Pemetaan Bisnis Proses

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Pedoman

Pemetaan Bisnis Proses

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Jakarta, Mei 2016

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

02 04

01

KELEMBAGAAN

03

KETATALAKSANAAN

KEPEGAWAIAN

PENGAWASAN

DASAR HUKUM

UU 30/2014

Perpres 81/2010

PermenPANRB 35/2012

Perpres 7/2015

PermenPAN 12/2011 Perpres 83/2015

• UU 30/2014: Administrasi Pemerintahan • Perpres 81/2010: Grand Design Reformasi Birokrasi • Keppres 103/2001: Organisasi LPNK • Keppres 110/2001: Eselon I BPOM • PermenPAN 12/2011: Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) • PermenPANRB 35/2012: Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI (Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019) AREA PERUBAHAN

1

MENTAL APARATUR

2

KELEMBAGAAN

3

TATA LAKSANA

4

SDM APARATUR

5

AKUNTABILITAS

6

PENGAWASAN

7

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8

PELAYANAN PUBLIK

PermenPANRB 11/2015

SASARAN • Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

• Birokrasi yang Efektif dan Efisien • Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

UNSUR ORGANISASI PADA KEMENTERIAN

Pemimpin Menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian.

Staf/Pembantu Pemimpin

Pengawas

Lini/ Pelaksana menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian meliputi dan tidak terbatas pada tugas di bidang penelitian dan pengembangan, pengembangan sdm, dan pengelolaan data dan informasi.

Pendukung

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, dengan bidang tugas merupakan sebagian tugas pokok Kementerian yng disesuaikan dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian.

Keppres 110/2001 KEPALA

SEKRETARIAT UTAMA

INSPEKTORAT

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PRODUK TERAPETIK DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLIMEN

PUSAT PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

PUSAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN

PUSAT RISET OBAT DAN MAKANAN

Infrastruktur Organisasi

Teknologi Proses Manusia

Software

Hardware Proses Operasional Proses Pengembangan Solusi

Proses Bisnis Individu Budaya Kepemimpinan

Koordinasi antar unit organisasi di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemda belum berjalan maksimal

Unit organisasi masih belum memperhatikan keterkaitan proses dengan unit organisasi lainnya

Kebijakan yang ada saat ini belum memadai dan masih menimbulkan perbedaan persepsi dalam pelaksanaannya

Penataan kelembagaan menghasilkan unit-unit organisasi yang didalamnya memuat tugas dan fungsi

Supaya unit organisasi dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif, maka perlu diikuti dengan pemetaan business process

Business process (ketatalaksanaan) adl sekumpulan aktivitas kerja terstruktur & slg terkait yang menghslkan keluaran yg sesuai dg kebutuhan pengguna (Permenpan No 12/2011)

TERKAIT PERATURAN PERUNDANGAN

TERKAIT PERATURAN PERUNDANGAN

LEVEL 1

LEVEL 2

NASIONAL • Bisnis Proses Antar Pusat dan Daerah

PUSAT/DAERAH • Bisnis Proses antar Kementerian, Lembaga dan Daerah

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROV/KAB/KOTA

LEVEL 3

LEVEL 4

• Bisnis Proses antar Unit Eselon I pada Kementerian/ Lembaga atau Bisnis Proses antar SKPD

UNIT ESELON I/SKPD • Bisnis Proses antar unit eselon II ke bawah pada Unit Eselon I atau Bisnis Proses pada SKPD

ORGANISASI BPOM Kemenag sebagai “sub-system” pembangunan

Kemenag sebagai Institusi “standalone”

Kebijakan Motivasi

I N P U T

Struktur Organisasi

Teknologi Informasi

PROSES BISNIS

Aktivitas

Sumber Daya Manusia

O U T P U T

Ciptakan Nilai atau Value

Fasilitas

Proses

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi

RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP PENGATURAN Adalah seluruh proses dalam penyusunan Peta Bisnis Proses pada K/L/D.

