan bagi pengusaha daerah ini. Kehadiran Maersk Line itu telah membuka peluang bagi pengusaha Sulut untuk tidak lagi mengirim peti kemas produk ekspornya ke negara-negara tujuan melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, atau Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya seperti selama ini, katanya. (Jootje Kumajas/Rahmad/ Erafzon SAS)
foto-nya apa?
artikel ke 2
K
omang Kantun, pembuat alat musik tradisional gendang beleq di Dusun Rendang Bajur, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sejak masih belia sudah terpesona pada alat musik tabuh gendang beleq. Gendang beleq merupakan gendang berdiameter 34-50 cm, lebih besar dari gendang biasa yang berdiameter maksimal 30 cm. Berkat ketekunannya, kini gendang beleq yang dibuat Kantun tidak hanya dipesan masyarakat lokal, tetapi juga mancanegara.
“Sudah beberapa kali pemesan dari Swedia, Australia, Malaysia, Taiwan dan Jepang, yang memesan gendang beleq pada saya,” tutur suami dari Nengah Tamah. Pria tiga anak ini mengaku semua proses pembuatan gendang beleq berjalan lancar, kecuali tahap finishing menyetem nada yang tidak bisa dilakukan karyawannya. “Menyetem nada itu gampang-gampang susah karena tergantung suasana hati, makanya saat menyetem, saya harus sendirian dan tanpa gangguan,” katanya. (Viv/Atman)
Daerah
06
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Menanti Nasib
W
arga Sulawesi Utara sudah menunaikan hak politiknya pada 9 April lalu dengan mendatangi 5.302 TPS yang tersebar di 1.777 desa dan kelurahan di 15 kabupaten/ kota di provinsi itu. Kini giliran para pihak yang bertanggungjawab atas kerja besar pesta demokrasi itu menuntaskan tugasnya. Bagi pengurus partai politik dan mereka yang bertarung untuk meraih kursi DPR-RI, DPD-RI serta DPRD kabupaten/ kota dan provinsi, momen yang paling ditunggu adalah pengumuman hasil final Pemilu yang berkekuatan hukum. Kendati hasil akhirnya belum diketahui, prediksi perolehan suara dari calon anggota legislatif maupun partai politik telah bermunculan. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Frangki Wongkar misalnya memperkirakan bahwa partainya akan memperoleh 13 hingga 14 kursi di DPRD
K
ejayaan Partai Golkar di masa lalu menginspirasi politikus perempuan Zaitun SH untuk terjun di dunia politik. “Coba bandingkan kehidupan masyarakat zaman dulu dan sekarang. Jauh sekali bedanya. Saya ingin masyarakat hidup dalam kesejahteraan, seperti masa lalu,” ujar istri dari H Salman SH, yang juga politikus Partai Golkar di Mataram. Awal dirinya berkecimpung di ranah politik tidak lepas
provinsi atau meningkat dibandingkan pencapaian pada Pemilu 2004 dan 2009 yang hanya 10 dan sembilan kursi. PDIP juga diperkirakan mendapat dua kursi di DPRRI yang mewakili daerah pemilihan Sulut dari hasil Pemilu 2014 ini. “Angka itu diperoleh dari penghitungan sementara para saksi PDIP atau dari formulir C,” kata Wongkar. Berbekal formulir C1 yang ada di tangan para saksi PDIP itu pula, pihaknya mengawal penghitungan suara di setiap jenjang untuk memastikan suara rakyat aman dari kecurangan pihak tak bertanggungjawab. “Formulir itulah menjadi dasar untuk melihat perolehan suara dari calegcaleg tersebut,” katanya. Tak berbeda dengan PDIP, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sulut Syarif Wakid. Juga masih menanti hasil pleno KPU kota, kabupaten maupun provinsi guna mengetahui perolehan akhir suara partainya.
Menurut hasil sementara dari pemantauan pihaknya, PBB berpeluang meraih kursi DPRD di beberapa kabupaten/ kota, seperti Kabupaten Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Bitung. “Kami berharap PBB juga mendapat satu di Kota Manado, sedangkan untuk DPRD provinsi, diharapkan satu kursi disumbangkan daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya,” katanya. Wakid tidak hanya optimistis bahwa partainya akan mendapat kursi di Sulut tetapi juga berkeyakinan bahwa PBB mampu memenuhi ambang batas parlemen 3,5 persen sekalipun hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan PBB di posisi 11 dari 12 partai peserta Pemilu. Penghitungan cepat itu hanya didasasrkan pada sampling sekitar 2.000 TPS padahal ada sekitar 560 ribu TPS di Indonesia. “Jika dihitung secara manual, diperkirakan perolehan suara PBB bisa mencapai 4,1 persen, dan partai itu bisa lolos. Jadi kami masih menunggu ketetapan dari KPU,” kata Wakid. Bagi Komisioner KPU Sulawesi Utara Fahrudin Noh, penghitungan perolehan suara pemilu dilakukan secara
bertahap mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPU kabupaten dan kota, KPU provinsi dan KPU RI. Hingga 16 April, penghitungan suara masih berada di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Penantian para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil akhir Pemilu 2014 itu baru berakhir setelah semua tahapan rampung, termasuk rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU kabupaten/kota pada 19-20 April dan di tingkat KPU provinsi pada 22-23 April. (Jorie M.R Darondo/Rahmad/ Erafzon SAS)
foto-nya apa?
art 2 dari kiprah suaminya yang kini menjabat Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kota Mataram. “Suami saya mengatakan, jika ingin berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat, jalan satu-satunya adalah terjun ke dunia politik menjadi anggota Dewan,” katanya. Perkataan suaminya itu membuat ibu tiga anak itu tanpa ragu bergabung di Partai Golkar dan maju sebagai caleg DPRD Kota Mataram pada Pemilu 2014. Berkat langkah
sosialisasi dan komitmen kepada masyarakat untuk merealisasikan apa yang diucapkan, serta menganggap setiap keberhasilan adalah milik bersama, Zaitun mampu mengambil hati masyarakat, khususnya di Dapil II Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pendekatan tanpa mengumbar janji membuat Zaitun memperoleh suara signifikan sebanyak 3.608 suara atau yang tertinggi di Kota Mataram, baik di kalangan caleg Golkar,
Daerah
Koalisi Profesionalitas
M
enuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, partai-partai politik sedang menggalang koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yakni 20 persen perolehan suara sah nasional atau 20 persen total 560 kursi DPR RI, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 42 Tahun 2008. Koalisi diperlukan karena tidak ada satu pun dari 12 partai politik tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 9 April lalu memenuhi ambang batas itu. Koalisi parpol selama ini berupa transaksi politik, membagi kekuasaan yang mengerdilkan makna penyelenggaraan pemerintahan prorakyat. Untuk mengubah orientasi lama itu, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 9 April 2014, misalnya, ingin membentuk koalisi tanpa unsur transaksional karena ingin meluruskan praktik demokrasi presidensial bahwa komposisi kabinet tidak terkait dengan komposisi kursi parlemen. Sistem transaksional di dalam koalisi diubah untuk membentuk kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi. Istilah yang dipakai: membiasakan yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Realistiskah koalisi tanpa tawar-menawar politik? Pasti tidak, tetapi masih ada celah mengurangi dampak negatif dari politik transaksional yang sering mengabaikan kepentingan rakyat. Dibutuhkan kemauan politik para elit memfokuskan tujuan koalisi untuk menjalankan pemerintahan, setelah mereka menang dalam Pemilu Presiden, dengan mengoptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil koalisi dari parpol pemenang Pemilu Presiden perlu diorientasikan untuk membangun pemerintahan yang didukung kabinet profesional bukan kabinet transaksional. Terpenting pemerintahan hasil koalisi tak gemuk agar tetap fokus pada optimalisasi kerja untuk rakyat. Dalam koalisi dengan satu atau dua partai, kerja sama berdasarkan kesamaan visi dan misi guna menguatkan pemerintahan presidensial. Dalam kabinet profesional, para menteri lebih banyak dari kalangan profesional daripada politikus. Para pakar berbagai bidang itulah yang diharapkan membawa Indonesia lebih makmur dan sejahtera.*
SURAT PEMBACA
maupun caleg dari partai lain. “Saya akan selalu menjaga kepercayaan ini. Jika nanti benar-benar duduk sebagai anggota Dewan, saya selalu ingat bahwa saya adalah wakil rakyat,” kata wanita berusia 37 tahun ini. (Viv/Atman A/ Arief M)
orang tua. T e t a p i d a l a m kenyataannya, banyak anak-anak yang seharusnya belum waktunya membawa kendaraan tetapi sudah mengendarai sepeda motor. Anak di bawah umur yang mengendara sepeda motor sebenarnya juga melanggar UU Lalulintas. Terima Kasih.
Melalui surat pembaca ini, saya meminta agar orang tua tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur membawa sepeda motor di jalan raya termasuk untuk ke sekolah sebab korban lalu lintas didominasi anak muda. Banyak orang yang mati sia-sia di jalan raya. Siapa yang salah dan siapa yang bertanggungjawab? Tentu Kepala PT Jasa Raharja kita semua, terutama para Cabang Sulteng Nasir Obed
sorot “Pemilu legislatif telah usai. Kini saatnya para capres menyampaikan visi, solusi, dan kebijakan yang ditawarkan. Saatnya pula rakyat mendengar. Bintangnya adalah para capres,”” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Liputan Utama
02
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Koalisi Partai
P
DIP mempunyai target 27 persen, ternyata hanya meraih sekitar 19 persen. Meski naik sekitar 5 persen dibanding Pemilu 2009, tetapi mengisyaratkan perlunya koalisi untuk mengusung calon presiden. Demikian juga partai lain yang perolehannya lebih rendah seperti Golkar di kisaran 14 persen, Gerindra (12 persen), Demokrat (10 persen) dan PKB (10 persen). Saat ini peta koalisi , mulai mengerucut, PDIP menggandeng Nasdem untuk berkoalisi mengusung Jokowi sebagai capres dan PPP merapat ke Gerindra untuk mendukung Capres Prabowo. Baik Nasdem dan PPP tidak meminta syarat apapun dalam koalisi itu. Partai lain sedang menjajaki dan menimbangnimbang dengan siapa mereka akan cocok berkoalisi. Sementara parpol papan tengah seperti PAN, PKS, PPP, dan Hanura selain bisa berkoalisi antarsesamanya, juga bisa dilamar oleh parpol tiga besar Pemilu 2014. PDIP disebut akan sulit berkoalisi dengan Gerindra, Golkar, dan Demokrat. “PDIP dengan Gerindra ada masalah Batu Tulis. Dengan Golkar, ada Kudatuli
(Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli). Dengan Demokrat, masalah harga diri Megawati ke SBY,” kata Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. PDIP menemukan Nasdem yang memiliki media dan garis politik keduanya dinilai sama. Hendri berpendapat, konstelasi politik ada di partai kelas menengah. PKB dengan Mahfud MD, PAN dengan Hatta Rajasa. Kalau Demokrat bisa membangun komunikasi bagus dan berkoalisi dengan Gerindra, maka peserta konvensi bisa menjadi pendamping Prabowo. Sementara itu Direktur Political Communicatin (Polcomm) Institute, Heri Budianto melihat peta koalisi akan terbagi pada tiga klaster yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra. Heri memprediksi, peta partai menengah Nasdem dan PAN akan mengarah pada PDIP, sementara Hanura mengarah ke Golkar karena memiliki kesamaan visi. Gerindra tampaknya masih menunggu. “Memang ada PPP yang awalnya akan merapat ke Gerindra. Namun dinamika internal di PPP yang memprotes kehadiran Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP dalam kampanye
