PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

1

PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Amaretza Lucky R.L.P.*, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti Abstrak The number of traffic accidents and the number of casualties and material losses caused by traffic accidents, making the government issued new rules regarding traffic. It is characterized by the enactment of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation. With the enactment of Law No. 22 of 2009, the expected number of traffic violations and accidents is lowered. After the release of Law No. 22 of 2009, punishment about criminal negligence that caused the death of another person in a traffic accident in Semarang District Court using Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009, no longer using Article 359 of the Criminal Code (KUHP). Law No. 22 of 2009 more than the base used in the present Criminal Code, because the Law No. 22 of 2009 is more specific and it’s a special law which only governs the crime of traffic. Key Words : Punishment, Negligence That Caused The Death of Another Person, Traffic Accident


2

PENDAHULUAN Kecelakaan

lalu

lintas

kemacetan. Akibat yang lainnya

adalah satu dari sekian banyak

adalah kecelakaan lalu lintas.

masalah lalu lintas yang dihadapi

Kecelakaan lalu lintas adalah

oleh pemerintahan dari hampir

akibat yang paling parah terlebih

semua negara di dunia yang

jika

memiliki jumlah penduduk yang

matinya orang lain. Kerugian

sangat besar, terutama di kota-

yang ditimbulkan tidak berhenti

kota metropolitan.1

sebatas hilangnya nyawa orang

Faktor kecelakaan dibagi

penyebab

lalu

ke

kelompok,

lintas

dalam yakni

kendaraan,

dapat empat

kondisi psikis korban kecelakaan juga perlu diperhatikan.

dan

kecelakaan lalu lintas terbilang

jalan,

cukup tinggi. Dalam empat tahun akibat

yang

lalu lintas. Akibat yang paling kita

lain, namun kerugian materi dan

Di Propinsi Jawa Tengah,

ditimbulkan oleh ketidakteraturan

sering

temui

adalah

terakhir (2010-2013), terdapat 82.029 kasus kecelakaan lalu lintas

Andrew R. Cecil, et. al, Penegakan Hukum Lalu Lintas : Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara, (Bandung : Penerbit Nuansa, 2011), hal. 5 2 Suwardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Bandung : Penerbit ITB, 2002), hal. 109-114

di

Jawa

Tengah,

Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas

1

mengakibatkan

manusia,

lingkungan.2 Banyak

sampai

di

Jawa

Tengah

per

tahunnya

tentu

menimbulkan

banyak

kerugian.

Selain

menimbulkan korban baik korban


3

meninggal dunia, luka berat,

dikeluarkannya

UU

maupun luka ringan, kecelakaan

Tahun

tindak

lalu lintas juga mengakibatkan

tersebut diatur dalam Pasal 310

kerugian materiil

ayat (4).

sedikit.

Dalam

terakhir

yang tidak empat

(2010-2013),

meninggal

dunia

tahun korban akibat

kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 15.795 nyawa, korban luka

berat

tercatat

sebanyak

10.537 orang, korban luka ringan tercatat sebanyak 100.337 orang, serta kerugian materiil sebanyak

2009,

No.

22

pidana

Dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, kealpaan yang

menyebabkan

orang

lain

matinya

dipidana

dengan

pidana penjara paling lama 6 tahun.

Akan

tetapi

dalam

praktiknya,

sangat

jarang

ditemukan

penjatuhan

pidana

penjara selama 6 tahun dalam

3

Rp 87,236,458,000.00. Pemidanaan

kasus terhadap

dijatuhkan

Pidana

yang

kebanyakan

lebih

tindak pidana kealpaan yang

ringan dari yang tertulis dalam

menyebabkan matinya orang lain

undang-undang.

dalam

kecelakaan lalu lintas

sebelum dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009, diatur dalam Pasal 359 KUHP. Namun setelah

3

tersebut.

Data sekunder yang diperoleh dari Ditlantas Polda Jateng, pada hari Senin, 13 Januari 2014.

Pemidanaan tahap

dimana

pidana

merupakan

pelaku

diberikan

tindak

hukuman

sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum. Pidana dijatuhkan

seharusnya

bukan


4

sebagai

pembalasan

kepada

1. Bagaimanakah

kebijakan

pelaku tindak pidana, akan tetapi

sistem pemidanaan terhadap

bertujuan agar pelaku tidak lagi

pelaku

berbuat tindak pidana, dan agar

kealpaan yang menyebabkan

orang

lain

matinya orang lain dalam

tindak

pidana

takut

melakukan

serupa.