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PEDOMAN Penyusunan peta bisnis proses di seluruh K/L/D dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi yang aktif ikut serta dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi organisasi

TAHAPAN KERJA PENYUSUNAN

BISNIS PROSES 1

Persiapan dan Perencanaan (Planning & Preparation)

2

Pengembangan (Development)

3

Penerapan (Implementation)

4

Pemantauan dan Evaluasi (Monitoring & Evaluation)

TAHAP PERSIAPAN

• Lakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi dan sasaran K/L/D sehingga dapat diketahui aktivitas (proses kerja) di K/L/D • Kategorikan proses kerja dalam kelompok (folder kegiatan) PRINSIP • Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasar unit kerja/struktur organisasi • Pengelompokan berdasarkan kesepakatan cara pandang • Semakin sederhana semakin baik

TAHAP PENGEMBANGAN

Tahap Pemetaan Bisnis Proses (1) a. b.

c. d.

e.

f.

Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan. Analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta bisnis proses. Buatlah kelompok-kelompok kegiatan tsb dalam bentuk kotak-kotak di dalam peta proses, lalu berikan identitas proses tsb berupa nomor dan nama proses (bukan nama unit kerja). Kelompok kegiatan dalam peta proses / peta bisnis proses tsb dihubungkan dengan garis input dan outputnya, sehingga terlihat hubungan antar proses dalam lingkup suatu badan pemerintahan. Setiap kelompok peta bisnis proses diuraikan dalam peta subproses.

TAHAP PENGEMBANGAN

g.

h.

i.

j.

k.

Tahap Pemetaan Bisnis Proses (2)

Menggambarkan peta sub proses adalah identik dengan membuat subfolder dalam satu folder proses, dimana setiap kotak proses didetailkan dalam kotakkotak subproses dalam lingkup proses tsb. Setiap kotak sub proses yang dihasilkan diberi identitas yang sistematis mengikuti tata cara yang telah ditentukan dalam format penomoran dalam panduan ini berupa nomor dan nama proses. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit kerja pelaksana. Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (relationship map) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada. Berdasarkan peta lintas fungsi (cross-functional map) SOP makro dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

TAHAP PENGEMBANGAN

TAHAPAN PEMETAAN

Keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka menciptakan nilai tambah kepada stakeholder

Proses

Sebuah pengelompokkan aktivitas yang logis dalam satu rangkaian alur kerja / proses tertentu

Sub Proses Aktivitas

Serangkaian aktivitas yang dilakukan lintas unit kerja dalam satu sub proses tertentu.

SOP Makro Langkah kerja

SOP Mikro

Langkah-langkah rinci dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan dalam satu unit kerja.

TAHAP PENGEMBANGAN

LANGKAH PENYUSUNAN BISNIS PROSES

PETA BISNIS PROSES KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Peraturan Pemerintah

Pengawasan Peraturan Perundangan

Dukungan SDM

PAN-02 Penataan dan Pembinaan SDM Aparatur

PAN-01 Penyusunan Regulasi PAN-RB

PAN-03 Pengelolaan Akuntabilitas dan Pengawasan

PAN-04 Penataan Kelembagaan Pemerintah

Distribusi Ortala Dukungan SDM Permintaan Dukungan SDM Dukungan SDM Dukungan SDM

Publikasi Undang – undang Publikas i

PAN-07 Teknologi Komunikasi dan Informasi

PAN-08 Pengelolaan Sistem Manajemen dan pengawasan

Permintaan layanan informasi

PAN-05 Penataan tata Laksana Pemerintah

PAN-06 Peningkatan Pelayanan Publik

Proses Utama

Dukungan SDM

Dukungan SDM

Tata laksana

Kementrian / Lembaga

Dokumentasi

Dokumentasi

PAN-09 Pelayanan Informasi dan Publikasi

PAN-10 Pengelolaan Administrasi dan Umum

PAN-11 Pengelolaan SDM dan ORTALA KEMENPANRB

PAN-12 Layanan Hukum

Proses Pendukung

Dokumentasi Kinerja & Anggaran

PAN-13 Pengelolaan Kinerja dan Anggaran

Kinerja & Anggaran

Kinerja & Anggaran

Proses Perencanaan

PAN-01 PENYUSUNAN REGULASI PAN-RB

Title

PAN-09 Pelayanan Informasi dan Publikasi Publikasi

Draft UU

SESMEN

Penyusunan UU


PAN-01.03 Dokumentasi

Penyusunan Peraturan Pelaksanaan

PAN-01.04

Peraturan Menteri

Penyusunan Peraturan dan Keputusan Menteri


Peraturan / Keputusan Menteri

PAN-01.05 Publikasi

Penyusunan Surat Edaran Menteri

Kepala Biro SDM & &Umum

Undang-undang

Undang – Undang

Kabag SDMO

Distribusi ORTALA

Pengesahan Jumlah Formasi


PAN-01.02 PAN-11 Pengelolaan SDM dan ORTALA KEMENPANRB

Persetujuan Jumlah Formasi

Deputi SDM

Kepesertaan Pembahasan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Menteri

