DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
1
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Amaretza Lucky R.L.P.*, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti Abstrak The number of traffic accidents and the number of casualties and material losses caused by traffic accidents, making the government issued new rules regarding traffic. It is characterized by the enactment of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation. With the enactment of Law No. 22 of 2009, the expected number of traffic violations and accidents is lowered. After the release of Law No. 22 of 2009, punishment about criminal negligence that caused the death of another person in a traffic accident in Semarang District Court using Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009, no longer using Article 359 of the Criminal Code (KUHP). Law No. 22 of 2009 more than the base used in the present Criminal Code, because the Law No. 22 of 2009 is more specific and it’s a special law which only governs the crime of traffic. Key Words : Punishment, Negligence That Caused The Death of Another Person, Traffic Accident
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
2
PENDAHULUAN Kecelakaan
lalu
lintas
kemacetan. Akibat yang lainnya
adalah satu dari sekian banyak
adalah kecelakaan lalu lintas.
masalah lalu lintas yang dihadapi
Kecelakaan lalu lintas adalah
oleh pemerintahan dari hampir
akibat yang paling parah terlebih
semua negara di dunia yang
jika
memiliki jumlah penduduk yang
matinya orang lain. Kerugian
sangat besar, terutama di kota-
yang ditimbulkan tidak berhenti
kota metropolitan.1
sebatas hilangnya nyawa orang
Faktor kecelakaan dibagi
penyebab
lalu
ke
kelompok,
lintas
dalam yakni
kendaraan,
dapat empat
kondisi psikis korban kecelakaan juga perlu diperhatikan.
dan
kecelakaan lalu lintas terbilang
jalan,
cukup tinggi. Dalam empat tahun akibat
yang
lalu lintas. Akibat yang paling kita
lain, namun kerugian materi dan
Di Propinsi Jawa Tengah,
ditimbulkan oleh ketidakteraturan
sering
temui
adalah
terakhir (2010-2013), terdapat 82.029 kasus kecelakaan lalu lintas
Andrew R. Cecil, et. al, Penegakan Hukum Lalu Lintas : Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara, (Bandung : Penerbit Nuansa, 2011), hal. 5 2 Suwardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Bandung : Penerbit ITB, 2002), hal. 109-114
di
Jawa
Tengah,
Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas
1
mengakibatkan
manusia,
lingkungan.2 Banyak
sampai
di
Jawa
Tengah
per
tahunnya
tentu
menimbulkan
banyak
kerugian.
Selain
menimbulkan korban baik korban
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
3
meninggal dunia, luka berat,
dikeluarkannya
UU
maupun luka ringan, kecelakaan
Tahun
tindak
lalu lintas juga mengakibatkan
tersebut diatur dalam Pasal 310
kerugian materiil
ayat (4).
sedikit.
Dalam
terakhir
yang tidak empat
(2010-2013),
meninggal
dunia
tahun korban akibat
kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 15.795 nyawa, korban luka
berat
tercatat
sebanyak
10.537 orang, korban luka ringan tercatat sebanyak 100.337 orang, serta kerugian materiil sebanyak
2009,
No.
22
pidana
Dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, kealpaan yang
menyebabkan
orang
lain
matinya
dipidana
dengan
pidana penjara paling lama 6 tahun.
Akan
tetapi
dalam
praktiknya,
sangat
jarang
ditemukan
penjatuhan
pidana
penjara selama 6 tahun dalam
3
Rp 87,236,458,000.00. Pemidanaan
kasus terhadap
dijatuhkan
Pidana
yang
kebanyakan
lebih
tindak pidana kealpaan yang
ringan dari yang tertulis dalam
menyebabkan matinya orang lain
undang-undang.
dalam
kecelakaan lalu lintas
sebelum dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009, diatur dalam Pasal 359 KUHP. Namun setelah
3
tersebut.
Data sekunder yang diperoleh dari Ditlantas Polda Jateng, pada hari Senin, 13 Januari 2014.
Pemidanaan tahap
dimana
pidana
merupakan
pelaku
diberikan
tindak
hukuman
sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum. Pidana dijatuhkan
seharusnya
bukan
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
4
sebagai
pembalasan
kepada
1. Bagaimanakah
kebijakan
pelaku tindak pidana, akan tetapi
sistem pemidanaan terhadap
bertujuan agar pelaku tidak lagi
pelaku
berbuat tindak pidana, dan agar
kealpaan yang menyebabkan
orang
lain
matinya orang lain dalam
tindak
pidana
takut
melakukan
serupa.
Unsur
tindak
kecelakaan
pidana
lalu
lintas
terpenting dalam tindak pidana
menurut UU No. 22 Tahun
adalah perbuatan pidana (Actus
2009?
