PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA BAB II KONDISI UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB II KONDISI UMUM 2.1. Gambaran Umum Wilayah 2.1.1. Luas dan batas administratif Kabupaten

Tasikmalaya

merupakan

suatu

daerah

yang

agraris dengan kehidupan masyarakat yang religius, berada di wilayah timur Provinsi Jawa Barat, terletak antara 072’ 00” - 0748’ 00” Lintang Selatan dan 10754’ 00” - 10826’ 00” Bujur Timur , wilayah Kabupaten Tasikmalaya di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Garut, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, sebelah utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis serta sebelah selatan adalah Samudera Indonesia. Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah sebesar 2.708,81 km2 atau 270.881 ha dan secara administratif terdiri dari 39 kecamatan berada di dataran rendah. Kabupaten Tasikmalaya sudah

berusia

914

tahun

mengalami

babak

baru

dalam

perkembangan sejarahnya, yaitu dengan perpindahan ibu kota ke Singaparna. Perpindahan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perpindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan telah dilaksanakan peresmiannya pada bulan Agustus tahun 2010. Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Per Kecamatan Di Kabupaten Tasikmalaya No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kecamatan (2) Cipatujah Karangnunggal Cikalong Pancatengah Cikatomas Cibalong Parungponteng Bantarkalong Bojongasih Culamega Bojonggambir

Luas (km2) (3) 246.67 136.33 139.66 201.85 132.68 58.58 47.27 59.83 38.58 68.32 169.29

No. (4) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

Kecamatan (5) Karangjaya Manonjaya Gunungtanjung Singaparna Sukarame Mangunreja Cigalontang Leuwisari Sariwangi Padakembang Sukaratu

Luas (km2) (6) 47.90 39.41 36.31 24.82 19.92 29.64 119.74 53.26 49.66 37.70 57.14 II- 1

No. Kecamatan Luas (km2) No. (1) (2) (3) (4) 12 Sodonghilir 93.11 32 13 Taraju 55.85 33 14 Salawu 50.49 34 15 Puspahiang 34.89 35 16 Tanjungjaya 36.69 36 17 Sukaraja 43.08 37 18 Salopa 121.76 38 19 Jatiwaras 73.37 39 20 Cineam 78.79 Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, *Data tahun 2015 merupakan proyeksi BPS Pusat

Kecamatan (5) Cisayong Sukahening Rajapolah Jamanis Ciawi Kadipaten Pagerageung Sukaresik

Luas (km2) (6) 59.40 28.42 21.45 21.28 45.31 45.79 66.74 17.81

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Tasikmalaya 2.1.2.Kondisi Pesisir dan Laut Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya memiliki wilayah pesisir yaitu Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal dan Kecamatan Cikalong dengan garis pantai sepanjang 54,5 Km² dengan wilayah pesisir dan lautan seluas 168,81Km², dengan kondisi yang berbukit dengan seismesitas relatif tinggi, bertopografi terjal, perairan dalam, memiliki subtrat pasir dan karang, pola arus dipengaruhi arus RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 2

Samudera

Hindia.

Baltimetri

pantai

umumnya

curam

dan

berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, sehingga timbul gelombang laut yang besar, kadang dapat timbul gelombang badai, serta arus laut yang relatif kuat, menjadi faktor kendala di dalam pengembangan

wilayah.

Selain

itu

untuk

pemanfaatan

jalur

pelayaran memerlukan tingkat keaanan yang cukup tinggi. Kendala-kendala inilah potensi wilayah pesisir di Kabupaten Tasikmalaya sampai saat ini belum dikelola secara optimal, dimana pengelolaan yang dilakukan sifatnya masih eksploitatif, sektoral dan belum terintegrasi, oleh karena itu dalam jangka menengah dan jangka

panjang

perlu

dilakukan

reoreintasi

kebijakan

dalam

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir, hal tersebut terkait potensi yang terdapat di wilayah pesisir secara ekonomi menyimpan potensi perikanan tangkap yang sangat besar demikian pula dengan potensi secara ekologis serta potensi secara sosial dimana masyarakat pesisir memiliki kebudayaan dan sistem pengetahuan

yang

sangat

berharga

bagi

kegiatan

usaha

penangkapan ikan serta memiliki kearifan lokal yang berguna bagi upaya konservasi sumber daya alam. Kondisi ekosistem di wilayah pesisir Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan laporan terakhir Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD),

Kabupaten

Tasikmalaya

kurang

menggambarkan

keseimbangan lingkungan hidup yang baik antara lingkungan ekositem alami dengan ekositem budaya buatan manusia akibat berbagai faktor antara lain ekploitasi penambangan pasir yang berlebihan, oleh karena itu perlu ada upaya lain diantaranya dengan pembuatan zonasi wilayah pesisir diharapkan akan mengeliminir dampak negatif kerusakan ekosistem lingkungan alami, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Potensi lain wilayah pesisir Kabupaten Tasikmalaya memiliki objek wisata yang potensial untuk dikembangkan yaitu kawasan pesisir Cipatujah yang memiliki pantai yang lebar dan panjang di kawasan pantai selatan, keindahan pantai Cipatujah terlihat dari perpaduan hamparan pantai yang landai, gelombang laut yang besar dan perkebunan kelapa yang subur serta hamparan rumput yang RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 3

luas, terdapat beberapa objek wisata di pantai Cipatujah diantaranya pantai

Sindangkerta,

pantai

Pamayangsari

dan

pantai

Karangtawulan, tiap-tiap objek wisata tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lainnya. Pesisir pantai Cipatujah memiliki banyak potensi wisata yang cukup menarik seperti alunan ombak yang cukup besar, pantai sunset, panaroma laut lepas, wisata bahari, pantai pasir putih dan berjenis pasir besi sehingga

baik untuk berjemur dan melakukan

aktivitas rekreasi lainnya. 2.1.3. Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu : bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000 – 2.500 meter dpl dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl. Sebaran ketinggian di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini: Tabel 2.2 Luas Wilayah dan Ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kecamatan Cipatujah Karangnunggal Cikalong Pancatengah Cikatomas Cibalong Parungponteng Bantarkalong Bojongasih Culamega Bojonggambir Sodonghilir Taraju Salawu Puspahiang Tanjungjaya Sukaraja Salopa


Luas Wilayah ( ha )

Ketinggian (mdpl)

24.666,59 13.632,86 13.966,48 20.184,68 13.268,46 5.857,51 4.726,92 5.983,46 3.858,33 6.832,34 16.928,66 9.310,90 5.585,17 5.049,20 3.489,21 3.669,12 4.308,06 12.176,42

0 – 500 0 – 400 0 – 200 100 - 350 50 - 500 100 - 600 150 - 700 250 - 750 250 - 700 200 - 750 100 - 950 200 - 900 350 – 1.250 500 – 1.450 350 – 1.500 250 - 600 200 - 550 200 -1.150 II- 4

No

Kecamatan

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Jatiwaras Cineam Karangjaya Manonjaya Gunungtanjung Singaparna Mangunreja Sukarame Cigalontang Leuwisari Padakembang Sariwangi Sukaratu Cisayong Sukahening Rajapolah Jamanis Ciawi Kadipaten Pagerageung Sukaresik

Luas Wilayah ( ha )

Ketinggian (mdpl)

7.336,59 7.878,99 4.789,85 3.941,23 3.631,16 2.481,86 2.964,14 1.991,91 11.974,43 5.325,94 3.770,37 4.965,81 5.714,38 5.940,13 2.842,14 2.145,42 2.128,08 4.531,28 4.578,70 6.674,41 1.780,53

150 - 600 100 - 950 150 - 900 200 - 500 300 – 1.000 400 – 450 400 - 600 350 - 450 450 – 2.100 450 – 1.450 400- 850 500 - 900 450- 2.200 400 – 1.800 500 – 1.800 450 - 600 450 - 800 500 -1.750 600 – 1.550 500 – 1.500 400 - 500

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tasikmalaya 2012

Gambar 2.2 Peta Tofografi Kabupaten Tasikmalaya RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 5

Dilihat Cigalontang,

dari

ketinggiannya

Sukaratu,

maka

Kadipaten,

Kecamatan

Pagerageung,

Leuwisari,

dan

Taraju

merupakan kecamatan yang mempunyai ketinggian wilayah 1.000 diatas permukaan air laut (dpl) dan Kecamatan Cipatujah, Cikalong dan Karangnunggal merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 m di atas permukaan air laut (dpl). Sedangkan kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berkisar antara 0% - 8% sampai dengan kemiringan > 40 %, untuk luas wilayah kemiringan masing-masing kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 2.3 Luas Wilayah dan Kemiringan di Kabupaten Tasikmalaya No

Kecamatan

Kemiringan (Ha) 0-8%

8-15%

15-25%

25-40%

> 40%

1

Cipatujah

1.039,78

3.718,75

4.780,55

4.369,53

10.556,84

2

Karangnunggal

667,82

4.597,23

2.447,15

2.077,01

4.155,14

3

Cikalong

973,14

1.109,31

4.394,54

4.210,19

3.374,87

4

Pancatengah

1.221,61

2.695,72

7.636,24

4.681,89

3.761,36

5

Cikatomas

275,64

1.441,56

1.804,14

2.890,61

7.102,18

6

Cibalong

122,85

230,01

498,27

471,37

4.513,25

7

Parungponteng

116,98

776,36

1.574,87

1.541,98

1.030,00

8

Bantarkalong

796,14

914,50

1.625,44

1.210,51

1.453,39

9

Bojongasih

108,79

859,23

1.021,30

860,98

1.035,00

10

Culamega

106,67

378,24

812,25

612,75

4.355,85

11

Bojonggambir

216,21

680,73

4.154,12

2.033,06

7.952,48

12

Sodonghilir

84,81

913,17

2.184,46

1.945,84

4.782,93

13

Taraju

139,21

248,70

2.637,32

1.597,10

1.245,76

14

Salawu

587,92

292,46

1.614,86

1.647,10

1.959,39

15

Puspahiang

24,50

71,40

1.224,76

1.263,28

1.925,50

16

Tanjungjaya

212,50

701,09

1.591,92

1.272,50

37,50

17

Sukaraja

58,81

93,76

2.908,54

1.538,88

91,39

18

Salopa

29,65

2.049,39

3.773,48

3.244,52

2.023,31

19

Jatiwaras

92,24

1.307,88

3.494,51

2.804,60

1.200,00

20

Cineam

617,85

942,38

1.459,52

1.753,13

3.128,11

21

Karangjaya

236,84

354,75

720,25

591,74

2.881,98

22

Manonjaya

137,98

110,87

2.421,29

877,08

923,61

23

Gunungtanjung

839,71

620,00

210,00

924,09

1.729,63

24

Singaparna

1.034,37

697,04

153,80

46,20

13,40

25

Mangunreja

557,53

525,00

747,76

710,06

125,00

26

Sukarame

523,03

608,32

972,98

323,94

15,02

27

Cigalontang

208,77

584,16

2.179,54

3.283,33

6.370,39

28

Leuwisari

1.203,74

1.428,51

397,47

758,96

671,65


II- 6

No

Kecamatan

Kemiringan (Ha) 0-8%

8-15%

15-25%

25-40%

> 40%

29

Padakembang

950,00

1.305,00

798,03

731,19

229,63

30

Sariwangi

850,00

475,00

650,51

434,64

1.675,00

31

Sukaratu

910,00

450,00

724,53

618,27

1.737,32

32

Cisayong

1.680,00

370,00

82,00

484,33

2.216,72

33

Sukahening

94,00

1.230,00

491,37

192,28

1.201,26

34

Rajapolah

497,53

668,65

148,81

946,50

66,28

35

Jamanis

848,00

697,30

9,00

5,70

239,57

36

Ciawi

325,00

1.375,00

577,24

696,69

1.550,00

37

Kadipaten

300,00

550,00

622,64

1.615,57

1.650,00

38

Pagerageung

300,00

2.235,00

2.664,17

297,80

1.450,00

39

Sukaresik

450,00

642,70

357,40

153,70

146,08

38.949,17

66.567,03

14,36

24,54

Jumlah

19.439,62

Prosentase

7,17

55.718,90 20,54

90.576,79 33,39

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012

Tabel 2.3 tersebut di atas, menunjukkan bahwa kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya berturut-turut yaitu: Sangat

Curam

(>40%)

sebesar

33,39%

dari

luas

Kabupaten

Tasikmalaya, Agak Curam (15 % - 25 %) sebesar 24,54 %, Curam (25 % - 40%) sebesar 20,54 %, Landai (8 % - 15 %) sebesar 14,36 %, dan Datar (0 % - 8 %) sebesar 7,17% dari luas Kabupaten Tasikmalaya. Dari data kemiringan lahan terlihat bahwa sebagian besar bentang alam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan bumi agak curam sampai dengan curam yaitu sebesar 78,47% kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah. Sedangkan kemiringan lahan yang sangat menunjang untuk pengembangan permukiman perkotaan hanya sebesar 21,53% dari total luas kabupaten, luasan tersebut umumnya terdistribusi di sekitar kotakota kecamatan. 2.1.4. Kondisi Geologi Kondisi geologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : 1. Geologi Landscape Depresi Daerah ini terisi oleh material-material vulkanis akibat munculnya vulkanis Gunung Galunggung, Gunung Sawal dan Galunggung Cakrabuana. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 7

2. Geologi Landscape Pegunungan Lipatan dan Patahan Batuan di daerah ini berbeda-beda, baik dari jenis maupun sifatnya dan dapat di bedakan ke dalam dua golongan, yaitu: a. Golongan pertama

: Batuan Kapur

b. Golongan kedua

: Batuan Pasir Laut

3. Geologi Landscape dataran Pantai Selatan Material ini terdiri dari batuan pasir liat, batuan kapur dan sedimen pasir pantai yang kadang-kadang dalam bentuk rawa pantai. Berdasarkan kondisi geomorfologinya, wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan, yaitu: 1. Satuan Vulkanik Berelief Tinggi Sebagian besar batuannya terbentuk dari hasil erupsi vulkanik dan berpola aliran radier. Hampir seluruh anak sungai dari satuan ini ditampung oleh aliran Sungai Ciwulan. Satuan ini membentang seperti tapak kuda yang melingkar dan terbuka ke arah Selatan. 2. Satuan Perbukitan Sedimen Satuan ini tersebarkan berelief tinggi dan sedang dengan batuan yang berupa sedimen klastika, berpola aliran dentritik dan hampir paralel. Daerah satuan ini dialiri oleh sungai yang agak besar sebanyak lima buah dan hampir paralel ke arah Selatan menempati bagian tengah dari tapak kuda satuan perbukitan vulkanik. 3. Satuan Kara Berelief Sedang Satuan ini terdiri dari batu gamping, secara keseluruhan berpola aliran dentritik dan beberapa sungai ada yang mengalir di bawah permukaan tanah. Satuan ini menyebar di bagian bawah permukaan tanah dalam lingkaran dari satuan perbukitan sedimen terlipat. 4. Satuan Peneplain Satuan ini terdiri dari batuan vulkanik dan sedimen klastika yang berumur paling tua yang terdapat di Tasikmalaya, mempunyai relief rendah, berpola aliran hampir paralel menuju sungai yang menampungnya. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 8

Berdasarkan

formasi

batuannya,

wilayah

Kabupaten

Tasikmalaya terdiri dari 4 (empat) formasi, yaitu : 1. Formasi Jampang Batuannya terdiri atas erupsi volkanik dan bersisipan dengan batuan pasir, batu gamping batu lanau, dan batu lempung

serta

terereksikan.

beberapa

Formasi

batuan

ini

di

berumur

atasnya miosen

yang bawah,

mempunyai anggota bentang dengan batuan berkomposisi Tuf Asam bersisipan Batuan Gamping. 2. Formasi Pamutuan Formasi

ini

yang

terdapat

hanya

anggotanya,

yaitu

Kalkarenit yang berbentuk batu gamping klasik berselingan dengan napal dan berumur Miosen Tengah. 3. Formasi Halang Formasi ini terdiri dari batu pasir, batu lempung dengan sisipan batu pasir gampingan, batu gamping pasiran, breksi, konglomerat, bagian bawah dominan batu pasir litik ke arah atas dominan napalan. 4. Formasi Bentang Formasi ini terdiri atas batu pasir tufan, batu pasir gampingan dengan sisipan breksi tif, konglomerat, batu pasir,

batu

lempung,

tufan

berlapis

baik.

Sukaraja

termasuk dalam formasi ini, batuannya berupa batu gamping

terumbu

berselingan

dengan

batu

gamping

pasiran.


II- 9

Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Tasikmalaya 2.1.5. Jenis Tanah Sebaran jenis tanah di Kabupaten Tasikmalaya secara umum dapat diklasifikasikan dalam 6 jenis tanah yaitu Alluvial, Brown Forrest, Andosol, Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Regosol. 1.

Alluvial Alluvial

merupakan

tanah

muda

yang

belum

mengalami

perkembangan, belum mengalami deferensiasi horizon.Tanah ini bagian terbesar merupakan bahan kasar yang diendapkan tidak jauh dari sumbernya, terbentuk karena banjir pada musim hujan sehingga ciri morfologinya berlapis-lapis atau berlembar-lembar. Tanah aluvial ini terdapat pada daerah yang sering mengalami banjir. Jenis tanah aluvial dapat dibedakan menjadi tanah aluvial coklat, tanah aluvial kelabu dll. Secara umum tanah ini dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu pada lahan basah dengan kelembaban akuik yang ditandai sifat tidak matang (unripe), dan pada lahan kering ditandai dengan belum terbentuknya struktur tanah. Alluvial pada lahan basah umumnya berlumpur, terbentuk dari bahan alluvium, sedangkan pada lahan kering umumnya berupa tanah dangkal atau berupa pasir terbentuk dari bahan volkan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 10

dan kapur. Bentuk wilayah tanah aluvial umumnya datar hingga bergelombang dan dengan ketinggian tempat beraneka. Bahan induk berasal dari bahan aluvium dan kolovium dari aneka macam asal vegetasi sangat beraneka. Penyebaran

tanah

ini

merupakan

dataran

dijumpai

alluvial

di

dan

dataran

di

dataran

rendah

yang

tinggi

yang

merupakan perbukitan tektonik, dan volkan, yang umumnya bersolum dangkal atau bertekstur pasir kasar. Kedalaman efektif tanah bervariasi (+ 50 cm) berwarna kelabu sampai coklat, tekstur pasir dan debu tanpa struktur atau masif, konsistensi teguh (lembab), plastis (basah) dan keras (kering). Kesuburan

tanah

Kemasaman

tergantung

bervariasi,

pada

kandungan

asal

bahan

bahan

induknya.

organik

rendah,

kapasitas tukar kation tinggi, kejenuhan basa sedang sampai tinggi, kandungan unsur hara bervariasi.

Permeabilitas tanah

lambat, daya erosi tinggi. Tanah – tanah aluvial merupakan pusatpusat pertanian utama, pusat penyebaran penduduk, digunakan untuk tambak ikan, pesawahan, pertanian lahan kering, kebun campuran, perkebunan dengan tingkat produktivitas rendah sampai tinggi. 2.

Brown Forrest Brown Forrest menurut USDA identik dengan jenis grumusol. Sifat jenis tanah Grumusol ini mempunyai ciri sebagai berikut, teksturnya lempung berliat sampai liat, struktur lapisan atas granular lapisan bawah gumpal atau pejal, mengandung kapur, konsistensinya luar biasa liat, warnanya kelam, dan bahan kandungan organiknya 1,5% sampai 4%. Tanah ini kaya akan kapur sehingga kandungan Ca dan Mg tinggi. Tanah Grumusol merupakan tanah-tanah bertekstur halus, kandungan liat 30 % atau lebih pada seluruh lapisan (paling tidak pada kedalaman 50 cm dari permukaan).

Lapisan 0-20 cm

tercampur pada musim kemarau retak-retak selebar 1 cm pada kedalaman 50 cm. Ciri khas dari jenis tanah ini adanya mikrorelief gilgai (bunga kubis( di permukaan. Tanah Grumusol berkembang di wilayah iklim bertipe Ama dan Awa (koppen) tipe curah hujan C, D dan E (Schmidt Ferguson) RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 11

dengan curah hujan 1.000 sampai 2.500 mm/tahun, bulan-bulan kering lebih dari 4 bulan. Bentuk wilayah melandai, berombak sampai bergelombang, pada ketinggian kurang dari 200 m dpl. Bahan induk mergel atau batu napal, batu liat dan tuf vulkan. Kedalaman efektif tebal (1-2 m), tekstur liat struktur bunga kol pada permukaan dan gumpal pada labisan bawah, konsistensi teguh (lembab), lekat (basah) dan keras (kering) warna abu-abu sampai hitam. Kemasaman tanah agak masam sampai alkalis (pH 5,5 – 9,0) KTK tinggi (lebih dari 24/100 g liat), kejenuhan basa lebih dari 35 % (jenuh Ca dan Mg), kandungan bahan organik rendah, kandungan unsur hara tergantung pada bahan induknya (rendah pada bahan induk napal dan batu liat tinggi pada bahan induk abu vulkan). Permeabilitas tanah lambat, kepekaan erosi tinggi. 3.

Andosol Andisols adalah tanah yang mempunyai sifat andik. Sifat andik dicirikan oleh adanya mineral non-kristalin seperti alofan, imogolit, ferrihidrit atau senyawa kompleks humus-aluminium. Bahan-bahan tersebut hanya ditemukan pada tanah yang terbentuk dari bahan volkan di dataran tinggi, umumnya > 1000 m dpl. Adanya bahan-bahan tersebut menyebabkan tanah mempunyai sifat sangat khas, terutama sifat kesuburannya, antara lain retensi fosfat tinggi. Andisol mempunyai warna tanah hitam

karena

kandungan

bahan

organik

yang

tinggi,

berpenampang dalam, drainase baik, umumnya dimanfaatkan untuk tanaman sayuran. 4.

Podsolik Merah Kuning Tanah-tanah

di

wilayah

studi

yang

sudah

mempunyai

perkembangan lanjut dan dicirikan oleh adanya horizon illuviasi liat

silikat,

baik

sebagai

horizon

argilik

maupun

kandik

diklasifikasikan sebagai Podsolik Merah Kuning. Kejenuhan basa pada subhorison tersebut <35 % sebagian atau seluruhnya. Ultisols

umumnya

mempunyai

warna

merah

kekuningan,

berpenampang dalam, tekstur liat, kosistensi teguh, drainase baik, reaksi tanah masam (pH 4,0-4,5). RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 12

Tingkat kesuburan tanah rendah yang ditunjukkan oleh pH masam, C organik dan N total rendah sampai sangat rendah. P2O5 potensial sedang sampai tinggi, sedangkan ketersediaannya (P tersedia) dan K2O potensial rendah sampai sangat rendah dan kemampuan tanah mempertukarkan kation rendah. Tanah ini potensial untuk pengembangan tanaman tahunan/perkebunan dengan

perbaikan

Penerapan

kesuburan

konservasi

tanah

tanah

melalui

pemupukan.

perlu

disesuaikan

dengan

karakteristik tanahnya. 5.

Latosol Tanah ini merupakan tanah yang telah mengalami pelapukan intensif

dan

morfologinya

perkembangan adalah

sebagai

tanahnya berikut:

lanjut,

dengan

teksturnya

ciri

lempung,

strukturnya remah dan kosistensinya gembur. Sifat-sifat dominan dari tanah ini adalah, nilai seisquyoxida fraksi lempung rendah, kapasitas tukar kationnya rendah, lempungnya kurang aktif, kadar mineralnya rendah, stabilitas agregatnya tinggi, kadar bahan larut rendah dan berwarna merah. Tanah latosol merata dari lapisan atas sampai lapisan bawah. Tersebar di daerah iklim Af-Am (koppen), tipe hujan A, B, dan C (Schmidt dan Ferguson) dengan curah hujan antara 2.000 – 7.000 mm/tahun tanpa mempunyai atau mempunyai bulan-bula kering kuirang dari 3 bulan. Terdapat di daearah abu, tuf dan fan vulkanik dengan bentuk wilayah berombak, bergelombang, berbukit hingga bergununggunung pada ketinggian 10-1000 m dpl. Bahan induk tuf fulkan. Solum tanah dalam (1,5 – 10 m) dengan batas horizon tidak jelas. Warna merah, coklat hingga kuning, dan lapisan atas ke bawah teksturnya liat, struktur tanah lemah dan konsistensi gembur. Reaksi tanah masam hingga agak masam (pH 4,5 – 6,5). Kandungan bahan organik lapisan atas 3 – 10 %. Kandungan hara rendah hingga sedang, makin merah tanah makin miskin. KTK kurang 24 me/100 g liat, kejenuhan basa > 35 %. 6.

