BAB II PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN REGISTRASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T)

BAB II PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN REGISTRASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T).

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Landasan hukum dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Registrasi P4T adalah berbagai peraturan yang berkaitan dengan upaya penataan P4T. Masalah pertanahan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penanganan yang sangat serius dan ekstra hati-hati dari pemerintah. Diperlukannya ekstra kehatihatian ini karena tanah merupakan kebutuhan sangat vital bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah. Sebab posisi pemerintah dalam menangani permasalahan pertanahan dihadapkan pada masalah yang serba sulit. Pada sisi sebagai pemerintah, mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dan pada sisi lain, tuntutan akselarasi pembangunan ekonomi yang harus dipacu yang pada akhirnya membutuhkan sebagai tempat pijakan segala aktivitas ekonomi tersebut. 47 Sejak bergulirnya Era Reformasi Tahun 1998 yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru, segala pekerjaan rumah di segala bidang pembangunan termasuk bidang pertanahan perlu dilakukan penataan kembali. Terkait dengan adanya tuntutan reformasi di segala bidang pembangunan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2001 mengeluarkan suatu Ketetapan Nomor 47

Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 84.

Universitas Sumatera Utara

IX/ MPR/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Tap. MPR tersebut bertujuan untuk mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, sehingga pengelolaan pertanahan benar-benar dapat menjadi sumber bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam kerangka Negara Republik Indonesia. 48 Menindaklanjuti amanat Tap MPR No. IX/ MPR/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut, Presiden selaku pemegang mandataris MPR dan pelaksana utama bidang pembangunan termasuk di dalamnnya pembangunan bidang agraria, Tahun 2003 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pasal 1 Keppres No. 34 Tahun 2003 menentukan dalam rangka mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan Tap MPR No. IX/ MPR/ 2001, BPN melakukan langkah-langkah percepatan : a. Penyusunan Rancangan Undang-undang Penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Rancangan Undangundang tentang Hak Atas Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan. b. Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang meliputi : a. Penyusunan basis data tanah-tanah aset negara/ pemerintah daerah di seluruh Indonesia. b. Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-government, e-commerce dan e-payment. c. Pemetaan kadastral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan

48

Ibid.


teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian hak atas tanah. d. Pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui sistem informasi geografi dengan mengutamakan zona sawah berigasi dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional, pemetaan kadasteral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk mununjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian hak atas tanah.

BPN sebagai instusi atau lembaga pemerintah non departemen secara hukum bertanggung jawab dalam mengatur dan menata pertanahan di seluruh Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Keppres No 34 Tahun 2003 memberikan kewenangan kepada BPN untuk : a. Pemberian izin lokasi 49 , b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan 50 ,

49

Ada 3 unsur dalam Pemberian Izin Lokasi, yaitu (1) Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. (2) Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Penanaman Modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. (lihat Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasioanal no.110-2111, tanggal 28 Agustus 2003 yang ditujukan kepada seluruh Bupati/ Walikota di Indonesia. 50 Ada empat unsur dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan, : yaitu 1) Kepentingan umum adalah kepentinngan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, berfungsi melayani dan memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. 2) Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah baik dengan cara memberikan ganti kerugian maupun tanpa memberikan ganti kerugian (penyerahan secara sukarela). Instansi Pemerintah adalah Lembaga Tinggi Negara, Kementerian Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah. 4) Pembangunan untuk kepentingan umum adalah keg iatan pembangunan yang dilakukan dan dimiliki oleh Pemerintah dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan, antara lain dlam bidang : (a) jalan umum, saluran pembanguna air, (b) Waduk, bendungan, dan bangunan perairan lainnya termasuk saluran irigasi (c) rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat ; (d) pelabuhan atau bandara atau terminal ; (f) pendidikan atau sekolah ; (g) pasar umum atau pasar inpres ; (h) fasilitas pemakaman umum ; (i) fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana ; (j) Pos dan telekomunikasi ; (k) sarana olah raga ; (l) stasiun


c. Penyelesaian sengketa tanah garapan 51 , d. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 52 , e. Penetapan Subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 53 , f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat 54 , g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong 55 ,

penyiaran radio, televise serta sarana pendukungnya ; (m) kantor pemerintah ; (n) fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum selain tersebut di atas, ditetapkan dengan Keputusan Presiden, Ibid. 51 Penyelesaian sengketa garapan ada 2 unsur, yaitu (1) tana32\h garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain, baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. (2) Sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan. 52 Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk kegiatan pembangunan adalah ganti kerugian yaitu atas penggantian nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/ atau bendabenda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dalam bentuk uang, tanda pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk gabungan ganti kerugian tersebut atau bentuk lain. 53 Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee terdapat 6 unsur yakni (1) Tanah kelebihan maksimum adalah tanah pertanian yang melebihi keentuan batas maksimum sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 Undangundang Nomor 56 Prp Tahun 1960. (20 tanah absentee adlah tanah pertanian diaman pemiliknya berada di luar kecamatan letak tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961. (3) Penetapan objek redistribusi tanah adalah penetapan tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee menjadi tanah objek Landreform sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 PP No 224 Tahun 1961. (4) Penetapan subjek redistribusi tanah adalah penetapan orang yang mempunyai tanah pertanian yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan absentee . (5) Penetapan penerima redistibusi tanah adalah penetapan petani penerima tanah objek Landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan absentee dan memenuhi syarat kertentu attentuan pasal 8 PP No. 224 tahun 1961. (6) Panitia pertimbangan Landreform adalah panitia yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berrkaitan dengan pelaksanaan Landreform. 54 Penetapan dan penyelesaian hak ulayat terdapat 3 unsur (a) hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat yaitu kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber alam termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul secra lahiriah dan batiniah dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. (b) Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. (c) Masyarakat hukum adata adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.


h. Pemberian izin membuka tanah 56 , i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/ kota 57 . BPN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan masalah pertanahan tersebut, mengeluarkan Keputusan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kebijaksanaan di Bidang Pertanahan Nasional, kebijakan ini menganut dualisme kewenangan, yakni kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Hak dan kewenangan dari 2 (dua) struktur dari pelaksanaan masalah pertanahan tersebut , yaitu pertama hak dan kewenangan BPN merumuskan 9 (sembilan) kebijakan untuk mengatur dan menyusun norma-norma dan/ atau standardisasi mekanisme ketatalaksanaan, kualitas produk dan kuallifikasi sumber daya manusia, kedua, hak dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota melaksanakan 9 (sembilan) kewenangan yang akan dilimpahkan dan dilaksanakan 1) Pemberian izin 55

Pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong yang mempunyai arti, yakni tanah kosong adalah - tanah yang dikuasai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. tanah hak pengelolan, atau - tanah yang diperoleh dasar penguasaannya, tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau rencana tata ruang wilayah yang berlaku. 56 Pemberian izin membuka tanah adalah izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. 57 Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/ kota terdapat 3 unsur, yaitu 1) Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/ kota adalah pelaksanaan dan penetapan letak tempat rencanakegiatan pembanguna yang jelas anggarannya oleh pemerintah, swasta maupun perorangan yang akan membeutuhkan tanah di wilayah kabupaten/ kota tersebut berdasarkan data informasi pola penatagunaan tanah yang sesuai dengan fungsi kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (2) Pola penatagunaan tanah adalah informasi mengenai keadaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan atnah (P4T) sesuai dengan fungsi kawasan yang disiapkan Kantor Pertanahan Kabupaten/ kota. (3) Asas adalah terbuka untuk umum, mendahulukan kepentingan umum dan kemampuan tanah serta daya dukung lingkungan.


lokasi, 2) Penyelengaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, 3) Penyelesaian sengketa tanah garapan, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 5) Penetapan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, 6) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat, 7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, 8) Pemberian izin membuka tanah, 9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/ kota. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 16 menentukan : Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan dan penataan pertanahan. Pasal 17 PP No. 10 Tahun 2006 menentukan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan penataan pertanahan; b. penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah; c. pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah; d. pelaksanaan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.

Pengelolaan sumber daya agraria/ sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Maka untuk tercapainya hal tersebut di atas ditetapkanlah Tap MPR IX/


MPR/ 2001, ”yang merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam”. 58 Apa yang dimaksudkan oleh Tap MPR IX/ MPR/ 2001 sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dan semangat yang melandasi pembentukan UUPA pada Tahun 1960 dalam rangka pelaksanaan kegiatan agrarian reform yang mencakup reformasi di bidang pertanahan. UUPA sebagai induk Landreform yang bertujuan melakukan penertiban dan pengaturan atau penataan penguasaan tanah pertanian yang melebihi batas maksimum, pemilikan tanah secara absentee, tanah-tanah bekas swapraja, eks tanah partikulir dan penguasaan tanah yang luasnya lebih dari 10 bauw, tanah-tanah perkebunan, tanah-tanah negara yang digarap rakyat. 59 Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA sebagai landasan hukum dari penetapan batas maksimum penguasaan tanah pertanian. Pasal 7 UUPA menentukan bahwa : Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 17 UUPA menentukan : (1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh suatu keluarga atau badan hukum. (2) Penetapan maksimum termaksud dalam ayat (1) ini dilakukan dengan peraturan perundangan dalam waktu yang singkat. (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian. Untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

58 59

Boedi Harsono, Op. Cit, halaman 27. Chadidjah Dalimunthe, Op.Cit, halaman 45.


(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsurangsur. Kedua pasal tersebut saling berhubungan erat, Pasal 7 UUPA melarang menguasai tanah yang melampaui batas (larangan latifundia atau larangan hacienda), maka Pasal 17 UUPA menegaskan akan diaturnya dengan suatu peraturan perundang-undangan tentang berapa batas maksimum yang diperbolehkan (ceiling). 60 Ketentuan Landreform yang diatur dengan UU No.56

Prp Tahun 1960,

tentang batas maksimum dan minimum penguasaan tanah yang khusus ditujukan kepada tanah pertanian, sedangkan untuk tanah bangunan tidak disebut atau hak-hak atas tanah yang dapat dikenakan Landreform apabila melewati batas maksimum, atau absentee, yakni hak atas tanah pertanian. 61 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) melalui Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menetapkan bahwa tugas kedeputian tersebut adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan dan penataan pertanahan. Berdasarkan peraturan tersebut salah satu fungsinya adalah melaksanakan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) dan evaluasi tanah-tanah obyek Landreform. Hal tersebut sesuai dengan Tap MPR-RI No. IX Tahun 2001, khususnya Pasal 5 ayat (1.b dan c), Arah kebijakan pembaruan agraria dimaksud adalah : 60

AP Parllindungan, Op.Cit, halaman 66. John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, halaman 232. 61


b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (Landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui Inventarisasi dan Registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan Landreform. Kebijakan Landreform yang ada pada saat ini adalah kegiatan redistribusi tanah dan Reforma Agraria. Instrumen tersebut pada intinya ditujukan untuk menata penguasaan dan pemilikan tanah menuju ke kondisi yang lebih adil serta penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih optimal dan lestari. 62 Secara garis besar, rangkaian kegiatan redistribusi tanah dan Reforma Agraria mencakup kegiatan penemuan obyek dan subyek tanah Landreform secara tepat, pembagian tanah kepada penerima yang memenuhi ketentuan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ganti kerugian bagi subyek hak atas tanah yang terkena ketentuan Landreform serta penyelesaian permasalahan yang timbul serta pemberian hak atas tanah obyek Landreform/ Reforma Agraria. 63 Pelaksanaan kegiatan Landreform secara luas sulit untuk dilaksanakan karena tidak tertibnya administrasi pertanahan saat ini. Kebijakan Pertanahan khususnya

62

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Tahun Anggaran 2008, Jakarta, 2008, halaman 1. 63 Ibid.


penataan dan penguasaan tanah sulit untuk diimplementasikan karena data bidang tanah seluruh Indonesia belum tersedia. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan di bidang Landreform tersebut diperlukan kegiatan strategis yang sesuai amanat Tap MPR No. IX/ 2001 yaitu : Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Tanpa ada informasi bidang demi bidang dalam satu batas administrasi pemerintahan tertentu (desa/ kelurahan atau kecamatan) sangat sulit untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, khususnya menemukan tanah-tanah obyek Landreform. Data P4T yang dikumpulkan secara sistematis dan disajikan secara spasial sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang Landreform. Tujuan Landreform adalah untuk mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat yang berupa tanah, agar tercapai pembagian hasil yang adil. Untuk mengantasipasi hal itu pemerintah mengambil tanah-tanah bekas objek Landreform yang nantikan akan dibagikan kepada rakyat terutama yang tidak punya tanah (landless farmer) dan yang sedikit sekali mempunyai tanah (petani gurem/ near landless farmer) sebagaimana yang diatur dalam PP No. 224 tahun 1961.

B. Tahap-tahap Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

Penguasaan,

Tahun 2008 kegiatan Inventarisasi P4T tersebar di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi, 397 kabupaten/kota dan di 2000 desa. Target tersebut merupakan yang


terbesar sejak pelaksanaan kegiatan ini pada tahun sebelumnya. Kegiatan Inventarisasi P4T untuk Tahun 2008 merupakan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) Kantor wilayah BPN Provinsi (Bid P&PP) tidak dapat terlepas dari rangkaian kegiatan yang ada di Kantor Wilayah BPN Provinsi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan (Bid.SPP) maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Sehingga prinsip sinkronisasi dan komprehensip dalam pelaksanaannya adalah hal yang mutlak. Kondisi ini karena prinsip kegiatan P4T adalah kegiatan No Maps No Works. Kegiatan P4T tidak terlepas dari peta yang dihasilkan oleh bidang lain di Lingkungan Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah BPN Provinsi, seperti gambar berikut : Gambar 1. Sinkronisasi Kegiatan Inventarisasi P4T __________Di Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN Propinsi____

Kegiatan Pemetaan Dasar Kegiatan Pengukuran Bidang, Pemetaan, Tematik (Kantor Wilayah)

Kegiatan P4T di Kantor Pertanahan (Kantah) 1. Pengumpulan Data Sekunder dan Data P4T 2. Entry Data 3. Analisa Data

Kegiatan Inventarisasi P4T

Kegiatan Penyuluhan (Kantah/ Kanwil)

Kegiatan Monitoring Supervisi (Kanwil)


Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi data P4T di tingkat Kabupaten/ Kota secara struktural dipimpin oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Kasie P&PP), yang bertanggung-jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan. Inventarisasi P4T merupakan kegiatan ”pra pelayanan” yang hasilnya berupa data informasi yang dapat dipergunakan untuk perumusan kebijakan dan perencanaan penataan penguasaan penataan tanah (Landreform). Inventarisasi data P4T dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Kabid P&PP selaku penanggung jawab kegiatan P4T dibantu oleh koordinator P4T Provinsi berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan, penanggung jawab kegiatan dan Ketua Tim Inventarisasi P4T melaksanakan persiapan-persiapan sebagai berikut : a. Persyaratan Lokasi Kegiatan Inventarisasi P4T Satuan kegiatan Inventarisasi P4T adalah desa/ kelurahan secara utuh (lengkap). Pada Tahun anggaran 2008 kegiatan Inventarisasi P4T diarahkan kepada desa/ kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Desa atau kelurahan yang diperkirakan memiliki potensi tanah-tanah obyek penataan penguasaan dan pemilikan tanah redistribusi atau menjadi sasaran pengendalian tertib administrasi pengaturan penguasaan tanah. 2. Desa atau kelurahan yang mempunyai Peta Dasar 64 , baik peta Foto, Garis maupun hasil kompilasi dari berbagai peta yang ada di suatu kabupaten / kota.

64

Peta dasar adalah peta yang menggambarkan situasi di lapangan.


3. Desa atau kelurahan yang memiliki tidak kurang dari 500 bidang tanah. Atau merupakan desa kegiatan P4T tahun sebelumnya yang data dan petanya belum lengkap 1 (satu) desa/ kelurahan (prinsip desa lengkap P4T). Satuan wilayah terkecil dalam penetuan detail lokasi. 4. Desa atau kelurahan lokasi kegiatan P4T adalah desa/ kelurahan yang bukan merupakan lokasi kegiatan sertipikasi tanah secara massal seperti LMPDP (Land Management Policy and Development Project). 65 Untuk Tahun 2008, pelaksanaan Inventarisasi P4T adalah 500 s/d 550 bidang tiap desa/ kelurahan. Apabila jumlah bidang tanah dalam satu desa/ kelurahan melebihi dari target, maka target tersebut merupakan prioritas Inventarisasi P4T tahun berikut. Koordinasi lokasi desa/ kelurahan yang akan diiventarisasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi yang bersangkutan (melalui Kabid P&PP) b. Penyusunan Rencana Kerja Lapangan Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditentukan, perlu disusun strategi kerja yang baik dengan perencanaan kerja yang baik pula. Untuk itu harus dibuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang mencakup urutan-urutan pelaksanaan kerja sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselaraskan dengan efisiensi penggunaan tenaga.

