PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT Jl. Imam Bonjol No. 9 Blitar Telp (0342) 802499 Email:
[email protected]
BLITAR KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR NOMOR : 188/449c/410.203/2016 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016 perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Blitar tentang Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016.
a.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;
b.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;
c.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
d.
Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ; Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016.
e.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA
:
Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016.
KEDUA
:
Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab II
: Evaluasi Pelaksanaan Inspektorat Tahun Lalu
Rencana
Bab III
: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV
: Penutup
Kerja
KETIGA
:
Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT
:
Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar wajib dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2016.
KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 22 September 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002
PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT Jalan Merdeka 105 Blitar
KATA PENGANTAR Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melaui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan. Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Blitar dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman. Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR TABEL
iii
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1.
Latar Belakang
1
1.2.
Landasan Hukum
1
1.3.
Maksud dan Tujuan
2
1.4.
Sistematika Penulisan
2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2016 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
4 4 8 11 12
3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
12
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar
13
3.3.
Program dan Kegiatan
14
BAB IV PENUTUP
22
ii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Blitar s/d Tribulan II Tahun 2016
6
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
10
Tabel 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
17
iii
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR TANGGAL : 22 September 2016 NOMOR : 188/449c/410.203/2016
---------------------------------------------------------
PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT Jalan Merdeka 105 Blitar
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan
dengan
jenjang
perencanaan
yaitu
perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD. Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Perubahan Renja Inspektorat Kota Blitar 2016 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2016, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Perubahan Renja mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional 2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Inspektorat Kota Blitar
RENCANA KERJA TAHUN 2016
3. instrumen
bagi
pemerintah
daerah
untuk
mengukur
Kinerja
keadaan,
meliputi
Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah 4. merupakan
penyesuaian
atas
perkembangan
perkembangan yang tidak sesuai daerah
dan
kerangka
dengan asumsi kerangka ekonomi
pendanaan,
pergeseran
pagu
kegiatan,
pengurangan atau penambahan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 1.2. Landasan Hukum Perubahan Renja Inspektorat Kota Blitar tahun 2016 berdasarkan pada : 1.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang
–
Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan
Keuangan Negara / Daerah; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 2
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ; 13. Peraturan Walikota Blitar Nomor ….. Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016. 1.3. Maksud dan Tujuan Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar dimaksudkan sebagai penyesuaian atas perkembangan keadaan, meliputi pergeseran
pagu
kegiatan
antar
SKPD,
penghapusan
kegiatan,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut: Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar yang dianggarkan melalui Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P - APBD) tahun 2016; Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran; Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun perubahan kegiatan tahun anggaran 2016. 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2015 harus digunakan untuk tahun anggaran 2016;
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 3
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Pergeseran
pagu
kegiatan
Inspektorat
Kota
Blitar,
penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 1.5. Sistematika Penulisan Rangkaian pemikiran Perubahan Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan 1.5. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2016 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar 3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV
PENUTUP
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 4
RENCANA KERJA TAHUN 2016
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU
2
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2016 Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun
dapat
Keuangan.
dilihat
berdasarkan
Laporan
Kinerja
dan
Laporan
Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut: - Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya
untuk
melakukan
suatu
kegiatan.