Regosol Tanah-tanah regosol adalah tanah yang sudah mempunyai perkembangan lanjut dan dicirikan oleh adanya horizon illuviasi


II- 13

liat silikay atau horizon argilik dengan kejenuhan pada subhorison tersebut > 35 %. Umumnya tanah ini diusahakan untuk pengembangan

tanaman

tahunan.Jenis

tanah

di

wilayah

Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh tanah vulkanik (32,48 %) dan yang terkecil aluvium (0,27 %) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 Luas Wilayah, Ketinggian dan Jenis Tanah Per Kecamatan No

Kecamatan

Luas Wilayah (Ha)

Ketinggian (m dpl)

Jenis Tanah

1 Cipatujah

24.666,59

0 – 500

Regosol, Aluvial, Brown Forest, Podsol Merah Kuning, Andosol

2 Karangnunggal

13.632,86

0 – 400

Aluvial, Brown Forest, Podsol merah kunig

3 Cikalong

13.966,48

0 – 200

Aluvial, Brown Forest, Podsol merah kunig

4 Pancatengah

20.184,68

100 - 350

Brown Forest, Podsol merah kunig

5 Cikatomas

13.268,46

50 - 500


6 Cibalong

5.857,51

100 - 600


7 Parungponteng

4.726,92

150 - 700


8 Bantarkalong

5.983,46

250 - 750

Podsol merah kunig

9 Bojongasih

3.858,33

250 - 700


10 11 12 13 14 15 16

Culamega Bojonggambir Sodonghilir Taraju Salawu Puspahiang Tanjungjaya

17 Sukaraja 18 Salopa

6.832,34 16.928,66 9.310,90 5.585,17 5.049,20 3.489,21 3.669,12 4.308,06 12.176,42

200 - 750 100 - 950 200 - 900 350 – 1.250 500 – 1.450 350 – 1.500 250 - 600

Podsol Podsol Podsol Podsol Podsol Podsol Podsol

merah merah merah merah merah merah merah

kunig kunig kunig kunig kunig kunig kunig

200 - 550


200 -1.150


19 Jatiwaras

7.336,59

150 - 600


20 Cineam 21 Karangjaya

7.878,99 4.789,85

100 - 950 150 - 900

Regosol Podsol merah kuning


II- 14

No

Kecamatan

Luas Wilayah (Ha)

Ketinggian (m dpl)

Jenis Tanah

22 Manonjaya

3.941,23

200 - 500

Podsol merah kuning, Regosol

23 Gunungtanjung

3.631,16

300 – 1.000

Brown Forest, Podsol merah kunig, Regosol

24 Singaparna

2.481,86

400 – 450

Podsol merah kuning, Regosol

25 Mangunreja

2.964,14

400 - 600

Podsol merah kuning

26 Sukarame

1.991,91

350 - 450

27 Cigalontang

Brown Forest, Podsol merah kunig Andosol, Latosol, Podsol merah kuning, Regosol Andosol, Latosol, Podsol merah kuning, Regosol Regosol,Podsol merah kuning Andosol, Latosol, Podsol merah kuning, Regosol Andosol, Regosol

11.974,43

450 – 2.100

28 Leuwisari

5.325,94

450 – 1.450

29 Padakembang

3.770,37

400- 850

30 Sariwangi

4.965,81

500 - 900

31 Sukaratu

5.714,38

450- 2.200

32 Cisayong

5.940,13

400 – 1.800

Andosol, Regosol, Latosol

33 Sukahening

2.842,14

500 – 1.800

Aluvial, Andosol, Regosol, Latosol

34 Rajapolah

2.145,42

450 - 600

Aluvial, Regosol, Latosol

35 Jamanis

2.128,08

450 - 800

Aluvial, Andosol, Regosol, Latosol

36 Ciawi

4.531,28

500 -1.750

Andosol, Regosol, Latosol

37 Kadipaten

4.578,70

600 – 1.550

Andosol, Aluvial, Latosol

38 Pagerageung

6.674,41

500 – 1.500

Andosol, Regosol, Latosol, Aluvial, Podsol merah kuning

39 Sukaresik

1.780,53

400 - 500

Aluvial, Regosol, Latosol

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tasikmalaya 2012


II- 15

Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tasikmalaya 2.1.6 Kondisi Fisiografi dan Bentuk Wilayah Berdasarkan peta kelerengan dan pengecekkan ke lapangan dapat

dilihat

fisiografi

dan

bentuk

wilayah

di

Kabupaten

Tasikmalaya, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas grup Marin (M), Fluvio Marin (B), Aluvial (A), Sistem Dataran (Plain system), Sistem Perbukitan (Hilly System), dan Sistem Vulkanik (V; Volcanik System). Sebagian besar daerah penelitian terdiri dari fisiografi Vulkanik. Bentuk wilayah sebagian besar bergelombang sampai berbukit, kecuali di Kecamatan-kecamatan bagian Utara bentuk wilayah berbukit sampai bergunung. Kabupaten merupakan

Tasikmalaya

tanah

yang

sebagian

darat/tanah

besar

bukan

wilayahnya

sawah

dan

selebihnyamerupakan sawah. Kabupaten Tasikmalaya di wilayah dataran rendah mempunyai temperatur umumnya 34°C dengan kelembaban

50

%.

Sedangkan

pada

daerah

dataran

tinggi

mempunyai temperatur 18º - 22º C dengan kelembaban berkisar antara 61 % - 73 %. Curah hujan rata-rata per tahun 2.171,95 mm dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 16

hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November, dengan musim hujan terjadi antara bulan Oktober dan musim kemarau terjadi antara bulan Juni-September. 2.1.7 Kondisi Hidrologi A. Daerah Aliran Sungai Tasikmalaya adalah iklim tropis dengan memiliki curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2000 – 3000 mm/tahun, meskipun mendapatkan curah hujan yang deras kabupaten Tasikmalaya memiliki temperatur yang sedang, suhu rata-rata bervariasi berkisar 20 C - 34 C di dataran rendah dan pada dataran tinggi berkisar 18 C - 22 C. Kelembapan Udara merupakan komponen penting pada unsur

iklim

sebagai

indikator

potensial

atmosfir,

kelembapan

maksimum rata-rata berkisar 94,6 % - 97, 4 % umumnya terjadi pada pagi hari, kelembapan minimum berkisar 68,4% - 73,8% umumnya terjadi pada siang hari. Kecepatan angin rata-rata berkisar anatara 3,13 – 5,73 km/jam.

Potensi sumber daya air tersebut

mengalir pada 4 (empat) Wilayah Sungai (WS) yang terbagi dalam 4 Daerah Aliran Sungai yaitu : DAS Citanduy dengan luas 10.695,19 Km2 dengan melintasi Kabupaten

Tasikmalaya,

Kota

Tasikmalaya,

Kabupaten

Ciamis, Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap

Provinsi

Jawa

Tengah

dan

berhulu

di

Desa

Guranteng Kecamatan Pgerageung Kab. Tasikmalaya. DAS Ciwulan dengan luas 236,6 Km2 merupakai sungai terbesar

yang

membelah

Kabupaten

Tasikmalaya

dan

berhulu di Gunung Karacak, Galunggung, Bungbulang, dan Balitiganar, rata-rata debit harian 2,37 – 2,65m3/detik. DAS Cimedang merupakan sungai yang terletak antara Perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis dengan debit maksimum sebesar 89,44 m3/detik dan debit minimum 0,82 m3/detik. DAS Cilangla yang berhulu di Sukahurip rata-rata debit harian 1,77 – 23,6 m3/detik.


II- 17

Gambar 2.5 Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 2.5 Pengembangan Wilayah Sungai Pengembangan wilayah sungai terdapat 2 bagian yaitu wilayah Sungai

Citanduy

yang

meliputi

Sungai

Citanduy,

Sungai

Ciparangangan, Sungai Cijolan, Sungai Cipambokoran dan Sungai Cipanerekan, sedangkan pengelolaan wilayah Sungai Ciwulan – Cilaki meliputi Sungai Ciwulan, Sungai Cilaki, Sungai Cidadap, Sungai Cipatujah, Sungai Ciawi, Sungai Cimerak, Sungai Cikaso, Sungai Cimari dan Sungai Cilayu. Adanya peningkatan cekungan air tanah meliputi Kecamatan Salawu, Kecamatan

Sukaratu,

Cigalontang,

Kecamatan

Leuwisari

dan

Kecamatan Kadipaten. Tedapatnya pengembangan jaringan irigasi kewenangan pusat yaitu Daerah Irigasi Cikuten 1 dan Daerah Irigasi Cikuten 2, pengembangan jaringan irigasi yang termasuk kedalam kewenangan provinsi terdiri dari Daerah Irigasi Padawaras, Daerah Irigasi Ciramajaya, Daerah Irigasi Biuk, Daerah Irigasi Cikunir, Daerah Irigasi Cigede, dan Daerah Irigasi Cibanjaran. Pengembangan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten meliputi beberapa Daerah Irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:


II- 18

Tabel 2.5 Pengembangan Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten No

Nama Daerah Irigasi

Luas (Ha)

No

Nama Daerah Irigasi

A

Wilayah Kerja UPTD Taraju

F

Wilayah Kerja UPTD Singaparna

I 1 2 3

Irigasi Pemerintah Garunggang Cikalukur Cilonggan Jumlah areal I Irigasi Perdesaan Leuwimanggu Leuwijangkar Leuwikalapa Cibangbay Cidongke Cicantel Cipagar Leuwigede Cijambu Batu Wulug Bulakan Cikuya Bantarmara Ciranjeng Cigarunggang Sawah Lega Pakacangan Pasir Awi Bojong Kalian Kaum Cihapit Cimanik Satron Burujul Cimnguncakra Cibongbolang Cilogata Cibarengkok Cicurug Tarikolot

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Cagak Cinyungsang Cilaku Bojong anyar Citampian Cipalangka Sukadana Ciparahulu Kekel Dam legok Susukan gede Cibuniwangi Ciwadaru Parakanraden Cikuda Cigarunggang Cipatujah Bojong Nyantong II Cipondoh Batu kohok Cipiit Garawilan Cimuncang Cikahuripan Malaganti Cikaracak Situ Penganten Ciburuy Curug caganti Bojong Koneng I Bojong Koneng II Solokan rancabolang Cianda Leuwihuut Raksa Desa

II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

335 612 619 1.566 149 85 90 82 98 94 97 60 125 35 80 140 49 145 87 118 495 150 200 200 120 250 130 87 130 64 400 210 87 70


Luas (Ha)

70 76 100 142 120 120 60 70 58 165 38 60 160 380 33 65 58 35 35 80 133 70 55 50 20 75 70 46 85 50 189 130 58 85 45 30 II- 19

No

Nama Daerah Irigasi

Luas (Ha)

31 Balangenong 32 Parakanpanjang 33 Cioray

No

Nama Daerah Irigasi

425 44 Simpeureun 265 45 Cirama II 130 Jumlah Wilayah Kerja UPDT 34 Solokan Negong 150 G CIKATOMAS 35 Cipurut 90 I Irigasi Perdesaan 36 Cileungsing 78 1 Cimaranten 37 Sipatnunggal 110 2 Parung mayung 38 Cimawate 3 Cidua Jumlah 6.941 4 Nagrak B Wilayah Kerja UPDT Sukaraja 5 Cilenjang I Irigasi Perdesaan 6 Citasik 1 Leuwisapi Ki Ka 198 7 Kalapasari 2 Leuwipamulang 281 8 Citeuteuy 3 Cileutik 64 9 Sindangsari Cicondong /Sawah 4 Pangbadongan 50 10 Lama 5 Cihonje 50 11 Citeja 6 Cibeureum 92 12 Cigelap 7 Cikiray 104 13 Tajur 8 Cimawate 157 14 Leuwilele 9 Karangtengah 84 15 Cipayung 10 Cibenda 70 16 Cicondong 11 Cipanojer 175 17 Ciwarak 12 Cisalak 52 18 Cibanjaran 13 Leuwi tembok 69 19 Cibatur 14 Citeja/pinanglancar 100 20 Cimanintin 15 Cigagak 157 21 Datarpari 16 Cipadaten 75 22 Cikondang Jumlah 1.778 23 Pongpet Wilayah Kerja UPDT C 24 Cieceng Manonjaya I Irigasi Perdesaan 25 Cibaregbeg 1 Cikembang 125 26 Cisaladah 2 Sentul 92 27 Cisepet/Cikuya 3 Ciseel 61 28 Cikembang III 4 Cisarana 128 29 Cikemuning 5 Cipajaran 85 30 Cileutik 6 Cigobang 35 31 Cipancur 7 Cisalam 50 32 Cigimbal 8 Sukamaju 36 33 Cikuya 9 Cilame 24 34 Cikamuning / Cibayah 10 Cicadas 50 35 Pasir Ipis RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

Luas (Ha) 40 170 4.915

200 150 119 106 137 182 86 80 88 255 100 100 123 110 110 80 100 95 70 183 113 38 150 185 71 45 140 133 100 70 70 70 229 63 137 II- 20

No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D I 1 2

II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nama Daerah Irigasi

Luas (Ha)

No

Cilandak 100 Ciranjeng 120 Leuwibiuk 100 Pariuk 175 Laksna 200 Cirungking 150 Cempaka 51 Sawah lega 150 Tonjong 75 Cijulang 89 Cikondang 110 Ciampanan 150 Cimulu 408 Cihanyang 200 Ampel 419 Jumlah 3.183 Wilayah Kerja UPDT Ciawi Irigasi Pemetintah Cikayaraharja 425 Cipatani 413

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Jumlah

838

H

200 142 252 402 221 242 115 124 71 40 42 94 70 70 40 50 209 75 58

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Irigasi Perdesaan Cibahayu Cigodebag Cipada Surakatiga Ciparagpag Nur Muhamad Cirenges Petir Palahar Citilu Cigentong Cilentu Cikuya II Cipamali Sukahaji Cihanjuang Cilempeng Cipondoh Pangkalan


Nama Daerah Irigasi Pamijahan Cisoka Datarpari Sawah lega Cinembang Cisireum Cipasung Citangkulak Cibongas Babakan Asem Leuwihalang Cimaung Leuwibitung Darawayang Cinangka Cimindi Cigodang Legok lame Cihuut Jumlah Wilayah Kerja UPDTKarangnunggal Irigasi Perdesaan Bongas Curug Telu Cibingbin Leuwinanggung Cicadas Ciwadaru Babakanjati Joglo Cijurig Cibuluh Cipinang I Ciharus Batu Hawu Ranca Munding Cipanyaarang Cibeunteur Cimadura Ciwalet Rekone

Luas (Ha) 125 150 260 59 83 138 140 133 110 100 110 85 80 70 30 50 136 50 45 6042

204 300 50 150 70 60 36 58 70 50 45 35 80 40 45 55 30 55 35 II- 21

No

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 F I 1 II 1 2 3 4 5 6 7

Nama Daerah Irigasi

Luas (Ha)

Jumlah 3.445 Wilayah Kerja UPDT Sukaratu Citere 428 Bantarpayung 100 Paniis 75 Leuwidakom 120 Cibonceret 100 Cibuluh 48 Cibodas 336 Cibeureum 124 Cidadap 50 Cibanyuwangi 260 Batu black 86 Sela awi 66 Baranangsiang 150 Cilutung 75 Cideres 150 Cigorowong 175 Ciireng 63 Pasantren 72 Cisaladah 210 Cipalu 58 Cibarani 75 Talaga Bodas 80 Jumlah 2.901 Wilayah Kerja UPTD Singaparna Irigasi Pemerintah Leuwigobang 299 Jumlah 299 Irigasi Perdesaan Bangkonol 87 Cipatahunan 400 Cibongas 375 Sawah lega 135 Susukan Anyar 72 Ciraab 134 Cilembu 87

No 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Nama Daerah Irigasi Palahar Cimakam Ciliang Curugkerta Jajaway Cikapundung Cikalong Cipicung Cibeugbeuy Parakanhonje Demuh Toblongan Curugangin Cikapundung I Kiarakurung Cikadu Pamoyanan Cilumping Cibegang Cisodong Curughuni Labuan Rancapatat Ciperut Curug Anah

Luas (Ha) 55 80 80 45 300 466 150 45 105 125 100 30 52 195 37 40 81 30 84 105 95 92 150 100 60

45 Cikeresek

39 4209

Sumber : Perda No 2 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Tasikmalaya, Lampiran V

Pembangunan bendungan di Kabupaten Tasimalaya terdapat di Kecamatan Cineam yang terdiri dari bendungan Leuwikeris dan Cikembang,

serta

di

Kecamatan


Manonjaya

yang

terdiri

dari II- 22

Bendungan Manonjaya dan Pasirangin. Pengembangain jaringan air baku terdiri dari peningkayan pengelolaan air sungai yang meliputi Sungai

Citanduy,

Sungai

Ciwulan,

Sungai

Cimedang,

Sungai

Cipangukusan, Sungai Cipanyarang, dan Sungai Cilangla, serta pengelolaan mata air yang meliputi Kecamatan Leuwisari, Sariwangi, Parungponteng, Puspahiang, Sodonghilir, Pancatengah, Cikalong, Cipatujah, Bantarkalong, Cisayong, Sukahening, Sukaresik dan Pagerageung. B. Mata Air Mata air di Kabupaten Tasikmalaya memiliki luas kawasan 452,52 ha, dengan jumlah mata air sebanyak 36 tersebar di 13 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ; Tabel 2.6 Mata Air dan Kawasan Sekitar Tasikmalaya Tahun 2014 No

Nama mata air

Desa

Kecamatan

1

Cibunigeulis

Cibunigeulis

Sukaratu

2

Cipirit

Sukamulih

Leuwisari

3

Manggung

Linggamulya

Leuwisari

4

Cipondok

Jayaratu

Leuwisari

5

Jambuarang

Parungponteng

Cibalong

6

Cikapinis

Burujulijaya

Cibalong

7

Cihonje

Parungpontong

Cibalong

8

Cibuntu

Cigunung

Cibalong

9

Kiangronyoh

Puspahiang

Salawu

10

Cireuma

Puspahiang

Salawu

11

Bulakan

Cimanggu

Salawu

12

Cikalutak

Cukangkawung

Sodonghilir

13

Cidalum

Cikalong

Sodonghilir

14

Cisoledat

Cikalong

Sodonghilir

15

Cibarengkok

Cikalong

Sodonghilir

16

Cimanggu

Cikalong

Sodonghilir

17

Cibangbay

Urug

Kawalu


II- 23

No

Nama mata air

Desa

Kecamatan

18

Cianjur II

Picungremuk

Kawalu

19

Ciucit

Buniasih

Pancatengah

20

Cisoka

Buniasih

Pancatengah

21

Palahang

Pangliaran

Pancatengah

22

Cirangra

Cirangra

Cikalong

23

Nyolonong

Kalapagenep

Cikalong

24

Cigede

Cikadu

Cikalong

25

Tahur

Cikadu

Cikalong

26

Galumpit

Darawati

Cipatujah

27

Cirangkong

Cikukulu

Karangnunggal

28

Gn payung

Cikukulu

Karangnunggal

29

Cikulahar

Cidadap

Karangnunggal

30

Karangmekar

Karangmekar

Karangnunggal

31

Parakanhonje

Parakanhonje

Bantarkalong

32

Setok

Sukamaja

Bantarkalong

33

Jatihurip

Jatihurip

Cisayong

34

Cibalandongan

Kudadepa

Cisayong

35

Cikelap

Sukadana

Pagerageung

36

Sukaresik

Sukaresik

Sukaresik

Sumber : Laporan Antara Pemetaan Sumberdaya air di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Bina marga dan pengairan Kabupaten Tasikmalaya

C. Embung Embung merupakan bangunan penampung air yang berfungsi sebagai pemanen limpasan air permukaan dan air hujan. Bangunan ini bermanfaat untu menyediakan air pada musim kemarau. Berikut beberapa potensi embung yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya.


II- 24

Tabel 2.7 Potensi Embung di Kabupaten Tasikmalaya No

Nama Embung

Kecamatan

Sumber Air

Manfaat

Lainnya

fungsi

1

Cineam

Cineam

Sungai Cikembang

Irigasi & Air Baku

Perikanan

Sumur resepan

2

Gunung tanjung

Gunung tanjung

S Cikembang

Irigasi & Air Baku

Perikanan

Sumur resepan

3

Cisayong

Cisayong

Mata air

Irigasi & Air Baku

Perikanan

Sumur resepan

4

Sukaheni ng

Sukahening

Irigasi & Air Baku

Perikanan

Sumur resepan

5

Ciawi

Ciawi

S Cikidang

Irigasi & Air Baku

Perikanan

Sumur resepan

6

Kadipaten

Kadipaten

S Cikidang

Irigasi & Air Baku

Perikanan

Sumur resepan

7

Pagerageu ng

Pagerageung

S Citanduy

Irigasi & Air Baku

Perikanan

Sumur resepan

8

Sukaresik

Sukaresik

Irigasi & Air Baku

Perikanan

Sumber : Hasil Survey PSDA Provinsi Jawa Barat, 2011

D. Situ Situ yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya ini dimanfaatkan bagi kegiatan

pertanian

dan

juga

pariwisata,

adapun

situ

yang

dimaksudkan sebagai berikut : 1)

Kecamatan Tanjungjaya terdapat Situ Sanghyang yang terletak di Desa Cibalanrik

2)

Kecamatan Cikalong terdapat Situ Cigaleuh yang terletak di Desa Kalapagenep

3)

Kecamatan

Cikalong

terdapat

Situ

Oblok

di

Desa

Mandalajaya, Situ Cihoje di Desa Mandalaguna, dan Situ Cirojeh di Desa Sindang Jaya 4)

Kecamatan Taraju terdapat Situ Cilangla di Desa Taraju dan Situ Cianiwung di Desa Purwarahayu

5)

Kecamatan Pancatengah terdapat Situ Galuh di Desa Taruna Cibyniasih dan Situ Gede di Desa Mekarsari


II- 25

6)

Kecamatan Cineam terdapat Situ Cilameta yang terletak di Desa Ciampanan

7)

Kecamatan Sukaratu terdapat Situ Galunggung yang terletak di Desa Linggarjati

8)

Kecamatan Manonjaya terdapat Situ Cilambu yang terletak di Desa Margahayu

9)

Kecamatan Culamega terdapat Situ Denuh yang terletak di Desa Cikuya

10) Kecamatan Karangnunggal terdapat Situ Batu yang terletak di Desa Cikupa 11) Kecamatan Ciawi terdapat Situ Citilu yang terletak di Desa Pasirhaur 12) Kecamatan Cipatujah terdapat Situ Karikil yang terletak di Desa Tobongjaya 13) Kecamatan Cisayong terdapat Situ Cisaladah yang terletak di Desa Kiarajangkung 14) Kecamatan

Parungponteng

terdapat

Situ

Labuan

yang

terletak di Desa Bulan Giringkencana 15) Kecamatan Sodonghilir terdapat Situ Balagendong yang terletak di Desa Sukabakti 16) Kecamatan Bojongasih terdapat Situ Cisodong yang terletak di Desa Sindangsari 17) Kecamatan

Pagerageung

terdapat

Situ

Asta

di

Desa

Sukapada, Situ Picung di Desa Guranteng, Situ Cikerenceng di Desa Garanteng, Situ Ciakar di Desa Sukamaju, dan Suty Sarbeni di Desa Sukapada. 18) Kecamatan Sukarame terdapat Situ Buled yang terletak di Desa Cipondok 19) Kecamatan

Singaparna

terdapat

Situ

Panganten

yang

terletak di Desa Singaparna 20) Kecamatan Rajapolah terdapat Situ Cijengkol dan Situ Cikarapyak di Desa Mangunjaya 21) Kecamatan Cibalong terdapat Situ Datar yang terletak di Desa Cisempur 22) Kecamatan Jatiwaras terdapat Situ Cigagak yang terletak di Desa Ciwarak RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 26

23) Kecamatan Cikatomas terdapat Situ Ciloa yang terletak di Desa Cilumba 24) Kecamatan Puspahiang terdapat Situ Bulukan yang terletak di Desa Cimanggu. Tabel 2.8 Nama Situ, Lokasi dan Luas Situ di Kabupaten Tasikmalaya Desa

No

Nama Situ

1

Sanghyang (tanjung jaya)

Cibalanarik

Sukaraja

10,25

2

Cigaleuh

Kalapagenep

Cikalong

2,00

3

Cilangla

Taraju

Taraju

4

Galuh Taruna

Cibuniasih

Pancatengah

2,00

5

Gede Pancatengah

Mekarsari

Pancatengah

1,00

6

Galunggung

Linggarjati

Sukaratu

1,50

7

Cilameta

Ciampanan

Cineam

0,45

8

Garunggang

Rajadatu

Cineam

1,50

9

Rajadatu

Rajadatu

Cineam

1,00

10

Cilambu

Margahayu

Manonjaya

2,40

11

Denuh (culamega)

Cikuya

Culamega

1,20

12

Citilu

Pasirhaur

Ciawi

0,76

13

Ciburial

Kertamukti

Ciawi

2,00

14

Karikil

Tobongjaya

Cipatujah

1,75

15

Cisaladah

Kiarajangkung

Cisayong

1,00

16

Cikarapyak

Mangunjaya

Cisayong

0,25

17

Oblok

Mandalajaya

Cikalong

4,50

18

Cihonje

Mandalaguna

Cikalong

-

19

Batu Hawu

Cikupa

Karangnungal

3,00

20

Labuan bulan

Girikencana

Parungponteng

2,50

21

Cikerenceng

Guranteng

Pagerageung

0,57

22

Asta

Sukapada

Pagerageung

0,50

23

Picung

Guranteng

Pagerageung

0,50


Kecamatan

Luas (Ha)

10,00

II- 27

No

Nama Situ

Desa

Kecamatan

Luas (Ha)

24

Ciakar

Sukamaju

Pagerageung

1,50

25

Sarbeni

Sukapada

Pagerageung

1,00

26

Curuglima

Sukapada

Pagerageung

-

27

Balangending

Sukabakti

Sodonghilir

0,30

28

Cisodong

Sidangsari

Bojongasih

0,75

29

Cianiwung

Purwarahayu

Taraju

0,50

30

Buled

Cipondok

Sukaresik

3,00

31

Panganten

Singaparna

Singaparna

3,60

32

Cijengkol

Mangunjaya

Rajapolah

0,57

33

Datar

Cisempur

Cibalong

1,00

34

Cigagak

Ciwarak

Jatiwaras

0,25

35

Mustika

Neglasari

Jatiwaras

0,10

36

Ciloa

Cilumba

Cikatomas

0,20

37

Buluhan

Cimanggu

Puspahiang

0,04

38

Citambal

Karanglayung

Karangjaya

-

39

Cikadu

Bantarkalong

Ciaptujah

1,00

40

Cirasik

Salopa

Salopa

0,19

Sumber : Laporan Antara Pemetaan Sumberdaya Air di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tasikmalaya

2.1.8 Kondisi Klimatologi Sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah perbukitan khususnya di wilayah timur kabupaten beberapa berupa pegunungan dan perbukitan, seperti yang terlihat di barat laut dimana pegunungan Galunggung berada, hanya 13,05 % bagian dari kabupaten yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian dari nol sampai denagan 200 mdpl, sedangkan rata-rata ketinggian tempat Kabupaten Tasikmalaya mulai dari 200 - 500 mdpl, daerah Kabupaten Tasikmalaya dilalui rantai pegunungan berapai di Pulau Jawa, dimana daerah ini secara alami memiliki tanah yang kaya dan subur dan memberikan kelimpahan sumber daya air dan berada


II- 28

rendah di rongga lereng gunung yang memasok tangkapan curah hujan dan daerah resapan air lebih banyak. Kondisi iklim disuatu daerah sangat dipengaruhi oleh curah hujan, temperatur, kelembapan udara, kecepatan angin, penyinaran matahari dan penguapan.