65

Proyek besar yang bertujuan untuk membentuk pasar tanah yang bebas (free land market) di Indonesia. Proyek ini adalah proyek Pemerintah yang dibiayai oleh Bank Dunia melalui hutang (loan) dan International Development Association/ IDA (Asosiasi Pembangunan International) melalui kredit yang dijalankan oleh Pemerintah sejak Tahun 2004 dan berakhir hingga Maret 2009.


Pemetaan bidang tanah hanya dapat dilakukan jika peta dasar telah tersedia. Oleh

karena itu, harus dilakukan penjadwalan yang ketat khususnya kegiatan

Pemetaan Dasar, pengukuran bidang dan pemetaan. c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten/ Kota yang di daerahnya akan dilaksanakan kegiatan Inventarisasi P4T. d. Penjelasan teknis (coaching) pelaksanaan Inventarisasi data P4T kepada pelaksana Inventarisasi. e. Pengadaan Bahan dan Peralatan Kerja Bahan dan peralatan kerja yang diperlukan antara lain : alat tulis kantor (ATK) bahan Kelengkapan Lapangan. f. Penyiapan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPJ) serta Surat Izin Survei/ Surat Pemberitahuan ke Pemerintah Daerah setempat atau instansi terkait lainnya. g. Penggandaan peta kerja (Peta Dasar, Peta Bidang/ Peta Tematik), Daftar Isian tingkat Desa/ kelurahan serta Instansi terkait. h. Penentuan Sumber Informasi Akurasi hasil inventarisasi data P4T sangat bergantung dari kualitas sumber informasi (informan). Yang harus dijadikan sumber informasi dalam kegiatan ini adalah perangkat desa/ kelurahan terutama ketua Rukun Tangga atau yang sejenis dan Kepala Urusan yang membidangi pertanahan atau pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan. Sumber informasi kelompok kedua adalah para pemilik tanah atau yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan seperti : para penggarap, instansi


pemerintah yang menguasai tanah (Kehutanan, Pertambangan, dan sebagainya), serta organisasi adat setempat. Akhirnya sumber informasi yang ketiga adalah Kantor Pertanahan setempat. Dari Kantor Pertanahan diharapkan diperoleh informasi tentang bidang-bidang tanah yang terdaftar. i. Berangkat ke daerah kerja Sebelum berangkat ke lokasi survei, perlu dilakukan penyuluhan di Desa/ Kelurahan setempat tentang maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Tim Inventarisasi Data P4T. Melalui penyuluhan ini diharapkan adanya dukungan baik dari pihak aparat desa/ kelurahan maupun dari masyarakat, sehingga kegiatan pendataan dapat dilaksanakan secara baik. 2. Pelaksanaan Kegiatan a. Pengukuran Keliling Desa dalam Rangka Pembuatan Peta Kerja Prinsip dalam pelaksanaan pengukuran keliling dalam rangka Kegiatan P4T adalah secara Terrestris (Fix Boundry) maupun Fotogrametris (General Boundry/ Delinasi di atas Peta Dasar). Untuk membuat peta bidang tanah yang merupakan peta rangka data P4T diperlukan tersedianya peta kerja. Peta kerja disiapkan dengan melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam sistem proyeksi TM-3M0. Untuk membuat peta ini, perlu dilakukan koordinasi yang baik dengan Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan di tingkat Provinsi. Karena hasil kegiatan ini digunakan untuk pengumpulan data selanjutnya, maka perencanaan jadwal


kegiatan inventarisasi P4T harus disiapkan secara matang dan koordinasi dilakukan dengan sebaik mungkin. Hasil dari kegiatan pengukuran keliling ini adalah berupa peta dasar yang memuat batas keliling desa/ kelurahan, jaringan jalan, jaringan sungai dan tempat-tempat penting lainnya seperti kantor desa/ kelurahan. Dalam konteks Inventarisasi P4T, peta ini digunakan sebagai peta dasar untuk memetakan bidang-bidang tanah yang ada dalam desa/ kelurahan yang diinventarisasi. Karena hasil kegiatan ini berupa peta yang dibagi menjadi beberapa lembar peta, maka sebelum digunakan lembar-lembar peta tersebut harus digabung menjadi satu satuan administrasi desa/ kelurahan. Untuk keperluan pemetaan bidang-bidang tanah, peta dasar ini dibagi menjadi beberapa satuan peta menurut batas-batas alam yang jelas seperti jalan, sungai atau batas RT/ RW, sehingga tidak ada bidang tanah yang terpecah menjadi dua karena terletak di dua lembar peta yang berbeda. Mekanisme pelaksanaannya disesuaikan dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang survey, Pengukuran dan Pemetaan. b. Pengukuran Bidang Tanah dalam Rangka Pembuatan Peta Bidang Peta Bidang Tanah merupakan peta yang menyajikan hasil pemetaan seluruh bidang tanah yang ada di desa/ kelurahan. Metode pengukurannya dilaksanakan secara terrestris/ fix Boundry disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah. Namun dapat juga berupa fotogrametris (General boundry/ deliniasi di atas peta dasar/ foto/ Citra). Peta ini sangat penting dalam kegiatan Inventarisasi P4T karena digunakan untuk 2 (dua) tujuan. Pertama, peta


ini digunakan untuk melihat posisi setiap bidang tanah terhadap bidang-bidang tanah lainnya (bidang tanah tetangganya). Kedua, peta ini digunakan sebagai rangka atau peta kerja dalam melaksanakan survei P4T bidang tanah. Aplikasi yang digunakan dalam pengukuran bidang tanah maupun keliling adalah AutoCad dan dapat menggunakan Stand Alone. Sistem yang dikembangkan untuk Kantor LOC (Land Office Computerization). Sebagai peta kerja, maka peta ini harus dapat memperlihatkan setiap bidang tanah yang ada di seluruh desa/ kelurahan. Oleh karena itu skala petanya berkisar antara 1 : 1000 sampai dengan 1 : 2500 sesuai dengan kondisi luas bidang dari desa/ kelurahan yang didata. Peta-peta yang diperoleh di tingkat Provinsi atau Kabupaten/ Kota dilengkapi dengan peta-peta yang ada di desa/ kelurahan seperti peta-peta sket bidang-bidang tanah atau peta pajak bumi dan bangunan. Untuk memperjelas peta, desa/ kelurahan dapat dipecah-pecah menurut satuan batas alam seperti sungai atau jalan sehingga seluruh desa/ kelurahan menjadi beberapa satuan-satuan peta. Selanjutnya, setiap bidang tanah yang ada dalam satu desa/ kelurahan diberi nomor. Nomor tersebut adalah NIB (Nomor Induk Bidang) yang merupakan nomor identitas tunggal (single identity number) dari suatu bidang tanah. Penomoran harus dikoordinasikan dengan Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan. Seluruh desa/ Kelurahan merupakan satu kesatuan penomoran dimulai dari 1 (satu) sampai seluruh bidang mendapat nomor. Cara penomoran adalah sebagai berikut :


1

2

3

4

5

6

7

8

9

18

17

16

15

14

13

12

11

10

19

20

21

22

23

24

25

26

27

36

35

34

33

32

31

30

29

28

37

38

39

40

41

42

43

44

45

54

53

52

51

50

49

48

47

46

Dst

Dalam satu desa/ kelurahan tidak ada bidang tanah yang memiliki nomor yang sama. Peta Hasil Pengukuran Keliling Desa dan Peta Bidang Tanah yang dilaksanakan Satgas Teknis harus diserahkan kepada Kepala Seksi P&PP Kantor Pertanahan (hard copy dan soft copy) untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan inventarisasi P4T. c. Pengumpulan Data Tingkat Desa. Untuk setiap Desa/ Kelurahan yang didata, dikumpulkan data yang berkaitan dengan tingkat sosial-ekonomi terutama yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan keluarga sesuai dengan Daftar Isian. Pendataan perlu dilakukan karena ada kemungkinan penduduk yang tidak memiliki atau menguasai tanah tidak akan terdata melalui pemetaan dan survei bidang. Data tingkat desa/ kelurahan yang dikumpulkan diambil dapat dari data potensi desa/ kelurahan yang ada di desa/ kelurahan pendataan. Dalam konteks penataan


P4T dari data ini diharapkan diperoleh informasi tentang ada tidaknya tentang subjek yang layak menerima tanah seperti tanah tuna kisma dan petani gurem. Dari instansi terkait terutama yang menguasai tanah dilokasikan pendataan seperti kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Dari instansi-instansi ini diharapkan diperoleh data tentang dasar penguasaan tanahnya. d. Inventarisasi Data P4T Kegiatan pengumpulan data P4T merupakan pengumpulan data secara sensus data populasi seluruh bidang tanah yang ada di desa/ kelurahan. Untuk setiap bidang tanah dilakukan pendataan tentang P4Tnya sesuai dengan daftar Isian. Informasi data dari bidang yang bersangkutan dapat diperoleh dari sumber-sumber informasi seperti telah diuraikan sebelumnya. 3. Penggabungan Data Spasial dengan Tektual Penggabungan (merge) data spasial (peta bidang) dan data P4T adalah penyatuan kedua data base melalui variabel atau field kunci yang sama. Field kunci tersebut adalah nomor bidang tanah dalam data base spasial harus sama dengan nomor data base P4T. 4. Penggambaran Peta bidang tanah yang diperoleh dari hasil pemetaan tiap satuan peta digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan peta bidang tanah desa/

kelurahan. Hasil

penggabungan ini digambarkan menjadi beberapa lembar peta berukuran 90 x 90 cm. Masing-masing bidang tanah secara berurutan diberi nomor secara unik. Peta bidang tanah dilengkapi dengan Tabel data P4T.


Skala peta penyajian disesuaikan dengan luasnya yang berkisar antara 1 : 1000 sampai dengan 1 : 5000, jika seluruh desa/ kelurahan tidak bisa disajikan dalam satu lembar atau harus dipotong, maka pemotongannya dilakukan menurut batas administrasi dusun atau RW atau RT atau batas-batas alam yang jelas. Penggambaran peta penggunaan tanah (arsir atau tata warna) mengikuti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/ Warna untuk Penyajian dalam Peta. Adapun peta-peta yang minimal harus dihasilkan dalam kegiatan ini adalah : 1. Peta Bidang Tanah yang memuat seluruh bidang tanah yang disertai dengan batas-batas RT/ RW, jaringan jalan, jaringan sungai serta tempat penting seperti kantor desa, dan tempat lainnya. Setiap bidang tanah diberi nomor seperti yang telah diuraikan sebelumnya. 2. Peta Pemilikan Tanah yang memuat klasifikasi dokumen bukti kepemilikan tanah. 3. Peta Penguasaan Tanah yang membuat klasifikasi penguasaan tanah. 4. Peta Penggunaan Tanah yang memuat jenis-jenis penggunaan tanah. 5. Peta Pemanfaatan Tanah yang memuat kalsifikasi intensitas pemanfaatan tanah. Desain format lembar peta sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan,


Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/ warna untuk Penyajian Peta dengan kebutuhan. Karena produk akhir dari kegiatan Inventarisasi P4T adalah data, maka untuk menghindari penyalahgunaan peta-peta yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi, pada kanan bawah peta perlu ditulis ” Peta ini bukan merupakan bukti hak/ kepemilikan”. 5. Entry Data dan Analisis Data Data P4T diolah sedemikian sehingga diperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penataan pengendalian P4T. Pengolahan data dapat berupa reklasifikasi 66 berupa penggabungan beberapa kategori penguasaan, dokumen kepemilikan tanah, penggunaan tanah serta pemanfaatan tanah dan data-data lainnya guna memperoleh informasi yang lebih bermakna. Entry data dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi P4T yang telah didistribusikan keseluruh provinsi, Penggunaan aplikasi lain harus berkoordinasi dengan Direktorat Landreform. Kegiatan analisis data di atas diarahkan untuk memperoleh informasi tentang :

66

Reklasifikasi adalah disederhanakan klasifikasinya. Misalnya jenis penggunaan tanah direklasifikasi yaitu semua jenis penggunaan tanah yang tergolong pertanian, dijadikan satu kategori saja yaitu pertanian. Jenis-jenis penggunaan tanah seperti pemukiman, perkantoran, dan penggunaan tanah perkotaan lainnya juga dijadikan satu kelompok yaitu non pertanian. Sisanya yang tidak termasuk pertanian dan non pertanian seperti kuburan, dijadikan satu kelompok yaitu penggunaan lainnya. Sama halnya dengan pengguanaan tanah, jenis-jenis rencana tata ruang dikelompokkan menjadi pertanian, non pertanian dan lainnya.


1) Fakta penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang mencakup fakta-fakta : • Ketimpangan pemilikan tanah • Penguasaan tanah • Kesesuaian antara penggunaan tanah dengan rencana tata ruang • Tingkat pemanfaatan tanah 2) Indikasi adanya tanah-tanah objek Landreform seperti : • Tanah kelebihan maksimum • Tanah absentee • Tanah-tanah yang telah ditegaskan sebagai tanah objek Landreform • Masalah Landreform. 6. Pelaporan a. Tahapan Pelaporan Dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi data P4T laporan dilaksanakan secara periodik perbulan dan triwulan. Pada setiap laporan disajikan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan (Laporan Fisik dan Keuangan/ Laporan Bulanan dan Triwulan sesuai standar baku BPN-Pusat). Laporan bulan maupun triwulan dapat dikirimkan selambatlambatnya tanggal 8 dari bulan berikutnya bulan laporan. Laporan dikirim ke kepada Direktur Landreform atau untuk percepatan pelaporan, laporan


sementara dapat dikirim melalui e-mail : [email protected] atau [email protected]. b. Materi Laporan Akhir Sistematika

laporan akhir pelaksanaan pendataan P4T secara garis besar

memuat bab pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan serta manfaat pendataan P4T. Bab pendahuluan diikuti dengan bab uraian tentang pola P4T saat sekarang di lapangan. Bab berikutnya disajikan hasil analisis seperti struktur penguasaan dan pemilikan tanah, indikasi adanya objek dan subjek redistribusi tanah serta adanya masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima redistribusi. Seluruh uraian diakhiri dengan bab penutup yang disertai dengan saran perbaikan untuk pelaksanaan pendataan berikutnya. Laporan yang dikirim berupa berupa hard copy dan soft copy. 67

C. Eksistensi Dan Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir. Penentuan suatu atau beberapa kelurahan/ desa ditetapkan sebagai lokasi Kegiatan Inventarisasi dan Registrasi P4T adalah Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten atau kota. Daftar lokasi yang dipilih kemudian disampaikan ke Kanwil BPN di Propinsi mana Kantor Pertanahan yang bersangkutan, yang selanjutnya oleh Kanwil disampaikan ke BPN di Jakarta. Oleh Kepala BPN mengeluarkan Surat

67

Ibid, Halaman 7-15.


