ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
:
I- TA*MH - M P e V D.. P f - T - f A k ' \ H A )
C H R IST IA N
f ^ C ' A J OHi S
SUGIAIMTO
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA M U I I ______IHRPUSTAKAAH "■ W B R S IT A S A IR L A N M A * S U K A B A Y /
“9
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
AIRLANGGA
1987
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
FEKILIKAN DAN FEIJGUASAAH TAKAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN FERMASALAHANNYA
SKRIPSI OLEH CHRISTIAN SUGIANTO No, 038111299
UNIVERSITAS AIRLANGGA. SURABAYA FAKULTAS HUKUM 1987
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
PEJJILIKAN DAN PEKGUASAAN TAKAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DA1J PERMASALAHANMYA
SKRIPSI DIAJUKA3J Ul'ITUK MELEMGKAPI TUGAS DAN MEMEinJHI SYARAT- SYARAT KENCAPAI GELAR SARJAWA HUKUM CLEH CHRISTIAN SUGIAHTO No. 03 8111299
UWIVERSI-TAS AIRLANGGA SURABAYA FAKULTAS HUKUM 1987
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
kata peega:: tar
Dengan selesain ya penulisan sk r ip si i n i seya panjatkan r 8 sa syukur ke hadirat Tuhan Yang Kaha Esa, bahwa akhirnya studi saya pada Program Studi Strata Satu . (S*i) Fakultas Hukum U n iversitas Airlangga te la h dapat oaya s e lesa ik a n . Berhubung dengan berakhirnya stud i saya in i p a tu tlah kiranya ucapan terima kasih yang ta lu s saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum U n iv ersita s Airlangga beserta semua s t a f , para Guru Besar, para dosen dan a siste n ; Begitu pula ucapan yang sama saya sampaikan kepada Bapak Wisnu Susanto, S.H.
selaku Dosen Pembimbing dan Pe-
n g u ji s k r ip s i. Berkat ketekunan, kesungguhan dan kesabaran b e lia u , akhirnya penyusunan sk r ip si b e rh a sil saya s e le saikan ; Perasaan yang sama juga saya sampaikan kepada Bapak Soedalhar, S.H. dan Bapak Eman, S.H. selaku dosen-dosen penguji. K orek si-koreksi b e lia u sungguh sangat b e r a r ti. Sebagai pendamping s e tia dalam meniti kehidupan in i adalah is t e r ik u te r c in t a .
Semua pengorbananmu, segala pe-
ngertianmu, mempunyai a r t i besar bagi keberhasilan stud i saya dan masa depan p u tera -p u teri k ita . Akhirnya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, aaya p a n ja tkan doa,
semoga senantiasa menganugrahkan segala rakhmat
kasih-sayang dan ampunan untuk ayah-bunda te r c in t a .
iii
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Begimu Alma LSater Fakultas Hokum U n iv ersita s A irlongga, seinoga dikau tetap jsy a dan abadl.
Surabaya,
CHRISTIAK SUGXAICTO ICo. 038111299
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
DAFTAR IS I Halaman KATA PEI.GAETAR................................................................................
ill
DAFTAR I S I ................................................................................................. v BAB
I
: PENDAHULUAN 1* P erm as ala hen : L a t a r bela kan g dan
rumusoiioya....................................................................1 2. Penjelasan Judul
.......................................... .........5
3. Alasan Pemilihan Judul
......................................6
4. Tujuan P e n u l i s a n .......................................... .........7 5* I J e to d o lo g i....................................................................7 6. Pertanggungjawaban Sistematika BAB
. . .
8
I I : PENGERTIAN PEL2ILIKAN DAN PE1JGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE, MAKSUD. DAN TUJUAN, DAN DASAR HUKULS
1 • P e n g e r t i a n .............................
2
.Maksud
10
don T u j u a n .....................
12
3* Dasar Hokum........................................................
15
BAB I I I : TAKAH UTTUK PETANI PENGGARAP DAN HAK ATAS TAKAH MEMPUKYAI FUNGSI SOSIAL 1. Tanah Untuk Petani Penggarap ...................
19
2. Hak Atas Tanah Mempunyai Pungsi S o s ia l
21
BAB
IV
;
v
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
halaman BAB
IV
: P2J.:iLIKAK DAI.' PEHGUASAAN TAiJAH PERTAHJAN SECAHA ABSENTEE, PEKJtf ALAKAffilYA, DA1I CARA-CARA I-.IENGATASIIIYA 1 • Pemilikan/Penguasaan Tanah Pertaniun Secara Absentee ...............................................
25
2* Lan^kuh-langkah. Yang Ditcrr.puh Pemerintah Ivlenaju Catur T ertib Pertanahan
.
35
3 . Hambatan-hambatan Dan Cara-cara Lenga t a a i n y a ................................................................40 BAB
V
: PEIfUTUP 1* Ke simp u l a n ...........................................................44 2. S a r a n ...................................................................... 45
DA.FTAR BACAA1T
vi
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
BAB I PEIIDAHULUAN 1# Pemaaalahan : L ater belakang don rumusannya Undang-undang Uomor 5 Tahun 1960, Lembaran Kegara Tahun 1960 Nomor 104* tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok A graria, atau sering disebut dengan Undang-undang Pokok Agraria dan lebifr dikenal dengan singkatan UUPA adalah sebuah undang-undang produk n asional yang te la h diundangkan pada tanggal 24 September 19 60. Bisahkannya UUPA se~ k a lig u s aebagai pengganti "Agrarische Wet” dan atau "A grarisch e B e s lu it " (Stb. 1870 - 118) yang merupakan hukum agraria produk k o lo n ia l . 1 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan kerangka dasar perundang-undangan agraria Indonesia yang hanya nemuat g a r is -g a r i s besar atau pokok-pokok masalah sa ja . Oleh karena i t u , masih perlu dijabarkan le b ih la n ju t dalam berbagai peraturan perundang-undangan. M isalnya, UU No. 5 6 /P rp /1 9 6 0 , LN 1960 -
174, tentang Penetapan Batos
iluksimum Luas Tanah Pertanian, PP Ko. 2 2 4 /1 9 6 1 , LN 1961 280, yang mengatur pelaksanaan tanah dan pemberian gan ti kerugian, PP No. 4 /1 9 7 7 , LN 1977 -
5 , yang mengatur pemi-
lik a n tanah pertanian secara guntai (absentee) bagi para
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia - Kimpunan Peraturan-peraturan HukunT"TanahE.ia-nbatan, J'akar¥at 1$86, s n 1
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
2
pensiunan pegavai n eg eri, dan peraturan perundang—undangan lainnnya yang menyangkut nrisalah pertanahan adalah sebagai petunjuk pelaksanaan (ju klak) UUFA. Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang me nyangkut pertanahan pada prinsipnya nengatur struktur pemilikan/penguasaan dan d is tr ib u s i atas tanah. Undang-undang Fokok Agraria (UUFA) atau UU No. SI I9 6 0 , LN I960 - 101* tentang Peraturan Dasar Fokok-pokok Agraria adalah undang-undang produk nasional mempunyai tu juan pokok, yaitu : a . mewujudkan penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan sarana untuk tercapainya masyarakat a d il dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 19^5 ; b . mengadakan kesatuan hukum (u n ifjk a s i) dan kesederhanaan dalam hukuiri pertanahan ; c . memberikan kepastian hukum hak atas tanah.
p
Dengan berlandaskan pada pasal 33 ayat (3) UUD 19^5> menyatakan : "Bumi dan a i r , dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuacai oleh Negara dan dipergunakan un tuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” , maka dalam rangka mencapai tujuan terseb u t, Pemerintah RI (dalam hal i n i , D irekto r a t Jenderal Agraria - Departemen Dalam Negeri) berupaya antara la in telah melarang pemilikan tanah pertanian secara absentee (Sunda ; g u n ta i), yaitu pemilikan tanah pertanian
2 I b id . . h . 27
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
3
yang letaknya di lu a r daerah kecar.atan tempat tin g g a l pep ilik n y a , Tindakan pelanggaran tersebut berda 3 arkan ketentuon pasal 10 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahvva pem ilik tanah pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan se n d iri tanahnya secara a k t if sehingga dapat dicegah caracara yang cenderung pada tindak pemerasan. Asas "tanah pertanian wajib dikerjakan secara a k t if oleh perailikny 8 s e n d ir i" merupakon suatu asas yeng pada dewaaa i n i menjadi landaoan upaya perubahan-perubahan dalam stru ktu r pertanahan yang sedang dilaksanakan oleh negara-negara di seluruh dunia, utamanya di negara-negara yang eedang berkcmbang, y a itu di .Asia dan A frik a .^ Perubahan-perubahan struktur pertanahan tersebu t le b ih dikenal dengan i 3 t i l a h "Landreform" atau "A grarian reform " yang pelaksanaannya di Indonesia k in i sedang d i giatkan kembali dan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (R e p e lita ). Salah satu objek landreform adalah pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee (guntai) yang pada prakteknya cenderung dan mengarah pada sistem pemerasan (e c p lo ita tio n de l fHomme par l'Homme) dan J e la s bertentangan dengan kaidah-kaidah luhur Pancasila
3 ebagai id e o lo g i ITegara Republik Indonesia dan fa ls a fa h hidup bangsa In donesia.^
3 l b i d . , h. 33 -
34
4 Ib id .
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
4
Sejak pelaksanaan R epelita I I I
(1 9 7 9 /1 9 8 0 -1 9 8 4 /8 5 )
Pemerintah Republik Indonesia te la h mencanangkan program pembangunan bidang agraria yang dikenal dengan "c a tu r t e 3> t i b pertanahan". Program kerja tersebut mempunyai ruang Xingkup atau mempunyai jangkauan yang b e r s ifa t n asional dan re g io n a l. rtCatur t e r t ib pertanahan" yang merupakan sa saran pembangunan nasional bidang pertanahan tersebu t melip u ti i
1 # t e r t i b hukum pertanahan ; 2 . t e r t i b adm inistrasi pertanahan ; 3* t e r t i b penggunaan tanah ;
4.
t e r t i b pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.^ Dengan la t a r belakang permasalahan s e p e r ti tersebu t
di e t a s , maka dapat disusun rumusan sebagai berikut :
1 # apakah pengertian, maksud dan tujuan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee (guntai) dan dasar hukum sebagai landasan ? ; 2. apakah yang dimaksud "tanah pertanian untuk petani penggarap" dan "hak a ta s tanah mempunyai fungsi so s ia l" ? ; 3 . permasalahan pemilikan dan penguasaan tanah perta nian 36081*8 absentee dan cara-cara mengatasinya ; Hambatan-hambatan dan langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah menuju "Catur T ertib Pertanahan” .