Unsur

tindak

kecelakaan

pidana

lalu

lintas

terpenting dalam tindak pidana

menurut UU No. 22 Tahun

adalah perbuatan pidana (Actus

2009?

Reus) dan pertanggungjawaban

2. Bagaimanakah

praktik

pidana (Mens Rea), dimana dua

pemidanaan terhadap pelaku

unsur

akan


menentukan unsur kesalahan dan

menyebabkan matinya orang

bagaimana pertanggungjawaban

lain dalam kecelakaan lalu

dari pengemudi, serta kronologis

lintas setelah keluarnya UU

kecelakaan itu sendiri di dalam

No. 22 Tahun 2009?

ini

nantinya

bentuk sebuah kealpaan yang menyebabkan

kematian

orang

METODE PENELITIAN

lain pada peristiwa kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

latar

adalah

metode

pendekatan

belakang masalah di atas, maka

yuridis

empiris,

rumusan masalah yang timbul

pendekatan yang meneliti data

adalah sebagai berikut :

sekunder terlebih dahulu dan

yaitu

suatu


5

kemudian

dilanjutkan

mengadakan primer

di

dengan


penelitian

data

dalam

lapangan.4

Data

setelah keluarnya UU No. 22

sekunder yang dimaksud disini


Tahun 2009.

adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para

HASIL DAN PEMBAHASAN

ahli

A. Kebijakan Sistem Pemidanaan

atau

pihak

berwenang

dan

informasi

lain

yang

informasiyang

ketentuan-ketentuan seperti

lain

peraturan

Pelaku

Tindak

berupa

Pidana

formal

Menyebabkan Matinya Orang

perundang-

Lain dalam Kecelakaan Lalu

Kealpaan

yang

undangan, putusan pengadilan,

Lintas

dan lain-lain, sedangkan data

Undang Nomor 22 Tahun 2009

primer

dalam

adalah

hasil

penelitian dari

Menurut

Undang-

ini

Sebelum berlakunya UU

penelitian

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

lapangan seperti wawancara.

Lintas

Penelitian dengan metode

4

terhadap

dan

Angkutan

Jalan,

pelaku tindak pidana kealpaan

pendekatan yuridis empiris ini

yang

diharapkan dapat memberikan

orang lain dalam kecelakaan lalu

gambaran

lintas

secara

nyata

dan

menyebabkan

dipidana

matinya

dengan

sistematis tentang pemidanaan

menggunakan Pasal 359 KUHP.


KUHP tidak mengatur secara

Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3

spesifik mengenai tindak pidana


6

maupun sanksi pidana dalam

orang lain dalam kecelakaan lalu

kecelakaan lalu lintas karena

lintas oleh UU No. 22 Tahun

KUHP

Oleh

2009 diatur dalam Pasal 310 ayat

karena itu perlu dibentuk undang-

(4). Pasal tersebut memberikan

undang yang khusus mengatur

ketentuan

mengenai

maksimal

bersifat

umum.

tindak pidana lalu

pidana 6

tahun

dan/atau

lintas dan sanksinya, mengingat

pidana

pelanggaran dan kecelakaan lalu

12.000.000,-

lintas tak kunjung menurun setiap

Ketentuan pidana yang diatur

tahunnya.

dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.

Diundangkannya UU No. 22

Tahun

jawaban

2009 atas

merupakan

denda

penjara

maksimal bagi

Rp

pelaku.

22 Tahun 2009 tentu berbeda dengan Pasal 359 KUHP.

keresahan

KUHP hanya mengatur

masyarakat selama ini terhadap

mengenai

ketidakteraturan dan kecelakaan


lalu lintas yang makin meningkat

secara umum, sedangkan UU No.

tiap tahunnya. Dengan keluarnya

22 Tahun 2009 mengatur dalam

UU No. 22 Tahun 2009, lalu

hal perbuatan tersebut terjadi

lintas di Indonesia akan dapat

pada kecelakaan lalu lintas saja.

tertib dan teratur sesuai dengan

UU No. 22 Tahun 2009 tentunya

cita-cita bersama.

mengatur lebih rinci dan spesifik

Tindak pidana kealpaan yang

menyebabkan

matinya

karena memang

kealpaan

yang

undang-undang khusus

ini

mengatur


7

mengenai

lalu

lintas,

tindak

pidana, serta sanksinya.

yaitu keadilan bagi semua pihak.

