PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT Alamat : Jalan Willem A.S. No. 4 (0536) 3221510, 3228300 Fax. 3222359 Palangka Raya 73112
DAFTAR KEGIATAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SUB BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI 1. BIMTEK REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai bentuk dari suatu tanggung jawab, pemerintah daerah yang mengeluarkan harus secara eksplisit menyatakan dalam surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Menindaklanjuti hal tersebut maka sebelum melaksanakan reviu, APIP perlu dibekali melewati Bimtek dengan tujuan menambah wawasan berkaitan dengan reviu Laporan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku serta memberikan kesamaan persepsi mengenai proses pelaksanaan reviu. Bimbingan Teknis Reviu Atas Laporan Keuangan dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Januari 2014 dengan Narasumber Auditor Muda dari inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan materi Penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan diikuti oleh seluruh Auditor di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 50 (lima puluh) orang. Reviu Laporan Keuangan sendiri bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat (opini) atas laporan keuangan. Selain itu, reviu memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan audit. Keyakinan terbatas yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah karena dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber. Reviu LKPD dilakukan dalam 3 tahapan sebagai berikut yaitu : (1) Perencanaan Reviu, (1) Pelaksanaan Reviu, dan (3) Pelaporan Reviu . Artinya, jika terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern, serta terdapat ketidaksesuaian laporan yang disajikan dibandingkan dengan SAP, maka dilakukan penelaahan lebih lanjut. Penelaahan lebih lanjut dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap buku besar, buku pembantu, catatan dan laporan lain yang digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan. 2. BIMTEK PENANGANAN TP/TGR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT SE-PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pada tanggal 3 – 5 Maret 2014 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penanganan TP-TGR di Lingkungan Inspektorat se Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan Bimtek ini diikuti oleh Tim TP-TGR dari beberapa Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah serta seluruh Pejabat Fungsional Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Narasumber kegiatan Bimtek Penanganan TP-TGR adalah berasal dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Kota Palangka Raya serta dari BPKP perwakilan Kalimantan Tengah.
Penanganan TP-TGR sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administrative dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana”. 3. BIMTEK IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA Pada tanggal 14 – 17 April 2014 telah dilaksanakan Bimtek Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Narasumber didatangkan dari BPKP perwakilan Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. 4. BIMTEK PENERAPAN STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH Guna meminimalisir kelemahan akuntansi berbasis kas dan agar keuangan negara dapat disajikan dengan lebih informatif, maka pemerintah mengeluarkan Undang- Undang No 17 tahun 2003. UU ini mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “ Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambatlambatnya dalam 5 (lima) tahun”. Sehingga dalam jangka waktu lima tahun sejak terbitnya UU tersebut pemerintah harus telah mulai menggunakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Menindaklanjuti hal tersebut maka dalam rangka pengembangan kapasitas tenaga fungsional maka dilaksanakan Bimtek Penerapan SAP berbasis Akrual pada tanggal 14 – 16 Oktober 2014 dengan Narasumber dari Direktorat Jenderal Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri 5. SOSIALISASI KODE ETIK DAN PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan yang baik berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan Auditor yang profesional maka diperlukan Budaya Etis dalam profesi APIP serta kewenangan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dari Gubernur, sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan Kode Etik dan Piagam Audit yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan. Untuk pelaksanaan yang optimal maka diadakan Sosialisasi Kode Etik dan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) pada tanggal 29 Januari 2014. 6. SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Pada bulan April 2014 juga telah diadakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan peserta seluruh pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Penilaian prestasi kerja ini pada dasarnya merupakan salah satu faktor kunci guna mengembangkan suatu perusahaan secara efektif dan efisien. Penilaian prestasi kerja juga memungkinkan para pegawai untuk mengetahui bagaimana prestasi kerja mereka, dan sejauh mana hasil kerja mereka dinilai oleh atasan. 7. SOSIALISASI DAN WORKSHOP TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGAJUAN DAFTAR USUL PENILAIAN ANGKA KREDIT SERTA TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI JFA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah menyelenggarakan Sosialisasi Dan Workshop Tata Cara Pengumpulan Dan Pengajuan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit Serta Tata Cara Penilaian Angka Kredit Bagi Jfa Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari efektif yaitu dari tanggal 14 Oktober 2014 – 16 Oktober 2014 bertempat di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Workshop ini merupakan salah satu upaya nyata Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengembangkan kapasitas SDM khususnya untuk memenuhi kualitas dan kompetensi pegawai pejabat Fungsional Auditor serta Tim penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor. Workshop diikuti oleh 40 orang peserta yang seluruhnya merupakan Pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor, Calon Auditor dan Tim Penilai, serta Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor. Penyelenggaraan Diklat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh peserta mengenai tata cara penilaian angka kredit atas kegiatan Penilaian Fungsional Auditor dan permasalahan-permasalahan yang sering dijumpai dalam penilaian angka kredit. Materi-materi yang dibahas meliputi Ketentuan Mengenai JFA dan Angka Kredit, Standard Operating Procedure (SOP) Penilaian Angka Kredit JFA serta Studi Kasus. Dengan mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu memahami ketentuan-ketentuan yang mendasari pemberian angka kredit kepada JFA, mampu memahami dan menerapkan SOP dalam memberikan penilaian terhadap angka kredit serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan perolehan angka kredit JFA.
SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN 1.
REVIU LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013. Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari s/d 20 Maret 2014 yang dilakukan oleh Tim Reviu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terhadap 44 SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan didampingi oleh Tenaga Ahli dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Reviu Laporan Keuangan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu ini terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Tujuan reviu untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sasaran reviu adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Kalimantan Tengah, Laporan Keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan laporan keuangan SKPD sebagai pendukung.
2.
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2014 juga telah melakukan penanganan terhadap beberapa pengaduan masyarakat baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Adapun pemeriksaan khusus yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 7 kasus, sedangkan pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah kabupaten/kota berjumlah 4 kasus, dengan jenis masalah meliputi kasus kepegawaian, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi/pungli.
3.
PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH/KEPALA SKPD Terkait pemeriksaan akhir masa jabatan kepala SKPD, selama tahun 2014 Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan 2 pemeriksaan yaitu : a. Pemeriksaan atas pemisahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menjadi 2 lembaga teknis BKD dan Badan Pendidikan dan Latihan Prov. Kalteng sesuia dengan Perda Prov. Kalteng No. 10 Tahun 2013. b. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya SKPD Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah.
4.
RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN DAN INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN. Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dalam rangka pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan setiap triwulan.
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Triwulan I dilaksanakan pada tanggal 25 – 26 Maret 2014, Triwulan II pada tanggal 3 – 4 Juni 2014, Triwulan III pada tanggal 2 – 3 September 2014 dan Triwulan IV pada tanggal 11 – 12 Desember 2014. Adapun peserta Rapat Koordinasi ini adalah Inspektur Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dengan membawa SKPD Kabupaten/Kota yang masih memiliki tunggakan tindak lanjut serta SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang juga memiliki tunggakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, BPK Perwakilan dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah serta pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Itjen Kementerian Teknis. 5.
RAPAT KONSOLIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA TINGKAT REGIONAL. Rapat Konsolidasi dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut bertujuan untuk peningkatan efektifitas, kualitas dan profesionalisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan tersusunnya data tindak lanjut hasil pemeriksaan serta sebagai ajang silahturami dan menambah wawasan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengikuti Rapat Konsolidasi Pengawasan dan Pemutakhiran Data Tingkat Regional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dimana untuk tahun 2014 yang menjadi tuan rumah penyelenggara adalah Inspektorat Provinsi Bali yaitu pada tanggal 16 – 18 Juni 2014 di Hotel Inna Grand Bali Beach. Pada kegiatan ini pula dilaksanakan seminar terbatas dalam rangka menyamakan draft langkah dan meningkatkan wawasan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah bagi aparat Inspektorat, dengan tema : a. Strategi Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dengan narasumber Maliki Heru Santosa, Ak., CA., MBA., CRMA (Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri). b. Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Dana Bantuan Sosial yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah, dengan Narasumber Dadang Kurnia, Ak., MBA., CGAP., CA. (Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP), dan c. Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan narasumber Drs. Arnold B. M. Angkouw, SH.
6.
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2014 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2013, yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal 15 Juli s/d 14 Oktober 2014. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) digunakan Pemerintah untuk melakukan pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan dan juga digunakan untuk melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan diumumkan pada Peringatan Hari Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April. Adapun hasil EKPPD Tahun 2014 untuk pemeringkatan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, yaitu sebagai berikut : No.
Kabupaten/Kota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kab. Barito Selatan Kab. Pulang Pisau Kab. Seruyan Kab. Kapuas Kab. Katingan Kab. Gunung Mas Kab. Barito Utara Kab. Lamandau Kab. Kotawaringin Timur Kab. Barito Timur Kota Palangka Raya Kab. Murung Raya Kab. Sukamara Kab. Kotawaringin Barat
Nilai 2,9921 2,8752 2,6806 2,6533 2,6102 2,5025 2,4741 2,3001 2,2491 2,2220 2,1965 2,0647 1,8003 1,7111
Regional Provinsi Status Peringkat Tinggi (T) 1 Tinggi (T) 2 Tinggi (T) 3 Tinggi (T) 4 Tinggi (T) 5 Tinggi (T) 6 Tinggi (T) 7 Tinggi (T) 8 Tinggi (T) 9 Tinggi (T) 10 Tinggi (T) 11 Tinggi (T) 12 Sedang (S) 13 Sedang (S) 14
7.