Keputusan yang menetapkan lokasi yang dipilih oleh Kantor Pertanahan yang bersangkutan ditetapkan sebagai lokasi Kegiatan Inventarisasi dan Registrasi P4T. Surat Keputusan dimaksud dikirimkan ke Kanwil yang bersangkutan dan selanjutnya dikirim ke Kantor Pertanahan yang membuat permohonan lokasi Kegiatan Inventarisasi dan Registrasi P4T. Dalam menentukan pilihan lokasi Program Inventarisasi dan Registrasi P4T, Kantor Pertanahan harus memperhatikan kebijakan atau petunjuk BPN sebagaimana yang ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Registrasi P4T. Kelurahan yang dipilih oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir adalah sebagaimana yang telah ditetapkan BPN berdasarkan Surat Keputusan Ka. BPN No. 410.868 Tanggal 7 Mei 2008, yaitu Kelurahan Balige I, Kelurahan Balige III, Kelurahan Lumban Haumabange, Kelurahan Napitupulu Bagasan, dan Kelurahan Pardede Onan. Kelima kelurahan tersebut termasuk wilayah administrasi Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Wilayah/ batas administrasi lokasi Inventarisasi dan Registrasi P4T adalah sebagai berikut : a. Wilayah/ batas administrasi Kabupaten Toba Samosir - Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Simalungun - Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Utara - Sebelah Barat berbatas dengan Danau Toba dan Kabupaten Samosir - Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Asahan.


b. Wilayah/ batas administrasi Kecamatan Balige - Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara. - Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tampahan - Sebelah Barat berbatas dengan Danau Toba dan Kabupaten Samosir. - Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Laguboti

1. Kelurahan Balige I a. Wilayah/ batas administrasi Kelurahan Balige I - Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange - Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Balige II, Kelurahan Balige III - Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Napitupulu Bagasan - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sibola Hotangsas, Desa Huta Bulu Mejan. Kelurahan Balige I dengan luas wilayah 0,45 Km2, terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun Dusun I, Dusun II, Dusun III. Jarak Kelurahan Balige I ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Balige 0,9 Km, jarak ke Pusat Pemerintahan Toba Samosir 0,9 Km. b. Struktur Pemerintahan Kelurahan Balige I


Lurah

Sekretaris Lurah

Kaur Pem

Kaur Bangdes

Kaur Umum

Pemerintahan Kelurahan Balige I, dikepalai oleh seorang Lurah, dibantu oleh beberapa perangkat desa lainnya seperti Sekretaris Lurah, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan Desa, Kepala Urusan Umum. Setiap Lurah juga dibantu oleh Kepala dusunnya masing-masing. c. Kependudukan 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk. Jumlah penduduk Kelurahan Balige I 2097 jiwa, yang terdiri dari 379 rumah tangga (rata-rata 5,53 jiwa per rumah tangga). Adapun jumlah penduduk lakilaki sebanyak 1029 jiwa dan penduduk perempuan 1068 jiwa. Jumlah penduduk yang memiliki tanah tercatat 225 jiwa dengan penggunaan tanahnya sebagaian besar untuk pertanian tanah basah (persawahan). Kepadatan penduduk rata-rata di Kelurahan Balige I adalah 4660,0 jiwa/ Km2. 2. Sumber Penghasilan Utama.


Sumber penghasilan utama penduduk Kelurahan Balige I adalah dari hasil berdagang dan hasil pertanian komoditi padi sawah. Hal ini juga terlihat dari mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagian besar pedagang dan bertani, yaitu berturut-turut 127 rumah tangga dan 212 rumah tangga. Sumber penghasilan utama dengan komoditi padi ini didukung oleh ketersediaan tanah sawah yang cukup luas yaitu Pertanian tanah basah (sawah) 214 bidang tanah seluas 218.109 M2 dan 14 bidang tanah pertanian tanah kering seluas 6.669 M2. 3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian. Penduduk Kelurahan Balige I sebagian besar (212) mempunyai mata pencaharian bertani dan berdagang. Penduduk dengan mata pencaharian non tani seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) /TNI/ POLRI 20 rumah tangga, Pensiunan PNS/ Polri 43 rumah tangga, yang lainnya 97 rumah tangga dan tidak berprofesi (bukan perorangan) 25 rumah tangga. 4. Kondisi Kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Kelurahan Balige I sebanyak 98 rumah tangga (25,86 %) keluarga miskin. d. Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi P4T 1. Kondisi Administrasi Pertanahan. Berdasarkan hasil Inventarisasi dan Registrasi P4T dapat ditentukan bahwa administrasi pertanahan di Kelurahan Balige I belum menggambarkan adanya tertib administrasi pertanahan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.


Tabel 1. Kondisi Administrasi Pertanahan Balige 1. Tanah Terdaftar

No

1

Jenis Hak SHM

2

SHP

Tanah Yang Belum Terdaftar

Jlh Luas Dok. Kepemilikan Bid. (M2) 134 50.588 Surat Tanda Bukti Hak Milik 1

367 Surat Keterangan Waris

3

Pengakuan dari Masyarakat

4

AJB PPAT

5

Jual Beli dibawah tangan 135 50.955 Total

Total

Jlh Bid. 26

Luas (M2) 12.836

119

60.028

189

179.921

3

353

52

34.695

389

337.347

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009. Keterangan : - SHM

: Sertifikat Hak Milik

- SHP

: Sertifikat Hak Pakai

- AJB PPAT : Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah

Berdasarkan Tabel 1. Banyak bidang tanah yang di Inventarisasi dan Registrasi P4T adalah 524 bidang (338.788 M2). Kondisi administrasi pertanahan di Kelurahan Balige 1 berdasarkan dokumen kepemilikannya adalah dokumen kepemilikan atas tanah serta peralihannya berupa Surat Tanda Bukti Hak Milik 26 bidang tanah (50.588 M2), Surat Keterangan Waris sebanyak 119 bidang tanah (59.458 M2). Disamping itu masih terdapat tanah-tanah mempunyai bukti


kepemilikan haknya dengan adanya pengakuan dari masyarakat (diakui masyarakat) yaitu sebanyak 189 bidang tanah (179.050), Akta Jual Beli PPAT 3 bidang tanah (353 M2), Surat Jual Beli di bawah tangan 52 bidang tanah(34.695 M2) sedangkan bidang tanah yang terdaftar hanya 135 bidang tanah (50.955 M2) yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik sebanyak 134 bidang tanah (50.588 M2) dan Sertifikat Hak Pakai 1 bidang tanah (367 M2). Maka luas tanah yang terdaftar di Kelurahan Balige 1 11,32% dari luas tanah di Kelurahan Balige 1. Penguasaan tanah dengan cara sewa sebanyak 299 bidang tanah. 2. Struktur Kepemilikan Tanah Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilaksanakan terdapat 524 bidang tanah yang telah diukur di Kelurahan Balige I (seluas 338.788 M2/ 0,34 Ha), dengan jumlah kepemilikan 312 orang dengan sejumlah 524 bidang tanah, terdiri dari pemilikan perseorangan sebanyak 480 bidang tanah, kepemilikan komunal (kepemilikan secara bersama oleh masyarakat) 19 bidang tanah, kepemilikan organisasi kemasyarakatan 20 bidang tanah, kepemilikan instansi pemerintah 4 bidang tanah, kepemilikan lain diluar yang tersebut di atas 1 bidang tanah. Hal tersebut menggambarkan bahwa ada beberapa kepemilikan tanah yang memiliki lebih dari satu bidang tanah. Adapun struktur kepemilikan tanah kelurahan Balige I adalah sebagai berikut : 1) Perseorangan 1. memiliki 1 bidang tanah : 209 orang, jumlah bidang = 209 bidang 2. memiliki 2 bidang tanah : 42 orang, jumlah bidang = 84 bidang


3. memiliki 3 bidang tanah : 20 orang, jumlah bidang

= 60 bidang

4. memiliki 4 bidang tanah :

7 orang, jumlah bidang = 28 bidang



6. memiliki 6 bidang tanah : 1 orang, jumlah bidang = 6 bidang 7. memiliki 7 bidang tanah : 1 orang, jumlah bidang

= 7 bidang

8. memiliki 18 bidang tanah : 1 orang, jumlah bidang = 18 bidang 9. memiliki 26 bidang tanah : 1 orang, jumlah bidang = 26 bidang Total : 290 orang

Total

= 480

2) Organisasi Kemasyarakatan - Gereja memiliki 2 bidang

: 2 kelompok, jlh bidang = 2 bidang

- Badan Gereja HKBP 15 bidang

: 1 kelompok, jlh bidang = 15 bidang

- Yayasan pendidikan HKBP 2 bidang : 1 kelompok, jlh bidang = 2 bidang - Tugu Simangunsong 1 bidang Total

: 1 kelompok, jlh bidang = 1 bidang : 5 kelompok

Total = 20

3) Komunal - Kepemilikan komunal 1 bidang tanah : 17 kelompok, jlh bidang= 17 bidang - Kepemilikan komunal 2 bidang tanah : 1 kelompok, jlh bidang = 2 bidang Total

: 18 kelompok

Total

= 19

4) Instansi Pemerintah - Memiliki 4 bidang : 4 instansi, jumlah bidang = 4 bidang Instansi pemerintah dimaksud adalah instansi Kantor Kelurahan Balige 1 bidang tanah, instansi Kantor Pos Kesehatan Hewan (Pos Kes Wan) memiliki 1


bidang tanah, Bank BRI memiliki 1 bidang tanah, Telkom memiliki 1 bidang tanah. Kepemilikan komunal dimaksud berupa pertanian tanah basah. Luas pemilikan tanah perorangan terkecil per satu bidang tanah di Kelurahan Balige 1 adalah 57 M2 berupa Pasar, toko, gudang, terminal dan luas pemilikan tanah perorangan terbesar adalah 4348 M2 berupa tanah kosong dan tidak dimanfaatkan. Luas pemilikan tanah komunal terkecil adalah 144 M2 berupa sawah (pertanian tanah basah/ sawah), dan luas pemilikan tanah komunal terbesar adalah 1550 M2 berupa tanah basah (pertanian tanah basah/ sawah). Luas pemilikan tanah organisasi kemasyarakatan terbesar per satu bidang adalah 82 M2 ada 2 bidang tanah berupa kuburan dan pertanian campuran. Luas pemilikan tanah oleh Pemerintah yang terkecil adalah 145 M2 berupa 1 Kantor Lurah Kelurahan Balige 1 dan luas pemilikan tanah oleh Pemerintah terbesar adalah 4782 M2 yaitu Telkom. Luas pemilikan lainnya yaitu 52 M2 berupa sumur air. Gambaran pemilikan tanah di Kelurahan Balige 1 sebagaimana Tabel Struktur Pemilikan tanah tersebut : Tabel 2. Struktur Pemilikan Tanah Kelurahan Balige I No

Kelompok Luas Pemilikan Tanah (M2)

1

0 – 250

2

251 – 500

3

501 – 1000

Jumlah Pemilik Tanah 112

PEMILIK TANAH % Jumlah Kumulatif Luas (M2)

% Kumulatif

35,78

16387

5,68

45

14,38

16117

5,58

55

17,57

22757

7,88


4

1001 – 2500

72

23,00

112283

38,85

5

> 2500

29

9,27

121285

42,01

Total

313

100,00

288729

100,00

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009. Keterangan Tabel : - % Kumulatif kolom 4 adalah jumlah pemilik tanah persetiap Kelompok Luas Pemilikan Tanah (M2) dibandingkan dengan total pemilik tanah (total Kelompok Luas Pemilikan Tanah ) dikali 100. - % Kumulatif kolom 6 adalah jumlah luas tanah (M2) persetiap Kelompok Luas Pemilikan Tanah (M2) dibandingkan dengan total luas tanah (total luas dari seluruh Kelompok Luas Pemilikan Tanah ) dikali 100. - % Kumulatif tersebut berlaku untuk setiap tabel mengenai struktur kepemilikan tanah, termasuk untuk pertanian tanah kering, pertanian tanah basah dan pertanian tanah campuran. Berdasarkan Tabel 2. Struktur Kepemilikan Tanah di Kelurahan Balige 1 yang dimiliki

oleh

perseorangan,

kepemilikan

komunal,

kepemilikan

Organisasi

Kemasyarakatan (tidak termasuk tanah Instansi Pemerintah), terlihat bahwa jumlah pemilikan tanah tertinggi ada pada kelompok luas pemilikan tanah 0- 250 M2, yaitu sebanyak 112 pemilik (35,78%) dengan luasnya 16.387 M2. Pada kelompok luas pemilikan tanah 251- 500 M2, yaitu sebanyak 45 pemilik (14,38%) dengan luasnya 16.117 M2, kelompok luas pemilikan tanah 501- 1000 M2, yaitu 55 pemilik (17,57%)


dengan luas 22.757 M2, kelompok luas pemilikan tanah 1001- 2500 M2, yaitu 72 pemilik (23,00%) dengan luas 112.183 M2, kelompok luas pemilikan tanah > 2500 M2, yaitu 29 pemilik (9,27%) dengan luas 121.285 M2. Struktur pemilikan tanah dengan pola seperti ini menunjukkan bahwa luas pemilikan tanah pada tiap-tiap penduduk di Kelurahan Balige I tidak merata, dimana sebagian besar penduduknya hanya memiliki tanah dengan luas kurang dari 250 M2, namun ada sebagian penduduk yang memiliki bidang tanah seluas > 2.500 M2, namun jika dilihat dari perbandingan luas tanah dengan penduduk, rata-rata penduduk hanya hanya memiliki tanah seluas 158,66 M2. Untuk memperoleh informasi yang lebih detail, struktur pemilikan tanah tersebut dapat dibagi menjadi pemilikan tanah menurut kategori tanah sawah dan tanah kering. 1) Struktur Pemilikan Tanah Pertanian Tanah Basah (Tanah Sawah) Pertanian tanah basah (sawah) di Kelurahan Balige I terdiri dari 214 bidang tanah seluas 218.109 M2 dengan jumlah pemilik tercatat 134 orang. Struktur pemilikan tanah sawah dapat dilihat pada Tabel 3. Struktur Pemilikan Tanah sawah berikut : Tabel 3. Struktur Pemilikan Tanah sawah Kelurahan Balige I No

1

Kelompok Luas PEMILIK TANAH Pemilikan Tanah Jumlah % Jumlah % Pemilik Kumulatif Luas (M2) Kumulatif Tanah 0 – 250 6 4,48 1352 0,62


2

251 – 500

24

17,91

9965

4,57

3

501 – 1000

27

20,15

20528

9,41

4

1001 – 2500

49

36,57

86948

39,86

5

> 2500

28

20,89

99316

45,54

Total

134

100,00

218109

100,00

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009. Berdasarkan Tabel 3. Struktur Kepemilikan Tanah pertanian (tanah basah), terlihat bahwa jumlah pemilik tanah tertinggi di Kelurahan Balige I ada pada kelompok luas pemilikan tanah 1001- 2500 M2, yaitu sebanyak 49 pemilik (36,57%) dengan luasnya 86948 M2. Pada kelompok luas pemilikan tanah 0-250 M2 , yaitu sebanyak 6 pemilik (4,48%) dengan luas 1352 M2, kelompok luas pemilikan 251-500 M2, yaitu sebanyak 24 pemilik (17,91%) dengan luasnya 9965 M2, kelompok luas pemilikan tanah 501- 1000 M2, yaitu 27 pemilik (20,15%) dengan luas 20528 M2, kelompok luas pemilikan tanah > 2500 M2, yaitu 28 pemilik (20,89%) dengan luas 99316 M2. Jika diperhatikan Tabel 3 Struktur Pemilikan Tanah sawah di Kelurahan Balige I, terlihat bahwa pada kelompok luas pemilikan tanah 1001-2500 M2 merupakan luas yang terbesar yaitu mencapai 86948 M2. Luas rata-rata pemilikan tanah sawah oleh penduduk di Kelurahan Balige I sebesar 214, 59 M2 2) Struktur Pemilikan Tanah Pertanian Tanah Kering


Pertanian tanah Kering di Kelurahan Balige I terdiri dari 14 bidang tanah 6.669 M2, dengan jumlah pemilik tercatat 11 orang. Struktur pemilikan tanah kering dapat dilihat pada Tabel 4. Struktur Pemilikan Tanah kering berikut : Tabel 4. Struktur Pemilikan Tanah Kering Kelurahan Balige I No

1

Kelompok Luas Pemilikan Tanah Jumlah Pemilik Tanah 0 – 250

PEMILIK TANAH % Jumlah Kumulatif Luas (M2) 5

45,45

841

12,62

2

251 – 500

3

27,27

1.594

23,92

3

501 – 1000

1

9,09

570

8,56

4

1001 – 2500

2

18,18

3658

54,90

5

> 2500

_

_

_

_

Total

11

100,00

6663

100,00

% Kumulatif

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009. Berdasarkan Struktur Tabel 4 pertanian tanah kering di atas, terlihat bahwa jumlah pemilikan tanah kering tertinggi di Kelurahan Balige I ada pada kelompok Luas Pemilik Tanah 0-250 M2, yaitu sebanyak 5 pemilik (45,45%) dengan luas tanah 841 M2. `