Dalam

rangka

menanggulangi dalam perlu

tindak

pidana

kecelakaan lalu lintas diimbangi

melakukan

sesuai dengan tujuan hukum,

dengan

pembenahan

pembangunan

sistem

dan hukum

B. Praktik Pemidanaan terhadap Pelaku

Tindak

Pidana

Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain dalam Kecelakaan

Lalu

Lintas

Keluarnya

Undang-

pidana secara menyeluruh dalam

Setelah

suatu bentuk legislatif atau yang

Undang No. 22 Tahun 2009

dikenal

dengan

kebijakan

Setelah keluarnya UU No.

formulasi. Kebijakan formulasi

22 Tahun 2009 tentang Lalu

mempunyai posisi yang sangat

Lintas

strategis bila

dipandang dari


kebijakan


keseluruhan

dan

Angkutan

Jalan,

mengoperasionalisasikan hukum

dalam


pidana. Oleh karena itu, dalam

diatur

menggunakan

setiap

peraturan

undang ini. UU No. 22 Tahun

perundang-undangan harus digali

2009 mengatur secara lebih rinci

dari nilai-nilai dan norma-norma

mengenai tindak pidana maupun

yang tumbuh dalam masyarakat.

sanksi pidana dalam kecelakaan

Agar peraturan itu nantinya dapat

lalu lintas.

perumusan

undang-


8

Tindak

pidana

dalam

merupakan undang-undang yang

kecelakaan lalu lintas memang

bersifat induk, oleh karena itu

diantur

dan

hanya mengatur secara umum

terperinci dalam UU No. 22

atau garis besarnya saja, dan

Tahun 2009. Dengan adanya

tidak mengatur secara detail.

undang-undang yang baru ini,

Pengaturan yang lebih detail dan

tidak bisa dipastikan bahwa lalu

terperinci diatur dalam undang-

lintas akan tertib dan teratur

undang khusus, misalnya seperti

sesuai dengan yang dicita-citakan

lalu lintas yang diatur dalam UU

bersama.

No. 22 Tahun 2009. Undang-

secara

lengkap

Untuk

mewujudkan

ketertiban dan keteraturan dalam

undang

berlalu

dibuat dengan tidak menyimpang

lintas,

tidak

hanya

khusus

ini

diperlukan peraturan perundang-

dari

undangan

perundang-undangan yang berada

yang

baik

dan

mumpuni saja, akan tetapi aparat penegak hukum dan masyarakat

ketentuan

tentunya

peraturan

di atasnya, yaitu KUHP. Praktik

pemidanaan

juga harus berkeja sama menaati

terhadap pelaku tindak pidana

peraturan lalu lintas, agar tercipta

kealpaan

yang

menyebabkan

lalu lintas yang tertib dan teratur.

matinya

orang

lain

dalam

Perbedaan antara KUHP

kecelakaan lalu lintas di Kota

dengan UU No. 22 Tahun 2009

Semarang setelah keluarnya UU

ini terbilang cukup banyak. Itu

No. 22 Tahun 2009 adalah

sudah terlihat

menggunakan Pasal 310 ayat (4)

karena

KUHP


9

UU No. 22 Tahun 2009. Setelah diundangkannya UU

No. 22

Di

Pengadilan

Semarag sendiri, selama 4 tahun

Tahun 2009, tidak ada lagi kasus

terakhir

(2010-2013)

yang

memutus

19

diputus

dengan

Negeri

telah

perkara

tindak

menggunakan Pasal 359 KUHP.

pidana

UU No. 22 Tahun 2009 ini


memang

meniadakan

dalam kecelakaan lalu lintas.

KUHP, akan tetapi sesuai dengan

Jumlah perkara ini memang tidak

asas lex specialist derogat legi

seimbang

generalis,

ini

jumlah kasus kecelakaan yang

lebih tepat digunakan karena

menyebabkan matinya orang lain.

mengatur secara lebih rinci dan

Hal ini dikarenakan banyak pihak

spesifik. Sanksi pidana yang

yang

diatur dalam undang-undang ini

kekeluargaan dan tidak ingin

juga lebih sesuai dengan masa

membawanya ke jalur hukum.

tidak

undang-undang

sekarang ini, sedangkan sanksi

kealpaan

jika

yang

dibandingkan

menyelesaikan

Dalam

contoh

secara

putusan

pidana yang diancamkan dalam

yang penulis ambil, yaitu Putusan

KUHP dirasa sudah tidak sesuai

No.

lagi karena KUHP merupakan

dan

warisan jaman kolonial yang

204/Pid/Sus/2013/PN.Smg,

seharusnya

keduanya

sudah

perubahan terhadapnya.

dilakukan

186/Pid/Sus/2013/PN.Smg Putusan

telah

No.