Gerindra, membuat beberapa elit PPP sulit untuk bersama Gerindra,” ujarnya. Partai yang akan mudah menentukan arah koalisi adalah Demokrat dan PKB. Dengan perolehan sembilan persen tentu kedua partai ini akan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi kepada PDIP, Golkar dan Gerindra. Berdasarkan pengalaman jatuh bangunnya hubungan koalisi di pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya pesan khusus bagi kepala negara penggantinya nanti. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, meski pada 2004 mendapat 66,3juta suara dan pada 2009 mendapat 73,8 juta suara, tapi kekuatan partainya di parlemen hanya 21 persen. “Posisi itu sangatlah tidak aman untuk menjalankan pemerintahan. Karena itu, mau tidak mau kami harus merajut koalisi,” katanya. SBY mengingatkan bahwa yang namanya koalisi politik, di negeri mana pun bakal mengalami problematik. Karena itu, dia meminta presiden mendatang harus sabar, sebab jika koalisi itu tak sejalan, bisa makan hati. (Illa Kartila/Budi Santoso/Erafzon SAS)
SUSUNAN REDAKSI
Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dewan pengarah: Saiful Hadi Akhmad Kusaeni Hempi N Prajudi Endah Sri Wahyuni Naufal Mahfudz PEMIMPIN perusahaan Hempi N Prajudi PEMIMPIN REDAKSI Akhmad Kusaeni Redaktur pelaksana Erafzon Saptiyulda AS
Wakil Redaktur pelaksana Irmanto Dewan Redaksi Budi Santoso Budi Setiawanto Mulyo Sunyoto Rahmad Nasution Risbiani Fardaniah Unggul Tri Ratomo Ahmad Wijaya Guido Merung (Sulut), Zaenal
Alamat Redaksi Pusat : Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax: (021) 3865577 Email:
[email protected] Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, 738982. Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Agustus - Manado 95113-Telp: (0431)
852828-Fax : (0431) 852828 - Biro Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) 8554711 - Fax: (0380) 825159 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja Haji No 10 - Batam 29422-Telp : (0778) 323520- Fax: (0778) 323508 - Biro Papua : Jl. Percetakan Negara No 19 - Jayapura 99111-Telp : (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 - Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Makam No 16, Kampung Pineung, - Kota Banda Aceh 23125 - Telp :
Abidin (Kalbar), Laurensius Molan (NTT), Evy Ratnawaty (Kepri), Key Tokan Abdul Asis (Papua) , Heru Dwi Atmojo (Aceh), M Tohamaksum (Lampung), Agus Setiawan (Sulsel), Santoso (Sulteng), John Nikita Sahusilawane (Maluku) Foto: Maha Eka Swasta (0651) 23606 - Fax : (0651) 24063 - Biro Lampung : Jl. Abdi Negara No 2-Teluk Betung Utara,Lampung 35214-Telp: (0721) 482001 - Fax : (0721) 486602 - Biro Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung Dako No. 17 - Palu 94112 Telp : (0451) 429089 - Fax : (0451) 421120 - Biro Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Makassar 90222
Design LAYOUT: Syofiar Chan Sekretariat Redaksi: Indri Prasetyowati Bachtiar Keuangan: Kusnanto Bambang Tri M sirkulasi: Iswahyuni
Telp: (0411) 451489/ 451570, Fax: (0411) 451849 - Biro Maluku Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro NTT Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Kaltim Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro Ambon Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221
Sosok
08
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Zainal
Demi Negara
B
ertugas di sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada di batas NKRI haruslah banyak bersyukur sebab jika tidak dilandasi rasa syukur, tugas akan terasa berat dan menimbulkan rasa jera. “Apa yang saya lakukan ini, demi Negara jika tidak ikhlas maka hidup ini tidak akan selamat,” ujar Zainal saat menceritakan pengalamannya terombang-ambing di Laut China Selatan ketika hendak mengantar logistik pemilu legislatif untuk pulau terpencil di Zainal
Widi Mulia
Baca Bergantian
P
enyanyi Widi Mulia bersama suaminya, aktor Dwi Sasono, bergantian membacakan buku untuk anak mereka, Dru (5) dan Widuri (3). Upaya tersebut dilakukan karena menurut mereka
Widi Mulia. ANTARA FOTO/Adimaja
menyediakan buku harus dibarengi dengan menumbuhkan kecintaan membaca. Selain itu, membaca buku untuk anak juga juga meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak. Anak mereka seringkali minta dibacakan buku yang sama berulang-ulang bukan hanya karena cerita di dalamnya, melainkan ingin mendengar penuturan dari pencerita berbeda. “Saya memang punya akses dan kesempatan lebih besar untuk baca buku ke anak. Kalau bapaknya lebih susah, tapi alhamdulillah berhasil,” kata Widi seusai peluncuran buku “Galila” di Jakarta baru-baru ini. Jadi bukan sekadar bukunya tetapi siapa yang diajak membaca buku bersama. Salah satu cara lain adalah membuat baca buku dianggap sebagai hiburan bukan kewajiban seperti pekerjaan rumah, misalnya, dengan membuat agenda khusus membaca di hari libur. (Nanien Yuniar/M Sunyoto/B Setiawanto)
Kabupaten Natuna. Zainal, Kasubag Hukum KPU Kabupaten Natuna itu pada 6 April 2014 lalu bertugas mengantarkan logistik pemilu ke wilayah kecamatan berupa pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga yakni Kecamatan Serasan, Serasan Timur dan Kecamatan Subi. Dengan kapal pompong (kapal kayu bermesin) ia membawa sejumlah perlengkapan TPS termasuk membawa 40 kotak suara untuk Kecamatan Serasan, 28 kotak suara untuk Kec. Serasan Timur dan 32 kotak suara untuk Kec. Subi. Kecamatan itu berada di pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Vietnam. Kapal itu sempat berombang ambing gelombang di perairan lepas
M
Laut China Selatan, karena putus tali kemudinya. Saat itu kapal baru meninggalkan Selat Lampa, menuju Subi sebagai pulau terluar yang jaraknya lebih dekat dari pelabuhan Selat Lampa, Natuna, pada Ahad (6/4) sore. Terkatung-katung ditengah lautan saat tengah malam, bukannya membuatnya jera atau takut untuk melaksanakan tugas serupa di lain waktu. Ia mengaku,justru yang membuatnya bangga bukanlah penyambutan aparat pemerintah ketika sampai ke pulau yang dituju, tetapimelihat betapa senangnya orang-orang di pulau saat perlengkapan pesta demokrasi itu tiba di daerah mereka. “Bukan hanya wajah kami yang sumringah, orang-orang di pulau begitu kami sampai mereka menyambut kami dengan ceria,” katanya yang lahir di Dusun Pinggang Bulan di Pulau Bungguran. (Evy R. Syamsir/budi santoso/erafzon sas)
e n t e r i P e n d i d i k a n d a n M Nuh Kebudayaan Mohammad Nuh melakukan inspeksi mendadak saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ke berbagai sekolah Meski anak-anak berada di dalam hingga ke Lembaga Pemasyarakatan Anak tahanan, bukan berarti tidak bisa Tangerang pada 14 April lalu. Terdapat 38 melanjutkan pendidikan hingga perguruan siswa yang menjadi peserta UN di penjara tinggi. itu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, “Jangan grogi, biasa saja,” ajak hasil UN pada tahun ini menjadi alat Mendikbud kepada salah seorang peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri. UN, ZK (17), yang juga penghuni Lapas. ZK Secara keseluruhan jumlah siswa mengaku sudah mempersiapkan diri dan SMA/MA serta paket C yang mengikuti semangat belajar sepekan sebelum UN UN pada 2014 sebanyak 1.644.713 orang agar lulus dan bisa kuliah. sedangkan jumlah siswa SMK sebanyak ZK ingin kuliah di jurusan ekonomi. 1.184.987 siswa.* Sementara rekannya, JA (18), ingin (Indriani/M kuliah untuk meningkatkan derajat sosial Sunyoto/B keluarganya. Setiawanto) Ia mendekam di balik jeruji besi karena terlibat kasus narkoba. Nuh menyatakan dukungannya agar anak-anak penghuni Lapas Anak Tangerang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang memungkinkan untuk menampung anakanak binaan di Lapas adalah Universitas Terbuka. Pemerintah, katanya, mendukung mereka untuk melanjutkan pendidikan karena itu merupakan hak mereka. “Saya akan meminta langsung pada pihak Universitas Terbuka untuk membuka cabang di Lapas,” kata Mendikbud. Mohammad Nuh. ANTARA FOTO/Widoso S Jusuf.
edisi 1 | 23 APRIL 2014
07
Terowongan Bawah Laut Penghubung Karimun-Johor
Bupati Karimun Nurdin Basirun (kiri) berbincang dengan Direktur Pusat Penelitian Universitas Teknologi Malaysia (UTM) Prof DR Eko Supriyanto terkait gagasan membangun terowongan bawah laut yang menghubungkan Karimun dengan Kukup, Johor, Malaysia, Jumat (4/4). Foto/Humas Pemkab Karimun
K
Sanksi Berat
Ilustrasi terowongan bawah laut yang menghubungkan Karimun dengan Kukup, Johor, Malaysia. foto istimewa
einginan Pemkab Karimun untuk membangun jalur penghubung dengan negeri jiran Malaysia, tampaknya bisa terwujud dengan munculnya ide untuk membangun terowongan bawah laut. Opsi membangun terowongan bawah laut itu mengemuka dalam pertemuan antara Direktur Pusat Penelitian Universitas Teknologi Malaysia (UTM) Prof Dr Eko Supriyanto dengan Bupati Karimun Nurdin Basirun di Kantor Bupati Karimun.
“Biayanya memang besar, tetapi terowongan bawah laut adalah pilihan terbaik, baik dari sudut teknologi, ekonomi, keamanan, lingkungan, pengaruh bagi pelayaran dan pemeliharaannya,” kata Eko. Dalam pertemuan itu, Eko mengatakan, pembangunan terowongan bawah laut beserta fasilitas pelabuhan atau terminal diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp30 triliun atau setara dengan RM 8 miliar. Ia menyebutkan sudah ada investor Malaysia yang tertarik untuk membangun terowongan yang diperkirakan
Listrik Tenaga Surya di Natuna
M
PLTS bantuan pemerintah pusat untuk masyarakat pulau terpencil di Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, mulai beroperasi dan melayani 97 pelanggan dengan daya 15 KWp. Foto/ Zam Jambak
ata Syarif (10) berbinarbinar kegirangan saat sang ayah menghidupkan lampu listrik dirumahnya di Desa Selaut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Listrik memang merupakan barang langka di desa itu. “Aku bisa belajar malam lebih terang,” ujar anak nelayan dari pulau terpencil itu. Masyarakat yang bermukim di Pulau Selaut mulai pertengahan April ini mendapatkan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dari pemerintah pusat yang pembangunannya dimulai sejak
Daerah
memiliki panjang sekitar 17,5 kilometer, menghubungkan Pulau Karimun – Kukup, Johor. Anggaran yang dihabiskan untuk membangun terowongan itu, kata dia, tidak jauh beda dengan opsi jembatan yang juga membutuhkan biaya sekitar Rp30 triliun. “Terowongan tidak akan mengganggu lalulintas pelayaran internasional di Selat Malaka, karena akan dibangun dengan menggali pada kedalaman 30 sampai 40 meter di dasar laut,” tuturnya. Dalam pertemuan bilateral pertama pada 21 Januari 2014, Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan, pembangunan terowongan itu akan memberikan efek domino karena dapat meningkatkan jalur perdagangan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. “Pembangunan terowongan bawah laut bukan lagi mimpi atau sekadar anganangan. Negara lain sudah lebih dulu membuatnya,” ucapnya (Rusdianto/Evy R. Syamsir/ budi santoso/erafzon sas)
pertegahan 2013. Bupati Natuna Ilyas Sabli mengungkapkan energi listrik merupakan kebutuhan yang penting, terutama bagi penerangan, pemanfaatan teknologi yang mendukung peningkatan ekonomi rakyat serta berbagai aktifitas lain. Hasil PLTS itu disalurkan ke 97 titik, 90 diantaranya adalah rumah tangga dan tujuh fasilitas umum dimana masing-masing rumah mendapat 260 watt. Pada tahun 2014 ini sejumlah pulau terpencil di Natuna juga mendapat PLTS yaitu Pulau Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara dan Pulau Batu Berian, Kecamatan Serasan. (Evy R. Syamsir/budi santoso/erafzon sas)
06
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Hasil Pemilu Belum Diketahui
Foto suasana rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Karimun dan rapat pleno KPU Karimun yang tertunda beberapa kali akibat rekapitulasi perolehan suara di PPK tersebut belum selesai. Foto/Rusdianto.
