DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
860
TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENANGANAN TINDAK KEKERASAN PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH (SMP, SMA DAN SMK) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Menimbang
: a. bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh atau terhadap peserta didik di lingkungan sekolah kerap terjadi; b. bahwa untuk menangani tindak kekerasan tersebut perlu dibuat Prosedur Operasional Standar yang akan dijadikan pedoman dalam penanganan tindak kekerasan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Tindak Kekerasan Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah (SMP, SMA dan SMK) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penciptaan Iklim Sekolah yang Menyenangkan dan Penumbuhan Budi Pekerti; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah; 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan; 9. Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan Bullying serta Kekerasan di Lingkungan Sekolah; MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENANGANAN TINDAK KEKERASAN PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH (SMP, SMA DAN SMK) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
KESATU
: Prosedur Operasional Standar Penanganan Tindak Kekerasan Peserta Didik di Lingkungan Sekolah (SMP, SMA dan SMK) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut POS Penanganan Tindak Kekerasan Peserta Didik di Lingkungan Sekolah (SMP, SMA dan SMK) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: POS Penanganan Tindak Kekerasan Peserta Didik ini berlaku untuk semua sekolah (SMP, SMA dan SMK) di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
KETIGA
: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SOPAN ADRIANTO NIP 196211071996031001 Tembusan : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta 7. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (P6O) 8. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta 9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 10. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta 11. Para Kepala SMP, SMA dan SMK di Provinsi DKI Jakarta.
Lampiran
: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 860 Tanggal : 15 Juli 2016
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENANGANAN TINDAK KEKERASAN PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH (SMP, SMA DAN SMK) PROVINSI DKI JAKARTA I.
DASAR PEMIKIRAN Tindak Kekerasan di lingkungan Sekolah di kota Jakarta kerap terjadi. Untuk itu dianggap perlu pembenahan dalam hal pendidikan, terutama dengan memperkuat pendidikan karakter. Peserta didik perlu diajarkan nilai-nilai positif agar dapat berhati baik, berfikir kritis, dan berperilaku yang sopan. Sekolah dituntut untuk mampu memberikan fasilitas berekspresi bagi peserta didik mereka, membangun ikatan sosial antara sekolah dan peserta didik serta antarsekolah dengan menyediakan tempat yang representatif dan kondusif bagi perkembangan mental dan karakter. Selain itu, panutan positif dari orang tua, guru, dan masyarakat juga penting dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik. Prosedur Operasional Standar (POS) tentang tindak kekerasan meliputi: Penganiayaan, perkelahian/tawuran, perpeloncoan, pelecehan, perundungan/bullying, pemerasan, pencabulan, pemerkosaan, kekerasan berbasis SARA, menjadi anggota geng sekolah yang destruktif dan kekerasan lain yang diatur undang-undang. Sedangkan yang dimaksud Lingkungan Sekolah adalah lingkungan baik yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan di luar sekolah yang digunakan untuk aktivitas siswa dalam kegiatan sekolah. Adapun tawuran pelajar yang dilakukan di luar lingkungan sekolah termasuk dalam definisi tindak kekerasan ini. Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah meliputi Pencegahan, Penindakan dan Pemberian Sanksi. Dengan semakin maraknya Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah yang penanganannya dilakukan secara kasuistik, tidak terstruktur dan langsung masuk ke ranah hukum selama ini tidak dipandang sebagai masalah pendidikan. Selain itu mengingat semakin tingginya frekuensi masalah kekerasan di lingkungan pendidikan, maka perlu untuk dibuat Prosedur Operasional Standar (POS) yang akan dijadikan Pedoman Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
II.
JENIS-JENIS TINDAK KEKERASAN 1. Pelecehan 2. Perundungan/Bullying Macam-macam Bullying 2.1 Kontak Fisik Langsung: memukul, mendorong, menjambak, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, mengunci seseorang dalam ruangan, merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. 2.2 Kontak Verbal meliputi : Mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi, memaki, memberi nama panggilan yang merendahkan. 2.3 .Kontak non verbal meliputi : melihat dengan sinis, mengejek, mengucilkan seseorang, mengirimkan surat kaleng, mengancam/mengintimidasi melalui media sosial maupun sarana teknologi lainnya. 3. Penganiayaan
4. Perkelahian/Tawuran 5. Perpeloncoan 6. Pemerasan 7. Pencabulan 8. Pemerkosaan 9. Kekerasan berbasis SARA 10. Menjadi anggota geng sekolah yang destruktif 11. Kekerasan lain yang diatur undang-undang. III.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup Penanganan Tindak Kekerasan meliputi: 1. Tindak Kekerasan terhadap siswa 2. Tindak Kekerasan yang terjadi di Sekolah 3. Tindak Kekerasan dalam kegiatan sekolah yang diadakan di luar sekolah 4. Tawuran/Perkelahian antar pelajar.
IV.