Reus) dan pertanggungjawaban
2. Bagaimanakah
praktik
pidana (Mens Rea), dimana dua
pemidanaan terhadap pelaku
unsur
akan
tindak pidana kealpaan yang
menentukan unsur kesalahan dan
menyebabkan matinya orang
bagaimana pertanggungjawaban
lain dalam kecelakaan lalu
dari pengemudi, serta kronologis
lintas setelah keluarnya UU
kecelakaan itu sendiri di dalam
No. 22 Tahun 2009?
ini
nantinya
bentuk sebuah kealpaan yang menyebabkan
kematian
orang
METODE PENELITIAN
lain pada peristiwa kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
latar
adalah
metode
pendekatan
belakang masalah di atas, maka
yuridis
empiris,
rumusan masalah yang timbul
pendekatan yang meneliti data
adalah sebagai berikut :
sekunder terlebih dahulu dan
yaitu
suatu
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
5
kemudian
dilanjutkan
mengadakan primer
di
dengan
menyebabkan matinya orang lain
penelitian
data
dalam
lapangan.4
Data
setelah keluarnya UU No. 22
sekunder yang dimaksud disini
kecelakaan lalu lintas
Tahun 2009.
adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para
HASIL DAN PEMBAHASAN
ahli
A. Kebijakan Sistem Pemidanaan
atau
pihak
berwenang
dan
informasi
lain
yang
informasiyang
ketentuan-ketentuan seperti
lain
peraturan
Pelaku
Tindak
berupa
Pidana
formal
Menyebabkan Matinya Orang
perundang-
Lain dalam Kecelakaan Lalu
Kealpaan
yang
undangan, putusan pengadilan,
Lintas
dan lain-lain, sedangkan data
Undang Nomor 22 Tahun 2009
primer
dalam
adalah
hasil
penelitian dari
Menurut
Undang-
ini
Sebelum berlakunya UU
penelitian
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
lapangan seperti wawancara.
Lintas
Penelitian dengan metode
4
terhadap
dan
Angkutan
Jalan,
pelaku tindak pidana kealpaan
pendekatan yuridis empiris ini
yang
diharapkan dapat memberikan
orang lain dalam kecelakaan lalu
gambaran
lintas
secara
nyata
dan
menyebabkan
dipidana
matinya
dengan
sistematis tentang pemidanaan
menggunakan Pasal 359 KUHP.
tindak pidana kealpaan yang
KUHP tidak mengatur secara
Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3
spesifik mengenai tindak pidana
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
6
maupun sanksi pidana dalam
orang lain dalam kecelakaan lalu
kecelakaan lalu lintas karena
lintas oleh UU No. 22 Tahun
KUHP
Oleh
2009 diatur dalam Pasal 310 ayat
karena itu perlu dibentuk undang-
(4). Pasal tersebut memberikan
undang yang khusus mengatur
ketentuan
mengenai
maksimal
bersifat
umum.
tindak pidana lalu
pidana 6
tahun
dan/atau
lintas dan sanksinya, mengingat
pidana
pelanggaran dan kecelakaan lalu
12.000.000,-
lintas tak kunjung menurun setiap
Ketentuan pidana yang diatur
tahunnya.
dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.
Diundangkannya UU No. 22
Tahun
jawaban
2009 atas
merupakan
denda
penjara
maksimal bagi
Rp
pelaku.
22 Tahun 2009 tentu berbeda dengan Pasal 359 KUHP.
keresahan
KUHP hanya mengatur
masyarakat selama ini terhadap
mengenai
ketidakteraturan dan kecelakaan
menyebabkan matinya orang lain
lalu lintas yang makin meningkat
secara umum, sedangkan UU No.
tiap tahunnya. Dengan keluarnya
22 Tahun 2009 mengatur dalam
UU No. 22 Tahun 2009, lalu
hal perbuatan tersebut terjadi
lintas di Indonesia akan dapat
pada kecelakaan lalu lintas saja.
tertib dan teratur sesuai dengan
UU No. 22 Tahun 2009 tentunya
cita-cita bersama.
mengatur lebih rinci dan spesifik
Tindak pidana kealpaan yang
menyebabkan
matinya
karena memang
kealpaan
yang
undang-undang khusus
ini
mengatur
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
7
mengenai
lalu
lintas,
tindak
pidana, serta sanksinya.
yaitu keadilan bagi semua pihak.
