PERATURAN KEPALA DESA SENAKEN KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SENAKEN TAHUN 2014 - 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SENAKEN Menimbang :
Mengingat
:
a. bahwa sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; b. bahwa RPJMDes tersebut merupakan rancangan strategi pembangunan tahun 2014-2020 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Senaken tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2020. 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 4);
Memperhatikan
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 5);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 6);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 7);
10.
bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 86 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 agar Desa Membuat RPJMDes sebagai Pedoman bagi setiap perangkat Desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan Pembangunan Desa.
:
Hasil Rapat/Musyawarah antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada Tanggal 30 Juni 2014 tentang Penentuan Prioritas Program Pembangunan Desa Senaken tahun 2014 Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENAKEN Dan KEPALA DESA SENAKEN MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DESA SENAKEN KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) Tahun 2014-2020
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksudkan dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 2. Daerah adalah Kabupaten Paser; 3. Bupati adalah Bupati Paser; 4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Paser; 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Pemerintahan Desa Senaken yang selanjutnya disebut pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Senaken dan Badan Permusyawaratan Desa Senaken dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Desa Senaken berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Pemerintah Desa Senaken yang selanjutnya disebut pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Senaken sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Senaken; 8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Senaken; 9. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Senaken; 10. Badan Permusyawaratan Desa Senaken yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Senaken sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Senaken;
11. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah Peraturan Desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa; 12. Anngaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 13. Kekayaan Desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Pemerintah Desa; 14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang selanjutnya menjadi bagian dari APBDes yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah; 15. Rencana Pembangunan Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa terpilih untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksankan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 17. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan; 18. Misi adalah pernyataan tentag sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes Pasal 2 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Senaken tahun 2014-2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Proses Penyusun BAB II
: GAMBARAN UMUM DESA SENAKEN 1. Riwayat terbentuknya Desa 2. Letak dan Luas Wilayah 3. Keadaan Alam 4. Keadaan Penduduk 5. Keadaan Sosial Ekonomi 6. Sosial Budaya 7. Pemerintahan
BAB III
: PANDANGAN UMUM 1. VISI dan MISI 2. Tujuan Pembangunan
BAB IV
: STRATEGI PEMBANGUNAN 1. Permasalahan 2. Kekuatan 3. Strategi Pembanguan Desa
BAB V
: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 1. Penyusunan Penetapan APBDes 2. Pelaksanaan APBDes 3. Pertanggungjawaban APBDes
BAB VI
: PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA 1. Jenis Pembangunan 2. Prioritas Program Pembangunan
BAB VII
: PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 1. Aspek Lingkungan 2. Aspek Ekonomi 3. Aspek Sosial
BAB VIII
: PENUTUP Lampiran-lampiran 1. Matrik Kegiatan 2. Tabel –Tabel
2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan loandasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk menyusun RPJMDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini. Pasal 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2014-2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan enam tahun. Pasal 4 Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan pencabaran kegiatan dari RPJMDes, yang selanjutnya disusun dalam APBDes. Pasal 5 RKP Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pasal 6 Pelaksanaan Pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJMDes karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya. Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalm Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa. Pasal 8 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Senaken. Ditetapkan di Desa Senaken Pada Tanggal 30 Juni 2014 Pj. Kepala Desa Senaken
SUNARYO Diundangkan di Desa Senaken Pada Tanggal 30 Juni 2014 SEKRETARIS DESA SENAKEN
JAMALUDDIN LEMBARAN DESA SENAKEN TAHUN 2014 NOMOR 01
PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN TANAH GROGOT BPD DESA SENAKEN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENAKEN KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA SENAKEN KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) Tahun 2014 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENAKEN, Menimbang
: (a) bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa; (b) bahwa RPJMDes tersebut merupakan rancangan strategis pembangunan desa tahun 2014 – 2020 yang menggambar kan visi, misi, tujuan, sasaran, programdan kegiatan desa, wajib ditetapkan dengan peraturan desa; (c) bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa Senaken tentang RPJMDes tahun 2014 – 2020.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi kabupaten Paser; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 09).