P
ascapemilu 9 April 2014, hingga kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau mengakui belum mengetahui partai yang menjadi pemenang pemilu bahkan jumlah partisipasi pemilih juga belum diketahui. Tujuh kabupaten/kota
T
yang ada di Negeri Segantang Lada ini belum merekap hasil pemungutan suara. Disetiap daerah masih dilakukan penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). KPU masih belum mengetahui siapa caleg yang berhasil lolos dan tingkat
partisipasi pemilih. Ketua KPU Kepri Said Sirajudin, data maupun informasi terkait jumlah suara yang diperoleh partai maupun caleg yang diinformasikan oleh berbagai pihak bukan merupakan informasi resmi. Sementara itu, berdasarkan data dari beberapa partai politik, partai yang berhasil
mendapatkan kursi legislatif di DPRD Kepri adalah Partai Golkar, PDIP, Hanura, PPP dan Partai Demokrat Said mengemukakan, KPU Kepri baru menetapkan dan mengumumkan suara yang diperoleh caleg pada 23 April 2014. Penetapan dilakukan setelah KPU kabupaten/ kota memplenokan hasil rekapitulasi suara. Sementara itu KPU Kabupaten Karimun menjadwalkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada 19 April 2014. Komisioner KPU Karimun
Daerah
Syamsir mengatakan dari 12 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebanyak 11 PPK sudah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara, yaitu PPK Meral Barat, Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Moro, Durai, Buru, Ungar, Belat, Tebing dan Meral. Satu PPK yang belum merampungkan rekapitulasi suara, menurut dia adalah PPK Karimun karena ada penghitungan ulang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sei Lakam Barat. (Nikolas/ Rusdianto/Evy R. Syamsir/ budi santoso/erafzon sas)
Calegpun Digoda untuk Curang
idak semua peserta pemilu maupun caleg dapat menerima hasil pesta demokrasi yang dilaksanakan beberapa hari lalu. Mereka tidak puas bukan karena kalah, tetapi merasa dikalahkan oleh perubahan nilai-nilai kemasyarakatan. “Ini adalah fenomena yang lahir dari perubahan cara memilih caleg, meski tidak semua pemilih memiliki karakter seperti itu,” kata Raja Syahniar, yang telah dua periode menjadi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Tanjungpinang, Selasa. Kali ini dia “nyerah”, meskipun KPU Kepri belum mengumumkan secara resmi hasil Pemilu 2014. Raja Syahniar yang diusung
Golkar diperkirakan hanya mendapat sekitar 2.000, jauh dibawah caleg lain.Ia mengungkap, banyak orang selama musim kampanye hingga pemungutan suara berperan sebagai “calo suara” yang mengaku mampu memberikan banyak suara namun tidak dengan cumacuma. “Yang seperti ini, yang tidak dapat saya lakukan,” katanya. Hal serupa juga dirasakan Irawati. Caleg Kepri dapil Tanjungpinang yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkap politik uang Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang (GEMANG) melakukan aksi di Perempatan Tugu, sangat dominan menentukan Yogyakarta. ANTARA FOTO/Noveradika yang banyak, tipis peluangnya kemungkinan gagal, juga menjelang pemungutan suara. sikap sebagian pemilih. Dengan kondisi itu, caleg untuk duduk sebagai anggota pernah ditawarkan untuk Namun dia menolaknya. berbuat curang, dengan (Nikolas Panama/Evy R. yang memiliki potensi, tetapi legislatif. Irawati yang mengaku m e m b e l i s u a r a p e m i l i h Syamsir) tidak memiliki dana politik
Koalisi Profesionalitas
M
enuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, partai-partai politik sedang menggalang koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yakni 20 persen perolehan suara sah nasional atau 20 persen total 560 kursi DPR RI, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 42 Tahun 2008. Koalisi diperlukan karena tidak ada satu pun dari 12 partai politik tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 9 April lalu memenuhi ambang batas itu. Koalisi parpol selama ini berupa transaksi politik, membagi kekuasaan yang mengerdilkan makna penyelenggaraan pemerintahan prorakyat. Untuk mengubah orientasi lama itu, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 9 April 2014, misalnya, ingin membentuk koalisi tanpa unsur transaksional karena ingin meluruskan praktik demokrasi presidensial bahwa komposisi kabinet tidak terkait dengan komposisi kursi parlemen. Sistem transaksional di dalam koalisi diubah untuk membentuk kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi. Istilah yang dipakai: membiasakan yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Realistiskah koalisi tanpa tawar-menawar politik? Pasti tidak, tetapi masih ada celah mengurangi dampak negatif dari politik transaksional yang sering mengabaikan kepentingan rakyat. Dibutuhkan kemauan politik para elit memfokuskan tujuan koalisi untuk menjalankan pemerintahan, setelah mereka menang dalam Pemilu Presiden, dengan mengoptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil koalisi dari parpol pemenang Pemilu Presiden perlu diorientasikan untuk membangun pemerintahan yang didukung kabinet profesional bukan kabinet transaksional. Terpenting pemerintahan hasil koalisi tak gemuk agar tetap fokus pada optimalisasi kerja untuk rakyat. Dalam koalisi dengan satu atau dua partai, kerja sama berdasarkan kesamaan visi dan misi guna menguatkan pemerintahan presidensial. Dalam kabinet profesional, para menteri lebih banyak dari kalangan profesional daripada politikus. Para pakar berbagai bidang itulah yang diharapkan membawa Indonesia lebih makmur dan sejahtera.*
SURAT PEMBACA
orang tua. T e t a p i d a l a m kenyataannya, banyak anak-anak yang seharusnya belum waktunya membawa kendaraan tetapi sudah mengendarai sepeda motor. Anak di bawah umur yang mengendara sepeda motor sebenarnya juga melanggar UU Lalulintas. Terima Kasih.
Melalui surat pembaca ini, saya meminta agar orang tua tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur membawa sepeda motor di jalan raya termasuk untuk ke sekolah sebab korban lalu lintas didominasi anak muda. Banyak orang yang mati sia-sia di jalan raya. Siapa yang salah dan siapa yang bertanggungjawab? Tentu Kepala PT Jasa Raharja kita semua, terutama para Cabang Sulteng Nasir Obed
sorot “Pemilu legislatif telah usai. Kini saatnya para capres menyampaikan visi, solusi, dan kebijakan yang ditawarkan. Saatnya pula rakyat mendengar. Bintangnya adalah para capres,”” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Liputan Utama
02
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Koalisi Partai
P
DIP mempunyai target 27 persen, ternyata hanya meraih sekitar 19 persen. Meski naik sekitar 5 persen dibanding Pemilu 2009, tetapi mengisyaratkan perlunya koalisi untuk mengusung calon presiden. Demikian juga partai lain yang perolehannya lebih rendah seperti Golkar di kisaran 14 persen, Gerindra (12 persen), Demokrat (10 persen) dan PKB (10 persen). Saat ini peta koalisi , mulai mengerucut, PDIP menggandeng Nasdem untuk berkoalisi mengusung Jokowi sebagai capres dan PPP merapat ke Gerindra untuk mendukung Capres Prabowo. Baik Nasdem dan PPP tidak meminta syarat apapun dalam koalisi itu. Partai lain sedang menjajaki dan menimbangnimbang dengan siapa mereka akan cocok berkoalisi. Sementara parpol papan tengah seperti PAN, PKS, PPP, dan Hanura selain bisa berkoalisi antarsesamanya, juga bisa dilamar oleh parpol tiga besar Pemilu 2014. PDIP disebut akan sulit berkoalisi dengan Gerindra, Golkar, dan Demokrat. “PDIP dengan Gerindra ada masalah Batu Tulis. Dengan Golkar, ada Kudatuli
(Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli). Dengan Demokrat, masalah harga diri Megawati ke SBY,” kata Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. PDIP menemukan Nasdem yang memiliki media dan garis politik keduanya dinilai sama. Hendri berpendapat, konstelasi politik ada di partai kelas menengah. PKB dengan Mahfud MD, PAN dengan Hatta Rajasa. Kalau Demokrat bisa membangun komunikasi bagus dan berkoalisi dengan Gerindra, maka peserta konvensi bisa menjadi pendamping Prabowo. Sementara itu Direktur Political Communicatin (Polcomm) Institute, Heri Budianto melihat peta koalisi akan terbagi pada tiga klaster yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra. Heri memprediksi, peta partai menengah Nasdem dan PAN akan mengarah pada PDIP, sementara Hanura mengarah ke Golkar karena memiliki kesamaan visi. Gerindra tampaknya masih menunggu. “Memang ada PPP yang awalnya akan merapat ke Gerindra. Namun dinamika internal di PPP yang memprotes kehadiran Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP dalam kampanye
Gerindra, membuat beberapa elit PPP sulit untuk bersama Gerindra,” ujarnya. Partai yang akan mudah menentukan arah koalisi adalah Demokrat dan PKB. Dengan perolehan sembilan persen tentu kedua partai ini akan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi kepada PDIP, Golkar dan Gerindra. Berdasarkan pengalaman jatuh bangunnya hubungan koalisi di pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya pesan khusus bagi kepala negara penggantinya nanti. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, meski pada 2004 mendapat 66,3juta suara dan pada 2009 mendapat 73,8 juta suara, tapi kekuatan partainya di parlemen hanya 21 persen. “Posisi itu sangatlah tidak aman untuk menjalankan pemerintahan. Karena itu, mau tidak mau kami harus merajut koalisi,” katanya. SBY mengingatkan bahwa yang namanya koalisi politik, di negeri mana pun bakal mengalami problematik. Karena itu, dia meminta presiden mendatang harus sabar, sebab jika koalisi itu tak sejalan, bisa makan hati. (Illa Kartila/Budi Santoso/Erafzon SAS)
SUSUNAN REDAKSI
Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dewan pengarah: Saiful Hadi Akhmad Kusaeni Hempi N Prajudi Endah Sri Wahyuni Naufal Mahfudz PEMIMPIN perusahaan Hempi N Prajudi PEMIMPIN REDAKSI Akhmad Kusaeni Redaktur pelaksana Erafzon Saptiyulda AS
Wakil Redaktur pelaksana Irmanto Dewan Redaksi Budi Santoso Budi Setiawanto Mulyo Sunyoto Rahmad Nasution Risbiani Fardaniah Unggul Tri Ratomo Ahmad Wijaya Guido Merung (Sulut), Zaenal
Alamat Redaksi Pusat : Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax: (021) 3865577 Email:
[email protected] Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, 738982. Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Agustus - Manado 95113-Telp: (0431)
852828-Fax : (0431) 852828 - Biro Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) 8554711 - Fax: (0380) 825159 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja Haji No 10 - Batam 29422-Telp : (0778) 323520- Fax: (0778) 323508 - Biro Papua : Jl. Percetakan Negara No 19 - Jayapura 99111-Telp : (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 - Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Makam No 16, Kampung Pineung, - Kota Banda Aceh 23125 - Telp :
Abidin (Kalbar), Laurensius Molan (NTT), Evy Ratnawaty (Kepri), Key Tokan Abdul Asis (Papua) , Heru Dwi Atmojo (Aceh), M Tohamaksum (Lampung), Agus Setiawan (Sulsel), Santoso (Sulteng), John Nikita Sahusilawane (Maluku) Foto: Maha Eka Swasta (0651) 23606 - Fax : (0651) 24063 - Biro Lampung : Jl. Abdi Negara No 2-Teluk Betung Utara,Lampung 35214-Telp: (0721) 482001 - Fax : (0721) 486602 - Biro Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung Dako No. 17 - Palu 94112 Telp : (0451) 429089 - Fax : (0451) 421120 - Biro Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Makassar 90222
Design LAYOUT: Syofiar Chan Sekretariat Redaksi: Indri Prasetyowati Bachtiar Keuangan: Kusnanto Bambang Tri M sirkulasi: Iswahyuni
Telp: (0411) 451489/ 451570, Fax: (0411) 451849 - Biro Maluku Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro NTT Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Kaltim Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro Ambon Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221
Sosok
08
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Ruhermansyah
Menjaga Pemilu
P
ada pelaksanan pemilihan legislatif 2014 ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan institusi yang sangat diharapkan bisa menjaga pemungutan suara yang jujur, adil dan berintegritas. Tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu yang dipimpin Ruhermansyah. Di kancah kegiatan pemilu, dia bukan orang baru. Kiprahnya mulai tahun 2003 menjadi ketua PPK Kecamatan Pontianak Utara, tahun 2008-2009 menjadi Panwaslu Kota Pontianak, tahun 2012 menjadi Panwaslu Provinsi Kalbar dan sejak tahun 2013 menjadi Ketua Bawaslu. Ia bersama tiga orang duduk bersama di Bawaslu Kalbar senantiasa berusaha mencegah dan
menekan seminimal mungkin praktik kecurangan dan politik uang pada Pemilu Legislatif 2014 di Kalbar. “Dengan sumber daya manusia yang sangat minim, dan Ketua juga merangkap anggota, maka untuk mengefektifkan tugas kami juga merangkul Panwaslu 14 kabupaten/kota se-Kalbar, kemudian mengkoordinir Panwascam,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar Ruhermansyah.. Untuk itulah Bawaslu Kalbar menerapkan pola kerja solidaritas yang sangat tinggi antarsesama anggota pengawas Pemilu, selain harus punya komitmen yang kuat, punya integritas yang tinggi agar tidak mudah tergoda, yang perlu didukung mentalitas yang kuat.
