JAVA
RAYA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jln. Medan Merdeka Selatan 8-9 JAKARTA
LAPORAN
Kepada Yth, Oari Sifat Nomor Perihal
Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta Penting
1-197
I07~A
Laporan Rapat Sengketa Informasi antara Oinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dimediasi oleh Ombudsman Republik Indonesia
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat tentang sengketa informasi antara Oinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta dengan lew di Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 20 September 2011, dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut : 1. Oalam Keputusan Komisi Informasi Pusat melalui surat keputusan KIP no : 006NII/KIPPS-M-A/2010 tertanggal 15 November 2010 mengharuskan kepada para pihak termohon yaitu SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, SMPN 28 Jakarta untuk segera membuka informasi yang dimaksudkan oleh para pihak pemohon informasi (ICW). 2.
Permohonan informasi tersebut tidak kunjung terpenuhi, hingga akhirnya pada tanggal 15 November 2010 pihak ICW melanjutkan sengketa informasi ini kepada Ombudsman.
3.
Pada tanggal 15 Juni 2011, Ombudsman memanggil para pihak termohon beserta Kepala Oinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta. Kepala Oinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta bersedia melakukan keputusan Komisi Informasi Pusat dengan syarat disertai saran-saran dari Ombudsman.
4.
Pada tanggal 3 Agustus 2011, Ombudsman mengirimkan surat berisikan : a. Kepala Oinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta perlu membuat surat edaran kepada seluruh Kepala Sekolah termohon atas permohonan dokumen dan harus membuka informasi yang dimaksud b. Ookumen SPJ dana BOS/BOP yang dimaksud oleh pihak pemohon disampaikan kepada ICW sesuai dengan putusan Komisi Informasi Pusat.
5.
Pada tanggal 10 Agustus 2011 dilakukan pertemuan pihak-pihak yang bersengketa beserta Komisi Informasi Pusat dan diserahkan dokumen-dokumen dari para termohon akan tetapi ditolak oleh pihak ICW atas dasar dokumen yang diberikan tidak sesuai dengan permohonan dan bunyi putusan Komisi Informasi Pusat.
6.
Pada rapat yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2011 bertempat di Ombudsman yang menghadirkan seluruh pihak yang bersengketa yaitu Komisi Informasi Pusat, Ombudsman serta Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi (PPIO) Provinsi OKI Jakarta dan diungkapkan hal-hal sebagai berikut :
a. Ombudsman meminta pendapat PPID Provinsi DKI Jakarta (Kabid Informasi Publik) yang diwakili oleh Kepala Seksi Data dan Informasi Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta terhadap kasus tersebut. b. Dalam pandangannya, PPID pada prinsipnya patuh terhadap hasil keputusan Komisi Informasi Pusat yang tertuang pada surat keputusan KIP no : 006NII/KIPPS-M-N2010 tertanggal 15 November 2010, akan tetapi sengketa informasi tersebut terjadi sebelum terbentuknya PPID sehingga PPID tidak menguasai secara utuh permasalahan tersebut. Sampai saat ini, PPID belum menerima hasil keputusan Komisi Informasi Pusat dan dokumen-dokumen lainnya terkait masalah sengketa informasi tersebut. c. Sehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman menunda Rapat dan memberikan kesempatan kepada PPID untuk mempelajari serta melakukan koordinasi internal dalam rangka menyamakan persepsi terhadap penjabaran komponen-komponen informasi I dokumen yang dibutuhkan oleh pihak pemohon sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman informasi yang dimaksud. 7. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan lanjutan antara para pihak yang bersengketa didampingi oleh Ombudsman dan PPID, sehingga diharapkan dapat menuju pada penyelesaian sengketa informasi yang terjadi. 8. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka disarankan : a. PPID segera mempelajari kasus sengketa informasi yang terjadi dan segera merumuskan secara jelas komponen-komponen yang diminta oleh pemohon informasi dan memastikan dokumen yang disiapkan oleh para pihak termohon sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan putusan Komisi Informasi Pusat. b. PPID segera melakukan koordinasi yang melibatkan Inspektorat, BPKD, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67dan SMPN 28. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.
Jakarta,:13 September 2011 KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA .. . -DAN KEHU ASAN . F',RO\iINSI 0 JAKARTA
Ir. SUGIYANTA, f\1.$i NIP. 196007051~31004
FF.OI1 : DI ';f
FAx
~~O.
20 SeP. 2011 10:01AM
: 8213848850
Sep. 20
~11
00: 34A1
••
W
OMBUDSMAN REPtJBLIK INDONESIA Nomor: 09JOFU-SR1'lPGllX/2011
Lamp : 3 (ttga) lembar
.lakcrta, .~~. 2011 Kepada yttl. 1. I<'sb.n I(omill InrcrmaSi Pu5at
2.
l(eplla
Dina, P8nclldlkan ProYlnsi OKI Jakarm
3. l<epala Btdang Infom\asi Publlk DlN5 I
Pen_' : P-"II"' . terkalt tindllc laftjut "l"It Ombudtm.nPel..... RJ NomoI' :361/MT-ORIf037e.2011JlSfW/20:U ~..