Dengan
meninjau
distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. - Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. - Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 5
RENCANA KERJA TAHUN 2016
telah
selesai
dilaksanakan
atau
indikator
yang
mencerminan
berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 6
Tabel. 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar sampai dengan Tribulan II Tahun 2016
No 1
Program/Kegiatan
2 1 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apartur pengawasan
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) 3 Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus sertifikasi Jumlah pelaksanaan PKS dan atau pengiriman peserta Bimtek/Diklat Pengawasan Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Jumlah pembayaran telepon dan listrik Jumlah ketersediaan ATK Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Kinerja Rp 4 5 100% 317,384,240
Realisasi Tribulan 1
Realisasi Tribulan 2 Kendala/Permasalahan
Kinerja 6 0%
Rp 7 -
-
Kinerja 8 100%
Rp 9 232,734,060
3 kali
232,734,060
3 kali
317,384,240
0
100%
423,911,300
100%
57,563,556
100%
165,268,868
12 bulan
82,914,000
3 bulan
9,721,216
3 bulan
23,789,394
12 bulan
48,400,100
3 bulan
11,785,000
3 bulan
12,805,600
12 bulan
42,264,400
3 bulan
1,671,000
3 bulan
10,373,700
12 bulan
2,980,500
3 bulan
-
3 bulan
992,000
10
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Kantor
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12 bulan
11,994,200
3 bulan
610,000
3 bulan
844,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat
12 bulan
1,440,000
3 bulan
-
3 bulan
1,440,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
Jumlah ketersediaan bahan bacaan
12 bulan
5,280,000
3 bulan
1,080,000
3 bulan
1,686,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pembangunan taman kantor
12 bulan
55,584,000
3 bulan
3,552,500
3 bulan
18,602,500
12 bulan
173,054,100
3 bulan
29,143,850
3 bulan
94,735,674
80%
512,112,250
80%
115,789,368
80%
170,935,694
1 kali
248,976,650
1 kali
25,627,000
1 kali
90,041,640
12 bulan
152,462,600
3 bulan
20,529,000
3 bulan
68,733,000
1 kali
66,810,000
1 kali
60,000,000
0
Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional
12 bulan
43,863,000
3 bulan
9,633,368
3 bulan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 8
12,161,054
RENCANA KERJA TAHUN 2016
4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA Tersusunnya PK, LAKIP, LKPJ Walikota (Inspektorat), LPPD ( Inspektorat), Evaluasi Renja (Tribulan), Evaluasi Renstra (tahunan), Monev Pelaksanaan Pengawasan Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah, Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B), Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, Persentase rekomendasi hasil audit BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti, Persentase rekomendasi hasil
100%
55,951,350
100%
-
100%
44,323,350
6 dokumen
26,540,000
0
-
4 dokumen
14,918,000
7 dokumen
29,411,350
0
-
7 dokumen
29,405,350
38,667,842
100%, 0, 100%, 93%, 63%
148,124,500
70%, 30%, 100%, 90%, 80%
574,435,200
100%, 0, 100%, 0, 63%
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 9
RENCANA KERJA TAHUN 2016
audit APIP yang selesai ditindaklanjuti Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Jumlah Audit Regular, ADTT, Reviu, Evaluasi, Monitoring
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Inventarisasi Temuan Pengawasan
Jumlah pemeriksaan khusus
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Pengendalian PNS
Jumlah dokumen inventarisasi LHP (tribulan) Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP, Jumlah Pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK-RI Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya Tersusunnya dokumen ikhtisar LHP (Semesteran) dan Statistik Hasil Pengawasan Jumlah kegiatan SIDAk PNS Kota Blitar
27 kali, 26 kali, 3 kali, 25 kali, 30 kali 30 kali
411,449,700
0, 3 kali, 2 kali, 0, 7 kali
36,459,900
0
4 dokumen
9,893,500
4 kali, 2 kali
2 kali, 3 kali, 1 kali, 0, 5 kali
74,874,500
-
2 kali
13,204,900
1 dokumen
-
1 dokumen
7,838,500
44,210,000
1 kali, 0
-
1 kali, 1 kali
12,207,000
3 kali
36,835,000
0
-
2 kali
28,645,000
3 dokumen
13,000,000
0
-
1 dokumen
4,552,500
8 kali
22,587,100
0
-
2 kali
6,802,100
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 10
38,667,842
RENCANA KERJA TAHUN 2016
6 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi
7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD
Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional Jumlah Informasi Program/Kegiatan Inspektorat yang Dipublikasikan
100%
33,598,400
0
-
0
-
4 kali
33,598,400
0
-
0
-
20%
75,740,000
5 event
70,740,000
0
-
2 event
1 kali
5,000,000
0
-
0
-
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 11
27,312,500
27,312,500
-
Juklak/juknis pemantuan RAD PPK belum turun dari pemerintah pusat
RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa
faktor
penghambat
/
kendala
dalam
pelaksanaan
atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Pendorong : a. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. b. Mekanisme kerja Inspektorat Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja. c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kota Blitar, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan. e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. 2. Faktor Penghambat : a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah SKPD yang diawasi. b. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi pengawasan. c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan SKPD belum optimal. e. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 12
RENCANA KERJA TAHUN 2016
dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagai berikut :
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 13
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011 - 2015
Tahun 2011
Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Indikator Kinerja