Widi Mulia
Baca Bergantian
P
enyanyi Widi Mulia bersama suaminya, aktor Dwi Sasono, bergantian membacakan buku untuk anak mereka, Dru (5) dan Widuri (3). Upaya tersebut dilakukan karena menurut mereka
Widi Mulia. ANTARA FOTO/Adimaja
menyediakan buku harus dibarengi dengan menumbuhkan kecintaan membaca. Selain itu, membaca buku untuk anak juga juga meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak. Anak mereka seringkali minta dibacakan buku yang sama berulang-ulang bukan hanya karena cerita di dalamnya, melainkan ingin mendengar penuturan dari pencerita berbeda. “Saya memang punya akses dan kesempatan lebih besar untuk baca buku ke anak. Kalau bapaknya lebih susah, tapi alhamdulillah berhasil,” kata Widi seusai peluncuran buku “Galila” di Jakarta baru-baru ini. Jadi bukan sekadar bukunya tetapi siapa yang diajak membaca buku bersama. Salah satu cara lain adalah membuat baca buku dianggap sebagai hiburan bukan kewajiban seperti pekerjaan rumah, misalnya, dengan membuat agenda khusus membaca di hari libur. (Nanien Yuniar/M Sunyoto/B Setiawanto)
“Mentalitas itu, bukan hanya uang yaitu dari daerah pemilihan tahan menghadapi masalah ketika Kota Pontianak, Kabupaten Kubu terjadi aksi demo, tetapi yang paling Raya dan di Kecamatan Sebangki, penting harus tahan terhadap Kabupaten Landak.(Andilala/budi g o d a a n - g o d a a n p a r a p e s e r t a santoso/erafzon sas) Pemilu yang sedang diproses karena melakukan kecurangan pada Pemilu,” ungkap mantan pengacara dan wiraswasta itu. Bawaslu dalam melakukan pengawasan lebih mengutamakan pencegahan, sehingga parameternya bukan banyaknya kasus yang berhasil ditangani sehingga dikatakan hebat, tetapi sejauh mana mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran atau kecurangan. Hasilnya saat ini Bawaslu hanya memproses tiga kasus kecurangan a t a u p r a k t i k p o l i t i k Ruhermansyah
M
e n t e r i P e n d i d i k a n d a n M Nuh Kebudayaan Mohammad Nuh melakukan inspeksi mendadak saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ke berbagai sekolah Meski anak-anak berada di dalam hingga ke Lembaga Pemasyarakatan Anak tahanan, bukan berarti tidak bisa Tangerang pada 14 April lalu. Terdapat 38 melanjutkan pendidikan hingga perguruan siswa yang menjadi peserta UN di penjara tinggi. itu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, “Jangan grogi, biasa saja,” ajak hasil UN pada tahun ini menjadi alat Mendikbud kepada salah seorang peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri. UN, ZK (17), yang juga penghuni Lapas. ZK Secara keseluruhan jumlah siswa mengaku sudah mempersiapkan diri dan SMA/MA serta paket C yang mengikuti semangat belajar sepekan sebelum UN UN pada 2014 sebanyak 1.644.713 orang agar lulus dan bisa kuliah. sedangkan jumlah siswa SMK sebanyak ZK ingin kuliah di jurusan ekonomi. 1.184.987 siswa.* Sementara rekannya, JA (18), ingin (Indriani/M kuliah untuk meningkatkan derajat sosial Sunyoto/B keluarganya. Setiawanto) Ia mendekam di balik jeruji besi karena terlibat kasus narkoba. Nuh menyatakan dukungannya agar anak-anak penghuni Lapas Anak Tangerang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang memungkinkan untuk menampung anakanak binaan di Lapas adalah Universitas Terbuka. Pemerintah, katanya, mendukung mereka untuk melanjutkan pendidikan karena itu merupakan hak mereka. “Saya akan meminta langsung pada pihak Universitas Terbuka untuk membuka cabang di Lapas,” kata Mendikbud. Mohammad Nuh. ANTARA FOTO/Widoso S Jusuf.
Sanksi Berat
06
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Menanti Sang Wakil Rakyat
R
ibuan calon anggota legislatif di seantero Kalimantan Barat menanti hasil resmi penghitungan suara, namun hitung cepat yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang diterima di Pontianak sudah bisa menggambarkan hasilnya. Pada Pemilu 2009, kursi legislatif tersebar ada di enam partai, yaitu PDI Perjuangan (tiga kursi), Partai Demokrat (dua kursi), Partai Golkar (dua kursi), PPP, PAN dan PKS masing-masing satu kursi.
Daerah
Sedangkan kalau mengacu ke hitung cepat tersebut, jumlah partai yang akan menempatkan wakilnya di DPR RI dari Kalbar menjadi lebih banyak yaitu delapan dengan jumlah kursi keseluruhan tetap sepuluh. PDI Perjuangan yang menjadi pemenang pemilu di Kalbar, memperoleh 29 persen suara dengan perkiraan tiga kursi DPR, diikuti Gerindra 14,4 persen, Golkar 11,6 persen, Demokrat 8,7 persen, PPP 8,0 persen, Nasdem 7,7
“Kami siap menjaga amanah dan kepercayaan tersebut,”
Daniel Johan
Komisioner KPU Kota Pontianak, Yuniarni memperlihatkan alat bantu surat suara pemilu untuk pemilih tuna netra di gudang logistik KPU Pontianak, Kalbar, Kamis (3/4). KPU Kota Pontianak mendistribusikan 1370 lembar alat bantu surat suara berhuruf Braille (aksara khusus bagi penyandang tuna netra) untuk pemilihan calon anggota DPD RI asal Kalbar . ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
persen, PKB 5,5 persen, PAN 5,2 persen, Hanura 3,9 persen dan PKS 3,4 persen. Sembilan partai terakhir masing-masing satu kursi. Ketua DPW PAN Kalbar, Ikhwani A Rahim mengatakan, berdasarkan data yang dikumpulkan secara internal, terjadi peningkatan satu persen suara dan mampu mempertahankan satu kursi
DPR untuk Sukiman, yang juga masih menjabat sebagai petahana. Ikhwani yang juga maju kembali di tingkat provinsi, kemungkinan juga bakal duduk di periode 20142019. Sementara itu, Koordinator Wilayah PKB Kalbar Daniel Johan mengaku gembira dengan hasil survei itu. “Kami siap menjaga amanah dan
kepercayaan tersebut,” kata Daniel yang bakal menjadi anggota DPR. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Kalbar, Karolin Margret Natasa mengatakan, gembira karena partai moncong putih itu mampu mempertahankan tiga kursi di DPR RI. (Teguh Imam/Budi Santoso/Erafzon SAS)
belum dimanfaatkan secara maksimal, bahkan indeks pembangunan manusianya masih tertinggal dibanding provinsi lain di Kalimantan. Ia mengakui, permasalahan infrastruktur yang belum menjangkau hingga daerah terpencil sertajalan yang rusak menjadi fokus utama yang harus diperjuangkan. Nama lain yang juga disebut-sebut akan menjadi wakil baru dari Kalbar adalah Daniel Johan yang merupakan
Korwil Partai Kebangkitan Bangsa wilayah Kalbar. Pria kelahiran Nanga Silat, Kapuas Hulu itu, bertekad untuk mendorong penguatan desa dan pemerataan pembangunan secara luas.”Pembangunan jalanjalan tani dan desa, sangat penting agar akses produk ke pasar menjadi tidak mahal,” katanya. Kedua calon DPR itu sepakat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalbar.
“Jangan lagi terkotak-kotak karena beda partai,” kata Syarif. Nama-nama lain yang diperkirakan bakal mewakili Kalbar melalui kursi DPR RI, diantaranya dari PDI Perjuangan ada Karolin Margret Natasa, Dolfie dan Lasarus, Zulfadhli dari Golkar, Usman Jafar dari PPP, Hasan Karman dari Gerindra, Sukiman dari PAN, dan Erma S Ranik dari Demokrat. (Teguh Imam/Budi Santoso/Erafzon SAS)
Bersama Bangun Kalbar
S
Syarif Abdullah Alkadrie
yarif Abdullah Alkadrie kembali disebutsebut usai Pemilu 9 April 2014 di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, dia adalah salah satu sosok politisi yang hampir dipastikan mewakili Kalbar di DPR RI. Melalui partainya baru, yakni Partai Nasional Demokrat, suara Syarif cukup signifikan. Menurut Syarif Abdullah, posisi Kalbar yang sangat strategis dengan kekayaan alam yang berlimpah
07
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Daerah
Tak Sekadar Melenggokan Badan
M
e n a r i tidak sekadar melenggokkan badan. Harus ada beberapa syarat untuk seorang penari, sehingga tarian yang dibawakan memiliki nilai seni yang indah jika disaksikan penikmatnya. Seorang penari, harus memiliki unsur Wiraga atau badan, Wirama atau irama, Wirasa atau rasa. Selainitu, secara fisik penari juga harus normal. Secara pendengaran, kaki, dan mata mesti baik. “Kalau belum ada tiga hal itu, belum bisa disebut penari yang baik,” kata Kusmindari Triwati, pemilik Sanggar Andari, Kota Pontianak, beberapa waktu lalu. Yang lebih penting lagi adalah hapalan, dia melanjutkan, supaya saat tampil, penari dapat lepas mengekspresikan
gerakan.“Kalau tidak hapal gerakan, akan bingung di panggung. Termasuk dalam hal keluwesan gerak,” kata dia lagi. Penari yang juga pelatih tari terkenal di Kalbar itu menjelaskan, seorang penari harus menguasai semua tarian.Ia sendiri dapat membawakan tarian
Nusantara. Mulai dari tari Minang, Sulawesi, Jabar, Jateng, Jatimdan Bali, selaintentusaja, tariankhasdaridaerahasalnya Kalbar. Kusmindari mengatakan, penari lebih baik menguasai gerak dan tari Nusantara. Yang ia rasakan, penari yang dapat menguasai gerak tari Melayu,
lebih gampang menari apa saja. Sebab, tariMelayuadalangkah “step”, “double step”, dan langkah cepat.Apalagi tari Melayu Deli, langkahnya seolah melayang-layang. Koreografer yang akrab disapa Kak Dai itu banyak membina penari dan koreografer muda. Menurut dia, dengan berkesenian,
mereka bisa tampil percaya diri, sanggup masuk kepergaulan yang lain dan tidak canggung. “Saya berusaha membagi ilmu dengan mereka,” kata Kusmindari. Bukan sekadar menjadikan mereka penari atau bonekanya. (Nurul Hayat/ budi santoso/erafzon sas)
Menggalakkan Pangan Lestari
Koalisi Profesionalitas
M
enuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, partai-partai politik sedang menggalang koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yakni 20 persen perolehan suara sah nasional atau 20 persen total 560 kursi DPR RI, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 42 Tahun 2008. Koalisi diperlukan karena tidak ada satu pun dari 12 partai politik tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 9 April lalu memenuhi ambang batas itu. Koalisi parpol selama ini berupa transaksi politik, membagi kekuasaan yang mengerdilkan makna penyelenggaraan pemerintahan prorakyat. Untuk mengubah orientasi lama itu, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 9 April 2014, misalnya, ingin membentuk koalisi tanpa unsur transaksional karena ingin meluruskan praktik demokrasi presidensial bahwa komposisi kabinet tidak terkait dengan komposisi kursi parlemen. Sistem transaksional di dalam koalisi diubah untuk membentuk kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi. Istilah yang dipakai: membiasakan yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Realistiskah koalisi tanpa tawar-menawar politik? Pasti tidak, tetapi masih ada celah mengurangi dampak negatif dari politik transaksional yang sering mengabaikan kepentingan rakyat. Dibutuhkan kemauan politik para elit memfokuskan tujuan koalisi untuk menjalankan pemerintahan, setelah mereka menang dalam Pemilu Presiden, dengan mengoptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil koalisi dari parpol pemenang Pemilu Presiden perlu diorientasikan untuk membangun pemerintahan yang didukung kabinet profesional bukan kabinet transaksional. Terpenting pemerintahan hasil koalisi tak gemuk agar tetap fokus pada optimalisasi kerja untuk rakyat. Dalam koalisi dengan satu atau dua partai, kerja sama berdasarkan kesamaan visi dan misi guna menguatkan pemerintahan presidensial. Dalam kabinet profesional, para menteri lebih banyak dari kalangan profesional daripada politikus. Para pakar berbagai bidang itulah yang diharapkan membawa Indonesia lebih makmur dan sejahtera.*