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 2. Peraturan Bupati Paser Nomor 83 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa; 3. Peraturan Bupati Paser Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 4. Keputusan Bupati Paser Nomor 412.2/Kep-46/2014 tentang Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa (ADD);
5. Keputusan Bupati Paser Nomor 412.2/Kep-55/2014 tentang Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Desa dan Bantuan Keuangan Desa Lainnya; 6. Keputusan Bupati Paser Nomor : 141/KEP-299/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot; 7. Keputusan Bupati Paser Nomor : 141/KEP-211/2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Paser Nomor 141/KEP-555/2010 Tentang Pengesahan Hasil Musyawarah Keanggotaan dan Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa Jone dan Pengesahan Hasil Musyawarah Desa Jone Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jone Serta Penetapan Keanggotaan dan Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa Tapis dan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot.
Menetapkan
MEMUTUSKAN
:
PERTAMA : Menyutujui Peraturan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2020. KEDUA
: Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Senaken;
KETIGA
: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Ditetapkan di : Desa Senaken Pada Tanggal : 16 Juni 2014 KETUA BPD SENAKEN
H. M. DAUD. S.Ag
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Paser melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Tana Paser; 2. Camat Tanah Grogot di Tana Paser; 3. Arsip
PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN TANAH GROGOT BPD DESA SENAKEN BERITA ACARA NOMOR 6 TAHUN 2014 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENAKEN TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA SENAKEN KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) TAHUN 2014 – 2020
Pada hari tanggal bulan April Tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini, kami Badan Permusyawaratan Desa Senaken : 1. SUNARYO. Sebagai Penjabat Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Senaken yang beralamat di Desa Senaken selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. H.M. DAUD. S.Ag. Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) 3. JAZULI. Sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Senaken dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Senaken selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Menyatakan bahwa : 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Senaken Tentang RPJMDes tahun 2014 – 2020 menjadi Peraturan Desa Senaken Tentang RPJMDes tahun 2014 – 2020. 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Peraturan Desa Senaken Tentang RPJMDes tahun 2014 – 2020 sebagaimana tertuang pada catatan berita acara ini. 3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan dan koreksi atas Peraturan Desa Senaken Tentang RPJMDes tahun 2014 – 2020 selaras dengan penalokasian tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini. 4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini. Demikian Berita acara ini di buat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Senaken,
Juni 2014
PIHAK PERTAMA KEPALA DESA SENAKEN
PIHAK KEDUA KETUA BPD SENAKEN
SUNARYO NIP. 1966 0607 1991 031 015
H.M.DAUD.S.Ag
PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN TANAH GROGOT BPD DESA SENAKEN DAFTAR HADIR PERSETUJUAN PERATURAN DESA SENAKEN KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) TAHUN 2014 - 2020
HARI TANGGAL JAM TEMPAT NO
: : : :
JUNI 2014
NAMA
JABATAN
1
TANDA TANGGAN 1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Desa Senaken,
Juni 2014
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENAKEN KETUA
H.M.DAUD.S.Ag
SEKRETARIS
Hj. HASMIRA S.Si
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
BAB II
: PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Proses dan Penyusunan : GAMABARAN UMUM DESA SENAKEN 1. Riwayat Terbentuknya Desa 2. Letak dan Luuas Wilayah 3. Keadaan Alam 4. Keadaan Penduduk 5. Keadaan Sosial Ekonomi 6. Sosial Budaya 7. Pemerintahan
BAB III
: PANDANGAN UMUM 1. Visi dan Misi 2. Tujuan Pembangunan
BAB IV
: STARTEGI PEMBAGUNAN 1. Permasalahan 2. Kekuatan Desa 3. Strategi Pembangunan Desa
BAB V
: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 1. Penyusunan Penetapan APBDes 2. Pelaksanaan APBDes 3. Pertangungjawaban APBDes
BAB VI
: PRIORITAS PEMBAGUNAN DESA 1. Jenis Pembangunan 2. Prioritas Program Pembangunan
BAB VII
: PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 1. Aspek Lingkungan 2. Aspek Ekonomi 3. Aspek Sosial
BAB VIII
: PENUTUP 1. Matrik Kegiatan 2. Tabel – tabel
DAFTAR TABEL NO JUDUL TABEL TABEL 1 Luas Tanah Menurut Pemanfaatannya 2
Jumlah Penduduk Masing-Masing Dusun
3
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia dan Latar Belakang Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencairan
4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan yang diselesaikan Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut Susunan Perangkat Desa Senaken berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Susunan Anggota BPD berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Susunan Anggota LPM berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Pemeringkatan Prioritas Masalah
HALAMAN