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Reali sasi
Capaian Kinerja
Target
Reali sasi
Capaian Kinerja
Target
Reali sasi
Capaian Kinerja
Target
Reali sasi
Capaian Kinerja
Target
Reali sasi
Capaian Kinerja
0%
0%
0%
2%
0%
0%
5%
0%
0%
7%
0%
0%
10%
30%
300%
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
90%
93,16 %
103.51 %
90%
98,28 %
109%
90%
88,22 %
98.02 %
90%
90,57 %
100.63 %
90%
89,90 %
99,89 %
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 14
RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Blitar Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain : 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Kota Blitar tahun lalu/2014 = C). 3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang menggembirakan (dana bergulir yang macet, piutang retribusi, dsb.). 4. Sistem
Pengendalian
dilaksanakan
dengan
Internal
Pemerintah
optimal
dan
(SPIP)
belum
terkoordinasi
dapat dengan
mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 15
RENCANA KERJA TAHUN 2016
BAB III
3
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan pembinaan dan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di
Lingkungan
Kementerian
Dalam
Negeri
dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2016. Kebijakan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan
pada
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah, yang
ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun
uraian
kegiatan
dalam
pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi : a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, dan asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. Reviu Rencana Kerja Anggaran; c. Reviu Laporan Keuangan; d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; e. Evaluasi LAKIP SKPD; f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD; g. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 16
RENCANA KERJA TAHUN 2016
h. Pemeriksaan
terpadu
dengan
Inspektorat
Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; i. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial; dan j. Pendampingan, asistensi, fasilitasi. k. Pengawasan atas Tugas Pembantuan; l.
Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.
2. Kegiatan
pengawasan
dalam
rangka
percepatan
menuju
good
governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi : a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan : 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 2) Evaluasi
periodik
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
(setiap
triwulan); 3) Pembangunan Zona Integritas; 4) Pengendalian Gratifikasi; 5) Penerapan SPIP; 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat; 7) Penguatan Whistle Blowing System; 8) Penanganan Benturan Kepentingan; 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); b. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya; c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; 3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi : a. Penyusunan peraturan perundang-undangan petunjuk teknis di bidang pengawasan; b. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan; c. Koordinasi program pengawasan; d. Tugas lain sesuai kebijakan Kepala Daerah antara lain mengenai halhal yang dianggap strategis. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam
rencana
strategik,
yang
akan
dilaksanakan
oleh
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 17
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Inspektorat Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Inspektorat Kota Blitar di tahun 2016 adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Indikator Kinerja Utama (target tahun 2021):
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah (80%)
Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B (100%)
Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme Indikator Sasaran (target tahun 2016):
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah (70%)
Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B (30%)
Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan (100%)
Persentase
rekomendasi
hasil
audit
BPK
RI
yang
selesai
ditindaklanjuti (90%)
Persentase
rekomendasi
hasil
audit
APIP
yang
selesai
ditindaklanjuti (80%) 3.3. Program dan Kegiatan Untuk
mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang
hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 18
RENCANA KERJA TAHUN 2016
terhadap
perubahan,
dapat
diukur
baik
secara
kualitatif
maupun
kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut : Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme KEGIATAN PROGRAM URAIAN Program
Pelaksanaan
Peningkatan
Pengawasan Internal
Sistem
Secara Berkala
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penanganan Kasus Pengaduan di
INDIKATOR KINERJA - Jumlah pemeriksaan reguler - Jumlah pemeriksaan dengan tujuan tertentu - Jumlah reviu - Jumlah evaluasi - Jumlah pemantauan/ monitoring Jumlah pemeriksaan khusus
KET SAT
TARGET
Kali
20
Kali
17
Kali Kali Kali
8 28 40
Kali
30
Dokumen
4
Kali
4
Kali
2
Kali
3
Dokumen
3
Kali
8
Lingkungan Pemda Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Pengendalian PNS
Jumlah dokumen inventarisasi LHP - Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP - Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK RI Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya Tersusunnya dokumen Ikhtisar LHP (semester) dan Statistik Hasil Pengawasan Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 19
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Program dan Kegiatan
Sebelum
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2
Sebelum
Sesudah
Sebelum
Sesudah
3
4
5
6
7
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pembayaran telepon dan listrik
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Target Capaian Kinerja
Lokasi
Sesudah
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kelompok Sasaran
Sebelum
Sesudah
Pagu Indikatif (Rp.)
