PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KECAMATAN WIROSARI DESA KALIREJO PERATURAN DESA KALIREJO KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA KALIREJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIREJO, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakan di Desa / di Kelurahan, Pasal 4 ayat ( 3 ) yang berbunyi Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyrakatan di Desa.
Mengingat
: 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Grobogan dalam lingkungan Provinsi Jawa tengah; 2. Undang – undang nomr 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389); 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang nomor 32 tahu 2004 tntang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Grobogan ( Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 nomor 4 Seri E ); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 7 Seri E ). Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIREJO dan KEPALA DESA KALIREJO MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
DESA
KALIREJO
KECAMATAN
WIROSARI
KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA KALIREJO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Kalirejo dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Kalirejo. 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalirejo. 3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Kalirejo. 4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 5. Keputusan Kepala Desa adalah Semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
6.
Lembaga Kemasyarakatan Di Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan dan merupakan Mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat. 7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk Warga Desa Kalirejo untuk membantu Pemerintahan Desa dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan serta menumbuh kembangkan swadaya Masyarakat dalam Pembangunan. 8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun tetangga. 9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk Warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai – nilai yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa dan meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam pembangunan. 10. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam Pembangunan Masyarakat yang tumbuh dari bawah yang Pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan Gender serta kesadaran Hukum dan Lingkungan. 11. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan Generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat terutama generasi muda di Wilayah Desa atau Komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang kesejahteraan Sosial.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud pembentukan lembaga Kemasyarakatan adalah : a.
b.
Untuk Memelihara dan melestarikan Nilai – nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta Masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta kehidupan beragama secara lebih berdayaguna dan berhasil guna untuk menunjang Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Untuk membantu Pemerintah dalam rangka meningkatkan Pemberdayaan masyarakat. Pasal 3
Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat serta dalam upaya menciptakan kondisi dinamis untuk Pemberdayaan Masyarakat.
BAB III PEMBENTUKAN Pasal 4 (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan. (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas Prakarsa Masyarakat dan / atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa melalui Musyawarah dan Mufakat. (3) Pembentukan lembaga Kemasyarakatan sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1) di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Pasal 5 (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 1 ) mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan Mitra dalam pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi : a. menyusun rencana pembangunan secara partisipasif; b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipasif; c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotongroyong dan swadaya masyarakat; dan d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pasal 6 Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai fungsi : a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. penanaman serta pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kwalitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotongroyong masyarakat; f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan g. pemberdayaan hak politik masyarakat.
Pasal 7 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 1 ) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : a. peningkatan pelayanan masyarakat; b. peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan; c. pengembangan kemitraan; d. pemberdayaan masyarakat; dan e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
Pasal 8 Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
BAB IV JENIS, KEPENGURUSAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN Pasal 9 Jenis Lembaga Kemasyarakan yang dibentuk di Desa adalah : a. Rukun Tetangga ( RT ); b. Rukun Warga ( RW ); c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP PKK ); d. Karang Taruna; e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ); dan f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
Pasal 10 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi syarat – syarat sebagi berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan ta’at kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945; c. dapat membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia; d. berumur sekurang – kurangnya 25 ( dua puluh lima ) tahun atau sudah pernah menikah kecuali bagi pengurus Karang Taruna; e. telah bertempat tinggal tetap sekurang – kurangnya 6 ( enam ) bulan dengan tidak terputus – putus di Desa; dan f. bukan Perangkat Desa. (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Lainnya. (3) Masa Bhakti Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 ( lima ) tahun sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
Bagian Pertama Rukun Tetangga ( RT ) Pasal 11 (1) RT dibentuk dari penduduk Desa setempat sekurang – kurangnya 20 ( dua puluh ) Kepala Keluarga dan sebanyak – banyaknya 60 ( enam puluh ) Kepala Keluarga. (2) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa. (3) Susunan Pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan. Pasal 12 (1) Pengurus RT berasal dari warga setempat yang batas wilayahnya sudah ditentukan oleh Pemerintah Desa dipilih atau dimusyawaratkan sesuai dengan kehendak warga dan dituangkan dalam berita acara. (2) Pemilihan atau Permusyawaratan Pengurus RT sebagaiman dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilakukan oleh warga setempat melalui perwakilan Kepala Keluarga. (3) Hasil Pemilihan atau Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) diusulkan kepada Camat melalui Kepala Desa untuk mendapatkan Penetapan.
Bagian Kedua Rukun Warga ( RW ) Pasal 13 (1) RW dibentuk sekurang – kurangnya 2 ( dua ) RT setempat. (2) Pembentukan RW dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk. (3) Susunan Pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Seksi sesuai kebutuhan.