KATA PENGANTAR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat 2 (a,b) dinyatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahun Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMDes disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan berdasarkan pada pemberdayaan, partisipatif, berpihak kepada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisien dan efektif, berkelanjutan dan penggalian informasi agar natinya tercipta sebuah rancangan yang dapat menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa. Pada dasarnya tujuan disusunnya RPJMDes adalah untuk mengakomodir aspirasi masyarakat desa dalam menciptakan desa yang mandiri serta mampu memberdayakan seluruh aspek dan potensi yang dimiliki desa agar kehidupan masyarakat desa dapat meningkat dan mensejajarkan mutu kehidupan mereka dengan daerah lain yang telah mapan. Untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri diperlukan kesepahaman dan komitmen yang kuat antara masyarakat desa, lembaga desa dan Pemerintahan Desa yang tercermin dalam kehidupan masyarakat desa yang dinamis mengedepankan gotong royong dan kepentingan bersama. Akhir kata setiap insan hanya mampu berusaha untuk menjalankan ikhtiar/usaha dengan sebaik-baiknya namun kepada Yang Maha Kuasa jualah kita mengembalikan segala urusan, semoga segala ikhtiar/usaha yang kita lakukan ini mendapat Taufik dan HidayahNya, Amin.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang RPJMDes sebagaimana penjabaran Visi, Misi dan Program Desa berpedoman pada RPJM Daerah, RPJMDes antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak. Keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen perencanaan ini merupakan indikasi yang hendak dicapai bersifat tidak kaku, partisipatif, berisi muatan dan posisi RPJMDes yang disusun dalam mencapai visi Desa. B. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan RPJMDes adalah : Untuk mempercepat pemberdayaan desa sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa dalam kerangka mensejajarkan diri dengan daerah lain yang telah mapan; Merangsang partisipatif masyarakat desa untuk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan dengan memberikan kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sehingga dapat diketahui masyarakat secara langsung; Membangun kesepahaman seluruh elemen masyarakat desa sebagai ujud komitmen bersama dalam melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar; Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia di Desa dengan mendorong inisiatif penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang tersedia untuk dapat menentukan langkah yang tepat, obyektif, teliti, efisien, efektif untuk dapat memperoleh hasil yang optimal.
Tujuan Penyusunan RPJMDes adalah : Mewujudkan perencanaan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; Memberikan arah pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun agar membangun desa dapat berjalan secara berkesinambungan dan berkelanjutan; Mengikat komitmen bersama dalam menentukan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun; Sebagai bukti kapabilitas kemampuan Kepala Desa dalam menjalankan Visi dan Misi yang diembannya; Dapat menggali dan mengidentifikasikan potensi desa agar dapat disusun untuk menentukan skala prioritas pembangunan; Memberikan kapastian hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan anggaran keuangan dan pelaksana kegiatan.
C. Proses Penyusun Proses penyusunan RPJMDes diawali dengan melakukan koordinasi dengan semua lembaga yang ada di Desa terutama LPM Desa dan mengadakan komunikasi aktif dengan masyarakat Desa kemudian melakukan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes). Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut : Kegiatan Persiapan meliputi : 1. Menyusun jadwal dan agenda; 2. Mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka mengenai agenda Musrenbangdes; 3. Mendata peserta Musrenbangdes; 4. Mengundang peserta Musrenbangdes; 5. Mempersiapkan peralatan bahan materi dan notulen.
Kegiatan Pelaksanaan meliputi : 1. Pendaftaran pesrta sekaligus penandatanganan daftar hadir peserta; 2. Pemaparan Kepala Desa atas perioritas kegiatan pembangunan di Desa; 3. Pemaparan Kepala Desa atas hasil pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya; 4. Pemaparan Kepala Desa atas perioritas kegiatan untuk 6 (enam) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJMDes; 5. Penjelasan Kepala Desa mengenai perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan enam tahunan di Desa; 6. Penjelasan koordinator Musrenbangdes yaitu Ketua LPM mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah; 7. Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat Desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat; 8. Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat Desa dankegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan; 9. Perumusan para peserta mengenai perioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta; 10. Penempatan perioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi permasalahan Desa; 11. Penetapan daftar nama delegasi dari peserta yang akan menghadiri Musrenbangdes Kecamatan.
Kegiatan pelembagaan adalah permasyarakatan atau pemberitahuan kepada khalayak ramai melalui forum pertemuan warga baik secara formal maupun informal, papan pengumuman, surat edaran dsb.