M
putwan KIP NaNor : OM/VlJ/KIP-NooM-A/Z010 tBrtanggal 15
. . . . .'1010 0eng8n l'lol'lNt, Bersama ni karnl berltahuks1
ban.,. Ombudsnan Rll:elah menerlma laporan lanjutim dar!
~, ~ ~ tlerbit dengan ~DlaiaMan P\JtUSan KomiA (KJP~ NOnlOr ; ooeNIl/laP-P5-t+A/2010 terUlnggal15 Novenber 2010.
!nformasi Pusat
Pelapor rrlE!n','atn~lkan bahwa l'Il~ga saat in! para tarmohon yang tardirl dan Keplla SMP Neger1 UK), SMf' Negerl 95, SMP HegIl1 84, Sflitp NegM1 67 dan SM~ Negeri 28 belum meny6l"1tl'llcarl dG~ - dokaJrnen sebaQlimlnB cift'Vllksud dolam pLJtutan KIP Nomor :
006/VII/I(!P·PS--M-A/2010.
,
Berkenaan pelaksanaan putuslIr\ KIP, _elumnya Ombudsman RI melalul 5Urat tinogal 3 Agus!:U$ 2011 Hornor ; 361/SRT-oRIIOJ76.l011/BSIVtJ/2(l11 juga telah menyampaikal'\ saran kef8da ~ DIna; PlMIdIlcan Ok! JakarUI yang antara lain agar KQpala Oi,. Pendidiul!\ Dl
hukum tetap.
P:
Pl
FRor'l : [, ! ~kOt'l I !'FOr'At-i<EHLt1ASAN
FAX NO,
: 02138488513
213 Sep. 2011 lB:02At'1
Mempel't'l2ltlkan IwI tIIlr.lebut dI atas, «alam ranglcii rnendp~Jao" j(~"Ut.1i11l huHum _lUI menuntalkan ~esailn persoalan t.rsebut, OmbUdSlnZln IU Jnemanggil saP8klI~1' untuk Mdlr aecalil 1a1'191Ul1 (tldlk dmacJlkan) dllam peltlemu.n yq alcAJn dllaksaNlkan
Pl!lda : HarIfTlnggai
'Pu~ul
TeMpet Agendil
StIM, 10 Septemb8r 1011 10.00 Wlb .. Selesal RUII'lg Ropat AWurrahman W.h.id Lt. 7 KantDr' Ornbt..r:kTIan IU, JI. HR.Rasuna SBid K!Y. C 19, t
. PembahMIn tlndak \IrIjut pe!aksanaan putU~n KIP Nomor : 006/VII/KIP-PS-M-A/3)lO
Mer'lgtngat: ~ pl!l'ttmuan dWMksud, urtuk !confirml.1 ket'8cliran lclranya dapat A. meillul Hp: 0816 187 OS26 au taIepon (02L) 52Q 60 89+
~tngl Sdr. Nugroho
95,
TembU"'" :
1. Vth. Mentwi Penclldillan NIstonaI, dl Ja~rta
2. Vth. Gubernl.Jr DI
P2
Fw: Penertiban Bangunan Liar OKI Jakarta
Wednesday, August 24, 201112:38PM
To:
[email protected]
Kepada Yth. Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan DKI Jakarta Dengan hormat, BersaPla ini kami sampaikan pertanyaan/masukan dari warga melalui emai! resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti terlampir di bawah ini. Berkenaan denger pertanyaan tersebut kami mohon kepada Dinas Pene~jban dan Pengawasan Bangunan untuk berkenan memberikan tanggapan atau respon. Jawaban dapat dikirim kepada alamat email:
[email protected]. Terirn?: kasih Dines l
-----Forwarded by DKI Jakarta/jakarta.go.id on 08/24/2011 12:37PM ---To:
[email protected] Frorn: irianto warsito
Date: 08/24/2011 08:32AM Subject: Penertiban Bangunan Liar Yth. Bapak/Ibu. Sebagai pengguna jalan yang setiap hari melewati ja12n Raya Mabes Hankam, sudah sekitar satu minggu ini saya meiihat ada pembangunan di lahan milik Negara (Dept PU/Sina Marga/~asa Marga) yang berada tepat di atas Toll JORR Bamb~ Apus, cari arah taman mini ke Mabes TN1 tanah tsb berada setelan jemb~~~n penyeberangan tal bambu apus. Dimana apabila di~~haL dari spanduk yang ada, rencana pembangunan adalah sbb: 1) Ka~tor LS~, 2) 34 Kios Usaha, dan 3) Terminal Bayangan untuk Angkot dan Bis. Melihat dari pembangunannnya disitu tidak aoa papan 1MB, dan sangat disayangkan apabila hal terseDut merupakan kegiatan ilegal dan tidak ada us aha preve)Yc.if da~i pihak berwenang, akan menimbulkan dampak negat~f di kemudian hari ... seperti penguasaan aset negara olen pihak yang tidak berhak, dan juga kami keberatan apabila nanLi~ya ada ~erminal bayangan disitu karena akan menimbulkan kemacetan/ker~weLan lalu lintas, seperti ditempat-tempat lain di Die: ini yang jika aca angkutan ngetem maka terjadi kemacetan. Mohon unt~k segera o~tindaklanjuti demi keamanan aset negara dan keThcs~ahata~ ffi2syarakat banyak ... Terima Kasih