GELAR PENGAWASAN DAN TEMU KARYA PENGAWASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Gelar Pengawasan dan Temu Karya Pengawasan Daerah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Gelar Pengawasan dan Temu Karya Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 29 Oktober 2014 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Gelar Pengawasan dan Temu Karya Pengawasan Daerah ini bertujuan untuk memaparkan hasilhasil pengawasan dan mencari masukan bagi peningkatan penyelenggaraan pengawasan fungsional serta untuk memberikan arah dan kebijakan sesuai dengan program pemerintah untuk mewujudkan aparatur yang baik dan profesional. Di samping itu juga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan bobot pengawasan melekat/pengawasan fungsional dalam menghindari terjadinya kesalahan yang berulangulang. Peserta dari Gelar Pengawasan dan Temu Karya Pengawasan ini adalah Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati/Wakil Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektur, Sekretaris, dan Kasubag Evaluasi pada Inspektorat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Sedangkan narasumber berasal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, dengan moderator langsung dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
SUB BAGIAN PERENCANAAN
1.
PENDANAAN Pendanaan untuk seluruh kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 hanya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, total anggaran TA 2014 setelah perubahan adalah Rp14.971.236.816,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji & Tunjangan PNS) Rp6.176.236.816,00 dan Belanja Langsung (program dan kegiatan) Rp8.795.000.000,00. Realisasi keuangan per 30 November 2014 sebesar Rp11.450.995.935,00 (76,49%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji & Tunjangan PNS) Rp5.226.372.410,00 (84,62%) dan Belanja Langsung (program dan kegiatan) Rp6.224.623.525,00 (70,77%), akumulasi realisasi fisik Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar 80,06%.
2.
KEGIATAN PENGAWASAN Sampai dengan November 2014 kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan sesuai dengan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah: a. Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalteng Harati dan Barigas pada 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah sebagai berikut: - Pemeriksaan DAK Kalteng Harati dan Barigas yang telah disalurkan TA 2013 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pelaksanaan pemeriksaannya dilaksanakan pada bulan Mei 2014 pada Kabupaten Murung Raya, Barito selatan, Katingan, dan Kapuas. - Pemeriksaan DAK Kalteng Harati dan Barigas yang telah disalurkan TA 2013 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pelaksanaan pemeriksaannya dilaksanakan pada bulan Juni 2014 pada Kabupaten Kotawaringin Barat, Barito Timur, Seruyan, dan Lamandau. - Pemeriksaan DAK Kalteng Harati dan Barigas yang telah disalurkan TA 2013 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pelaksanaan pemeriksaannya dilaksanakan pada bulan September 2014 pada Kabupaten Pulang Pisau, Gunung Mas, Barito Utara, dan Sukamara. - Pemeriksaan DAK Kalteng Harati dan Barigas yang telah TA 2013 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pelaksanaan pemeriksaannya dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 pada Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya. - Pemeriksaan DAK Kalteng Harati yang telah disalurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2013 ke Kabupaten Barito Selatan, Kapuas, dan Gunung Mas, karena pada tahap awal pemeriksaan realisasi keuangannya belum dilaksanakan maka dilaksanakan pemeriksaan kembali pada bulan Oktober 2014. b. Pemeriksaan reguler pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan permintaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan pemeriksaan bulan Agustus2014 pada 6 SKPD yaitu Inspektorat Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Kantor Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
c. Evaluasi LAKIP tahun 2013 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan bulan Maret 2014 pada 32 SKPD. d. Evaluasi LAKIP tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Barito Timur dilaksanakan pada bulan Agustus 2014. e. Pemeriksaan yang bersifat khusus (tujuan tertentu): - Pemeriksaan atas kasus yang terjadi pada Bupati Kotawaringin Timur. - Pemeriksaan tata batas antara Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur). - Pemeriksaan atas kasus mobil penyapu jalan di Biro Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah. - Identifikasi/inventarisasi aset jalan yang akan diserahkan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada bulan November sampai dengan Desember 2014 ini sedang dilaksanakan pemeriksaan reguler pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada bulan Desember 2014 direncana melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan yaitu Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKOWASDA) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang Inspektorat Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