BAB II GAMBARAN UMUM DESA SENAKEN
1. Riwayat Terbentuknya Desa Asal mula terbentuknya Desa Senaken berasal dari pecahan Desa Jone Kecamatan tanah Grogot pada Tahun 2012 dan ditingkatkan statusnya untuk selanjutnya dibentuk menjadi Desa Definitif berubah namanya menjadi Desa Senaken. 2. Letak dan Luas Wilayah - Secara Geografis Desa Senaken berbatasan langsung dengan : Sebelah Utara : Desa Jone Sebelah Selatan : Sungai Kandilo Sebelah Timur : Desa Jone Sebelah Barat : Kelurahan Tanah Grogot - Luas Wilayah Luas Wilayah Desa Senaken terdiri dari 11 RT 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pengelompokan Berdasarkan data terakhir yang dihimpun tercatat bahwa penduduk Desa Senaken adalah 5.909 Jiwa, terdiri atas 1.625 KK terbagi berdasarkan jenis kelamin laki – laki sebanyak 3.068 jiwa dan perempuan 2.841 Jiwa, gambaran berdasarkan pengelompokan tersebut pada table – table berikut ini : Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan RT No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RT RT. 001 RT. 002 RT. 003 RT. 004 RT. 005 RT. 006 RT. 007 RT. 008 RT. 009 RT. 010 RT. 011 Jumlah
Jumlah KK 242 121 141 104 234 96 117 162 132 91 185 1.625
L ( jiwa ) 458 216 230 197 469 174 234 311 248 153 378 3068
P ( jiwa ) 455 217 191 179 410 162 233 279 211 154 350 2841
Jumlah ( jiwa ) 913 433 421 376 879 336 467 590 459 307 728 5.909
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia No 1 2 4 5 6 7
Kelompok Usia 00-05 Tahun 06-10 Tahun 11-15 Tahun 16-20 Tahun 21-59 Tahun 60 Tahun Keatas Jumlah
L 279 317 280 312 1774 106 3068
P 270 283 280 309 1600 101 2841
Jumlah 549 600 560 621 3374 207 5909
4. Keadaan social ekonomi Penduduk Desa Senaken Untuk memberikan gamabaran social ekonomi penduduk Desa senaken maka akan ditampilkan pada tabel – tabel berikut ini :
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jenis Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja Mengurus Rumah Tangga Pelajar / Mahasiswa Pensiunan PNS TNI Polri Pedagang Petani / Pekebun Peternakan Wiraswasta Jumlah
L 876 0 759 10 92 6 18 142 83 2 425 2413
P 833 1575 702 0 81 0 1 115 76 0 113 3496
Jumlah 1709 1575 1461 10 173 6 19 257 159 2 538 5909
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8
Tingkat Pendidikan Tidak Tamat SD TK Umum SD ( Sekolah Dasar ) SLTP / SMP / MTS SLTA Sederajat Diploma I,II,III Sarjana Belum Sekolah Jumlah
Laki - Laki 106 239 369 478 987 331 188 404 3102
Perempuan 101 231 330 419 887 319 171 349 2807
Jumlah 207 470 699 897 1874 650 359 753 5909
Dari table Diatas dapat diperoleh gambaran tentang jumlah yang telah menyelesaikan pendidikan, paling banyak tingkat kelulusannya SLTA sebanyak 1874 Jiwa,dibandingkan tingkat kelulusan Diploma dan Sarjana. 5. Sosial Budaya Penduduk Desa Senaken Menganut Macam Agama, diantaranya Agama Islam, Kristen dan mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan tempat peribadahannya berupa masjid 2 buah dan Mushola/ Langgar 6 Buah. Walaupun mayoritas penduduknya beragama islam namun kerukunan beragama dan rasa toleransi antar umat beragama terpelihara dengan baik, untuk lebih jelasnya di tampilkan pada table – table berikut : Tabel 5 Jumlah Penduduk menurut Agama Yang Dianut No 1 2 3 4 5 6
Agama Islam Kristen Khatolik Hindu Budha kepercayaan Jumlah
Laki - Laki 3055 9 4 0 0 0 3068
Perempuan 2830 11 0 0 0 0 2841
Jumlah 5885 20 4 0 0 0 5909
6. Pemerintahan Desa Senaken Untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa Senaken harus ditunjang dengan ketersediaan personil yang memiliki kapabilitas sesuai standar, karena dengan demikian besarnya perhatian Kabupaten yang terbukti dengan meningkatnya jumlah APBDes masing – Masing Desa dari tahun ke tahun. Pemerintah Desa Senaken juga menyadari dengan semakin meningkatnya urusan yang harus diselesaikan sementara ketersediaan waktu sangat terbatas sehingga di perlukan kerja sama yang baik, pemahaman terhadap masalah sekaligus solusi
pemecahan masalah dan perlu pemahaman mendalam terhadap tugas pokok masing – masing personil menjadi sangat penting untuk bias menyelenggarakan pemerintahan Desa secara baik. Maka untuk mensikapi hal diatas bersama ini ditampilkan susunan personil mulai dari pemerintahan Desa senaken, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan latar belakang pendidikan masing - masing personil pada tabel berikut :