Iklim yang berpengaruh di Kabupaten.

Pengelompokkan daerah hujan berdasarkan ketinggian curah hujan pada masing-masing wilayah di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut: 1. Wilayah dengan curah hujan antara 2500-3000 mm/tahun meliputi Kecamatan Sukaraja, Cibalong, Salopa, Pagerageung, Ciawi, dan Jamanis. 2. Wilayah dengan curah hujan antara 3000-3500 mm/thn meliputi:

Kecamatan

Cipatujah,

Bantarkalong,

Karangnunggal, Salopa, Sodonghilir, Cineam, dan Manonjaya. 3. Wilayah dengan curah hujan antara 3500-4000 mm/thn meliputi Kecamatan Bojonggambir, Sodonghilir, Singaparna, Cisayong,

Rajapolah,

Cikalong,

Pancatengah,

Cikatomas,

sebagian Pagerageung. 4. Wilayah dengan curah hujan di atas 4000 mm/thn meliputi Kecamatan Taraju, Salawu, Cigalontang, Leuwisari, dan Cisayong.

Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kabupaten Tasikmalaya


II- 29

Tabel : 2.9 Data Curah Hujan dan Luas Wilayah No

Kecamatan

1

Cipatujah

2

Karangnunggal

3

Cikalong

Luas Wilayah (Ha) 24.666,59

Curah Hujan 13,6 - 20,7 mm/hari hujan 20,7 - 27,7 mm/hari hujan

13.632,86

13,6 - 20,7 mm/hari hujan 20,7 - 27,7 mm/hari hujan

13.966,48


4

Pancatengah

20.184,68

20,7 - 27,7 mm/hari hujan

5

Cikatomas

13.268,46


6

Cibalong

5.857,51


7

Parungponteng

8

Bantarkalong

9

Bojongasih

3.858,33


10

Culamega

6.832,34


11 12

Bojonggambir Sodonghilir

13

Taraju

4.726,92


5.983,46


20,7 - 27,7 mm/hari hujan 16.928,66 9.310,90

20,7 - 27,7 mm/hari hujan 13,6 - 20,7 mm/hari hujan 20,7 - 27,7 mm/hari hujan

5.585,17


14

Salawu

15

Puspahiang

16

Tanjungjaya

5.049,20


3.489,21


3.669,12


17

Sukaraja

18

Salopa

4.308,06


12.176,42


19

Jatiwaras

7.336,59


20

Cineam

7.878,99


21

Karangjaya

22

Manonjaya

3.941,23


23

Gunungtanjung

3.631,16


20,7 - 27,7 mm/hari hujan 4.789,85



II- 30

No 24

Kecamatan Singaparna

Luas Wilayah (Ha) 2.481,86

Curah Hujan 13,6 - 20,7 mm/hari hujan 20,7 - 27,7 mm/hari hujan

25

Mangunreja

2.964,14


26

Sukarame

27

Cigalontang

1.991,91


11.974,43


28

Leuwisari

29

Padakembang

30

Sariwangi

4.965,81


31

Sukaratu

5.714,38


32

Cisayong

33

Sukahening

2.842,14


34

Rajapolah

2.145,42


35

Jamanis

36

Ciawi

5.325,94


3.770,37


20,7 - 27,7 mm/hari hujan 5.940,13


20,7 - 27,7 mm/hari hujan 2.128,08


4.531,28


37

Kadipaten

4.578,70


38

Pagerageung

6.674,41


39

Sukaresik

1.780,53


Sumber :DataDinas Pertanian Tanaman Pangan LP2B,2015


II- 31

Gambar 2.7 Peta Hidrologi Kabupaten Tasikmalaya 2.1.9 Kondisi Penggunaan Lahan Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang wilayah KabupatenTasikmalaya meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan budidaya. a. Kawasan Lindung Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 tahun 2012, bahwa di Kabupaten Tasikmalaya telah ditetapkan kawasan lindung seluas 174,321.90 Ha (64.35%) meliputi ; Kawasan hutan indung seluas kurang lebih 16.882 Ha, Kawasan konservasi perairan berfungsi lindung untuk pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan seluas kurang lebih 483 Ha, Kawasan resapan air seluas kurang lebih 13.417 Ha, Sempadan pantai seluas kurang lebih 450 Ha, Sempadan sungai seluas kurang lebih 10.118 Ha, Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan, kurang lebih seluas 8 Ha atau 30% dari luas seluruh kawasan perkotaan, Kawasan suaka alam dan cagar budaya, terdiri atas kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya. Kawasan suaka alam berupa kawasan suaka alam penyu seluas kurang lebih 259 (dua ratus lima RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 32

puluh sembilan) hektar berada di Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah, Kawasan Perkotaan, Kawasan cagar budaya, Kawasan lindung geologi seluas 25.274 Ha Kawasan lindung Lainnya, berupa perlindungan terumbu karang seluas kurang lebih 35 Ha. b. Kawasan Budidaya Penetapan Rencana kawasan budidaya dalam Perda No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tasikmalaya periode rencana 2011-2031, meliputi : Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dan Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 2.735 Ha, Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas 25.503 Ha, Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 49.556 Ha, Kawasan peruntukan hortikultura seluas kurang lebih 1.196 Ha, Kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 6.171 Ha, Kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 7.400

Ha, Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan

peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan

dan

peruntukan pertambangan

pengembangan

pertambangan mineral

prasarana

terdiri

logam,

perikanan,

Kawasan

Kawasan

potensi

atas

Kawasan

potensi

pertambangan

batubara, Kawasan potensi pertambangan bukan logam, Kawasan potensi pertambangan batuan dan Kawasan potensi pertambangan panas bumi, Kawasan peruntukan industri terdiri atas Kawasan potensi industri menengah dan Kawasan potensi industri kecil dan mikro.

Kawasan

peruntukan

pariwisata

terdiri

atas

kawasan

peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata budaya dan kawasan peruntukan pariwisata kriya. Kawasan peruntukan permukiman

terdiri

atas

kawasan

peruntukan

permukiman

perkotaan seluas kurang lebih 2.052 Ha, dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan

8.560 Ha,

Kawasan peruntukan lainnya

terdiri atas Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara serta kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.


II- 33

Gambar : 2.8 Peta Pengguna Lahan di Kabupaten Tasikmalaya 2.1.10

Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan strategis, merupakan kawasan yang diprioritaskan

penataan ruangnya. Kawasan strategis

di Kabupaten Tasikmalaya

terdiri atas : Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat,

Kawasan

strategis kabupaten merupakan hasil perumusan dan kesepakatan pemangku

kepentingan

(stakeholder)

penataan

ruang

wilayah

Kabupaten Tasikmalaya. Kawasan strategis Provinsi berupa kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan berada di Pulau Manuk Kecamatan Cikalong. Sedangkan Kawasan Strategis Kabupaten diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut kepentingan yaitu sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sudut kepentingan sosial budaya; dan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi. Kawasan strategis Kabupaten (KSK) kabupaten tasikmalaya yaitu antara lain: (1) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: 

KSK Perkotaan Singaparna;



KSK Perkotaan Ciawi;



KSK Perkotaan Manonjaya;



KSK Perkotaan Karangnunggal;


II- 34



KSK Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah :



KSK Wisata Pantai Karangtawulan; dan



KSK Wisata Alam Gunung Galunggung.

(2) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi : 

KSK Kampung Naga;



KSK Wisata Ziarah Pamijahan;



KSK Pesantren Suryalaya;



KSK Pesantren Miftahul Huda; dan



KSK Pesantren Cipasung.

(3) KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi meliputi: 

KSK

Geothermal

Karaha

Bodas

berada

di

Kecamatan

Kadipaten; 

KSK Batu Mulia Jasper berada di Desa Buni Asih Kecamatan Pancatengah;



KSK Plasma Nutfah Sirah Cimunjul berada di Kecamatan Cipatujah;



KSK kawasan pertambangan meliputi Kecamatan Cipatujah, Cikalong; dan Karangnunggal ;



KSK Kawasan Pesisir meliputi Kecamatan Cipatujah dan Cikalong.

Gambar 2.9 Peta Rencana Kawasan Strategis


II- 35

2.1.11

Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten di

Provinsi Jawa Barat yang terletak di sebelah tenggara dan sering dikenal dengan Priangan Timur, yang didominasi oleh wilayah perbukitan dan pertanian. Secara geologis wilayah Kabupaten Tasikmalaya termasuk kedalam zona gunung berapi kwarter, zona depresi tengah dan zona pegunungan selatan dengan kondisi demikian maka struktur wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kenampakan yang berbeda dari mulai utara hingga selatan. Dibagian tengah termasuk kedalam wilayah depresi tengah yang dicirikan morfologi berbukit curam yang dipisahkan oleh lembah yang cukup curam, perbukitan tengah tersebut dihasilkan oleh aktivitas tektonik yang menghasilkan lipatan-lipatan pegunungan. Zona pegunungan selatan merupakan rangkaian pegunungan yang membujur dari Pelabahun Ratu sampai Nusakambangan, wilayah Kabupaten Tasikmalaya selatan didominasi oleh dataran tinggi yang terdidiri daerah kapur kapur,

hal

ini

sebagai

dan sering dijumpai goa-goa

indikator

bahwa

wilayah

Kabupaten

Tasikmalaya bagian selatan dahulunya ada di bawah laut yang kemudian mengalami pengangkatan akibat tenaga tektonik menjadi daratan. Wilayah Kabupaten Tasikmalaya menempati urutan kedua nasional kawasan rawan terkena bencana alam, kondisi ini perlu diwaspadai oleh semua pihak terutama masyarakat yang berada di daerah rawan bencana yaitu pergeseran tanah, rawan longsor, puting beliung, tsunami dan letusan gunung berapi,

terdapat 19 daerah

yang rawan longsor yaitu: Kecamatan Rajapolah, Sukahening, Cisayong, Sariwangi, Cigalontang, Salawu, Mangunreja, Puspahiang, Taraju,

Culamega,

Jatiwaras,

Salopa,

Sodonghilir, Karangjaya,

Bojonggambir, Gunungtanjung,

Bantarkalong, Sukaraja

dan

Bojongasih, sehingga apabila terjadi musim penghujan maka tingkat kerawan bencana cukup tinggi. Bencana gerakan tanah (tanah longsor) merupakan peristiwa alam yang seringkali mengakibatkan banyak kerusakan, baik berupa kerusakan

lingkungan,

sarana

dan

prasarana

fisik

hasil

pembangunan dan berdampak pada kerugian harta benda dan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 36

korban jiwa manusia,

oleh karena itu perlu ada upaya untuk

mengeleminir kerawanan bencana tersebut yaitu diantaranya dengan melakukan perbaikan lingkungan serta menghargai alam sekitar kita.

Gambar 2.10 Peta Kawasan Rawan Bencana Wilayah

Kabupaten

Tasikmalaya

secara

geologis

rentan

terhadap bencana alam, baik yang disebabkan oleh gempa tektonik, vulkanik dan bahaya tsunami, beberapa daerah yang rawan sebagai berikut : 1) Kawasan rawan gempa bumi seluas 118.637

Ha

meliputi

Kecamatan

kurang lebih Bantarkalong,

Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Karangnunggal,

Jatiwaras, Leuwisari,

Kadipaten,

Karangjaya,

Mangunreja,

Manonjaya,

Padakembang, Pagerageung, Pancatengah, Parungponteng, Puspahiang, Singaparna,

Rajapolah,

Salawu,

Sodonghilir,

Salopa,

Sukahening,

Sariwangi, Sukaraja,

Tanjungjaya dan Taraju; 2) Kawasan Rawan gunung berapi seluas kurang lebih 8.806 Ha

Ha

Cisayong,

meliputi:

Kecamatan

Jatiwaras,

Cibalong,

Leuwisari,

Cigalontang, Mangunreja,

Padakembang, Sariwangi, Singaparna, Sukaraja, Sukaratu dan Tanjungjaya; RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 37

3) Kawasan rawan tsunami seluas kurang lebih 5.525 Ha meliputi

Kecamatan

Cikalong,

Cipatujah

dan

Karangnunggal.

Gambar 2.11 Peta Ancaman Banjir Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 2.12 Peta Ancaman Gempa Bumi


II- 38

Gambar 2.13 Peta Ancaman Letusan Gunung Berapi Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana gempa bumi yang terdiri dari a. Kecamatan Cikatomas meliputi jalur evakuasi ruas jalan Urug – Petir, ruas jalan Ciwatin – Kalapagenep, ruas jalan Papayan – Cikalong, ruas jalan Manonjaya – Salopa dan ruasn jalan Cikatomas – Cilumba dengan ruang evakuasi berupa lapangan olarh raga yang terdapat di Kecamatan Cikatomas. b. Kecamatan Manonjaya terdiri atas jalur evakuasi ruas jalan Cilangkap – Cineam, ruas jalan Cineam – Cidolog, ruas jalan Cineam – Rajadatu dan ruas jalan Cineam – Ciampanan dengan ruang evakuasi berupa lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Manonjaya c. Kecamatan Salopa terdiri atas jalur evakuasi ruas jalan Papayan – Cikalong, ruas jalan Pasir Gintung – Lengkong barang, ruas jalan Bolang – Sunia Bana, ruas jalan Jamupu – Kaputihan dan ruas jalan Jamupu – Banjarwaringin dengan ruang evakuasi berupa lapangan olah raga di Kecamatan Salopa d. Kecamatan Bojonggambir terdiri atas jalur evakuasi meliputi ruas jalan Warungpeuteuy – Taraju, ruas jalan Taraju – RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 39

Bojonggambir, ruas jalan Darawati – Culamega – Bojonggambir, ruas

jalan

Bojonggambir

–

Cihanura

dan

ruas

jalan

Bojongkapol – Muncangkohok dengan ruang evakuasi berupa lapangan terbuka yang berada di Kecamatan Bojonggambir. e. Kecamatan Mangunreja terdiri atas jalur evakuasi ruas jalan Mangunreja – Sukaraja, ruas jalan Salawu – Mangunreja, ruas jalan Warunglegok – Cikeusal dan ruas jalan Galumpit – Cikeusal dengan ruang evakuasi berupa lapangan terbuka yang berada di Kecamatan Mangunreja f. Kecamatan Cibalong terdiri atas jalur evakuasi ruas jalan Sukaraja – Karangnunggal, ruas jalan Cibalong – Derah, ruas jalan Derah – Simpangurmi, ruas jalan Derah – Sodonghilir – Taraju, ruas jalan Batu Lawang – Cisempur, dan ruas jalan Cisempur

–

Sukarame,

dengan

ruang

evakuasi

berupa

lapangan terbuka yang terdapat di Kecamatan Cibalong g. Kecamatan Bantarkalong terdiri atas jalur evakuasi ruas jalan Sukaraja – Karangnunggal, ruas jalan Pamijahan – Gunung Anten, ruas jalan Bantarkalong – Pamijahan, ruas jalan Eureunpalay – Bojongasih, ruas jalan Bojongasih – Mertahaya dan ruas jalan Derah – Simpang urmi dengan ruang evakuasi berupa lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Bantarkalong h. Kecamatan Rajapolah terdiri atas jalur evakuasi meliputi ruas jalan Kadipaten – Rajapolah, ruas Cantigi – Kiarajangkung dan ruas jalan Rajapolah – Kiarajangkung dengan ruang evakuasi berupa lapangan terbuka yang berada di Kecamatan Rajapolah. i. Kecamatan Pagerageung terdiri atas jalur evakuasi meliputi ruas jalan Kadipaten – Rajapolah, ruas jalan Pamoyanan – Suryalaya, ruas jalan Cipacing – Pagerageung dan ruas jalan Bojonggenteng

–

Ciupih

dengan

ruang

evakuasi

berupa

lapangan terbuka berada di Kecamatan Pagerageung. j. Kecamatan Cisayong terdiri atas jalur evakuasi ruas jalan Rajapolah – Cisayong, ruas jalan Ciawi – Singaparna, ruas jalan Pagendingan – Cisayong, ruas jalan Cantigi – Kiarajangkung dan ruas jalan Cibodas – Cileuleus dengan ruang evakuasi


II- 40

berupa

lapangan

terbuka

yang

terdapat

di

Kecamatan

Cisayong. k. Kecamatan Singaparna terdiri atas jalur evakuasi meliputi ruas jalan Salawu – Singaparna, ruas jalan Singaparna – Sariwangi, ruas jalan Singaparna – Cigalontang, ruas jalan Cigalontang – Langkob, ruas jalan Sariwangi – Parentas dan ruas jalan Ciawi – Singaparna dengan ruang evakuasi berupa lapangan terbuka berada di Kecamatan Singaparna Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana letusan gunung berapi meliputi ; a. Kecamatan Singaparna jalur evakuasi meliputi ruas jalan Gunung Sari – Cipanas, ruas Jalan Ciawi – Singaparna, ruas jalan Singaparna

–

Sariwangi, ruas jalan Singaparna

–

Cigalontang, ruas jalan Cimerah – Sariwangi, ruas jalan Cigalontang – Langkob, ruas jalan Sariwangi – Parentas, ruas jalan Cigalontang – Sarirawangi, ruas jalan Singaparna – Tasikmalaya dan ruas jalan Salawu – Singaparna dengan ruang evakuasi berupa lapangan terbuka yang berada di Kecamatan Singaparna b. Kecamatan Padakembang jalur evakuasi meliputi ruas jalan Sukagalih – Ciponyo, ruas jalan Pageunding – Cisayong, ruas jalan Arjasari – Cisaruni, ruas jalan Cisaruni – Padakembang, ruas jalan Sukamahi – Sukagalih, ruas jalan Cigadong – Leuwisari, ruas jalan Kubangeceng- Sukaratu, ruas jalan Sukarindik – Sukamahi, ruas jalan Sukamaju – Sukaratu, ruas jalan Rawa – Gegerhanjuang, ruas jalan Cibodas – Cileuleus, ruas jalan Cintaraja – Simpang benda, ruas jalan Margamulya – Sukaratu dan ruas jalan Cikunir – Warungsabeulah dengan ruang evakuasi berupa lapangan terbuka berada di Kecamatan Padakembang. Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana tsunami meliputi : a. Kecamatan Bantarkalong jalur evakuasi melipiti ruas jalan Karangnunggal – Cipatujah, ruas jalan Cikaengan – Cipatujah, ruas jalan Cipatujah – Cimanuk, ruas jalan Sabeulit – Sindangkerta, ruas jalan Ciheras – Pameutingan, ruas jalan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 41

Ciandum

–

Batununggul,

ruas

jalan

Cikawungading

–

Kalaksanan dan ruas jalan Kalaksanaan – Darwati dengan ruang evakauasi berupa lapangan olah raga di Kecamatan Bantarkalong. b. Kecamatan Karangnunggal jalur evakuasi meliputi ruas jalan Cipatujah – Karangnunggal dan ruas jalan Sindangreret – Cidadap dengan ruang evakuasi berupa lapangan olah raga berada di Kecamatan Karangnunggal Kecamatan Cikatomas jalur evakuasi meliputi ruas jalan Papayan – Cikalong dan ruas jalan Ciwatin – Kalapagenep dengan ruang evakuasi berupa lapangan olah raga berada di Kecamatan Cikatomas 2.2. Aspek Demografis Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi

tentang

demografi

memiliki

posisi

strategis

dalam

penentuan kebijakan. Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari aspek keruangan berdasarkan proyeksi BPS Pusat pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.735.998 jiwa. Sebagai

gambaran

umum

tingkat

perkembangan

jumlah

penduduk selama kurun waktu 5 (Lima) tahun dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


II- 42

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, *Data tahun 2015 merupakan proyeksi BPS Pusat

Gambar 2.14 Perkembangan Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 Kepadatan penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 menunjukkan

Kecamatan

Pancatengah

hanya

memiliki

tingkat

kepadatan penduduk sebesar 229 jiwa per km2, sebagai daerah dengan

tingkat

Kecamatan

kepadatan

Singaparna

penduduk

memiliki

tingkat

terendah,

sebaliknya

kepadatan

penduduk

mencapai 2830 jiwa per km2, sebagai daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Population density atau yang lebih dikenal dengan kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau

daerah

penambahan

tertentu

dengan

penduduk

yang

satuan cepat

per

kilometer

mengakibatkan

persegi,

kepadatan

penduduk makin tinggi, seiring dengan perpindahan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya ke Singaparna maka terjadi kepadatan penduduknya paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, hal ini disebabkan Kecamatan Singaparna sebagai sebagai

pusat

diakibatkan

ibu

pusat kota

kepadatan

ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dan pemerintahan.

penduduk

dalam

Problematikan

yang

suatu

akan

daerah

memberikan dampak yang negatif diantaranya yaitu : a) Meningkatnya angka kriminalitas b) Pengangguran RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 43

c) Kemiskinan d) Masalah kesehatan e) Masalah lingkungan Tabel 2.10 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Tiap kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Kecamatan 01. Cipatujah 02. Karangnunggal 03. Cikalong 04. Pancatengah 05. Cikatomas 06. Cibalong 07. Parungponteng 08. Bantarkalong 09. Bojongasih 10. Culamega 11. Bojonggambir 12. Sodonghilir 13. Taraju 14. Salawu 15. Puspahiang 16. Tanjungjaya 17. Sukaraja 18. Salopa 19. Jatiwaras 20. Cineam 21. Karangjaya 22. Manonjaya 23. Gunungtanjung 24. Singaparna 25. Sukarame 26. Mangunreja 27. Cigalontang 28. Leuwisari 29. Sariwangi 30. Padakembang 31. Sukaratu 32. Cisayong 33. Sukahening 34. Rajapolah 35. Jamanis 36. Ciawi 37. Kadipaten 38. Pagerageung 39. Sukaresik Tahun 2015

Luas Daerah (Km2) 246,67 136,33 139,66 201,85 132,68 58,58 47,27 59,83 38,58 68,32 169,29 93,11 55,85 50,50 34,90 36,69 43,08 121,76 73,37 78,79 47,90 39,41 36,31 24,82 19,92 29,64 119,75 53,26 49,66 37,71 57,13 59,40 28,42 21,45 21,28 45,32 45,79 66,74 17,80 2,708.82


Jumlah Penduduk 65.118 83.852 63.386 46.224 49.446 31.580 34.678 35.476 19.870 23.739 39.722 64.836 38.704 59.593 33.852 43.861 50.546 50.073 49.550 34.489 12.820 62.419 28.559 67.942 40.359 38.081 70.101 37.805 31.403 36.864 45.454 54.626 30.430 46.079 33.412 59.666 33.937 53.065 34.380 1.735.998 II- 44

Kecamatan Tahun Tahun Tahun Tahun

Luas Daerah (Km2) 2.708,82 2.708,82 2.708.82 2.708.82

2014 2013 2012 2011

Jumlah Penduduk 1.728.618 1.720.124 1.716.178 1.675.675


Penduduk Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari jenis kelamin pada tahun 2015 terdiri dari 860.813 orang penduduk laki-laki dan 875.185 orang penduduk perempuan. Rasio Jenis kelamin/sex ratio berada

dibawah

angka

100

yaitu

sebesar

98.36

persen.

Perkembangan sex ratio dari tahun 2011 dampai dengan tahun 2015 disajikan pada gambar berikut :


Gambar 2.15 Perkembangan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 Penduduk Kabupaten Tasikmalaya dapat dianalisis menurut struktur umurnya sebagai informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan risiko dan kebutuhan pelayanan yang berbedabeda pada setiap kelompok. Sensus Penduduk BPS tahun 2010 menunjukkan umur median penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2010 adalah 28,62 tahun. Angka ini menunjukkan penduduk Kabupaten Tasikmalaya termasuk kategori menengah. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur <20, RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 45

penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun. Estimasi dengan menggunakan data proyeksi BPS Provinsi Jawa Barat menunjukkan pada tahun 2013 umur median penduduk Kabupaten Tasikmalaya adalah 29.90 tahun, yang berarti penduduk Kabupaten

Tasikmalaya

dikategorikan

sebagai

penduduk

intermediate yaitu transisi dari muda (young population) ke penduduk tua (old population). Pada tahun 2015 umur median meningkat menjadi 30.07 tahun dan 30.16 tahun pada tahun 2020, yang berarti struktur penduduk Kabupaten Tasikmalaya telah memasuki kategori usia tua, atau tidak tergolong struktur penduduk muda akan tetapi belum sepenuhnya struktur penduduk tua. Dilihat dari struktur umur, penduduk Kabupaten Tasikmalaya sudah mengarah ke penduduk tua, artinya proporsi penduduk muda yaitu yang berumur 0-14 tahun sudah mulai menurun. Bila pada tahun 2011, proporsi penduduk muda masih sebesar 28,06%, maka pada tahun 2020 proporsi ini menurun menjadi 28%. Sebaliknya pada tahun 2011 proporsi penduduk tua sebesar 7,03% dan meningkat menjadi 7,21% pada tahun 2020. Kenaikan penduduk lanjut usia mencerminkan adanya kenaikan rata-rata usia harapan hidup.


II- 46

Sumber: BPS Pusat, 2015 (diolah)

Gambar 2.16 Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Ditinjau dari kondisi ketenagakerjaan, penduduk Kabupaten Tasikmalaya dapat diketahui berdasarkan rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (Employment to Population RatioEPR). EPR adalah proporsi penduduk usia kerja yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena menganggur atau tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau tingkat pengangguran menggambarkan

proporsi

angkatan

kerja

yang

tidak

memiliki

pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Definisi baku penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja. Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk, tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara atau daerah yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja. BPS Provinsi Jawa Barat (2014) merilis bahwa RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 47

pada Agustus 2013, kabupaten/kota dengan TPT terendah di Jawa Barat adalah Kabupaten Ciamis sebesar 5,85%, disusul Kabupaten Tasikmalaya sebesar 6,4%, kemudian Kabupaten Sumedang sebesar 6,41%.

