PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA TLANAK Jalan Achmad Yani Nomor 01 Telp. (0322) 456193
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLANAK KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 03 TAHUN 2007
TENTANG
PUNGUTAN-PUNGUTAN DESA TLANAK KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2007/2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLANAK Menimbang
: Bahwa dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa dan guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Tlanak Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dipandang perlu menetapkan besarnya pungutan Desa Tlanak yang dituangkan dalam Keputusan Desa.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981
4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982
8.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987
9.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1987
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 1987 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 175 Tahun 1988
Setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa pada tanggal 3 Januari 2007 kemudian
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: Keputusan Kepala Desa Tlanak Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan tentang Pungutan-Pungutan Desa Tlanak Tahun 2007 / 2008
Pasal 1 Dalam Keputusan Desa ini yang disebut dengan
:
(1)
Desa adalah Desa Tlanak Kecamatan Kedungpring
(2)
Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Tlanak
(3)
Kepala Desa adalah Kepala Desa Tlanak
(4)
BPD adalah Lembaga Permusyawaratan Desa
(5)
Pungutan Desa adalah Pungutan Desa Tlanak
Pasal 2 Jenis pungutan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tlanak meliputi a)
:
Jenis pungutan Desa yang berasal dari jasa administrasi atau biaya administrasi
b)
Jenis pungutan Desa sehubungan dengan bagi hasil Pemerintahan Desa dengan warga Desa Tlanak
Pasal 3 Jenis dan besarnya pungutan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan Desa ini ditetapkan sebagai berikut
:
a)
Pelayanan Jasa Administrasi 1.
Untuk legalisir atau pengesahan surat keterangan khusus dari Desa atau Surat-surat bukti lain dari Desa sebesar Rp. 1.000,- / lembar
2.
Untuk salinan surat-surat khusus dari Desa yang penerbitannya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu
3.
Pungutan administrasi kelengkapan surat kelakuan baik dari Desa sebesar Rp. 5.000,-
4.
Pungutan administrasi kelengkapan surat nikah dari Desa sebesar Rp. 5.000,-
5.
Pungutan administrasi kelengkapan surat cerai dari Desa sebesar Rp. 25.000,-
6.
Pungutan administrasi kelengkapan surat bepergian dari Desa sebesar Rp. 5.000,-
7.
Pungutan administrasi kelengkapan surat belum pernah nikah dari Desa sebesar Rp. 5.000,-
8.
Pungutan administrasi kelengkapan surat pembelian tanah baik tanah pekarangan maupun tanah pertanian dari Desa sebesar 5% dari harga jual (Pembeli dari Desa Tlanak) dan 7% (Pembeli dari luar Desa Tlanak)
9.
Pungutan administrasi kelengkapan surat keterangan kelahiran dari Desa sebesar Rp. 5.000,-
10. Pungutan administrasi kelengkapan surat perjanjian dari Desa sebesar Rp. 10.000,11. Pungutan administrasi kelengkapan surat ijin keramaian dari Desa untuk Gambyong, Ludruk, Wayang, dll sebesar Rp. 25.000,- dan untuk surat ijin Sound sebesar Rp. 10.000,12. Pungutan administrasi jasa penggilingan padi selama 1 tahun dari Desa sebesar Rp. 50.000,- / tahun 13. Pungutan administrasi surat jasa pengusaha kecil selama 1 tahun sebesar Rp. 5.000,14. Sumbangan rutin dari pengusaha besar setahun kepada Desa sebesar Rp. 100.000,15. Pungutan administrasi dari pengusaha kecil / pracangan selama setahun sebesar Rp. 5.000,16. Sumbangan dari masyarakat guna menunjang retribusi dan kegiatan PHBN sebesar Rp. 5.000,17. Sumbangan dari pengusaha traktor dari luar Desa sebesar Rp. 15.000,- / tahun 18. Sumbangan dari petani yang ada di luar Desa dan punya gogolan setahun sebesar 13 s/d 15 kg / 100 Ru 19. Pungutan desa dari administrasi surat kelengkapan mendirikan bangunan sebesar Rp. 20.000,20. Sumbangan dari ibu-ibu PKK berupa beras jimpitan per KK setahun sebesar 1 Kg b)
Jenis Pungutan sebagimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan Desa ini telah tercantum di atas dan jenis pungutan desa sehubungan dengan bagi hasil Pemerintahan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa tersendiri.
Pasal 4 Hasil pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 keputusan Desa ini disetor kepada Bendahara Desa / Kas Desa
Pasal 5 1)
Pelaksanaan pungutan-pungutan Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan Keuangan serta petugas lain yang mendapatkan surat perintah dari Kepala Desa
2)
Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang melakukan pemungutan Desa tersebut ayat 1 pasal ini
Pasal 6 1)
Pungutan Desa untuk kegiatan sosial atau kegiatan tertentu dengan sangat mendesak antara lain untuk bencana alam, wabah penyakit, dan kebutuhan insidentil atau wabah lainnya yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dapat dilaksanakan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa
2)
Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini ditetapkan atas dasar musyawarah / mufakat dengan BPD
3)
Pelaksanaan terhadap Keputusan Kepala Desa dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati Lamongan melalui camat setempat.
Pasal 7 Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan kepada Bupati lamongan melalui Camat setempat dan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD mengenai hasil-hasil pungutan Desa setiap akhir tahun anggaran Desa, paling lambat tiga bulan setelah tutup anggaran Desa.
Pasal 8 Pelaksanaan pungutan Desa ini ditetapkan untuk 1(satu) tahun anggaran yaitu tahun 2007/2008
Pasal 9 1)
Keputusan Desa ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan.
2)
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diadakan perubahan / pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan
: di Tlanak
Pada Tanggal
: 3 Januari 2007
KEPALA DESA TLANAK
SULAIMAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA
DJIMAN, S.Pd
BERITA – ACARA RAPAT LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
Pada hari Selasa tanggal Tiga Januari Dua Ribu Tujuh bertempat di Balai Desa Tlanak Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas
:
1. Sumber-sumber pendapatan Asli Desa Tlanak tahun 2007/2008 2. Pungutan-pungutan Desa tahun 2007/2008 3. APBDes Desa Tlanak tahun 2007/2008 Rapat dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa beserta anggota, Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat beserta anggota dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut diperoleh kata kesepakatan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta sebagai berikut : Dalam pelayanan administrasi ditetapkan biaya administrasi yang diperkirakan selama setahun sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut
:
Para anggota rapat menyetujui dan sepakat : 1. Sumber-sumber pendapatan asli Desa perlu dituangkan dalam Keputusan Desa tahun 2007/2008 dst 2. Pungutan-pungutan Desa tahun 2007/2008 perlu dituangkan dalam Keputusan Desa tahun 2007/2008 3. APBDes Desa Tlanak tahun 2007/2008 perlu dituangkan dalam Keputusan Desa tahun 2007/2008
Demikian Berita Acara rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.
Tlanak, 3 Januari 2007 Kepala Desa Tlanak
SULAIMAN