SURAT PEMBACA
M
usim hujan dan kemarau yang tidak beraturan lagi saat ini telah berdampak pada banyaknya gagal panen di sawah tadah hujan yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat. Keprihatinanan caman rawan
pangan memang menghantui sejumlah wilayah sehingga perlu menggalakkan pembangunan rumah pangan lestari hingga kawasan pangan lestari. “Setiap desa secara swadaya bisa melaksanakan kegiatan itu melalui penganekaragaman produksi
pangan sekaligus mengatasi kerawananpangan,” jelas Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Sintang, Florentinus Anum. Anum menjelaskan setiap desa sebaiknya membangun
kawasan pangan lestari, mulai dari cara memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocoktanam berbagai jenis tanaman termasuk umbiumbian yang tahan di musim kemarau. Saat ini ada desa yang telah dianggap berhasil
menerapkan itu, yaitu Desa Baning Panjang, Kecamatan KelamP ermai, Kabupaten Sintang. “Desa ini tidak ada lagi rawan pangan. Dan ini sudah diakui tim dari Pemprov Kalbar,” katanya. (ZaenalAbidin/budi santoso/ erafzon sas)
Liputan Utama
02
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Koalisi Partai
P
D I P m e m p u n y a i (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Gerindra, membuat beberapa target 27 persen, Juli). Dengan Demokrat, elit PPP sulit untuk bersama t e r n y a t a h a n y a masalah harga diri Megawati Gerindra,” ujarnya. meraih sekitar 19 ke SBY,” kata Pengamat politik Partai yang akan mudah persen. Meski naik sekitar dari Universitas Paramadina, menentukan arah koalisi 5 persen dibanding Pemilu Hendri Satrio. adalah Demokrat dan PKB. 2009, tetapi mengisyaratkan PDIP menemukan Nasdem Dengan perolehan sembilan p e r l u n y a k o a l i s i u n t u k yang memiliki media dan garis persen tentu kedua partai ini mengusung calon presiden. politik keduanya dinilai sama. akan memiliki posisi tawar Demikian juga partai lain yang H e n d r i b e r p e n d a p a t , yang lebih tinggi kepada PDIP, perolehannya lebih rendah konstelasi politik ada di partai Golkar dan Gerindra. seperti Golkar di kisaran 14 kelas menengah. PKB dengan Berdasarkan pengalaman persen, Gerindra (12 persen), Mahfud MD, PAN dengan jatuh bangunnya hubungan Demokrat (10 persen) dan PKB Hatta Rajasa. Kalau Demokrat koalisi di pemerintahannya, (10 persen). bisa membangun komunikasi Presiden Susilo Bambang Saat ini peta koalisi , bagus dan berkoalisi dengan Yudhoyono punya pesan mulai mengerucut, PDIP G e r i n d r a , m a k a p e s e r t a khusus bagi kepala negara menggandeng Nasdem untuk k o n v e n s i b i s a m e n j a d i penggantinya nanti. Menurut Ketua Umum berkoalisi mengusung Jokowi pendamping Prabowo. sebagai capres dan PPP Sementara itu Direktur Partai Demokrat itu, meski merapat ke Gerindra untuk P o l i t i c a l C o m m u n i c a t i n p a d a 2 0 0 4 m e n d a p a t mendukung Capres Prabowo. (Polcomm) Institute, Heri 66,3juta suara dan pada 2009 Baik Nasdem dan PPP tidak Budianto melihat peta koalisi mendapat 73,8 juta suara, meminta syarat apapun dalam akan terbagi pada tiga klaster tapi kekuatan partainya di koalisi itu. Partai lain sedang y a i t u P D I P , G o l k a r , d a n parlemen hanya 21 persen. menjajaki dan menimbang- Gerindra. “Posisi itu sangatlah tidak nimbang dengan siapa mereka Heri memprediksi, peta aman untuk menjalankan akan cocok berkoalisi. partai menengah Nasdem pemerintahan. Karena itu, Sementara parpol papan dan PAN akan mengarah pada mau tidak mau kami harus tengah seperti PAN, PKS, PDIP, sementara Hanura merajut koalisi,” katanya. PPP, dan Hanura selain bisa mengarah ke Golkar karena SBY mengingatkan bahwa berkoalisi antarsesamanya, memiliki kesamaan visi. yang namanya koalisi politik, juga bisa dilamar oleh parpol G e r i n d r a t a m p a k n y a di negeri mana pun bakal masih menunggu. “Memang mengalami problematik. tiga besar Pemilu 2014. PDIP disebut akan sulit ada PPP yang awalnya akan Karena itu, dia meminta berkoalisi dengan Gerindra, merapat ke Gerindra. Namun presiden mendatang harus Golkar, dan Demokrat. dinamika internal di PPP sabar, sebab jika koalisi itu tak roda dua yang celaka. Terakhir “PDIP dengan Gerindra yang memprotes kehadiran sejalan, bisa makan hati. (Illa menimpa seorang ibu yang ada masalah Batu Tulis. S u r y a d h a r m a A l i , K e t u a Kartila/Budi Santoso/Erafzon memboncenganaknya. Tulang Dengan Golkar, ada Kudatuli Umum PPP dalam kampanye SAS) kaki kanansi ibu patah dan anaknya mengalami luka di SUSUNAN REDAKSI Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bagian muka. Kami mohon pemerintah Dewan pengarah: Wakil Redaktur Abidin (Kalbar), Laurensius Design LAYOUT: setempat, baik kabupaten, Saiful Hadi pelaksana Molan (NTT), Evy Ratnawaty Syofiar Chan Irmanto (Kepri), Key Tokan Abdul Asis Sekretariat provinsi atau pusat melalui Akhmad Kusaeni Hempi N Prajudi Dewan Redaksi (Papua) , Heru Dwi Atmojo Redaksi: Dinas Pekerjaan Umum segera Endah Sri Wahyuni Budi Santoso (Aceh), M Tohamaksum Indri Prasetyowati Budi Setiawanto (Lampung), Agus Setiawan Bachtiar melakukan perbaikan. Jangan Naufal Mahfudz PEMIMPIN perusahaan Mulyo Sunyoto (Sulsel), Santoso (Sulteng), Keuangan: sampai ada lagi korban lagi Hempi N Prajudi Rahmad Nasution John Nikita Sahusilawane Kusnanto akibat jalan rusak itu. PEMIMPIN REDAKSI Risbiani Fardaniah (Maluku) Bambang Tri M
Mohon Perbaikan Jalan Ruas jalan Sintang-Nanga Pinoh telah rusak parah dengan banyaknya lubang menghampar sehingga sangat membahayakan pengendara sepeda motor, mobil, ataupun truk. Tak jarang ada ada pengendara yang terjatuh dan mengalami luka karena menabrak lubang yang cukup dalam. Dalam sepekan ini saya Mawardi hitung ada empat kendaraan Desa Laman Raya, Sintang
sorot “Pemilu legislatif telah usai. Kini saatnya para capres menyampaikan visi, solusi, dan kebijakan yang ditawarkan. Saatnya pula rakyat mendengar. Bintangnya adalah para capres,”” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Akhmad Kusaeni Unggul Tri Ratomo Foto: Redaktur pelaksana Ahmad Wijaya Maha Eka Swasta Erafzon Saptiyulda AS Guido Merung (Sulut), Zaenal Alamat Redaksi Pusat : Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax: (021) 3865577 Email:
[email protected] Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, 738982. Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Agustus - Manado 95113-Telp: (0431)
852828-Fax : (0431) 852828 - Biro Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) 8554711 - Fax: (0380) 825159 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja Haji No 10 - Batam 29422-Telp : (0778) 323520- Fax: (0778) 323508 - Biro Papua : Jl. Percetakan Negara No 19 - Jayapura 99111-Telp : (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 - Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Makam No 16, Kampung Pineung, - Kota Banda Aceh 23125 - Telp :
(0651) 23606 - Fax : (0651) 24063 - Biro Lampung : Jl. Abdi Negara No 2-Teluk Betung Utara,Lampung 35214-Telp: (0721) 482001 - Fax : (0721) 486602 - Biro Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung Dako No. 17 - Palu 94112 Telp : (0451) 429089 - Fax : (0451) 421120 - Biro Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Makassar 90222
sirkulasi: Iswahyuni
Telp: (0411) 451489/ 451570, Fax: (0411) 451849 - Biro Maluku Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro NTT Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Kaltim Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro Ambon Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221
Sosok
08
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Cornelis Dasi
KPPS Humoris
S
etiap kali hajatan demokrasi rakyat bernama pemilihan umum digelar, Cornelis Dasi (61) selalu ditunjuk pemerintahan kelurahan sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penunjukkan pria asal Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, kelahiran 14 November 1953 itu dikarenakan dia sudah sangat berpengalaman menjadi anggota KPPS dalam pelaksanaan pemilu
Cornelis Dasi
Widi Mulia
Baca Bergantian
P
enyanyi Widi Mulia bersama suaminya, aktor Dwi Sasono, bergantian membacakan buku untuk anak mereka, Dru (5) dan Widuri (3). Upaya tersebut dilakukan karena menurut mereka
Widi Mulia. ANTARA FOTO/Adimaja
menyediakan buku harus dibarengi dengan menumbuhkan kecintaan membaca. Selain itu, membaca buku untuk anak juga juga meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak. Anak mereka seringkali minta dibacakan buku yang sama berulang-ulang bukan hanya karena cerita di dalamnya, melainkan ingin mendengar penuturan dari pencerita berbeda. “Saya memang punya akses dan kesempatan lebih besar untuk baca buku ke anak. Kalau bapaknya lebih susah, tapi alhamdulillah berhasil,” kata Widi seusai peluncuran buku “Galila” di Jakarta baru-baru ini. Jadi bukan sekadar bukunya tetapi siapa yang diajak membaca buku bersama. Salah satu cara lain adalah membuat baca buku dianggap sebagai hiburan bukan kewajiban seperti pekerjaan rumah, misalnya, dengan membuat agenda khusus membaca di hari libur. (Nanien Yuniar/M Sunyoto/B Setiawanto)
presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah setempat. “Saya menjadi Ketua KPPS di lingkungan RT 12/RW 05, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sejak Pemilu Presiden 1999. Namun, selama penyelenggaraan pemilu di zaman Orde Baru, saya sudah terpilih menjadi anggota KPPS,” kata duda tiga anak dan kakek satu cucu itu. Sebagai bagian dari anggota KPPS, Cornelis Dasi memahami betul tempramen pemilih di lingkungannya. Ketegangan serta ekspresi khas pemilih kerap muncul selama perhitungan surat suara. Mereka yang mendukung calon tertentu selalu mengumbar senyum ketika nama jagonya disebutkan.
