PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA INSPEKTORAT Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon Fax J A K A R T A

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSPEKTORAT Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon 3822263 Fax. 3813523 JAKARTA Kode Pos : 10110

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013 - 2017 INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017; b. bahwa untuk penyelenggaraan pengawasan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 - 2017.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

1

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 17 Keuangan Negara;

Tahun 2003 tentang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Melalui Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pimpinan Unit Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

2

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013-2017. Pasal 1 Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 - 2017 adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah periode Tahun 2013 - 2017.

Pasal 2 Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013-2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari: BAB I

PENDAHULUAN

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN BAB VII PENUTUP


3

Pasal 3 Rincian lebih lanjut Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 - 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 4 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 5 Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pasal 6 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2013

Tembusan: 1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


4

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA 2013 – 2017


5

DAFTAR ISI Kata Pengantar.................................................................................... Daftar Isi................................................................................................ BAB I Pendahuluan........................................................................... 1.1 Latar Belakang..................................................................... 1.2 Landasan Hukum................................................................. 1.3 Maksud dan Tujuan.............................................................. 1.4 Sistematika Penulisan........................................................... Bab II Gambaran Pelayanan SKPD.................................................... 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi............................... 2.2 Sumber Daya........................................................................ 2.3 Kinerja ................................................................................. 2.4 Tantangan dan Peluang ...................................................... Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi................. 3.1 Identifikasi Permasalahan..................................................... 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.................................................

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan............ 4.1 Visi dan Misi........................................................................ 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.............................. 4.3 Strategi dan Kebijakan......................................................... Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja.............. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif............................. Bab VI Indikator Kinerja......................................................................


6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 merupakan dokumen penting program dan komitmen Gubernur untuk masa kerja lima tahun ke depan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut Gubernur setiap tahunnya dan pada akhir masa jabatannya berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk mendukung komitmen Gubernur tersebut perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013-2017.

Rencana

Strategis

Pengawasan

atas

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2013-2017 ini merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk dijalankan selama periode lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.


7

1.2

Landasan Hukum Acuan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Provisi DKI Jakarta yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


8

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Kasus Pengaduan; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kode Etik Pengawasan; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 5); 27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 28. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; 29. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017; 30. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.


9

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan SKPD untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah. Dokumen Renstra SKPD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan SKPD dalam mendukung prioritas Gubernur. terpilih. Renstra juga merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan instansi khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan sehingga SKPD dapat memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada secara optimal untuk pencapaian.

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta ini mengkomunikasikan rencana strategis Inspektorat selama periode tahun 2013 – 2017. Sistematika penyajian Renstra Inspektorat Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2013 – 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :


10

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya 2.3 Kinerja 2.4 Tantangan dan Peluang

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP


11

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

merupakan

unsur

pengawas

internal

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut : 1. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran inspektorat 2. Perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan BUMD 3. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah 4. Pengawasan pengelolaan badan usaha milik daerah 5. Pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang daerah pada perangkat daerah 6. Evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah 7. Pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai 8. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah 9. Fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan oleh aparat pemeriksa eksternal dan/atau internal pemerintah 10. Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan hasil pemeriksaan eksternal pemerintah


12

11. Pelayanan informasi pengawasan 12. Pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur 13. Pelaksanaan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan oleh Gubernur 14. Pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan 15. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang tugas pengawasan 16. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja inspektorat 17. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan inspektorat, dan 18. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Struktur Organisasi Sebagai implementasi Perda Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, telah disusun Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nomor 102 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Berikut Bagan Organisasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta :


13

Adapun tugas dan fungsi Inspektur adalah : 1. Memimpin pelaksanakan tugas dan fungsi inspektorat 2. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi sekretariat, Inspektur Pembantu Bidang, Inspektur Pembantu Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kelompok Jabatan Fungsional. 3. Melaksnakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD, UKPD dan Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat. 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu Bidang dan Kota Administrasi/Kepulauan Seribu. Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur atas pelaksanaan tugas kesekretariatan. Demikinan juga Inspektur Pembantu Bidang dan Kota Administrasi/Kepulauan Seribu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur serta mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1) Inspekturat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh SKPD/UKPD dan mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus. b. Melaksanakan DPA Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus. c. Penyiapan bahan Program Kerja Pengawasan Tahunan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Khusus. d. Pelaksanaan pengawasan terhadap terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Khusus. e. Pelaporan hasil pengawasan terhadap terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Khusus. f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Khusus. g. Evaluasi Lakip SKPD/UKPD Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus. h. Penyusunan bahan kebijakan pengawasan yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus. i. Peyiapan bahan dan penyusunan laporan inspektorat yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus.


14

j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus.

2) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan BUMD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh SKPD/UKPD dan mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan BUMD. b. Pelaksanakan DPA Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan BUMD. c. Penyiapan bahan Program Kerja Pengawasan Tahunan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh SKPD/UKPD dalam bidang perekonomian, dan pengelolaan BUMD. d. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah oleh SKPD/UKPD dalam bidang perekonomian, dan pengelolaan BUMD. e. Pelaporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah oleh SKPD/UKPD dalam bidang perekonomian, dan pengelolaan BUMD. f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah oleh SKPD/UKPD dalam bidang perekonomian, dan pengelolaan BUMD. g. Evaluasi Lakip SKPD/UKPD bidang perekonomian dan BUMD. h. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan BUMD i. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan inspektorat yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan BUMD j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan BUMD. 3) Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah oleh SKPD dalam Bidang Keuangan dan Aset serta pengkajian ulang laporan keuangan pemerintah provinsi dan mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan dan Aset. b. Pelaksanakan DPA Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan dan Aset. c. Penyiapan bahan Program Kerja Pengawasan Tahunan terhadap pengelolaan Keuangan dan Aset. d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan dan Aset. e. Pelaporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan dan Aset.


15

f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan dan Aset. g. Review laporan keuangan daerah. h. Evaluasi Lakip SKPD/UKPD bidang Keuangan dan Aset. i. Penyusunan bahan kebijakan pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan dan Aset. j. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan inspektorat yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan dan Aset. k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan dan Aset.

4) Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah oleh SKPD di bidang urusan pembangunan dan lingkungan serta mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan. b. Pelaksanakan DPA Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan. c. Penyiapan bahan Program Kerja Pengawasan Tahunan terhadap pelaksanaan tugas pembangunan dan lingkungan. d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembangunan dan lingkungan hidup. e. Pelaporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembangunan dan lingkungan hidup. f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembangunan dan lingkungan hidup. g. Evaluasi LAKIP SKPD/UKPD bidang pembangunan dan lingkungan hidup. h. Penyusunan bahan kebijakan pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan. i. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan inspektorat yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan. j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan.

5) Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah oleh SKPD/UKPD dalam bidang Kesmas dan mempunyai fungsi :


16

a. Penyusunan RKA dan DPA Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan. b. Pelaksanakan DPA Inspektorat Pembantu Bidang Kesmas. c. Penyiapan bahan Program Kerja Pengawasan Tahunan terhadap penyelengaraan Kesmas. d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesmas. e. Pelaporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesmas. f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesmas. g. Evaluasi LAKIP SKPD/UKPD bidang Kesmas. h. Penyusunan bahan kebijakan pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Kesmas. i. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan inspektorat yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Kesmas. j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Kesmas.

6) Inspektorat Pembantu Kota mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kota, kecamatan dan kelurahan serta mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA Inspektorat Pembantu Kota. b. Pelaksanakan DPA Inspektorat Pembantu Kota. c. Penyusunan program dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh UKPD. d. Pemeriksaan dan pengusutan dugaan adaya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai. e. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah. f. Fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan oleh aparat pengewasan eksternal dan/atau pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah. g. Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah dan hasil pemeriksaan eksternal. h. Pelayanan informasi pengawasan atas persetujuan inspektur. i. Pelaporan hasil pengawasan kepada inspektur. j. Pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan. k. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang tugas pengawasan. l. Pemberian bimbigan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintah daerah pada SKPD/UKPD. m. Penyediaan, penatausahaan, pengunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Inspektorat Pembantu Kota. n. Pengelolaan kepegawaian, barang, keuangan, ketatausahaan Inspektorat Pembantu Kota. o. Pelaksanaan pengaturan acara Inspektorat Pembantu Kota. p. Penyusunan bahan kebijakan pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Kota. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

17

q. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan inspektorat yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Kota. r. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Kota.

