PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG DANA CADANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pem-bangunan Daerah serta memperhatikan kemajuan keuangan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar, Pemerintah Daerah menganggap perlu untuk melakukan pemupukan dana melalui pembentukan dana cadangan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan
Dana
Cadangan
dan
menuangkan
ketentuan-
ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Per-ubahan Dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 Dari Hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6); 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan
Peraturan
Perunctang-undangan
dan
Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 Pelaksanaan
Tugas
Pemegang
Kas
tentang
Daerah dalam Pengurusan
Keuangan Daerah ; 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Timur Tahun Anggaran 2000. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR,
Menetapkan : PERATURAN
MEMUTUSKAN
:
PROPINSI
JAWA
DAERAH
TIMUR
TENTANG
DANA CADANGAN DAERAH. BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Propinsi, adalah Propinsi Jawa Timur ; b. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ; d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Baerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
2
e. Dana Cadangan Daerah, adalah dana yang disediakan dari penyisihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB II TUJUAN Pasal 2 Dana Cadangan Daerah ditetapkan untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. BAB III SUMBER DANA Pasal 3 Sumber Dana Cadangan Daerah disediakan dari APBD Propinsi Jawa Timur. Pasal 4 (1) Dana cadangan ditetapkan dalam APBD setiap tahun anggaran; (2) Untuk pertama kali Dana Cadangan Daerah disediakan dari APBD Propinsi
Jawa
Timur
Tahun
Anggaran
2000
sebesar
Rp
55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) ; BAB IV PENGADMINISTRASIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 5 Dana Cadangan Daerah dan hasilnya diadministrasikan dan dilaporkan setiap Tahun Anggaran dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 (1) Dana Cadangan Daerah disimpan dalam bentuk depo-sito atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Timur ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
3
(2) Dana Cadangan Daerah tersebut pada ayat (1) disimpan pada PT. Bank Jatim ; (3) Penyimpanan
Dana
Cadangan
Daerah
tersebut
pada
ayat
(1)
diberitahukan kepada DPRD. Pasal 7 Pertanggungjawaban Dana Cadangan Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ke-uangan yang berlaku. BAB V PENGELUARAN Pasal 8 (1) Dana Cadangan Daerah digunakan : a. menanggulangi
keadaan
memaksa
yang
tidak
dapat
diduga
sebelumnya yang tidak dapat ditanggu langi dengan pembiayaan APBD tahun berjalan ; b. membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dibebankan dalam satu anggaran ; (2) Penggunaan Dana Cadangan Daerah tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD. B AB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
4
Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 27 September 2000 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
5
Diundangkan dalam Lembaran Dasrah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 13 Tahun 2000 Seri D.
A.n, GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah ttd. Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG DANA CADANGAN DAERAH
I.
PENJELASAN UMUM Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dana Cadangan sebagai-mana dimaksud
adalah merupakan perwujudan dari pada Pasal 22 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Sehingga dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka melalai penyediaan sumber-sumber pembiayaan guna mem-biayai pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum serta pertimbangan dalam rangka meningkatkan akselerasi Pembangunan Daerah dan guna menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melakukan pemupukan dana berupa pembentukan dana cadangan, dimana dana cadangan tersebut bersumber dari Pemerintah Daerah. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 dan 2
: Cukup jelas.
Pasal 3
: Yang dimaksud sumber dana Cadangan Daerah adalah dana yang disediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4 ayat (1) ayat (2)
: Cukup jelas. Yang dimaksud dengan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah telah disediakan dalam suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 5 sampai dengan 7
Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1)
Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
1
ayat (2)
Yang
dimaksud
dengan
persetujuan
Pimpinan
Dewan
adalah
persetujuan Pimpinan Dewan setelah mendapat rekomendasi Panitia Anggaran dan Komisi C. Pasal 9 dan 10
Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
2