Sumber: LKPJ Kabupaten Tasikmalaya, 2011-2015 (diolah)

Gambar 2.17 EPR dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Produk Domestik Regional Bruto Produk keseluruhan

Domestik

Regoinal

Bruto

nilai tambah barang dan jasa

(PDRB)

yaitu

jumlah

yang dihasilkan dari

semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, pendekatan

penyusunan PDRB

atas dasar harga

berlaku dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung, yang dimaksud metode langsung yaitu metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari data dasar masing-masing daerah, pengambilan data tersebut dilaksanakan dengan melakukan tiga pendekatan yaitu : 1) Pendekatan

Produksi;

yaitu

menghitung

nilai

tambah

dengan cara mengurangkan biaya antara dari masingmasing nilai produksi bruto masing-masing sektor atau subsektor; 2) Pendekatan Pendapatan; yaitu nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan


II- 48

semua balas jasa faktor produksi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak langsung neto; 3) Pendekatan

Pengeluaran;

bertitik

tolak

pada

akhir

penggunaan barang dan jasa di dalam suatau wilayah. Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, dalam perencanaan pembangunan diperlukan adanya data diantaranya data statistik yang memuat kondisi riil khususnya di Kabupaten Tasikmalaya pada saat tertentu sehingga kebijakan dan strategi yang telah dan akan dilaksanakan dapat dimonitor dan di evaluasi. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan serangkaian usaha kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan mengusahakan pergeseran proses kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dalam usaha pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tepat sasaran perlu dilakukan perencanan yang baik

dan didukung oleh sarana

dan prasarana perekonomian yang memadai. Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk

mengevaluasi

menggunakan

Produk

hasil-hasil Domestik

pembangunan Regional

yaitu Bruto

dengan (PDRB).

Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 mengalami pertumbuhan, hal tersebut dapat di lihat terhadap Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011 baru mencapai 4,70 persen dan pada Tahun 2015 mencapai 4,76 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori pengadaan listrik dan gas yang didalamnya mencakup produksi es batu yang mencapai 22,87 %, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 20,11 %, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 18,19 %, kategori Jasa Pendidikan sebesar 16,91 %, kategori Jasa perusahaan sebesar 8,62 %, kategori Industri Pengolahan sebesar 8,08 %, kategori Konstruksi sebesar 6,91 %, kategori perdagangan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 49

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,76 %, Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,56 %, kategori jasa lainnya sebesar 3,23 %, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

sebesar

2,91

%,

kategori

Administrasi

Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebsar 2,69 %, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebsar 2,62

%,

kategori

Real

Estate

sebesar

2,20

persen,

kategori

Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,71 %, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,59 persen. Sedangkan kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar -3,09 persen. Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupten Tasikmalaya Menurut Kategori Lapangan Usaha (%), Tahun 2012 – 2015 Lapangan Usaha *) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2012

2013

2014

2015

1,51

-1,16

2,03

0,59

B

Pertabangan dan Penggalian

6,32

-4,49

1,59

-3,09

C

Industri Pengolahan

3,92

7,40

7,13

8,06

D

Pengadaan Listrik dan Gas

6,85

6,17

14,96

22,87

E

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

4,87

2,35

3,78

2,62

F

Konstruksi

1,96

2,72

4,49

6,91

G

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

7,81

8,76

7,32

6,76

H

Transportasi dan Pergudangan

10,20

6,65

-0,65

0,71

I

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

7,15

3,17

5,05

2,91

J

Informasi dan Komunikasi

13,67

10,67

6,23

18,19

K

Jasa Keuangan dan Asuransi

7,74

11,08

8,53

4,56

L

Real Estate

6,10

8,74

-3,32

2,20

Jasa Perusahaan

4,91

4,93

6,10

8,62

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

1,40

4,54

1,33

2,69

P

Jasa Pendidikan

9,78

13,47

12,25

16,91

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

2,00

12,70

9,03

20,11

Jasa Lainnya

9,01

16,96

4,57

3,23

4,25

4,02

4,36

4,76

A

M,N

R,S,T,U

PDRB

Catatan : * Angka sementara ** Angka sangat sementara Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2015 RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 50

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 23,42 triliun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp. 18,79 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,1 trilliun atau meningkat sebesar 9,92% dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,85 triliun atau meningkat sebesar 4,76% dari tahun sebelumnya. Tingkat perkembangan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 tercatat sebesar R 15,85 triliun dan meningkat hingga Rp. 23,42 triliun di tahun 2015. Begitu pula dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan hingga sebesar Rp. 18,79 triliun di tahun 2015, pertumbuhan ini meskipun tidak terlalu tinggi namun relatif cukup baik. PDRB Berlaku

PDRB Konstan 23,42

25 21,31

Nilai PDRB

20 15,85

15

15,85

17,56

19,03

16,53

17,19

18,79

17,94

10 5 0 2010

2011

2011

2012

2012

2013*

2013

2014 **

2014

2015

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2015

Gambar 2.18 Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 (Trilliun Rupiah) Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dari kelompok primer pada tahun 2015 mencapai Rp. 9,27 triliun atau meningkat sebesar 8,81% dibanding tahun sebelumnya, adapun kelompok RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 51

sektor sekunder dan kelompok tertier masing-masing menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp. 3,60 triliun dan Rp. 10,55 triliun atau mengalami kenaikan masing-masing sebesar 12,94% dan 9,90% dibanding tahun sebelumnya. Berbeda halnya dengan kelompok primer, pada kelompok sekunder yang mampu tumbuh pesat pada tahun 2015 hingga jauh lebih tinggi dibanding kenaikan tahun sebelumnya, untuk nilai tambah bruto atas dasar harga konstan, dimana faktor inflasi harga sudah ditiadakan, nilai tambah bruto kelompok primer mencapai Rp. 7,09 triliun atau meningkat 1,39% dari tahun 2011, sedangkan kelompok sekunder dan tersier masing-masing menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp. 3 trilliun dan Rp. 8,71 trilliun atau mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,52% dan 7,45% dibanding tahun sebelumnya. b. Struktur Perekonomian Struktur

perekonomian

sebagian

masyarakat

Tasikmalaya

adalah berbasis pertanian, terutama pada pertanian tanaman pangan Hal

ini

terlihat

dengan

angka

kontribusi

pertanian

terhadap

penyusunan PDRB Kabupaten Tasikmalaya sebesar 39,29 persen. Meskipun kontribusinya dari tahun ke tahun mengalami sedikit penurunan namun masih tetap menduduki rangking pertama dibanding

kaktegori

lainnya.

Kategori

lain

yang

tidak

kalah

pentingnya dalam penyusunan PDRB Kabupaten Tasikmalaya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor yang menduduki rangking ke-2 setelah pertanian. Tabel 2.12 Peranan PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha (%) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No A B C D E

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2011 43.07

2012 41.85

2013 40.26

2014* 39.69

2015** 39.29

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

0.37

0.36

0.32

0.31

0.30

6.77

6.64

6.94

7.13

7.55

Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0.06

0.06

0.06

0.05

0.06

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02


II- 52

No F

Lapangan Usaha Konstruksi

2011 8.58

2012 8.36

2013 7.95

2014* 7.75

2015** 7.72

G

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

18.27

19.48

20.47

20.94

20.60

3.15

3.28

3.09

3.72

3.80

1.40

1.42

1.39

1.35

1.29

Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat

2.74

2.80

3.05

2.68

2.90

2.61

2.65

2.86

2.93

2.91

1.52

1.50

1.53

1.35

1.32

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

0.38 5.20

0.36 5.32

0.36 5.38

0.37 5.10

0.38 4.88

4.05

4.15

4.39

4.77

5.09

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

0.47

0.45

0.48

0.48

0.53

Jasa lainnya 1.33 1.32 1.43 R,S, T,U Produk Domestik Regional 100,00 100,00 100,00 Bruto Catatan : * Angka sementara ** Angka sangat sementara

1.38

1.35

H I J K L M,N O

P Q

100,00

100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2015

c. Pendapatan per Kapita PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. pada tahun 2015, secara agregat PDRB per kapita Kabupaten Tasikmalaya mencapai Rp13,55 juta meningkat 9,4 % bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar Rp12,39 juta. Peningkatan tersebut, lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya selama periode 2011-2015 berturut-turut sebesar 10,01%, 7,74%, 11,32% dan 9,36%. Tabel 2.13 PDRB per Kapita Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. 1 2

PDRB Perkapita 2011 2012 2013 PDRB per Kapita (Juta Rp) 9.39 10.33 11.13 Indeks Perkembangan PDRB 100.00 109.99 118.45 per Kapita (2010=100) 3 Pertumbuhan PDRB per 9.99 7.69 Kapita Catatan : * Angka sementara ** Angka sangat sementara Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2015


2014* 12.39

2015** 13.55

131.86

144.23

11.33

9.38

II- 53

d. Potensi Unggulan Daerah Teknis Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor

9

Tahun

2014

Tentang

Pedoman

Pengembangan

ProdukUnggulan Daerah adalah bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menetapkan produk unggulan daerah dilakukan dengan mengidentifikasi dan menentukan potensi unggulan ekonomi daerah

untuk

ditetapkan

menjadi

produk

unggulan

Penentuan potensi unggulan mengacu pada Produk Regional

Bruto

(PDRB),

mata

pencaharian

daerah. Domestik

penduduk,

dan

pemanfaatan lahan yang ada di daerah.Penetapan produk unggulan daerah

dilakukan

dengan

terstruktur.Pelaksanaan

memenuhi

kajian

kriteria

terstruktur

dan

kajian

penentuan

produk

unggulan daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan produk unggulan daerah yang menjadi bagian dari penetapan produk unggulan daerah di tingkat provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dan atau sesuai arah kebijakan pemerintah. Dengan dimiliki

pertimbangan

pemerintah

menggunakan

sebagian

kekhususan

provinsi besar

dan kriteria

dan

kewenangan

yang

kabupaten/kota

dapat

yang

untuk

digunakan

menentukan produk unggulan daerah kecuali kriteria penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, sektor basis ekonomi daerah, dapat diperbaharui, sosial budaya, dan ketersediaan pasar bersifat mutlak harus terpenuhi. Kriteria lainnya terdiri dari bahan baku, modal, sarana dan prasarana produksi, teknologi, manajemen usaha, dan harga. Berikut disajikan produk unggulan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan sektor ekonomi dalam PDRB. Dalam perekonomian dikenal adanya sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah sektor ekonomi yang sudah berkembang dan sudah memiliki kemampuan untuk kebutuhan lokal dan kebutuhan wilayah lain.

Jika nilai LQ>1 maka sektor tersebut dikategorikan

sektor basis, artinya tingkat spsesialisasi kabupaten/kota lebih tinggi dari tingkat provinsi. Produksi komoditas sektor atau sub sektor yang bersangkutan sudah melebihi kebutuhan konsumsi didaerah dimana komoditas tersebut dihasilkan dan kelebihannya dapat dijual keluar RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 54

daerah

(ekspor).

Jika

LQ

=

1

maka

tingkat

spesialisasi

kabupaten/kota sama dengan ditingkat provinsi. Produksi komoditas yang bersangkutan hanya cukup untuk kebutuhan daerah setempat. Jika LQ < 1 maka sektor tersebut dikategorikan sektor non basis, artinya tingkat spesialisasi kabupaten/kota lebih rendah dari tingkat provinsi. Produksi komoditas tersebut belum mencukupi kebutuhan konsumsi

didaerah

yang

bersangkutan

dan

pemenuhannya

didatangkan dari daerah lain. Tabel 2.14 Nilai Location Quotient PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No.

Sektor Ekonomi

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

B C D E F G H I J K L M,N O

P Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

2011 4.38

2012 4.58

2013 4.64

2014 4.62

2015 4.63

Ratarata 4.57

0.11

0.12

0.13

0.14

0.13

0.13

0.15 0.11

0.15 0.12

0.16 0.12

0.16 0.13

0.17 0.16

0.16 0.13

0.25

0.25

0.25

0.25

0.24

0.25

1.23 1.19

1.13 1.21

1.05 1.20

1.03 1.25

1.05 1.30

1.10 1.23

0.76

0.77

0.77

0.74

0.70

0.75

0.59

0.60

0.59

0.60

0.59

0.59

1.20

1.14

1.16

1.15

1.16

1.16

1.17

1.21

1.27

1.24

1.25

1.23

1.40 1.07 2.00

1.36 1.00 2.13

1.40 1.00 2.19

1.30 1.00 2.29

1.28 1.02 2.35

1.35 1.02 2.19

2.05

2.00

2.03

2.13

2.18

2.08

0.81

0.77

0.82

0.85

0.89

0.83

R,S,T 0.80 0.77 0.85 0.84 0.80 0.81 ,U Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya, 2015 (diolah)

Berdasarkan perhitungan LQ selama periode tahun 2011-2015 dan rata-rata selama periode tersebut diketahui bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor basis karena LQ lebih besar dari 1 (satu) dengan kecenderungan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 55

meningkat setiap tahun dan merupakan nilai paling besar dibanding nilai basis sektor lainnya. Sektor pertanian dengan rata-rata LQ 4,57 artinya sebanyak 78,12%

(3,57/4,57) hasilnya dapat diekspor

(keluar daerah) dan sisanya 21,88% dapat dikonsumsi sendiri. Perkembangan perekonomian khususnya terkait salah satu misi Kabupaten Tasikmalaya yaitu mewujudkan perekonomian yang tangguh

berbasis

hubungannya

keunggulan

dengan

agribisnis

perekonomian

(pertanian),

Provinsi

Jawa

dalam Barat

menunjukkan capaian yang baik. Hal ini memenuhi kriteria produk unggulan daerah dengan capaian tertinggi meliputi penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, dan basis ekonomi daerah.Selain itu merupakan sektor dengan sumber daya yang dapat diperbaharui, sesuai corak sosial budaya, dan masih luasnya ketersediaan pasar. a. Inflasi Inflasi merupakan prosentase kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dan merupakan indikator yang mendeskripsikan

kecenderungan

secara

umum

tentang

perkembangan harga yang merupakan salah satu informasi dasar untuk pengambilan kebijakan ekonomi secara mikro maupun makro, baik fiscal maupun moneter. Pada tahun 2010 – tahun 2014 angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya lebih kecil dibandingkan dengan angka inflasi Provinsi Jawa Barat sebesar 1,19 %, tetapi pada tahun 2011 angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,99% dan Nasional 0,3 %, hal ini menunjukan bahwa indikasi beban rumah tangga di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Provinsi

Jawa Barat dan

Nasional dan pada tahun 2013 angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya lebih kecil dibandingkan dengan provinsi dan nasional tetapi pada tahun 2014 nilai inflasi Kabupaten Tasikmalaya lebih tinggi 0,24% tetapi angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya lebih rendah sebesar 0,52%.


II- 56

Pada tahun 2015 angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya lebih besar dibandingkan dengan angka inflasi Provinsi Jawa Barat sebesar 2,73 % dan Nasional sebesar 3,35 %.

Data Inflasi 10 9,15 8,38

8 6,69 6,62 5,43

6

8,36 7,84 7,41

6,6 4,09 3,79 3,1

4,3 3,86 3,82

2011

2012

4

3,53 2,733,35

2 0 2010

Kab. Tasikmalaya

2013

2014

Provinsi Jawa Barat

2015 Nasional

Sumber : BPS Kab Tasikmalaya, BPS Provinsi dan BI

Gambar 2.19 Data Inflasi Kabupaten Tasikmalaya dibandingkan dengan Inflasi Provinsi dan Nasional

b. Penduduk Miskin Jumlah dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hasil pendataan dengan metode SUSENAS, Pada

tahun

2015

jumlah

penduduk

miskin

di

Kabupaten

Tasikmalaya sebanyak 194.800 jiwa dan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak

318.353

jiwa.

Penurunan

jumlah

penduduk

miskin

tersebut menyebabkan prosentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 19% dan pada tahun 2015 sebanyak 11,22% atau mengalami penurunan sebanyak

7,77%.

Penurunan jumlah

penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari program dan kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk dapat menurunkan

jumalah

penduduk

miskin,

diantaranya

dengan

kebijakan perluasan dan penciptaan lapangan kerja, dan khususnya di

Kabupaten

Tasikmalaya

terdapat

Unit

Pelayanan

Cepat

Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK), namun demikian apabila RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 57

dibandingkan angka ini masih berada diatas rata-rata penduduk miskin

kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 9,57% dan tingkat

nasional sebesar 11,13%.

Jumlah penduduk Miskin (jiwa) 350.000 318.353

300.000 250.000

222.384 199.346

211.598

200.000

194.800

201.200

150.000

Jumlah penduduk Miskin (jiwa)

100.000 50.000

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gambar 2.20 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tasikmalaya

Proporsinya terhadap jumlah penduduk total 20

19

15 13,14 12,36 10

11,6

11,57 11,26

Proporsinya terhadap jumlah penduduk total

5 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

*Sumber : LKPJ Bupati Tasikmalaya

Gambar 2.21 Prosentase Jumlah Penduduk Miskin c. Angka Kriminalitas Kondisi ketentraman dan ketertiban umum ditentukan oleh perkembangan kriminalitas, termasuk terkendali dan berkurangnya kecenderungan friksi dan konflik sosial berdasarkan perkembangan kepentingan

masyarakat

yang

beragam.

Penciptaan

kondisi

ketentraman dan ketertiban masyarakat, juga berkaitan dengan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 58

konsistensi dalam penegakan hukum, dan supremasi hukum yang dihormati. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan faktor utama yang memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum telah dibangun peningkatan peran masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan diantaranya : -

Terciptanya konsolidasi yang semakin baik antara semua komponen masyarakat, aparat keamanan dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mewujudkan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana yang diharapkan.

-

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan norma

peraturan

dan

hukum

yang

berlaku

akan

ikut

mendorong terwujudnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum. Peradilan dan Kriminal di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2015 terlihat adanya kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dibandingkan Tahun 2014 yaitu dari 52 kasus pada Tahun 2014 menjadi 64 kasus di Tahun 2015. Data yang lainnya mengenai terdakwa, korban & pelaku kejahatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2015 80 70

52

50 40

30

34 32

20 10 0

67

64

60

11 6 3 2

Fisik

2015 2014

47 33

28 18 12 11

Psikis

2013

7 4 3 1 Seksual

2012 23

22 13 8 7

2011 2010

Ekonomi

Sumber : Puspita Puan Amal Hayati Cipasung, 2015

Gambar 2.22 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan


II- 59

Tabel 2.15. Banyaknya Terdakwa Yang Diputus Pengadilan*) Menurut Keputusan Perkara Pidana Dan Sikap Terhadap Keputusan Periode Tahun 2011 – 2015 Putusan Pidana/Hukuman

2011

2012

2013

2014

2015

1. Pidana Mati

-

-

-

-

2. Pidana Seumur Hidup

-

-

-

-

523

515

481

543

4. Pidana Kurungan

-

-

4

-

5. Pidana Bersyarat

18

37

17

6

23

16.716

22.145

16.912

20.384

28.371

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

17.265

22.691

17415

20.933

28.825

476

534

489

460

-

2. Banding

17

18

14

11

-

3. Kasasi

24

14

8

8

-

4. Peninjauan Kembali (PK)

-

-

1

-

-

5. Grassi

-

-

-

-

-

517

566

512

479

-

A. Jenis Pidana/Hukuman

3. Pidana Penjara

6. Pidana Lalu Lintas 7. Pidana Tambahan 8. Dikembalikan kepada orang tua/wali 9. Diserahkan kepada Negara 10. Dibebaskan dari segala dakwaan 11. Dilepas dari tuntutan JUMLAH

429

1

1

B. Sikap Terhadap Keputusan 1. Menerima

Jumlah

*) Termasuk terdakwa yang mohon banding, kasasi, PK dan grassi

Sumber:PengadilanNegeri Kelas IB Tasikmalaya, 2016

2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Pengertian kesejahteraan sosial yaitu suatu institusi atau bidang

kegiatan

yang

melibatkan

aktivitas

terorganisir

yang

diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi

pemecahan

sosial

dan

peningkatan

kualitas

hidup

individu, kelompok dan masyarakat, hal tersebut mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan social tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat. Perubahan

sosial

yang

secara

dinamis

menyebabkan

penanganan masalah sosial harus diencanakan dengan matang dan berkesinambungan, karena masalah sosial akan selalu ada dan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 60

muncul

selama

pemerintahan

masih

berjalan

dan

kehidupan

manusia masih ada, dengan gambaran bahwa setiap manusia terus berusaha mendapatkan secara ideal tatanan (tata kehidupan) baik materil maupun spiritual yang seimbang. Pembangunan manusia sebagai

suatu

proses

untuk

memperluas

pilihan-pilihan

bagi

penduduk dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, untuk menjami tercapai tujuan pembangunan manusia terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu : 1) Produktivitas, penduduk harus mampu untuk meningkatkan produktivitas

dan

berpartisipasi

penuh

dalam

proses

penciptaan pendapatan. 2) Pemerataan, Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama

untuk

mendapatkan

akses

sumberdaya ekonomi dan sosial.

terhadap

semua

Semua hambatan yang

memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaata dan berpartisipasi dalam kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kualitas hidup. 3) Kesinambungan, akses terhadsp sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastiakan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga uantu generasi yang akan dating. 4) Pemberdayaan, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan bentuk/arah kehidupan

mereka

dan

berpartisipasi

dan

mengambil

manfaat dari proses pembangunan. Indek

Pembangunan

Manusia

(IPM)

mengukur

capaian

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah

mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan,

angka harapan hidup mewakili bidang kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rat pengeluaran perkapita, upaya Pemerintah Daerah


II- 61

Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan social diantaranya: 1. Pendidikan a) Angka Melek Huruf Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15 – 24 tahun Kelompok usia sekolah ini adalah kelompok usia produktif

sebagai sumberdaya pembangunan yang

seharusnya memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, oleh karena itu dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator ini. Angka Melak Huruf

(AMH) merupakan variabel dari indeks pendidikan,

dihitung dari penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca huruf latin dan atau lainnya. AMH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 sebesar 99,25% pencapaian tersebut telah berada diatas pencapaian AMH Provinsi Jawa Barat sebesar 98,29% maupun AMH nasional sebesar 94,80%, hal ini memberikan gambaran bahwa apabila dibandingkan dengan AMH tingkat provinsi dan nasional, AMH Kabupaten Tasikmalaya masih diatas rata-rata AMH provinsi dan nasional meskipun mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 99,34% menjadi 99,25% pada tahun 2015.

Angka Melek Huruf 100,00 99,15

99,22

99,23

98,00 96,00

96,48

92,81

99,25 98,29

96,49 94,10

94,00 92,00

96,97

99,34 98,29

94,30

94,80

Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

93,25

Nasional

90,00

88,00 2011

2012

2013

2014

2015

Sumber LKPJ Kab Tasikmalaya, LKPJ Prov 2015

Gambar 2.23 Pencapaian Angka Melek Huruf Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011 – 2015 RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 62

b) Angka rata-rata lama sekolah Tingkat

pendidikan

merupakan

indikator

yang

paling

berpengaruh dalam penurunan kemiskinan, pendidikan merupakan pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa, jika dunia pendidikan suatu bangsa tidak dapat berkembang dengan baik maka pembangunan pendidikan

bangsa

menyangkut

tersebut

akan

pembangunan

terganggu, karakter

dikarenakan

dan

sekaligus

mempertahankan jati diri manusia, selain indikator rata-rata lama sekolah untuk mengukur tingkatan capaian pendidikan. Pencapaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tasikmalaya selama peroide 2010 – 2015 mengalami peningkatan 0,34 Tahun atau 3,35%, tahun 2010 rata-rata lama sekolah 7,16 tahun dan pada tahun 2015 menjadi 7,50 tahun tetapi masih rendah apabila dibandingkan dengan capai rata-rata lama sekolah tingkat provinsi pada tahun 2010 capaian 7,95 tahun dan pada tahun 2015 capaian lama sekolah 7,76 tahun (metode perhitungan baru). 8,6

8,4

8,39

8,2 8

8,20

8,15

8,09

7,95

7,8

7,76

7,6 7,4 7,2

7,16

7,17

2010

2011

7,24

7,31

7,40

7,50

Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

7 6,8 6,6 6,4 2012

2013

2014

2015

Sumber LKPJ Kab Tasikmalaya, LKPJ Prov 2015

Gambar 2.24 Perbandingan Rata-rata lama sekolah Kabupaten Tasikmalaya dengan Provinsi Jawa Barat c) Angka Partisipasi Kasar Keberhasila pembangunan suatu daerah ditentukan oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut, oleh karena itu RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 63

peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, serta peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan,

untuk

mengetahui

seberapa

banyak

penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari prosentase penduduk menurut partisipasi sekolah diantaranya dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar, artinya menunjukan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program

pembangunan

pendidikan

yang

diselenggarakan

dalam

rangka

memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Tabel 2.16. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang pendidikan Tahun 2010-2015 NO

JENJANG PENDIDIKAN

SATUAN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

PAUD

%

26.51

33.77

34.29

42,89

57

59,25

2

SD/MI (7-12 tahun)

%

101.4

100.4

100,6

100,2

100.27

100.12

3

SLTP/MTs (13-15 tahun)

%

93.65

94.48

95,34

96,33

98.39

98.54

4

SLTA/MA (16-18 tahun)

%

40.22

46.1

53,48

53,76

59.83

68.88

*Sumber : LKPJ Bupati Tasikmalaya 2015

d) Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan prosentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah

seluruh

anak

pada

kelompok

usia

sekolah

yang

bersangkutan, bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tampa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

Apabila II- 64

seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM

menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau

terlalu cepat bersekolah.

Tabel 2.17. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015 NO

JENJANG PENDIDIKAN

SATUAN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

SD/MI (7-12 tahun)

%

101.4

100.89

100

100

100.04

100.02

2

SLTP/MTs (13-15 tahun)

%

91.12

92.89

95,18

95,22

96.82

97.68

3

SLTA/MA (16-18 tahun)

%

38.92

43.89

50,92

52,58

57.77

65.19

*Sumber : LKPJ Bupati Tasikmalaya 2015

2. Kesehatan Kesehatan

merupakan

investasi

untuk

mendukung

pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan

kemiskinan.