Berdasarkan Tabel 4. Struktur Kepemilikan Tanah pertanian tanah kering,

pada kelompok luas pemilikan tanah kelompok luas pemilikan 251-500 M2, yaitu sebanyak 3 pemilik (27,27%) dengan luasnya 1.594 M2, kelompok luas pemilikan


tanah 501- 1000 M2, yaitu 1 pemilik (9,09%) dengan luas 570 M2, kelompok luas pemilikan tanah > 2500 M2 tidak ada. 3) Struktur Pemilikan Tanah Pertanian Campuran. Pertanian tanah campuran di Kelurahan Balige I terdiri dari 9 bidang tanah seluas 7621 M2, dengan jumlah pemilik tercatat 6 orang. Kepemilikan Tanah Pertanian Campuran di Kelurahan Balige I pada kelompok Luas Pemilik Tanah 0-250 M2 yaitu 171, 177, kelompok Luas Pemilik Tanah 251-500 M2 adalah 312, 338 M2 dan kelompok luas pemilikan tanah 501-1000 M2 yaitu 525 M2, 570 M2, 602 M2, kelompok Luas Pemilik Tanah 1001-2500 adalah 1759 M2, kelompok Luas Pemilik Tanah >2500 M2 adalah 2.567 M2. 3. Penguasaan Tanah Bahwa dari seluruh bidang tanah yang telah diukur di Kelurahan Balige I yaitu 524 bidang, terdapat 425 orang yang menguasai bidang tanah tersebut, dengan perincian penguasaan oleh pemiliknya sendiri sebanyak 225 bidang, penguasaan oleh bukan pemiliknya 299 bidang, yaitu penguasaan dengan cara sewa seluas 203.304 M2. Tidak semua pemilik tanah menguasai dan mengusahai tanahnya secara langsung, dimana pemilik tanah yang mempunyai lebih dari satu bidang tanah pada umumnya menyerahkan penguasaannya pada orang lain dengan cara sewa . Penguasaan tanah oleh bukan pemiliknya sendiri sebanyak 299 bidang dengan perincian tanah sawah sebanyak 144 bidang (seluas 143.022 M2), tanah kering 5 bidang tanah (seluas 2.917 M2)


4. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan hasil pendataan tercatat 13 jenis penggunaan tanah di Kelurahan Balige I sebagai berikut : a. Jasa 6 bidang seluas 5861 M2 terdiri dari Fasilitas Pendidikan 4 bidang (Taman Kanak-kanak 1 bidang, Sekolah Dasar 1 bidang, tempat kursus 2 bidang), Fasilitas Ibadah 2 bidang (Gereja 2 bidang). b. Kantor Pemerintah/ Desa 5 bidang seluas 1.551 (Kantor Kelurahan 1 bidang, Kantor Pos Kes Wan 1 bidang, Kantor PAM 1 bidang, Kantor Desa 2 bidang) c. Pertanian Tanah Basah 214 bidang seluas 208.443 M2. d. Pertanian Tanah Kering 15 bidang seluas 6.663 M2. e. Pertanian Tanah Campuran 9 bidang seluas 7.621 M2. f. Rumah dengan Pekarangan 121 bidang seluas 69.730 M2 g. Rumah tanpa Pekarangan 76 bidang seluas 13.464 M2. h. Pasar, toko, gudang, terminal 49 bidang seluas 10.043 M2. i. Industri/ Pabrik 2 bidang seluas 4.569 M2. j. Tower Telkom 1 bidang seluas 893 M2. k. Sumur Air 2 bidang seluas 185 M2. l. Kuburan 5 bidang seluas 1.937 M2. m. Tanah kosong 18 bidang seluas 9.947 M2. Berdasarkan perincian tersebut terlihat bahwa penggunaan tanah terbesar di Kelurahan Balige I adalah penggunaan tanah basah/ sawah, dan penggunaan tanah terkecil ada pada jenis penggunaan sumur.


Pemanfaatan tanah di Kelurahan Balige I hampir seluruhnya dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya, terdapat 18 bidang tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya yaitu berupa tanah kosong seluas 9.947 M2. 5. Pemilikan Tanah Secara Absentee Berdasarkan data alamat/ tempat tinggal pemilik tanah di Kelurahan Balige I terdapat beberapa pemilikan tanah absentee, yaitu pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar atau tidak berbatasan langsung dengan kecamatan Balige (kecamatan tempat letak tanah), yaitu tercatat sebanyak 80 bidang kepemilikan. Tempat tinggal para pemilik tanah tersebut tersebar di beberapa kecamatan/ kota seperti Tarutung, Pematang Siantar, Medan, Jakarta. Luas pemilikan tanah absentee tercatat seluas 55.334 M2, dengan jenis penggunaan tanah sawah sebanyak 27 bidang tanah seluas 73.934 M2, pertanian tanah kering 1 bidang tanah seluas 129 M2, pertanian campuran 2 bidang tanah seluas 640 M2, rumah dan pekarang 24 bidang tanah seluas 10.803 M2, rumah tanpa pekarangan 16 bidang tanah seluas 4000 M2, pasar toko, gudang, terminal 4 bidang tanah seluas 452 M2, kantor pemerintah 1 bidang tanah seluas 160 M2, fasilitas pendidikan 1 bidang tanah seluas 195 M2, tanah kosong 4 bidang tanah seluas 1.021 M2. 6. Pemilikan Tanah Berlebih Jumlah penduduk terus bertambah, sementara lahan yang tersedia bersifat tetap. Untuk mengatasi hal tersebut dibuat batasan maksimum kepemilikan tanah. Salah satu payung hukum pembatasan itu adalah Undang-undang No. 56/Prp/1960


tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Kebijakan pembatasan ini diambil pada penghujung Tahun 1960 dimasa kepemimpinan Soekarno. Menurut UUPA, pemilikan dan penguasaan tanah melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 17 UUPA memerintahkan agar pembatasan tersebut diatur. Maka, lahirlah Perpu No. 56 Tahun 1960 yang kemudian disahkan menjadi undangundang. Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang atau satu keluarga hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian maksimum 20 hektare, tanpa melihat apakah merupakan sawah atau tanah kering. Kalaupun boleh lebih dari jumlah itu, hanya dapat dibenarkan tambahan 5 Ha atas dasar keadaan daerah yang sangat khusus. Pemilik tanah paling luas tercatat di Kelurahan Balige I adalah 22.411 M2 terdiri dari 26 bidang pemilikan dengan jenis penggunaan tanah berupa sawah 11 bidang (14.508 M2),

tanah kering 1 bidang tanah (631M2), rumah dengan

pekarangan 5 bidang tanah (1.637 M2), rumah tanpa pekarangan 8 bidang tanah (1.287 M2), tanah kosong 1 bidang tanah (4.348 M2). Berdasarkan UU No.56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Daftar Lampiran Perpu No.56 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 N0. 172 (sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UU N0 56 Tahun 1960) bahwa kepadatan penduduk tiap kilo meter persegi 51- 250 adalah daerah kurang padat, sehingga dapat ditetapkan bahwa Kabupaten Toba Samosir termasuk daerah kurang padat karena kepadatan penduduknya 84,76 Km2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 56 PRP, batas pemilikan tanah untuk daerah kurang padat ditetapkan


seluas 10 Ha untuk tanah sawah dan 12 Ha untuk tanah kering, sehingga tidak ditemukan adanya indikasi pemilikan tanah yang berlebih di Kelurahan Balige I. 2. Kelurahan Balige III a. Wilayah/ batas administrasi Kelurahan Balige III - Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kelurahan Balige I. - Sebelah Selatan berbatas dengan Sianipar Sihailhail - Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Pardede Onan - Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Balige Kelurahan Balige III dengan luas wilayah 0,69 Ha, terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV. Jarak Kelurahan Balige III. ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Balige 1 Km, jarak ke Pusat Pemerintahan Toba Samosir 1 Km. b. Kependudukan 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Balige III Jumlah penduduk Kelurahan Balige III 1.839 jiwa, yang terdiri dari 408 rumah tangga (rata-rata 4,51 jiwa per rumah tangga). Adapun jumlah penduduk lakilaki sebanyak 872 jiwa dan penduduk perempuan 967 jiwa. Jumlah penduduk yang memiliki tanah tercatat 461 jiwa dengan penggunaan tanahnya sebagaian besar untuk rumah dan pekarangan. Kepadatan penduduk rata-rata di Kelurahan Balige III adalah 2.665,2 jiwa/ Km2.


2. Sumber Penghasilan Utama. Sumber penghasilan utama penduduk Kelurahan Balige III adalah dari berdagang. Hal ini juga terlihat dari mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagian besar pedagang, yaitu 154 rumah tangga (30,31 %). Sumber penghasilan utama dengan berdagang didukung oleh karena Balige III dekat pusat dan pasar tradisional, dan daerah untuk pertanian sangat minim hanya 68 bidang tanah tanah kering seluas 29460 M2dan 1 bidang tanah pertanian tanah basah seluas 302 M2. 3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian. Penduduk Kelurahan Balige III sebagian besar (154) mempunyai mata pencaharian berdagang. Penduduk dengan mata pencaharian seperti Petani 38 rumah tangga, PNS /TNI/ POLRI 87 rumah tangga, Pensiunan PNS/Polri 49 rumah tangga, yang lainnya 156 rumah tangga dan tidak berprofesi (bukan perorangan) 24 rumah tangga. 4. Kondisi Kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Kelurahan Balige III sebanyak 40 rumah tangga (7,87 %) keluarga miskin. c. Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi P4T 1. Kondisi Administrasi Pertanahan. Berdasarkan hasil Inventarisasi dan Registrasi P4T dapat ditentukan bahwa administrasi pertanahan di Kelurahan Balige III belum menggambarkan adanya


tertib administrasi pertanahan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 5. Tabel. 5. Kondisi Administrasi Pertanahan Balige III Tanah Terdaftar

No

1

Jenis Hak SHM


Jlh Luas Dok. Kepemilikan 2 Bid. (M ) 226 68.055 Surat Tanda Bukti Hak Milik

Jlh Bid. 6

Luas (M2) 18.828

91

49.627

2

Surat Keterangan Waris

3

Pengakuan dari Masyarakat

3

7.951

4

AJB PPAT

2

429

5

Jual Beli dibawah tangan

178

58.652

6

Unknown

2

2.059

282

166.009

Total

226 68.055 Total

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009. Berdasarkan Tabel 5. Banyak bidang tanah yang di Inventarisasi dan Registrasi P4T adalah 508 bidang (234.064 M2). Kondisi administrasi pertanahan di Kelurahan Balige III berdasarkan dokumen kepemilikannya adalah dokumen kepemilikan atas tanah serta peralihannya berupa Surat Tanda Bukti Hak Milik 6 bidang tanah (18.828 M2), Surat Keterangan Waris 91 bidang tanah (49.627 M2). Disamping itu masih terdapat tanah-tanah mempunyai bukti kepemilikan haknya dengan adanya pengakuan dari masyarakat (diakui masyarakat) yaitu 3 bidang tanah (7.951 M2), dan masih terdapat tanah-tanah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan hak sama sekali 2


bidang tanah (2.059 M2), Akta Jual Beli PPAT 2 bidang tanah (429 M2), Surat Jual Beli di bawah tangan 178 bidang (58.652 M2) sedangkan bidang tanah yang terdaftar 226 bidang tanah (68.055M2) seluruhnya Sertifikat Hak Milik. Maka luas tanah yang terdaftar di Kelurahan Balige III 9,86 % dari luas tanah di Kelurahan Balige III. Penguasaan tanah dengan cara sewa sebanyak 41 bidang tanah. 2. Struktur Kepemilikan Tanah Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilaksanakan terdapat 508 bidang tanah di Kelurahan Balige III (seluas 234.064/ 0,23 Ha), dengan jumlah kepemilikan 389 orang sejumlah 508 bidang tanah, terdiri dari pemilikan perseorangan sebanyak 461 bidang tanah, kepemilikan komunal (kepemilikan secara bersama oleh masyarakat) 28 bidang tanah, kepemilikan instansi pemerintah 9 bidang tanah, kepemilikan Badan Hukum Swasta 4 bidang tanah, kepemilikan lain diluar yang tersebut di atas sebanyak 6 bidang tanah. Hal tersebut menggambarkan bahwa ada beberapa kepemilikan tanah yang memiliki lebih dari satu bidang tanah. Adapun struktur kepemilikan tanah kelurahan Balige III adalah sebagai berikut : a) Perseorangan 1. memiliki 1 bidang tanah : 312 orang, jumlah bidang = 312 bidang 2. memiliki 2 bidang tanah :







1 orang, jumlah bidang =

5 bidang






8. memiliki 18 bidang tanah : 1 orang, jumlah bidang = 18 bidang Total : 360 orang

Total = 461

b) Badan Hukum Swasta - Yayasan Akper HKBP memiliki 1 bidang : 1 kelompok, jlh bidang = 1 - Badan Gereja HKBP 1 bidang

: 1 kelompok, jlh bidang = 1

- Kantor Aksindo 1 bidang

: 1 kelompok, jlh bidang = 1

- Gudang PN Pertani 1 bidang

: 1 kelompok, jlh bidang = 1 Total

: 4 kelompok Total

= 4

c) Komunal - Kepemilikan komunal 1 bidang tanah : 22 kelompok, jlh bidang= 22 bidang - Kepemilikan komunal 2 bidang tanah : 1 kelompok, jlh bidang = 2 bidang - Kepemilikan komunal 4 bidang tanah : 1 kelompok, jlh bidang = 4 bidang Total

: 24 kelompok Total

= 28

d) Instansi Pemerintah - Memiliki 9 bidang tanah : 9 instansi, jumlah bidang = 9 bidang Instansi pemerintah dimaksud adalah instansi pendidikan Sekolah Dasar 2 bidang tanah, Rumah Dinas Kejaksaan memiliki 3 bidang tanah, Rumah Dinas Bank Sumut memiliki 1 bidang tanah, Rumah Dinas KPKN memiliki 1 bidang tanah, Peradilan memiliki 1 bidang tanah, Kantor Pajak memiliki 1 bidang tanah.


e) Kepemilikan Lainnya - Kepemilikan Lain oleh HKBP 6 bidang tanah : 1 kelompok, jumlah bidang =

6

bidang Luas pemilikan tanah perorangan terkecil per satu bidang tanah di Kelurahan Balige III adalah 48M2 berupa tanah kosong dan luas pemilikan tanah perorangan terbesar adalah 6065 M2 berupa Kantor Pemerintah/ Desa. Luas pemilikan tanah komunal terkecil adalah 119 M2 berupa kuburan, dan luas pemilikan tanah komunal terbesar adalah 1223 M2 berupa kuburan. Luas pemilikan tanah organisasi kemasyarakatan terbesar per satu bidang adalah 82 M2 ada 2 bidang tanah berupa kuburan dan pertanian campuran. Luas pemilikan tanah oleh Pemerintah yang terkecil adalah 158 M2 berupa 1 Rumah Dinas Bank Sumut dan luas pemilikan tanah oleh Pemerintah terbesar adalah 1.715 M2 yaitu Sekolah Dasar. Luas pemilikan lainnya terkeci per satu bidang tanah yaitu 455 M2 berupa Sekolah Dasar Swasta 2 Balige dan luas pemilikan lainnya terbesar persatu bidang tanah yaitu 2.808 M2 Sekolah Dasar Swasta 1 Balige Gambaran pemilikan tanah di Kelurahan Balige III sebagaimana Tabel 6 Struktur Pemilikan tanah tersebut : Tabel 6. Struktur Pemilikan Tanah Kelurahan Balige III No