7) Inspektorat Pembantu Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan serta mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA Inspektorat Pembantu Kabupaten. b. Pelaksanakan DPA Inspektorat Pembantu Kabupaten. c. Pengawasan penyelenggaran urusan pemerintah daerah oleh SKPD di Kabupaten, kecamatan dan kelurahan. d. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD. e. Pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang daerah pada perangkat daerah. f. Pelaksanaan pengaturan acara Inspektorat Pembantu Kabupaten. g. Evaluasi kinerja dan akuntabilitas SKPD. h. Pemeriksaan dan pengusutan dugaan adaya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai. i. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah. j. Fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan oleh aparat pengewasan eksternal dan/atau pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah di kabupaten, kecamatan dan kelurahan. k. Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah dan hasil pemeriksaan eksternal. l. Pelayanan informasi pengawasan atas persetujuan inspektur. m. Pelaporan hasil pengawasan kepada inspektur. n. Pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan. o. Penyediaan, penatausahaan, pengunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Inspektorat. p. Perencanaan pengelolaan kepegawaian, barang, keuangan, ketatausahaan Inspektorat Pembantu Kabupaten. q. Penyusunan bahan kebijakan pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Kabupaten Adminstrasi. r. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan inspektorat yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Kabupaten. s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Kabupaten.

2.2

Sumber Daya


18

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sumberdaya manusia sebanyak 313 yang terdiri dari 70 auditor dan 71 jabatan fungsional P2UPD. Sumberdaya tersebut ditempatkan dan bertugas di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, 5 (lima) wilayah Inspektorat Pembantu Kota dan 1 (satu) Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta didukung dengan fasilitas perangkat keras dan lunak (hardware dan software). Perangkat keras (software) prasarana dan sarana berupa peralatan

elektronik

dan

komputer,

sedangkan

perangkat

lunak

(software) berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Standar Audit, Standar Pemeriksaan dan Kode Etik, serta norma-norma pengawasan.

2.3 Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Mengenai kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2008 – 2012 disajikan dalam bentuk Tabel 2.1 berikut :


19

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta No.

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat

1. Terselenggaranya kinerja Inspektorat dengan dukungan anggaran.

Target SPM

-

Target IKU

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Inspektorat Tahun Ke -

Realisasi Capaian Tahun Ke -

Rasio Capaian pada Tahun Ke - (= Capaian/Target x 100%) Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 (2009) (2010) (2011) (2012)

Thn ke-1 (2008)

Thn ke-2 (2009)

Thn ke-3 (2010)

Thn ke-4 (2011)

Thn ke-5 (2012)

Thn ke-1 (2008)

Thn ke-2 (2009)

Thn ke-3 (2010)

Thn ke-4 (2011)

Thn ke-5 (2012)

Thn ke-1 (2008)

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

1.

Persentase SKPD yang mencapai target indikator kinerja utama (IKU) sebesar 80%

2.

Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran berjalan dan sebelumnya

60%

65%

70%

75%

80%

60%

65%

70%

80,39

80%

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Persentase Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Tahun Anggaran berjalan dan sebelumnya

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85,86

90%

100%

100%

100%

100%

100%

6. Tercpitanya LAKIP SKPD yang memperoleh nilai baik.

4.

Menigkatnya opini BPK RI terhadap LKPD DKI

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Disclaimer

WDP

WDP

WTP

WTP

Disclaimer

WDP

WDP

WTP

WTP

7. Terselesaikannya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai.

5.

Persentase kasus yang tertangani

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Terciptanya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai prosedur. 3. Terciptanya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh perangkat daerah. 4. Terciptanya pengawasan BUMD yang sesuai prosedur. 5. Terciptanya pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang daerah dan perangkat daerah sesuai prosedur.

-

8. Penurunan terjadinya penyimpangan kerugian daerah. 9. Terciptanya mediasi dengan aparat pemeriksa ekstern/intern pemerintah. 10. Tersedianya tindaklanjut hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan hasil pengawasan ekternal pemerintah. 11. Tersedianya pelayanan informasi pengawasan. 12. Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan. 13. Tersedianya laporan hasil pengawasan tugas-tugas dari gubernur. 14. Tersedianya dokumen yang terkelola dengan baik. 15. Terciptanya koordinasi/kerjasama dengan pihak yang kompeten dalam menunjang tugas pengawasan 16. Tersedianya prasarana dan sarana kerja inspektorat. 17. Tersedianya informasi kepegawaian, keuangan, barang, dan ketetausahaan inspektorat. 18. Tersedianya pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.


20

Seluruh target yang ditetapkan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam penetapan kinerja setiap tahun selama 5 (tahun) pada periode tahun 2008 sampai dengan 2012 telah tercapai, dan juga telah sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU), termasuk juga target untuk meraih laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2011 dapat diraih. Semua ini berkat usaha optimal yang dilaksanakan Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendorong, membina dan melakukan

pengawasan dan

asistensi terhadap kinerja SKPD lain di lingkungan Pemerintah Provinsi

DKI

Jakarta,

baik

melalui

pemeriksaan

reguler,

monitoring/review keuangan, pemeriksaan khusus maupun kasus, dan lai-lain. Tercapainya WTP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercapai karena pola pembinaan terhadap SKPD yang berkesinambungan terutama dalam mereview laporan keuangan SKPD maupun laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dibantu oleh BPKP sebagai tim asistensi. Perolehan WTP ini juga tidak terlepas dari upaya penyelesaian tindak lanjut penyelesaian rekomendasi/temuan BPK RI yang secara konsisten dilaksanakan. Profil layanan Inspektorat Realisasi dan rasio anggaran Inspektorat dari tahun ke tahun mengalami

fluktuasi.

Fluktuasi

anggaran

dan

realisasinya

ini

disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, keputusan legislatif (DPRD), perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), kebutuhan belanja langsung karena tuntutan teknologi di bidang pengawasan, komitmen pimpinan dalam rangka pemberantasan korupsi. Secara lengkap gambaran realisasi dan rasio anggran Inspektorat tertuang pada tabel 2.2 di bawah ini :


21

Tabel 2.2 : Uraian

No.

Thn ke-1 2008 1. Belanja Langsung

Anggaran pada Tahun ke - (Rp.) Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 2009 2010 2011

Thn ke-5 2012

Thn ke-1 2008

Realisasi Anggaran pada Tahun ke Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 2009 2010 2011

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke - (%)

Thn ke-5 Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Rata - rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (Rp.) (Rp.)

23.241.406.170 23.786.073.724 30.820.155.800 27.400.042.500 60.635.083.871 13.749.688.313 17.866.317.202 15.544.594.451 16.443.683.716 39.595.455.109 59,16 75,11 50,44 60,01 65,30

7.478.735.540,20

5.169.153.359,20

2. Belanja Tidak Langsung 32.167.631.763 27.470.023.131 41.742.481.721 40.309.031.858 43.220.128.629 26.957.625.459 22.171.692.952 37.428.115.410 36.847.718.402 38.134.924.561 83,80 80,71 89,66 91,41 88,23

2.210.499.373,11

2.235.459.820,40

9.689.234.913,31

7.404.613.179,60

Total :

55.409.037.933 51.256.096.855 72.562.637.521 67.709.074.358 103.855.212.500 40.707.313.772 40.038.010.154 52.972.709.861 53.291.402.118 77.730.379.670 73,47 78,11 73,00 78,71 74,84

Belanja Tidak langsung pada tahun 2009 mengalami penurunan hal ini disebabkan banyak pegawai Inspektorat (Bawasda) yang memasuki usia pensiun (sebanyak 28 orang & 3 orang meninggal dunia) Pada tahun 2009 kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang merekrut pegawai baru. Dengan adanya tambahan pegawai (baik yang baru maupun pindahan dari unit lain) tidak secara otomatis menambah jumlah alokasi maupun realisasi belanja tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan pegawai). Hal ini karena jumlah pegawai yg masuk tidak lebih banyak dari pegawai yang masuk dan dari kepangkatan yang masuk masih rendah, sehingga nilai rupiahnya jauh dibandingkan dengan yang pensiun. (28 orang pensiun). Dari realisasi BTL (Gaji & Tunjangan) sebesar Rp26.938.456.176,pada 2007 menjadi Rp22.171.692.952 di tahun 2009 Sedangkan untuk belanja langsung mengalami peningkatan. Peningkatan

terjadi

Rp13.877.535.007

pada yang

belanja

langsung

dianggarkan

dan

(pegawai)

sebesar

realisasinya

sebesar

Rp9.551.328.100 (68,82%) untuk membayar honorarium kegiatan (pemeriksaan) yang dilakukan oleh Inspekorat terhadap SKPD-SKPD pada tahun 2009 sedangkan belanja barang jasa dan modal pada tahun 2009 yang dianggarkan sebesar Rp9.504.370.747 dan Rp404.167.970, hanya terealisasi

sebesar

Rp3.809.130.051

untuk

barang

dan

jasa,

Rp348.364.500 untuk barang modal.