Pembangunan

kesehatan

harus

dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan sumberdaya manusia , dalam pengukuran Indenk Pembangunan Manusia (IPM) kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku dan pelayanan kesehatan, sementara itu pelayanan kesehatan di pengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan

kesehatan,

tenaga

kesehatan,

pembiayaan

dan

manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yaitu puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Pelayanan kesehatan dasar terdapat di seluruh kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 65

kesehatan masih menjadi kendala, fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yaitu rumah sakit dan terdapat di ibukota kabupaten. Ketersediaan mutu, keamanan obat, dan perbekalan kesehatan masih belum optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. a) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kematian ibu melahirkan tidak hanya merupakan tragedi bagi ibu sendiri, tetapi juga berpengaruh buruk terhadap anggota keluarga terutama anak-anaknya, oleh karena itu angka kematian ibu

melahirkan

disuatu

daerah

tidak

saja

menggambarkan

kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak balita, tetapi lebih luas menggambarkan penampilan kualitas keluarga di suatu daerah. Penyebab langsung kematian ibu paling banyak diakibatkan oleh pendarahan, keracunan kehamilan (eklamsia) dan infeksi, sementara penyebab tidak langsung antara lain terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan, jumlah kasus kematian balita Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.18. Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2010 – 2015 NO 1

2

3

INDIKATOR Menurunnya jumlah Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB)

Menurunnya jumlah kematian Balita Angka Kematian Balita (AKABA) Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Angka Kematian Ibu (AKI)

SATUAN

Tahun 2012 2013

2010

2011

2014

2015

Orang

454

9

406

363

298

294

per 1.000 kelahiran hidup

12

20

10

10

9

9

Orang

51

0,1

38

26

20

17

per 1000 balita

1

31

1

0,7

0,1

0,1

Orang

46

94

60

36

31

41

per 100.000 kelahiran hidup

116

139

161

103,1

94

127

Sumber : LKPJ - AMJ Bupati Tasikmalaya 2011-2015

b) Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program sosial ekonomi yang secara tidak langsung dapat meningkatkan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 66

angka usia harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan alat untuk

mengevaluasi

kinerja

pemerintah

dalam

meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup di suatu daerah harus diukuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program penanganan kemiskinan. Semakin

lama

harapan

hidup

yang

mampu

dicapai

merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup

menunjukkan

kualitas

kesehatan

masyarakat,

yaitu

mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” masyarakat. Tren perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Tasikmalaya periode 2010-2015 dapat dilihat pada gambar berikut ini : 68,8 68,7

68,69

68,6 68,54

68,5 68,42

68,4 68,3 68,2

Angka Harapan Hidup

68,3

68,23 68,26

68,1

68 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : LKPJ - AMJ Bupati Tasikmalaya 2011-2015

Gambar 2.25. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2015 2.3.3. Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga Pengembangan

seni

budaya

di

diselenggarakan

secara

terintegrasi

kepariwisataan,

yang

sekaligus

Kabupaten dengan

Tasikmalaya pembangunan

berkontribusi

terhadap

perkembangan pembangunan perekonomian daerah. Kabupaten Tasikmalaya memiliki 10 cerita rakyat, 1 jenis permainan rakyat dan 1 jenis upacara tradisional. Sistem budaya dapat

dilihat

dari

sistem

kemasyarakatan,

sistem

religi

dan

pengetahuan, dan sistem ekonomi tradisional. Sampai tahun 2012 tidak tercatat ada potensi budaya pada aspek ini. Lingkungan budaya RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 67

meliputi pola lingkungan budaya, perubahan lingkungan, budaya, dan hubungan antar budaya. Selanjutnya tentang kampung adat, Kabupaten Tasikmalaya memiliki 1 kampung adat dengan jenis bangunan adat meliputi 106 rumah tinggal, 1 balai pertemuan, dan 1 rumah ibadah, dengan 7 upacara adat besar. Kabupaten tasikmalaya memiliki hubungan antar budaya sebanyak 11 jenis. Secara

umum

objek

potensi

kebudayaan

Kabupaten

Tasikmalaya terdiri dari Rumah Adat Kampung Naga, LK. Pamijahan, Makam Syech Tb.Anggariji Desa Wisata Tendjowaringin, Goa Anteg, Goa Daha, Goa Ciodang, Pamijahan, Situs Geger, Hanjuang, Mesjid Agung Manonjaya Situs Kaputihan dan Batu Panangkeupan. Potensi kebudayaan dapat dilihat dari nilai budaya meliputi naskah kuno, cerita rakyat, ungkapan tradisional, permainan rakyat dan upacara tradisional Jumlah induk organisasi olahraga di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2015 tercatat sebanyak 29 organisasi, menurun dari tahun 2014 sebanyak 37 organisasi. Begitu pula halnya dengan atlit yang dibina pada tahun 2015 berjumlah 227 orang, menurun dibanding tahun 2014 yang berjumlah 256 orang. Kabupaten Tasikmalaya menggelar 14 kali kompetisi olahraga pada tahun 2014 dan 2015. 2.4. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan

atau

koporasi

yang

efektif

dapat

memperkuat

demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya alam,

memperdalam

kepercayaan

pada

pemerintahan

dan

administrasi publik. Pemerintah berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 68

rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga Negara dan penduduk serta terwujudnya tanggungjawab pemerintah dalam pelayanan publik. 2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan Sektor pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk membangun sumber daya manusia (human resources), pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dalam mebina hidup yang baik untuk pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap Negara di dunia.

Sudah menjadi rasia umum bahwa maju

atau tidaknya suatu Negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah

bangsa

itu

maju

atau

mundur

dilihat

dari

kualitas

pendidikannya. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan harus dipandang

sebagai

suatu

kebutuhan

sama

halnya

dengan

kebutuhan-kebutuhan lainnya. Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun

2003,

tentang

sistem

Pendidikan

Nasional,

tercantum

pengertian pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan

spiritual

keagamaan,

pengendalian

diri,

kepribadian,

kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Gambaran umum kondisi pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya salah satunya dengan melihat indikator kinerja sebagai berikut: a.

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah yaitu jumlah sekolah berdasarkan

jenjang

pendidikan

per

10.000


orang

jumlah

penduduk

usia II- 69

pendidikan, hal ini menunjukan kemampuan untuk menampung penduduk pada usia pendidikan. Tabel 2.19. Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan penduduk Usia Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015 No

Jenjang Pendidikan

1

SD/MI Jumlah Gedung Sekolah Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 Tahun Rasio SMP/MTs Jumlah Gedung Sekolah Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun Rasio SMA/SMK/MA Jumlah Gedung Sekolah Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 – 18 Tahun Rasio

2

3

2011

2012

Tahun 2013

2014

2015

1.093

1.092

1.093

1.083

1.083

214.912

214,335

211.138

199.938

195.801

165

177

163

184

184

178

233

240

250

226

94.496

99.761

101.095

101.881

101.806

530

428

421

407

450

106

119

137

140

157

90.865

84.701

49.568

49.975

89.079

499

425

232

229

567

Sumber : LKPJ – AMJ Bupati Tasikmalaya 2011-2015

c. Rasio Guru/Murid Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen secara tegas menyatakan kedudukan guru sebagai tenaga professional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan, Peraturan

Pemerintah

Nomor

74

Tahun

2008,

tentang

guru

menyebutkan bahwa beban guru memiliki beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka tiap minggu, kondisi ini belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh guru dikarenakan dengan kondisi sekolah dibeberapa tempat ada yang kelebihan guru sedangkan ditempat lain masih kekurangan guru atau bahkan dalam suatu tempat terjadi kelebihan anak didik. Tabel 2.20 Tabel Rasio Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 – 2015 No

Jenjang

1

SD/MI

2

SLTP/MTs

Tahun 2011 10,930

Tahun 2012 18.16

Tahun 2013 16.89

Tahun 2014 21.19

Tahun 2015 12,163

11.03

11.77

12.19

14.19

8,06

Standar Nasional 28 32



II- 70

d. Prosentase Kondisi Ruang Kelas Baik Keberhasilan tujuan pendidikan (output) sangat ditentukan oleh implementasi (proses) dan implementasi sangat dipengaruhi oleh tingkat

kesiapan

segala

hal

yang

diperlukan

untuk

keberlangsungannya, dengan demikian tidak boleh bertindak secara parsial

dalam

melaksanakan

pendidikan

dan

pembelajaran,

sebaiknua perlu berpikir dan bertindak secra holistik, integratif, terpadu dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Sekolah sebagai sistem tersusun dari komponen konteks, input, proses, output dan outcome, konteks berpengaruh pada input, input berpengaruh pada proses, proses berpengaruh pada output dan output berpengaruh pada outcome.

Proses belajar mengajar

merupakan prose yang terpenting karena darisinilah terjadi interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik, untuk menunjang kegiatan dimaksud diperlukan sarana dan prasarana penunjang diantaranya kelayakan ruangan kelas untuk terjadinya proses mengajar. Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan kualitas pendidikan, selama periode tahun 2011-2014 di Kabupaten Tasikmalaya ketersediaan ruang kelas yang baik untuk jenjang SD/MI dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0.18%, tetapi mengalami penurunan pada tahun tahun 2013 sebesar 0.06% dan pada tahun 20014 sebesar 0.59%, sama halnya untuk jenjang SMP/MTS pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0.02% tetapi mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 0.03% dan pada tahun 2014 sebesar 0.52%. Sementara untuk jenjang SMA/MA/SMK mengalami penurunan sebesar 0.08% tahun 2012 dan sebesar 0.38 tahun 2014, tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 0.07%.


II- 71

Tabel 2.21. Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 – 2015 No

Tahun 2011

Jenjang

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

SD/MI 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Jumlah ruang kelas kondisi 4.122 baik Jumlah seluruh ruang kelas 6.917 Prosentase (%) 0,60 SLTP/MTs Jumlah ruang kelas kondisi 1.148 baik Jumlah seluruh ruang kelas 1.488 Prosentase (%) 0,77 SMA/MA/SMK Jumlah ruang kelas kondisi 492 baik Jumlah seluruh ruang kelas 622 Prosentase (%) 0,79 *Sumber : TDA Tahun 2012-2014

5.554

5.438

966

966

7.156 0,78

7.567 0,72

7040 0,14

7126 0,14

1.437

1.257

698

698

1.811 0,79

1.655 0,76

2854 0,24

2503 0,28

514

635

685

685

724 0,71

814 0,78

1680 0,40

3352 0,20

2. Kesehatan Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan, pembangunan tidak mungkin terselenggara baik tampa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kesehatan masyarakat yang menjadi acuan dalam pembangunan. Derajat

kesehatan

masyarakat

berhubungan

erat

dengan

pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungannya. Salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan adalah

kondisi

kesehatan

penduduk

yang

baik

dan

perlu

diperhatikan juga pembangunan di bidang kesehatan keduanya harus berjalan seimbang untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu

kemakmuran

dan

kesejahteraan

bagi

semua

penduduk

khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, untuk melihat gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan diantaranya dengan indkator sebagai berikut : a. Rasio Puskesmas dan (Pustu) Persatuan Penduduk

Komponen lain dari sumber daya kesehatan yang paling utama yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup secara kuantitas dan kualitas bangunan yang menggambarkan unit sarana pelayanan

kesehatan

yang

bermutu


baik

bangunan

utama, II- 72

pendukung dan sanitasi kesehatan lingkungan.

Unit pelayanan

kesehatan dibagi atas beberapa kategori yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Umum dan Unit pelayanan teknis lainnya. Sampai dengan tahun 2015 jumlah

Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya mencapai

sebanyak 40 buah, dengan rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk

1

:

43.177

kondisi

tersebut

masih

jauh

apabila

dibandingkan dengan target nasional yaitu 1 : 25.000 keadaan ini perlu penambahan Puskesmas sebanyak kurang lebih 30 buah puskesmas. Tabel 2.22. Sarana dan Prasarana Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 – 2015 No 1 2 3 4 5 6

Indikator

2010 14 26 3

Jumlah Puskesmas DTP Jumlah Puskesmas TTP Jumlah Puskesmas Mampu PONED Jumlah Pustu 151 Jumlah Kecamatan 39 Jumlah Desa 351 *Sumber : TDA Tahun 2010-2016

Keadaan Pada Tahun 2011 2012 2013 2014 25 15 15 15 27 25 25 25 154 19 27 27 39 351 351

151 39 351

154 39 351

2015 15 25 27

153 39 351

b. Rasio Rumah Sakit Persatuan Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2015 sebanyak 1 unit, rasio pelayanan Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk

Kabupaten Tasikmalaya

tahun 2015 rasio pelayanan

Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun

2015

menggambarkan

mencapai

1

:

1.735.998.

bahwa

di

Kabupaten

Kondisi Tasikmalaya

tersebut masih

memerlukan Rumah Sakit untuk pelayanan kesehatan.


II- 73

153 39 351

Tabel 2.23 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 – 2015 No

Indikator

1

2010 0

Keadaan Pada Tahun 2011 2012 2013 1 1 1

2014 1

2015 1

44 3

12 2

12 2

12 2

1: 1.716.178

1: 1.720.124

1: 1,728,618

1: 1,735,998

1.716.178

1.720.124

1,728,618

1,735,998

Jumlah Rumah Sakit Jumlah Klinik 27 27 Jumlah Klinik 2 2 bersalin 1: 1: Rasio Rumah Sakit Terhadap 1.675.544 1.692.433 Jumlah Penduduk 1.675.544 1.692.433 Jumlah Penduduk *Sumber : TDA Tahun 2010-2015

2 3 4

5

c. Rasio Tenaga Kesehatan Per Jumlah Penduduk Jumlah dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya masih kurang, dimana pemenuhan rasio tenaga kesehatan adalah 1 : 2.500. Pada tahun 2013 jumlah tenaga dokter di Kabupaten Tasikmalaya yaitu 87 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk 1.720.124 jiwa, maka jumlah tenaga dokter yang ideal di Kabupaten Tasikmalaya yaitu 688 orang, demikian pula halnya dengan tenaga medis lain yaitu tenaga perawat dan bidan masih mengalami kekurangan. Tabel 2.24 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 – 2015

1 2 3 4 5 6

Jumlah Dokter Umum Jumlah Dokter Specialis Jumlah Dokter Gigi Jumlah Dokter Jumlah Penduduk Rasio Dokter Terhadap Jumlah Penduduk

49 2 31 82 1.675.544 82 : 1.675.544

68 0 22 90 1.692.433 90 : 1.692.433

Keadaan Pada Tahun 2012 2013 68 65 0 0 19 22 87 87 1.716.178 1.720.124 77 : 87 : 1.716.178 1.720.124

7 10 11

Jumlah Perawat Jumlah Bidan Rasio Bidan Terhadap Jumlah Penduduk

340 347 347 : 1.675.544

373 581 581 : 1.692.433

437 369 369 : 1.716.178

No

Indikator

2010

2011

445 683 683 : 1.720.124

2014 75 0 17 92 1,728,618 92 : 1,728,618

2015 70 0 21 91 1,728,618 91 : 1.735.998

419 374 374 : 1,728,618

399 606 374 : 1.735.998

*Sumber : TDA Tahun 2010-2016

d. Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Pembangunan kesehatan bagian integral dan terpenting dari pembangunan

nasional

maupun

daerah,

tujuan

digerakannya

pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 74

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan tidak terlepas dari peranan masyarakat dapat menentukan keberhasilan, kemandirian dan kesinambungan manusia. Peran serta masyarakat semakin nampak wujudnya setelah munculnya Posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan masyarakat

yang

merupakan

wujud

nyata

dalam

peranan

pembangunan kesehatan masyarakat. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber dari masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar

untuk mempercepat penurunan angka

kematian ibu dan bayi. Selama periode 2011 – 2013, jumlah Posyandu di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan sebanyak 53 buah atau 3.09% dari 2.133 buah pada tahun 2011 menjadi 2.166 buah pada tahun 2013, namun sampai pada tahun 2013 masih terdapat 840 buah atau 38.2 % katagori Posyandu Pratama dan 952 buah atau 43.29 % Posyandu Madya, hal ini menggambarkan masih diperlukannya pembinaan

untuk

meningkatkan

strata

Posyandu

tersebut

ke

Purnama atau Mandiri. Tabel 2.25 Jumlah Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Tasikmlaya periode tahun 2011 - 2015 No

Keadaan Pada Tahun

Indikator

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah Posyandu Pratama

968

787

840

629

606

2

Jumlah Posyandu Madya

858

1.098

952

1.081

1075

3

Jumlah Posyandu Purnama

280

271

388

462

502

4

Jumlah Posyandu Mandiri

5

Jumlah Total Posyandu

6

Prosentase

27

30

33

88

95

2,133

2,186

2,199

2.260

2.278

-

Posyandu Pratama

45.38%

36.00%

38.20%

27%

26.60%

-

Posyandu Madya

40.23%

0.05%

43.29%

47%

47.19%

-

Posyandu Purnama

13.13%

12.40%

17.64%

20%

22.04%

-

Posyandu Mandiri

1.27%

1.37%

1.50%

3%

4.17%

153,564

155,719

156,059

173.745

191.802

2,133 : 153,564

2,186 : 155,719

2,199 : 156,059

2.260 : 173.745

2.278 : 191.802

7

Jumlah Balita

8

Rasio Jumlah Posyandu

Balita

tiap



II- 75

e. Prosentase Ibu Bersalin yang ditolong Tenaga Kesehatan Seperti yang telah kita ketahui bahwa hamil merupakan salah satu masa

yang rawan, yakni ketika tubuh kita rentan terhadap

berbagai penyakit bahwa

angka

Kabupaten

dan ancaman kematian, tidak bisa dipungkiri

kematian,

Tasikmalaya

angka masih

kematian cukup

ibu

tinggi

melahirkan

baik

di

diperkotaan

maupun di pedesaan, ada tiga penyebab umum terhadap kematian ibu hamil diantaranya pendarahan, hypertensi dan infeksi. Komplikasi kematian ibu maternal dan anak baru lahir sebagian besar terjadi pada waktu proses persalinan, dengan demikian diperlukannya tenaga kesehatan untuk meminimalisir angka kematian ibu dan bayi.

Selama periode tahun 2010 – 2012

cakupan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Tasikmlaya menunjukkan peningkatan sebesar 6,21% dari 91.91%

pada tahun 2010 menjadi 98,12% pada tahun 2012.

Sedangkan pada tahun 2015 cakupan persalinan yang ditangani oleh tenaga

kesehatan

di

Kabupaten

Tasikmlaya

menunjukkan

penurunan sebesar 3,9% dari 96,17% pada tahun 2014 menjadi 92,27% pada tahun 2015. Tabel : 2.26 Prosentase Ibu Bersalin Yang ditangani oleh Tenaga Kesehatan periode 2010 – 2015 di Kabupaten Tasikmalaya No 1

Indikator

2

Jumlah Ibu Bersalin yang ditangani oleh tenaga Kesehatan Jumlah Total Ibu Bersalin

3

Prosentase

Keadaan Pada Tahun 2012 2013 2014 36.660 34.126 31.735

2010 36.378

2011 37.080

2015 31.494

39.578

39.509

37.364

35.027

32.999

34.133

91.91%

93.85%

98.12%

97.43%

96,17%

92,27%


f. Capaian Pelayanan Standar Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan Secara ringkas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 memberkan rujukan bahwa SPM adalah ketentuan mutu dan jenis pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak didapat

oleh

setiap

warga

negara

secara

minimal,

terutama

pelayanan dasar di daerahkabupaten/kota maupun provinsi.


II- 76

Dalam penerapannya SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai ukurannya yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tabel : 2.27. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2014 No A 1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14

15

16 17

SPM PELAYANAN KESEHATAN DASAR Target/Sasaran Kunjungan Ibu Hamil K4 Target/Sasaran Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Target/Sasaran Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompentensi kebidnan Target/ Sasaran Capaian Pelayanan Nifas Target/Sasaran Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Target/Sasaran Cakupan Kunjungan Bayi Target/Sasaran Cakupan Desa Universal Child Imunazition (UCI) Target/Sasaran Cakupan Pelayanan Balita Target/Sasaran Cakupan Pemberian Makan Pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin Target/Sasaran Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Target/Sasaran Cakupan Penjaringan Siwa SD dan setingkat Target/Sasaran Cakupan Peserta KB Aktif Target/Sasaran Cakupan Penemuan dan Penemuan Penderita Penyakit-Acute Flacid Paralis (AFP) per 100.000 penduduk kurang dari 15 tahun Target/Sasaran Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Penomonia Balita Target/Sasaran Cakupan Penemuan dan Penaganan Penderita Penyakit –Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif Target/Sasaran Cakupan Penemuan dan Penaganan Penderita DBD yang ditangani Target/Sasaran Cakupan Penemuan dan Penaganan


2011

Keadaan Pada Tahun 2012 2013

2014

86

88

89

90

63

67

71,5

75

86

88

89

90

86

87

88

89

65

70

75

80

85

86

87

100

80,0

85

90

95

95

95

95

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

70

70

70

70

2

2

2

2

100

100

100

100

85

85

85

85

100

100

100

100

100

100

100

100 II- 77

No

SPM

2011

Penderita Penyakit – Penemuan Penderita diare 18 Target/Sasaran Cakupan Pelayanan dasar pasien masyarakat miskin B PENELIDIKAN EPIDEMOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB 1 Target/Sasaran Cakupan Desa yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam D PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 Target/Sasaran Cakupan Desa Siaga Aktif E PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1 Target/Sasaran Cakupan Rumah yang memenuhi syarat kesehatan (R) 2 Target/Sasaran Cakupan masyarakat yang menggynakan air bersih (A) 3 Target/Sasaran Cakupan masyarakat yang menggunakan Jamban Keluarga (K) *Sumber : RPJMD Kab. Tsm 2011-2015

Keadaan Pada Tahun 2012 2013

2014

100

100

100

100

100

100

100

100

60,0

65,0

70,0

75,0

62,09

64,07

66,05

66,03

63

65,09

66,99

68,9

46,33

50,93

55,53

60,13

3. Pekerjaan Umum a. Jaringan Jalan Sistem jaringan jalan merupakan

satu kesatuan jaringan

jalan yang terdiri dari sistim jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan mengacu kepada tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/ atau perkotaan dan perdesaan. Sistim jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa

untuk

masyarakat

didalam

menghubungkan secara kontinue

kawasan

perkotaanyang

yang mempunyai fungsi primer,

fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke persil.


II- 78

Tabel 2.28. Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Tasikmalaya Periode 2011 – 2015 No

Indikator

1 2 3 3

Baik Sedang Rusak Rusak Berat Jumlah

4

Tahun 2011 Km % 383.127 29,40 260.756 20,01 266.477 20,45 392.963 30,15 1.303.32 3

Tahun 2012 Km % 435.449 33,41 283.513 21,75 264.701 20,31 319.660 24,53 1.303.32 3

Tahun 2013 Km % 435.449 33,41 283.513 21,75 264.701 20,31 319.660 24,53 1.303.32 3

Tahun 2014 Km % 658,071 50,49 293,145 22,49 195,498 14,99 156,608 12,01

Tahun 2015 Km % 669,110 51,34 356,906 27,38 152,486 11,70 9,58 124,821

1.303.32 3

1.303.32 3

*Sumber : Data Profil Kab. Tasikmalaya, 2015

b. Jembatan Kondisi jembatan di Kabupaten Tasikmalaya tampak ada perbaikan kondisi. Pada tahun 2014 jembatan dengan kondisi baik hanya 357 buah (83.80%), sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 367 buah (84.37%). Tabel 2.29. Kondisi Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013-2015 No.

Kondisi Jembatan Kabupaten

2013 Jumlah Jembatan 345

2014

2015

80.99

Jumlah Jembatan 357

83.80

367

84.37

(%)

(%)

Jumlah Jembatan

(%)

1

Baik

2

Sedang

10

2.35

21

4.93

21

4.83

3

Rusak Ringan

19

4.46

12

2.82

12

2.76

4

Rusak Berat

52

12.21

36

8.45

35

8.04

5

426 100.00 Jumlah Sumber : LKPJ Kabupaten Tasikmalaya, 2015

426

100.00

435

100.00

c. Sumber Daya Air Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007, disebutkan bahwa jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, pengelolaan irigasi utama (primer dan sekunder) menjadi wewenang dan vctanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan ketentuan

Daerah Irigasi (DI) dengan luas diatas

3000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1000 Ha – 3000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan Daerah RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 79

Irigasi (DI) yang luasnya kurang dari 1000 Ha menjadi wewenang dang tangunggung jawab pemerintah kabupaten, sedangkan apabila berada

pada

lintas

kabupaten

merupakan

tanggung

jawab

pemerintah provinsi, jaringan irigasi tersier merupakan tanggung jawab sepenuhnya P3A dalam hal ini petani. Total luas areal irigasi di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2013 adalah 64.198 hektar dengan luas lokasi 70,88 hektar. UPTD dengan pengelolaan irigasi terluas yaitu UPTD Cigalontang dengan luas areal 8,964 hektar dan luas lokasi 9,968 hektar. UPTD dengan pengelolaan irigasi terkecil yaitu UPTD Cibalong dengan luas areal 291 hektar dan luas lokasi 233 hektar. LKPJ Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014 menjelaskan jumlah daerah irigasi pada tahun 2014 sebanyak 1.494 buah dimana telah sesuai target dan meningkat dibanding tahun 2013 sebanyak 1479 buah. Dari jumlah 1.494 pada tahun 2014, sebanyak 1.486 dibawah pengelolaan Kabupaten Tasikmalaya, 6 buah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (lintas kabupaten), dan daerah irigasi strategis sebanyak 2 buah. Tabel 2.30. Daerah Irigasi Perdesaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 No.

UPTD

Luas Areal

Lokasi

No.