1

Kelompok Luas Pemilikan Tanah

0 – 250


PEMILIK TANAH % Jumlah Kumulatif Luas (M2) 46.53

27.115

% Kumulatif 11,57


2

251 – 500

117

30,07

46.456

19,83

3

501 – 1000

55

14,14

40.237

17,18

4

1001 – 2500

26

6,69

44.455

18,98

5

> 2500

10

2,57

75.948

32,44

Total

389

100,00

234.111

100,00

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Berdasarkan Tabel 6. Struktur Kepemilikan Tanah di Kelurahan Balige III yang dimiliki oleh perseorangan, kepemilikan komunal, kepemilikan Organisasi Kemasyarakatan (tidak termasuk tanah Instansi Pemerintah), terlihat bahwa jumlah pemilikan tanah tertinggi ada pada kelompok luas pemilikan tanah 0- 250 M2, yaitu sebanyak 181 pemilik (46,53%) dengan luasnya 27.115 M2. Pada kelompok luas pemilikan tanah 251- 500 M2, yaitu sebanyak 117 pemilik (30,07%) dengan luasnya 46.456 M2, kelompok luas pemilikan tanah 501- 1000 M2, yaitu 55 pemilik (14,14%) dengan luas 40.237M2, kelompok luas pemilikan tanah 1001- 2500 M2, yaitu 26 pemilik (6,69%) dengan luas 44.455 M2, kelompok luas pemilikan tanah > 2500 M2, yaitu 10 pemilik (2,57%) dengan luas 75.948 M2. Struktur pemilikan tanah dengan pola seperti ini menunjukkan bahwa luas pemilikan tanah pada tiap-tiap penduduk di Kelurahan Balige III tidak merata, dimana sebagian besar penduduknya hanya memiliki tanah dengan luas kurang dari 250 M2, namun ada sebagian penduduk yang memiliki bidang tanah seluas > 2500


M2, namun jika dilihat dari perbandingan luas tanah dengan penduduk, rata-rata penduduk hanya hanya memiliki tanah seluas 375, 20 M2. Untuk memperoleh informasi yang lebih detail, struktur pemilikan tanah tersebut dapat dibagi menjadi pemilikan tanah menurut kategori tanah sawah dan tanah kering. 1) Struktur Pemilikan Tanah Pertanian Tanah Basah (Tanah Sawah) Pertanian tanah basah (sawah) di Kelurahan Balige III terdiri dari 1 bidang tanah dengan luas 302 M2 dengan jumlah pemilik tercatat 1 orang. 2) Struktur Pemilikan Tanah Pertanian Tanah Kering Pertanian tanah Kering di Kelurahan Balige III terdiri dari 68 bidang tanah 29460 M2, dengan jumlah pemilik tercatat 48 orang. Struktur pemilikan tanah kering dapat dilihat pada Tabel 7. Struktur Pemilikan Tanah kering berikut : Tabel 7. Struktur Pemilikan Tanah Kering Kelurahan Balige III No

Kelompok Luas Pemilikan Tanah

1

0 – 250

2

251 – 500

3



% Kumulatif

27.08

2238

7,60

17

35,42

6682

22,68

501 – 1000

12

25

9300

31,57

4

1001 – 2500

5

10,42

7560

25,66

5

> 2500

1

2,08

3680

12,49

Total

48

100,00

29460

100,00


Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009. Berdasarkan Struktur Tabel 7 pertanian tanah kering di atas, terlihat bahwa jumlah pemilikan tanah kering tertinggi di Kelurahan Balige III ada pada kelompok Luas Pemilik Tanah 251- 500 M2, yaitu sebanyak 17 pemilik (35,42%) dengan luas tanah 6682 M2. `

Berdasarkan Tabel 7. Struktur Kepemilikan Tanah pertanian tanah kering,

pada kelompok luas pemilikan tanah kelompok luas pemilikan 0-250M2, yaitu sebanyak 13 pemilik (27.08%) dengan luasnya 2238M2, kelompok luas pemilikan tanah 501- 1000 M2, yaitu 12 pemilik (25%) dengan luas 9300M2, kelompok luas pemilikan tanah > 2500 M2 pemilik (2,08%) dengan luas 3680. 3) Struktur Pemilikan Tanah Pertanian Campuran. Pertanian tanah campuran di Kelurahan Balige III tidak ada. 3. Penguasaan Tanah Bahwa dari seluruh bidang tanah yang telah diukur di Kelurahan Balige III yaitu 508 bidang, terdapat 441 orang yang menguasai bidang tanah tersebut, dengan perincian penguasaan oleh pemiliknya sendiri sebanyak 461 bidang seluas 206.931 M2, penguasaan oleh bukan pemiliknya 47 bidang, yaitu penguasaan dengan cara sewa seluas 40 bidang seluas 8.821 M2, penguasaan dengan bagi hasil 1 bidang seluas 282 M2, penguasaan lainnya 6 bidang seluas 13. 918. Tidak semua pemilik tanah menguasai dan mengusahai tanahnya secara langsung, dimana pemilik tanah yang mempunyai lebih dari satu bidang tanah pada umumnya menyerahkan penguasaannya


pada orang lain dengan cara sewa, bagi hasil, dan penguasaan lainnya . Penguasaan tanah oleh bukan pemiliknya sendiri sebanyak 47 bidang dengan perincian tanah sawah sebanyak 144 bidang (seluas 143.022 M2), tanah kering 5 bidang tanah (seluas 2917 M2) 4. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan hasil pendataan tercatat

9 jenis penggunaan tanah di Kelurahan

Balige III sebagai berikut : a. Jasa 8 bidang seluas 283.111 M2 terdiri dari Fasilitas Pendidikan 5 bidang seluas 16.261 M2 (Sekolah Dasar Swasta 2 bidang, Sekolah Dasar Negeri 1 bidang, Akademi Perawat 1 bidang, Kapernaum 1 bidang), Fasilitas Kesehatan 2 bidang (klinik seluas 579 M2), Fasilitas Ibadah 1 bidang (Gereja seluas 12.050 M2). b. Kantor Pemerintah/ Desa 4 bidang seluas 8.653 M2. c. Pertanian Tanah Basah 1 bidang seluas 302 M2. d. Pertanian Tanah Kering 68 bidang seluas 50.521 M2. e. Rumah dengan Pekarangan 394 bidang seluas 133.071 M2. f. Rumah tanpa Pekarangan 3 bidang seluas 945 M2. g. Pasar, toko, gudang, terminal 7 bidang seluas 2.236 M2. h. Kuburan 5 bidang seluas 1.721 M2. i. Tanah kosong 18 bidang seluas 10.988 M2. Berdasarkan perincian tersebut terlihat bahwa penggunaan tanah terbesar di Kelurahan Balige III adalah penggunaan tanah berupa rumah dan


pekarangan, dan penggunaan tanah terkecil ada pada jenis penggunaan untuk fasilitas kesehatan. Pemanfaatan tanah di Kelurahan Balige III hampir seluruhnya dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya, terdapat 18 bidang tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya yaitu berupa tanah kosong seluas 10.988 M2. 5. Pemilikan Tanah Secara Absentee Berdasarkan data alamat/ tempat tinggal pemilik tanah di Kelurahan Balige III terdapat beberapa pemilikan tanah absentee, yaitu pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar atau tidak berbatasan langsung dengan kecamatan Balige (kecamatan tempat letak tanah), yaitu tercatat sebanyak 39 bidang kepemilikan. Tempat tinggal para pemilik tanah tersebut tersebar di beberapa kecamatan/ kota seperti Tarutung, Pematang Siantar, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Balik Papan . Luas pemilikan tanah absentee tercatat seluas 17.875 M2, dengan jenis penggunaan tanah sawah sebanyak 1 bidang tanah seluas 302 M2, pertanian tanah kering 8 bidang tanah seluas 4.280 M2, rumah dengan pekarang 24 bidang tanah seluas 8963 M2, rumah tanpa pekarangan 3 bidang tanah seluas 945 M2, pasar toko, gudang, terminal 1 bidang tanah seluas 289 M2, tanah kosong 2 bidang tanah seluas 3096 M2. 6. Pemilikan Tanah Berlebih Pemilik tanah paling luas tercatat di Kelurahan Balige III adalah 22411 M2 terdiri dari 18 bidang pemilikan dengan jenis penggunaan tanah pertanian kering 7 bidang (18.202 M2), rumah dengan pekarangan 6 bidang tanah (2166 M2), digunakan


untuk kantor pemerintahan 2 bidang tanah (6397 M2), tanah kosong 2 bidang tanah (1892 M2). Di Kelurahan Balige III tidak ditemukan adanya indikasi pemilikan tanah yang berlebih. 3. Kelurahan Lumban Dolok Haumabange a. Wilayah/ batas administrasi Kelurahan Lumban Dolok Haumabange - Sebelah Utara berbatas dengan Danau Toba dan Kabupaten Samosir - Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Balige I. - Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Napitupulu Bagasan dan Danau Toba. - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sibola Hotang dan Desa Lumban Bulbul. Kelurahan Lumban Dolok Haumabange dengan luas 0,63 Ha, terdiri dari Dusun I dan Dusun II. Jarak Kelurahan Lumban Dolok Haumabange ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Balige 0,7 Km, jarak ke Pusat Pemerintahan Toba Samosir 0,7 Km. b. Kependudukan 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Lumban Dolok Hauma Bange Jumlah penduduk Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange 2.936 jiwa, yang terdiri dari 453 rumah tangga (rata-rata 6,48 jiwa per rumah tangga). Adapun jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.433 jiwa dan penduduk perempuan 1.503 jiwa. Jumlah penduduk yang memiliki tanah tercatat 420 jiwa dengan penggunaan tanahnya sebagaian besar untuk rumah dan pekarangan. Kepadatan


penduduk rata-rata di Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange adalah 4660,3 jiwa/ Km2. 2. Sumber Penghasilan Utama. Sumber penghasilan utama penduduk Kelurahan Dolok Haumabange adalah dari pegawai swasta/ berdagang. Hal ini juga terlihat dari mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagian besar pedagang, yaitu 224 rumah tangga (43,16 %). Sumber penghasilan utama dengan berdagang didukung oleh karena Kelurahan Lumban Dolok Haumabange dekat pusat kota dan pasar tradisional. 3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian. Penduduk Kelurahan Lumban Dolok Haumabange sebagian besar (224) mempunyai mata pencaharian berdagang. Penduduk dengan mata pencaharian seperti Petani 119 rumah tangga, PNS /TNI/ POLRI 23 rumah tangga, Pensiunan PNS/ Polri 27 rumah tangga, nelayan 2 orang, peternak 3 rumah tangga, yang lainnya 24 rumah tangga dan tidak berprofesi (bukan perorangan) 13 rumah tangga. 4. Kondisi Kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange sebanyak 102 rumah tangga (19,65 %) keluarga miskin. c. Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi P4T 1. Kondisi Administrasi Pertanahan Lumban Dolok Hauma Bange


Berdasarkan hasil Inventarisasi dan Registrasi P4T dapat ditentukan bahwa administrasi pertanahan di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange belum menggambarkan adanya tertib administrasi yang baik sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana terlihat dalam Tabel 8. Tabel 8. Kondisi Administrasi Pertanahan Lumban Dolok Haumabange. No

Tanah Terdaftar

1

Jenis Hak SHM

2

SHP

46

3

STW

1

4

Total

52


Jlh Luas Dok. Kepemilikan 2 Bid. (M ) 5 2.648 Surat Keterangan Waris 5.748 Jual Beli Dibawah Tangan 265 Unknown 8.661 Total

Jlh Bid. 447

Luas (M2) 199.461

17

6.002

3

1214

467

206.677

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009. Ket : - STW = Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Tabel 8. banyak bidang tanah yang di Inventarisasi dan Registrasi P4T adalah 524 bidang (215.338 M2). Kondisi administrasi pertanahan di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange berdasarkan dokumen kepemilikan atas tanah serta peralihannya berupa Surat Keterangan Waris 447 bidang (199.461 M2), Jual Beli dibawah tangan 17 bidang (6.002 M2), tidak diketahui dokumen kepemilikannya 3 bidang (1.214 M2) sedangkan bidang tanah yang terdaftar hanya 52 bidang (8.661 M2) yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik 5 bidang (2.648 M2), Sertifikat Hak Pakai


46 bidang (5.748 M2), Sertifikat Tanah Wakaf bidang (265 M2). Maka luas tanah yang terdaftar di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange 1,37 % dari luas tanah di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange. Penguasaan tanah dengan cara sewa sebanyak 91 bidang tanah, penguasaan dengan bagi hasil sebanyak 1 bidang tanah, penguasaan diluar tersebut di atas adalah sebanyak 7 bidang tanah. 2. Struktur Kepemilikan Tanah Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilaksanakan terdapat 519 bidang tanah di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange (seluas 215.338/ 0,221 Ha), dengan jumlah kepemilikan 407 orang sejumlah 519 bidang tanah, terdiri dari pemilikan perseorangan sebanyak 455 bidang tanah, kepemilikan komunal (kepemilikan secara bersama oleh masyarakat) 34 bidang tanah, kepemilikan instansi pemerintah 44 bidang tanah, dan kepemilikan oleh Organisasi Kemasyarakatan 1 bidang tanah. Hal tersebut menggambarkan bahwa ada beberapa kepemilikan tanah yang memiliki lebih dari satu bidang tanah. Adapun struktur kepemilikan tanah kelurahan Lumban Dolok Haumabange adalah sebagai berikut : a) Perseorangan 1. memiliki 1 bidang tanah : 316 orang, jumlah bidang = 316 bidang 2. memiliki 2 bidang tanah : 30 orang, jumlah bidang = 60 bidang 3. memiliki 3 bidang tanah : 19 orang, jumlah bidang = 38 bidang 4. memiliki 4 bidang tanah : 4 orang, jumlah bidang = 16 bidang 5. memiliki 5 bidang tanah : 3 orang, jumlah bidang = 15 bidang 6. memiliki 10 bidang tanah : 1 orang, jumlah bidang = 10 bidang


Total

: 373 orang

Total = 455

b) Organisasi Kemasyarakatan. - Badan

1 bidang : 1 kelompok,

jumlah bidang =

Total : 1 kelompok

Total

=

1 bidang 1

c) Komunal - Kepemilikan komunal 1 bidang tanah : 27 kelompok, jlh bidang = 27 bidang - Kepemilikan komunal 3 bidang tanah : 1 kelompok, jlh bidang = 3 bidang - Kepemilikan komunal 4 bidang tanah : 1 kelompok, jlh bidang = 4 bidang Total : 28 kelompok Total = 34 d) Instansi Pemerintah - Memiliki 1 bidang tanah : 5 instansi, jumlah bidang = 5 bidang - Memiliki 39 bidang tanah : 1 instansi, jumlah bidang = 39 bidang Total

: 6 orang

Total = 44

Instansi pemerintah dimaksud adalah instansi Pemerintah Daerah untuk penggunaan pasar, toko, gudang, terminal 39 bidang tanah, Instansi Departemen Kesehatan yaitu Puskesmas 1 bidang tanah, Bank BRI 1 bidang tanah, Instansi Polisi Militer (PM) 1 bidang tanah, Kantor Camat 1 bidang tanah, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) 1 bidang tanah. Luas pemilikan tanah perorangan terkecil per satu bidang tanah di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange adalah 29M2 berupa rumah dengan pekarangan dan luas pemilikan tanah perorangan terbesar adalah 2.728 M2 berupa pertanian tanah basah. Luas pemilikan tanah komunal terkecil adalah 25 M2 berupa rumah dengan


pekarangan, dan luas pemilikan tanah komunal terbesar adalah 1.498 M2 berupa rumah dengan pekarangan. Luas pemilikan tanah organisasi kemasyarakatan yang hanya 1 bidang. Luas pemilikan tanah oleh Pemerintah yang terkecil adalah 25 oleh Pemda dan luas pemilikan tanah oleh Pemerintah terbesar adalah 1.271 M2 yaitu Kantor PM. Gambaran pemilikan tanah di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange sebagaimana Tabel Struktur Pemilikan tanah tersebut : Tabel 9. Struktur Pemilikan Tanah Kelurahan Lumban Dolok Haumabange No