22

Pada tahun 2009 juga diterbitkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1241 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Penetapan Standar

Biaya

Khusus

operasional

kegiatan

pengawasan

dan

pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan Aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah sehingga hal tersebut juga memacu tingginya realisasi belanja langsung dibandingkan tahun sebelumnya (2008) yang hanya sebesar Rp13.749.688.313,- (naik sebesar ...%) Namun di tahun 2010 kenaikan tersebut terjadi pada Belanja langsung (barang dan jasa). Hal ini dikarenakan pembayaran honorarium biaya pengawasan masuk kedalam rekening perjalanan dinas, sehingga terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada belanja tersebut yakni sebesar Rp21.701.141.500 yang dianggarkan, terealisasi sebesar Rp11.349.301.021,- dibanding belanja pegawai dan modal yang hanya sebesar Rp8.464.532.500 dan Rp654.481.800 yang dianggarkan, terealisasi sebesar Rp4.191.382.375 (49,51%) dan BM Rp3.911.055 (0,59%). Penyerapan pada BM hanya Rp3.911.055 hanya biaya lelang saja sedangkan pelaksanaan pelelangannya gagal, sehingga hanya mampu terserap biaya adm lelang. Pada 2011 realisasi belanja modal sebesar Rp 164.086.900 (82,04%) dari yang dianggarkan Rp200.000.000 Sedangkan

realisasi

belanja

barang

jasa

yakni

sebesar

Rp12.428.701.816 dari yang dianggarkan sebesar Rp21.793.500.000 dan penyerapan dalam barang jasa terbesar pada biaya perjalanan dinas yakni sebesar Rp11.028.398.846 atau sebesar 88,73% dari jumlah realisasi barang dan jasa. 2.4 Tantangan dan Peluang Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai

tantangan dan

permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan permasalahan pengawasan yang dihadapi, yaitu:


23

1. Spirit dan Etos Kerja Aparat Pengawas Masih Perlu Ditingkatkan Semangat dan etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan masih perlu terus ditingkatkan. Aparat pengawas pada umumnya belum

memaksimalkan

pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan. 2. Sistem

Pemberian

Penghargaan

dan

Penjatuhan

Sanksi

Terhadap Aparat Pengawas Perlu Terus Ditingkatkan Secara

umum

pejabat

yang

diberi

wewenang

dan

tanggungjawab menguji jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaan kepada aparat yang berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan sanksi kepada mereka yang melakukan penyimpangan dan dinyatakan bersalah belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi demikian tidak mendorong aparat untuk bekerja secara proaktif dan kompetitif dalam mengejar tujuan dan sasaran kegiatan organisasi yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak maksimal. 3. Pelaksanaan

Pengawasan

Melekat

(Waskat)

Oleh

Para

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Masih Perlu Terus ditingkatkan dan Dibudayakan Pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organisasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan

dan

dibudayakan.

Pimpinan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawas fungsional. Untuk itu, perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa pimpinan satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat). Waskat harus lebih diutamakan sedangkan pengawasan eksternal menjadi penunjang waskat.


24

4. Fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai watch dog tetapi sebagai pembinaan dan seiring reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat mengarah kepada penjamin mutu (quality assurance).

Inspektorat

sebagai

aparat

pengawas

intern

pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya dan nantinya pun harus bisa menjamin pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang -undangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat terutama sumber daya manusia. Oleh karena itu Inspektorat terus berupaya meningkatkan

seluruh

sumber

daya

yang

dimiliki

demi

terlaksananya fungsi quality assurance terhadap pelaksanaan tugas SKPD/UKPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip good governance Program pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan meningkatkan

strategi

percepatan

pengawasan penanganan

dilakukan kasus

KKN,

dengan

cara

meningkatkan

pengawasan reguler, meningkatkan profesionalisme aparat pengawas, meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan.


25

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah Jakarta Baru, Kota Modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Dalam salah satu pointer penjelasan visi gubernur tersebut dijelaskan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk menyelenggarakan dan membentuk pemerintah yang baik dan transparan ini diperlukan peran inspektorat selaku institusi pengawasan yang konsisten, intensif, berkesinambungan serta profesional dan independen. Adapun misi gubernur yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yaitu misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 yaitu Membangun Pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena Inspektorat Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti misi gubernur nomor lima tersebut. Namun, dalam mengimplementasikan misi gubernur tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat seperti tertuang pada tabel berikut :


26

TABEL 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor

-

-

Misi Misi 5 Gubernur : Membangun Pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik

Permasalahan

Faktor Penghambat Penghambat Pendorong

-

Kekurangtersediaan sarana/alat pengawasan

Pemahaman terhadap entitas yang yang diawasi

-Komitmen Pimpinan SKPD (Chief Excecutive Officer)

-

Kekurangan tenaga pengawasan yang memiliki integritas dan independen

Formasi pegawai oleh BKD

Reward

-

Kekurangtersediaan pengembangan diri pengawas

Kuota Diklat yang diberikan oleh instansi pembina pengawasan terbatas.

Ketersediaan anggaran

-

Jumlah temuan/pelanggaran masih relatif tinggi.

Pemahaman aparatur terhadap regulasi yang dikeluarkan.

Inspektorat sebagai Quality Assurance dan pemberian asistensi.

-

Penyelesaian kasus

Bukti/data pendukung dalam hal validitas, akurasi dan kejelasan substansi laporan.

Program Gubernur : Reformasi Birokrasi


27

Inspektorat sebagai lembaga internal control yang berfungsi mengawal dan membantu pelaksanaan program Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang berfungsi sebagai mata dan telinga gubernur dalam menjalankan kebijakan sebagai pengambilan keputusan bagi gubernur/kepala daerah. Sebagaimana diketahui bahwa misi gubernur terpilih (Bapak Joko Widodo dan Basuki Tjahya Purnama) memiliki 5 misi, inspektorat menjalankan amanat misi ke lima gubernur terpilih yakni “membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik”. Dalam kesempatan ini inspektorat mencoba menfokuskan pemeriksaan dalam bidang yang menjadi perhatian kepala daerah terpilih,

yakni pendidikan,

kesehatan, perumahan, transportasi dan pekerjaan umum. Disamping itu Inspektorat juga mengawal pengelompokan misi kepala daerah yang terdiri dari 4 pilar yakni; pilar ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan aparatur. Pola pemeriksaan saat ini sudah mulai mengarah kepada pemeriksaan berbasis resiko (risk based audit). Hal ini akan lebih mengerucutkan/memfokuskan pemeriksaan pada tingkat kelemahan internal (SPI) yang tinggi. Selain itu inspektorat memiliki fungsi pembinaan yang juga lebih ditingkatkan seperti monitoring, asistensi dan reviu. 3.2 Identifikasi Permasalahan Masalah yang dihadapi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya yaitu : a. Bahwa fungsi Inspektorat tidak lagi menjadi watchdog

tetapi juga

sebagai penjamin mutu (quality assurance). b. Mempertahankan Opini Badan Pemerisa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan. c. Adanya kualitas temuan kurang memadai dan penyerapan anggaran yang belum optimal. Faktor penyebab permasalahan di atas adalah : a. Adanya

perubahan

paradigma

mendasar

dalam

pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini, sebagaimana kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap kompleksitas dan cakupan kerja pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan, serta meningkatkan upaya Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

28

pengendalian dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan maksimal apabila Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan baik, tujuan SPI dapat tercapai melalui quality assurance,

serta

efektivitas manajemen risiko melalui peran konsultasi. b. Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat dilihat dari Opini Laporan Keuangan yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK-RI). Semakin baik opini yang diberikan BPK-RI menandakan kinerja suatu instansi akuntabel. Selain itu predikat penilaian LAKIP sesuatu hal yang patut diperhitungkan dalam akuntabilitas kinerja, karena di dalam LAKIP tersebut juga menggambarkan potensi dan realisasi keuangan serta pencapaian output dan outcome dari setiap SKPD (Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta).

Hal

dipertanggungjawabkan

ini

merupakan kepada

suatu

masyarakat

hal

yang

(public)

harus sebagai

stakeholder. c. Taraf pengetahuan yang dimiliki oleh auditor berbeda-beda sehingga temuan yang dihasilkan merupakan temuan yang berulangkali dan dianggap sebagai rutinitas. Terkait penyerapan anggaran yang belum optimal disebabkan oleh karena penetapan APBD dan pelaksaan kegiatan yang tidak tepat waktu. Adapun menjadi fokus telaahan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada aspek quality assurance dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :


29

TABEL 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta No.

-

Aspek Kajian

Inspektorat sebagai Internal Kontrol yang berfungsi menjadi Quality Assurance.

Capaian/Kondisi Kondisi Saat Ini

Standar Yang Digunakan

dalam proses pelaksanaanSistem Pengendalian Internal Pemerintah(SPIP) dan Standar Audit

Faktor Yang Mempengaruhi Internal Eksternal Pedoman Pemeriksaan/ Pedoman Operasional Pemeiksaan Reguler (POPREG).