Phase

PAN-01.01

KASUBAG Perencanaan & Pengembangan


Pengajuan Formasi Proses Penerimaan dan Seleksi

Analisa Kebutuhan dan Jumlah pegawai

TAHAP PENGEMBANGAN

1

Identifikasi proses

2 3

Business Process Map

Gambar Peta Bisnis Proses

Finalisasi Peta Bisnis Proses

TAHAP PENGEMBANGAN

Business Process Map

PETA TATA LAKSANA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Peraturan Pemerintah

Pengawasan Peraturan Perundangan

Dukungan SDM


PAN-01 Penyusunan Regulasi PAN-RB


PAN-03 Pengelolaan Akuntabilitas dan Pengawasan

PAN-04 Penataan Kelembagaan Pemerintah

Distribusi Ortala Publikasi Undang – undang Publikasi


Dukungan SDM

Dukungan SDM

PAN-08 Pengelolaan Sistem Manajemen dan pengawasan

PAN-06 Peningkatan Pelayanan Publik

Dukungan SDM

Tata laksana

Proses Utama

Dukungan SDM

Dukungan SDM Permintaan Dukungan SDM

PAN-05 Penataan tata Laksana Pemerintah

Dokumentasi

Dokumentasi

PAN-09 Pelayanan Informasi dan Publikasi


PAN-11 Pengelolaan SDM dan ORTALA KEMENPANRB

PAN-12 Layanan Hukum

Dokumentasi

Proses Pendukung

Permintaan layanan informasi

Kinerja & Anggaran

PAN-13 Pengelolaan Kinerja dan Anggaran

Kinerja & Anggaran

Kinerja & Anggaran

Proses Perencanaan


TAHAP PENGEMBANGAN

1

Identifikasi sub proses

2 3

Sub Business Process Map

Harmonisasi peta proses dan peta sub proses

Finalisasi Peta Sub Bisnis Proses

TAHAP PENGEMBANGAN

Sub Business Process Map

PAN-11 PENGELOLAAN SDM DAN ORTALA KEMENPANRB PAN-11.01 Penerimaan dan seleksi


PAN-11.04

Perencanaan dan Pengadaan SDM

Pengembangan Standar Kompetensi

Pelatihan

PAN-11.02

PAN-11.05

PAN-01 Penyusunan Regulasi PAN-RB Pengembangan & pelatihan Distribusi Ortala

Pengembangan SDM

Pembinaan dan Pengembangan SDM

PAN-11.03 Administrasi Kepegawaian

Administrasi dan Informasi Kepegawaian

Ortala

TAHAP PENGEMBANGAN

Masukkan unit kerja yang terlibat

1 2 3

Relationship Map

Menuliskan setiap unit kerja yang terlibat

Finalisasi

TAHAP PENGEMBANGAN

Relationship Map REGULASI & STANDAR

DIT. WASBARJAS

DIT IMPOR

DIT. BAPOKSTRA

UNIT-UNIT ES. II BAPPEBTI

PPMB

DIT FAS EKSIM

PPMB

PUSAT HUMAS

DIT. METROLOGI

DIT. METROLOGI

UNIT-UNIT ES. II DITJEN PDN

DIT. BINUS

DIT. METROLOGI

DIT. WASBARJAS

DIT. DKM & PDN

UNIT-UNIT ES. II DITJEN SPK

UNIT-UNIT ES. II DITJEN DAGLU

DIT PERLINDUNGAN KONSUMEN

ITJEN IV

DIT. LOG DIS

SET DITJEN PDN

UNIT-UNIT ES. II DITJEN PEN

UNIT-UNIT ES. II DITJEN KPI

DIT IMPOR

PUSDATIN

UNIT-UNIT ES. II SETJEN

UNIT-UNIT ES. II BP2KP

UPT METROLOGI LEGAL

UNIT-UNIT ES. II TERKAIT

UNIT-UNIT ES. II ITJEN

PENGAJUAN BANTUAN, PENGADUAN, PERMINTAAN INFORMASI

DUKUNGAN TIK

DUKUNGAN ADMINISTRASI & UMUM

DUKUNGAN SDM DUKUNGAN TIK

MASYARAKAT

BIRO HUKUM

PUSDIKLATDAG

UNIT-UNIT ESELON II DITJEN PEN