M
Wajah Lama Tetap Dominan
Sebaliknya ada yang terlihat tegang jika nama jagonya tidak disebutkan saat perhitungan suara tersebut. “Ini realitas yang tidak bisa dihindari. Namun, agar tidak tegang dan terlalu serius, sebagai Ketua KPPS, saya harus banyak berhumor untuk mengalihkan persoalan,” katanya. Warga yang tadinya terlihat tegang berubah rileks ketika Cornelis Dasi mulai mengoceh dengan katakata yang penuh humor. Terkadang, dia juga melantunkan lagu-lagu sentimentil karya Pance F Pondaag hanya untuk mengalihkan suasana tegang di TPS tersebut. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, TPS di bawah kendali Cornelis Dasi selalu aman dan penuh histeria warga tanpa menuai protes pihak manapun berkat sikap humoris dan transparannya dalam menyampaikan hasil pemilu yang membuat banyak orang merasa terhibur. (Laurensius Molan/Rahmad/Erafzon SAS)
e n t e r i P e n d i d i k a n d a n M Nuh Kebudayaan Mohammad Nuh melakukan inspeksi mendadak saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ke berbagai sekolah Meski anak-anak berada di dalam hingga ke Lembaga Pemasyarakatan Anak tahanan, bukan berarti tidak bisa Tangerang pada 14 April lalu. Terdapat 38 melanjutkan pendidikan hingga perguruan siswa yang menjadi peserta UN di penjara tinggi. itu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, “Jangan grogi, biasa saja,” ajak hasil UN pada tahun ini menjadi alat Mendikbud kepada salah seorang peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri. UN, ZK (17), yang juga penghuni Lapas. ZK Secara keseluruhan jumlah siswa mengaku sudah mempersiapkan diri dan SMA/MA serta paket C yang mengikuti semangat belajar sepekan sebelum UN UN pada 2014 sebanyak 1.644.713 orang agar lulus dan bisa kuliah. sedangkan jumlah siswa SMK sebanyak ZK ingin kuliah di jurusan ekonomi. 1.184.987 siswa.* Sementara rekannya, JA (18), ingin (Indriani/M kuliah untuk meningkatkan derajat sosial Sunyoto/B keluarganya. Setiawanto) Ia mendekam di balik jeruji besi karena terlibat kasus narkoba. Nuh menyatakan dukungannya agar anak-anak penghuni Lapas Anak Tangerang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang memungkinkan untuk menampung anakanak binaan di Lapas adalah Universitas Terbuka. Pemerintah, katanya, mendukung mereka untuk melanjutkan pendidikan karena itu merupakan hak mereka. “Saya akan meminta langsung pada pihak Universitas Terbuka untuk membuka cabang di Lapas,” kata Mendikbud. Mohammad Nuh. ANTARA FOTO/Widoso S Jusuf.
Sanksi Berat
07
edisi 1 | 23 APRIL 2014
W
ajah para wakil rakyat yang bakal duduk di kursi DPRRI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT-1 dan NTT-2 hasil pemilu legislatif 9 April 2014 diperkirakan tidak jauh berbeda dari produk Pemilu 2009. Wajah-wajah lama seperti
Andreas Hugo Pareira dan Honing Sani (Dapil NTT-1) serta Herman Herry dan Nina Kedang atau Jen Lay (Dapil NTT-2) dari PDI Perjuangan diperkirakan tetap bertahan di Senayan. Parpol besar lainnya seperti Golongan Karya (Golkar) juga masih tetap didominasi wajah lama seperti Melchias Marcus
Mekeng dan Yosef A Nae Soi dari Dapil NTT-1 serta Setya Novanto dan Charles J Mesang dari Dapil NTT-2. Dari Partai Demokrat, ada Jeffry Riwu Koreh dan Partai Hanura ada Saleh Husein. Wajah lama juga datang dari Partai Gerindra, yakni Farry Francis. NTT hanya dijatah 13 kursi
di DPR-RI. Dua kursi sisanya kemungkinan direbut wajah baru dari PKB untuk Dapil NTT1 dan satu kursi lagi masih berpeluang direbut oleh partai-partai besar tersebut. Sementara untuk posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), wajah lama seperti Abraham Paul Liyanto kemungkinan juga kembali melenggang ke Senayan berkat kekuatan jaringan serta relasi sosialnya dengan para konstituen di berbagai daerah di NTT. Abraham tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengerah Jasa TKI (Apjati) NTT, berlatar belakang
Derita Berakhir Bahagia
D
Salah satu kapal nelayan tradisional Indonesia yang dibakar otoritas keamanan laut Australia atas tuduhan melakukan pencarian ikan secara ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan negara tersebut.
Daerah
pengusaha dan memiliki beberapa lembaga pendidikan kesehatan dan anggota Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang meliputi daratan Timor, Rote Ndao dan Sabu Raijua serta Alor. Program pembangunan prorakyat seperti Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) yang dikembangkan Gubernur Frans Lebu Raya pada 2011 juga diyakini Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT Nelson Obed Matara telah membantu keberhasilan partainya meraih kepercayaan pemilih di provinsi itu. (Laurensius Molan/Rahmad/ Erafzon SAS)
erita hidup berakhir tragis bagi nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur yang perahunya dibakar pihak keamanan laut Australia sudah bukan lagi berita baru. Namun Sahring (43), nelayan di perkampungan nelayan Oesapa Kupang yang perahunya dibakar otoritas Australia pada 2008, berhasil mengubah kisah yang sarat derita menjadi cerita yang berakhir bahagia.
Berkat upayanya yang tak kenal menyerah itu, di akhirnya berhasil mendapatkan keadilan yang dia cari sejak lama. Gugatan Sahring yang dibantu pengacara Australia itu akhirnya menang dan Pengadilan Federal Australia di Darwin mendesak pemerintah negara itu membayar kompesasi sebesar 44 ribu dolar Australia atau sekitar Rp450 juta. (Laurensius Molan/ Rahmad/Erafzon SAS)
06
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Banteng-Beringin Berkejaran
Daerah
W
arga Nusa Tenggara Timur sudah menunaikan hak politiknya pada 9 April lalu. Kini giliran para pihak yang bertanggungjawab atas kerja besar pesta demokrasi itu menuntaskan tugasnya. Bagi pengurus partai politik dan mereka yang bertarung untuk meraih kursi DPR-RI, DPD-RI serta DPRD kabupaten/kota dan provinsi, momen yang paling ditunggu adalah pengumuman hasil final Pemilu yang berkekuatan hukum. Kendati hasil akhirnya belum diketahui, prediksi perolehan suara dari calon anggota legislatif maupun partai politik telah bermunculan. Berdasarkan hasil perhitungan sementara di semua kelurahan di NTT serta hasil rekapitulasi masingmasing parpol peserta pemilu, PDI Perjuangan masih mendulang perolehan suara tertinggi namun posisinya dibayang-bayangi Partai Golkar dan Gerindra Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT Nelson Obed
Ketua Harian BP Pemilu DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyapa massa sebelum memberi orasi politik pada kampanye rapat umum terbuka PDI Perjuangan di Lapangan Sitarda Lasiana Kupang, Jumat (28/8). ANTARA FOTO/HO
Matara mengemukakan, berdasarkan rekapitulasi perhitungan surat suara model C1 yang diterima pihaknya, PDIP akan meraih empat kursi di DPR-RI dari 13 kursi yang direbutkan untuk daerah pemilihan (Dapil) NTT1 dan NTT-2. Dapil NTT-1 meliputi 10 kabupaten, yakni Kabupaten Alor, Flores Timur, Lembata, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat, sedang Dapil NTT-2 meliputi Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Dua kursi di Dapil NTT-1, kata Matara, kemungkinan besar diraih caleg petahana atas nama Andreas Hugo Pareira dan Honing Sani. Sementara dua kursi lainnya untuk Dapil NTT-2 diraih caleg petahana atas nama Herman Herry dan Nina Kedang atau Jen Lay. Sementara untuk perebutan kursi di DPRD NTT, Matara optimistis PDI Perjuangan akan maraih 14-16 kursi dari 65 kursi yang akan diperebutkan oleh 12 parpol
Tabah Menggapai Nasib
ternyata memiliki sejarah perjalanan birokrasi yang cukup menyedihkan. Mantan Camat Maritaim dan Kepala Bappeda Kabupaten Alor itu, sempat menjadi staf biasa di Kantor Bappeda Alor selama hampir lima tahun, setelah kalah dalam pertarungan politik dalam ajang pemilu kepala daerah (Pilkada) pada 2008. Rival politiknya Simeon Thomas Pally yang terpilih menjadi Bupati Alor periode 2009-2014, tidak memberi ruang sedikit pun kepada pamong praja tulen dengan pangkat terakhir IV C itu
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyampaikan pidato politiknya saat berlangsungnya temu kader partai berlambang Pohon Beringin itu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (3/4). Acara temu kader Partai Golkar tersebut merupakan bagian dari kampanye partai tersebut untuk menghadapi Pemilu Legislatif. ANTARA FOTO/Laurensius Molan
peserta pemilu legislatif 2014. “Hasil perhitungan sementara, kami sudah berhasil meraih 14 kursi di parlemen provinsi. Ini sebuah prestasi yang spektakuler jika dibandingkan dengan Pemilu 2009, dimana PDI Perjuangan hanya mampu merebut sembilan (9) dari 55 kursi diperebutkan di DPRD NTT,” katanya.
NTT Mohamad Ansor, partainya diperkirakan dapat mempertahankan empat kursi di DPR-RI seperti pencapaian Pemilu 2009. “Wajah lama Golkar di Senayan seperti Melchias Marcus Mekeng dan Yosef A Nae Soi dari Dapil NTT-1 serta Setya Novanto dan Charles J Mesang dari Dapil NTT-2, kemungkinan besar akan merebut tiket untuk kembali Bagaimana dengan ke Senayan. Keempatnya perolehan Partai Golkar? berpeluang untuk tetap Menurut Wakil Ketua di Senayan,” ujar Ansor B i d a n g P e m e n a n g a n (Laurensius Molan/Rahmad/ Pemilu DPD Partai Golkar Erafzon SAS) dalam pemerintahannya. “Beliau (Amon Djobo) datang ke kantor (Bappeda) seperti biasa. Setelah selesai mengisi daftar hadir, baru pulang. Mau terus bertahan di kantor pun tidak ada pekerjaan yang diberikan kepadanya. Namun sebagai pamong praja, dia tetap masuk kantor seperti biasa,” kata sejumlah pejabat di Kalabahi yang mengenal dekat dengan Amon Djobo. Ia tidak pernah melancarkan protes apapun kepada Bupati Simeon Thomas Pally. Ia tetap tabah dalam kesendiriannya sebagai seorang staf biasa di Kantor Bappeda Alor. Setiap pergantian atau mutasi
pejabat di lingkup Setda Kabupaten Alor, nama Amon Djobo tidak pernah diajukan oleh Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan guna mendapat pertimbangan dari bupati. Dalam kesendiriannya itu, Amon Djobo turun ke desa-desa menyapa rakyat dan membangun relasi dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Popularitasnya sebagai “orang terbuang” dalam pemerintahan Bupati Simeon Thomas Pally, terus merangkak naik dan mendapat simpati dari rakyat. Di kalangan birokrasi pemerintahan yang
belum di edit
A
mon Djobo yang baru dilantik menjadi Bupati Alor periode 2014-2019
oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya di Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor pada 17 Maret 2014,
Koalisi Profesionalitas
M
enuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, partai-partai politik sedang menggalang koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yakni 20 persen perolehan suara sah nasional atau 20 persen total 560 kursi DPR RI, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 42 Tahun 2008. Koalisi diperlukan karena tidak ada satu pun dari 12 partai politik tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 9 April lalu memenuhi ambang batas itu. Koalisi parpol selama ini berupa transaksi politik, membagi kekuasaan yang mengerdilkan makna penyelenggaraan pemerintahan prorakyat. Untuk mengubah orientasi lama itu, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 9 April 2014, misalnya, ingin membentuk koalisi tanpa unsur transaksional karena ingin meluruskan praktik demokrasi presidensial bahwa komposisi kabinet tidak terkait dengan komposisi kursi parlemen. Sistem transaksional di dalam koalisi diubah untuk membentuk kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi. Istilah yang dipakai: membiasakan yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Realistiskah koalisi tanpa tawar-menawar politik? Pasti tidak, tetapi masih ada celah mengurangi dampak negatif dari politik transaksional yang sering mengabaikan kepentingan rakyat. Dibutuhkan kemauan politik para elit memfokuskan tujuan koalisi untuk menjalankan pemerintahan, setelah mereka menang dalam Pemilu Presiden, dengan mengoptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil koalisi dari parpol pemenang Pemilu Presiden perlu diorientasikan untuk membangun pemerintahan yang didukung kabinet profesional bukan kabinet transaksional. Terpenting pemerintahan hasil koalisi tak gemuk agar tetap fokus pada optimalisasi kerja untuk rakyat. Dalam koalisi dengan satu atau dua partai, kerja sama berdasarkan kesamaan visi dan misi guna menguatkan pemerintahan presidensial. Dalam kabinet profesional, para menteri lebih banyak dari kalangan profesional daripada politikus. Para pakar berbagai bidang itulah yang diharapkan membawa Indonesia lebih makmur dan sejahtera.*