5
D it.A g ra ria Prop.Daerah T k .I Jatim, Beberapa Peraturan Perundangan A graria, KORPRI Tk. I JATlS, Surabaya, T575, h. S
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
5
2. Pen.jelason Judul Judul sk rip si : PEKILIKAN DAK PENGUASAAK TATAH PERTAlilAN SECARA ABSENTEE DAK PBHHASALAHAmA "Pemilikan dan Penguasaan Tanah", maksudnya s e b idang tanah pertanian yang dihaki berdasarkan hak m ilik dan atau hak-hak lainnya. "Tanah** sebagaimana pengertian dalam p a sal 1 ayat (4) j o .
pasal 4 ayat (1) UUPA, yang b e r a r ti bagian permu-
kaon bumi yang dapat dihaki oleh seseorang. "Tanah Pertanian1* adalah tanah atau suatu lahan yang dapat ditanami tanaman pangan dan atau tanaman keras (kopi, tebu, karet,
d ll.)*
Tanah pertanian i n i merupakan
lahan basah atau kering yang berujud areal persawahen' atau perkebunan. "Permasalahannya, artinya segala se suatu yang t e la h dan atau raungkin akan t e r ja d i dan cara-cara mengatasinya. Jadi,
"Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian Se-
csxa Absentee** mengandung pengertian bahv/a tanah pertanian yang d im ilik i/d ik u a s a i oleh seseorang atau keluarga berdaearkan hak m ilik atau hak-hak atas ..tanah lainnya, dan ta nah tersebut t e r le t a k di lu ar batas daerah kecamatan ternpat t in g g a l pemiliknya.^
^Boedi Harsono, O p .cit. f h* 759
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
6
3* Alasan Pemilihan Judul Bertolak pada landasan pokok Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu pasal 33 ayat (3) UUB 19b$ yang b e rbunyi : "Bumi dan a i r , dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakrouran rakyat11, maka segala bentuk ta ta guna tanah harus "bertujuan yang mengarah pada k esejah teraan dan kemakmuran rakyat banyak, Oleh karena i t u , setia p pemilikan tanah, pendayagunaannya harus jauh dari maksud yang mengandung unsur-unsur pemerasan oleh golongan ekonomi kuat (the have) terhadap golongan ekonomi lemah atau petani penggarap (the have n o t ). Apalagi jik a yang menjadi korban adalah rakyat pedesaan yang notabene masih tergolong rakyat golongan ekonomi lemah. Sedang mereka yang merailiki tanah pertanian te r le ta k d i lu ar daerah kecamatan tempat tinggalnya. Terhadap tanah absentee pelaksanaan penggarapan atau teknis pengolahan dan pengelolaannya sama se k a li tidak e f f i s i e n . Dengan susah-payah petani-penggarap mengerjakan ta nah pertanian yang bukan miliknya se n d ir i. Petani-penggarap hanya semata-mata mengharap upah dengan sistem bagi h a s i l , sewa, atau sistem la in yang le b ih parah l a g i , Berhubung dengan i t u , pemilikan tanah pertanian s e cara absentee in i harus segera d iak h iri karena tidak sesu a i la g i dengan sistem ekonomi pertanian dan teknologi per tanian dalara alam pembangunan di Negara Pancasila i n i .
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
7
Di samping it u , pemilikan tanah pertanian secara absentee i n i pengelolaan pasca-panen terhadap h a s il yang telah d i capai p a sti tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Pemerin tah ( Departemen Pertanian ) . Oleh karena i t u , pemilihan judul sk rip si i n i saya anggap tepat se k a li untuk dibahas* *+. Tujuan Penulisan Penulisan sk rip si in i mempunyai tujuan sebagai b e rik u t : a . untuk raelengkapi persyaratan kurikulum pada program stud i sarjana atau program stud i stra ta satu (S i) d i Fakultas Hukum U niversitas Airlangga ; b* untuk studi mengenai beberapa faktor penyebab pemi likan tanah pertanian secara absentee, d i samping s e g i-s e g i p o s i t i f dan n e g a tif yang ditirabulkan ; c . untuk ik u t-s e r ta mencarikan jalan keluar sehingga fa k to r-fa k to r n e g a tif dapat dihapus dan fak tor po s i t i f dapat ditingkatkan. ?• Metodologi a . Pendekatan masalah Pembahasan dalam sk rip si i n i saya menggunakan pen dekatan yu rid is form al, artinya pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang i berlaku ; b . Sumber data
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
8
Data yang diperoleh dalam penyusunan sk rip si in i ia lah buku-buku l it e r a t u r , catatan-catatan kuliah, Surat Kabar, dan buku-buku la in yang erat kaitannya dengan judul sk rip si ; c . Pengurnpulan dan pengolahan data Buku-buku l it e r a t u r , dan la i n -la i n sumber data kepustakaan, dikumpulkan, d ip e la ja r i secara s is te m a tis . H asil telaah tersebut disusun dalam bentuk sk rip si in i ; d . A n a lis is data Dalam membahas dan memecahkan semua permasalahan penulisan in i saya meng£unakan metode d i s k r i p t i f a n a lis i s . Maksudnya, memberikan kejelasan terhadap fakta yang e a p iris serta mencoba dipecahkan. Selan jutnya, suraber data tersebut d ia n a lis is atau direka dan dijabarkan secara ilmiah sehingga diperoleh ha s i l yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
6 . Pertanggungjavaban Sistem atika Pendahuluan, saya letakkan pada BAB I karena dalam "Pendahuluan" i n i merupakan uraian yang b e r s ifa t menyeluruh (g lo b a l) yang mencakup semua masalah yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Di samping i t u , penjelasan ju d u l, alasan pemilihan ju d u l, dan juga m etodologi, diuraikan se cara sin gk at, te ta p i j e l a s . Dengan demikian, pembahasan dalam bab-bab berikutnya dapat berjalan lan car.
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
9
Pengertian Pemilikan dan Penguasaan Tanah P ertan iSecara Absentee, Maksud dan Tujuan, dan Dasar Hukum, saya letakkan pada BAB I I , karena dengan raengerti, memahami noksud dan tujuan, dan dasar hukunnya, maka akan memperznudah untuk mengikuti semua permasalahan dalam bab-bab berikutnya. Suatu p rin sip "Tanah Pertanian Untuk Petani Penggarap" don "Semua Hak Ata 3 Tanah Llempunyai Fung ai S o s ia l" dibahas dalam BAB I I I ,
dengan maksud agar difahami fung-
s i tanah yang aebenarnya menurut undang-undang, dan akhir nya disad ari bahv/a pemilikan dan penguasaan tanah p e r ta n iun secara absentee
(guntai) pada prinsipnya bertentangan
dengan londasan hukum pertanahan sebagaimana dinyatakan dalam p a sal 33 ayat
(3) UUD 1945*
Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian Secara Absen tee, Permasalahannya, dan Cara-cara Uengatasinya,
saya
letakkan pada BAB IV, karena dalam bab in i merupakan bab yang membahas p o k o k -in ti permasalahan. Oleh karena i t u , langkah-langkah p o s i t i f yang ditempuh oleh Pemerintah menuju Catur T e rtib Pertanahan perlu diketahui, Begitu pula dengan hambatan-hambatan dan cara-caru nengatasinya, pentin g untuk disampaikan. Penutup, saya letakkan pada BAB V, karena dalam bab i n i merupakan kesimpulan semua permasalahan. Dengan harapan kiranya dapat menjadi in -p u t (masukan) dalam pembangun an pertanahan di Indonesia,
saya ak h iri s k r ip si i n i dengan
saran-oeran.
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
BAB II pe
:. g l r ?
i a i : pelOl i k a u
d aii
p e i ;g u a s a a i i
TAIIAH PERTANIAir SECARA A B SEH TEE ,
I^K SU D DAIi TUJUAZT,
DASAR HUKUII
1 . Penge rtia n Dalam suatu laporan yang pernah disanpaikan oleh I.'enteri Kegara R iset Repablik Indonesia (v/nktu it u P rof. i Dr. Soemitro Djojohadikusuno) kepada Presiden Republik In donesia mengenai raasalah pertanahnn. Dolan laporan te r s e but a ije la sk a n bahv/a yang dimaksud dengan pemilikan dan penguasaan tanah adalah : Serangkaion golongan pem ilik tanah (te r d a fta r sebagai pem ilik yang secara de jure masih sebagai pem ilik ta nah) sudah kehilangan kekuasaon atas tanalmya dan atau atas h a s il tanah yang bersangkutan. Kekuaoaan i t u sudah ada pada golongan/orang la in yang secara de fa c to ekonomis menguasai tanah yang bersangkutan dan atau ha s i l tanah te rse b u t. Dalam keadaan demikian, tid a k j a rang t e r ja d i bahwa para pem ilik tanah ( a s l i ) ju s tr u menja d i penggarap/buruh atas tanah yang secara de jure mesih m iliknya s e n d ir i.7 Dalam pada i t u ,
berbagai peraturan perundang-ur.dang-
an tentang pertanahan pada pokoknya adalah mengatur te n tang struktur pemilikan dan penguasaan atas tanah, d istrib u o in y a .
