PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR Jl. Wr. Supratman No. 9 Telp. (0342) 802596 BLITAR
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR : 188.4 /
/ 409.212 / KPTS.PA / 2016 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2016
PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk segera menerbitkan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran
dalam
rangka
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar ; b. Bahwa untuk melaksanakan perubahan dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor 24
Tahun
2005 tentang Standart
Akuntansi Pemerintahan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ke dua
kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 ;renteri Dalam Neri Tahun an atja DaerAnggara; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampainnya. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Blitar nomor 20 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016 ; 15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016 17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar; 18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
:
Dengan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang ditetapkan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar.
KEDUA
:
Pejabat yang tersebut dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan wewenang : 1. Pejabat
Penatausahaan
Penatausahaan Badan
Keuangan
melaksanakan
fungsi
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Blitar ; 2. Pembantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai : a. Pengurusan
Gaji
:
membantu
membuat
dan
menyiapkan
pembayaran gaji pegawai ; b. Pembuat Dokumen : membantu membuat dan menyiapkan SPP, SPM dan Laporan Keuangan SKPD c. Pencatat
Transaksi : membantu mencatat dan melaporkan
transaksi keuangan SKPD. KETIGA
:
Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Blitar Pada tanggal :
Januari 2016
PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR
Drs. MAHADHIN CU, MM Pembina Utama Muda NIP. 19621201 199003 1 009
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar. eraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ASANTOSO, MM a Uma a
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR Jl. Wr. Supratman No. 9 Telp. (0342) 802596 BLITAR
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR : 188.4 /
/ 409.212 / KPTS.PA / 2015 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2015
PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk segera menerbitkan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran
dalam
rangka
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar ; b. Bahwa untuk melaksanakan perubahan dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor 24
Tahun
2005 tentang Standart
Akuntansi Pemerintahan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ke dua
kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 ;renteri Dalam Neri Tahun an atja DaerAnggara; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampainnya. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Blitar nomor 20 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015 ; 15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015 17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar; 18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
:
Dengan
Keputusan
Anggaran
/
Pengguna
Barang
ditetapkan
Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar.
KEDUA
:
Pejabat yang tersebut dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan wewenang : 3. Pejabat
Penatausahaan
Penatausahaan Badan
Keuangan
melaksanakan
fungsi
Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten
Blitar ; 4. Pembantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai : d. Pengurusan
Gaji
:
membantu
membuat
dan
menyiapkan
pembayaran gaji pegawai ; e. Pembuat Dokumen : membantu membuat dan menyiapkan SPP, SPM dan Laporan Keuangan SKPD f. Pencatat
Transaksi : membantu mencatat dan melaporkan
transaksi keuangan SKPD. KETIGA
:
Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Blitar Pada tanggal :
Januari 2015
PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR
Drs. MAHADHIN CU, MM Pembina Utama Muda NIP. 19621201 199003 1 009
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar. eraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ASANTOSO, MM a Uma a