Dalam
rangka
menanggulangi dalam perlu
tindak
pidana
kecelakaan lalu lintas diimbangi
melakukan
sesuai dengan tujuan hukum,
dengan
pembenahan
pembangunan
sistem
dan hukum
B. Praktik Pemidanaan terhadap Pelaku
Tindak
Pidana
Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain dalam Kecelakaan
Lalu
Lintas
Keluarnya
Undang-
pidana secara menyeluruh dalam
Setelah
suatu bentuk legislatif atau yang
Undang No. 22 Tahun 2009
dikenal
dengan
kebijakan
Setelah keluarnya UU No.
formulasi. Kebijakan formulasi
22 Tahun 2009 tentang Lalu
mempunyai posisi yang sangat
Lintas
strategis bila
dipandang dari
tindak pidana kealpaan yang
kebijakan
menyebabkan matinya orang lain
keseluruhan
dan
Angkutan
Jalan,
mengoperasionalisasikan hukum
dalam
kecelakaan lalu lintas
pidana. Oleh karena itu, dalam
diatur
menggunakan
setiap
peraturan
undang ini. UU No. 22 Tahun
perundang-undangan harus digali
2009 mengatur secara lebih rinci
dari nilai-nilai dan norma-norma
mengenai tindak pidana maupun
yang tumbuh dalam masyarakat.
sanksi pidana dalam kecelakaan
Agar peraturan itu nantinya dapat
lalu lintas.
perumusan
undang-
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
8
Tindak
pidana
dalam
merupakan undang-undang yang
kecelakaan lalu lintas memang
bersifat induk, oleh karena itu
diantur
dan
hanya mengatur secara umum
terperinci dalam UU No. 22
atau garis besarnya saja, dan
Tahun 2009. Dengan adanya
tidak mengatur secara detail.
undang-undang yang baru ini,
Pengaturan yang lebih detail dan
tidak bisa dipastikan bahwa lalu
terperinci diatur dalam undang-
lintas akan tertib dan teratur
undang khusus, misalnya seperti
sesuai dengan yang dicita-citakan
lalu lintas yang diatur dalam UU
bersama.
No. 22 Tahun 2009. Undang-
secara
lengkap
Untuk
mewujudkan
ketertiban dan keteraturan dalam
undang
berlalu
dibuat dengan tidak menyimpang
lintas,
tidak
hanya
khusus
ini
diperlukan peraturan perundang-
dari
undangan
perundang-undangan yang berada
yang
baik
dan
mumpuni saja, akan tetapi aparat penegak hukum dan masyarakat
ketentuan
tentunya
peraturan
di atasnya, yaitu KUHP. Praktik
pemidanaan
juga harus berkeja sama menaati
terhadap pelaku tindak pidana
peraturan lalu lintas, agar tercipta
kealpaan
yang
menyebabkan
lalu lintas yang tertib dan teratur.
matinya
orang
lain
dalam
Perbedaan antara KUHP
kecelakaan lalu lintas di Kota
dengan UU No. 22 Tahun 2009
Semarang setelah keluarnya UU
ini terbilang cukup banyak. Itu
No. 22 Tahun 2009 adalah
sudah terlihat
menggunakan Pasal 310 ayat (4)
karena
KUHP
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
9
UU No. 22 Tahun 2009. Setelah diundangkannya UU
No. 22
Di
Pengadilan
Semarag sendiri, selama 4 tahun
Tahun 2009, tidak ada lagi kasus
terakhir
(2010-2013)
yang
memutus
19
diputus
dengan
Negeri
telah
perkara
tindak
menggunakan Pasal 359 KUHP.
pidana
UU No. 22 Tahun 2009 ini
menyebabkan matinya orang lain
memang
meniadakan
dalam kecelakaan lalu lintas.
KUHP, akan tetapi sesuai dengan
Jumlah perkara ini memang tidak
asas lex specialist derogat legi
seimbang
generalis,
ini
jumlah kasus kecelakaan yang
lebih tepat digunakan karena
menyebabkan matinya orang lain.
mengatur secara lebih rinci dan
Hal ini dikarenakan banyak pihak
spesifik. Sanksi pidana yang
yang
diatur dalam undang-undang ini
kekeluargaan dan tidak ingin
juga lebih sesuai dengan masa
membawanya ke jalur hukum.
tidak
undang-undang
sekarang ini, sedangkan sanksi
kealpaan
jika
yang
dibandingkan
menyelesaikan
Dalam
contoh
secara
putusan
pidana yang diancamkan dalam
yang penulis ambil, yaitu Putusan
KUHP dirasa sudah tidak sesuai
No.
lagi karena KUHP merupakan
dan
warisan jaman kolonial yang
204/Pid/Sus/2013/PN.Smg,
seharusnya
keduanya
sudah
perubahan terhadapnya.
dilakukan
186/Pid/Sus/2013/PN.Smg Putusan
telah
No.