1

Kelompok Luas Pemilikan Jumlah Tanah Pemilik Tanah 0 – 250 149

2

251 – 500

92

22,60

32.106

15,56

3

501 – 1000

114

28,01

55.269

26,79

4

1001 – 2500

44

10,81

63.463

30,77

5

> 2500

8

1,97

32.348

15,68

407

100,00

206.292

100,00

Total

PEMILIK TANAH % Jumlah Kumulatif Luas (M2) 36,61 23.106

% Kumulatif 11,20

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009. Berdasarkan Tabel 9. Struktur Kepemilikan Tanah di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange yang dimiliki oleh perseorangan, kepemilikan komunal, kepemilikan Organisasi Kemasyarakatan (tidak termasuk tanah Instansi Pemerintah), terlihat bahwa jumlah pemilikan tanah tertinggi ada pada kelompok luas pemilikan


tanah 0- 250 M2, yaitu sebanyak 149 pemilik (36,61%) dengan luasnya 23.106 M2. Pada kelompok luas pemilikan tanah 251- 500 M2, yaitu sebanyak 92 pemilik (22,60%) dengan luasnya 32.106 M2, kelompok luas pemilikan tanah 501- 1000 M2, yaitu 114 pemilik (28,01%) dengan luas 55.269 M2, kelompok luas pemilikan tanah 1001- 2500 M2, yaitu 44 pemilik (10,81%) dengan luas 63.463 M2, kelompok luas pemilikan tanah > 2500 M2, yaitu 8 pemilik (1,97%) dengan luas 32.348 M2. Struktur pemilikan tanah dengan pola seperti ini menunjukkan bahwa luas pemilikan tanah pada tiap-tiap penduduk di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange tidak merata, dimana sebagian besar penduduknya hanya memiliki tanah dengan luas kurang dari 250 M2, namun ada sebagian penduduk yang memiliki bidang tanah seluas > 2500 M2, namun jika dilihat dari perbandingan luas tanah dengan penduduk, rata-rata penduduk hanya memiliki tanah seluas 214,58 M2. Untuk memperoleh informasi yang lebih detail, struktur pemilikan tanah tersebut dapat dibagi menjadi pemilikan tanah menurut kategori tanah sawah dan tanah kering. 1) Struktur Pemilikan Tanah Pertanian Tanah Basah (Tanah Sawah) Pertanian tanah Basah di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange terdiri dari 104 bidang tanah 53030 M2, dengan jumlah pemilik tercatat 87 orang. Struktur pemilikan tanah kering dapat dilihat pada Tabel 10. Struktur Pemilikan Tanah basah berikut :


Tabel 10. Struktur Pemilikan Tanah Basah/ Sawah Kelurahan Lumban Dolok Haumabange No

1

Kelompok Luas PEMILIK TANAH Pemilikan Jumlah % Luas % Tanah Pemilik Tanah Kumulatif PemilikanM2 Kumulatif 0 – 250 9 10,34 1.611 3,03

2

251 – 500

30

34,48

2.827

5,33

3

501 – 1000

27

31,04

14.196

26,78

4

1001 – 2500

18

20,69

23.799

44,88

5

> 2500

3

3,45

10.597

19,98

Total

87

100,00

53.030

100,00

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tahun 2009. Berdasarkan Struktur Tabel 10 di atas, terlihat bahwa jumlah pemilikan tanah basah tertinggi di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange ada pada kelompok Luas Pemilik Tanah 251- 500 M2, yaitu sebanyak 30 pemilik (34,48%) dengan luas tanah 2.827 M2. `

Berdasarkan Tabel 10 Struktur Kepemilikan Tanah pertanian tanah basah,

pada kelompok luas pemilikan tanah kelompok luas pemilikan 0-250 M2, yaitu sebanyak 9 pemilik (10,34.08%) dengan luasnya 1.611 M2, kelompok luas pemilikan tanah 501- 1000 M2, yaitu 27 pemilik (31,04%) dengan luas 14.196 M2, kelompok luas pemilikan tanah 1001-2500 M2, yaitu 18 pemilik (20,69%) dengan luas 23.799,


kelompok luas pemilikan tanah > 2500 M2, yaitu 3 pemilik (3,45%) dengan luas 10.597 M2. 2) Struktur Pemilikan Tanah Pertanian Tanah Kering Kepemilikan tanah pertanian tanah kering di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange 4 bidang tanah yaitu 87 M2, 159 M2, 380 M2, 847 M2 dimiliki oleh 4 orang dengan jumlah seluruh bidang 1.473 M2. 3) Struktur Pemilikan Tanah Pertanian Campuran. Pertanian tanah campuran di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange tidak ada. 3. Penguasaan Tanah Bahwa dari seluruh bidang tanah yang telah diukur di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange yaitu 519 bidang, terdapat 427 orang yang menguasai bidang tanah tersebut, dengan perincian penguasaan oleh pemiliknya sendiri sebanyak 407 0rang, 420 bidang seluas 11.233 M2, penguasaan oleh bukan pemiliknya 92 bidang, yaitu penguasaan dengan cara sewa seluas 91 bidang seluas 8.821 M2, penguasaan dengan bagi hasil 1 bidang seluas 282 M2, penguasaan lainnya 7 bidang seluas 13. 918 M2. Tidak semua pemilik tanah menguasai dan mengusahai tanahnya secara langsung, dimana pemilik tanah yang mempunyai lebih dari satu bidang tanah pada umumnya menyerahkan penguasaannya pada orang lain dengan cara sewa, bagi hasil, dan penguasaan lainnya. Penguasaan tanah oleh bukan pemiliknya sendiri sebanyak 47 bidang dengan perincian tanah sawah sebanyak 144 bidang (seluas 143.022 M2), tanah kering 5 bidang tanah (seluas 2917 M2)


4. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan hasil pendataan tercatat 8 jenis penggunaan tanah di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange sebagai berikut : a. Kantor Pemerintah/ Desa 5 bidang seluas 3.228 M2 (Bank BRI, Kantor PM, Kantor Lurah, Kantor Camat, Perumahan BPDSU). b. Pertanian Tanah Basah 130 bidang seluas 83800 M2. c. Pertanian Tanah Kering 4 bidang seluas 51.471 M2. d. Rumah dengan Pekarangan 292 bidang seluas 108.280 M2. e. Rumah tanpa Pekarangan 29 bidang seluas 7022 M2. f. Pasar, toko, gudang, terminal 40 bidang seluas 2.303 M2. g. Kuburan 3 bidang seluas 1.018 M2. h. Tanah kosong 10 bidang seluas 5.521 M2. Berdasarkan perincian tersebut terlihat bahwa penggunaan tanah terbesar di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange adalah penggunaan tanah berupa rumah dan pekarangan, dan penggunaan tanah terkecil ada pada jenis penggunaan untuk Pasar, toko, gudang, terminal. Pemanfaatan tanah di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange hampir seluruhnya dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya, terdapat 10 bidang tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya yaitu berupa tanah kosong seluas 5.521 M2. 5. Pemilikan Tanah Secara Absentee


Berdasarkan data alamat/ tempat tinggal pemilik tanah di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange terdapat beberapa pemilikan tanah absentee, yaitu pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar atau tidak berbatasan langsung dengan kecamatan Balige (kecamatan tempat letak tanah), yaitu tercatat sebanyak 39 bidang kepemilikan. Tempat tinggal para pemilik tanah tersebut tersebar di beberapa kecamatan/ kota seperti Tarutung, Pematang Siantar, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Balik Papan. Luas pemilikan tanah absentee

tercatat seluas 8799 M2,

dengan jenis penggunaan tanah pertanian tanah kering sebanyak 2 bidang tanah seluas 1227 M2, rumah dengan pekarang 18 bidang tanah seluas 5214 M2, rumah tanpa pekarangan 5 bidang tanah seluas 2322M2, pasar toko, gudang, terminal 1 bidang tanah seluas 36M2. 6. Pemilikan Tanah Berlebih Pemilik tanah paling luas tercatat di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange adalah 6121 M2 terdiri dari 10 bidang pemilikan dengan jenis penggunaan tanah basah 2 bidang tanah (3275 M2) penggunaan tanah pertanian kering 1 bidang (85 M2), rumah dengan pekarangan 5 bidang tanah (1838 M2), tanah kosong 2 bidang tanah (1014 M2). Di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange tidak ditemukan adanya indikasi pemilikan tanah yang berlebih. 4. Kelurahan Napitupulu Bagasan a. Wilayah/ batas administrasi Kelurahan Napitupulu Bagasan - Sebelah Utara berbatas dengan Toba dan Kabupaten Samosir


- Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Balige III dan Kelurahan Pardede Onan. - Sebelah Barat berbatas dengan Pardede Onan - Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kelurahan Balige I, Kelurahan Balige III. Kelurahan Napitupulu Bagasan dengan luas 0,48 Ha, terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun I, dusun II, Dusun III. Jarak Kelurahan Napitupulu Bagasan ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Balige 0 Km, jarak ke Pusat Pemerintahan Toba Samosir 0 Km. b. Kependudukan 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Napitupulu Bagasan Jumlah penduduk Kelurahan Napitupulu Bagasan 3.402 jiwa, yang terdiri dari 670 rumah tangga (rata-rata 5,08 jiwa per rumah tangga). Adapun jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.603 jiwa dan penduduk perempuan 1.799 jiwa. Jumlah penduduk yang memiliki tanah tercatat 374 jiwa dengan penggunaan tanahnya sebagaian besar untuk rumah dan pekarangan. Kepadatan penduduk rata-rata di Kelurahan Napitupulu Bagasan adalah 7.087,5 jiwa/ Km2. 2. Sumber Penghasilan Utama. Sumber penghasilan utama penduduk Kelurahan Napitupulu Bagasan adalah dari pegawai swasta/ berdagang. Hal ini juga terlihat dari mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagian besar pegawai swasta/ pedagang, yaitu 430 rumah tangga


(80,83 %). Sumber penghasilan utama dengan berdagang didukung oleh karena Kelurahan Lumban Dolok Haumabange dekat pusat kota dan pasar tradisional.

3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian. Penduduk Kelurahan sebagian besar Napitupulu Bagasan (224) mempunyai mata pencaharian berdagang. Penduduk dengan mata pencaharian seperti Petani 119 rumah tangga, PNS /TNI/ POLRI 23 rumah tangga, Pensiunan PNS/Polri 27 rumah tangga, nelayan 2 orang, peternak 3 rumah tangga, yang lainnya 24 rumah tangga dan tidak berprofesi (bukan perorangan) 13 rumah tangga. 4. Kondisi Kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Kelurahan Napitupulu Bagasan sebanyak 120 rumah tangga (22,55 %) keluarga miskin. c. Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi P4T 1. Kondisi Administrasi Pertanahan Napitupulu Bagasan Berdasarkan Tabel 11. Banyak bidang tanah yang di Inventarisasi dan Registrasi P4T dapat ditentukan bahwa administrasi pertanahan di Kelurahan Napitupulu Bagasan belum menggambarkan adanya tertib administrasi pertanahan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku,sebagaimana terlihat dalam Tabel 11.


Tabel 11. Kondisi Administrasi Pertanahan Napitupulu Bagasan. Tanah Terdaftar

No

1

Jenis Hak SHM

2

SHP

4

3

STW

3


Jlh Luas Dok. Kepemilikan Bid. (M2) 215 45.327 Surat Tanda Bukti Hak Milik 5.248 Surat Keterangan Waris 218 Pengakuan dari Masyarakat

Jlh Bid. 130

Luas (M2) 20.925

51

10.742

60

12.995

4

AJB PPAT

17

4.519

5

Jual Beli dibawah tangan

47

8.823

6

Unknown

5

4.085

310

63.238

Total

222 50.793 Total

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009. Berdasarkan Tabel 11. Banyak bidang tanah yang di Inventarisasi dan Registrasi P4T adalah

532 bidang (114.031 M2). Kondisi administrasi pertanahan di

Kelurahan Napitupulu Bagasan berdasarkan dokumen kepemilikannya adalah dokumen kepemilikan tanah serta peralihannya berupa Surat Tanda Bukti Hak Milik 130 bidang tanah (20.925 M2), Surat Keterangan Waris 51 bidang (10.742 M2), AJB PPAT17 bidang (4.519 M2), Jual Beli Dibawah tangan 47 bidang (8.823 M2), Tidak diketahui dokumen kepemilikannya 5 bidang (4.085 M2), sedangkan bidang tanah yang terdaftar 222 bidang (50.793 M2), SHM 215 bidang (45.327 M2), SHP 4 bidang (5.248 M2), Sertifikat Tanah Wakaf 3 bidang (218 M2). Maka luas tanah yang terdaftar di Kelurahan Lumban Dolok


Haumabange 10,58 % dari luas tanah di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange. Penguasaan tanah dengan cara sewa sebanyak 25 bidang tanah, dengan cara bagi hasil 23 bidang tanah, dengan cara gadai 1 bidang tanah, penguasaan diluar hal tersebut diatas 9 bidang tanah. 2. Struktur Kepemilikan Tanah Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilaksanakan terdapat 532 bidang tanah di Kelurahan Napitupulu Bagasan (seluas 114.031 M2/ 0,11 Ha), dengan jumlah kepemilikan 378 orang sejumlah 532 bidang tanah, terdiri dari pemilikan perseorangan 377 orang sebanyak 519 bidang tanah, kepemilikan Organisasi Kemasyarakatan 1 bidang tanah, kepemilikan instansi pemerintah 4 bidang tanah, dan kepemilikan oleh Badan Hukum Pemerintah 4 bidang tanah dan kepemilikan lainnya 4 bidang tanah. Hal tersebut menggambarkan bahwa ada beberapa kepemilikan tanah yang memiliki lebih dari satu bidang tanah. Adapun struktur kepemilikan tanah kelurahan Napitupulu Bagasan sebagai berikut : a) Perseorangan 1. memiliki 1 bidang tanah : 314 orang, jumlah bidang = 314 bidang 2. memiliki 2 bidang tanah :













Total

: 377 orang

Total

= 519

b) Organisasi Kemasyarakatan. - Badan

1 bidang : 1 kelompok, Total

jumlah bidang = 1 bidang

: 1 kelompok

Total

= 1 bidang

c) Instansi Pemerintah - Memiliki 1 bidang tanah : 4 instansi, jumlah bidang = 4 bidang Total

: 4 instansi

Total

=4

d) Badan Hukum Pemerintah - Memiliki 1 bidang tanah : 4 instansi, jumlah bidang = Total

: 4 Badan Hukum

Total =

4 bidang 4

e) Kepemilikan Lainnya - Memiliki 1 bidang tanah : 4 kepemilikan lainnya, jumlah bidang = 4 bidang Total : 4 kepemilikan lainnya

Total

= 4

Luas pemilikan tanah terkecil oleh Instansi pemerintah adalah Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil 1 bidang tanah seluas 528 M2, terluas Komplek Pasar seluas 2.179 M2, Instansi lainnya Kantor Camat Balige 1.234 M2, Dinas Pengairan UPT Balai PSDA Asahan Danau Toba. Luas pemilikan tanah terkecil oleh Badan Hukum Pemerintah adalah Bank Negara Indonesia (BNI) 1 bidang tanah seluas 162 M2, terluas Perumahan PU (Pekerjaan Umum) 2.534 M2, Badan hukum lainnya Masjid Al-Hadhonah, PLN (Perusahaan Listrik Negara (Pesero) 1.093 M2.