UPTD

Luas Areal

Lokasi

1

Cigalontang

8,964

9,968

21

Karangnunggal

1,631

1,401

2

Sukaratu

3,499

4,859

22

Sukahening

1,247

1,297

3

Cisayong

4,087

4,648

23

Jatiwaras

1,422

1,288

4

Sodonghilir

2,404

2,958

24

Manonjaya

1,274

1,204

5

Salawu

3,084

2,749

25

Parungponteng

769

1,076

6

Pagerageung

2,783

2,528

26

Karangjaya

758

983

7

Salopa

2,094

2,207

27

Cineam

781

935

8

Bantarkalong

2,000

2,179

28

Sukaraja

836

925

9

Culamega

1,295

2,102

29

Sariwangi

884

894

10

Rajapolah

2,067

2,102

30

Sukarame

880

880

11

Taraju

2,167

2,017

31

Bohonggambir

661

847

12

Padakembang

1,815

1,865

32

Puspahiang

732

822

13

Cikatomas

1,807

1,827

33

Sukaresik

692

772

14

Ciawi

1,364

1,749

34

Cikalong

613

758

15

Pancatengah

1,534

1,739

35

Tanjungjaya

578

729

16

Kadipaten

1,864

1,722

36

Bojongasih

590

630

17

1,757

1,666

37

Jamanis

595

595

18

Cipatujah Gunung Tanjung

1,258

1,602

38

Mangunreja

372

420

19

Leuwisari

1,474

1,486

39

291

233

64,198

70,088

20

Cibalong Kab. Singaparna 1,276 1,426 40 Tasikmalaya Sumber : LKPJ Kabupaten Tasikmalaya, 2015


II- 80

4. Perumahan dan Pemukiman Pengertian dasar pemukiman dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Tabel : 2.31. Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Pemukiman Indikator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Jumlah cakupan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Prosentase panjang Jalan Desa terhadap luas kawasan permukiman perdesaan Prosentase cakupan pelayanan air bersih Prosentase cakupan penduduk yang terlayani prasarana pengelolaan air limbah Prosentase produk sampah yang tertangani Prosentase luas Jalan Perkotaan terhadap luas kawasan permukiman perkotaan Prosentase luas Jalan Lingkungan terhadap luas wilayah perkotaan Prosentasi Penataan dan Pembangunan Kawasan Fungsional Ibukota Pemerintahan Prosentase luas cakupan pelayanan prasarana air limbah terhadap luas wilayah perkotaan Jumlah luas genangan banjir yang tertangani di wilayah perkotaan Prosentase luas cakupan pelayanan persampahan terhadap luas wilayah perkotaan Prosentase cakupan pelayanan air minum terhadap jumlah penduduk perkotaan Prosentase luas cakupan pelayanan air minum terhadap luas wilayah perkotaan Jumlah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Pemakaman Umum)

Satuan

Realisasi 2013

Target 2014

Realisasi 2014

Target 2015

Realisasi 2015

%

31,2

50

50

60

64,90

%

23,4

27

27

%

49,6

55

55

60

55,4

%

18,7

25

25

30

25,49

%

34

38

38

41

%

22,8

24

24

%

32,7

37

37

40

35,51

%

17,8

35

35

45

45

%

51

51,5

51,5

52,5

61,29

%

2

15

15

%

52,4

55

55

60

52,83

%

46,1

60

60

65

55,6

%

42,7

46

46

Lokasi

3

1

1

9

8


II- 81

Indikator

15

16

17

18

19 20

Tingkat terhadap kebakaran

Satuan

Realisasi 2013

Target 2014

Realisasi 2014

Target 2015

Realisasi 2015

%

11

12

12

30

52,78

%

71,2

80

80

%

38,8

20

20

Unit

1252

600

600

750

835

%

44,8

54

54

58

52,42

Titik Kawas an

1

3

3

pelayanan bahaya

Prosentase jumlah rumah layak huni terhadap total jumlah rumah Prosentase jumlah rumah tidak layak huni terhadap total jumlah rumah Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/pembangu nan baru Prosentase Jumlah rumah yang menggunakan air bersih Berkurangnya jumlah titik kawasan kumuh

Sumber: diolah dari lapran Dinas Penataan Ruang 2015

Tabel 2.32. Jumlah Pelanggan Air Bersih di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 – 2015 GOLONGAN TARIF Jumlah Konsumen (Pelanggan)

2010

2011

2012

2013

2014

33,542

34,859

36,501

37,368

38.528

5,048

5,253

5.440

23,148

23,966

24.925

2,186

2,141

2.131

520

503

503

139

141

145

2,810

2,865

2.869

1,774

1,629

1.627

414

437

452

194

201

211

101

101

103

127

95

88

40

36

34

1. Rumah Tangga Kecil 2. Rumah Tangga Sedang

30,265

31,236

3. Rumah Tangga Besar 4. Pemerintah

331

2,070

678

11. Industri Kecil

169 29

2.153 524 146 2.971 1.618 488

708

9. Sosial Khusus 10. Kran Umum

26.439

2,337

7. Niaga Besar 8. Sosial Umum

5.574

341

5. Hankam 6. Niaga Kecil

2015 40.348

162

212 104 86

75

12. Industri Besar

33

Sumber : Buku Profil Kab. Tasikmalaya, Tahun 2016


II- 82

5. Penataan Ruang Penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya berazaskan pada pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pemanfaatan ruang secara terpadu sesuai potensi, fungsi pelayanan kegiatan,

dan

sistem

jaringan,

dalam

rangka

menciptakan

keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah serta menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang. Dalam hal penataan ruang, wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan bagian dari struktur ruang wilayah dilakuan secara terpadu tidak terlepas dari peranannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas baik skala provinsi maupun nasional. 6. Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan

urusan

pemerintah

bidang

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam periode 2010 – 2016

secara

makro

yang

berkaitan

dengan

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah antara lain: perumusan kebijakan teknis

perencanaan,

pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pembinaan tugas perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah selama periode 2010 -2016 anatara lain: 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencanan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 serta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR); 2) Tersedianya

Laporan

Penyelenggaraan

Pelaksanaan

Pemerintah

Pertanggungjawaban

Kepala

dan

Evaluasi

Daerah

berupa

Laporan

Daerah

(LKPJ),

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tasikmalaya, Laporan Kegiatan Triwulan kegiatan;


II- 83

3) Tersedianya

dokumen

data

/statistik

daerah

untuk

penyusunan rencana pembangunan daerah; 4) Terselenggaranya

koordinasi

perencanaan

pembangunan

daerah; 5) Terselenggaranya bimbingan teknis/workshop perencanaan pembangunan daerah 6) Terselenggaranya

perencanaan

pembangunan

secara

partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan daerah; 7) Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. 7. Perhubungan Pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya dititikberatkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam segala bidang sektor transportasi sangat menentukan untuk menunjang kelancaran arus barang dan mobilitas sumbersumber ekonomi. Sektor

transportasi

multidimensional,

dimana

perlu

harus

dilaksanakan

memperhatiakan

secara

tidak

hanya

situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan

lingkungan

yang

dipengaruhiya

dan

yang

mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana transportasi. Seiring

dengan

transportasi

perkembangan

akan

meningkat

kota dan

maka akan

kebutuhan

berdampak

akan

menajdi

permasalahan yang komplek apabila tidak diantisipasi sebelumnya, permasalahan transportasi tersebut diantaranya penentuan model angkutan umum,

pola jaringan, izin trayek angkutan,

kebijakan

perparkiran dan perambuan lalu lintas. Indikator-indikator keberhasilan program dan kegiatan bidang perhubungan ditentukan oleh perkembangan dan perlengkapan jalan seperti : Rambu Lalu lintas, Rambu petunjuk arah jurusan, Marka Jalan, Trafic cones, lampu peringatan dan alat pemberi isyarat lalu lintas. Selain itu pengujian kelayakan kendaraan bermotor baru RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 84

sebatas kendaraan umum dan barang, ketentuan yang mengatur pengujian kendaraan tersebut yaitu

jumlah kendaraan yang

dilakukan pengujian pada tahun 2011 sebanyak 11.187 unit kendaraan dan pada tahun 2014 sebanyak 9.339 unit. Tabel 2.33. Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2011 – 2015 No

Jenis Kendaraan

2011 136

2012 208

Tahun 2013 485

2014 915

2015 1252

27

66

70

72

31

3151

2750

1146

2558

26133

1

Otlet / Mobil Penumpang

2

Angkutan Kota

3

Truck

4

Bis

436

433

392

412

2494

5

Micro Bus

168

161

123

135

1121

6

Mini Bus

2044

1752

1511

1184

13179

7

Pick Up

5855

5192

6

4063

44132

Jumlah

11817

10562

3733

9339

88342

*Sumber TDA Tahun 2011-2016

Perkembangan

jumlah

angkutan

umum

di

Kabupaten

Tasikmalaya sangat beragam, trayek angkutan yang memberikan pelayanan mobilitas pengguna jasa disekitar menuju pusat kota, trayek angkutan yang melayani pengguna jasa antar kawasan kecamatan dan trayek angkutan pedesaan yang melayani pengguna jasa di pedesaan ke wilayah kecamatan dan dengan wilayah desadesa di luar pusat kota. Tabel 2.34. Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015 Jenis Trayek 1. Angkutan Kota 2. Angkutan Pedesaan 3. Traktor 4. Otobus/Mikrobus 5. Minibus 6. Truck

2011

2012

Tahun 2013

42

40

35

1

483

228

108

79

-

-

-

-

285

270

282

248

668

878

1.024

1.096

496

648

648

917


2014

2015 3 125 1 208 1011 779

II- 85

Jenis Trayek

2011

2012

Tahun 2013

16

5

5

10

2

-

4

10

-

1

-

1

-

4

-

-

4

-

7

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.074

4.187

2.404

7. Pick Up 8. Box 9. Tanki 10. Kereta Gandeng 11. Kereta Tempelan 12. Derek 13. Ambulans

14. Kendaraan Karapan JUMLAH 1.996 *Sumber : TDA Tahun 2011-2016

2014

2015 14 9 0 0 5 0

0 2.155

Sementara itu kondisi perkembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Tasikmalaya dari Periode 2010 – 2015 mengalami peningkatan, kondisi pemasangan Penerangan Jalan umum pada tahun 2010 sebanyak 90 Unit dan pada Tahun 2015 sebanyak 2.674 Unit. Selain itu juga untuk menunjang dan memperlancar kegiatan pemindahan barang dan orang diperlukan tempat titik temu tersebut diantaranya pembangunan jasa penunjang angkutan

(terminal)

terdapat 11 terminal di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.35. Sebaran Basis Sub Sektor Jasa Penunjang Angkutan Tahun 2011-2012 No. 1 2 3 4 5 6

Kecamatan

No. Kecamatan 7 Sariwangi 8 Cisayong 9 Rajapolah 10 Jamanis 11 Ciawi

Sukaraja Bantarkalong Manonjaya Singaparna Sukarame Leuwisari

Sumber : LKPJ Kabupaten Tasikmalaya, 2013

8. Lingkungan Hidup Peningkatan

usaha

pembangunan,

diikuti

pula

dengan

peningkatan sumber daya untuk mendorong pembangunan dan seringkali terjadi permasalahan-permasalahan terhadap lingkungan. Dalam pembangunan sumber alam merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan dalam penggunaanya perlu memperhatikan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 86

keseimbangan

ekosistem.

Kerugian-kerugian

dan

perubahan-

perubahan terhadap lingkungan dengan keuntungan yang akan didapat dari suatu hasil pembangunan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu melalui kajian-kajian teknis. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, salah

satu

upaya

untuk

mengerungi

kerusakan

lingkungan

diantaranya dengan pemakaian dan penggunaan biogas, komposter, lubang biofori, pembuatan sumur resapan air, sarana IPAL UKM dan lan sebagainya. Dalam upaya meningkatkan produktivitas sumber daya alam, terpeliharanya

kualitas

lingkungan

serta

pencegahan

dan

penanggulangan kerusakan/pencemaran, pada tahun 2015 telah terdapat 130 perusahaan yang memiliki IPAL yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. 9. Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi kependudukan yaitu rangkaian kegiatan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

catatan

sipil

pengelolaan

informasi

administrasi

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. memiliki

nilai

strategi

Informasi administrasi kependudukan bagi

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan

informasi

administrasi

kependudukan

secara

terkoordinasi dan berkesinambungan. Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak mendapat akta autentik dari pejabat negara, masih rendahnya dirinya

kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta bagi

karena akta ini sangatlah penting diperlukan dikemudian

hari. Pelaksanaan urusan pemerintah bidang kependudukan dan catatan sipil periode 2010 – 2014 berkaitan dengan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan capaian kinerja sebagai berikut : RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 87

Tabel 2.36 Pelayanan Umum Kependudukan Tahun 2010-2015 No

Uraian

2010

Tahun 2012 2013 77,52 87.99

2011

1

Kartu Keluarga (KK) 2 Akta Kelahiran 30,37 32.82 36,00 40.39 3 Kartu Tanda 25 88,34 90.08 Penduduk (e-KTP) *Sumber : LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2010-2016

2014 90

2015 92

42.2 93

43,06 98,24

Ket

10. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan a. Keluarga Berencana Pertumbuhan peduduk merupakan isu yang cukup strategis, hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas sumberdaya manusia. Jumlah penduduk yang cukup besar yang kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan tentu akan menjadikan suatu permasalahan bagi sutu wilayah dimasa yang akan datang. Gambaran berencana

umum

terkait

kinerja

dengan

pemerintah

upaya

urusan

pengendalian

keluarga

pertumbuhan

penduduk melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas akseptor. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya dengan trend penurunan di tiga tahun terakhir, pada Tahun 2012 LPP 1,4, Tahun 2013 1,3, Tahun 2014 sebesar 0,5 dan Tahun 2015 sebesar

0,4

persen

dari

total

Jumlah

Penduduk

Kabupaten

Tasikmalaya, meskipun ada kecenderungan penurunan LPP setiap tahunnya namun

kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang

berbeda. Disatu sisi kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk ketersediaan sumberdaya manusia bagi modal

pembangunan di dearah, akan tetapi di satu sisi kondisi

tersebut menyebabkan beban daerah menjadi semakin besar dalam upaya

mensejahterakan

Pemerintah

Daerah

Banyaknya

jumlah

masyarakatnya.

juga

Selain

menimbulkan

penduduk

yang

menjadi

permasalahan

tidak

disertai

beban lain. dengan

ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas, yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 88

Karena

berhubungan

dengan

tinggi

rendahnya

beban

pemerintah untuk memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warganya, maka pemerintah bersama dengan Pemerintah Daerah

memberikan

serangkaian

usaha

untuk

menekan

laju

pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggalakkan program KB (Keluarga Berencana). Keluarga pemerintah

Berencana

yang

(KB) merupakan

dirancang

untuk

suatu

program

menyeimbangkan

antara

kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana bertujuan

agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa

diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan

dengan

penanggulangan

penggunaan

kelahiran

seperti

alat-alat

kontrasepsi

kondom,

spiral,

IUD,

atau dan

sebagainya. Gambaran Data Potensi sektor Keluarga Berencana sebagai salahsatu dari kebijakan kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari tabel Data di bawah ini: Tabel 2.37. Data institusi pendukung program Keluaraga berencana Kabupaten Tasikmalaya 2014 – 2015 No 1 2 3

Uraian PPKBD Sub PPKBD PKB

2014 362 2.734 47

2015 362 2.583 47

Keterangan

*Sumber : Data Profil Kab. Tasikmalaya 2016

Tabel 2.38. Data Pasangan Usia Subur Kabupaten Tasikmalaya TA 2015 NO 1 2 3

Usia PUS (Tahun) Jumlah Keterangan PUS <20 20.601 PUS 20-29 121.611 PUS 30-49 210.930 Jumlah 353.142 *Sumber : Data Profil Kab. Tasikmalaya 2016


II- 89

Tabel 2.39 Data jenis penggunaan Alat kontrasepsi Kabupaten Tasikmalaya 2015 NO Jenis Alat Kontrasepsi Jumlah Keterangan 1 IUD 27.622 2 MOP 4.956 3 MOW 1.048 4 Implant 17.710 5 Suntik 49.336 6 Pil 37.523 7 Kondom 1.936 *Sumber : Data Profil Kab. Tasikmalaya 2016

Untuk mengukur keberhasilan program KB di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja

bidang

gambaran

Keluarga

tentang

Berencana,

pencapaian

sehingga

peserta

KB

akan

diperoleh

aktif

menurut

karakteristik, latar belakang Pasangan Usia Subur, penggunaan alat kontrasepsi yang diminati masyarakat serta capaian-capaian lainnya yang mendukung keberhasilan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tasikmalaya. Indikator pemberdayaan keluarga dalam Program Keluarga Berencana

menjadi bagian penting yang harus disentuh oleh

program pembangunan Pemerintah daerah menyangkut pengetahuan kewirausahaan, pengetahuan dan praktek akses modal usaha, serta pengetahuan tumbuh kembang anak melalui Bina Keluarga, selain itu

aspek kesehatan reproduksi remaja akan berdampak terhadap

pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan

sumber

informasi

KRR.

Keberhasilan

pelayanan

Program

Keluarga Berencana diukur dengan tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Utama pelayanan Program Keluarga Berencana, capaian target indikator kinerja utama pelayanan Program Keluarga Bencana di Kabupaten Tasikmalaya periode Tahun 2013-2015, sebagai berikut:


II- 90

Tabel 2.40 Pelayanan Program Keluarga Berencana Tahun 2013-2015 No. 1 2

Uraian

Tahun

Satuan

2013

2014

2015

Prevalensi peserta KB

%

64,91

60,66

65,91

Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP)

%

0,7

0,5

0,4


1) Petugas Lapangan Keluarga Berencana Petugas Lapangan Keluarga Berencana/PLKB adalah para pelaksana Program KB, sehingga kedudukannya sangat menentukan dalam proses manajemen Operasional Program KB baik nasional karena

memiliki

karakteristik

yang

spesifik,

maka

perlu

ada

pelayanan pemasaran yang berfungsi untuk mendukung minat masyarakat agar bersedia dan mampu memberdayakan keluarganya dalam membina dan meningkatkan kualitas keluarganya. Petugas Lapangan Keluarga Berencana/PLKB merupakan ujung tombak dalam pergerakan program kependudukan dan program KB di tingkat lapangan, tahun 2015 sebanyak 47 orang dan dibantu oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD). 2) Tingkat kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama

masa

reproduksinya

per

1000

wanita.

Asumsi

yang

digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. TFR merupakan pengukuran yang menyatakan fertilitas pada akhir masa reproduksi dari suatu kohor perempuan. Keunggulan TFR adalah angka ini dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang

perempuan

selama

masa

reproduksinya

dan

telah

memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masingmasing kelompok umur.


II- 91

Tabel : 2.41. Total Fertility Rate Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No

Uraian

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1

Total Fertility Rate

%

2,6

2,4

2,5

2,5

2,6

*Sumber : LKPJ Tahun 2011-2015

b. Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan

perempuan

adalah

upaya

kemampuan

perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga

mampu

membangun

kemampuan

dan

konsep

diri.

Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan

perempuan

merupakan

upaya

untuk

mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi

laki-laki

pembangunan.

dan

perempuan

Pelaksanaan

pada

urusan

setiap

tingkat

pemberdayaan

proses

perempuan

diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya keadilan dan

kesetaraan

gender

dan

peran

perempuan

dalam

proses

pembangunan. Pemberdayaan perempuan mempunyai peranan yang cukup strategis diantaranya terhadap keberhasilan pembangunan bidang kesehatan

dan

keluarga

berencana,

konsep

pemberdayaan

perempuan di Kabupaten Tasikmalaya terus ditingkatkan melalui Program Keluarga Sejahtera

(PKK) dengan melibatkan berbagai

kegiatan pemberdayaan, Kader Pos Yandu, Pembinaan Kader Pos KB desa dan Sub Pos KB desa, selain itu juga berbagai

sektor

pembangunan

sesuai

terintegrasi dalam

dengan

proporsi

dan

karakteristik yang dimiliki misalnya organisasi wanita baik sosial, profesi dan keagamaan diantaranya Gabungan Organisasi Wanita RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 92

(GOW), Organisasi Wanita Persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan, Persit, Bhayangkari, Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI), selain itu juga organisasi yang bergerak dibidang kemasyarakatan Forum Komunikasi Gender (Forkam Gender), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Tim Penggerak PKK, dan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan

Kabupaten

Tasikmalaya

perempuan

masih

Perempuan terlepas

terjadi

adanya

dan

dari

Anak

program

kasus

(P2TP2A).

Di

pemberdayaan

kekerasan

terhadap

perempuan dan anak, berikut ini data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tasikmalaya, dengan rincian data sebagai berikut: Tabel 2.42. Data Kasus dan jenis kekerasan terhadap perempuan Di Kabupaten Tasikmalaya TA. 2013-2015 NO 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Kekerasan Kekerasan terhadap Istri Kekerasan terhadap anak Incest Traficking Perkosaan Pencabulan Kekerasan dalam pacaran Jumlah

2013 13

Kasus 2014 32

1

1

1 3

1 12 2

3 4 4

18

48

68

2015 57

Keterangan


Tabel 2.43. Data Kasus dan jenis kekerasan terhadap perempuan Di Kabupaten Tasikmalaya TA 2013-2015 NO 1 2 3 4

Jenis Kekerasan Kekerasan secara fisik Kekerasan secara psikis Kekerasan secara seksual Kekerasan secara ekonomi Jumlah

2013 11

Kasus 2014 32

Keterangan 2015 34

18

52

64

4

22

67

13

33

47

46

139

212



II- 93

11. Sosial dan Keagamaan a. Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi kebutuhan dasar demi tercapainya kesejahteraan sosial pemerintah menyelenggarakan

pelayanan

dan

pengembangan

kesejahteraan

sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sepiritual, dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kondisi sosial kesejahteraan masyarakat dindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tercermin dari masih rendahnya daya dorong perekonomian, serta populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun kompleksitasnya. Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi

sosialnya,

sehingga

tidak

dapat

terpenuhi

kebutuhan

hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hamabatan,

kesulitan

kemiskinan,

dan

gangguan

keterlantaran,

tersebut

kecacatan,

dapat

ketuna

berupa sosial,

keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Masalah

kemiskinan

di

Kabupaten

Tasikmalaya

masih

menjadi fokus perhatian Pemerintah daerah dengan berbagai strategi penanggulangan

kemsikinan

melalui

program

penanggulangan

kemiskinan yang secara sinergis dilakukan oleh masing masing SKPD di bawah koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tasikamalaya. Jumlah rumah tangga dan jumlah individu pertahapan keluarga di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2015 berdasarkan PBDT 2015 yaitu sebagai berikut : a. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Status Kesejahteraan - Desil I

: 72.513

- Desil II

: 91.763

- Desil III

: 42.186


II- 94

- Desil IV

: 5.454

b. Jumlah Individu Berdasarkan Status Kesejahteraan - Desil I

: 301.589

- Desil II

: 261.011

- Desil III

: 122.032

- Desil IV

: 17.914

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 penduduk Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam kategori Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 211.916 RTS atau sekitar 702.546 Jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya 1.735.998 jiwa atau sekitar 40%, meskipun terdapat

trend penurunan yang

signifikan penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya, ternyata masih menyisakan persoalan tersendiri dalam penangananya, berikut ini data potensi penaganan penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk data kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya, dengan rincian data sebagai berikut: Tabel 2.44 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No

Jenis PMKS

2011

2012

Tahun 2013

2014

1

Balita terlantar

2.536

2.536

2.536

2.536

2

Anak terlantar

6.156

6.156

6.156

6.156

3

40

18

18

18

4

Anak korban tindak kekerasan Anak Nakal

0

1

1

1

5

Anak Jalanan

9.475

102

102

102

6

Anak Cacat

0

96

96

96

7

Wanita rawan sosial ekonomi Wanita korban kekerasan/diperlukan salah Lanjut usia terlantar

5.251

5.269

5.269

5.269

82

0

-

-

14.020

82

82

82

0

0

-

-

8.937

5.562

5.562

5.562

8 9 10 11

Lanjut usia korban kekerasan Penyandang cacat


2015 2537 6157 12 38 77 96

3778 0 88 0 5562

II- 95

No

Jenis PMKS

12 13

Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis Tuna susila

14

Pengemis

15

Gelandangan

16

Bekas Warga Binaan lembaga Korban Penyalahgunaan Nafza Keluarga Fakir miskin

17 18 19 20 21 22 23 24

Keluarga Berumah tidak layak huni Keluarga bermasalah sosial psikologi Komunitas adat terpencil Masyarakat yang tinggal di daerah rawan sosial Korban Bencana alam

26

Korban Bencana social Pekerja migran bermasalah ODHA

27

Keluarga rentan

25

2011

2012

Tahun 2013

2014

0

14

-

-

14

80

14

14

80

60

80

80

60

251

60

60

251

128

251

251

2.280

222.384

128

128

127.121

12.094

18.212

187

12.094

12.094

187

108

187

187

98

497.385

108

108

16.773

1.272

1.272

43

1.549

1.549

43

43

550

550

43

99

43

43

55

2.760

99

99

2.760

757.514

2.760

2.760

Jumlah

222.384 222.384

497.385 497.385

2015 0 10 41 16 184 85 23343 12094 145 108 316.178 3.485 593 14 205 2760 377.606


Penanganan PMKS ada terdapat dua pola, yakni pola di luar panti atau di rumah dan pola panti, untuk yang menggunakan pola panti ini terdiri dari beberapa kategori. Mulai dari faktor kemiskinan, keterlantaran, masalah sosial, hingga keterasingan, seperti anak terlantar, yatim piatu dan yang sedang menghadapi masalah kekersan dalam keluarga dan perdaganan anak. Itu sebabnya, penanganan yang diberikan harus mampu penuhi hak-hak mereka. PMKS terdiri dari 27 jenis, namun yang umum terlihat terdiri dari enam kategori besar, yakni miskin, terlantar, cacat, tunas susila, keterasingan dan tuna sosial. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 96

Keberhasilan

penaganan

PMKS

diukur

dengan

tingkat

ketercapaian Indikator Kinerja Utama penanganan PMKS, capaian target indikator kinerja utama penanganan PMKS di Kabupaten Tasikmalaya pada perode Tahun 2012 - 2015, sebagai berikut: Tabel 2.45 Data Penanganan PMKS Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2015 No 1 2

Uraian

2012

Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Jumlah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial - Korban Tindak Kekerasan (perempuan dan anak) - Jumlah Lanjut Usia Terlantar - Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang ditangani Luar Panti - Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang ditangani Dalam Panti - Jumlah Penyandang Cacat

Jumlah 2013 2014

2015

93

93

93

93

50

50

50

15

148

148

88

88

88

60

60

55

5.56 2

5.56 2

-

- Jumlah Penyandang Cacat yang 195 195 ditangani - Jumlah Korban Penyalahgunaan 158 158 NAPZA - Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ditangani - Jumlah Keluarga berumah Tidak 601 601 Layak Huni - Jumlah Keluarga berumah Tidak 700 700 Layak Huni yang ditangani - Orang dengan HIV/AIDS 30 30 - Jumlah Persediaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah bagi Eks Korban Bencana Sumber : LKPJ – AMJ Bupati Tasikmalaya 2011-2015

88

266

203

-

-

66

-

-

-

-

75

50

20

-

-

b. Keagamaan Agama merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam mempercayai Tuhan dalam kehidupan mereka, tidak hanya itu secara individu agama bisa digunakan

untuk

menuntun kehidupan manusia dalam mengarungi kehidupannya sehari-hari, namun kalau dilihat secara kelompok atau masyarakat, bagaimana

kita

memahami

agama

tersebut

dalam

kehidupan

masyarakat. Fungsi agama dalam masyarakat antara lain sebagai berikut : RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 97

1. Fungsi Edukatif (Pendidikan). Ajaran agama secara yuridis (hukum) berfungsi menyuruh/mengajak dan melarang yang harus dipatuhi agar pribagi penganutnya menjadi baik dan benar, dan terbiasa dengan yang baik dan yang benar menurut ajaran agama masing-masing. 2. Fungsi Penyelamat. Dimanapun manusia berada, dia selalu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi kehidupan dunia dan akhirat. Charles Kimball

dalam

bukunya

Kala

Agama

Menjadi

Bencana

melontarkan kritik tajam terhadap agama monoteisme (ajaran menganut Tuhan satu). Menurutnya, sekarang ini agama tidak lagi

berhak

bertanya:

Apakah

umat

di

luat

agamaku

diselamatkan atau tidak Apalagi bertanya bagaimana mereka bisa

diselamatkan?