Tabel 6 Susunan Pemerintahan Desa Senaken Berdasarkan latar belakang pendidikan No 1 2 3 4 4 5 6 7 8
Nama Sunaryo Jamaluddin Edi Noor Haryadi Jujuk Juadi Darmawati Nurul Laili Ediansyah Evi Rahmawati Ruli Yanto
Jabatan Pj. Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Desa Staf Bendahara Kaur Pemerintahan Kaur Kesra Kaur Umum Staf Desa Staf Desa
Pendidikan SLTA D3 SLTA SLTA SLTA S1 D1 SLTA
Tabel 7 Susuna Aggota BPD Desa Senaken Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nama H. M. Daud. S. Ag Jazuli Hasmira. S, Si Dwi Aryanti Maimunah Drs. Syahrudin Yahya Sigit Purwanto Winardi Sutrisno M. Lukman Nur Adnan
Jabatan Ketua BPD Wakil Ketua BPD Sekretaris BPD Anggota BPD Anggota BPD Anggota BPD Anggota BPD Anggota BPD Anggota BPD Anggota BPD Anggota BPD
Pendidikan S1 SLTA S1 D3 SLTA S1 SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA
Tabel 8 Susunan Anggota LPM Desa Senaken Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan No 1 2. 3
Nama Majide Siti Aisyah Siska Aulia
Jabatan Ketua LPM Sekretaris LPM Anggota LPM
Pendidikan SLTP SLTA SLTA
BAB III VISI DAN MISI 1. Visi “Siap membangun Desa Senaken menjadi lebih maju dan siap mengabdi serta melayani masyarkat dengan baik dan transparan“
2. Misi Mengembangkan program pembangunan desa dengan pola gotong royong, swadaya dan swakelola dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan aparatur Pemerintahan Desa; Meningkatkan semangat gotong royong antar sesama demi terciptanya rasa kebersamaan dan keakraban masyarakat sehingga menunjang pembangunan desa yang berdasarkan aspirasi masyarakat; Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa secara bersih bebas dari KKN serta taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, sederhana dan transparan.
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA Rencana pembangunaan jangka menengah desa (RPJM Desa) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa selama kurun waktu lima tahu kedepan. Oleh karena itu, substansi RPJM Desa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam menentukan bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan terdiri atas : 1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengeola pelaksanaan programprogram pembangunan; dan 2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Agenda Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Senaken , Perlu dilaksanakannya implementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan Permesalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah: 1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal; 2. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan; 3. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. 4. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sisitem palayanan umum masih relative kurang. Sasaran Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut diatas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Terlaksanaannya pengelolaan admisistrasi pemerintah desa sesuai dengan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik; 2. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 3. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur desa sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan; 4. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.
Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditatapkan, sebagaimana tersebut diatas, akan ditempuh kebijakan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan desa; Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa; Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana dan system pelayanan umum; Melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan paraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Agenda Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Senaken , perlu dilaksanakannya implementasi dari visi dan misi desa tersebut, dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatas masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan prioritas pembangunan ini, diharapkan akan dapat dicapai sasaran berkembangnya kehidupan beragama serta toleransi inter dan antar umat beragama.