Sebelum
Sesudah
8
9
10
11
100%
100%
423.911.300
491.910.850
Sumber Dana
Bertam bah/Be rkuran g 12=1110
Target Capaian Kinerja Sebelum
Sesudah
13
14
Pagu Indikatif (Rp.)
15
16
100%
510.000.000
Jenis Kegiatan
SKPD Penang gung Jawab
17
18
Irda
Irda
12 bulan
12 bulan
1.440.000
1.440.000
APBD
APBD
12 bulan
3.000.000
Lanjutan
Irda
Jumlah pembayaran telepon dan listrik
Irda
Irda
12 bulan
12 bulan
82.914.000
71.400.000
APBD
APBD
12 bulan
15.000.000
Lanjutan
Irda
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
Irda
Irda
12 bulan
12 bulan
48.400.100
48.400.100
APBD
APBD
12 bulan
45.000.000
Lanjutan
Irda
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas Jumlah ketersesiaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan bahan bacaan
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan bahan bacaan
Irda
Irda
12 bulan
12 bulan
42.264.400
37.014.400
APBD
APBD
12 bulan
36.000.000
Lanjutan
Irda
Irda
Irda
12 bulan
12 bulan
2.980.000
2.980.500
APBD
APBD
12 bulan
3.000.000
Lanjutan
Irda
Irda
Irda
12 bulan
12 bulan
11.994.200
12.249.850
APBD
APBD
12 bulan
6.000.000
Lanjutan
Irda
Irda
Irda
12 bulan
12 bulan
5.280.000
5.280.000
APBD
APBD
12 bulan
7.000.000
Lanjutan
Irda
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman
Irda
Irda
12 bulan
12 bulan
55.584.000
40.034.000
APBD
APBD
12 bulan
65.000.000
Lanjutan
Irda
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 20
RENCANA KERJA TAHUN 2016 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional Penyebarluasan informasi program/kegiatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah pembangunan taman kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah pembangunan taman kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional
Irda
Irda
Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat yang dipublikasikan Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat yang dipublikasikan Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
Irda
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
Irda
Irda
Irda
12 bulan
12 bulan
173.054.100
273.112.000
80%
80%
512.112.250
530.459,770
APBD
APBD
12 bulan
300.000.000
80%
460.000.000
Lanjutan
Irda
Irda
Irda
1 kali
1 kali
66.810.000
61.110.000
0
Irda
Irda
1 kali
1 kali
248.976.650
248.913.170
APBD
APBD
1 kali
200.000.000
Lanjutan
Irda
Irda
Irda
12 bulan
12 bulan
43.863.000
44.956.100
APBD
APBD
12 bulan
80.000.000
Lanjutan
Irda
Irda
Irda
12 bulan
12 bulan
152.462.600
175.480.500
APBD
APBD
12 bulan
100.000.000
Lanjutan
Irda
20%
20%
75.740.000
77.190.000
Irda
5 event
5 event
70.740.000
68.740.000
Irda
1 kali
1 kali
5.000.000
100%
100%
Irda
7 dokumen
Irda
6 dokumen
20%
82.500.000
5 event
75.000.000
Lanjutan
Irda
8.450.000
1 kali
7.500.000
Lanjutan
Irda
55.951.350
55.951.350
100%
125.000..000
7 dokumen
29.411.350
29.411.350
6 dokumen
26.540.000
26.540.000
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 21
APBD
APBD
APBD
APBD
7 dokumen
50.000.000
Lanjutan
Irda
5 dokumen
50.000.000
Lanjutan
Irda
RENCANA KERJA TAHUN 2016
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Opini BPK RI atas LKPD
Nilai hasil Evaluasi SAKIP Pemda
Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Inventarisasi Temuan Pengawasan
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
Persentase pengaduan masyarakat dan aparatur yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti Jumlah Pemeriksaan Reguler Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Reviu Jumlah Evaluasi Jumlah Pemantauan/Monitorin g Jumlah pemeriksaan khusus