Teologi

(agama)

harus

meninggalkan

perspektif (pandangan) sempit tersebut. Teologi mesti terbuka bahwa Tuhan mempunyai rencana keselamatan umat manusia yang menyeluruh. Rencana itu tidak pernah terbuka dan mungkin agamaku tidak cukup menyelami secara sendirian. Bisa jadi agama-agama lain mempunyai pengertian dan sumbangan untuk menyelami rencana keselamatan Tuhan tersebut. Dari sinilah, dialog antar agama bisa dimulai dengan terbuka dan jujur serta setara. 3. Fungsi

Perdamaian.

seorang/sekelompok

orang

Melalui yang

tuntunan bersalah

atau

agama berdosa

mencapai kedamaian batin dan perdamaian dengan diri sendiri, sesama, semesta dan Alloh. Tentu dia/mereka harus bertaubat dan mengubah cara hidup. 4. Fungsi

Kontrol

Sosial.

Ajaran

agama

membentuk

penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada. 5. Fungsi Pemupuk Rasa Solidaritas. Bila fungsi ini dibangun secara serius dan tulus, maka persaudaraan yang kokoh akan


II- 98

berdiri

tegak

menjadi

pilar

"Civil

Society"

(kehidupan

masyarakat) yang memukau. 6. Fungsi

Pembaharuan.

kehidupan

pribadi

Ajaran

seseorang

agama atau

dapat

mengubah

kelompok

menjadi

kehidupan baru. Dengan fungsi ini seharusnya agama terusmenerus menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 7. Fungsi Kreatif. Fungsi ini menopang dan mendorong fungsi pembaharuan

untuk

mengajak

umat

beragama

bekerja

produktif dan inovatif bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. 8. Fungsi Sublimatif (bersifat perubahan emosi). Ajaran agama mensucikan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agamawi, melainkan juga bersifat duniawi. Usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus, karena untuk Alloh, itu adalah ibadah. Sejalan dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya yang Religius dan Islami, dengan pemaknaan Religius Islami adalah merupakan sikap keberagamaan yang dicerminkan dalam perilaku keseharian di masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan seperti keadilan, persamaan (equal), menghargai perbedaan (pluralitas) dan sebagainya. Visi Kabupaten Tasikmalaya yang religius islami bermaksud untuk menjadikan spirit keagamaan Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakat. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Kabupaten Tasikmalaya dijuluki dengan sebutan Kota santri atau dengan ikon seribu masjid yang tersebar di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, berikut data potensi sarana agama dan keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya, dengan data sebagai berikut:


II- 99

Tabel 2.46. Data sarana peribadatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015 NO 1 2 3 4

Sarana Peribadatan Mesjid Langgar Mushola Gereja

Jumlah 2012 4.650 6.039 4.853 3

2011 4.657 6.038 4.868 3

Bangunan 2013 2014 3.402 3.402 6.119 6.119 1.569 1.569 3 3

2015 4.701 6.080 4.899 3


Tabel 2.47. Data Penduduk pemeluk agama Kabupaten Tasikmalaya 2011 – 2015 NO 1 2 3 4 5 6

Agama

2011 1.660.745 417 67

Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya

56

Jumlah Pemeluk 2012 2013 2014 1.706.716 1.706.167 1.706.164 304 469 466 66 95 95 5 5 56 49 49

2015 1.689.251 243 464 91 49


Tabel 2.48. Data Pesantren, kyai dan santri Kabupaten Tasikmalaya 2010 - 2015 NO

Uraian

2010

1

2011

Pondok 700 701 Pesantern 2 Tenaga 1.001 5.399 pengajar 3 Santri 39.680 3.8515 4 Madrasah 3.505 3.505 Diniyah 5 Murid 201.809 201.809 Madrasah Diniyah 6 Guru Madrasah 14.755 14.755 Diniyah *Sumber : Data Profil Kab. Tasikmalaya 2016

Tahun 2013

2014

2015

752

806

833

3.840

5.421

6.610

83.394 3.533

92.083 3.493

84.752 3.545

146.374

170.861

199.567

15.660

15.978

17.798

12. Ketenagakerjaan Salah satu permasalahan pembangunan dalam bidang tenaga kerja yang sangat krusial adalah pengangguran yang disebabkan tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta masih rendahnya kompetensi tenaga kerja. Selain itu masih terbatasnya kapasitas kelembagaan, RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 100

sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha. Hal lain yang masih perlu perhatian adalah upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

yang berasal

dari Kabupaten Tasikmalaya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tabel 2.49 Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2010 – 2014 Jenjang Pendidikan

Tahun 2010

SD dan Tidak Tamat SD 41 Sekolah Lanjutan Tingkat 351 Pertama Sekolah Lanjutan Tingkat 3.384 Atas Akademi (Sarjana Muda) 946 Perguruan 1.717 Tinggi/Universitas *Sumber : Data Profil Kab. Tasikmalaya

2011

2012

2013

2014

2015

391 271

67 499

71 710

86 627

75 572

2.308

6.227

792

9.048

7.457

1.225 1.475

713 1.207

982 271

627 1.917

524 970

2016

13. Transmigrasi Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perpindahan penduduk

atau mobilitas penduduk dari suatu daerah ke daerah

lain dalam satu negara dengan tujuan antara lain : (1) Membuka daerah dari yang padat ke yang kurang penduduknya dan meningkatkan potensi daerah tujuan; RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 101

(2) Meningkatkan

produksi

hasil

pertanian

dengan

cara

ekstensifikasi lahan; (3) Secara sosial budaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa; (4) Pemerataan penyebaran penduduk; (5) Meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional; (6) Meningkatkan taraf hidup penduduk. Pemerintah

Kabupaten

Tasikmalaya

pada

tahun

2013

melakukan pemberangkatan transmigrasi sebanyak 236 Kepala Keluarga atau sebanyak 779 jiwa yang terdiri dari transmigrasi lokal sebanyak 234 kepala keluarga atau sebanyak 768 jiwa dan transmigrasi umum sebanyak 5 kepala keluarga atau 11 jiwa, dengan daerah tujuan di luar Pulau Jawa yaitu : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jambi dan Maluku. 14. Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tasikmalaya terkenal sebagai tempat lahirnya koperasi di Indonesia. Kiprah koperasi selama ini turut mendukung usaha kecil dan menegah di Kabupaten Tasikmalaya. Sampai Tahun 2014, terdapat 714 koperasi dengan rincian : koperasi aktif sebanyak 377 unit dan koperasi sehat sebanyak 100 unit. Kabupaten Tasikmalaya juga dikenal dengan industri kecil kerajinan anyaman. Produk kerajinan yang menjadi unggulan antara lain:

anyaman

mendong, anyaman pandan, anyaman bambu, dan bordir. Jenis komoditas anyaman mendong di Kabupaten Tasikmalaya dalam setiap tahunnya meningkat dilihat dari jumlah sentra, unit usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun investasi dan produksi yang

dihasilkan

dalam

memenuhi

tuntutan

pasar

serta

perkembangan kebutuhan yang dinamis. Terdapat 28 sentra dengan 1.629 unit usaha, serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7.412 orang. Nilai investasi yang telah dikeluarkan sebanyak Rp. 3.051.322.000 dengan nilai produksi sebanyak Rp.93.391.200.000. Anyaman

pandan

dalam

produksinya

banyak

diminati

pasar

terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Ada 26 sentra dengan unit usaha sebanyak 819 dan penyerapan tenaga kerja sebanyak RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 102

15.347 orang. Adapun investasi yang telah dikeluarkan sebesar Rp 3.639.066.000 dengan nilai produksi sebesar Rp.281.885.190.000. Anyaman bambu memiliki keanekaragaman produk yang dihasilkan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Di Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi kebutuhan dan pangsa pasarnya terdapat 43 sentra dengan 1.499 unit usaha, serta dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 17.032 orang. Dalam mendukung komoditas bambu agar mampu memenuhi kebutuhan pasar serta mampu bersaing telah ditanamkan investasi sebesar Rp 4.381.217.000 dengan

nilai

produksi sebesar Rp

275.918.400.000. Komoditas bordir dalam perkembangannya di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 89 sentra, dengan unit usaha sebanyak 2.184 dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 18.885 orang. Dalam mendukung komoditas bordir tersebut investasi yang telah ditanamkan sebesar Rp 16.770.694.000 dan dengan nilai produksi sebesar Rp 1.019.790.000.000. Tabel 2.50 Data UMKM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Uraian

2011

2012

Meningkatnya Jumlah 12 12 koperasi baru per tahun Meningkatnya Jumlah 126 137 Koperasi sehat Meningkatnya Jumlah 335 402 Koperasi aktif Meningkatnya Jumlah 676 692 Koperasi Meningkatnya Jumlah 133.072 150.857 Anggota Meningkatnya Jumlah 118.965 136.008 Modal*) Meningkatnya Jumlah 1.434 1614 Karyawan Meningkatnya Total asset*) 252.498 292.953 Meningkatnya Volume usaha 135.703 189.433 Meningkatnya Laba*) 2.803 1.176 Meningkatnya Jumlah UKM 29.138 31.207 Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Tasikmalaya 2011-2015 Ket *) dalam juta

Tahun Capaian 2013 2014

2015

13

10

15

110

100

100

369

377

393

704

714

729

152.831

136.367

143.696

186.319

314.521

245.791.703

1.633

1.481

1.564

350.550 225.352 6.095 32.125

506.331 214.720 4.441 33.731

561.580.355 331.596.858 6.141 33.731

15. Penanaman Modal dan Investasi Penanaman modal merupakan suatu upaya mengelola uang dengan cara menyisihkan sebagian uang tersebut untuk ditanam pada bidang-bidang tertentu dengan harapan mendapat keuntungan


II- 103

di masa datang, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PD BPR, PDAM dan PDUP Keberadaan penanaman modal di Kabupaten Tasikmalaya terkait

dengan

adanya

tuntutan

untuk

menyelenggarakan

pembangunan ekonomi daerah pada umumnya dihadapkan dengan beberapa permasalahan diantaranya kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Berbgai upaya telah dilakukan untuk mendorong penanaman modal baik yang berasal dari dalam maupun luar daerah dengan melalui penyederhanaan prosedur, terciptanya system pelayanan investasi yang efesien dan efektif dan terciptanya kepastian hukum, iklim investasi yang kondusip dengan harapan untuk meningkatkan nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.51. Data Investasi dan BUMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2011 – 2015 No 1 2

3 4

5

6

Uraian Jumlah pelaku usaha yang dibina (PMA&PMDN) Jumlah promosi investasi (temu investasi dan pameran investasi) Laju Pertumbuhan Investasi Kontribusi BUMD (PDBPR) Total asset Kredit yang disalurkan Laba Kontribusi BUMD (PDAM) Total asset Air yang terjual Laba Kontribusi PDUP Total asset Laba

Tahun Capaian 2013 2014

2011

2012

0

2

19

4

50

0

6

5

2

3

11,47

0

14,27

7,62

11,45

282.255

343.396

421.443

479.962

743.992

233.173

279.862

344.919

379.297

416.743

11.446

13.941

18.878

23.567

26.091

26.196 20.620 4.575

29.756 29.197 5.641

30.201 33.460 5.702

32.077 33.714 3.546

32.506 35.544 4.268

4.158 260

2015

3.891* 3.891* (8.105,)* (1.991.) *

62.575 300.000

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Tasikmalaya 2011-2015 *Belum di audit


II- 104

16. Kebudayaan Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari pengembangan pariwisata daerah. Keberhasilan sektor kebudayaan dan kepariwisataan

di Kabupaten Tasikmalaya

dapat dilihat dari dua sisi yaitu tingkat keberhasilan capaian program yang telah ditentukan dan dari tingkat capaian hasil program kegiatan

diantaranyan dengan jumlah wisatawan yang

mengunjungi ke obyek pariwisata, Kabupaten Tasikmalaya Pembangunan Bidang Pariwisata telah berhasil mendatangkan wisatawan domestik sebanyak 667.481 orang pada tahun 2011 dan 924.575 orang pada Tahun 2015 dari target 687.217 orang atau mengalami

peningkatan

25,67%,

tetapi

untuk

wisatawan

mancanegara pada Tahun 2015 hanya 3.399 orang dari target 8.690 orang.

Dikarenakan Kampung Naga telah ditetapkan oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebagai Destinasi Wisata Internasional, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus memfokuskan penataan fasilitas pendukung Objek Wisata Kampung Naga untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Tabel 2.52. Data Kunjungan wisatawan dan even seni budaya di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 No 1

2 3.

4.

5.

Uraian Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab.Tasikmalaya per tahun - Wisatawan Nusantara - Wisatawan Mancanegara Tersedianya objek wisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Jumlah even seni dan budaya - Penyelenggaraan even seni dan budaya - Pengiriman misi seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya - Sarana penyelenggaraan seni (panggung seni) - Sarana pengembangan seni (alat seni) Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan - Jumlah benda, situs dan

2011

2012

Tahun 2013

2014

2015

675.587

716.709

698.515

881.210

927.974

667.481 8.106

709.867 6.842

693.354 5.161

877.100 4.110

924.575 3.399

1

1

10

11

11

6

13

14

8

5

10

8

1

-

3

4

3

-

-

2

5

11

-

41

41

41

41

41


II- 105

No

Uraian

2011

2012

Tahun 2013

2014

2015

-

10

13

16

16

kawasan cagar budaya yang ada - Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dipelihara

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Tasikmalaya 2011-2015

17. Kepemudaan dan Olahraga Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda selama periode 2011 – 2015 diarahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan. Jumlah pemuda di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu yang termasuk usia 16 – 30 tahun mencapai 30 %

dari total jumlah penduduk, angka tersebut

merupakan potensi yang besar jika dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk dilibatkan dalam proses-proses pembangunan,

pemuda

memiliki potensi yang strategis dan berperan aktif dalam peningkatan organisasi kepemudaan dalam pembangunan. Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat diantaranya KNPI, Ikatan Remaja Mesjid, Kelompok Pemuda (Karang Taruna) sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat. Dalam hubungannya dengan pembangunan kepemudaan perlu adanya komitmen pelaku kebijakan sebagai isu dan melibatkan pemuda sebagai bagian penting dalam menunjang pembangunan, tidak bisa dipungkiri lagi pemuda tidak akan pernah lepas dari olahraga

sehingga dengan olahraga pemuda dapat menghilangkan

perilaku negative dan mereka bisa belajar menghargai orang lain. Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga, melalui pembinaan olahraga yang sistematis, RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 106

kualitas Sumber Daya Manusia dapat diarahkan pada peningkatan pengendalian diri, tanggung jawab, disiplin, sportivitas yang pada akhirnya

dapat

memperoleh

prestasi

olahraga

yang

dapat

membangkitkan kebanggaan nasional. Oleh sebab itu, pembangunan olahraga perlu mendapatkan perhatian yang lebih proporsional melalui pembinaan, manajemen, perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis dalam pembangunan nasional. Persaingan olahraga prestasi dewasa ini semakin ketat. Prestasi bukan lagi milik perorangan, tetapi sudah menyangkut harkat dan martabat suatu bangsa. Itulah sebabnya berbagai daya dan upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menempatkan atletnya sebagai juara di berbagai kegiatan olahraga besar baik untuk tingkat Propinsi maupun bahkan even tingkat Nasional. Kabupaten

Tasikmalaya

memiliki

potensi

besar

untuk

menciptakan atlet-atlet potensial di berbagai cabang olahraga dengan melibatkan putera puteri terbaik Daerah, berikut ini data potensi organisasi kepemudaan di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.53 Data organisasi kepemudaan Kabupaten Tasikmalaya 2011 -2015 NO 1

Uraian Karang Taruna

2011 351

2

2012 351

Tahun 2013

2014

2015

351

351

351

Organisasi 45 45 45 45 Kepemudaan 3 Pemuda Pelopor 21 21 21 21 Pembangunan *Sumber : LKPJ – AMJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2011-2015

45 21

Keberhasilan pembinaaan olahraga dan kepemudaan diukur dengan tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Utama program pembinaan olahraga dan kepemudaan, capaian target indikator kinerja utama program pembinaan olahraga dan kepemudaan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2011 - 2015 , sebagai berikut:


II- 107

Tabel 2.54 Data Pembinaan dan Prestasi Keolahragaan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 -2015 NO 1 2 3 4

Uraian Jumlah induk organisasi olahraga Jumlah atlit yang dibina Jumlah kompetisi yang digelar Jumlah Medali yang diraih dalam: SEA GAMES - Emas - Perak - Perunggu PON - Emas - Perak - Perunggu PORDA - Emas - Perak - Perunggu PEPARDA - Emas - Perak - Perunggu

2011

2012

31

31

241 12

Tahun 2013

2014

2015

35

37

29

241

251

256

227

12

13

14

-

Tidak Tidak 4 diselengga- diselengga1 rakan rakan 1 Tidak Tidak Tidak diselengga- diselengga- diselenggarakan rakan rakan

14 6 4 18 14 19

23 24 21 16 6 6

*Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Tasikmalaya 2011-2015

18. Kesatuan Bangsa Pelayanan ketertiban

terhadap

masyarakat

penyelenggaraan

dilaksanakan

keamanan

pemerintah

dan

bersama

masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos kamling. Jumlah anggota satuan linmas di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 sebanyak 8.800 orang yang tersebar di 351 desa yang ditunjang

dengan

Penyelenggaraan

adanya

pos

Pembangunan

kamling Bidang

di

setiap

Ketertiban

kedusunan. Umum

dan

Ketentraman Masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat

untuk

menjaga

keamanan

masyarakat

lingkungan

masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Selain itu, difokuskan juga untuk menghindari terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaksanakan melalui sosialisasi Peraturan

Daerah,

sejak

proses

legislasi,

sosialisasi

hingga

penerapannya.


II- 108

Gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang sering terjadi di Kabupaten Tasikmalaya di antaranya adalah penyalahgunaan penggunaan narkoba, kenakalan remaja, pencurian kendaraan

bermotor,

pemerasan.

Kondisi

perampokan, ini

penipuan,

memerlukan

penganiayaan,

penanganan

yang

berkesinambungan serta terintegrasikan antara aparat ketentraman daerah, yang bekerja sama dengan perangkat satuan polisi pamong praja, aparat perlindungan masyarakat (LINMAS) dan ketahanan lingkungan

keluarga

masing-masing,

serta

segenap

komponen

masyarakat. Selanjutnya, konflik antar internal umat beragama yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tasikmalaya bisa dikendalikan dan sampai saat ini kerukunan kehidupan beragama cukup kondusif, hal ini tidak lepas dari peran serta ulama dan umaro dalam melayani dan mengayomi umat beragama di Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi tersebut bisa dilihat dalam indikator peningkatan fasilitas pencapaian halaqoh dalam berbagai forum keagamaan. Kesiap-siagaan petugas dalam deteksi dini dan penggulangan tanggap darurat bencana juga memadai hal ini ditandai dengan jumlah anggota linmas tiap desa dengan populasi cukup disertai dengan pelatihan keterampilan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personal linmas dalam melayani masyarakat khususnya korban bencana alam. 19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Aparatur

yang

Negara

dilakukan dan

oleh

Reformasi

Kementrian

Birokrasi

pada

Pendayagunaan tahun

2014,

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendapat nilai 48,84 poin, dengan predikat nilai “C” (cukup baik/memadai perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar) dan hal ini mengalami peningkatan apabila dibandingakan tahun 2013, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendapat nilai 36,15 poin.


II- 109

Kedudukan aparatur pemerintah daerah memegang peran sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak hanya untuk menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan, melainkan juga dalam keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka perencanaan sumberdaya termasuk di dalamnya pengembangan organisasi, sistem remunerasi, sistem perencanaan dan pengembangan karir menjadi penting dan prioritas, khususnya dalam mewujudkan

kondisi pemerintahan yang ber-

orientasi kepada pelayanan. Hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan

kualitas

sumberdaya

aparatur

yang

diindikasikan

dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan aparatur. Aparatur pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan sumber dayanya agar dapat lebih kreatif dalam mengembangkan daerahnya menuju kemandirian dan siap berkompetisi dengan daerah

lain

untuk

menarik

investasi.

Dalam

demokratisasi

masyarakat lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya, termasuk terhadap negara, sehingga masyarakat akan lebih bebas dalam menuangkan mengawasi

aspirasinya

birokrasi.

demokratisasi

perlu

terhadap

Kesiapan

kinerja

aparatur

ditingkatkan

agar

pemerintah

dan

dalam

mengantisipasi

mampu

meningkatkan

pelayanan yang baik terhadap masyarakat ataupun pemerintahan. Jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2015 sebanyak 14.554 orang terdiri dari 7.272 (49,97%) lakilaki dan 7.282 (50,03%) perempuan. Sementara kalau dilihat dari jenjang tingkat pendidikan tertinggi sebagian besar pegawai negeri di Kabupaten Tasikmalaya telah mencapai pendidikan S1 yaitu sebesar 68,51% tepatnya 9.971 orang. Bila dirinci menurut Golongan maka sebagian besar yaitu 49,82 persen golongan IV, sedangkan golongan I hanya 0,61 persen, selebihnya tersebar pada golongan II dan III, yaitu masing masing 10,34 persen dan 39,23 persen. Hal tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :


II- 110

Tabel 2.55. Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNSD) Kabupaten Tasikmalaya 2011 -2015 NO

Uraian

2011

2012

A

Golongan IV

7.855

7.772

1 2 3 4 5

Pembinan Utama IV/ e Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/ c Pembina Tk. I IV/ b Pembina IV/ a

14 229 7.612

25 271 7.476

B

Golongan III

4.961

5.115

Penata Tk. I III/d Penata III/c Penata Muda Tk I III/b Penata Muda III/a Golongan II Pengatur Tk I II/d Pengatur II/c Pengatur Muda Tk I II/b Pengatur Muda II/a Golongan I Juru Tk I I/d Juru I/c Juru Muda Tk I I/b Juru Muda I/a Jumlah PNS

1.227 767 1.165 1.802 3.077 265 679 1.172 961 178 44 61 40 33 16.071

1.056 840 1.190 2.029 2.370 204 632 1.056 478 139 37 52 44 6 15.396

1 2 3 4 C 1 2 3 4 D 1 2 3 4

Tahun 2013 7.709 1 36 321 7.351 5.201 1.012 905 1.427 1.857 1.814 320

2014 7.530 1 42 446 7.041 5.593 1.091 1.002 1.946 1.554 1.663 346

494 692 308

462 487 368

103 22 33 43 5 14.827

105 16 54 31 4 14.891

2015 7.251 1 50 756 6.444 5.709 1.130 1.013 2.000 1.566 1.505 337 529 303 336 89 13 59 13 4 14.554

Sumber : Data Profil Kabupaten Tasikmalaya 2012-2016

20. Ketahanan Pangan Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,

Ketahanan

Pangan

didefinisikan

sebagai

kondisi

terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Tiga pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi tersebut

adalah

ketersediaan

(availability),

keterjangkauan

(accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat

atau

rumah

tangga

tersebut

mampu

memenuhi

ketahanan pangannya masing-masing.


II- 111

Pemerintah

Kabupaten

Tasikmalaya

melalui

Bagian

Ketahanan Pangan, Setda telah berusaha untuk mewujudkan terjaminnya akses pangan rumah tangga dan perseorangan. Dalam rangka

pembentukan

cadangan

pangan

pemerintah

daerah,

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menyimpan stok pangan dalam bentuk beras di Sub-Dolog Ciamis sebanyak 48,30 ton yang dapat digunakan apabila ada keadaan darurat sesuai dengan Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Disamping cadangan pangan pemerintah, masyarakat juga menyimpang stok pangan dalam bentuk lumbung pangan masyarakat yang kondisinya terus dipantau oleh Bagian Ketahanan Pangan melalui Sistem Informasi Manajemen

yang

bekerjasama

dengan

PT.

Indosat.