PENANGANAN KASUS A. PENCEGAHAN 1. Sekolah memiliki aturan atau Tata Tertib yang di dalamnya memuat aturan dalam menangani Tindak Kekerasan dan sudah disosialisasikan ke peserta didik dan orang tua mereka. Prosedur pencegahan dibuktikan dengan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan orang tua dan siswa yang dibubuhi tandatangan di atas materai. 2. Sosialisasi kepada orang tua murid, tentang : Pengawasan peserta didik diluar jam sekolah Informasi kegiatan-kegiatan sekolah yang sudah terprogram Proses KBM dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan Ekstrakurikuler sampai dengan pukul 17.00 WIB. 3. Sosialisasi tentang dampak Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah kepada peserta didik, melalui: Pembinaan pada saat upacara bendera oleh Sekolah, Sudin dan Dinas Pendidikan, serta aparat terkait Pembinaan dan pengawasan olehkepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru Pembina kesiswaan dan guru mata pelajaran Pembinaan oleh Pembina Ekskul Menampilkan informasi-informasi/slogan-slogan anti Tindak Kekerasan. Sekolah membuat ajakan berupa papan gerakan menciptakan sekolah aman dan nyaman. 4. Kerjasama dengan aparat kepolisisan dan lingkungan sekitar (RT, RW) Pengawasan oleh aparat kepolisian dan RT, RW tentang lingkungan diluar sekolah sehubungan dengan perkumpulan peserta didik setelah pukul 17.00 WIB, terutama hari jumat malam sabtu. 5. Melaksanakan seminar/lokakarya berjasama dengan lembaga psikologi dan lembaga keagamaan dan aparat terkait Penyadaran wawasan peserta didik tentang bahaya Tindak Kekerasan dan implikasinya hukum.
6. Komponen sekolah yang memiliki peran dalam pencegahan Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah adalah : Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah dan Staf Wali Kelas Pembina OSIS Pembimbing Ekstrakurikuler Guru BK Guru Piket Satpam. B. PENINDAKAN Penanggulangan / penanganan pasca terjadinya Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah yaitu : 1. Uji kebenaran peristiwa / kejadian a. Memanggil siswa yang terlibat b. Melakukan identifikasi masalah c. Siswa yang terlibat menuliskan dan menandatangani kronologi peristiwa d. Validasi kronologi perlu memanggil saksi peristiwa untuk klarifikasi e. Menyimpulkan sementara 2. Melihat catatan kepribadian siswa yang terlibat 3. Memanggil orang tua siswa yang terlibat 4. Gelar kasus yang dihadiri Kepala Sekolah, seluruh wakil dan staf, wali kelas dan guru BK 5. Rapat pleno dewan guru 6. Memanggil orang tua untuk menerima hasil keputusan rapat pleno 7. Jika peristiwa Tindak Kekerasan sudah ditangani oleh aparat keamanan, maka : a. Pihak sekolah meminta data atau keterangan dari kepolisian b. Gelar kasus yang dihadiri Kepala Sekolah, seluruh wakil dan staf, wali kelas dan guru BK c. Rapat pleno Dewan Guru d. Memanggil orang tua untuk menerima hasil keputusan rapat pleno.
C. SANKSI 1. Jenis Sanksi Sebagaimana Butir III SANKSI
KONDISI KETERLIBATAN NO PESERTA DIDIK
1x
2x
1
Jika terbukti menjadi provokator/pemicu dalam aksi Tindak Kekerasan baik di dalam maupun diluar lingkungan sekolah diwaktu kapanpun
Dikembalikan kepada orang tua
-
2
Menjadi aktor utama aksi Tindak Kekerasan atau (ikut terlibat secara sadar tanpa paksaan dalam aksi Tindak Kekerasan baik di dalam maupun diluar lingkungan sekolah diwaktu kapanpun
Dikembalikan kepada orang tua
-
3
Jika terbukti secara terpaksa (dibawah ancaman) menjadi partisipan dalam aksi Tindak Kekerasan
Skorsing selama 1 minggu
Dikembalikan kepada orang tua
4
Membawa senjata tajam dan atau barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar
Skorsing selama 2 minggu
Dikembalikan kepada orang tua
2. Peserta Didik yang sudah diputuskan dikembalikan kepada orang tua karena kasus Tindak Kekerasan maka sesuai Intruksi Gubernur No. 16 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di Lingkungan Sekolah, maka Peserta Didik tidak diperkenankan melanjutkan sekolah ke Sekolah Negeri di Provinsi DKI Jakarta. 3. Point pelanggaran terhadap peserta didik maksimal 100 dan diberlakukan setiap 1 Tahun Pelajaran. 4. Peserta Didik yang sudah diputuskan dikembalikan kepada orang tua karena kasus Tindak Kekerasan sesuai Instruksi Gubernur No. 16 Tahun 2015, tidak diperkenankan selanjutkan sekolah ke sekolah negeri di Provinsi DKI Jakarta. V. PENUTUP Gerakan Sekolah aman dan nyaman menjadi gerakan yang massif di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang merupakan gerakan bersama anti Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah, sehingga tujuan sekolah yang digambarkan seperti taman dimana setiap peserta didik merasakan bahwa sekolah adalah lingkungan yang aman dan nyaman akan terwujud. Tindakan yang diambil sekolah harus berlandaskan kepada prinsif-prinsif pendidikan, berazaskan keadilan dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SOPAN ADRIANTO NIP 196211071996031001
ALUR PENANGANAN TINDAK KEKERASAN PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH (SMP, SMA DAN SMK) PROVINSI DKI JAKARTA MULAI
Pengaduan dan keluhan dari berbagai sumber tentang Tindak Kekerasan
Studi kasus oleh Wali kelas, BK dan Kesiswaan
Sedang/ Ringan
Berat Penanganan kasus Lokasi kejadian
Konfirmasi dengan siswa dan atau orang tua Diluar sekolah sudah dan atau ditangani pihak kepolisian
Di sekolah ditangani pihak sekolah
Gelar kasus
Tidak Baik Pembinaan guru
Dikembalikanke orang tua
Pelaporan
Pengarsipan dokumen
Baik
Penyusunan laporan tertulis
Penyerahan laporan ke Kasek
Selesai