Oleh karena i t u ,
serta
dalam UUPA pelaksanaannya
bersandar pada empat p rin sip dasar, y a itu : a. tanah pertanian adalah untuk petani penggarap ;
7
Laporan Llenteri ITegara R iset kepada Presiden RI, Masalah Pert anahan, Jakarta, 4 I.'aret 1978, h. 2
10
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
11
b. hak atas tanah diberiken kepada v/arga negarn Indo n e sia , walaupun orang atau badan hukum ening dcpat memperolehnyo m elalui prosedur dan peraturan khusuo ; c. tid ak dimungkinkannya pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee ownership)
;
d. petani yang lemah ekonor.Jnya mendapat perlincungan dari yang berekonomi kuat. " Dengan ungkapan la in bahwa UUPA adalah suatu upaya Pemerintah untuk menuju kesejahteraan masyarakat pada sekto r pertanahan. Upaya transform asi struktur pemilikan dan penguasaan tanah dan sister* d is tr ib u s i atas tanah merupa kan’ upaya yang dilakukan oleh semua negara di muka bumi n i,
utamanya di Asia dan A frik a . Sistem pengaturan pola
pemilikan dan penguasaan dan sistem d is tr ib u s i atas tanah in ila h yang kemudian dikenal dengan we but an Landreform 9 atau Agrarian reform* Di Indonesia bidang landroform merupakan salah sqtu tugas pokok dan t ungsi keongrariaan, sedang pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee
(absentee
ownership) meruapakan salah satu objek atau sasaran yang menjadi garapan landreform te rse b u t. Oleh karena i t u ,
un-
8V/iol1 nubroto, I.ienyambut 27 ‘Tahun UUPA, Sk.Jav.-a Pos. 23 September 1937, h . T F ~ 9 Xbid.
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
12
tuk mengetahui dan nengerti r.engenai perdlikan don penguasaan tanah pertanian secara absentee
(g u n ta i), haras me-
ngetahui dan mengerti pula masalah Landrefom* Landrefora, mengar.dung pengertian auatu perubahan inendasar atau perombakan atruktur pertanahan ya/ig disebabkan oleh kondisi dan oituaai tidak adanya keadilan s o s i a l dalan rnaayarakat agr9ris*
Kecenjangnn cosial-ekonor.ii an-
tara tuan-tuan tanah (landlords)
dengan golongan petani
k e c i l tanpa tanah te la h i^eninbulkan bangkitnya para peta ni k e c i l untuk r.enuntut keadilan dan ker.ierdekaan hidup untuk dapat n e n il ik i dan r/ienguasai hak atan tanah n i l i k sen* d iri. Oleh karena i t u ,
pemilikan dan penguasaan tanah
pertanian secara absentee, yaitu perdlikan dan penguasaan tanah pertanian yang t e r le t a k di lu a r batas daerah/w ilayah kecair.atan tempat tin g g a l pe:nilik tanah te r s e b u t, d i larang oleh llegara, karena mengandung unsu3>-unsur yang bertentangan dengan maksud dan tujuan UUPA, utarianya pa s a l 6, 7» dan pasal 10 ayat ( 1 ) ,
(2),
dan (3)*
2. Kaksud dan Tujuan C i t a - c i t a yang tercantum dalam asas "tanah perta nian harus dikerjakan atau diusahakan secara a k t i f oleh peniliknya s e n d i r i " , merupakan slogan yang dapat menjadi
10I b ld .
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
13
pendorong yang penting untuk dihayati dan d ir e a lisa sik a n dalam kehidupan bermasyarakat yang bercorak a g r a r is i n i . A.SS3
(1)
yang diraaksud se p e rti tercantum dalam pa3 a l 10 ayat UUPA yang berbunyi : "S e tia p orang dan badan hukum
yang mempunyai sesuatu hak a ta s tanah pertanian pada a sa snya fliwajibkan mengerjakan atau menguasahakannya sen d iri secara a k t if dengan mencegah cara-cara pemerasan". Larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee (guntai) adalah salah satu objek atau sa saran Landreform di Indonesia, maka makaud dan tujuan l a rangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee,
juga merupakan maksud dan tujuan landreform.
Oleh karena i t u , maksud dan tujuan te r se b u t, dapat dinyatakan,antara la i n sbb.
:
a. untuk mewujudkan secara nyata maksud yang dikandung oleh pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatskon bahv/a s wBumi dan a ir dan kekayoan alam yang terkandung di dalamnya diiruasai oleh negara dan dipergunakan untuk seb esar-b esar kemakmuran rak y a t" ; b, dengan tercapainya maksud pokok pasal 33 ayat
(3 )
UUD 1945 b e rh a sil ditrapkan deism kehidupan b ermasyarakat, maka sistem lib era lism e dan k a p i t a l i s me, dan praktek-praktek yang cenderung pada pemerasan seseorang terhadap orang la in
( e x p lo ita tio n
de l'homme par l f homme ) akan dapat dihapus ;
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
14
c. hapusnya sio ten pemilikan dan peniuasaan tanah per tanian secara absentee, b e ra rti akan menjadi kenyotaan bahwa "hak at a 3 tanah mempunyai fu n gsi s o s i a l " (p asa l 6 UUPA). Berhubung dengan fu n gsi s o c ia l atas tanah te rse b u t, maka peraanfaatan dan penggunaan t a nah harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang ekonominya lemah ( vide : pasal 15 UUPA ) . Demikianlah, pada prinsipnya berbagai perQturan perundang-undangan mengenai pertanahan adalah inengatur tentnng struktur penguaoaan dan pem ilikan,
serta cistern
d is t r ib u s i atac tanah. Oleh karena i t u , maksud dan tujuan semua tatanan atau aturan yang menyangkut masalah tanah, harus id e n tik dengan tu,juan pokok UUPA, y a itu : a. meletakkan dacar-dasar bagi penyusunan hukom agra r ia n a sio n a l, yang akan inerupakan a la t untuk nembav/akan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Eegara dan ralryat, terutama rakyat t a n i, dalam rangka menuju masyarakat a d il dan makmur ; b. meletakkan dasnr-d 8 sar untuk ir.engadakan kecntuan dsn kesederhanaan dalam hukum pertanahan ; c . meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepostian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rokyat se lu ruhnya. ^
"^Boedi Harsono, O o*cit. ,
Skripsi
h.
27
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
15
3 • Pasor Hukiur. P ossl 33 ayat (3) UUD 19 45 yang berbunyi : "Bumi dan s i r dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuaaai oleh Ilc-gora don diporgunakon untuk sebesor-besnr kemakr/.uron rakyat1'. B ertolak dori pasal 33 ayat
(3) UUD
1 9 4 5 te rse b u t, berbagai p e r a t u r a n perundang-undangan te n tang pertanahan pads pokoknya adalah mengatur ta ta -c tu ra n atau struktur penguasaan dan atau pemilikan tanah dnn s i s tem d is tr ib u s i atas
-tanah.
Suatu pernyataan yang mengotakon bahv/a segala hak atas tanah mempunyai fun gsi s o s ia l ( pasal 6 UUPA ) , merunakan suatu penjabnran makna dan art i yang dikandung o l e h p a s a l 33 ayat
(3) UUD 1945 t e r s e b u t .
Oleh karena i t u ,
untuk mencegah hak-hak perseorangon yang melempaui bates dapat d ite la a h le b ih jauh secara tegas ketentuan yang t e r cantum dalam pasal 7 UUPA yang berbunyi : "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melarnpaui batas tid ak diperkenankon".
12
Selanjutnya, pasal 10 ayat (1) UUPA menentukan bahv/a setiap orang yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian. pada asasnya vvajib mengerjakan sen d iri secure a k t i f . Apabila suatu tanah pertanian yang pengelolaannye
12
Sudargo Gautama, Tafsira.n Undang-undone Pokok .A graria* Alumni, Bandung, T981V li. 'TET2
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
16
dikerjakan oleh orang l a i n dengan sisteir. bagi h a s i ! atau dengan cara-caria l a i n yang cenderung pada tindak pemerasan, harus dicegah. Ketentuan dalam pasal 10 UTJPA i n i adalah suatu langkah pencegahan (preven tief)
lahirnya "tuan-
tuan tanah” yang bertempat tin g g a l di kota-kota be car yang hanya dengan r i le k 3 mengharapkan h a s i l tanahnya yang dikerjakan oleh orang l a i n yang berada di bawoh perintah "sang tuan tanah” . Asas yang t e r te r a dalam pasal 10 UUPA in i merupakan asas yang menjadi dasar pelaltsanaan Land13 reform di Republik Indonesia. Suatu aaas "tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan cecora e k t i f oleh peiniliknya s e n d ir i" perlu d iik u t i pula dengan ketentuan-ketentuan batas maksimun dan minimum luas tanah yang dapat dipur.yai oleh seseorang. Hal i n i te la h dinyatakan dalam pasal 17 ayat dan ayat (4) UUPA yang berbunyi sbb.
(1),
(2 ),(3 ),
:
(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 ir.aka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak t e r sebut dalam pasal 16 oleh suatu keluarga atau badan hukuzn ; (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal i n i dilakuknn dengan peraturan perundangan di dalam waktu singkat ; (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal i n i d iambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, un tuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Per aturan Pemerintah ;
13r b i d .,
Skripsi
h.
106
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
17
(4) Tercapainya batas r.:ini:..ur:; temiaksud dalam ayat (1) pasal i n i , yang skan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-nngsur* Berda3arkan pada ureian se p e rti tersebut di a tos, bahwa dasar hukum larangan per.iZ.ikan dan penguasaan ta nah pertanian secara absentee pat d ir in c i sbb.