Re: Penertiban Bangunan Liar OK! Jakarta
Wednesday, september 28,2011 04:26PM
To: [email protected]
Kepada Yth. Bapak Irianto Warsito Sehubungan dengan email Bapak tentang "Penertiban Bangunan Liar" pada tanggal 24 September 2011, kami memberitahukan bahwa keluhan Bapak telah ditjndaklanjuti oleh Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Kota Adm. Jakarta Timur sebagai berikut : 1. Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 516/SP4/T/2011 Tanggal 12 Septe;nb2:- 2011 2. SL"at Pe!1yege!a;, :\10. 516jSP/Tj2011 Tanggal 15 September 2011 3. S~;:-:'Jt ?e:rintar. BO'.gkar (SPB) No. 1174jSPBjTj2011 Tanggal 20 September 2011 Terima k3Sih Staf Dines Kxr~:nfom.=s D.<= Jakarta
-----irianto warsito wrote: To: [email protected] From: irianto warsito Date: 08/24/2011 08:32AM Subject: Penertiban Bangunan Liar Yth. Bapak/Ibu. Sebagai pengguna jalan yang setiap hari melewati jalaTI Raya Mabes Hankam, sudah sekitar satu minggu ini saya mellhat ada pembangunan di lahan milik Negara (Dept PU/Bina MargalJasa Marga) yang berada tepat di atas Toll JORR Bambu Apus, cari arah taman mini ke Mabes TNI tanah tsb berada setelan jemba"tan penyeberangan tal bambu apus. Dimana apabila di~ihaL dari spanduk yang ada, rencana pembangunan adalah sbb: 1) Kantor LSM, 2) 34 Kios Usaha, dan 3) Terminal Bayangan untuk Angkot dan Bis. Melihat dari pembangunannnya disitu tidak ada papa~ 1MB, dan sangat disayangkan apabila hal terseDut merupakan kegiatan ilegal dan tidak ada usaha preven~if dari pihak berwenang, akan menimbulkan dampak negaLif di kemudian hari ... seperti penguasaan aset negara oleh pihak yang tidak berhak, dan juga kami keberatan apabila nantinya ada terminal bayangan disitu karena akan menimbulkan kemacetan/kerJwetan lalu lintas, seperti ditempat-tempat lain di OK:!: ini yang jika ada angkutan ngetem maka terjadi kemacetan. Mohon untuk segera Q~tindaklanjuti demi keamanan aset negara dan kemaslahatan ffiasyarakat banyak ... Terima Kasih
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTISAN SANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JI. Dr. Surnamo No. 20 Siok S lantai 2 Pula Gebang Jakarta Timur
Telp. 48703459
Namar
2011
Sifat Lampiran Hal
: Laporan Pengaduan Warga
Kepada Yth.
Kepara Oinas Komunikasi, lnformatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta
Sehubungan dengan pertanyaan warga melalui email resmi Pemerintah Provinsi OKI Jakarta yang terlampir dari Sdr. Rjanto Warsito perihal Penertiban Bangunan Liar tanpa 1MB di lahan milik Negara (Dept. PUlBina MargafJasa Marga) yang berlokasi di JI. Raya Hankam (pinggir tol Cikunir, Bambu Apus, Cipayung) dengan rencana pembangunan berupa Kantor lSM, Klos-kios Usaha dan Terminal Bayangan, maka dengan ini disampaikan bahwa Suku Oinas P2B Kota Adm. Jakarta Timur telah melakukan tindakan penertiban dengan data - data sebagai berikut:
1. Surat Per'lntah Penghentian Pe'Kerjaan Pembangunan lSP4) No. 516JSP41T12011 Tanggal 12 September 2011 2. Surat Penyegefan No. 5161SPfT12011 Tanggal15 September 2011 3. Surat Perintah Bongkar (SPB) NO.1174 /SPBfTf2011 Tanggal20 September 2011
Atas perhatian dan kerjasama Bapak, diucapkan terima kasih.
o'
PALA SUKU OINAS BANGUNAN SI JAKARTA TIMUR
~~~RBivijl t/~IllPENERTIBAN
B'AflltSJ'aqG SUOJIMANTO, MT NIP. 195811231986031003