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangundangan yang berlaku, Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya, dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan Desa dibagi dalam 3 kegitan besar yang meliputi : 1. Penyusunan Penetapan APBDes APBDes sebagai perencanaan dan perwujudan pengelolaan keuangan Desa, merupakan alat akuntabilitas, menejemen dan ekonomi.penyusunan dan penetapan APBDes sebagai pedoman pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah. 2. Pelaksanaan APBDes Merupakan tindak lanjut dari perencanaan APBDes yang ditetapkan, realisasi pelaksanaan APBDes harus dilaporkan dan dibuat narasi untuk pelaksanaan selanjutnya. Perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan APBDes dapat dilakukan apabila terjadi hal – hal berikut : Adanya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten yang bersifat strategis. Terjadinya kebutuhan yang mendesak, yang mengakibatkan pergeseran antar pos belanja. 3. Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDes
Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes disampaikan dalam bentuk laporan keuangan yang sekurang – kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu upaya kongret dalam mewujudkan asa transparasi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan, laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai waktu yang ditetapkan dengan format yang sesuai ketentuan.
BAB VI PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA SENAKEN
A. Jenis Pembangunan Sebagai upaya untuk menentukan arah pembangunan 6 tahun kedepan maka perlu disusun prioritas pembangunan dengan memperhatikan aspek – aspek yang ingin dikembangkan demi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan rapat musyawarah perencanaan dan pembangunan Desa dikelompokkan dalam 2 kategori, Yaitu ; 1. Pembangunan Fisik Pembangunan fisik dapat diartikan sebagai pembangunan pendukung untuk meningkatkan atau membuka akses masyarakat agar dapat berinteraksi dan saling berkomunikasi serta dapat menanggulangi permasalahan yang muncul. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan infastruktur, saran prasarana, pengembangan perekonomian dan lain sebagainya 2. Pembangunan non fisik Arah pembangunan non fisik ditujukan kepada peningkatan kualitas SDM yang ada di Desa, agar meningkat dan lebih bias diberdayakan dengan semakin besarnya volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa. B. Prioritas Program Pembangunan Prioritas Pembangunan Desa senaken berdasarkan kategori dapat disusun dengan mengarah pada beberapa aspek : 1. Pembangunan Fisik A. Aspek Lingkungan Pembangunan Srana dan Prasarana Transportasi - Perbaikan Jalan Lingkungan - Perbaikan Drenase Lingkungan - Perbaikan Gorong-Gorong Perbaikan Rumah Miskin - Pembuatan Rumah layak Huni - Perbaikan Rumah Miskin B. Aspek Sosial Penanggulangan kemiskinan - Peningkatan kualitas perumahan keluarga miskin Peningkatan Sarana Tempat Ibadah - Perbaikan Tempat – Tempat Ibadah Peningkatan Sarana Kepemudaan - Peningkatan Saran Olah Raga - Pembuatan Gedung Serba Guna Peningkatan Sarana Pendidikan - Pemberian Bantuan pada Sarana Pendidikan 2. Pembangunan Non Fisik A. Aspek Lingkungan Peningkatan partisipasi masyarakat pada kegiatan Gotong- Royong Lingkungan B. Aspek Sosial Penanggulangan kenakalan Remaja Penanggulangan penyakit masyarakat Peningkatan semangat Olah Raga dan Seni
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA SENAKEN
Berdasarkan hasil pemetaan maka ada 3 (tiga) bidang kegiatan pembangunan yang diprogramkan oleh Pemerintah Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot adalah sebagai berikut : 1. Aspek lingkungan Didasari oleh sebuah kebutuhan masyarakat yang mendambakan terciptanya lingkungan yang sehat, rapi, indah dan nyaman maka kegiatan pembagunan dibidang lingkungan diarahkan pada : A. Perbaikan dan pembuatan prasarana umum yang berpotensi bagi pengembangan keswadayaan masyarakat berupa perbaikan jalan lingkungan, perbaikan parit, gorong – gorong, jembatan dan sebagainya; B. Perbaikan sarana umum yang berorientasi peningkatan kualitas lingkungan masyarakat seperti pembagunan draenase, MCK umum, jamban keluarga dan resapan air limbah keluarga; C. Pembagunan sarana umum yang di arahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berupa pembuatan rumah dinas bidan dan perawatan desa, pembuatan dan rehap posyandu; D. Pembagunan tempat rekreasi sekitar embung desa; E. Gerakan penghijauan lingkungan seperti penanaman pagar hijau. 