Pasal 14 (1) Pengurus RW dari warga setempat dimana batas wilayah RW sudah ditentukan oleh Pemerintah Desa yang dipilih atau dimusyawaratkan sesuai dengan kehendak warga setempat dan dituangkan dalam berita acara. (2) Pemilihan atau Permusyaratan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dengan ketentuan oleh Pengurus RT ( ketua, sekretaris dan bendahara ) dan 4 ( empat ) orang perwakilan warga yang telah ditunjuk atau dimusyawarahkan dalam lingkungan RT masing – masing. (3) 4 ( empat ) orang perwakilan warga sebagaimana dalam ayat ( 2 ), 1/2 ( setengah ) adalah dari unsur perempuan dan telah mempunyai hak pilih. (4) Hasil Pemilihan atau Permusyaratan sebagaiman dimaksud pada ayat ( 2 ) diusulkan kepada Camat melalui Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
Bagian Ketiga Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP PKK ) Pasal 15 (1) Di Desa dapat dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP PKK ) . (2) TP PKK dibentuk secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya yaitu Tingkat RT, RW dan tingkat Desa. (3) Susunan pengurus TP PKK terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa kelompok kerja ( POKJA ) sesuai kebutuhan.
Pasal 16 Mekanisme dan tata cara pembentukan TP PKK tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang TP PKK.
Bagian Keempat Karang Taruna Pasal 17 (1) Di Desa dapat dibentuk Karang Taruna. (2) Karang Taruna dapat dibebentuk secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. (3) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan. (4) Pemberian nama Karang Taruna dapat disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang berdasarkan musyawarah anggota Karang Taruna. Pasal 18 (1) Anggota Karang Taruna adalah warga setempat yang berusia paling rendah 15 ( lima belas ) tahun dan paling tinggi 40 ( empat puluh ) tahun. (2) Pengurus Karang Taruna dipilih atau dimusyawarahkan oleh anggotanya. (3) Hasil Pemilihan atau Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) diusulkan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
Bagian Kelima Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) Pasal 18 (1) LPMD dibentuk ditingkat Desa. (2) Pembentukan LPMD dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD
Pasal 19 (1) Susunan Pengurus LPMD terdiri dari 1 ( satu ) orang ketua, 2 ( dua ) orang wakil ketua, 1 ( satu ) orang sekretaris, 1 ( satu ) orang bendahara dan seksi – seksi sesuai dengan kebutuhan. (2) Pengurus LPMD dipilih atau dimusyawarahkan oleh warga Desa. (3) Hasil Pemilihan atau Permusyawaratan LPMD diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan penetapan.
Bagian Keenam Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Pasal 20 Susunan dan pengisian pengurus serta tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya tundauk pada Perturan perundang – undangan yang berlaku.
BAB V TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN Pasal 21 (1) RT / RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dan huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) RT / RW mempunyai fungsi : a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintahan lainnya; b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga; c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan d. penggerak swadaya gotongroyong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.
Pasal 22 (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan warga. (2) Tugas TP PKK Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. menyusun rencana kerja PKK desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten; b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; c. menyuluh dan menggerakkan kelompok – kelompok PKK Dusun, RW, RT dan dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan – kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga – keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; g. berpartisipasi dalam melaksanakan instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa; h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat; i. melaksanakan tertib administrasi; dan j. mengadakan konsultasi dengan ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat. Pasal 23 TP PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 mempunyai fungsi : a. penyuluh dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK. Pasal 24 Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d mempunyai tugas menanggulangi masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat prefentatif, rahabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya. Pasal 25 Karang Taruna sebagaiman dimaksud dalam pasal 24 mempunyai fungsi : a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; dan d. penyelenggara kegiatan – kegiatan yang positif lainnya yang sifatnya membantu Pemerintah Desa. Pasal 26 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) sebagaiman dimaksud pasal 29 huruf e mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotongroyong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Pasal 27 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam pasal 26 mempunyai fungsi : a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kwalitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat; dan f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. Pasal 28 Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaiman dimaksud pasal 29 huruf f, mempunyai tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku. BAB VI HUBUNGAN KERJA Pasal 29 (1) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif. (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan
BAB VII WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 30 Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) berwenang : a. menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. melakukan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan c. melakukan kegiatan – kegiatan dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Pasal 31 Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mempunyai hak : a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai hal – hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan; dan b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam iklim yang sejuk, aman dan damai.
Pasal 32 Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mempunyai Kewajiban : a. membina kerukunan hidup dan kegotongroyongan warga; b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota; c. melaporkan hal- hal yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu kapada Kepala Desa untuk mendapatkan penyelesaian; d. ikut serta meningkatkan kesejahteraan warga; dan e. membantu merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa.
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENDANAAN Pasal 33 Pemerintah Desa Kemasyarakatan.
wajib
membina
dan
mengawasi
Lembaga
Pasal 34 Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari : a. swadaya masyarakat; b. anggaran pendapatan dan belanja Desa Kalirejo; c. anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Grobogan ; d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jata Tengah dan / atau Pemerintah Daerah; dan e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Paling lambat 1 ( satu ) tahun sejak diundangkannya Peraturan Desa ini Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Desa ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.
Pasal 37 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di
: Kalirejo
Pada tanggal
: 10 Januari 2011
KEPALA DESA KALIREJO
TRI ADI PRIHANTO
Diundangkan di Purwodadi Pada tanggal : ………………. a.n SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GROBOGAN
CAECILIA SUSILOWATI SUMARDI BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN …….. NOMOR …… SERI ………