Luas pemilikan tanah terkecil kepemilikan lainnya adalah kuburan 192 M2, terluas rumah dengan pekarangan 387 M2, kepemilikan lainnya adalah Fasilitas Ibadah GPI Pentakosta seluas 366 M2, Perumahan Permai seluas 296 M2. Luas pemilikan tanah perorangan terkecil per satu bidang tanah di Kelurahan Napitupulu Bagasan adalah 35 M2 berupa pasar, toko, gudang, terminal, dan luas pemilikan tanah perorangan terbesar adalah 3.259 M2 berupa pasar. Pemilikan tanah organisasi kemasyarakatan hanya 1 bidang yaitu Kantor Panwaslu seluas 867 M2. Gambaran pemilikan tanah di Kelurahan Napitupulu Bagasan sebagaimana Tabel Struktur Pemilikan tanah tersebut : Tabel 12. Struktur Pemilikan Tanah Kelurahan Napitupulu Bagasan. N o 1

Kelompok Luas PEMILIK TANAH Pemilikan Tanah Jumlah Pemilik % Jumlah Tanah Kumulatif Luas (M2) 0 – 250 295 78,25 45.059

2

251 – 500

44

11,67

18.801

17,12

3

501 – 1000

23

6,10

16.121

14,69

4

1001 – 2500

11

2,92

15.310

13,94

5

> 2500

4

1,06

14.512

13,22

377

100,00

109.761

100,00

Total

% Kumulatif 41,05

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009. Berdasarkan Tabel 12. Struktur Kepemilikan Tanah di Kelurahan Napitupulu Bagasan yang dimiliki oleh perseorangan, kepemilikan komunal, kepemilikan


Organisasi Kemasyarakatan (tidak termasuk tanah Instansi Pemerintah), terlihat bahwa jumlah pemilikan tanah tertinggi ada pada kelompok luas pemilikan tanah 0250 M2, yaitu sebanyak 295 pemilik (78,25%) dengan luasnya 45.054 M2. Pada kelompok luas pemilikan tanah 251- 500 M2, yaitu sebanyak 44 pemilik (11,67%) dengan luasnya 18.801 M2, kelompok luas pemilikan tanah 501- 1000 M2, yaitu 23 pemilik (6,10%) dengan luas 16.121 M2, kelompok luas pemilikan tanah 1001- 2500 M2, yaitu 11 pemilik (2,92%) dengan luas 15.310 M2, kelompok luas pemilikan tanah > 2500 M2, yaitu 4 pemilik (1,06%) dengan luas 14.512 M2. Struktur pemilikan tanah dengan pola seperti ini menunjukkan bahwa luas pemilikan tanah pada tiap-tiap penduduk di Kelurahan Napitupulu Bagasan tidak merata, dimana sebagian besar penduduknya hanya memiliki tanah dengan luas kurang dari 250 M2, namun ada sebagian penduduk yang memiliki bidang tanah seluas > 2500 M2, namun jika dilihat dari perbandingan luas tanah dengan penduduk, rata-rata penduduk hanya memiliki tanah seluas 141.09 M2. Untuk memperoleh informasi yang lebih detail, struktur pemilikan tanah tersebut dapat dibagi menjadi pemilikan tanah menurut kategori tanah sawah dan tanah kering. Pemilikan tanah pertanian tanah basah tidak ada, demikian juga pemilikan tanah pertanian campuran, sedangkan pemilikan tanah pertanian kering hanya 3 bidang tanah yang dimiliki 3 orang yaitu 65,99,206 M2 atau seluruhnya 370 M2. 3. Penguasaan Tanah


Bahwa dari seluruh bidang tanah yang telah diukur di Kelurahan Napitupulu Bagasan yaitu 532 bidang, terdapat 377 orang yang menguasai bidang tanah tersebut, bidang tanah dikuasai pemiliknya sendiri sebanyak 426 bidang seluas 201.473 M2, penguasaan oleh bukan pemiliknya 149 bidang, yaitu penguasaan dengan cara sewa seluas 125 bidang seluas 20.472 M2, penguasaan dengan bagi hasil 23 bidang seluas 2.409 M2, penguasaan dengan gadai 1 bidang seluas 87 M2 dan penguasaan lainnya 9 bidang seluas 9.705 M2. Tidak semua pemilik tanah menguasai dan mengusahai tanahnya secara langsung, dimana pemilik tanah yang mempunyai lebih dari satu bidang tanah pada umumnya menyerahkan penguasaannya pada orang lain dengan cara sewa, bagi hasil, dan penguasaan lainnya. Penguasaan tanah oleh bukan pemiliknya sendiri terhadap tanah sawah dan tanah kering tidak ada. 4. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan hasil pendataan tercatat 8 jenis penggunaan tanah di Kelurahan Napitupulu Bagasan sebagai berikut : a. Jasa 7 bidang seluas 9.415 M2 yaitu Fasilitas Pendidikan 1 bidang (SD Negeri dan SD Katholik seluas 4780M2), Fasilitas Ibadah 6 bidang, b. Kantor Desa 2 bidang Kantor Pemerintah/ Desa seluas 1.762 M2 (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Camat Balige). c. Pertanian Tanah kering 3 bidang seluas 370 M2. d. Rumah dengan Pekarangan 361 bidang seluas 75.358 M2. e. Rumah tanpa Pekarangan 17 bidang seluas 1.254 M2. f. Pasar, toko, gudang, terminal 81 bidang seluas 15.227 M2.


g. Kuburan 1 bidang seluas 192 M2. h. Tanah kosong 4 bidang seluas 2.361 M2. Berdasarkan perincian tersebut terlihat bahwa penggunaan tanah terbesar di Kelurahan Napitupulu Bagasan adalah penggunaan tanah berupa rumah dan pekarangan, dan penggunaan tanah terkecil ada pada jenis penggunaan untuk Pasar, toko, gudang, terminal. Pemanfaatan tanah di Kelurahan Napitupulu Bagasan hampir seluruhnya dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya, terdapat 19 bidang tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya yaitu berupa tanah kosong seluas 21.209 M2 . 5. Pemilikan Tanah Secara Absentee Berdasarkan data

alamat/ tempat tinggal pemilik tanah di Kelurahan

Napitupulu Bagasan terdapat beberapa pemilikan tanah absentee, yaitu pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar atau tidak berbatasan langsung dengan kecamatan Balige (kecamatan tempat letak tanah), yaitu tercatat sebanyak 59 bidang kepemilikan. Tempat tinggal para pemilik tanah tersebut tersebar di beberapa kecamatan/ kota seperti Tarutung, Pematang Siantar, Medan, Jakarta. Luas pemilikan tanah absentee tercatat seluas 8.883 M2 berupa rumah dengan pekarangan 50 bidang tanah seluas 7569 M2, rumah tanpa pekarangan 7 bidang tanah seluas 1191 M2, Fasilitas Ibadah 2 bidang tanah seluas 278 M2.


6. Pemilikan Tanah Berlebih Pemilik tanah paling luas tercatat di Kelurahan Napitupulu Bagasan adalah 5.181 M2 terdiri dari 15 bidang pemilikan dengan jenis penggunaan rumah dengan pekarangan (2392 M2), rumah tanpa pekarangan 2 bidang tanah (113 M2), tanah kosong 1 bidang tanah (271 M2). Di Kelurahan Napitupulu Bagasan tidak ditemukan adanya indikasi pemilikan tanah yang berlebih. 5. Kelurahan Pardede Onan a. Wilayah/ batas administrasi Kelurahan Pardede Onan - Sebelah Utara berbatas dengan Danau Toba dan Kabupaten Samosir - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sianipar Sihailhail. - Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Sangkar Nihuta - Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Napitupulu Bagasan, Balige III. Kelurahan Pardede Onan 0,72 Ha, terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV. Jarak Kelurahan Pardede Onan ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Balige 0 Km, jarak ke Pusat Pemerintahan Toba Samosir 0,3 Km. b. Kependudukan 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Pardede Onan Jumlah penduduk Kelurahan Pardede Onan 3.448 jiwa, yang terdiri dari 550 rumah tangga (rata-rata 6,27 jiwa per rumah tangga). Adapun jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.669 jiwa dan penduduk perempuan 1.779 jiwa. Jumlah penduduk yang memiliki tanah tercatat 550 jiwa dengan penggunaan


tanahnya sebagaian besar untuk rumah tanpa pekarangan. Kepadatan penduduk rata-rata di Kelurahan Pardede Onan adalah 4.788,9 jiwa/ Km2. 2. Sumber Penghasilan Utama. Sumber penghasilan utama penduduk Kelurahan Pardede Onan adalah dari pegawai swasta/ berdagang. Hal ini juga terlihat dari mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagian besar pegawai swasta/ pedagang, yaitu 351 rumah tangga (63,82 %). Sumber penghasilan utama dengan berdagang didukung oleh karena Kelurahan Lumban Dolok Haumabange dekat pusat kota dan pasar tradisional. 3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian. Penduduk Kelurahan Pardede Onan sebagian besar (351) mempunyai mata pencaharian pegawai swasta/ berdagang. Penduduk dengan mata pencaharian seperti Petani 80 rumah tangga, PNS /TNI/ POLRI 97 rumah tangga, Pensiunan PNS/ Polri 1 rumah tangga, yang lainnya 1 rumah tangga dan tidak berprofesi (bukan perorangan) 20 rumah tangga. 4. Kondisi Kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Kelurahan Pardede Onan sebanyak 103 rumah tangga (18,73 %) keluarga miskin. c. Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi P4T 1. Kondisi Administrasi Pertanahan Pardede Onan Berdasarkan hasil Inventarisasi dan Registrasi P4T dapat ditentukan bahwa administrasi pertanahan di Kelurahan Pardede Onan belum menggambarkan


adanya tertib administrasi pertanahan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku,sebagaimana terlihat dalam Tabel 13. Tabel 13. Kondisi Administrasi Pertanahan Kelurahan Pardede Onan. Tanah Terdaftar

No

1

Jenis Hak SHM

2

SHP

4

3

HGB

6 23.672

4 Total


Jlh Luas Dok. Kepemilikan 2 Bid. (M ) 191 64.469 Surat Tanda Bukti Hak Milik 17.735 Surat Keterangan Waris Pengakuan dari Masyarakat Unknown 201 105.876 Total

Jlh Bid. 50

Luas (M2) 10.978

284

92.248

4

2.111

11

5.752

349 111.089

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009.

Ket : - HGB : Hak Guna Bangunan Berdasarkan Tabel 13. Banyak bidang tanah yang di Inventarisasi dan Registrasi P4T adalah 550 bidang (217.576 M2). Kondisi administrasi pertanahan di Kelurahan Balige 1 berdasarkan dokumen kepemilikannya adalah dokumen kepemilikan atas tanah serta peralihannya berupa Surat Tanda Bukti Hak Milik 50 bidang tanah (19.978 M2), Surat Keterangan

Waris sebanyak 284 bidang tanah (92.248M2).

Disamping itu masih terdapat tanah-tanah mempunyai bukti kepemilikan haknya dengan adanya pengakuan dari masyarakat (diakui masyarakat) yaitu sebanyak 4


bidang tanah (2.111 M2), Tidak diketahui dokumen kepemilikannya 11 bidang (5.752 M2) sedangkan bidang tanah yang terdaftar hanya 201 bidang tanah (105.876 M2) yang terdiri dari SHM sebanyak 191 bidang tanah (64.469 M2), SHGB 6 bidang (23.672 M2) dan Sertifikat Hak Pakai 4 bidang tanah (17.735 M2). Maka luas tanah yang terdaftar di Kelurahan Pardede Onan 14,71 % dari luas tanah di Kelurahan Pardede Onan. Penguasaan tanah dengan cara sewa sebanyak 299 bidang tanah. 2. Struktur Kepemilikan Tanah Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilaksanakan terdapat 550 bidang tanah di Kelurahan Pardede Onan (seluas 217.576/ 0,221 Ha), dengan jumlah kepemilikan 387 orang sejumlah 550 bidang tanah, terdiri dari pemilikan perseorangan sebanyak 511 bidang tanah, kepemilikan komunal (kepemilikan secara bersama oleh masyarakat) 35 bidang tanah, kepemilikan instansi pemerintah 6 bidang tanah, dan kepemilikan Badan Hukum Pemerintah 7 bidang, kepemilikan Badan Hukum Swasta 1 bidang tanah. Hal tersebut menggambarkan bahwa ada beberapa kepemilikan tanah yang memiliki lebih dari satu bidang tanah. Adapun struktur kepemilikan tanah kelurahan Pardede Onan adalah sebagai berikut : a) Perseorangan 1. memiliki 1 bidang tanah : 295 orang, jumlah bidang = 295 bidang 2. memiliki 2 bidang tanah

:


72 bidang

3. memiliki 3 bidang tanah : 14 orang, jumlah bidang =

42 bidang


24 bidang





15 bidang



12 bidang



14 bidang



14 bidang



15 bidang

Total : 360 orang

Total

= 509

b) Komunal - Kepemilikan komunal 1 bidang tanah : 32 kelompok, jumlah bidang = 32 bidang - Kepemilikan komunal 2 bidang tanah : 1 kelompok, jumlah bidang = 2 bidang Total

: 32 kelompok

Total

= 35

c) Instansi Pemerintah - Memiliki 1 bidang tanah : 6 instansi, jumlah bidang =

6 bidang

d) Badan Hukum Pemerintah - Kepemilikan Badan Hukum Pemerintah 1 bidang tanah : 7 Badan, jumlah bidang = 7 bidang e) Badan Hukum Swasta - Kepemilikan 1 bidang tanah : 1 Badan, jumlah bidang = 1 bidang f) Kepemilikan Lainnya - Kepemilikan 2 bidang tanah : 1 orang, jumlah bidang = 2 bidang


Instansi pemerintah dimaksud adalah, Instansi Departemen Kesehatan yaitu Puskesmas 1 bidang tanah, Rutan 1 bidang tanah, Instansi KPKM Tobasa 1 bidang tanah, Kantor Koramil 1 bidang tanah, Sekolah Dasar 1 bidang tanah. Badan Hukum Pemerintah 7 bidang tanah yang dimiliki oleh 7 Badan Hukum Pemerintah yaitu Kantor Kelurahan 323 M2, Kantor Kejaksaan 889 M2, Kantor Pengadilan 1.077 M2, Rutan 1736 M2, SD Katholik San Fransco 1.897 M2, Kantor PLN 3917 M2, Tanah Pardede 11.598 (tanah kosong). Badan Hukum Swasta 1 bidang tanah seluas 392 M2 yaitu Toba Utara. Luas pemilikan tanah perorangan terkecil per satu bidang tanah di Kelurahan Pardede Onan adalah 39 M2 berupa pasar, toko, gudang, terminal dan luas pemilikan tanah perorangan terbesar adalah 5.037M2 berupa pertanian tanah basah. Luas pemilikan tanah komunal terkecil adalah 64 M2 berupa pertanian tanah basah, dan luas pemilikan tanah komunal terbesar adalah 4.413 M2 berupa Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Ibadah, Kuburan. Luas pemilikan tanah oleh Pemerintah yang terkecil adalah 625 M2 oleh Pemda dan luas pemilikan tanah oleh Pemerintah terbesar adalah 11.169 M2 yaitu Kantor Polres Tobasa. Badan Hukum Swasta 1 bidang tanah 392 M2 yaitu Toba Utara. Gambaran pemilikan tanah di Kelurahan Pardede Onan sebagaimana Tabel Struktur Pemilikan tanah tersebut :


Tabel 14. Struktur Pemilikan Tanah Kelurahan Pardede Onan No

1

Kelompok Luas Pemilikan Tanah Jumlah Pemilik Tanah 0 – 250 230

2

251 – 500

3


% Kumulatif

59,43

65.531

30,28

83

21,44

28.938

13,37

501 – 1000

37

9,56

24.922

11,51

4

1001 – 2500

28

7,24

58.654

27,10

5

> 2500

9

2,33

38.395

17,74

387

100,00

216.440

100,00

Total

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009. Berdasarkan Tabel 14. Struktur Kepemilikan Tanah di Kelurahan Pardede Onan yang dimiliki oleh perseorangan, kepemilikan komunal, kepemilikan Organisasi Kemasyarakatan (tidak termasuk tanah Instansi Pemerintah), terlihat bahwa jumlah pemilikan tanah tertinggi ada pada kelompok luas pemilikan tanah 0250 M2, yaitu sebanyak 230 pemilik (59,43%) dengan luasnya 65.531 M2. Pada kelompok luas pemilikan tanah 251- 500 M2, yaitu sebanyak 83 pemilik (21,44%) dengan luasnya 28.938 M2, kelompok luas pemilikan tanah 501- 1000 M2, yaitu 37 pemilik (9,56%) dengan luas 24.922 M2, kelompok luas pemilikan tanah 1001- 2500 M2, yaitu 28 pemilik (7,24%) dengan luas 58.654 M2, kelompok luas pemilikan tanah > 2500 M2, yaitu 9 pemilik (2,33%) dengan luas 38.395 M2.


