PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR INSPEKTORAT Jl. Achmad Yani 44, Telp. (0342) 801925, Fax (0342) 801276
BLITAR
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR NOMOR 188/02/409.207/KPTS/2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR Menimbang
a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak,tanggung jawab, kewajiban
dan
kewenangan
seluruh
pihak
terkait
dalam
penyelenggaraan pelayanan publik pada Inspektorat Kabupaten Blitar dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik. b. bahwa
upaya
untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Inspektorat Kabupaten Blitar; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125 );
1
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
undang-undang
Nomor
2
Tahun
2014
tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan lembaran Negara Nomor 038); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175); 7. Peraturan Pemerintah Nomor
68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); 8. Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 10. Keputusan
Menteri
25/KEP/M.PAN/2/2004
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
tentang Pedoman Umum Penyusunan
Indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
2
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 26 /M.PAN/2/2004
tentang
Petunjuk
Teknis
Transparansi
dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 12. Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan
Tata Kerja
Pembangunan Daerah
Inspektorat, Badan
Perencanaan
dan Lembaga Teknis daerah Pemerintah
Kabupaten Blitar; 14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar; 15. Keputusan
Bupati
Blitar
Nomor
188/428/409.012/KPTS/2014
tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
: Standar Pelayanan Publik Inspektorat Kabupaten Blitar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Standar Pelayanan Publik Inspektorat Kabupaten Blitar sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi : 1. Standar Pelayanan Publik tentang Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. 2. Standar Pelayanan Publik tentang Permohonan Ijin Melakukan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
3
KETIGA
: Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk menangani kasus sebagaimana tertera pada Diktum KEDUA.
KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Blitar pada tanggal 7 Januari 2015 INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR
SUYANTO,SH.MM Pembina Utama Muda NIP. 19590930 198603 1 008
4
Lampiran
Keputusan Inspektur Kabupaten Blitar Nomor :188/02/KPTS/2015 Tanggal : 7 Januari 201
STANDAR PELAYANAN PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR I.
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak,tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Inspektorat Kabupaten Blitar dan
mewujudkan
sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan
pemerintahan
yang
baik,
terpenuhinya
hak-hak
masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibuat standar pelayanan publik yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah, terjangkau dan terukur. Inspektorat
sebagai
lembaga
yang
mempunyai
tugas
dan
fungsi
perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dengan visi missinya yaitu “ Pemberdayaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam mewujudkan Akuntabilitas kinerja yang sehat bebas Korupsi Kolusi dan nepotisme “ serta missi yang diemban Inspektorat diantarannya meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan kinerja pengawasan internal untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
5
B. Maksud dan Tujuan Penetapan Standar Pelayanan Publik bertujuan memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pengurusan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dilingkungan pemerintah Kabupaten Blitar dan penyelesaian kasus permohonan ijin melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. C. Jenis-jenis pelayanan 1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. 2. Pelayanan Kasus Permoonan Ijin Melakukan Perceaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. D. Standar Pelayanan 1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Persyaratan pelayanan a. Warga Negara Indonesia. b. Ada Surat pengaduan resmi dengan nama dan alamat yang jelas.
Prosedur Pengajuan Permohonan Pelayanan a. Pemohon mengajukan permohonan pengaduan secara tertulis yang ditujukan kepada Bapak Bupati Blitar selaku Kepala pemerintahan di daerah. b. Surat pengaduan ditulis lengkap dan dibubuhi nama dan alamat pengadu dengan jelas. c. Permohonan disampaikan melalui Pos ataupun dapat diantarkan langsung melalui Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Blitar.