DIT. DKM & PDN UNIT-UNIT ES. II DITJEN PDN

DIT. P2C

PUSDAPI

BIRO HUKUM

DIT. P2EKRE

DIT FAS EKSIM

DIT. IMPOR


DIT. P2IE

DEKINTAM

DEKTAN


DIT. EKSPOR

DIT. DKM & PDN


DIT. PENGAMANAN PERDAGANGAN

DIT. BINUS


DIT. KS BILATERAL

DIT. KPE

PUSDATIN

DIT FAS EKSIM

SET DITJEN DAGLU

DIT. KS ASEAN

PPMB

PUSAT HUMAS

PUSDATIN

PUSDAPI

DIT. PENGAMANAN PERDAGANGAN

PPMB

UNIT-UNIT ES. II TERKAIT

MOT-07 TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

DIT. P2IE

PUSKA KSPI

SURAT IJIN BANTUAN/ BIMBINGAN PENGAWASAN INFORMASI

PELAKU USAHA

DIT. WASBARJAS

PUSKA PDN

DUKUNGAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN

DUKUNGAN INFORMASI & SOSIALISASI

MOT-08 PELAYANAN INFORMASI DAN PUBLIKASI

MOT-09 RISET DAN PENGEMBANGAN


PUSAT HUMAS


PUSDATIN


















PUSKA PDN







PUSKA DAGLU

PUSKA KSPI

PUSDATIN

PEMERINTAH

MOT-06 PENGEMBANGAN AKSES PASAR


REGULASI & STANDAR

PENGADUAN, PERMINTAAN INFORMASI

DEKTAN

PUSDATIN

DIT. KPE

SET. DITJEN PEN

PELAKU USAHA

DEKINTAM

DIT. IMPOR


MOT-11 PENGELOLAAN SDM

SET. BP2KP

DUKUNGAN TIK

BIRO KEUANGAN





BIRO HUKUM SETJEN

MOT-12 LAYANAN HUKUM

PUSDAPI


















PPMB



ROKUM

DIT. METROLOGI





BBPPEI

DUKUNGAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN DUKUNGAN RENCANA & ANGGARAN

BIRO KEUANGAN UNIT-UNIT ES. II BP2KP

ROGANPEG


UNIT-UNIT ES. II BAPPEBTI UNIT-UNIT ES. II DITJEN SPK












MOT-15 PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN UNIT-UNIT ES. II BAPPEBTI


ROREN

PUSHAKA



INSPEKTORAT III

PUSDATIN




BIRO HUKUM

ROGANPEG

PUSKA PDN

PUSKA DAGLU

PUSKA KSPI

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT IV




MOT-14 PENATAAN ORGANISASI UNIT-UNIT ES. II BAPPEBTI

DUKUNGAN KELEMBAGAAN & STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL

ROREN

DUKUNGAN RENCANA & ANGGARAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN & STRATEGI

DUKUNGAN SDM DUKUNGAN TIK


REGULASI & STANDAR

MOT-13 PENGELOLAAN RENCANA & ANGGARAN


INFORMASI, PERLINDUNGAN KONSUMEN

MASYARAKAT DUKUNGAN KELEMBAGAAN & STRATEGI


BIRO UMUM

PUSDIKLATDAG

PENGAWASAN INTERNAL

MOT-10 PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN UMUM

DUKUNGAN SDM

REGULASI & STANDAR

ROGANPEG


MOT-04 PENINGKATAN EKSPOR NON MIGAS

LAPORAN

MOT-05 PERBAIKAN IKLIM USAHA PERDAGANGAN

PENGAWASAN INTERNAL

PEMERINTAH

DIT. STANDARDISASI

REKOMENDASI IMPOR

UNDANG-UNDANG PERATURAN STANDAR

MOT-03 MENJAGA KETERSEDIAAN BAHAN POKOK & PENGUATAN JARINGAN DISTRIBUSI NASIONAL

MOT-02 STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

ROGANPEG

DUKUNGAN KELEMBAGAAN & STRATEGI

BIRO HUKUM


MOT-01 PENGELOLAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DUKUNGAN RENCANA & ANGGARAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN & STRATEGI