SURAT PEMBACA
Liputan Utama
02
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Koalisi Partai
P
D I P m e m p u n y a i (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Gerindra, membuat beberapa target 27 persen, Juli). Dengan Demokrat, elit PPP sulit untuk bersama t e r n y a t a h a n y a masalah harga diri Megawati Gerindra,” ujarnya. meraih sekitar 19 ke SBY,” kata Pengamat politik Partai yang akan mudah persen. Meski naik sekitar dari Universitas Paramadina, menentukan arah koalisi 5 persen dibanding Pemilu Hendri Satrio. adalah Demokrat dan PKB. 2009, tetapi mengisyaratkan PDIP menemukan Nasdem Dengan perolehan sembilan p e r l u n y a k o a l i s i u n t u k yang memiliki media dan garis persen tentu kedua partai ini mengusung calon presiden. politik keduanya dinilai sama. akan memiliki posisi tawar Demikian juga partai lain yang H e n d r i b e r p e n d a p a t , yang lebih tinggi kepada PDIP, perolehannya lebih rendah konstelasi politik ada di partai Golkar dan Gerindra. seperti Golkar di kisaran 14 kelas menengah. PKB dengan Berdasarkan pengalaman persen, Gerindra (12 persen), Mahfud MD, PAN dengan jatuh bangunnya hubungan Demokrat (10 persen) dan PKB Hatta Rajasa. Kalau Demokrat koalisi di pemerintahannya, (10 persen). bisa membangun komunikasi Presiden Susilo Bambang Saat ini peta koalisi , bagus dan berkoalisi dengan Yudhoyono punya pesan mulai mengerucut, PDIP G e r i n d r a , m a k a p e s e r t a khusus bagi kepala negara menggandeng Nasdem untuk k o n v e n s i b i s a m e n j a d i penggantinya nanti. Menurut Ketua Umum berkoalisi mengusung Jokowi pendamping Prabowo. sebagai capres dan PPP Sementara itu Direktur Partai Demokrat itu, meski merapat ke Gerindra untuk P o l i t i c a l C o m m u n i c a t i n p a d a 2 0 0 4 m e n d a p a t mendukung Capres Prabowo. (Polcomm) Institute, Heri 66,3juta suara dan pada 2009 Baik Nasdem dan PPP tidak Budianto melihat peta koalisi mendapat 73,8 juta suara, meminta syarat apapun dalam akan terbagi pada tiga klaster tapi kekuatan partainya di koalisi itu. Partai lain sedang y a i t u P D I P , G o l k a r , d a n parlemen hanya 21 persen. menjajaki dan menimbang- Gerindra. “Posisi itu sangatlah tidak nimbang dengan siapa mereka Heri memprediksi, peta aman untuk menjalankan akan cocok berkoalisi. partai menengah Nasdem pemerintahan. Karena itu, Sementara parpol papan dan PAN akan mengarah pada mau tidak mau kami harus tengah seperti PAN, PKS, PDIP, sementara Hanura merajut koalisi,” katanya. PPP, dan Hanura selain bisa mengarah ke Golkar karena SBY mengingatkan bahwa berkoalisi antarsesamanya, memiliki kesamaan visi. yang namanya koalisi politik, juga bisa dilamar oleh parpol G e r i n d r a t a m p a k n y a di negeri mana pun bakal masih menunggu. “Memang mengalami problematik. tiga besar Pemilu 2014. PDIP disebut akan sulit ada PPP yang awalnya akan Karena itu, dia meminta berkoalisi dengan Gerindra, merapat ke Gerindra. Namun presiden mendatang harus Golkar, dan Demokrat. dinamika internal di PPP sabar, sebab jika koalisi itu tak “PDIP dengan Gerindra yang memprotes kehadiran sejalan, bisa makan hati. (Illa orang tua. ada masalah Batu Tulis. S u r y a d h a r m a A l i , K e t u a Kartila/Budi Santoso/Erafzon Tetapi dalam kenyataannya, b a n y a k a n a k - a n a k y a n g Dengan Golkar, ada Kudatuli Umum PPP dalam kampanye SAS) seharusnya belum waktunya membawa kendaraan tetapi SUSUNAN REDAKSI sudah mengendarai sepeda Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika motor. Dewan pengarah: Wakil Redaktur Abidin (Kalbar), Laurensius Design LAYOUT: Saiful Hadi pelaksana Molan (NTT), Evy Ratnawaty Syofiar Chan Anak di bawah umur yang Akhmad Kusaeni Irmanto (Kepri), Key Tokan Abdul Asis Sekretariat mengendara sepeda motor Hempi N Prajudi Dewan Redaksi (Papua) , Heru Dwi Atmojo Redaksi: Budi Santoso (Aceh), M Tohamaksum Indri Prasetyowati sebenarnya juga melanggar Endah Sri Wahyuni Naufal Mahfudz Budi Setiawanto (Lampung), Agus Setiawan Bachtiar UU Lalulintas. Terima Kasih. PEMIMPIN perusahaan Mulyo Sunyoto (Sulsel), Santoso (Sulteng), Keuangan:
Melalui surat pembaca ini, saya meminta agar orang tua tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur membawa sepeda motor di jalan raya termasuk untuk ke sekolah sebab korban lalu lintas didominasi anak muda. Banyak orang yang mati sia-sia di jalan raya. Siapa yang salah dan siapa yang Kepala PT Jasa Raharja bertanggungjawab? Tentu Cabang Sulteng Nasir Obed kita semua, terutama para
sorot “Pemilu legislatif telah usai. Kini saatnya para capres menyampaikan visi, solusi, dan kebijakan yang ditawarkan. Saatnya pula rakyat mendengar. Bintangnya adalah para capres,”” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Hempi N Prajudi PEMIMPIN REDAKSI Akhmad Kusaeni Redaktur pelaksana Erafzon Saptiyulda AS
Rahmad Nasution Risbiani Fardaniah Unggul Tri Ratomo Ahmad Wijaya Guido Merung (Sulut), Zaenal
Alamat Redaksi Pusat : Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax: (021) 3865577 Email:
[email protected] Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, 738982. Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Agustus - Manado 95113-Telp: (0431)
852828-Fax : (0431) 852828 - Biro Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) 8554711 - Fax: (0380) 825159 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja Haji No 10 - Batam 29422-Telp : (0778) 323520- Fax: (0778) 323508 - Biro Papua : Jl. Percetakan Negara No 19 - Jayapura 99111-Telp : (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 - Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Makam No 16, Kampung Pineung, - Kota Banda Aceh 23125 - Telp :
John Nikita Sahusilawane (Maluku) Foto: Maha Eka Swasta
(0651) 23606 - Fax : (0651) 24063 - Biro Lampung : Jl. Abdi Negara No 2-Teluk Betung Utara,Lampung 35214-Telp: (0721) 482001 - Fax : (0721) 486602 - Biro Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung Dako No. 17 - Palu 94112 Telp : (0451) 429089 - Fax : (0451) 421120 - Biro Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Makassar 90222
Kusnanto Bambang Tri M sirkulasi: Iswahyuni
Telp: (0411) 451489/ 451570, Fax: (0411) 451849 - Biro Maluku Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro NTT Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Kaltim Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro Ambon Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221
Koalisi Profesionalitas
M
enuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, partai-partai politik sedang menggalang koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yakni 20 persen perolehan suara sah nasional atau 20 persen total 560 kursi DPR RI, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 42 Tahun 2008. Koalisi diperlukan karena tidak ada satu pun dari 12 partai politik tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 9 April lalu memenuhi ambang batas itu. Koalisi parpol selama ini berupa transaksi politik, membagi kekuasaan yang mengerdilkan makna penyelenggaraan pemerintahan prorakyat. Untuk mengubah orientasi lama itu, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 9 April 2014, misalnya, ingin membentuk koalisi tanpa unsur transaksional karena ingin meluruskan praktik demokrasi presidensial bahwa komposisi kabinet tidak terkait dengan komposisi kursi parlemen. Sistem transaksional di dalam koalisi diubah untuk membentuk kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi. Istilah yang dipakai: membiasakan yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Realistiskah koalisi tanpa tawar-menawar politik? Pasti tidak, tetapi masih ada celah mengurangi dampak negatif dari politik transaksional yang sering mengabaikan kepentingan rakyat. Dibutuhkan kemauan politik para elit memfokuskan tujuan koalisi untuk menjalankan pemerintahan, setelah mereka menang dalam Pemilu Presiden, dengan mengoptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil koalisi dari parpol pemenang Pemilu Presiden perlu diorientasikan untuk membangun pemerintahan yang didukung kabinet profesional bukan kabinet transaksional. Terpenting pemerintahan hasil koalisi tak gemuk agar tetap fokus pada optimalisasi kerja untuk rakyat. Dalam koalisi dengan satu atau dua partai, kerja sama berdasarkan kesamaan visi dan misi guna menguatkan pemerintahan presidensial. Dalam kabinet profesional, para menteri lebih banyak dari kalangan profesional daripada politikus. Para pakar berbagai bidang itulah yang diharapkan membawa Indonesia lebih makmur dan sejahtera.*
SURAT PEMBACA
Liputan Utama
02
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Koalisi Partai
P
D I P m e m p u n y a i (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Gerindra, membuat beberapa target 27 persen, Juli). Dengan Demokrat, elit PPP sulit untuk bersama t e r n y a t a h a n y a masalah harga diri Megawati Gerindra,” ujarnya. meraih sekitar 19 ke SBY,” kata Pengamat politik Partai yang akan mudah persen. Meski naik sekitar dari Universitas Paramadina, menentukan arah koalisi 5 persen dibanding Pemilu Hendri Satrio. adalah Demokrat dan PKB. 2009, tetapi mengisyaratkan PDIP menemukan Nasdem Dengan perolehan sembilan p e r l u n y a k o a l i s i u n t u k yang memiliki media dan garis persen tentu kedua partai ini mengusung calon presiden. politik keduanya dinilai sama. akan memiliki posisi tawar Demikian juga partai lain yang H e n d r i b e r p e n d a p a t , yang lebih tinggi kepada PDIP, perolehannya lebih rendah konstelasi politik ada di partai Golkar dan Gerindra. seperti Golkar di kisaran 14 kelas menengah. PKB dengan Berdasarkan pengalaman persen, Gerindra (12 persen), Mahfud MD, PAN dengan jatuh bangunnya hubungan Demokrat (10 persen) dan PKB Hatta Rajasa. Kalau Demokrat koalisi di pemerintahannya, (10 persen). bisa membangun komunikasi Presiden Susilo Bambang Saat ini peta koalisi , bagus dan berkoalisi dengan Yudhoyono punya pesan mulai mengerucut, PDIP G e r i n d r a , m a k a p e s e r t a khusus bagi kepala negara menggandeng Nasdem untuk k o n v e n s i b i s a m e n j a d i penggantinya nanti. Menurut Ketua Umum berkoalisi mengusung Jokowi pendamping Prabowo. sebagai capres dan PPP Sementara itu Direktur Partai Demokrat itu, meski merapat ke Gerindra untuk P o l i t i c a l C o m m u n i c a t i n p a d a 2 0 0 4 m e n d a p a t mendukung Capres Prabowo. (Polcomm) Institute, Heri 66,3juta suara dan pada 2009 Baik Nasdem dan PPP tidak Budianto melihat peta koalisi mendapat 73,8 juta suara, meminta syarat apapun dalam akan terbagi pada tiga klaster tapi kekuatan partainya di koalisi itu. Partai lain sedang y a i t u P D I P , G o l k a r , d a n parlemen hanya 21 persen. menjajaki dan menimbang- Gerindra. “Posisi itu sangatlah tidak nimbang dengan siapa mereka Heri memprediksi, peta aman untuk menjalankan akan cocok berkoalisi. partai menengah Nasdem pemerintahan. Karena itu, Sementara parpol papan dan PAN akan mengarah pada mau tidak mau kami harus tengah seperti PAN, PKS, PDIP, sementara Hanura merajut koalisi,” katanya. PPP, dan Hanura selain bisa mengarah ke Golkar karena SBY mengingatkan bahwa berkoalisi antarsesamanya, memiliki kesamaan visi. yang namanya koalisi politik, juga bisa dilamar oleh parpol G e r i n d r a t a m p a k n y a di negeri mana pun bakal masih menunggu. “Memang mengalami problematik. tiga besar Pemilu 2014. PDIP disebut akan sulit ada PPP yang awalnya akan Karena itu, dia meminta berkoalisi dengan Gerindra, merapat ke Gerindra. Namun presiden mendatang harus Golkar, dan Demokrat. dinamika internal di PPP sabar, sebab jika koalisi itu tak masyarakat di pedesaan “PDIP dengan Gerindra yang memprotes kehadiran sejalan, bisa makan hati. (Illa hendaknya diisi pula dengan ada masalah Batu Tulis. S u r y a d h a r m a A l i , K e t u a Kartila/Budi Santoso/Erafzon pengetahuan praktis tentang Dengan Golkar, ada Kudatuli Umum PPP dalam kampanye SAS) pemeliharaan tanaman yang baik, sedang bagi nelayan SUSUNAN REDAKSI atau petambak juga diberikan Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika segmen khusus yang dapat Dewan pengarah: Wakil Redaktur Abidin (Kalbar), Laurensius Design LAYOUT: memberikan tambahan ilmu Saiful Hadi pelaksana Molan (NTT), Evy Ratnawaty Syofiar Chan Irmanto (Kepri), Key Tokan Abdul Asis Sekretariat atau informasi terkait dengan Akhmad Kusaeni Hempi N Prajudi Dewan Redaksi (Papua) , Heru Dwi Atmojo Redaksi: profesi yang ditekuninya. Endah Sri Wahyuni Budi Santoso (Aceh), M Tohamaksum Indri Prasetyowati