diputus
menggunakan UU No. 22 Tahun 2009. Putusan pertama dijatuhi
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
10
vonis 3 tahun penjara serta denda
dapat memberikan keadilan bagi
Rp 5.000.000,- subsidair 1 bulan
semua pihak.
kurungan dengan dasar hukum melanggar ketentuan Pasal 310
SIMPULAN
ayat (4) dan ayat (2), sedangkan
1. Kebijakan
sistem
pemidanaan
putusan kedua dijatuhi vonis 1
terhadap pelaku tindak pidana
tahun 6 bulan penjara serta denda
kealpaan
yang
menyebabkan
Rp 2.500.000,- subsidair 1 bulan
matinya
orang
lain
kurungan dengan dasar hukum
kecelakaan lalu lintas menurut
melanggar ketentuan Pasal 229
UU No. 22 Tahun 2009 diatur
ayat (4) jo. Pasal 310 ayat (3) dan
dalam Pasal 310 ayat (4). Pasal
ayat (4) .
tersebut
digunakan
pengganti
Pasal
Dalam
menjatuhkan
dalam
sebagai
359 KUHP.
putusan terhadap suatu perkara,
Banyak perbedaan antara Pasal
majelis hakim hendaknya cermat
359 KUHP dan Pasal 310 ayat
dalam memberikan sanksi bagi
(4) UU No. 22 Tahun 2009,
pelaku tindak pidana. Para hakim
antara
harus meletakkan telinganya di
pidana penjara dan pidana denda.
atas jantung masyarakat sehingga
Pengaturan
dapat mendengar detak jantung
pidana
rakyat. Dengan begitu hakim
menyebabkan matinya orang lain
dapat mengambil keputusan yang
dalam
lain
mengenai
mengenai kealpaan
sanksi
tindak yang
kecelakaan lalu lintas
diatur secara lebih detail dan
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
11
terperinci dalam UU No. 22
Tahun 2009 tidak meniadakan
Tahun 2009, sedangkan Pasal
KUHP,
359
mengatur
adanya asas lex specialist derogat
yang
legi generalis, UU No. 22 Tahun
menyebabkan matinya orang lain
2009 menjadi lebih utama untuk
secara umum.
digunakan
KUHP
hanya
mengenai
2. Praktik
kealpaan
pemidanaan
akan
tetapi
karena
dengan
undang
-
adalah
undang ini merupakan undang -
pelaksanaan penjatuhan hukuman
undang yang khusus mengatur
atau sanksi terhadap orang yang
mengenai lalu lintas dan tindak
telah melakukan tindak pidana.
pidananya.
Setelah keluarnya UU No. 22 Tahun
2009,
penjatuhan
DAFTAR PUSTAKA
hukuman terhadap pelaku tindak
Buku Literatur
pidana
Cecil, Andrew R., et. al, Penegakan Hukum Lalu Lintas : Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara, Bandung : PenerbitNuansa, 2011.
kealpaan
yang
menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan
Negeri
Semarang
menggunakan UU No. 22 Tahun 2009,
sehingga
menggunakan
tidak
KUHP.
lagi Pasal-
pasal yang digunakan adalah Pasal 310 dan Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009. UU No. 22
Huda, Chairul, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menjadi ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ :Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidanadan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011. Marpaung, Leden, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
12
Mas,
Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2008. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : P.T. Alumni, 2010. Mulyadi, Lilik, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2010. ____________, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007. Nawawi Arief, Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010. __________________, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996. __________________, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Semarang : Pustaka Magister, 2011. Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama, 2006.
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta : Refika Aditama, 2003. Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (Editor : Soerjono Soekanto), Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundangundangan Lalu Lintas, Jakarta : CV. Rajawali, 1984. Saleh,
Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta : Aksara Baru, 1987.
Sholehuddin, M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004. Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990. Sumitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994. Warpani, Suwardjoko P., Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung : Penerbit ITB, 2002.
Peraturan Perundang-Undangan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
13
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 186/Pid/Sus/2013/PN.Smg Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 204/Pid/Sus/2013/PN.Smg
Internet Sindo News, Jawa Tengah & DIY : 10 Bulan, 839 Kasus Kecelakaan di Semarang, diakses dari http://daerah.sindonews.com/ read/2013/11/23/22/809146/1 0-bulan-839-kasuskecelakaan-di-semarang pada hari Sabtu, 22 Februari 2014. Solo Pos, Semarang : Bus Asia Perdana Hantam 3 Motor, 2 Tewas, diakses dari http://www.solopos.com/201 3/06/22/kecelakaansemarang-bus-asia-perdanahantam-3-motor-2-tewas418483 pada hari Sabtu, 22 Februari 2014.