( absentee ownership ) da
:
1. UuD 19 45 pasal 33 ayat (3)
;
2. TAP I.1PR Ko. II/r.:PR/1983 tentang G a r is -g a r is Besar Haluan Uegara (G3KI:) jo ,
Keppres. RI Uo. 2 1 /1984
tentang REPELI?A.IV ; 3 . UU l:o. 5 /1 9 ^ 0 (LIT I960 -
104) tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok A graria, berikut Penjelooannya ; 4. UU i:o. 5 6/P rp /1960 (LIT i 960 -
174) tentang Pene-
tapan Luas Tanah Pertanian, berikut Penjeliisannya ; UU lTo,56/Prp/19 60 adalah sebagai petunjuk pelaksa naan (juklak) pasal 17 UUPA ; 5 . PP i:o.
224/1961 (LH 1961 -
280) tent eng le la k s a -
nn&n Peir.bagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, berikut Penjelasannya ; 6* PP i-o 4 1 /1 9 64 (LK 1 9 6 4 dan Tarr.bahan PP To, nya (TLII 2702) 7# PP IJo, 4/1977
112) tentang Perubchan
224/1964* berikut Pen^'elasan-
; (LN 1977 -
5) tentang Pemilikan Ta
nah Pertanian Secara Guntai (Absentee) begi para pensiunan pegawai n e g e ri, berikut Penjelasannya (TLl'I 309 4) ;
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
16
8. Peroturan L'.enteri Da lor.: !.c re r i To. 15/197 4- tentanc Pedoman Tindak Lanjut Pclaksana^n Landreforr:, utamanya pasal 3 Bob I I I -
Pedorr.an Penyele
ian
Tanah Secara Guntai (Absentee), dan paaal 5 ayat (1 ),
(2) ,
(3 ),
dan (4) Bab V - Pedonon Pejr.bayaran
Ganti Rugi Ataa Tanah Kelebihan dan Guntai (Absentee)*
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
BAB I I I TANAH UNTUK PETANI PENGGARAP DAN HAK ATAS TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL 1 • Tanah Untuk Petani Penggarap Suatu slogan yang berbunyi : "Tanah untuk petani penggarap" bermula la h ir dari suatu in te rp re ta si pel^ksanaan pasal 10 ayat (1 ) UUPA, yang menyatakan bahva pemilik hak atas tanah pertanian pada asasnya divajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara a k t if dengan mencegah cara-cara pemerasan. Dengan kata la i n , bahwa orang yang mempunyai tanah harus mengerjakan sen d iri tanahnya, namun bukan b e r a r ti orang yang tidak mempunyai tanah tidak boleh mengerjakan atau mengusahakan tanah m ilik orang la i n . Pe ngertian "harus mengerjakan se n d ir i, bukan b e ra rti sebagai pemilik tanah harus mencangkul atau menjalankan traktor sen d iri tanpa bantuan orang l a i n . Seseorang boleh menger jakan tanah m ilik orang la i n , jik a memang dibutuhkan. Eeg itu pula pemilik tanah boleh menggunakan tenaga orang l a in untuk mengerjakan atau mengusahakan tanah m iliknya, namun harus dicegah penggunaan cara-cara yang mengandung unsur-unsur pemerasan. 1V Dalam hal i n i , yang penting pemilik tanah harus ikut a k t if dalam rangka kegiatan produksi tanah pertanian. Jad i,
1UE ffen d i Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia. Raj a v a il, Jakarta, 1986, h/122*? 19
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
20
tidak senata-mata diserahkan *100% (seratus prosen) kepada petani penggarap, sedang s i peniJik tanah dengan santai menunggu pembagian h a s il sesuai dengan p erjan jian . Apabila petani penggarap tidak dapat memenuhi sesuai dengan perjan jia n disebabkan oleh h a l-h a l di luar kemampuannya, m isa lnya gangguan hama atau bencana alara lainnya (b a n jir , d l l . ) , maka biasanya pemilik tanah tidak dapat menerima ala san -ala sa alasan yang disampaikan oleh petani penggarap. Kasus-kasus se p e rti tersebu t di a ta s, sesungguhnya dapat te r ja d i dan menimbulkan surnber sengketa antara pemi l i k tanah (the have) dengan petani penggarap (the have n o t ). Hal in i b e ra rti dalam pendayagunaan tanah tidak menperhatikan kepentir.gan golongan ekonomi lemah. Dengan demikian b ertentangan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 19^5 yang menjadi p rin sip dasar hukum agraria n a sio n a l. Contoh kasus sep erti tersebut di atas itu la h yang unsur-unsur pemerasan atau "e x p lo ita tio n de l 1Homme par 1*Homme" yang dilarang oleh Negara. Sebagai petunjuk pelaksannan pasal 10 ayat (1) UUPA, kemudian dalam waktu yang r e l a t i f sin gk at, tepatnya pada tanggal 29 Desember i 960 telah disahkan UU No. 1/ 1 9 6 1 ( LN 1961 - 3) yang telah menetapkan Peraturan Pemerintah Fengganti Undang-undang Nomor ?6 Tahun I9 6 0 , menjadi UU IJo* 5 6 / Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah P e r ta n ia n .^
15 Ib id .
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
21
Suatu prinsip bahwa "tanah untuk petani penggarap" dapat d ire a lisa sik a n atau diwu'udkan dalam kehidupan masyarakat tani k i t a , maka perlu diadakan ketentuan-ketent.uan yang sdfatnya mendorong bagi para petani agar dapat hidup secara layak dengan tanah pertanian yang d im ilik in ya. Di samping i t u , r e d is tr ib u si tanah pertanian sebagai ketentuan h a s il landreform harus secara a d il diberikan atau dibagikan kepada para petani yang benar-benar berhak menerima. B eg itu pula terhadap ketentuan batas pemilikan tanah pertanian harus diperhatikan oleh para petani pemilik tanah dan s e kaligus sebagai petani penggarap. 2* Hak Atas Tanah Mempunyai Funrsi S o sia l Sebagaimana dinyatakan oleh pasal 6 UUPA, bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi s o s i a l " . Hal in i mengandung pengertian dan konsekuensi bahwa semua hak atas tanah bukan merupakan hak mutlak untuk kepentingan pribadi semata-mata, melainkan semua hak atas tanah harus dimanfaatkon untuk kesejahteraan dan kebahagiaan serta kepenting an masyarakat dan Negara. Dengan kata l a i n , bahwa semua hak atas tanah tidak b e r s ifa t mutlak sep e rti balnya dengan 1fs eigendom pada zaman penjajahan. Eigendom, sep erti diatur dalam pasal 570 KUH Perdata atau Burgerli^k Wetboek (BW) adalah hak kebendaan yang
^(artasapoetra G ., e t a l . , Hukum Tanah - Jaminan UTJPA Baffi Keberhasilan Pendayapunaan Tanah. Bina Aksara.
3a^arti, T98FTTi. 52
Skripsi
---------
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
22
b e r s ifa t rautlak. Dengan hak eigenriom, pemilik dengan bebas mendayagunakan tanah atau tidak mendayagunakan sama s e k a li. Hal denikian sangat bergantung pada kohendak pemilik tanah (pemegang hak). Pada eigendom, kepentingan individu lebih menonjol daripada kepentingan masyarakat. Dengan kata la in , hak atas tanah leb ih kuat daripada kevajiban atas tanah d i17 maksud. f
Setelah Indonesia lepas dari cengkeraman penjajah, utamanya dengan diberlakukannya UU K o.5/1960 (LKT I960 - 10^-) tentang Peratur&n Dasar Pokok-pokok A graria, maka hak eigendom dan atau hak-hak kebendaan lainnya yang mengatur tanah yang tercontum dalam KUH Perdata dihopus
atau dinyatakan
tidak berlaku. Dengan demikian, suatu pernyataan bahwa "S e mua hak atas tcnah mempunyai fungsi s o s ia l" harus diwujudkan secara seimbang, se ra si dan s e la r a s , antara kepentingan individu (pem ilik, penguasa, penyeva) dengan kepentingan masyarakat dan Negara. M isalnya, seorang pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan bahwa tanahnya didayagunakan atau tidak didayagunakan, tanpa raemperhatikan kepentingan orang la in atau masyarakat sekitarn ya. Dengan kata la i n , percegang hak atas tanah dalam mendayagunakan tanahnya hanya untuk kepentingan pribadinya, tanpa menghiraukan kepentingan ma syarakat dan N*gara. Menurut pasal 6 UUPA, tidak b e ra rti bahwa kepenting-
17Ib id .
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
23
perseorangan dianggap tidak renting atau tidak diakui, namun sebaliknya, UUPA sangat ir.e: j;erhatikan hak.prihadi atau kepentingan perseorangan.
18
Sehubungan dengan fungsi s o s i a l hak atas tanah, maka setiap jengkal tanah harus dijaga dan dipelihara sebaikby.iknya agar tetap dalam keadaan subur dan tidak rus'.ik (Java : b e r o ), Jadi, kevajiban meraeljhara tanah tidak hanya dibebankan kepada peniliknya atau pemegang hak atas t^nah yang bersangkutan, melainkan menjadi beban kewajiban bagi setia p indivldu, badan hukum atau in stan si yang meu]unyai bubungan hukum dengan tanah tersebut (vide : pasal 15 UUPA), Dalam hal i n i , Boedi Harsono, Guru Besar Hukum Agraria Univ e r s ita s T risa k ti Jakarta, mengatakan bahwa
u-
snha-usaha dalam bidang agraria dlla ra n p (garis bawah saya), apabila mengandung unsur-unsur pemerdsan".1^ Di samping i t u , sudah menjadi ketentuan bahwa penguasaan atas kehjdupan dan pekerjaan orang la in secara melampaui batas adalnh dilarang ( pasal 11 ayat (1) UUPA ) . Eegitu pula dalam pasal 10 ayat (1) UUPA, mencegah segala macam praktek yang berbau £>emerasan* Dalajn pada i t u , dinyatakan pula bahwa “ peraberjan hak p?.kai tidak boleh d is e r ta i dengan syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur petnerasan" ( vide : pasal ^1 ayat (3) UUPA )•
1®Boedi Harsono, l o c . c i t . « h. 31-32 19I b i d . , h. 56
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
24
Begitu pula dapat ditelaah ketentuan-ketentuan yang rcenegaskan bahwa perjan jian sewa tanah tidak boleh d ise r ta i dengan sya ra t-sy a ra t yang mengandung unsur-unsur pemerasan ( vide : pasal Uh ayat (3) UUPA ) . Menurut Boedi Karsono, yang dimaksud dengan peirerasan, mengandung dua pengertian, y a itu : a . pemerasan oleh pemilik (pemegang hak atas tanah) kepada penyewa (petani penggarap), sehingga fur.gsi s o s ia l atas tanah hilang sama sek a li ( e x p lo ita tio n des 1 *Homme par l 1Homme ) ; b . pemerasan terhadap tanah it u sendiri dengan cara mendayagunakan tanah secara terus-menerus tanpa pemeliharaan yang seimbang.