Struktur pemilikan tanah dengan pola seperti ini menunjukkan bahwa luas pemilikan tanah pada tiap-tiap penduduk di Kelurahan Pardede Onan tidak merata, dimana sebagian besar penduduknya hanya memiliki tanah dengan luas kurang dari 250 M2, namun ada sebagian penduduk yang memiliki bidang tanah seluas > 2500 M2, namun jika dilihat dari perbandingan luas tanah dengan penduduk, rata-rata penduduk hanya memiliki tanah seluas 208,82 M2. Untuk memperoleh informasi yang lebih detail, struktur pemilikan tanah tersebut dapat dibagi menjadi pemilikan tanah menurut kategori tanah sawah dan tanah kering. 1) Struktur Pemilikan Tanah Pertanian Tanah Basah (Tanah Sawah) Pertanian tanah Basah di Kelurahan Pardede Onan terdiri dari 104 bidang tanah 53.030 M2, dengan jumlah pemilik tercatat 87 orang. Struktur pemilikan tanah basah dapat dilihat pada Tabel 15. Struktur Pemilikan Tanah basah berikut : Tabel 15. Struktur Pemilikan Tanah Basah/ Sawah Kelurahan Pardede Onan. N o 1

Kelompok Luas PEMILIK TANAH Pemilikan Tanah Jumlah % Jumlah % Kumulatif Pemilik Tanah Kumulatif Luas (M2) 0 – 250 15 40,54 2.733 11,90

2

251 – 500

11

29,73

3.840

16,72

3

501 – 1000

6

16,21

3.544

15,43

4

1001 – 2500

3

8,11

4.961

21,61

5

> 2500

2

5,41

7.886

34,34


Total

37

100,00

22.964

100,00

Sumber data : Diolah dari Data Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009. Berdasarkan Struktur Tabel 15 pertanian tanah basah di atas, terlihat bahwa jumlah pemilikan tanah basah tertinggi di Kelurahan Pardede Onan ada pada kelompok Luas Pemilik Tanah 0- 250 M2, yaitu sebanyak 15 pemilik (40,54%) dengan luas tanah 2.733 M2. `

Berdasarkan Tabel 15. Struktur Kepemilikan Tanah pertanian tanah basah,

pada kelompok luas pemilikan tanah kelompok luas pemilikan 251- 500 M2, yaitu sebanyak 11 pemilik (29,73%) dengan luasnya 3.840 M2, kelompok luas pemilikan tanah 501- 1000 M2, yaitu 6 pemilik (16,21%) dengan luas 3.544 M2, kelompok luas pemilikan tanah 1001-2500 M2, yaitu 3 pemilik (8,11%) dengan luas 4.961 M2, kelompok luas pemilikan tanah > 2500 M2, yaitu 2 pemilik (5,41%) dengan luas 7.886M2. 2) Struktur Pemilikan Tanah Pertanian Tanah Kering. Untuk Kelurahan Pardede Onan pemilikan tanah pertanian tanah kering tidak ada . 3) Struktur Pemilikan Tanah Pertanian Campuran. Untuk Kelurahan Pardede Onan pemilikan tanah pertanian campuran tidak ada. 3. Penguasaan Tanah


Bahwa dari seluruh bidang tanah yang telah diinventarisasi di Kelurahan Pardede Onan yaitu 550 bidang, terdapat 387 orang pemilik bidang tanah dan penguasaannya oleh pemilik bidang tanah tersebut seluas 73.658 M2. 4. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan hasil pendataan tercatat 8 jenis penggunaan tanah di Kelurahan Pardede Onan sebagai berikut : a. Jasa 4 bidang seluas 9.415 M2 yaitu Fasilitas Pendidikan 2 bidang (SD Negeri dan SD Katholik seluas 4780 M2), fasilitas Kesehatan 2 bidang (Puskesmas, klinik seluas 6.187 M2), b. Kantor Pemerintah/ Desa 7 bidang seluas 21.304 M2 (Rutan , Polres Tobasa, Kantor KPKM Balige, Koramil, Kantor Kelurahan, Kantor Pengadilan, Kantor Kejaksaan). c. Pertanian Tanah Basah 47 bidang seluas 25.735 M2. d. Rumah dengan Pekarangan 30 bidang seluas 11.767 M2. e. Rumah tanpa Pekarangan 417 bidang seluas 115.458 M2. f. Pasar, toko, gudang, terminal 23 bidang seluas 4.268 M2. g. Kuburan 6 bidang seluas 1.223 M2. h. Tanah kosong 19 bidang seluas 21.209 M2. Berdasarkan perincian tersebut terlihat bahwa penggunaan tanah terbesar di Kelurahan Pardede Onan adalah penggunaan tanah berupa rumah dan pekarangan, dan penggunaan tanah terkecil ada pada jenis penggunaan untuk Pasar, toko, gudang, terminal.


Pemanfaatan tanah di Kelurahan Pardede Onan hampir seluruhnya dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya, terdapat 19 bidang tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya yaitu berupa tanah kosong seluas 21.209 M2 . 5. Pemilikan Tanah Secara Absentee Berdasarkan data alamat/ tempat tinggal pemilik tanah di Kelurahan Pardede Onan terdapat beberapa pemilikan tanah absentee, yaitu pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar atau tidak berbatasan langsung dengan kecamatan Balige (kecamatan tempat letak tanah), yaitu tercatat sebanyak 19 bidang kepemilikan. Tempat tinggal para pemilik tanah tersebut tersebar di beberapa kecamatan/ kota seperti Tarutung, Pematang Siantar, Medan, Jakarta. Luas pemilikan tanah absentee tercatat seluas 5.446 M2, dengan jenis penggunaan tanah pertanian tanah basah sebanyak 3 bidang tanah seluas 447 M2, rumah dengan pekarang 1 bidang tanah seluas 1.232 M2, rumah tanpa pekarangan 12 bidang tanah seluas 3.473 M2, pasar toko, gudang, terminal 2 bidang tanah seluas 179 M2, tanah kosong 1 bidang tanah 115 M2. 6. Pemilikan Tanah Berlebih Pemilik tanah paling luas tercatat di Kelurahan Pardede Onan adalah 7.602 M2 terdiri dari 15 bidang pemilikan dengan jenis penggunaan tanah basah 23 bidang tanah (3.002 M2) penggunaan tanah pertanian kering 1 bidang (85 M2), rumah tanpa pekarangan 7 bidang tanah (2.114M2), tanah kosong 5 bidang tanah (2.486 M2). Di


Kelurahan Pardede Onan tidak ditemukan adanya indikasi pemilikan tanah yang berlebih. D. Fungsi dan Manfaat Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Tanah sebagai sumber daya alam utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Semua rakyat memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing yang beraneka ragam. Tanah terdapat di seluruh wilayah negara dan dapat dipergunakan secara langsung dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga penguasaannya dapat diatur secara merata dan adil. Dengan demikian tanah berfungsi langsung dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 68 Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sehubungan dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya perlu diatur, agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Data P4T menjadi sangat penting sejalan dengan tekad bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembaruan agraria. Data P4T yang dikumpulkan secara

68

Boedi Harsono, Op. Cit, halaman 28.


sistematis dan disajikan secara spasial sangat dibutuhkan, dalam pelaksanaan kebijakan di bidang Landreform. Tanpa adanya infomasi bidang demi bidang dalam satu batas administrasi pemerintah tertentu (desa/ kelurahan atau kecamatan) sangat sulit untuk menemukan tanah-tanah objek Landreform. Hasil akhir dari kegiatan pelaksanaan Inventarisasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu : 69 1. Basis data P4T (spasial dan tekstual) yang mencakup data : a. Penguasaan Tanah b. Pemilikan Tanah c. Penggunakan Tanah d. Pemanfaatan Tanah 2. Hasil analisa berupa informasi P4T yang mencakup : a. Tingkat ketimpangan penguasaan tanah b. Tingkat ketimpangan pemilikan tanah c. Kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang d. Tingkat pemanfaatan tanah e. Potensi tanah-tanah obyek Landreform yang mencakup : 1. Tanah-tanah absentee 2. Tanah-tanah kelebihan maksimum 3. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara lainnya 4. Tanah-tanah negara lainnya (bekas tanah partikelir, HGU yang berakhir waktunya/ dibatalkan, tanah kehutanan yang diserahkan kepada negara) f. Potensi masalah Landreform g. Daftar Tanah Data dan informasi P4T dimanfaatkan sebagai sarana kerja utama dalam melaksanakan kebijakan pengaturan dan penataan pertanahan khususnya Landreform yang mencakup : 1. Redistribusi tanah 2. Ganti rugi tanah obyek Landreform 69

Badan Pertanahan Republik Indonesia, Op. Cit, halaman 2.


3. Penyelesaian masalah tanah obyek Landreform 4. Kegiatan sertifikasi lainnya, baik massal maupun sporadis.

Pengertian Landreform di Indonesia di bagi atas dua bagian, yaitu : 1. Landreform dalam arti luas, yang dikenal dengan istilah Agrarian Reform/ Panca Program yang berisikan antara lain : a. Pembaharuan Hukum Agraria. b. Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah. c. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur. d. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubunganhubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. e. Perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara berencana sesuai dengan daya dan kesanggupan serta kemampuaannya. 2. Landreform dalam arti sempit, menyangkut perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah. Ketentuan ini akan digunakan dalam cara yang lebih terbatas yang mengarah pada program pemerintah menuju penataan kembali pemilikan tanah. Pengertian Landreform menurut ketentuan UUPA adalah pengertian dalam arti luas, dan rumusannya sesuai dengan pengertian Landreform yang dirumuskan oleh FAO (Food and Agriculture Organization), yaitu suatu program tindakan yang


saling berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang-penghalang di bidang ekonomi, sosial, yang timbul karena kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur-struktur pertanahan. 70 Kebijakan Landreform pada saat sekarang dilaksanakan dengan melalui redistribusi tanah pertanian dan konsolidasi tanah baik perkotaan maupun pedesaan. Redistribusi tanah pertanian dan konsolidasi tanah perkotaan dan konsolidasi tanah pedesaan pada intinya ditujukan untuk menata penguasaan tanah dan pemilikan tanah menuju pada kondisi yang lebih adil serta penggunaan dan penggunaan tanah yang lebih optimal dan lestari. Kegiatan redistribusi tanah pertanian mencakup kegiatan pendataan subjek dan objek tanah Landreform secara tepat, pembagian tanah pertanian kepada penerimanya yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsolidasi tanah perkotaan maupun pedesaan mencakup penentuan lokasi yang layak dikonsolidasikan, baik dari kelayakan kondisi bidang-bidang tanah, ketersediaan infra struktur perkotaan atau pertanian serta kesepakatan pemilik tanah, penataan ulang bentuk-bentuk bidang serta fasilitas-fasilitas pendukung pemukiman atau pertanian, dan pemberian hak atas tanah kepada peserta konsolidasi sesuai dengan hasil penataan. 71

70

Departemen Penerangan Republik Indonesia, sebagaimana dikutip oleh I Nyoman Budi Jaya, dalam Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, Liberty, Yogyakarta, 1989, halaman 10. 71 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Direktorat Konsolidasi Tanah Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Konsep Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, 2008, Jakarta, halaman 3.


Tujuan diadakannya program Landreform di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan Landreform secara umum adalah mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 72 Dengan berlandaskan pada tujuan secara umum di atas maka Landreform di Indonesia diarahkan agar dapat mencapai 3 (tiga) aspek sekaligus sebagaimana yang dinyatakan oleh Hustiati, 73 I Nyoman Budi Jaya 74 dan Chadidjah Dalimunthe 75 yaitu : 1. Tujuan Sosial Politis a. Memperbaiki keadaan sosial rakyat, dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada hak milik b. Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat. 2. Tujuan Sosial Politis a. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas b. Mengadakan pembagian yang adil di atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula. 3. Tujuan Mental Psikologis a. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah. b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarapnya. Atas dasar hal tersebut maka sasaran yang akan dicapai adalah memberikan pengayoman kepada para petani penggarap dalam usaha memberikan kepastian hukum dan kepastian hak dengan cara memberikan hak milik atas tanah yang telah 72

Boedi Harsono, Op.Cit, halaman 32. Hustiati, Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 1990, halaman 36. 74 I Nyoman Budi Jaya, Op. Cit, halaman 11. 75 Chadidjah Dalimunthe, Op. Cit, halaman 43-44. 73


digarapnya. Sebagai pengakuan adanya hak milik perseorangan atas tanah, maka kepada pemilik yang tanah-tanahnya diambil oleh Pemerintah diberikan ganti kerugian menurut ketentuan yang berlaku. Tujuan Landreform sebagaimana tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, jelas sangat mendukung, kaitan itu nampak pula dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber pengaturan soal keagrariaan (sumber UUPA), dimana dalam UUPA sendiri dimuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok landreform. Tanah-tanah yang akan dijadikan objek Landreform (tanah-tanah yang dibagikan baik melalui distribusi maupun redistribusi tanah) adalah tanah-tanah pertanian, diperluas cakupannya tidak hanya tanah kelebihan dari batas maksimum dan absentee , tanah bekas swapraja, tetapi memerinci ’tanah negara lainnya” (sebagaimana dimaksud Pasal huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961). Dengan perluasan cakupan ini diharapkan akan diperoleh lebih banyak lagi tanahtanah yang akan dijadikan objek Landreform , untuk selanjutnya dibagikan kepada para penerima yang memenuhi persyaratan. Mengenai tanah absentee, banyak pihak yang mengatakan bahwa dewasa ini, dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi ketentuan ini sudah tidak relevan lagi, apalagi batasnya cuma wilayah kecamatan. Dengan pertimbangan prinsip keadilan dan tanah pertanian harus dikerjakan sendiri oleh pemiliknya (Pasal


10 UUPA), serta semakin meningkatnya absenteisme baru maka ketentuan absentee masih perlu dipertahankan. Defenisi ”absentee” dirumuskan kembali khususnya mengenai ” bukti” bahwa seseorang berdomisili di suatu tempat, tidak lagi semata-mata berdasarkan atas Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dengan mudah dapat diperoleh untuk menghindari ketentuan absentee, melainkan lamanya seseorang menghabiskan waktunya di suatu tempat.

Data P4T juga bermanfaat dalam percepatan penyusunan data penguasaan tanah dalam rangka menunjang percepatan pensertifikatan tanah sehingga punya kepastian hukum kepemilikan yang jelas. Peluncuran program tersebut sebenarnya membantu meringankan masyarakat kurang mampu yang ingin mengurus sertifikat tanah yang dimiliki. Dengan P4T pengurusan sertifikat tanah akan jauh lebih murah karena ongkos ukur dibiayai pusat. Kegiatan tersebut mempermudah masyarakat dalam pengurusan hak atas tanahnya. Kantor pertanahan akan melakukan pengukuran dan mengidentifikasikan tanpa memungut biaya. Akan lebih bermanfaat lagi apabila data P4T tersebut dibuat peta dasar skala besar dan peta bidang-bidang tanah maupun peta tematik 76 lainnya secara digital. Dalam hal ini Pemerintah memprioritaskan kegiatan Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan. Peta dasar dan peta bidangbidang tanah yang dibuat oleh BPN dapat pula dimanfaatkan oleh instansi lain seperti Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dinas Tata Kota, Perusahaan Gas, Air

76

Gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang menyajikan tema tertentu.


Minum, PLN, Kependudukan dan Kantor Pos untuk menunjang kode pos. Penerbitan Peta digital tersebut sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan sistem geografis dan sistem informasi di bidang pertanahan untuk terciptanya Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) yang berbasis bidang tanah. 77

Data Inventarisasi dan Registrasi P4T juga bermanfaat bagi peningkatan Pendapatan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Dari data tersebut akan diperoleh nama-nama pemilik suatu objek PBB termasuk yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran PBB. PBB salah satu sumber Pendapatan Daerah tetapi bukan termasuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PBB merupakan pajak Pusat, sedangkan Daerah hanya menerima bagian dari pajak tersebut sebagai dana perimbangan. Hal tersebut diatur Pasal 157 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan ayat (6) UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Pasal 157 UU No, 32 Tahun 2004 menentukan : Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu a. hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain PAD yang sah, b. Dana perimbangan, c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (6) UU No. 33 Tahun 2004 menentukan :

77

Hasil wawancara dengan Bapak Harlen Sihotang selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, Balige, 5 Juni 2009.


(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah. (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. (3) 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut: a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu. (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penetapan objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan teknis pemungutan diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Daerah tidak terlibat secara langsung dalam hal tersebut. Keterlibatan Pemerintah Daerah hanya dalam membantu mengintensifkan pemungutan PBB dengan melibatkan perangkat daerah.

Berdasarkan hasil kegiatan Inventarisasi dan Registasi P4T di Kelurahan Balige I, Kelurahan Balige III, Kelurahan Lumban Dolok Haumabange, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kelurahan Pardede Onan, tata letak bidang tanah tidak teratur baik bentuk mapun letaknya. Hal tersebut untuk memberi peluang untuk pelaksanaan konsolidasi dengan tujuan agar tata letak dan bentuk bidang tanah menjadi lebih


teratur, lengkap dengan sarana dan fasilitas pendukungnya, dalam rangka pembangunan kelurahan-kelurahan tersebut, khususnya di bidang pertanahan yang merupakan pelaksanaan Landreform, karena konsolidasi tanah merupakan salah satu instrumen pelaksanaan Landreform.


BAB II PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN REGISTRASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T)

Recommend Documents