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti
Jumlah dokumen inventarisasi LHP
Jumlah dokumen inventarisasi LHP
WTP
70%
574.435.200
489.916.20 0
72,5%
Cukup (CC)
30%
30%
10%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
80%
82,5%
1.345.000.00 0
80%
Jumlah Pemeriksaan Reguler Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Reviu Jumlah Evaluasi Jumlah Pemantauan/Monitorin g Jumlah pemeriksaan khusus
Kota Blitar
Kota Blitar
27 kali
20 kali
411.449.700
343.780.700
26 kali
15 kali
26 kali
3 kali 25 kali
3 kali 28 kali
3 kali 25 kali
30 kali
50 kali
30 kali
Kota Blitar
Kota Blitar
30 kali
30 kali
36.459.900
32.409.900
Irda
Irda
4 dokumen
4 dokumen
9.893.500
9.893.500
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 22
APBD
APBD
APBD
APBD
27 kali
700.000.000
30 kali
40.000.000
4 dokumen
35.000.000
Lanjutan
Irda
Lanjutan
Irda
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya
Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Jumlah rapat koordinasi pengawasan
Jumlah rapat koordinasi pengawasan
Pengendalian PNS
Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar Persentase Pengawas Pemerintahan/Audito r yang lulus sertifikasi Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta bimtek/diklat pengawasan Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi
Kota Blitar
Kota Blitar
6 kali
6 kali
44.210.000
44.210.000
APBD
APBD
6 kali
170.000.000
Lanjutan
Irda
Kota Blitar
Kota Blitar
3 kali
3 kali
36.835.000
30.035.000
APBD
APBD
3 kali
55.000.000
Lanjutan
Irda
Irda
Irda
3 dokumen
3 dokumen
13.000.000
10.200.000
APBD
APBD
3 dokumen
55.000.000
Lanjutan
Irda
Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar Persentase Pengawas Pemerintahan/Audito r yang lulus sertifikasi
Kota Blitar
Kota Blitar
8 kali
8 kali
22.587.100
19.387.100
APBD
APBD
8 kali
50.000.000
Lanjutan
Irda
100%
100%
317.384.240-
884.940.250
100%
160.000.000
Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta bimtek/diklat pengawasan Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kota Blitar
3 kali
3 kali
317.384.240
884.940.25 0
3 kali
160.000.000
Lanjutan
Irda
100%
100%
33.598.400
39.916.200
100%
115.000.000
4 kali
4 kali
33.598.400
39.916.200
4 kali
40.000.000
Lanjutan
Irda
1.993.132.74 0,-
2.570.284.6 20
Kota Blitar
Kota Blitar
Kota Blitar
TOTAL
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 23
APBD
APBD
APBD
APBD
2.797.500.00 0,-
RENCANA KERJA TAHUN 2016
BAB IV PENUTUP
4
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar tahun 2016 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
Kota
Blitar
2016.
Rencana
ini
disusun
setelah
mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tribulan II tahun 2016. Perubahan Rencana Kerja tahun 2016 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen
Perubahan Rencana Kerja
Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 pada Inspektorat Kota Blitar. Akhirnya, Perubahan Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun 2016.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar
ini
dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya di Inspektorat Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002 INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 24
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 25