PEMERINTAH
KABUPATEN
MAROS
KECAMATAN MARUSU KEPALA DESA TEMMAPADDUAE
PERATURAN DESA TEMMAPADDUAE KECAMATAN
MARUSU KABUPATEN MAROS
NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TEMMAPADDUAE Menimbang
: a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 (lima) tahunan secara partisipatif yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa; b. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
RPJMDes Desa Temmapadduae 2014-2015
ii
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor Penetapan mulai berlakunya Tahun 1950;
32 Tahun 1950 tentang Undang-undang Nomor 13
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
RPJMDes Desa Temmapadduae 2014-2015
ii
10. Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2010
tentang
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan yang Berkelanjutan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
Tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007
tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003
tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat; 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Alokasi
Dana Desa 19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2008
tentang Sumber Pendapatan Desa;
RPJMDes Desa Temmapadduae 2014-2015
ii
Dengan Persetujuan Bersama: BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMMAPADDUAE dan KEPALA DESA TEMMAPADDUAE
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2014-2019
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2.
Daerah adalah Kabupaten Maros
3.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros
4.
Bupati adalah Bupati Maros
5.
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat
berdasarkan asal usul dan
adat
istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7.
Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
RPJMDes Desa Temmapadduae 2014-2015
ii
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. 11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. 13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD. 14. Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Desa
yang
selanjutnya
disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat
Daerah
(SKPD),
lintas
SKPD
dan
program
prioritas
kewilayahan disertai rencana kerja. 15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa,
dengan
mempertimbangkan
kerangka
pendanaan
yang
dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan
pendanaan
langsung
oleh
serta
prakiraan
Pemerintah
Desa
maju,
baik
maupun
yang
yang
dilaksanakan
ditempuh
dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa
yang selanjutnya disebut
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
RPJMDes Desa Temmapadduae 2014-2015
ii
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan
oleh
Pemerintah
Kabupaten/Kota
untuk Desa,
yang
bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. 18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa Pasal 2 (1)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temmapadduae Tahun 2014-2019 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I BAB II
: :
PENDAHULUAN PROFIL DESA
BAB III BAB IV
: :
PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM Desa VISI, MISI, PROGRAM & KEGIATAN INDIKATIF
BAB V BAB VI
: :
RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA PENUTUP
LAMPIRAN (2)Naskah Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Desa
(RPJM
Desa)
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini. Pasal 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019 merupakan
landasan
dan
pedoman
bagi
Pemerintah
Desa
dan
Badan
Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun.
Pasal 4 Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
RPJMDes Desa Temmapadduae 2014-2015
ii
Pasal 5 RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) serta dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pasal 6 Rencana Kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya, dengan menyusun perubahan RPJM Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa. Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa. Pasal 8 Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2010 – 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Temmapadduae
Pada tanggal
..............2015
Kepala Desa Temmapadduae
IR. JAMALUDDIN
RPJMDes Desa Temmapadduae 2014-2015
ii