20
Oleh karena i t u , dalam pasal 53 UUPA telah diny^takan secara je la s bahwa hak gadai, bagi h a s i l, hak menwijpang, dan hak sewa tanah pertanian, dalam waktu singkat akan d i usahakan untuk dihapus karena s i f a t - s i f a t hak tersebut b ertentangan dengan Undang-undang A grsrja Nasional (UUPA), o leh karena mengandung unsur-unsur pemerasan. Segala sesuatu yang telah dinyatakan dalam pasal 53 UUPA tersebut sampai dengan saat in i belum juga d ir e a lis a sikan, kendatipun u sia UUPA itu sen diri k in i sudah i:ie;:capai masa dua puluh tujuh tahun le b ih , suatu u sia yang su dah cukup dewasa.
20
Skripsi
Kertasapoetra G ., e t a l . , C p .c lt . .
b. 56
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
BAB IV PEI'ILIKAN DAN PEEGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE, PERliASALAHAKlTYA DAN CARA-CARA MENGATASINYA 1. Penilikan/ Penguasaan Tanah Pertani an Secara Absentee Bertolak dari prinsip "Tanah pertanian harus dikei> jakan secara a k t if oleh pem iliknya", maka pemilikan don penguasaan tanah pertanian secara absentee
(guntai) pada
dasarnya mengandung unsui^unsur yang bertentangan dengan asas 6tau prinsip seperti tersebut di atas.
Prinsip "tanah
pertanian harus dikerjakan secara a k t if oleh pemiliknya" dirnuat dalam pasal 10 ayat
(1) ITUPA yang berbunyi : " 5 e -
tia p orang dan badan hukum yang meinpunyai sesuatu hak ata3 tanah pertanian pada asasnya (g a r is bawah dari saya)
diwa-
jibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara ak t i f dengan mencegah cara-cara pemerasan” . Pernyataan t e r sebut, menunjukkan ada perkecualian atau dispensasi dalam pelaksanaannya.
Oleh karena i t u , masih memerlukan peratur-
an perundang-undungan sebagai petunjuk pelaksanaan (ju k la k ). Hal i n i ditegaskan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat (2) pasal 10 UUPA yang menyatakan bahwa "pelaksanaan ketentuan ayat (1) p asal i n i akan diatur le b ih la n ju t dengan p eraturan perundang-undangan". 21
21
Sudargo Gautama, O p .c it .> h* 106 25
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
26
Oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak, maka daInr.i jangka waktu tig a bulan kemudian, tepatnya pada tanggnl 29 Deseraber 1960, Peraturan Pemerintah Pengganti Und&ng-undang Nomor 56 Tahun 1960,
disahkan menjadi UU i:o.
56/Prp/1'3fiO (LLJ 1960 » 174) ten tin g Penetapan Luas Tanah Pertanian. UU I.'o, 5 6 /P rp /1 96 0 i n i merupakan tindak lon ju t pelaksanaan pasal 17 ayat ( 1 ) , bunyi sbb.
( 2 ) ,( 3 ) ,
dan (4) yang b er-
:
(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 , mnka un tuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatu r lu a s maksimum dan atau minimum ta nah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak te r s e but dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau bodan hukum ; (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal in i dilakukan dengan peraturan perundnngan di dalam waktu yang singkat ; (3) Tanah-tanoh yang merupakan kelebihan d sr i batas maksimum termaksud dala:r. nyat (2) pasal in i diambil oleh Pemerintah dengan gan ti kerugian, untuk sela n jutnye dibagikan kepada rskyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerin tah ; (4) Tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal i n i , yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsu3>angsur. Selanjutnya,
dalam jangka waktu setu tahun kemudi-
an, tepatnya pada tanggal 19 September 1961, ngan PP Ko. 224/1961
(LN 1961 -
disu su l de
280) tentang Pelaksonoan
Pembagian Tanah den Pemberian Ganti Kerugian, y a itu satu tshun se te la h UU No. 5 /1 9 6 0 (LN 1960 -
104) tentang Per
aturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) disahkan.
2% oedi Harsono,Loc. c i t . , h. 10
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
27
Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian oleh orang atou keluarga yang bertempat tin g g a l di luar daerah kecanatan tempat le tak tanah, maka tanah pertanian terse but edalah tanah absentee (guntai)*
Pemilikan dan penguasaan
tanah pertanian secara absentee adalah dilarang oleh Ne gara* Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara ab sentee pada hakekatnya bertentangan dengan kandungan maksud pasal 10 ayat (1) UUPA j o . pasal 3 PP No* 224/1961 don pasal I PP IJo. 4 1 / 1 9 6 4 (tambahan pasal 3a 1 .1 .
3e). ^
Perkecualian (dispensnni)
Bagi pemilik tanah absentee yang bertempat tin g g a l sebagai penduduk desa di daereh yang berbatasan dengan daerah kecamatan tempat le ta k tanah yang bersangkutan, d i hnruskan ada surat keterangan pejabat setempat selaku pan i t i a Landreform daerah tingkat I I ,
yang menyatakan bahwa
pemilik tanah pertanian absentee terseb u t,
dijamin nosih
dapat mengerjaken atau mengusahakan tanaliaya secara berh a s i l guna dan berdaya guna. Bagi mereka yang menjalankon tugas negara, yoitu Qebagai anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan atau Pegav/oi ITegeri S i p i l kecuulian (dispensasi)
(PKS), diberiknn per-
dalam hal pemilikan dan penguasaan
2\'Xfendi Perangin, Op. c i t . , h. 133
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
28
tonch pertanian secara absentee. Begitu pula terhoc’ ap rr.ereka yang menunnikan kewajibon agama, atau yang mer.ipunyai alnsan-alasan khu3us yang dibenarkan oleh L'.enteri Agraria 25 (buca : Kenteri Dalam K egeri). Bagi pegav/ai negeri s i p i l
CPUS) dan atau A3 HI atau
yang dipersamakan dengan mereka ynng sedang menjalankan tugss negara, perkecualian atau dispensasi te rse b u t, t e r botn pada pemiliken dan penguasGnn tanah pertanian absen tee seluas 2/5
(dua perlima) dt-ri luas maksimum yang di
tent ukan untuk daerah yang bersangkutan. Di daeroh yang padat,' misalnya, bata3 tersebut adalah 2/5 X 5 hektar = 2 hektar. Perkecualian tersebut termasuk pula pemilikan/ penguasaan tanah absentee oleh i s t e r i dan anak yang rnasih 2< menjadi tanggungannya ( vide : pasal 3 PP Eo. 2 2 4 /1 9 6 1 ). Selanjutnya, bagi pensiunan pegawai negeri s i p i l (PUS) dan atau purnav/irawan A3RI, atau yang dipersnr.aknn dengan mereka, harus memenuhi ketentuan se p e rti torsebut di a ta s ,
di dalam jangka waktu satu tahun terhitung mulai
mengakhiri masa tugasnya, atau menjalani mesa persiapan pensiun (L1PP). Batas waktu i n i dapat diperpanjang dengan dasar atau alasan-ala3an yang dapat dibenarkan oleh Ken27 t e r i Agraria (baca : Kenteri Dalam N egeri).
25 Ib id .
Skripsi
26 Ibid .
,
h. 135
2 7 Ibid .
,
h. 136
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
29
Untuk menghindari suatu pelanggaran hukum, p e r a lih an hak a ta s tanah, m isalnya, penghibahan yang mengakibatkan s i penerima hak memiliki tonah secara absentee adalah dilarang (vide : pasal 3d PP Ko. 4 1 / 1 9 6 4 ) .
Kendatipun de-
mikian, bagi pegawai negeri tid ak dilarang memperoleh h i bah atau warisan, dan atau memiliki dan menguasai tanah pertanian secara absentee yang dikerjakan oleh orang la in untuk dikerjakan atau diusahakan dengan p e r ja n jia n sewa, bagi h a s i l , d l l .
Semua it u dilakukan guna persiapan hari
tua (masa p e n s iu n ).^ Pemberian hibah berupa tanah pertanian secara ab sentee kepada pegawai negeri se p e rti tersebu t di a ta s, hanya berbatas sampai dengan akhir tahun 1983* Jadi,
se-
karang sudah tid ak d iisin k an (vide : SK Menteri Pertanian - !.:enteri Agraria IJo* Sk 3 5 /K a /1 9 6 2 , diktum ke -
5 ).
Larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee se p e rti tercantum dalam p a sal 3 PP Ho. 224/ 1961
(LN 1961 -
280) j o . PP Ko. 4 1 /1 9 6 4 (LII 1 9 6 4 - 1 1 2 )
untuk pegawai n eg eri, juga diperlnkukan untuk pensiunan pegawai negeri dan janda pegawai n e g e ri, janda pensiunan pegawai negeri selama tid a k menikah la g i dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai n eg eri. Kal i n i dengan j e l a s dalam p a sal 2 ayat (1) PP Ko. 4/1977
28 I b id
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
30
(LK 1977 - 5) tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri, yang berbunyi sbb.