diputus

menggunakan UU No. 22 Tahun 2009. Putusan pertama dijatuhi


10

vonis 3 tahun penjara serta denda

dapat memberikan keadilan bagi

Rp 5.000.000,- subsidair 1 bulan

semua pihak.

kurungan dengan dasar hukum melanggar ketentuan Pasal 310

SIMPULAN

ayat (4) dan ayat (2), sedangkan

1. Kebijakan

sistem

pemidanaan

putusan kedua dijatuhi vonis 1

terhadap pelaku tindak pidana

tahun 6 bulan penjara serta denda

kealpaan

yang

menyebabkan

Rp 2.500.000,- subsidair 1 bulan

matinya

orang

lain

kurungan dengan dasar hukum

kecelakaan lalu lintas menurut

melanggar ketentuan Pasal 229

UU No. 22 Tahun 2009 diatur

ayat (4) jo. Pasal 310 ayat (3) dan

dalam Pasal 310 ayat (4). Pasal

ayat (4) .

tersebut

digunakan

pengganti

Pasal

Dalam

menjatuhkan

dalam

sebagai

359 KUHP.

putusan terhadap suatu perkara,

Banyak perbedaan antara Pasal

majelis hakim hendaknya cermat

359 KUHP dan Pasal 310 ayat

dalam memberikan sanksi bagi

(4) UU No. 22 Tahun 2009,

pelaku tindak pidana. Para hakim

antara

harus meletakkan telinganya di

pidana penjara dan pidana denda.

atas jantung masyarakat sehingga

Pengaturan

dapat mendengar detak jantung

pidana

rakyat. Dengan begitu hakim


dapat mengambil keputusan yang

dalam

lain

mengenai

mengenai kealpaan

sanksi

tindak yang


diatur secara lebih detail dan


11

terperinci dalam UU No. 22

Tahun 2009 tidak meniadakan

Tahun 2009, sedangkan Pasal

KUHP,

359

mengatur

adanya asas lex specialist derogat

yang

legi generalis, UU No. 22 Tahun


2009 menjadi lebih utama untuk

secara umum.

digunakan

KUHP

hanya

mengenai

2. Praktik

kealpaan

pemidanaan

akan

tetapi

karena

dengan

undang

-

adalah

undang ini merupakan undang -

pelaksanaan penjatuhan hukuman

undang yang khusus mengatur

atau sanksi terhadap orang yang

mengenai lalu lintas dan tindak

telah melakukan tindak pidana.

pidananya.

Setelah keluarnya UU No. 22 Tahun

2009,

penjatuhan

DAFTAR PUSTAKA

hukuman terhadap pelaku tindak

Buku Literatur

pidana

Cecil, Andrew R., et. al, Penegakan Hukum Lalu Lintas : Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara, Bandung : PenerbitNuansa, 2011.

kealpaan

yang

menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan

Negeri

Semarang

menggunakan UU No. 22 Tahun 2009,

sehingga

menggunakan

tidak

KUHP.

lagi Pasal-

pasal yang digunakan adalah Pasal 310 dan Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009. UU No. 22

Huda, Chairul, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menjadi ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ :Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidanadan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011. Marpaung, Leden, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.


12

Mas,

Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.

Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2008. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : P.T. Alumni, 2010. Mulyadi, Lilik, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2010. ____________, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007. Nawawi Arief, Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010. __________________, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996. __________________, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Semarang : Pustaka Magister, 2011. Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama, 2006.

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta : Refika Aditama, 2003. Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (Editor : Soerjono Soekanto), Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundangundangan Lalu Lintas, Jakarta : CV. Rajawali, 1984. Saleh,

Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta : Aksara Baru, 1987.

Sholehuddin, M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004. Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990. Sumitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994. Warpani, Suwardjoko P., Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung : Penerbit ITB, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)


13

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 186/Pid/Sus/2013/PN.Smg Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 204/Pid/Sus/2013/PN.Smg

Internet Sindo News, Jawa Tengah & DIY : 10 Bulan, 839 Kasus Kecelakaan di Semarang, diakses dari http://daerah.sindonews.com/ read/2013/11/23/22/809146/1 0-bulan-839-kasuskecelakaan-di-semarang pada hari Sabtu, 22 Februari 2014. Solo Pos, Semarang : Bus Asia Perdana Hantam 3 Motor, 2 Tewas, diakses dari http://www.solopos.com/201 3/06/22/kecelakaansemarang-bus-asia-perdanahantam-3-motor-2-tewas418483 pada hari Sabtu, 22 Februari 2014.

PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

Recommend Documents