Prosedur yang diKeluarkan oleh Kementerian

Permasalahan

1. Penyempurnaaan POPREG yang disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. 2. Peningkatan kapasitas SDM Pengawas.


30

Dari aspek kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap kinerja inspektorat, terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang menjadi watch dog sekarang berfungsi menjadi quality assurance. Quality assurance berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakukan. Standar yang digunakan untuk menjalankan fungsi quality assurance dalam melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan standar audit pemerintah maupun Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Perlu penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan untuk menjalankan fungsi quality assurance. Disamping itu perlu menerapkan audit berbasis resiko (risk based audit).

3.3 Penentuan Isu Strategis Berdasarkan permasalahan tersebut maka isu strategis yang diangkat adalah : a. Inspektorat tidak hanya menjadi watchdog tetapi juga sebagai quality assurance dari bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam menjalankan fungsi inspektorat sebagai quality assurance untuk menjaga nilai IPK yang ditargetkan dalam RPJMD 2013-2017, terdapat beberapa kegiatan untuk menjaga dalam memperoleh IPK tersebut yakni berupa; 1. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA SKPD 2. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD 3. Reviu LKPD secara berkelanjutan 4. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko 5. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaat barang/jasa (probity audit). b. Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus selalu diupayakan dan berupaya untuk menghilangkan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta


31

c.

Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.

d. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI e. Peningkatan predikat akuntabilitas kinerja pemerintah DKI Jakarta. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan selaku pembina pemerintahan kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tingi pula terhadap pemerintahan. f.

Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan. Adapun matriks tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.1.1.

g. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) bagi setiap masingmasing tugas.


32

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada RPJMD Tahun 2013 - 2017, yang menyebutkan bahwa : a. pada point penjelasannya tercantum mengenai “akan diselenggarakannya pemerintah yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas”; b. pada misi nomor 5 (lima)

“membangun pemerintahan yang bersih dan

transparan serta berorientasi pada pelayanan publik”; c.

juga mengacu pada isu - isu strategis pada RPJMD 2013 – 2017 yaitu mewujudkan manajemen keuangan Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan serta sesuai standar yang ditentukan;

d. serta juga isu-isu strategis yang telah yang telah diuraikan pada Bab III, maka sebagai tindak lanjut, inspektorat telah menyusun visi dan misi sebagai berikut : 4.1 Visi dan Misi Visi : ”Menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan fungsional intern hendaknya mampu menjadi mitra kerja yang independen dan akuntabel bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN.


33

2. Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bermoral, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk meningkatkan

peran

serta

Inspektorat

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah hendaknya terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia serta aktif menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan. Untuk melaksanakan visi tersebut, inspektorat menyusun misi sebagai berikut : Misi : 1. Melaksanakan

pengawasan

dalam

bidang

pemerintahan

yang

berkeadilan dan merata. 2. Melaksanakan pengawasan dalam bidang Perekonomian dan BUMD yang tangguh dan handal. 3. Mempertahankan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian. 4. Melaksanakan Pengawasan dalam bidang pembangunan berkelanjutan dengan sarana dan prasarana kota yang ramah terhadap lingkungan. 5. Melaksanakan pengawasan dalam bidang kesejahteraan masyarakat yang baik dan berkualitas. 6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pengawasan. Adapun penjelasan misi di atas adalah sebagai berikut : 1. Untuk terselenggaranya pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN, pengawasan oleh Inspektorat hendaknya mampu mendorong para pelaku penyelenggara pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja serta mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku. 2. Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang obyektif, transparan dan akuntabel perlu diterapkan sistem pengawasan yang mengutamakan prinsip independensi dan etika moral. 3. Untuk

meningkatkan

produktivitas

hasil

pengawasan

(kinerja

pengawasan) perlu terus diupayakan pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

34

.

Melalui pemahaman atas visi dan misi pengawasan diharapkan bisa

dibangun komitmen pengawasan yang kuat dari seluruh komponen aparat pengawas

fungsional

Inspektorat

Provinsi

DKI

Jakarta

serta

untuk

menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan pengawasan. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis

ini juga akan memungkinkan

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat mengukur sejauhmana organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis ditetapkan indikator kinerjanya (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Terciptanya

penyelenggaraan

pengawasan

pemerintahan

yang

transparan, akuntabel dan bebas KKN serta pelaksanaan pengawasan yang independen. 2. Terwujudnya aparatur pengawas yang profesional. Sedangkan sasaran jangka menengah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat


35

Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Provinsi DKI Jakarta

No

TUJUAN

1 Terciptanya penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN serta pelaksanaan pengawasan yang independen 2 Terwujudnya aparatur pengawas yang profesional

SASARAN

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

Peningkatan IPK Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat Tingkat Ketrampilan/Kemahiran Aparat Pengawas Peningkatan Penilaian/Predikat Opini Kepuasan Pelayanan Masyarakat Tertib administrasi


KONDISI AWAL 2012

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA KONDISI PENDANAAN KINERJA AKHIR 2013 2014 2015 2016 2017 TAHUN 2017 Target Target Target Target Target

3,4

3,5

3,8

3,8

4

4,1

4,1

75,70%

78%

80%

80%

80%

85%

85%

48%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

CC

CC

B

B

BB

A

A

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

-

Z.I

78%

79%

36

WBK WBK WBK WBK WBK (40SKPD) (1 SKPD) (1 SKPD) (1 SKPD) (2 SKPD) & WBBM 80%

81%

82%

83%

83%

Dalam lima tahun kedepan program dan target pencapaian kinerja Inspektorat sebagai janji kepada Gubernur untuk membawa ke arah Jakarta baru dan Inspektorat yang lebih berkualitas dan profesional. Pencapaian kinerja (outcome) inspektorat ditekankan pada peningkatan IPK yang nantinya akan menambah kepercayaan masyarakat baik nasional maupun dunia, (sektor bisnis maupun non bisnis) pada pemerintah DKI Jakarta. IPK ini diberikan secara rutin oleh lembaga Transparansi Internasional yang komponen penilaiannya memiliki range 0 – 100 yakni 0 mengindikasikan level korupsi yang tinggi dan 100 merupakan nilai terbaik (level korupsi rendah) atau bisa dikatakan tidak ada korupsi sama sekali. Indonesia pada tahun 2012 memperoleh level indeks 32 dibanding dengan negara-negara di ASEAN, Indonesia sangat jauh ketinggalan dengan Singapura, Brunei dan Malaysia. Sedangkan untuk tingkatan Provinsi di Indonesia, tahun 2010 DKI Jakarta berada diperingkat 38 dengan level indeks 4,43. Untuk penanganan pengaduan masyarakat kinerja (outcome) yang diukur yakni tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat yang saat ini (2012) baru mencapai

penyelesaian

75,70%.

Untuk

urusan/program

Penguatan

Akuntabilitas Kinerja, indikator (outcome) yang dijanjikan berupa Peningkatan penilaian/predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN & RB opini laporan keuangan yang diberikan oleh BPK serta membentuk kepuasan konsumen dalam hal ini pembentukan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang indikator penilaiannya terdiri dari 20 indikator yang ditetapkan oleh Kementerian PAN & RB. Disamping itu sebagai pelaksana internal control pemerintah, inspektorat berfungsi sebagai pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, yang diperjelas lagi dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan Pemeriksaan APIP. Hal ini Inspektorat memiliki kinerja outcome berupa tertib administrasi penyelesaian TLHP baik internal maupun eksternal.


37

Target Sasaran Tahunan MISI GUBERNUR

No. 5

Membangun Pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik

PROGRAM KERJA GUBERNUR

ISU STRATEGIS

PROGRAM PRIORITAS

IMPLEMENTASI PENANGANAN

SASARAN

TARGET SASARAN 2013

2014

2015

2016

2017

30

40

50

60

70

Bidang Reformasi Birokrasi

Melaksanakan reformasi a. birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional

Inspektorat sebagai quality assurance dari bagi SKPDSKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Contoh: (Bedah DPA SKPD)

Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pendampingan Konsultatif penyusunan DPA SKPD

Pelaksanaan Rencana yang ada di DPA SKPD menjadi lebih optimal

SKPD

Sosialisasi/Konsultatif Pengawasan/pemeriksaan Reviu LKPD secara berkelanjutan

Pelaksana pada SKPD

SKPD

Predikat Opini WTP

Pem Prov

SKPD yang memberi dampak nyata ke masyarakat

SKPD

SKPD

Mempublikasikan melalui website: (a) program yang sedang dikerjakan berikut anggaran yang digunakan; (b) kemajuan proyek yang dikerjakan di tiap wilayah, dan (c) sistem pelayanan di kantorkantor pelayanan administrasi untuk masyarakat

c.