:
Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah i n i , pengecualian dari ketentuan-ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai (ab sentee) yang berlaku bagi para pegawai negeri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Pei-oturan Pemerintah Komor 224 Tahun 1961 (Lembaran Ilegara Tahun 19 61 Komor 280) j o . Peraturan Pemerintah Komor 41 Tahun 1964 (Lembaran Kegara Tahun 1964 Komor 112) sampai bates 2 /5 (due perlima) dari mak simian pemilikan tanah untuk daerah tingkat I I yang beroangkutan, diperlakukan ju« ga bagi : a. pensiunan pegawai negeri ; dan b. janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah l a g i dengan seorang buken pegawai negeri atau pensiunan pegav.-ai nege r i . 29 Dengan PP No, 4 /1 9 7 7 , maka bagi pegawai negeri yang sudah mema3uki masa pensiun masih dapat memiliki t a tonah absentee. Begitu pula bagi pegawai negeri yong su dah meninggal dunia, maka tanah pertanian bekas miliknya dapat diwariskan kepada ahliwarisnya yang bukan pegawai n egeri, kendatipun tanah pertanian (tanah w a risa n )terse but d i w a r i 3 i n y a
3ecara
absentee, namun dalam baton waktu
satu tahun haru3 berakhir* Artinya, hak atas taneh absen tee yang dimaksud harus dipindahkan kepnda orang l a i n , atau dia sen diri ( a h li waris) pindah tempat t in g g a l sebagai penduduk daerah kecamatan tempat le ta k tenah yang diwariskan ( pasal 2 ayat (4) PP Ko. 4/1977 )•
29
Skripsi
Boedi Harsono,
O p .c it
, h. 786
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
31
Llenurut pasal 3 PP Wo. 224/1961
j o . PP Ho. 4 1 /1 9 64
pasal 3g - 3 e , pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee oleh pegawai n egeri d ilara n g , atau pemi lik an tanah pertanian secara absentee oleh pegawai negeri diperbolehkan, apabila pegav/ai negeri yang bersangkutan pindah ke daerah kecamatan la in tempat le ta k tanah. Sedang dalam PP Ko. 4/1977
( LK 1977 -
5 ) pasal 6 menyata-
kan bahwa seorang pegav/ai negeri dalam waktu dua tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah perta nian secara absentee, te t a p i hanya berbatas selu as 2/5 (dua perlima) batas maksimum di daerah tin gk at IX yang 30 bersangkutan. 1 .2 .
Tuges dan kewajiban pem ilik tanah absentee
Seorang atau keluarga sebagai pem ilik hak atas ta nah pertanian, kemudian oleh karena sesuatu.sebab meninggalkan tempat tin g g a l di daerah kecamatan dan sekaligus meninggalkan areal tanah pertanian yang dim ilik inya untuk pindah ke daerah kecamatan la in yang berjauhan.
Orang
atau keluarga tersebu t adalah pem ilik tanah pertanian se cara absentee. Apakah yang wajib dilakukan oleh seorang pem ilik tanah pertanian yang meninggalkan daerah kecamatan tempat le ta k tanahnya, sehingga ia menjadi pem ilik absentee ? Terhadap pemilikan dan penguasaan tanah pertanian
30I W d .
Skripsi
, h. 788
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
32
s e p e r ti tersebu t di a ta s, dibebani tugas dan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Apabila yang bersangkutan te la h meninggalkan tem pat kediamannya pindah ke daerah kecamatan la i n yang b erjauhan selaina dua tahun b e rtu ru t-tu ru t, maka berkewajiban untuk melapor kepada pejabat setempat yang berwenang (kepala desa/kepala kelurahan). Dalam jangka waktu selama satu tahun (p alin g lambat) harus sudah memindahkan hak mil i k atas tanah yang b ersta tu s absentee kepada orang atau keluarga la i n penduduk desa tempat le ta k tanah te rseb u t. Kewajiban hukum yang demikian te la h ditetapkan oleh ketentuan pasal 3a ayat (1) dan (2) PP Ko. 4 1 /1 9 6 4 (LN 1964 -
112) yang berbunyi sbb.
:
(1) Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecainatan tempat le ta k tanah i t u selama 2 (dua) tahun b e rtu ru t-tu ru t, sedang ia melaporkan kepada p e ja bat setempat yang berwenang, maka da^am waktu 1 (satu) tahun terh itu n g se&ak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun tersebu t di a ta s , ia d iw a jib kan untu memindahkan hak m ilik atas tanahnya ke pada orang la i n yang bertempat tin g g a l di kecamat an le ta k tanah i t u ; (2) Jika pem ilik tanah yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal i n i berpindah tempat atau meninggalkan tem pat kediamannya keluar kecamatan tempat le ta k ta nah i t u , sedang ia tid ak melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 2 (dua) tahun terh itu n g sejak ia meinggalkan tempat kedi amannya i t u diwajibkan untuk memindahkan hak m ilik a ta s tanahnya kepada orang la i n yang bertempat tin g ga l di kecamatan le ta k tanah itu .3T
31 Ib id .
Skripsi
, h. 781
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
33
Dalam pada it u , pemilikan/penguasaan tanah perta nian secara absentee yang diperoleh deri warisan, maka dalam jangko waktu sotu tahun setela h pewaris meninggal dunia hak atas tanah yang b esta rtu s absentee tersebu t ha rus dipindahkan kepada orang la in yang bertempat tin g g a l di daerah kecamatan tempat le ta k tanah. Ketentuan in i se p e r ti dinyatakan dalara pasal 3c ayat (1) PP No. 4 1 /1964 yang berbunyi ebb.
:
Jika seseorang memiliki tanah pertanian di lu a r keca matan di mana ia bertempat tin g g a l, yang diperolehnya dari warisan, maka dalam waktu 1 (satu) tahun t e r h i tung sejak s i pewaris meninggal diwajibkan untuk memindahkannya kepada orang la i n yang bertempat tin g g a l di kecamatan di mana tanah it u te r le ta k atau pindah ke kecamatan le ta k tanah i t u . 32 3 .2 .
Sanksi Apabila kewajiban se p e rti tercantum dalam pasal
3c ayat (1) PP No. 4 1 /1 9 64 tid ak dipenuhi, atau dengan kata l a i n ,
dalam ketentuan tersebu t t e r ja d i pelanggaran,
maka tanah yang b ersta tu s absentee dimaksud akan diam bila li h oleh Pemerintah dan selanjutnya d ire d istrib u sik a n kepada yang berhak dalam rangka pelaksanaan landreform. Kemudian, bekas pem ilik atas tanah absentee diberikan ga n ti kerugian berupa uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuP"* Dalam hal i n i , PP No. 224/1961
3 2 I b id .' 3 3 ih id .
Skripsi
(LN 1961 -
280)
. f h> 76?
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
34
tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, pasal 3 ayat (5) dan (6) berbunyi abb,
:
(5) Jika kewajiban tersebut pgda ayat (1) dan (3) pasal in i tidak dipenuhi, maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian d ib sgi-bagik an menurut ketentuan peraturan in i ; ( 6) Kepada bekas pem ilik tanah yang dimaksudkan dalam ayat (5) pasal i n i d ib e ri gan ti kerugian menurut ketentuan peraturan i n i . (v id e (1 -
: Bab I I pasal 6 ayat (1 -
4) dan pasal 7 ayat
6 ) PP No. 2 2 4 /1 9 6 1 ).
Mengenai ketentuan sanksi pidana, juga d iatu r oleh PP No. 224/1961
(LN 1961 -
dan (3) yang berbunyi sbb.
2 8 0 ), pasal 19 ayat ( 1 ) ,
(2 ),
:
(1) Pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja menghalang-halangi pengambilan tanah oleh Pemerin tah dan pembaglannya sebagai yang dimaksudkan da lam pasal 2 ayat ( 2 ) , dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 ( t ig a ) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1 0 .0 0 0 ,0 0 , sedang tanahnya diam bil oleh Pemerintah tanpa pemberian gan ti kerugian ; (2) Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi terlaksananya peraturan Pemerintah in i dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 ( t ig a ) bulan dan atau sebanyak-banyaknya Rp 1 0 *0 0 0 ,0 0 ; (3) Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan ( 2 ) pasal i n i adalah pelanggaran. 3 4
3 4 ib ia
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
35
2. Ianf?koh-Iongkah Yan# Ditempuh Pemerintah r.enu.ju Catur T ertib Pertanahan Langkah-langkah yang diterr.puh Pemerintah dalam b i aang pertanahan, tidak dapat lepas dari lendasan k eb ija k canaan pertanahan yang te la h dieanangkan dalam G a r is -g a r is Be car Haluan liegara (GBHII) • Khususnyo, yang menyangkut hukun pertanahan yang m elipu ti pemilikan dan penguasaan, dan juga mengenai peralihan atau m utasi-m utasi hak a ta s tanah. Landasan kebijaksanaan pertanahan dimaksud, m e lip ut i
: a. Landasan hukum agraria n asional ; b. Landasan operasional ; 3S c . Program catu r t e r t ib pertanahan,' J
2*1. Landasonhukum agraria nasional Landasan hukum agraria n asional adalah UUD 19 45, pasal 33 ayat (3) yang berbanyi : "3umi, a ir dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran ra k y a t". Atas landasan id e a l i n i sesuai dengan fa ls a fo h Pancasila bangca Indonesia inemondang tanah 3ebagai karunia Tuhan Yang I/,aha esa. Salah satu landasan penting di dalam UU K0 . 5 / 1 9 6 O (LN 1960 -
I04)ten ta n g Peraturan Dasar Pokok-pokok A graria,
•^Departemen Penerangan RI, R ep elita IV ( 1 9 8 4 /1 9 8 5 1 9 8 8 /1 9 8 9 ) , Jakarta, h. 405-421
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
36
atau. disingkat UUPA, yang merupakan penjabaran dan p elaksanaon Pancasila adalah asas na 3 ionelism e bidang hukum p ertanahan, y a itu p a sal 1 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi sebagai berikut : (1) Seluruh vvilayah Indonesia adalah kesatuan tanah a ir dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersstu sebagai bangsa Indonesia ; (2) Seluruh bumi, a ir dan ruang angkasa, termasuk keka-* yaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, a i r dan ruang angkasa bangsa Indo n esia dan merupakan kekayaan alam n a sio n a l.36 Selanjutnya, mengingat pentingnya kedudukan tanah ce p e rti tersebut di a ta s,
sudah sepantasnya apabila pengu-
osaan a ta s bumi, a i r , termasuk kekayaan alam yang terkan dung di dalamnya berada pada Negara sebagai suatu organis a s i kekuasaan te r tin g g i*
Neg^ralah yang dapat menjamin
terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat* Dalam p a sal 2 ayat (1) UUPA d ijela sk a n bahv/a : rtAtas ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan h a l-h a l sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 , bumi, a i r dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara sebagai o r g a n ise s! kekuasaan seluruh rakyat"* Pengertian dikuasai di s in i bukan b era rti d im ilik i sebagaimana "dom einverklaring" pada zaman p en jajahan dulu, namun penguasaan oleh negara d ib a ta si oleh undang-undang y a itu untuk sebe sar-be s£r kemakmuran rakyat.*^
36mj K o.5 /1 9 6 0 (LN 1960 jelasan nya.