6
Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Permohonan pengaduan yang telah mendapatkan disposisi dari Bapak Bupati akan diproses di Inspektorat. b. Permohonan pengaduan akan diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk untuk proses selanjutnya. c. Petugas akan mengumpulkan/mencari data-data yang diperlukan dengan memanggil untuk dimintai keterangan tentang kebenaran dari apa yang diadukan. d. Petugas akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan yang sebenar-benarnya dan akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). e. Apabila dirasa data kurang valit petugas akan mencari data dengan mengcroscek dan memanggil orang orang terkait yang dapat dimintai keterangan sehingga keterangan yang didapat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. f. Petugas akan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan apabila data benar-benar sudah valit dan akan dibuatkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan penjatuhan
sanksi terhadap PNS yang
melanggar peraturan. g. Laporan Hasil Pemeriksaan kasus pengaduan selanjutnya akan dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar guna penerbitan Surat Keputusan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Jangka waktu penyelesaian a. Jangka
waktu
penyelesaian
penanganan
kasus
pengaduan
masyarakat paling lama 60 hari kerja terhitung mulai tanggal masuknya surat.
7
b. Apabila dirasa bahan dan keterangan sudah cukup dan lengkap maka
akan
secepatnya
diproses
dan
dibuatkan
laporan
rekomendasi guna penyelesaian kasus yang diadukan. 2. Pelayanan
pengaduan
Perceraian
bagi
Kasus
Pegawai
Permohonan
Negeri
Sipil
Ijin
(PNS)
melakukan dan
Surat
keterangan melakukan perceraian.
Persyaratan a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki maupun Perempuan b. Mendapatkan Surat ijin dari atasan langsung. c. Surat Keterangan Domisili d. Foto Capy Akta Nikah e. Surat pernyataan setuju dari tergugat. f. Surat
Keterangan
pembinaan
dari
Badan
Penasehatan,
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)
Prosedur pengajuan permohonan Ijin melakukan perceraian a. Pemohon mengajukan ijin melakukan perceraian kepada atasan langsung
untuk
dimintakan
persetujuan
dari
atasan
langsungnya Contoh: -
Untuk PNS Guru harus mengajukan ijin kepada kepala sekolah diteruskan kepada Dinas Pendidikan.
-
Untuk PNS pada SKPD permohonan harus mendaptakan persetujuan
dari
kepala
SKPD
dimana
pemohon
melaksanakan tugasnya .
8
Surat Permohonan yang telah mendapatkan persetujuan dari atasan langsung dengan dilampiri Surat ijin dari atasan langsung Surat Keterangan Domisili, Foto Copy Akta Nikah , Surat pernyataan setuju dari tergugat dan Surat Keterangan pembinaan dari
Badan Penasehatan, Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP-4) b. Disposisi dari Bupati kemudian diteruskan ke Inspektorat selanjutnya untuk diproses sesuai prosedur.
Prosedur Penyelesaian Ijin melakukan perceraian 1. Petugas
Inspektorat
pengajuan
yang
permohonan
ijin
ditunjuk
untuk
melakukan
menyelesaikan
perceraian
akan
memferifikasi berkas yang masuk apakah sudah lengkap sebagaimana persyaratan yang diperlukan. 2. Petugas akan memanggil baik pemohon ataupun termohon untuk dimintai keterangan yang kemudian akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai dasar
untuk menentukan
rekomendasi. 3. Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah ada rekomendasinya kemudian akan disampaikan kepada Bapak Bupati untuk dimintakan persetijuan. 4. Setelah Laporan Hasil pemeriksaan mendapatkan persetujuan dari Bapak Bupati kemudian LHP akan diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk dibuatkan Surat Keputusan tindak lanjut apakah permohonan dikabulkan atau ditolak.
9
Jangka
Waktu
Penyelesaian
Penanganan
Kasus
Ijin
Melakukan perceraian Jangka Waktu penyelesaian penanganan kasus pengajuan ijin melakukan perceraian paling lama
60 hari kerja terhitung
mulai tanggal masuknya surat.
Tarif / Biaya Pelayanan
permohonan
ijin
melakukan
perceraian
dan
pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya ( Gratis ) E. PENUTUP Demikian Standart Pelayanan Publik ini dibuat dengan harapan mampu untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai azasazas
umum
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
baik
dan
terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR
SUYANTO,SH.MM Pembina Utama Muda NIP. 19590930 198603 1 008
10