Penerapan Manajemen Audit Berbasis Resiko

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan-kegiatan memiliki resiko tinggi mempunyai pengaruh masyarakat

Mengefektifkan implementasi Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan menjadikan Kantor-kantor Pemprov DKI Jakarta sebagai kantor percontohan dalam implementasi Undang-undang tersebut;

d.

Penerapan audit terhadap barang dan jasa maupun halhal lain yang memiliki sifat menyentuh dan mempunyai pengaruh kepada masyarakat besar dilakukan suatu audit yang dikenal dengan “Probity Audit”

PBJ

Monitoring/Asistensi dari Perencanaan sampai dengan kebermanfaatan barang/jasa tsb

Barang/Jasa

Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya enam hari kerja.

e.

Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal

Penghilangan catatan dalam opini yang diberikan oleh eksternal

Rekonsiliasi rekomendasi

Temuan Internal Eksternal

f.

Akuntabilitas kinerja pemerintah DKI Jakarta

Peningkatan predikat kinerja (LAKIP) Pemprov DKI Jakarta

Evaluasi LAKIP SKPD

SKPD

g.

Penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Pemerintah DKI Jakarta (Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten)

Penerapan 20 Indikator WBK

Pilot Project SKPD yang akan dijadikan WBK

SKPD memberikan pelayanan masyarakat

j.

mengefisienkan fungsi pemeriksaan diupayakan melalui pemeriksaan e-audit yang berbasis teknologi informasi

Pembelian membangun audit

k.

Pengembangan Kemampuan SDM bidang pengawasan

Pengiriman SDM Pengawasan ke Diklat, seminar, Bimtek dll.


dalam

dan aplikasi

yang dan ke

penyelesaian

dan

SKPD

SKPD

yang

10 SKPD

kepada

Pemberian hak akses untuk mengambil data transaksi yang ada di SKPD

Efektifitas dan efisiensi (Paperless)

Lap Keu, Lap Kinerja

Diklat Pembentukan Fungsional dan Diklat

SDM Pengawasan

303 orang

Jabatan

38

60

4.3 Strategi dan Kebijakan

Pada 5 (lima) tahun mendatang, Inspektorat DKI Jakarta akan mengawal Kebijakan dan Program Gubernur yang akan diimplementasikan dalam strategi dan kebijakan Inspektorat sebagaimana terlihat pada tabel berikut


:

39

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Visi

Menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”

Misi 1.

Melaksanakan pengawasan dalam bidang pemerintahan yang berkeadilan dan merata.

Tujuan Terwujudnya pengawasan bidang pemerintahan

Sasaran -

Meningkatnya efektifitas pengewasan bidang pemerintahan.

Strategi 1 Strategi Peningkatan Pengawasan Reguler

1.

Penyusunan PKPT.

2 Menyusun Langkah Kerja (LK) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP) berdasarkan skala prioritas pengawasan

2.

Penyusunan POPREG.

3.

Misi 2.

Sasaran

Tujuan Terwujudnya pengawasan dalam bidang keuangan dan aset.

Penyusunan SOP Pengaduan Masyarakat.

-

Meningkatnya efektifitas pengawasan bidang Perekonomian dan BUMD

Strategi

Kebijakan

1 Strategi Peningkatan Pengawasan Reguler

1.

Penyusunan PKPT.


2.

Penyusunan POPREG.

3.

Misi 3.

Penelaahan kasus pengaduan masyarakat

Melaksanakan pengawasan dalam bidang Perekonomian dan BUMD yang tangguh dan handal.

Tujuan Terwujudnya pengawasan dalam bidang Perekonomian dan BUMD.

Kebijakan

Pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah dan bagi hasil laba BUMD.

Monitoring penyertaan modal pemerintah dan bagi hasil laba BUMD.

Mempertahankan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian yang tangguh dan handal. Sasaran Meningkatnya efektifitas pengawasan bidang keuangan dan aset.


1.

Penyusunan PKPT.


2.

Penyusunan POPREG.

3.

Pelaksanaan Review terhadap LKPD SKPD/UKPD semesteran dan tahunan.

3.


Kebijakan

Pelaksanaan Review terhadap LKPD SKPD/UKPD.

40

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Visi

Menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”

Misi 4.

Melaksanakan pengawasan dalam bidang pembangunan berkelanjutan dengan sarana dan prasarana kota yang ramah terhadap lingkungan.

Tujuan Terwujudnya pengawasan dalam bidang pembangunan.

Sasaran Meningkatnya efektifitas pengawasan dalam bidang pembangunan.


1.

Penyusunan PKPT.


2.

Penyusunan POPREG.

3.

Probity audit terhadap pengadaan barang dan jasa.

3.

Misi 5.

Tujuan Terwujudnya pengawasan dalam bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Penerapan e-tender.

Melaksanakan pengawasan dalam bidang Kesejahteraan Masyarakat yang baik dan berkualitas. Sasaran Meningkatnya efektifitas dalam bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Strategi

Kebijakan

1 Strategi Peningkatan Pengawasan Reguler

1.

Penyusunan PKPT.


2.

Penyusunan POPREG.

3.

Probity audit terhadap pengadaan barang dan jasa.

3.

Misi 6.

Kebijakan

Penerapan e-tender.

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pengawasan.

Tujuan

Sasaran

Terbentuknya auditor yang profesional

Seluruh auditor memiliki sertifikat yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan

Terwujudnya Laporan Kinerja yang akuntabel.

Predikat LAKIP memperoleh peringkat AA

Terwujudnya penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan internal dan eksternal.


Strategi

Kebijakan

Pengembangan SDM

Pengiriman Diklat Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD.

Evaluasi

Pembinaan LAKIP SKPD.

laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah Intensifikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Rekonsiliasi hasil Tindak Lanjut dengan APIP dan eksternal.

41

Kebijakan pengawasan diarahkan untuk merealisasi visi, misi dan tugas dan fungsi pengawasan, sedangkan strategi pengawasan diperlukan untuk merealisasikan kebijakan pengawasan. Adapun strategi yang akan dilaksanakan Inspektorat yaitu : 1. Strategi Intensitas Pengawasan Reguler Strategi dilakukan untuk meningkatkan skala/indeks persepsi korupsi dalam segala hal khususnya pelayanan publik, mengingat IPK DKI Jakarta Pada 2010 menempati posisi

38 dari 50 kota/daerah yang

disurvey oleh Transparency Internasional Indonesia dalam websitenya www.ipkindonesia.org dengan jumlah responden 9237 dengan nilai 4,43 (http://www.ipkindonesia.org/report/2010/11/09/mengukur-tingkatkorupsi-kota-kota-di-indonesia-denpasar-dipersepsikan-bersihpekanbaru-dan-cirebon-bermasalah di akses 6 Mei 2013 jam 09.35). Skala 0 merupakan dipersepsikan sangat korup, sedangkan 10 dipersepsikan sangat bersih. Pada 2012 skala penilaian persepsi ini berubah dari skala 0-10 menjadi 0-100 dan ditambahkan dengan beberapa indikator penilaian. DKI Jakarta sebagai ibukota negara seharusnya menjadi patokduga (benchmark) bagi daerah-daerah lain di Indonesia. 2. Strategi Pengawasan/pemeriksaan berbasis resiko (risk based audit) Peningkatan APBD setiap tahunnya membuat harus ada strategi untuk mengawasi/memeriksa pelaksanaan APBD secara intens, namun keterbatasan

sumber

daya

dan

waktu

membuat

pengawasan/pemeriksaan harus memperhatikan hal tersebut, sehingga harus

dipilah

kegiatan-kegiatan

yang

memiliki

tingkat

resiko

penyimpangannya besar dan sangat mempengaruhi keputusan pimpinan dan

mempengaruhi

kepentingan

maupun

kesejahteraan

bagi

masyarakat.