RELATIONSHIP MAP

TAHAP PENGEMBANGAN

Gambarkan garis horisontal yang menunjukkan fungsi yang terlibat

1 2 3

Beri nama tiap fungsi yang terlibat

Identifikasi langkah kerja

4 5

Cross Functional Map

Berikan keterangan bagi semua masukan dan keluaran

Finalisasi

TAHAP PENGEMBANGAN

Cross Functional Map

Penyusunan Naskah Akademis

Pembahasan Naskah Akademis

K/L Terkait

ASDEP Terkait

Biro Hukum

Perguruan Tinggi/ Pakar

PAN-01.02.CFM.01 Penyusunan UU

Deputi Terkait

Pembahasan RUU dengan Stake Holder

Draft Final RUU

Pembahasan RUU dengan DPR

Menteri PAN RB

SESMEN

Penyusunan RUU

Pengajuan Usulan RUU ke Baleg DPR RI

Pembahasan dengan DPR

Pembahasan dengan PANJA

TAHAP PENGEMBANGAN

SOP Makro dan SOP Mikro

Format SOP Makro dan SOP Mikro dapat mengikuti Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

TAHAP PENERAPAN

Pengendalian dokumen terkait implementasi sistem ketatalaksanaan organisasi meliputi : a. Pengesahan Dokumen • Keseluruhan dokumen yang dihasilkan dalam sistem ketatalaksanaan organisasi perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan dan diterapkan. • Pengesahan dokumen level A dan B dilakukan oleh pimpinan badan pemerintahan. • Pengesahan dokumen level C dan D diatur terpisah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. b. Pendistribusian dokumen • Pendistribusian dokumen dilakukan melalui hard copy dan soft copy. Tata cara pendistribusian perlu diatur dalam SOP Makro tersendiri untuk menjamin pihak-pihak yang berkepentingan dengan penerapan sistem ketatalaksanaan organisasi mendapatkan dokumen secara akurat. • Unit kerja pengendali perlu menyimpan 1 set dokumen induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.

TAHAP PENERAPAN

c. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Dokumen • Semua unit kerja menempatkan dokumen pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna. • Bila terjadi perubahan dokumen, unit pengendali wajib menarik dokumen yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.

d. Perubahan Dokumen • Perubahan Dokumen sistem bisnis proses organisasi dapat dilakukan karena adanya perubahan tugas pokok dan fungsi, dan/atau perubahan strategi dan kebijakan badan pemerintahan. • Perubahan Dokumen sistem ketatalaksanaan organisasi dapat berasal atas inisiatif perubahan yang datang dari unit kerja. • Dokumen yang telah diubah harus mendapatkan pengesahan ulang sebelum diterbitkan.

TAHAP PEMANTAUAN & EVALUASI

LANGKAH MELAKSANAKAN AUDIT

a. Merencanakan dan mempersiapkan aktivitas audit

pembentukan tim audit dan penentuan ketua tim audit, penyusunan jadwal audit, peranan dan alokasi masing-masing tim audit, beserta dengan tujuan audit, ruang lingkup, metode audit, kriteria audit dan dokumen-dokumen referensi. b. Pelaksanaan aktivitas audit

Metode yang dapat digunakan dalam memperoleh informasi adalah dengan: • Interview; • Observasi; dan • Review dokumen. c.

Pelaporan audit

Pelaporan audit sekurang-kurangnya mencakup: • Tujuan audit; • Ruang lingkup; • Temuan audit beserta dengan bukti; dan • Kesimpulan audit. d. Melaksanakan follow-up audit Perlu dilakukan untuk memastikan perbaikan atau pun tindakan korektif dan preventif yang telah dilakukan

REKOMENDASI • Perlu dilakukan pemetaan rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi dan sasaran BPOM sehingga dapat diketahui aktivitas (proses kerja • Optimalisasi penyusunan dan pelaksanaan Bisnis Proses pada BPOM untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi

Pemetaan Bisnis Proses

Recommend Documents