1 0 4 ) berikut Memori Pen-
37 Ib id .
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
37
2 .2 . Landanan operasional Landasan operasional pada prinsipnya te lo h diatur di dalam UUPA i t u 3endiri sebagai pelaksanaan pasol 33 ayat (3) UUD 1945* La^dasan operasional dalam pembangunan bidang pertanahan m eliputi :
n. bidang t a t a guna tanah ; b. bidang landreform ; c. bidang pengurusan hak-hek tanah ; 38 d. bidang pej^daftaran tanah. Oleh korona dalam pembahasan in i difokuckan pada pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee, moka menurut ketentuan PP Uo* 224/1961
(LI-3 1961 -
280)
pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee odalah salah satu sasaran atau yang menjadi objek landre form di Indonesia yang diloksanakan berdasarkan pada TAP UPR Ko. IV/MPE/1978 tentang GBHli j o . UU Ko. 5 /1 9 6 0 (LIT 1960 -
104) pasal 6, 7 ,
dan 10 sebagaimana yang t e la h d i -
terangkan di muka.^9 2-3* Catur t e r t i b pertanahan Sejak Repelita I I I (1 97 9/19 80 -
1983/1984)
te la h
ditetapkan kebijaksanaan pokok bidang pertanahan yang d i sebut Cotur T ertib Pertanahan, dan sekaligU3 sebagai sasaran untuk raengadakan penataan kembali penggunaan, pemi-
^®0epartemen Penerangon RI, Op- c i t . . h.
415
39,‘bid.
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
38
lik a n don penguasaan tanah sebagai pelakoanaan TAP I.IPR I.:o* IV/MPR/1978, serta program-program khusus bidang agra ria ,
ontara la in untuk menunjang upaya peningkaten kemam-
puan dan poten3i p e ta n i-p e ta n i ekonomi lemah atau petani penggarap (petani tidak bertanah). Adapun cetur t e r t i b pertanahan m elipu ti : a. t e r t i b hukum pertanahan ; b. t e r t i b adininistrasi pertanahan ; c . t e r t i b penggunaan tanah ; dan d. t e r t i b pemeliharaan tanah dan lingkungan h id u p .^ 2 .3 * 1 . T ertib hukum pertanahan T e rtib hukum pertanahan airasakan masih belum b erja la n sebagaimana yang diharapkan. Masih ditemui pem ilik an dan penguasaan tanah secara melanggar hukum. Dengan kata la in ,
bahwa pemilikan/penguasa&n dan penggunaan ta
nah tidak sesuai dengan UU Ho.5 /1 9 6 0 (LII 1960 -
1 0 4 ), b er-
ikut semua peraturan pelaksanaannya. Oleh karena i t u ,
se
mua usaha dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah terhadap tu g a s-tu g a s keagrariaan harus diimbangi dengan ko-lengkapan snrona hukum pertanahan. 2 .3 * 2 . T ertib adm in istrasi pertanahan Pelayanan yang menyangkut pertanahan dirasakan ma sih b e r b e l i t -b e l i t dan biaya sangat mahal. Dalam prosedur penyelesaian permohonan hak atas tanAh sampai dengan pe-
4 ° I b id .
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
39
nerbitan s e r t i f i k a t ,
terasa beliun b erjolan sebagairnana
yang diharapkan, kendnti sudah dilaksanakan persert i f i k a t aa secara massal atau Proyek Operas! Kasional Agraria (PROI'A). Suatu in v e n ta r isa s i pertanahan yang baik dan sio tem a tis, haru3 dibuat secara lengkap dan berkesinambungon. Untuk memperlancar setiap kegiatan yang menyangkut i
tanah, dibutuhkan pengadaan t e r t i b sdm in istrasi pertanah an seimbang dengan gerak pembangunan nasional yang terus meningkat. I/dsalnya, penyusunan kembali (h e r r e g is tr a s i) mengenai pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee, tanah kelebihan, tanah bekas swapraja, tanah negara dan beka's tanah p a r t i k e l i r di seluruh kabupaten/ kotamadya di Indonesia.^ 2.3*3» T ertib penggunaan tanah Dalam GBHH te la h ditetapkan, bahv/a agar pemanfaaton tanah sungguh-sungguh untuk membantu meningkatkan kesejaliteraan rakyat dan newujudkan keadilan s o s i a l secara merata,
di samping untuk menjaga kelestariannya, rnaka*per-
l u dilaksanakan penataan kembali mengenai penggunaan, pe m ilikan dan penguasaan tanah. Sebab dewasa i n i di Indone sia masih banyak tanah yang belum diusahakan sesuai de ngan kemampuan dan peruntukannya sehingga bertentangan
V
Skripsi
ib id
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
40
dengan ketentuan pasal 6 UUPA. 2*3«4. T ertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup Dalam kegiatan pembangunan harus d ijaga jangan sanpai menimbulkan dampak n e g a tif dengan kerusakan lingkung an dan keresahan masyarakat. Oleh karena i t u dibutuhkan data-data pertanahan yang akurat. Pembangunan yang tidak menimbulkan keresahan hanyalah pembangunan yang dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam GBffltf te la h ditetapkan bahwa kegiatan pemba ngunan ekonomi di samping harus memperhatikan "T r i lo g i Pem bangunan", juga harus memperhatikan k e le s ta r ia n sumber sumber alam dan lingkungan hidup manusia untuk generasi selan ju tn ya. Pemeliharaan tanah dan atau menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan tanah merupakan tugas tia p in d iv id u untuk mengamankennya. Di samping i t u , badan hukum atau in s ta n s i yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah, harus memperhatikan golongan masyarakat petani ekonomi l e mah ( vide : pasal 15 UUPA 3 . Hambatan-hambatan Dan Cara-cara Kengatasinya 3.1• Hambatan-hambatan Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan perta nahan, utamanya yang menyangkut hukum pertanahan
dan
ad m in istrasi pertanahan yang m elip u ti pengaturan kembali
4sIb ld .
Skripsi
, h.
420
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
41
mengenai pemilikan don penguacursn tonah pertanian (termecal: di dalamnya, pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee) dalam kenyatsan di lapangan belum b e r ja lan secara mulus, namun ditemui berbagai kenyataan yang merupakan hambatan atau kendala, yang harus dihadapi se cara terpadu dan konsepsional. Pada tanggal 24 September 1907, t e la h genap 27 (dua puluh tujuh) tahun usia Undang-undang Pokok Agraria.
Ken-
dstipun demikian, belum banyak dipahomi peraturan keagrarioan oleh sebagian besar macyarakat Indonesia. Di samping i t u , kurangnya penerangnn atau penyuluhan hukum agraria tentang a r t i penting hak-hak atas tanah, hak den kewajibsn anggota masyarakat terhadap tanah, dan kurangnya kesadaran hukum pada' umumnya. Semua i t u dapat berakibat menurunnya d i s i p l i n nasional terhadap hukum, Dalam beberapa hal dapat diambil contoh, misalnya pemilikan/penguasaan tanah secara berselubung (berkedok), memiliki dan menguasai tanah pertanian, namun tidak memperhatikan atau tidak melakukan upaya-upaya pencegehan terja d in ya kerusakan tanah,
sehingga hilang kesuburan t a
nah (tanah lon gsor, gersang, d l l . ) . W alh asil, masih banyak tanah di Indonesia yang tidak/belum diusahakan atau didayagunakan sesuai dengan kemarnpuan tanah dan peruntukannya sehingga bertentangan dengan fungsi s o s i a l atas tanah. Juga sebagai hambatan atau kendala yang tidak kala h pentingnya, bahwa sebagian besar hak atas tanah di In donesia belum didaftarkan di ksntor agraria setempat#
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
42
3*2* Cara-cara mengatasinya Pembangunan agraria secara t e r i n c i t e la h dicantumkan dalam GBHIJ, khususnya yang paling mendesak adalah mel i p u t i dua aspek pertanahan, yaitu : a* yang menyangkut f i s i k dan penggunaan tanah ; b. yang menyangkut hukum pertanahan, yang m eliputi pemilikan, penguasaan, dan peralihan (mutasi) hak 4*5 atas tanah# J Untuk pelaksanaannya, perlu dirancang secara konsepaional dan terpadu mengenai program ta ta guna tanAh yang berkenaan dengan aspek f i s i k dan penggunaan tanah,
di sam-
ptng mengenai aspek pemilikan dan penguasaan, dan pemindahan hak atas tanah. Oleh karena i t u , program ta ta agraria harus mendapat p r i o r i t a s dalam pembangunan pertanahan, utamanya dalam rangka menjamin terselenggaranya t e r t i b pemilikan dan pe nguasaan tanah (termasuk pemilikan dan penguasaan tanah absentee)* Dengan demikian dapat diwujudkan kepastian hu kum hak atas tanah. Program ta ta agraria se p e rti dimaksud, mencakup b erbagai kegiatan, antara l a i n , pengukuran dan pemetaan s i t u a s i tanah desa, penerbitan s e r t i f i k a t tanah secara cepat dan biaya murah atau secara massal (PRONA), utamanya t e r -
L'K -'Departemen Penerangan RI, Lampiran Pidato Kene.araan Presiden RI di depan DPR, tanggal 15-8-1986", h.