3. Strategi Intensitas Monitoring Pelaksanaan APBD Penetapan APBD yang tidak tepat waktu menjadi salah satu alasan bagi pelaksana (SKPD) untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan terkesan mengakhirkan pekerjaan pada saat APBD akan berakhir. Hal Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

42

ini akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi juga akan terjadi pengambilan/pencairan APBD secara rush. Monitoring pelaksanaan APBD

akan mengawal ataupun menguide para pelaksana (SKPD)

dalam penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu dan tepat guna. Monitoring ini juga untuk meminimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada akhir tahun. 4. Intensitas

Sosialisasi/konsultatif

pengawasan/pemeriksaan

kepada

SKPD Fungsi Inspektorat sebagai quality assurance mempunyai tugas membina SKPD dalam pelaksanaan APBD. Pensosialisasian kebijakan maupun teknis pelaksanaan pemeriksaan diharapkan dapat memfilter kesalahan berulang yang terjadi pada SKPD. 5. Intensitas

Penyelesaian

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

(Kasus/Khusus) Kesadaran masyarakat akan keberadaan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pelayanan masyarakat, membuat mereka lebih kritis menyikapi pelaksanaan tugas dan pekerjaan para abdi negara. Tingkat pengaduan pelayanan, penyelahgunaan wewenang yang masuk ke inspektorat saat ini cukup beragam dan tinggi. Masyarakat sebagai stakeholder

menginginkan

suatu

respon

maupun

penyelesaian

penanganan aduan pelayanan yang cepat, sehingga inspektorat dituntut untuk merespon maupun menanggapi dan menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat dengan sumber daya yang tersedia. 5. Intensitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2012 dalam laporan keuangan yang diaudit oleh BPK-RI, memerlukan upaya (effort) yang tinggi, juga memerlukan waktu yang tidak pendek. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan juga salah satu faktor yang menyebabkan DKI Jakarta memperoleh opini WTP pada tahun 2012. TLHP yang belum selesai juga menjadi strategi inspektorat dalam mempertahankan opini WTP tersebut,


43

6. Intensitas

penyelesaian/pelaksanaan

kesesuaian

akuntabilitas

pemerintah Penilaian/perolehan predikat kinerja instansi pemerintah juga merupakan sesuatu yang vital, karena hal tersebut dapat meningkatkan prestisi DKI Jakarta di nasional, juga menambah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Sangatlah timpang bila opini laporan keuangan baik, namun predikat akuntabilitas kinerjanya buruk, sehingga hal ini juga menjadi perhatian bagi inspektorat dalam meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja pemerintah DKI Jakarta. 7. Intensitas Monitoring Penerapan Zona Integritas untuk mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada pelayanan publik Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah maka Inspektorat sebagai

Aparat

Pengawas

Intern

Pemerintah

berkewajiban

melaksanakan Permenpan ini dengan melalui upaya monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan/pembentukan zona integritas pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 8.

Pengiriman

Personil

pengawasan

ke

Institusi

pengembangan

kemampuan dalam pengawasan Peran pengawasan yang baik tidak terlepas dari kemapuan aparatur pengawasan yang up to date dalam mengembangkan pengetahun dan metode pengawasan. Pengembangan wawasan aparat pengawasan merupakan sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan agar aparat pengawasan selalu selangkah di depan (one step ahead) dibanding dengan

aparat yang diperiksa (auditee). Pengembangan wawasan

pengetahuan juga merupakan konsekwensi dari Inspektorat selaku APIP yang diharapkan menjadi quality asurance bagi SKPD yang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


44

Untuk mengimplementasikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, perlu dirumuskan arah kebijakan pengawasan sebagai berikut: 1. Kebijakan Publik a. Meningkatkan pengawasan reguler terhadap kegiatan pelayanan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia serta pengelolaan pendapatan Daerah; b. Meningkatkan percepatan penanganan kasus KKN

berdasarkan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; c. Meningkatkan kualitas aparat pengawas melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan; d. Meningkatkan

pemenuhan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

pengawasan; e. Menerapkan sistem dan prosedur pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberikan asistensi dan konsultansi pengawasan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. 2. Kebijakan Teknis a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan berdasarkan skala prioritas pengawasan; b. Melakukan

pengawasan

reguler

berdasarkan

program

kerja

pengawasan tahunan; c. Melakukan pengawasan dan

penanganan kasus KKN dengan

memprioritaskan sumber pengaduan masyarakat; d. Memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah; e. Memberikan konsultansi/asistensi pengawasan kepada satuan kerja perangkat daerah. 3. Kebijakan Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengawasan


45

a. Mengadakan sarana dan prasarana pengawasan berdasarkan kebutuhan organisasi; b. Memanfaatkan sarana dan prasarana pengawasan secara efisien dan efektif. 4. Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia a. Mengembangkan sumber daya manusia pengawasan; b. Menciptakan kesejahteraan sumber daya manusia pengawasan; c. Menerapkan penilaian kinerja sumber daya manusia pengawasan; d. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (reward and punishment).


46

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKATOR KINERJA Adapun rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja Insektorat selama periode PJMD Tahun 2013 – 2017 secara rinci tertuang dalam tabel 5.1 berikut :

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada Tahun dan kegiatan Awal (output) Perencanaan

Peningkatan Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IPK - Pelaksanaan Pengawasan Reguler LHP Pengawasan Tutup Buku Tahun 2011 pada 5 Perusahaan - Daerah dan 1 Badan Pengelola THR. Lokasari di Provinsi LHP DKI Jakarta Pengawasan atas Pengelolaan Aset pada Dinas LHP Perhubungan Provinsi DKI Jakarta - Pengawasan atas Pengelolaan Aset Penerangan Jalan pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Pengawasan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Wilayah Jakarta timur Pengawasan Pengelolaan Rumah Susun di Wilayah Jakarta Utara - Pengawasan atas Hasil Pengadaan Barang dan Jasa


3.4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2013 Target

2014 Rp

3.5

Target

2015 Rp

Target

3.8

2016 Rp

Target

3.8

2017 Rp

Target

4

Rp

4.1

5,982,870,389

10,000,000,000

11,000,000,000

12,100,000,000

13,310,000,000

110,745,000

200,000,000

220,000,000

242,000,000

266,200,000

500,000,000

-

-

-

-

LHP

400,000,000

-

-

-

-

LHP

201,890,000

-

-

-

-

LHP

201,890,000

-

-

-

-

LHP

600,000,000

-

-

-

-

47

Kondisi Kinerja pada akhir

Unit Kerja Penanggung jawab

4.1

Bid Pemsus

& BUMD

Lokasi


Program Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus)

Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada Tahun dan kegiatan Awal (output) Perencanaan Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan Khusus yang bersifat tematik dan tugas- tugas penting lainnya yang diperintahkan pimpinan dan pelaporannya serta Pemeriksaan Akhir Jabatan, Pemtak, Monitoring dan Pelaporannya -

75.70%


LHP

-

SKPD Pelayanan Masyarakat (LHP) Pemeriksaan Khusus Pelayanan Publik di Seluruh SKPD - Pelaksanaan Inspeksi Mendadak Laporan Jumlah Sidak

Pengawasan Kas Akhir Tahun Anggaran 2013 SKPD / UKPD Penyusunan Laporan Pengawasan Kas Akhir Tahun Anggaran 2012 SKPD / UKPD Pengawasan Atas Penyerapan Anggaran SKPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Penyusunan LAKIP Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 - Pengawasan atas penerapan Kawasan Bebas Korupsi Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pra Evaluasi LAKIP Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 -

Evaluasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi PKPT, RKA, kepegawaian, Keuangan dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta


Opini

WTP

Rp

78%

Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyalahgunaan Jumlah Pengaduan Wewenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Masyarakat (LHP) dan Pelimpahan dari Pemerintah atau Lembaga lainnya

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 2013

2014 Target

2015 Rp

Target

80%

2016 Rp

Target

80%

2017 Rp

Target

80%

Rp

85%

3,313,750,000

7,500,000,000

8,250,000,000

9,075,000,000

9,982,500,000

3,000,000,000

5,000,000,000

5,500,000,000

6,050,000,000

6,655,000,000

309,480,000

-

-

-

-

300,000,000

-

-

-

-

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Laporan

500,000,000

1,000,000,000

1,100,000,000

1,210,000,000

1,331,000,000

Laporan

500,000,000

1,000,000,000

1,100,000,000

1,210,000,000

1,331,000,000

LHP

150,000,000

250,000,000

275,000,000

302,500,000

332,750,000

LHP

200,000,000

250,000,000

275,000,000

302,500,000

332,750,000

LHP

500,000,000

-

-

-

-

Laporan

150,000,000

200,000,000

220,000,000

242,000,000

266,200,000

LHP

500,000,000

500,000,000

550,000,000

605,000,000

665,500,000

Laporan

750,000,000

1,500,000,000

1,650,000,000

1,815,000,000

1,996,500,000

Laporan

70,000,000

200,000,000

220,000,000

242,000,000

266,200,000

PKPT

300,000,000

750,000,000

825,000,000

907,500,000

998,250,000

48



85%

Bid Pemsus

WTP

Bid Keuangan

Lokasi


Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada Tahun 2013 dan kegiatan Awal (output) Perencanaan Target Rp

Program Percepatan Penyelesaian Tindaklanjut hasil pengawasan/pemeriksaan Tertib administrasi