2. Aspek ekonomi Sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berbasi ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan BUMDes dengan menitikberatkan pada peningkatan pengelola sumber daya alam khususnya sector pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, sehingga di arahkan pada : A. Pembentukan lembaga ekonomi seperti unit – unit kegiatan BUMDes dan kios saprodi; B. Memberdayakan lembaga-lembaga ekonomi yang telah ada dengan cara peningkatan sumber daya pengelola, maupun penambahan modal usaha seperti : P2KP,UP2K serta pasar desa; C. Pengajuan permohonan alat pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan kepada Pemerintan kabupaten Paser dan Propinsi sebagai penunjang kegiatan; D. Pengajuan permohonan bibit pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kepada Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai usaha tambahan pendapatan bagi masyarakat Desa Senaken. 3. Aspek Sosial Pengembangan bidang social pada dasarnya di titikberatkan pada pemberdayaaan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada, seperti : A. Pembagunan Kantor BPD Desa Senaken; B. Pembaguanan dasa wisma kelompok ibu – ibu PKK; C. Pembuatan Gedung serba Guna, Perbaikan lapangan bola, pembuatan lapangan volly bagi karang taruna dan pemuda; D. Peningkatan kinerja Kader kesehatan dan posyandu melalui penambahan sarana dan prasarana posyandu dan peningkatan kesejahteraan Kader posyandu serta peingkatan gizi masyarakat; E. Pemberdayaan karang taruna melalui bantuan alat – alaT olah raga dan alat- alat perbengkelan serta peningkatan keahlian pemuda dengan cara mengirim pemuda ke BLK dan mengadakan pelatihan kewirausahawaan bagi pemuda. F. Pembuatan Rumah Layak Huni, melakukan rehab rumah yang tidak layak huni. G. Meningkatkan perhatian terhadap tenaga pendidik terutama tenaga pendidik PAUD dan TK Desa melalui penambahan gedung PAUD dan Gedung TK H. Perbaikan sarana dan prasarana ibadah.
Tabel 9 PEMERINGATAN PRIORITAS MASALAH DESA SENAKEN
No
Masalah Utama
1
2
1
Aspek Lingkungan
1.a Perbaikan Kualitas Lingkungan 1.b Pembangunan, Rehab Sarana dan prasarana lingkungan (Jalan, Parit, Gotong Royong, Air Bersih ) 2
Aspek Ekonomi
2.a Pengadaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan ekonomi masyarakat 3
Aspek Sosial
3.a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (PUSBAN, Posyandu dll) 3.b Lanjutan Pembangunan GEDUNG SERBA GUNA 3.c Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah 3.d Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 3.e Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan Desa 3.f Bantuan kepada OrganisasiOrganisasi/Lembaga-Lembaga Desa
Dampak Efektifitas Kemampuan Jumlah Peringkat Mendesak penanganan Masyarakat 3 4 5 6 7
BAB VIII PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Senaken 2014- 2020 merupakan gambaran tentang perencanaan yang disusun dalam kurun waktu 6 tahun untuk menyatukan persepsi dan mengikat komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan disamping penjabaran visi dan misi Kepala Desa. RPJMDes merupakan pedoman pelaksanaan bagi perangkat Desa yang mengandung kaidah – kaidah sebagai berikut : 1. Perangkat Desa, masyarakat serta dunia usaha berkewajiban melaksanakan program – program yang terkandung dalam RPJMDes dengan sebaik – baiknya. 2. Perangkat Desa Berkewajiban menjaga konsistensi pelaksanaan RPJMDes. 3. Dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan RPJMDes, Badan permusyawaratan Desa berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMDes. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT akhirnya RPJMDes Desa Senaken tahun 2014 – 2020 dapat diselesaikan, semoga dengan rahmat dan Ridhonya RPJMDes dapat dijalankan dengan sebaik – baiknya sesuai rencana dengan tujuan hasil pembangunan yang tepat sasaran, kegunaan dan pemanfaatannya bias disarankan oleh masyarakat dan mengacu pada visi dan misi Kepala Desa sebagai upaya hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan. Amin.
Ditetapkan di Desa senaken Pada tanggal 2014 Pj. Kepala Desa Senaken
SUNARYO NIP. 1966 0607 1991 031 015
PERATURAN KEPALA DESA SENAKEN NOMOR TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa) TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN TANAH GROGOT DESA SENAKEN
PERATURAN KEPALA DESA SENAKEN NOMOR TAHUN 2014 TENTANG BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT
PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN TANAH GROGOT DESA SENAKEN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN TANAH GROGOT DESA SENAKEN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA SENAKEN PERIODE TAHUN 2012 - 2013
DESA SENAKEN KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER
PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN TANAH GROGOT DESA SENAKEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA SENAKEN KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER