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
43
hadap petani golongan ekonomi lemnh, peningkaton k e g ia tan landreform, d l l . Dengan berhasilnya "c a tu r t e r t ib pertanahan", u tar.-onya clnlaiu t e r t ib pemilikan dnn penguasaan serta p e r a lih an hak atas tanah, diharapkan dapat mendorong dan memperlancar usaha-usaha pembangunan sektor pertanahan yang k i n i sedang g ia t dilaksanakan.^-^
44Ibid.
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
BAB V PEirUTUP Penyusunan sk r ip si i n i senpailah pada bob penutap yang saya susun dalam bentuk kesimpulan don scran. 1• Keslmpulan Pemilikan dan penguasagn tanah pertanian secara absentee (guntai) pada dasarnya edalah bertentangan dengan makno dan maksud yang dikandung dalam Pancasila dan UUD 1945 p a sal 33 ayat (3) yang menjadi landa3an hukum agra r ia n a sio n a l. Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee (guntai) pada dasarnya juga tid a k sesuai dengan jiwa dan bunyi yang tersu ra t dan t e r s i r a t dalam UU Ifoo 5 /1 9 6 0 (LN 1960 -
104) tentang Peraturan Dasar Po-
kok-pokok A graria, atau disingkat UUPA, utamanya pasal 6, I t 1 1 1
<*0^ 17* Kendatipun demikian, pelaksanaan pen-
cegahannya tid a k semudah yang dirancang dalam peraturan perundang-undangan* Segalanya bergerak menurut kondisi dan s i t u a s i ,
serta struktur pertanahan di Indonesia.
Oleh
karenanya, s u l i t dan tid ak mudah dibrantas secara tun tas. Dalam pada i t u , Pemerintah te la h berusaha m elalui pembangunan bidang pertanahan dan sektor pertanian sebagaimana te la h d ir in c i secara cermat dalam P e lita demi Pel i t a * Dengan melibatkan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian eecara absentee (guntai) menjadi salah satu obje k atau sasaran program landrefonn, maka upaya peningkat44
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
45
an pelaksanaan la n d re fo m diharapkan mampu menunjang pembangunan sektor pertanian, tran sm igrasi, d ll* Dengan dilaksanakan t e r t i b pemilikan dan penguasean tanah pertanian, serta peralih an hak atas tanah, diha rapkan mampu mendorong dan meraperlancar upaya-upaya pemba ngunan, utamanya pembangunan pada sektor pertanian dan pertanian. 2. Saran Dengan harapan dapat berguna dan bermanfaat sebagai masukan (in -p u t)
dalam rangka pembangunan n asio n a l bidang
pertanahan dan sektor pertanian, maka dalam mengakhiri penyusunan s k r ip s i i n i saya sampaikan beberapa saran sebagai berikut s a. menurut Boedi Harsono, pembangunan hukum agraria n asion al sampai dengan akhir R ep elita IV belum s e le s a i.
Oleh karena i t u , kemampuan UU No. 5 /1 9 6 0
(LN 1960 -
104) atau UUPA untuk berperan se p e rti
yang diharapkan pada waktu penyusunan UUPA, ya itu belum mampu menyelesaikan segala persoalan perta nahan yang s e la lu timbul s i l i h b erg a n ti. Untuk i t u UUPA masih memerlukan pengaturan dan peraturan per^ undang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan le b ih 45 la n ju t 5 Sementara i t u perlunya peninjauan kembali
45 Boedi Harsono, Hukum Agraria N asional Dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia dan Pembangunan N asion al, g l dato Pengukunnn sebagai Guru Besar Hukum Agraria U&AKTI, Jakarta, Sk.Kompas, 24 September 1987, h. I dan V I I I .
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
46
atas peraturan perundang-undangan tentang landreform,
se p e rti UU Ko.
2 /19 60 tentang P erjan jian Ba
g i H a s il. UUPA bukan merupakan k o d ifik a s i peratu ran-peraturan hukum agraria n asion al, t e t a p i baru memuat a s a s-a sa s dan ketentuan-ketentuan pokok yang masih memerlukan peraturan-peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan (juk'lak).
Oleh karena i t u ,
sangat
dinantikan lahirnya Undang-undang Tentang HQk M ilik Ataa Tanah, Undang-undang Tentang Tata Guna Tanah, dan l a i n - l a i n ,
yang sudah lama mengendap di Badan
Pembinaan Hukum Nasional atau Babinkumnas ( d.h. BPH1I ) Departemen Kehakimon RI, agar segera disah46 kan oleh DPR RI. ; b.
P ctani-petani k ita di pedesoan sebagian besar status ekonor.iinya dapat digolongkan petani ekonomi lemah. Areal tanah yang dim ilikinya sangat terb a tas ( 2 Ha. atau kurang dari 2 Ha.)
dan sangat kekurangan modal
dalam mengusahakan tanahnya. Agar jangan sampai t a nah yang hanya dua hektar tersebut jatuh pada pemil i k modal yang bertempat t in g g a l jauh dl lu ar kecamatan tempat tenah m ilik petani k e c i l te rse b u t, ma ke perlu diupayakan agar tanah petani k e c i l yang ke kurangan modal te rse b u t, dapat diatur (d ik o ord in asikan) dengan cara kerjasama dalam bentuk koperasi.
46 Ibid.
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
47
Koperasi in ila h yang akan mengatur pengusahaan t a nahnya dengan memberikan kredit berupa obat-obatan, b i b i t , pupuk, dan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang cara-cara mengusahakan tanah, Dalam hubungan dengan koperasi se p e rti tersebu t di a ta s , k ita sudah kenal bentuk k o p erasi,
se p e rti
Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Mampukah KUD/BUUD se p e rti yang sudah ada sekarang berperan sebagaimana terseb u t di atas ? Jika jawabannya belum, maka kiranya peranan KUD/ BUUD dapat ditingkatkan ; c. Landreforrn di Indonesia tid ak semata-mata menjadi .tugas Departemen Dalam Negeri (d h i. D irektorat Jenderal Agraria) s a ja , akan te ta p i juga merupakan tu gas departemen-departemen la in yang berk aitan ,
se
p e r t i Departemen Pertanian, Departemen Penerangan, Departemen Kehakiman, d l l . Di s in ila h le ta k pen tin gnya koordinasi antar departemen perlu digalan g, uta manya antar departemen yang bergerak dalam pemba ngunan pedesaan. Dalam hubungan i n i ,
camat sebagai
kepala wilayah dan koordinator pembangunan di w ila yahnya memegang peranan penting bagi berhasilnya s e tia p program yang te la h dicanagkan oleh Pemerintah. Oleh karena i t u , para camat harus memahami semua pro gram yang menjadi objek landrefonn ( dh i. termasuk pemilikan dan penguasaan tanah pertanian ab sen tee).
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
DA??AR BACAAK Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia-Himpunan Pe raturanPeraturan Hukum Tanah, Dj ambatanT~3akartaV^TS'6. Departemen Penerangan RI, R epelita IV (1984/85 Jakarta, 1984.
1 9 8 8 /8 9 ) .
__________ , Pidato Kenegaraan Preaiden RI (Lampiran) , tan gg a l 1 5 -6 -1 9 56. D it. Agraria Prop.Daerah Tk. I Jatim, Beberapa Peraturan Perundang.an A graria. KORPRI Tk. I 3 atiiri, Surabaya, W FT. E ffen d i Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia - Suatu Teloah Dari Sudut Pandong t r o k t i s i Hukum,Rajavvoli, "JilcarVa," 1 5 2 6 .---------------- -----------------------------Kartasapoetra G ., e t a l . , Hukum Tanah-Jaminan UUPA Bagi Keberhagilan Pcndayagunaan Tanah, Bina Aksara, Jakar t a , 1985. Sudargo Gautaca, T a fsiran Undang-undang Pokok A graria. Alumni, Bandung, 1981. Peraturan Perundang-undangan : UUD 19 45 & Penjelasannya UU K o.5 /1 9 6 0 , LN I960 - 104* tentang Peraturan Daoar Po kok-pokok Agraria (UUPA) & Penjelasannya. UU U o .5 6 /P rp /1 9 6 0 , LN I960 - 174, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian & Penjelasannya. PP No. 2 2 4 /1 9 6 1 , LN 1961 - 280 j o . PP Ko. 4 1 /1 9 6 4 , LN 1964112, tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah don Pemberian Ganti Kerugian. PP N o.4/1977» LN 1977 - 5 i tentang Pemilikan Tanah Perta nian Secara Guntai (absentee) Bagi Para Pensiunan Pe gawai Negeri & Penjelasannya. Surat Kabar : SK. Jawa Poo, tan ggal 23 September 1987. SK. Kompas, tanggal 24 September 1987.
Skripsi
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERMASALAHANNYA
CHRISTIAN SUGIANTO