-

-

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penanganan/Pemeriksaan Kasus yang ditangani Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Tahun 2012 dan tahun sebelumnya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPKRI Tahun 2011 dan tahun sebelumnya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP Tahun 2011 dan Tahun Sebelumnya Pra Pemuktahiran Data TLHP APIP Konsolidasi Pengawasan Regional dan Pemuktahiran Data TLHP APIP


78%

85%


2015 Rp

85%

Target

2016 Rp

90%

Target

2017 Rp

90%

Target

Rp

95%

95%

Laporan

250,000,000

750,000,000

825,000,000

907,500,000

998,250,000

Laporan

350,000,000

750,000,000

825,000,000

907,500,000

998,250,000

Laporan

600,000,000

750,000,000

825,000,000

907,500,000

998,250,000

Laporan

142,220,000

250,000,000

275,000,000

302,500,000

332,750,000

Laporan

112,200,000

250,000,000

275,000,000

302,500,000

332,750,000

49

Kondisi Unit Kerja Kinerja Penanggung jawab pada akhir

Sekretariat /

Lokasi



Tingkat Ketrampilan/Kemahi Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan ran Aparat Pengawas Pengembangan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jml Pegawai Provinsi DKI Jakarta Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

48%


2014 Rp

60%

Target

2015 Rp

Target

70%

237,500,000

2016 Rp

Target

80%

2017 Rp

Target

90%

500,000,000

550,000,000

Rp

100%

605,000,000

665,500,000

50,000,000

-

-

-

-

Penyediaan Alat Perlengkapan dan Peralatan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Penyediaan Cetakan Umum dan Cetakan khusus Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

200,000,000

300,000,000

330,000,000

363,000,000

399,300,000

150,000,000

300,000,000

330,000,000

363,000,000

399,300,000

50,000,000

100,000,000

110,000,000

121,000,000

133,100,000

Penggandaan dan Penjilidan Pemeliharaan Komputer CPU, Laptop, Printer dan Monitor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Pemeliharaan KDO Roda 4 dan 2 Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Pemeliharaan mesin tik manual / elektronik, rotary file, infocus dan mesin fotocopy Pemeliharaan Operasional Mesin Absensi Handkey dan Monitor Penyediaan Barang Pakai Habis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Penyediaan Konsumsi Pembinaan Mental Spiritual bagi Pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

150,000,000

200,000,000

220,000,000

242,000,000

266,200,000

50,000,000

100,000,000

110,000,000

121,000,000

133,100,000

220,000,000

300,000,000

330,000,000

363,000,000

399,300,000

10,000,000

25,000,000

27,500,000

30,250,000

33,275,000

10,000,000

25,000,000

27,500,000

30,250,000

33,275,000

16,000,000

25,000,000

27,500,000

30,250,000

33,275,000

85,000,000

100,000,000

110,000,000

121,000,000

133,100,000

325,000,000

450,000,000

495,000,000

544,500,000

598,950,000

28,000,000

30,000,000

33,000,000

36,300,000

39,930,000

12,000,000

12,000,000

13,200,000

14,520,000

15,972,000

468,000,000

600,000,000

660,000,000

726,000,000

798,600,000

435,000,000

600,000,000

660,000,000

726,000,000

798,600,000

200,000,000

500,000,000

550,000,000

605,000,000

665,500,000

500,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,440,000,000

1,728,000,000

50,000,000 15,000,000 40,000,000

100,000,000 15,000,000 -

110,000,000 18,000,000 -

121,000,000 21,600,000 -

133,100,000 25,920,000 -

350,000,000

-

-

-

-

250,000,000 10,500,000

12,000,000

13,200,000

14,520,000

15,972,000

100,000,000

125,000,000

137,500,000

151,250,000

166,375,000

30,000,000

50,000,000

55,000,000

60,500,000

66,550,000

Penyediaan Bahan Bacaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Jabatan Fungsional P2UPD Peningkatan Tugas-tugas Koordinasi Pengawasan Pengadaan/Pengiriman Bimtek/Kursus/Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/ Seminar Pengadaan Sarana Penunjang Pengawasan Penyediaan Buku / Bahan Perpustakaan Penyediaan Media Informasi Digital Pembangunan Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Penghapusan Barang Inventaris Penilaian dan Evaluasi Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyediaan mesin absensi (handkey)


50



100%

Sekretariat /

Lokasi

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun (Tahun 2013 – 2017) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam dalam tabel 6.1 berikut ini : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Sasaran SKPD

No


KONDISI AWAL 2012

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2013 2014 2015 2016 2017 Target Target Target Target Target

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017

1 Peningkatan IPK 2 3 4

Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat Tingkat Ketrampilan/Kemahiran Aparat Pengawas Peningkatan Penilaian/Predikat Opini Kepuasan Pelayanan Masyarakat

5

Tertib administrasi

3,4

3,5

3,8

3,8

4

4,1

4,1

75,70%

78%

80%

80%

80%

85%

85%

48%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

CC

CC

B

B

BB

A

A

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

-

Z.I

WBK (1 SKPD)

WBK (1 SKPD)

WBK (1 SKPD)

WBK (2 SKPD)

WBK (2 SKPD) & WBBM

78%

79%

80%

81%

82%

83%

83%

Untuk mencapai indikator kinerja program (outcome) pada tabel di atas, diperlukan adanya suatu intermediate outcome berupa output yang akan memberikan jembatan sebagai media untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan pada tahun 2017 nanti. Adapun intermediate outcome ini berupa kegiatan-kegiatan yang diukur dalam hasil output yang tercantum dalam tabel 6.2 berikut ini;


51

Tabel 6.2 Intermediate Outcome Inspektorat Provinsi DKI Jakarta


JENIS KEGIATAN YANG MENDUKUNG

Peningkatan IPK

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA KONDISI PENDANAAN KINERJA AKHIR 2013 2014 2015 2016 2017 TAHUN 2017 Target Target Target Target Target 3,5

3,8

3,8

4

4,1

4,1

Pengawasan Reguler

60

60

60

60

60

60 SKPD

Audit Berbasis Resiko

5

5

5

10

10

10 SKPD/Item

Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (probity audit )

10

10

15

15

20

20 SKPD

78%

80%

80%

80%

85%

85%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

60

50

40

40

40

230

70

30

20

20

20

130

Pengiriman Pembentukan Profesi

0

5

5

5

5

20

Seminar Diklat Subtantif Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD (SPIP, Asersi, SPJ, Pemanfaatan Aset, Unit Cost BLU, PP 71 Th 2010, Resiko Kegiatan/APBD, dll)

80 90

100 110

100 120

100 130

100 130

10

15

25

30

40

40

CC

B

B

BB

A

A

Penyusunan LAKIP Gubernur

1

1

1

1

1

1

Evaluasi LAKIP SKPD

48

48

48

48

48

48 SKPD

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

1

1

1

1

1

1 SKPKD

Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat Tingkat Ketrampilan/Kemahiran Aparat Pengawas Pengiriman diklat Jabatan Fungsional Auditor Pengiriman Diklat Pungsional P2UPD

Peningkatan Penilaian/Predikat

Opini Review Lap Keuangan Prov Sem I & II Kepuasan Pelayanan Masyarakat

Z.I

WBK WBK WBK WBK WBK (2SKPD) & (1 SKPD) (1 SKPD) (1 SKPD) (2 SKPD) WBBM

Monitoring Pelayanan Publik

5

5

5

5

5

5 SKPD

Monitoring Penerapan 20 Indikator WBK

1

1

1

1

2

2 SKPD

79%

80%

81%

82%

83%

83%

TLHP APIP, Itjen

60%

70%

70%

75%

75%

TLHP Inspektorat Prov, Kota/Kab

80%

80%

80%

85%

90%

TLHP BPK-RI

70%

75%

75%

80%

90%

Tertib administrasi


52

BAB VII PENUTUP

Keberhasilan

pelaksanaan Pengawasan pada Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta merupakan tugas pokok dan fungsi utama (core business) dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rencana

Strategis

Inspektorat

Provinsi

DKI

Jakarta

mengacu

sepenuhnya kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Keselarasan keduanya senantiasa harus dijaga secara dinamis dan dimanfaatkan didalam perencanaan pengawasan dan perencanaan anggaran Pengawasan. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta diharapkan dikomunikasikan kepada seluruh jajaran aparat di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 diharapkan semuanya mengacu kepada Renstra yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan. Pada awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan) yakni pada setiap tahun (periode pelaksanaan kegiatan), kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam setiap program bagi pencapaian sasaran strategis akan dibuatkan perencanaan tahunannya yang dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan dan pada akhir tahun pencapaian kinerja dilaporkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Demikian rencana strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 2013 – 2017 ini diharapkan menjadi pedoman lebih lanjut bagi seluruh aparat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada awal pelaksanaan kegiatan di 2013, karena RPJMD yang baru belum ditetapkan, sedangkan perencanaan tersebut

dilakukan

pada 2012 yang lalu, sehingga pelaksanaan kegiatan di 2013 ini masih


53

menggunakan program yang lama. Namun demikian, hal tersebut bukanlah suatu kendala bagi Inspektorat untuk terus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktekpraktek birokrasi yang tidak sehat, sehingga nantinya akan membawa perubahan dan kepuasan masyarakat akan layanan birokrasi pemerintah DKI


Jakarta

54

.