KORSIP ANTARA SEBAGAI PENCERAHAN Koran Sisipan (Korsip) yang disalurkan Perum LKBN Antara ke pelosok desa akan menjadi “pencerahan” bagi masyarakat. Kehadiran Korsip yang dibagikan gratis sangat membantu masyarakat untuk “melek” informasi dan tidak Kepala Sekolah SMA Suryani tertinggal dengan masyarakat Nasution Makassar, Hj Astiah yang ada di kota. Yunus, SPd Disisi lain, Korsip Antara agar lebih berperan bagi
sorot “Pemilu legislatif telah usai. Kini saatnya para capres menyampaikan visi, solusi, dan kebijakan yang ditawarkan. Saatnya pula rakyat mendengar. Bintangnya adalah para capres,”” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Naufal Mahfudz PEMIMPIN perusahaan Hempi N Prajudi PEMIMPIN REDAKSI Akhmad Kusaeni Redaktur pelaksana Erafzon Saptiyulda AS
Budi Setiawanto Mulyo Sunyoto Rahmad Nasution Risbiani Fardaniah Unggul Tri Ratomo Ahmad Wijaya Guido Merung (Sulut), Zaenal
Alamat Redaksi Pusat : Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax: (021) 3865577 Email:
[email protected] Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, 738982. Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Agustus - Manado 95113-Telp: (0431)
852828-Fax : (0431) 852828 - Biro Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) 8554711 - Fax: (0380) 825159 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja Haji No 10 - Batam 29422-Telp : (0778) 323520- Fax: (0778) 323508 - Biro Papua : Jl. Percetakan Negara No 19 - Jayapura 99111-Telp : (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 - Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Makam No 16, Kampung Pineung, - Kota Banda Aceh 23125 - Telp :
(Lampung), Agus Setiawan (Sulsel), Santoso (Sulteng), John Nikita Sahusilawane (Maluku) Foto: Maha Eka Swasta (0651) 23606 - Fax : (0651) 24063 - Biro Lampung : Jl. Abdi Negara No 2-Teluk Betung Utara,Lampung 35214-Telp: (0721) 482001 - Fax : (0721) 486602 - Biro Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung Dako No. 17 - Palu 94112 Telp : (0451) 429089 - Fax : (0451) 421120 - Biro Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Makassar 90222
Bachtiar Keuangan: Kusnanto Bambang Tri M sirkulasi: Iswahyuni
Telp: (0411) 451489/ 451570, Fax: (0411) 451849 - Biro Maluku Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro NTT Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Kaltim Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro Ambon Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221
Koalisi Profesionalitas
M
enuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, partai-partai politik sedang menggalang koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yakni 20 persen perolehan suara sah nasional atau 20 persen total 560 kursi DPR RI, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 42 Tahun 2008. Koalisi diperlukan karena tidak ada satu pun dari 12 partai politik tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 9 April lalu memenuhi ambang batas itu. Koalisi parpol selama ini berupa transaksi politik, membagi kekuasaan yang mengerdilkan makna penyelenggaraan pemerintahan prorakyat. Untuk mengubah orientasi lama itu, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 9 April 2014, misalnya, ingin membentuk koalisi tanpa unsur transaksional karena ingin meluruskan praktik demokrasi presidensial bahwa komposisi kabinet tidak terkait dengan komposisi kursi parlemen. Sistem transaksional di dalam koalisi diubah untuk membentuk kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi. Istilah yang dipakai: membiasakan yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Realistiskah koalisi tanpa tawar-menawar politik? Pasti tidak, tetapi masih ada celah mengurangi dampak negatif dari politik transaksional yang sering mengabaikan kepentingan rakyat. Dibutuhkan kemauan politik para elit memfokuskan tujuan koalisi untuk menjalankan pemerintahan, setelah mereka menang dalam Pemilu Presiden, dengan mengoptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil koalisi dari parpol pemenang Pemilu Presiden perlu diorientasikan untuk membangun pemerintahan yang didukung kabinet profesional bukan kabinet transaksional. Terpenting pemerintahan hasil koalisi tak gemuk agar tetap fokus pada optimalisasi kerja untuk rakyat. Dalam koalisi dengan satu atau dua partai, kerja sama berdasarkan kesamaan visi dan misi guna menguatkan pemerintahan presidensial. Dalam kabinet profesional, para menteri lebih banyak dari kalangan profesional daripada politikus. Para pakar berbagai bidang itulah yang diharapkan membawa Indonesia lebih makmur dan sejahtera.*
SURAT PEMBACA
Liputan Utama
02
edisi 1 | 23 APRIL 2014
Koalisi Partai
P
D I P m e m p u n y a i (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Gerindra, membuat beberapa target 27 persen, Juli). Dengan Demokrat, elit PPP sulit untuk bersama t e r n y a t a h a n y a masalah harga diri Megawati Gerindra,” ujarnya. meraih sekitar 19 ke SBY,” kata Pengamat politik Partai yang akan mudah persen. Meski naik sekitar dari Universitas Paramadina, menentukan arah koalisi 5 persen dibanding Pemilu Hendri Satrio. adalah Demokrat dan PKB. 2009, tetapi mengisyaratkan PDIP menemukan Nasdem Dengan perolehan sembilan p e r l u n y a k o a l i s i u n t u k yang memiliki media dan garis persen tentu kedua partai ini mengusung calon presiden. politik keduanya dinilai sama. akan memiliki posisi tawar Demikian juga partai lain yang H e n d r i b e r p e n d a p a t , yang lebih tinggi kepada PDIP, perolehannya lebih rendah konstelasi politik ada di partai Golkar dan Gerindra. seperti Golkar di kisaran 14 kelas menengah. PKB dengan Berdasarkan pengalaman persen, Gerindra (12 persen), Mahfud MD, PAN dengan jatuh bangunnya hubungan Demokrat (10 persen) dan PKB Hatta Rajasa. Kalau Demokrat koalisi di pemerintahannya, (10 persen). bisa membangun komunikasi Presiden Susilo Bambang Saat ini peta koalisi , bagus dan berkoalisi dengan Yudhoyono punya pesan mulai mengerucut, PDIP G e r i n d r a , m a k a p e s e r t a khusus bagi kepala negara menggandeng Nasdem untuk k o n v e n s i b i s a m e n j a d i penggantinya nanti. Menurut Ketua Umum berkoalisi mengusung Jokowi pendamping Prabowo. sebagai capres dan PPP Sementara itu Direktur Partai Demokrat itu, meski merapat ke Gerindra untuk P o l i t i c a l C o m m u n i c a t i n p a d a 2 0 0 4 m e n d a p a t mendukung Capres Prabowo. (Polcomm) Institute, Heri 66,3juta suara dan pada 2009 Baik Nasdem dan PPP tidak Budianto melihat peta koalisi mendapat 73,8 juta suara, meminta syarat apapun dalam akan terbagi pada tiga klaster tapi kekuatan partainya di koalisi itu. Partai lain sedang y a i t u P D I P , G o l k a r , d a n parlemen hanya 21 persen. menjajaki dan menimbang- Gerindra. “Posisi itu sangatlah tidak nimbang dengan siapa mereka Heri memprediksi, peta aman untuk menjalankan akan cocok berkoalisi. partai menengah Nasdem pemerintahan. Karena itu, Sementara parpol papan dan PAN akan mengarah pada mau tidak mau kami harus tengah seperti PAN, PKS, PDIP, sementara Hanura merajut koalisi,” katanya. PPP, dan Hanura selain bisa mengarah ke Golkar karena SBY mengingatkan bahwa berkoalisi antarsesamanya, memiliki kesamaan visi. yang namanya koalisi politik, juga bisa dilamar oleh parpol G e r i n d r a t a m p a k n y a di negeri mana pun bakal masih menunggu. “Memang mengalami problematik. tiga besar Pemilu 2014. PDIP disebut akan sulit ada PPP yang awalnya akan Karena itu, dia meminta berkoalisi dengan Gerindra, merapat ke Gerindra. Namun presiden mendatang harus Golkar, dan Demokrat. dinamika internal di PPP sabar, sebab jika koalisi itu tak masyarakat di pedesaan “PDIP dengan Gerindra yang memprotes kehadiran sejalan, bisa makan hati. (Illa hendaknya diisi pula dengan ada masalah Batu Tulis. S u r y a d h a r m a A l i , K e t u a Kartila/Budi Santoso/Erafzon pengetahuan praktis tentang Dengan Golkar, ada Kudatuli Umum PPP dalam kampanye SAS) pemeliharaan tanaman yang baik, sedang bagi nelayan SUSUNAN REDAKSI atau petambak juga diberikan Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika segmen khusus yang dapat Dewan pengarah: Wakil Redaktur Abidin (Kalbar), Laurensius Design LAYOUT: memberikan tambahan ilmu Saiful Hadi pelaksana Molan (NTT), Evy Ratnawaty Syofiar Chan Irmanto (Kepri), Key Tokan Abdul Asis Sekretariat atau informasi terkait dengan Akhmad Kusaeni Hempi N Prajudi Dewan Redaksi (Papua) , Heru Dwi Atmojo Redaksi: profesi yang ditekuninya. Endah Sri Wahyuni Budi Santoso (Aceh), M Tohamaksum Indri Prasetyowati
KORSIP ANTARA SEBAGAI PENCERAHAN Koran Sisipan (Korsip) yang disalurkan Perum LKBN Antara ke pelosok desa akan menjadi “pencerahan” bagi masyarakat. Kehadiran Korsip yang dibagikan gratis sangat membantu masyarakat untuk “melek” informasi dan tidak Kepala Sekolah SMA Suryani tertinggal dengan masyarakat Nasution Makassar, Hj Astiah yang ada di kota. Yunus, SPd Disisi lain, Korsip Antara agar lebih berperan bagi
sorot “Pemilu legislatif telah usai. Kini saatnya para capres menyampaikan visi, solusi, dan kebijakan yang ditawarkan. Saatnya pula rakyat mendengar. Bintangnya adalah para capres,”” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Naufal Mahfudz PEMIMPIN perusahaan Hempi N Prajudi PEMIMPIN REDAKSI Akhmad Kusaeni Redaktur pelaksana Erafzon Saptiyulda AS
Budi Setiawanto Mulyo Sunyoto Rahmad Nasution Risbiani Fardaniah Unggul Tri Ratomo Ahmad Wijaya Guido Merung (Sulut), Zaenal
Alamat Redaksi Pusat : Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax: (021) 3865577 Email:
[email protected] Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, 738982. Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Agustus - Manado 95113-Telp: (0431)
852828-Fax : (0431) 852828 - Biro Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) 8554711 - Fax: (0380) 825159 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja Haji No 10 - Batam 29422-Telp : (0778) 323520- Fax: (0778) 323508 - Biro Papua : Jl. Percetakan Negara No 19 - Jayapura 99111-Telp : (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 - Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Makam No 16, Kampung Pineung, - Kota Banda Aceh 23125 - Telp :
(Lampung), Agus Setiawan (Sulsel), Santoso (Sulteng), John Nikita Sahusilawane (Maluku) Foto: Maha Eka Swasta (0651) 23606 - Fax : (0651) 24063 - Biro Lampung : Jl. Abdi Negara No 2-Teluk Betung Utara,Lampung 35214-Telp: (0721) 482001 - Fax : (0721) 486602 - Biro Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung Dako No. 17 - Palu 94112 Telp : (0451) 429089 - Fax : (0451) 421120 - Biro Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Makassar 90222
Bachtiar Keuangan: Kusnanto Bambang Tri M sirkulasi: Iswahyuni
Telp: (0411) 451489/ 451570, Fax: (0411) 451849 - Biro Maluku Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro NTT Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Kaltim Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221 - Biro Ambon Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221