55



Peningkatan Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IPK - Pelaksanaan Pengawasan Reguler LHP Pengawasan Tutup Buku Tahun 2011 pada 5 Perusahaan - Daerah dan 1 Badan Pengelola THR. Lokasari di Provinsi LHP DKI Jakarta Pengawasan atas Pengelolaan Aset pada Dinas LHP Perhubungan Provinsi DKI Jakarta - Pengawasan atas Pengelolaan Aset Penerangan Jalan pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Pengawasan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Wilayah Jakarta timur Pengawasan Pengelolaan Rumah Susun di Wilayah Jakarta Utara - Pengawasan atas Hasil Pengadaan Barang dan Jasa


3,4


2014 Rp

3,5

Target

2015 Rp

3,8

Target

2016 Rp

3,8

Target

2017 Rp

4

Target

Rp

4,1

4,1

5.982.870.389

6.581.157.428

7.239.273.171

7.963.200.488

8.759.520.537

110.745.000

121.819.500

134.001.450

147.401.595

162.141.755

500.000.000

550.000.000

605.000.000

665.500.000

732.050.000

LHP

400.000.000

440.000.000

484.000.000

532.400.000

585.640.000

LHP

201.890.000

222.079.000

244.286.900

268.715.590

295.587.149

LHP

201.890.000

222.079.000

244.286.900

268.715.590

295.587.149

LHP

600.000.000

660.000.000

726.000.000

798.600.000

878.460.000

56



Bid Pemsus

& BUMD

Lokasi


Program Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus)

Pemeriksaan Khusus yang bersifat tematik dan tugas- tugas penting lainnya yang diperintahkan pimpinan dan pelaporannya serta Pemeriksaan Akhir Jabatan, Pemtak, Monitoring dan Pelaporannya -

Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada Tahun dan kegiatan Awal (output) Perencanaan Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat

75,70%


LHP

-

SKPD Pelayanan Masyarakat (LHP) Pemeriksaan Khusus Pelayanan Publik di Seluruh SKPD - Pelaksanaan Inspeksi Mendadak Laporan Jumlah Sidak

Pengawasan Kas Akhir Tahun Anggaran 2013 SKPD / UKPD Penyusunan Laporan Pengawasan Kas Akhir Tahun Anggaran 2012 SKPD / UKPD Pengawasan Atas Penyerapan Anggaran SKPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Penyusunan LAKIP Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 - Pengawasan atas penerapan Kawasan Bebas Korupsi Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pra Evaluasi LAKIP Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 -

Evaluasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi PKPT, RKA, kepegawaian, Keuangan dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta


Opini

WTP

Rp

78%

Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyalahgunaan Jumlah Pengaduan Wewenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Masyarakat (LHP) dan Pelimpahan dari Pemerintah atau Lembaga lainnya

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 2013

2014 Target

2015 Rp

80%

2016

Target

Rp

80%

Target

2017 Rp

80%

Target

Rp

85%

3.313.750.000

3.645.125.000

4.009.637.500

4.410.601.250

4.851.661.375

3.000.000.000

3.300.000.000

3.630.000.000

3.993.000.000

4.392.300.000

309.480.000

340.428.000

374.470.800

411.917.880

453.109.668

300.000.000

330.000.000

363.000.000

399.300.000

439.230.000

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Laporan

500.000.000

550.000.000

605.000.000

665.500.000

732.050.000

Laporan

500.000.000

550.000.000

605.000.000

665.500.000

732.050.000

LHP

150.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

219.615.000

LHP

200.000.000

220.000.000

242.000.000

266.200.000

292.820.000

LHP

500.000.000

550.000.000

605.000.000

665.500.000

732.050.000

Laporan

150.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

219.615.000

LHP

500.000.000

550.000.000

605.000.000

665.500.000

732.050.000

Laporan

750.000.000

825.000.000

907.500.000

998.250.000

1.098.075.000

Laporan

70.000.000

77.000.000

84.700.000

93.170.000

102.487.000

PKPT

300.000.000

330.000.000

363.000.000

399.300.000

439.230.000

57



85%

Bid Pemsus

WTP

Bid Keuangan

Lokasi


Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada Tahun dan kegiatan Awal (output) Perencanaan Target

Program Percepatan Penyelesaian Tindaklanjut hasil pengawasan/pemeriksaan Tertib administrasi

-

-

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penanganan/Pemeriksaan Kasus yang ditangani Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Tahun 2012 dan tahun sebelumnya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPKRI Tahun 2011 dan tahun sebelumnya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP Tahun 2011 dan Tahun Sebelumnya Pra Pemuktahiran Data TLHP APIP Konsolidasi Pengawasan Regional dan Pemuktahiran Data TLHP APIP


78%

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2013

2014 Rp

85%

Target

2015 Rp

85%

Target

2016 Rp

90%

Target

2017 Rp

90%

Target

Rp

95%

95%

Laporan

250.000.000

275.000.000

302.500.000

332.750.000

366.025.000

Laporan

350.000.000

385.000.000

423.500.000

465.850.000

512.435.000

Laporan

600.000.000

660.000.000

726.000.000

798.600.000

878.460.000

Laporan

142.220.000

156.442.000

172.086.200

189.294.820

208.224.302

Laporan

112.200.000

123.420.000

135.762.000

149.338.200

164.272.020

58



Sekretariat /

Lokasi



Tingkat Ketrampilan/Kemahi Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan ran Aparat Pengawas Pengembangan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jml Pegawai Provinsi DKI Jakarta Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

48%


2014 Rp

60%

Target

2015 Rp

Target

70%

237.500.000

2016 Rp

Target

80%

261.250.000

Rp

Target

90%

287.375.000


2017 Rp

100%

316.112.500

100%

347.723.750

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

Penyediaan Alat Perlengkapan dan Peralatan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Penyediaan Cetakan Umum dan Cetakan khusus Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

200.000.000

220.000.000

242.000.000

266.200.000

292.820.000

150.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

219.615.000

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

Penggandaan dan Penjilidan Pemeliharaan Komputer CPU, Laptop, Printer dan Monitor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Pemeliharaan KDO Roda 4 dan 2 Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Pemeliharaan mesin tik manual / elektronik, rotary file, infocus dan mesin fotocopy Pemeliharaan Operasional Mesin Absensi Handkey dan Monitor Penyediaan Barang Pakai Habis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Penyediaan Konsumsi Pembinaan Mental Spiritual bagi Pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

150.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

219.615.000

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

220.000.000

242.000.000

266.200.000

292.820.000

322.102.000

10.000.000

11.000.000

12.100.000

13.310.000

14.641.000

10.000.000

11.000.000

12.100.000

13.310.000

14.641.000

16.000.000

17.600.000

19.360.000

21.296.000

23.425.600

85.000.000

93.500.000

102.850.000

113.135.000

124.448.500

325.000.000

357.500.000

393.250.000

432.575.000

475.832.500

28.000.000

30.800.000

33.880.000

37.268.000

40.994.800

Penyediaan Bahan Bacaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Jabatan Fungsional P2UPD Peningkatan Tugas-tugas Koordinasi Pengawasan Pengadaan/Pengiriman Bimtek/Kursus/Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/ Seminar Pengadaan Sarana Penunjang Pengawasan Penyediaan Buku / Bahan Perpustakaan Penyediaan Media Informasi Digital Pembangunan Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Penghapusan Barang Inventaris Penilaian dan Evaluasi Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyediaan mesin absensi (handkey)


12.000.000

13.200.000

14.520.000

15.972.000

17.569.200

468.000.000

514.800.000

566.280.000

622.908.000

685.198.800

435.000.000

478.500.000

526.350.000

578.985.000

636.883.500

200.000.000

220.000.000

242.000.000

266.200.000

292.820.000

500.000.000

600.000.000

720.000.000

864.000.000

1.036.800.000

50.000.000 15.000.000 40.000.000

55.000.000 18.000.000 -

60.500.000 21.600.000 -

66.550.000 25.920.000 -

73.205.000 31.104.000 -

350.000.000

385.000.000

423.500.000

465.850.000

512.435.000

250.000.000 10.500.000

11.550.000

12.705.000

13.975.500

15.373.050

100.000.000

110.000.000

121.000.000

133.100.000

146.410.000

30.000.000

-

-

-

-

59


Sekretariat /

Lokasi


60

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA INSPEKTORAT Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon Fax J A K A R T A

Recommend Documents