Dalam

meningkatkan distribusi pangan, telah dibentuk Gapoktan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang sampai Tahun 2015 telah terbentuk 100 Gapoktan. Adapun tujuannya yaitu (1) Pemberdayaan Gapoktan, sehingga mampu mengembangkan unit usaha distribusi pangan dan unit cadangan pangan; (2) Peningkatan aktivitas, kapasitas usaha, permodalan, dan terciptanya lapangan usaha; (3) Meningkatnya

akses

pangan

masyarakat

Ketahanan

Pangan

dan

meningkatnya

cadangan pangan. Pembangunan

yang

berhasil

akan

menentukan kualitas generasi yang akan datang. Ketahanan Pangan sebagai

salah

menghadapi

satu

urusan

berbagai

wajib

pemerintah

permasalahan

yaitu:

daerah

masih

kurangnya

keanekaragaman konsumsi pangan yang dibuktikan dengan nilai Pola Pangan Harapan sebesar 67,10% dari rata-rata PPH Jawa Barat 78,3%, tidak stabilnya harga pangan yang menyebabkan sebagian rumah tangga tidak bisa mengakses pangan, dan tingginya konsumsi beras per kapita per tahun. Selain itu, masih banyaknya Desa Rawan Pangan menurut Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat, yaitu 31 Desa, merupakan tantangan Pembangunan Ketahanan Pangan dalam 5 (lima) tahun ke depan.


II- 112

Tabel 2.56. Data Cadangan Pangan, Distribusi dan Penganekaragaman Pangan di Kabupaten Tasikmalaya Peroide 2011 - 2015 No 1

2

3

Uraian Ketersediaan dan Cadangan Pangan a. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita - Ketersediaan Energi b. Penguatan cadangan pangan Distribusi dan Akses Pangan a. KetersediaanInformasi pasokan, harga dan akses pangan daerah - Tersedianya Petugas Pengumpulan data/ informasi harga dan pasokan pangan b. Stabilitas harga dan pasokan pangan - Terfasilitasinya pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat /LDPM Penganekaragaman dan Keamanan Pangan a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

2011

2012

87.39

Tahun 2013

2014

2015

84,8

-

34,57 48,30

38

7

-

17

4

-

4

4

8

2

1

4

100

67,10 89.63

61,5

61,5

72,15


21. Kearsipan Kearsipan yaitu suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan,

pengaturan,

pemeliharaan

dan

juga

kegiatan

penyimpanan untuk warkat menurut sistim yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971, menyatakan bahwa arsip ialah naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembagalembaga Negara dan Badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau dengan kata lain arsip sebagai hasil endapan informasi pelaksanaan kegiatan instansi yang tercipta karena fungsi instansi berjalanan dan disimpan untuk dipergunakan Pelaksanaan tata kelola kerasipan secara baku di Seluruh SKPD, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tasikmalaya periode 2011 – 2014 sebagaimana berikut:


II- 113

Tabel 2.57 Data Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Tasikmalaya periode 2011 -2015 No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Indikator Capaian Sasaran Meningkatnya kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan Meningkatnya SDM Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan Desa/Kelurahan Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan umum Tingkat penerapan teknik informasi dalam administrasi kearsipan Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat Penyelamatan arsip in aktif

SATUAN

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Perpustakaan

20

39

7

18

189

Orang

20

7

7

18

189

Eksemplar

20.000

7.000

7.000

-

1.283

Eksemplar

-

1.250

1.250

936

3.043

SKPD

1

3

2

1

6

Orang

21

30

25

10

111

SKPD

1

3

2

1

54


22. Komunikasi dan Informatika Ketersediaan sarana dan prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Tasikmalaya yang tersedia terdiri dari: akses internet, sistim informasi, Hotspot, media informasi dan radio komunikasi. Jumlah SKPD di Kabupaten Tasikmalaya yang telah memiliki akses internet sebanyak 28 SKPD. 23. Urusan Pemberdayaan Desa Pembangunan desa memegang peranan yang strategis karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, hal tersebut dapat dilihat program pembangunan yang dirancang pemerintah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 114

terdepan yang merupakan sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat. Tabel 2.58. Data Pemerintah Desa Kabupaten Tasikmalaya Periode 2011 – 2015 No 1

2

3 4

Indikator Capaian Sasaran Terbentuknya Desa Layak Anak menuju KLA (Kabupaten Layak Anak) Jumlah desa yang mengikuti program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) Jumlah desa yang mendapatkan dana stimulant desa unggul dan mandiri per tahun Meningkatnya Jumlah desa yang memiliki BUMDES Usaha Ekonomi Desa (UED)

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Kab

-

1

1

1

1

Desa

1

1

1

1

1

Desa

7

10

-

-

-

Buah

7

10

-

-

351

Kelom pok

103

103

-

-

-

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1

1

1

351

351

351

351

351

351

Meningkatnya Prestasi dalam Keg 1 1 Lomba Desa Jumlah desa yang mengikuti 6 Desa 1 1 lomba desa Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan BSMSS 7 Desa 1 1 Bhakti Siliwangi Manungggal Satata Sariksa Menigkatnya jumlah desa 8 Desa 1 1 yang melaksanakan TMMD Jumlah desa yang sudah 9 Desa 351 351 memiliki profil desa 10 Jumlah Alokasi Dana Desa Desa 351 351 *Sumber : LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2011-2015 5

24. Perpustakaan Gambaran umum pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2015 memiliki 1 buah perpustakaan pemerintah daerah. Mengingat minat baca masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada

umumnya

masih

rendah,

maka

perlu

dikembangkan

perpustakaan di daerah berupa perpustakaan desa.


II- 115

Tabel 2.59 Data Perpustakaan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 No 1 2 3 4 5

Sarana Perpustakaan Perpustakaan Desa SDM Pengelola Perpustakaan Desa Koleksi bahan perpustakaan Desa/Kelurahan Koleksi bahan perpustakaan umum Pemanfaatan perpustakaan Desa/Kelurahan

2011 159

2012 198

Tahun 2013 205

2014 223

2015 189

159

166

173

191

189

435.500

442.500

449.500

- 1.283

5.307

6.557

7.807

936 3.043

112

Sumber : Kantor Perpustakaan Arsip Daerah Kab. Tasikmalaya

2.4.2. Fokus Layanan Pilihan 1. Pertanian a. Pertanian dan Hortikultura Upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan perlu terus dilaksanakan, hal ini sehubungan dengan tanaman pangan sebagai salah

satu

tumpuan

harapan

dalam

peningkatan

kondisi

perekonomian masyarakat. Tanaman pangan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyediaan bahan pangan pokok, kesempatan

kerja,

sumber

pendapatan

serta

memberikan

sumbangan yang cukup besar terhadap PDRB, juga menjadi penarik dan pendorong pertumbuhan industri hulu yang memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi cukup besar. Kabupaten Tasikmalaya mempunyai komoditi unggulan yang tersebar pada beberapa kecamatan. Komoditi tersebut terdiri dari: Padi, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai. Selanjutnya Sentra produksi komoditi unggulan Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.


II- 116

Tabel 2.60. Sentra Produksi Komoditi Unggulan Kabupaten Tasikmalaya Padi

:

Tersebar di 39 kecamatan

Padi Organik

:

Manonjaya, Sukahening, Sukaraja, Sukaresik, Salawu, Cisayong dan Cineam.

Jagung

:

Kacang Tanah Kedelai

:

Karangnunggal, Bantarkalong, Cipatujah, Pancatengah, Salopa, Cibalong, Salawu, Cigalontang, Kadipaten, Rajapolah, Ciawi, Cineam Cineam, Karangjaya, Pancatengah, Kadipaten, Cikatomas, Cikalong Jatiwaras, Cipatujah, Jamanis, Pancatengah

:

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya, 2015

Sebagai komoditi tanaman pangan Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan pilihan prioritas adalah padi, dengan lokasi sentra pengembangannya meliputi 39 kecamatan. Berdasarkan data pada tahun 2014 produktivitas padi sawah adalah 67,85 kw/ha dan pada tahun

2015

peningkatan

meningkat

menjadi

produktivitas

tidak

67,95 diiringi

kw/ha dengan

akan

tetapi

peningkatan

produksi karena produksi padi sawah menurun dari 852.021 ton menjadi 831.602. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan luas panen dari 125.583 ha pada tahun 2014 menjadi 118.117 ha pada tahun 2015. Gambaran perkembangan tanaman padi sawah secara rinci pada tahun 2014 dan 2015 dapat di lihat pada tabel di bawah. Tabel 2.61. Perkembangan luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi SawahTahun 2014-2015 No

Tahun

Tanam (ha)

Panen (ha)

Produksi (ton)

Produktivitas (kw/ha)

1

2014

126.932

125.583

852.021

67,85

2

2015

123.637

118.117

831.602

67.95


(angka sementara)

Potensi Kabupaten Tasikmalaya di sektor tanaman pangan bukan saja di dukung dengan padi sawah saja tetapi ada pula tanaman pagi gogo walaupun berdasarkan hasil produksinya masih di bawah produksi padi sawah yaitu sekitar 18.738 ton GKG dengan area tanam hanya di 21 kecamatan seluas 4.952 ha. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 117

Tabel 2.62. Perkembangan luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Gogo Tahun 2014-2015 No

Tahun

Tanam (ha)

Panen (ha)

Produksi (ton)


1

2014

4.117

5.486

29.005

52,87

2

2015

4.952

4.454

18.738

42,07

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya, 2015 (angka sementara)

Khusus untuk padi organik sentra produksinya terdapat di Kecamatan

Manonjaya, Sukahening, Sukaraja, Sukaresik, Salawu,

Cisayong dan Cineam, Sukaratu dan Mangunreja

di samping

pengembangan padi organik di 30 kecamatan lainya. Pengembangan padi organik dapat meningkatkan pendapatan petani karena nilai jual lebih tinggi daripada padi konvensional. Selanjutnya Perkembangan Realisasi Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Organik di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.63. Perkembangan Realisasi Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Organik Tahun 2014-2015 No

Tahun

Tanam (ha)

Panen (ha)

Produksi (ton)


1

2014

8.550

8.120

64.632

79,60

2

2015

8.828

8.117

63.368

78,07

Sumber : Dinas pertanian 2015 (angka sementara)

Di

sektor

Pertanian

Tanaman

Pangan

khususnya

padi,

Kabupaten Tasikmalaya telah mengembangkan padi organik dengan metode System of Rice Intensification (SRI). Negara tujuan ekspor beras organik meliputi: Amerika, Uni Eropa, Malaysia, Singapura, Jerman, Italia dan Hongkong. Untuk menjamin kualitas serta pemasaran produk para petani di kabupaten yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) telah menjalin kerjasama kemitraan dengan PT Bloom Agro dan Gapoktan SIMPATIK. Salah satu hasil dari kerjasama tersebut, yaitu dengan diterimanya Organization”

sertifikat (IMO)

organik Swiss,

dari

yang


“Institute berarti

of

adanya

Marketology pengakuan II- 118

internasional bahwa kelompok tani itu sudah menerapkan sistem budidaya dan pengolahan beras dengan baik dan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, keamanan pangan, serta keberlanjutan produktivitas lahan. Komoditas tanaman pangan selain padi yang menjadi bisnis utama yaitu sentra pengembangan jagung terdapat di kecamatan Karangnunggal,

Bantarkalong,

Cipatujah,

Pancatengah,

Salopa,

Cibalong, Salawu, Cigalontang, Kadipaten, Rajapolah, Cineam dan Ciawi. Produktivitas dan produksi jagung sebagai salah satu bagian yang turut andil dalam sektor pertanian, perkembangannya dapat di lihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.64. Perkembangan Realisasi Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung Tahun 2014-2015 No

Tahun

Luas Tanam (ha)

Luas Panen (ha)


Produksi (ton pipilan kering)

1

2014

7.339

7.233

65,08

47.070

2

2015

10.355

8.067

67,43

56.408


Di sektor tanaman pangan yang merupakan unggulan komoditi Kabupaten Tasikmalaya selain padi dan jagung ada pula tanaman kedelai dengan luas tanam mencapai 5.050 ha, luas panen 4.084 ha, jumlah produksi sebanyak 7.400 ton dan produktivitasnya sekitar 18,09 kw/ha. Kacang tanah luas panen 2.663 ha dengan produksi 5.161 ton, sedangkan ubi kayu memiliki luas panen 11.135 ha dengan

produksi

284.499

ton.

Potensi

kedelai

di

Kabupaten

Tasikmalaya tersebut. hampir sama dengan potensi tanaman kacang tanah.


II- 119

Tabel 2.65. Perkembangan Realisasi Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Kedelai Tahun 2014-2015 No

Tahun

Luas Tanam (ha)

Luas Panen (ha)


Produksi

1

2014

2.516

3.093

17,99

5.565

2

2015

5.050

4.084

18,09

7.400

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya, 2015 (angka Sementara)

Tabel 2.66. Perkembangan Realisasi Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang Tanah Tahun 2014-2015 No

Tahun

Luas Tanam (ha)

Luas Panen (ha)


Produksi

1

2014

3.122

3.177

17,86

5.674

2

2015

2.452

2.663

17,90

5.161

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya, 2015 (angka Sementara)

Tabel 2.67. Perkembangan Realisasi Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2014-2015 No

Tahun

Luas Tanam (ha)

Luas Panen (ha)


Produksi

1

2014

12.954

13.808

254,30

351.134

2

2015

9.268

11.135

255,50

284.499

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya, 2015 ( angka sementara)

b). Sub Sektor Tanaman Hortikultura Komoditas hortikultura (buah-buahan dan sayuran) menjadi komoditas unggulan Kabupaten Tasikmalaya. Komoditas sayuran meliputi: Cabe Merah, Mentimun, Tomat, sedangkan komoditas buah-buahan terdiri dari: Manggis, Durian, Salak dan Pisang. Potensi Kabupaten Tasikmalaya dalam komoditi sayuran cabai merah jumlah produksinya mencapai 19.624 ton pada tahun 2015 dengan luas tanam 1.168 ha, sedangkan untuk potensi sayuran mentimun produksi mencapai 8.257 ton dengan luas tanam 716 ha, RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 120

dan untuk sayuran tomat produksinya mencapai 7.299 ton dengan luas tanam antara 522 ha. Tabel 2.68. Perkembangan Realisasi Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Cabe Merah Tahun 2014-2015 No

Tahun

Luas Tanam (ha)

Luas Panen (ha)


Produksi

1

2014

1.449

1.665

130,49

21.726

2

2015

1.168

1.434

136,85

19.624


Tabel 2.69. Perkembangan Realisasi Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Mentimun Tahun 2014-2015 No

Tahun

Luas Tanam (ha)

Luas Panen (ha)


Produksi

1

2014

959

1.000

84,78

8.478

2

2015

716

828

99,72

8.257


Tabel 2.70. Perkembangan Realisasi Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Tomat Tahun 2014-2015 No

Tahun

Luas Tanam (ha)

Luas Panen (ha)


Produksi

1

2014

557

606

97,75

5.924

2

2015

522

580

125,84

7.299


Pada komoditas unggulan hortikultura buah-buahan yang menjadi potensi Kabupaten Tasikmalaya yaitu manggis dengan produksi 37.523 ton dengan jumlah tanam 442 ha sedangkan pohon yang menghasilkan/panen 3.384 ha, Durian produksinya 5.985 ton dengan jumlah tanam 90 ha dengan jumlah pohon yang panen 621 ha, salak produksinya 32.738 ton dengan jumlah tanam 696 pohon dan jumlah pohon yang menghasilkan 2.672 ha, dan untuk pisang RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 121

jumlah produksinya 90.857 ton jumlah tanam sebanyak 486 ha sedangkan pohon yang menghasilkan seluas 3.071 ha. Tabel 2.71 Perkembangan Realisasi Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Manggis Tahun 2014-2015 No

Tahun

Luas Tanam (ha)

Luas Panen (ha)


Produksi

1

2014

295

1.276

113,71

14.514

2

2015

442

3.384

110,88

37.523


Tabel 2.72 Perkembangan Realisasi Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Durian Tahun 2014-2015 No

Tahun

Luas Tanam (ha)

Luas Panen (ha)


Produksi

1

2014

387

38.144

98,55

3.814

2

2015

90

621

96,30

5.985


Tabel 2.73 Perkembangan Realisasi Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Pisang Tahun 2014-2015 No

Tahun

Luas Panen (ha) 4.266


Produksi

2014

Luas Tanam (ha) 572

1

284,34

121.313

2

2015

486

3.071

295,88

90.857


Tabel 2.74 Perkembangan Realisasi Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Salak Tahun 2014-2015 No

Tahun

Luas Tanam (ha)

Luas Panen (ha)


Produksi)

1

2014

1

6.116

127,41

77.930

2

2015

1

2.672

122,52

284.499

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya, 2015 (Angka Sementara) RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 122

Daerah yang menjadi sentra produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.75 Daerah Sentra Produksi Tanaman Hortikultura Manggis

:

Puspahiang, Salawu, Sodonghilir, Tanjungjaya, Mangunreja, Sukaraja dan Jatiwaras

Pisang

:

Cipatujah, Pancatengah, Culamega, Sodonghilir, Jatiwaras, Salopa, Cineam

Salak

:

Cineam, Manonjaya, Gunung Tanjung, Karangjaya Parungponteng dan Cibalong

Durian

:

Salopa, Jatiwaras, Cikatomas, Sukaraja

Cabe Merah

:

Cigalontang, Sariwangi, Leuwisari, Padakembang, Sukaratu, Cisayong, Taraju, Bojonggambir, Salawu, Sodonghilir

Tomat

:

Salawu, Puspahiang, Sodonghilir, Bojonggambir, Leuwisari, Sariwangi, Cisayong

Mentimun

:

Singaparna, Sukarame, Mangunreja, Cisayong, Sukahening, Leuwisari, Sariwangi, Padakembang


Tabel 2.76 Data Produksi Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Tasikmalaya periode 2011 – 2015 Indikator Capaian Satuan Sasaran 2011 1 Meningkatnya produksi pertanian : Padi - Padi sawah Ton 823.422 - Padi gogo Ton 31.775 - Padi organic Ton 67.089 Palawija - Jagung Ton 55.291 - Kedele Ton 2.807 - Kacang tanah Ton 4.607 - Ubi kayu Ton 293.011 Sayuran - Cabe merah Ton 24.855 - Mentimun Ton 14.223 - Tomat Ton 5.533 Buah-buahan - Manggis Ton 12.100 - Salak Ton 43.377 - Pisang Ton 8.794 - Durian Ton 8.794 2 Meningkatnya produktivitas pertanian : Padi - Padi sawah Kw/Ha 64,53

No


Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014

2015

747.097 19.615 59.619

854.041 28.610 63.301

840.653 831.602 26.558 18.738 64.635 63.368

48.661 1.689 4.620 233.243

48.048 3.912 7.092 228.102

46.649 56.408 4.613 7.400 5.674 5.161 331.375 284.499

33.413 13.538 5.661

26.606 8.019 4.513

28.136 9.275 7.170

19.624 8.257 7.299

22.518 87.883 3.615 95.870

22.321 83.637 3.668 115.807

14.514 77.930 3.814 121.313

37.523 31.149 32.738 90.857

66.62

66,78

66,94

67,95

II- 123

No

3

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Capaian Satuan Sasaran 2011 2012 2013 2014 - Padi gogo Kw/Ha 38,22 36.99 40,72 48,41 Palawija - Jagung Kw/Ha 60,77 62.59 63,66 64,50 - Kedele Kw/Ha 12,85 14.69 13,69 14,92 - Kacang tanah Kw/Ha 16,10 16.16 16,87 17,86 - Ubi kayu Kw/Ha 199,43 201.73 202,72 239,99 Sayuran - Cabe merah Kw/Ha 139,87 186.56 172,54 168,98 - Mentimun Kw/Ha 122,30 121.53 98,64 92,75 - Tomat Kw/Ha 107,64 116.25 94,21 118,32 Buah-buahan - Manggis Kw/Ha 65,56 108.29 127,51 113,71 - Salak Kw/Ha 108,46 121.88 128,43 127,41 - Pisang Kw/Ha 358,37 358.37 98,33 98,55 - Durian Kw/Ha 87,24 88.37 289,38 284,34 Meningkatnya jumlah Penyuluh Pertanian yang tersertifikasi - Penyuluh Orang 0 0 0 0 Pertanian Advidor - Penyuluh Pertanian Orang 2 3 4 5 Supervisor - Penyuluh Orang 1 2 0 5 Pertanian Fasilitator

4 Meningkatnya luas areal pertanian ramah lingkungan a. Padi SRI Ha 8.493 8.493 b. Sayuran : - Cabe Ha 9 40 - Tomat Ha 0 0 - Mentimun Ha 0 0

8.058

8.950

2015 42,07 67,43 18,09 17,90 255,50 136,85 99,72 125,84 110,88 122,52 96,30 295,88 0 2 0

8.828

5 2 3

5 Tersedianya prasarana dan sarana (infrastruktur) pertanian - JITUT Ha 150 300 940 - JIDES Ha 150 1.950 3.285 - Jalan Usaha Tani (JUT) Km 3 3 5 - Rumah kompos Unit 4 0 1 - Sawah Baru Ha 0 0 50

0 4.080

15.112

3 0 0

16

6 Meningkatnya Tingkat Kemampuan Kelompok Tani Berbasis Usaha Tanaman Pangan (Kelompok) Jumlah Kel. 1.826 1.826 1.826 2.178 - Pemula Kel. 843 765 964 1.316 - Lanjut Kel. 793 832 734 734 - Madya Kel. 145 165 110 110 - Utama Kel. 45 64 18 18 Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya, 2015

2.215 1351 736 108 20

b. Perkebunan Perkebunan menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perkebunan yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala

kegiatan

mengusahakan

tanaman

tertentu

pada

tanah

dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 124

dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan

dan

masyarakat.

Perkebunan

berdasarkan

pengelolaanya dibagi menjadi 4 bagian yaitu : (1) Perkebunan

Rakyat;

diselenggarakan

atau

merupakan dikelola

perkebunan

secara

yang

komersial

oleh

perusahaan perseorangan atau rumah tangga perkebunan yang tidak berbadan hukum (2) Perkebunan

Besar;

diselenggarakan

merupakan

atau

dikelola

perkebunan

secara

perusahaan yang berbadan hokum. terdiri

dari

Perkebunan

Besar

yang

komersial

oleh

Perkebunan Besar

Negara

(PTP/PNP)

dan

Perkebunan Besar Swasta Nasional/Asing(PBS). (3) Perkebunan

Perusahaan

Inti

Rakyat;

Pelaksanaan

Pengembangan

menggunakan

perkebunan

Merupakan

Perkebunan

besar

sebagai

Pola

dengan inti

yang

membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu system kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan kesinambungan (4) Perkebunan Unit Pelaksana Proyek; Unit Pelaksana Proyek merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pembinaan dan pelaksanaan proyek perkebunan, setiap unit pelaksana proyek perkebunan ditentukan oleh luas areal perkebunan rakyat yang dibina, dimana pembinaannya dilaksanakan mulai dari pembibitan, penanaman, sampai dengan

pengolahan

dan

pemasaran

hasil.

Pembinaan

dilakukan secara menyeluruh termasuk juga peningkatan keterampilan para petani dengan mengadakan kursuskursus, latihan-latihan dan bimbingan di dalam inti proyek Salah satu tujuan dari pembangunan perkebunan adalah untuk

meningkatkan

produksi

dan

memperbaiki

mutu

basil,

meningkatkan pendapatan, memperbesar nilai ekspor, mendukung industri, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan. Ada tiga asas yang menjadi acuan dalam pembangunan perkebunan yang mendasari kebijakan pembangunan dalam lingkungan ekonomi dan pembangunan nasional, yaitu (1) RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 125

Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi pendapatan nasional, (2) Memperluas lapangan kerja, (3) Memelihara kekayaan dan kelestarian alam dan qmeningkatkan kesuburan sumberdaya alam. Pembangunan

subsektor

perkebunan

mengalami

perkembangan yang semakin pesat dan besar dan diharapkan dapat meningkatkan

pemenuhan

produksi,

kebutuhan

ekspor

yang

berdampak pada peningkatan pendapatan petani, ekonomi lokal, pembangunan perdesaan, dan timbulnya multiplier effect secara sektoral maupun spasial baik nasional, regional maupun lokal. Dengan

demikian,

maka

pengembangan

komoditas

ke

arah

agroindustri seharusnya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan

sektor

dan

wilayah,

khususnya

pembangunan

ekonomi lokal. Secara historis dan realitasnya menunjukkan bahwa di wilayah perkebunan cenderung terjadi ketimpangan kemajuan pembangunan,

baik

antara

perkebunan

rakyat,

swasta,

dan

perkebunan negara. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa wilayah sentra produksi

perkebunan

mengalami

keterlambatan

dalam

pembangunannya dan fenomena terjadinya leakages wilayah, dengan demikian

kemajuan

usaha

perkebunan

belum

diikuti

dengan

perkembangan pembangunan lokalnya. Model

perkebunan

yang

ada

(existing)

menunjukkan

perkebunan swasta dan negara (PTPN) melakukan usaha secara terintegrasi, sedangkan perkebunan rakyat secara individu dan kelompok usaha bersama yang relatif gurem dan tertinggal. Pada dasarnya pembangunan ekonomi lokal merupakan pendekatan pembangunan

yang

berupaya

mendorong

tumbuh

dan

berkembangnya wirausahaan lokal, partisipasi masyarakat lokal, peran serta secara aktif pihak swasta, masyarakat dan pemerintah daerah dalam menentukan keputusan pembangunan lokalnya. Memahami model perkebunan yang ada (existing) dan ada juga model simulasi (plantation dan contract fanning). Perbandingan model plantation

dan

ditujukan

memperoleh

untuk

contract farming gambaran

dengan

model

dampak

dan

existing tingkat

keefektifan untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal. Untuk RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 126

model plantation sangat efektif mendorong pembangunan ekonomi lokal

manakala

perkebunan

perkebunan

swasta,

PTPN,

dan

perkebunan rakyat dalam bentuk usaha perkebunan yang kooperatif melakukan sistem pengusahaan plantation yang didasarkan atas prinsip

pengusahaan

perkebunan

yang

terintegrasi

dalam

manajemen, produksi, pengolahan, pemasaran, serta memperhatikan prinsip skala usaha, efisiensi, dan optimalisasi hasil usahanya. Model plantation mampu mengoptimalkan pengembangan wilayah dan mendorong ekonomi lokal. Ada implikasi lain seperti koperasi pada perkebunan rakyat yang dibentuk bukan hanya pembentukan koperasi sebagai lembaga kumpulan usaha perkebunan rakyat, namun merupakan sistem pengusahaan perkebunan yang berbentuk plantation, dimana faktor skala usaha, rasionalitas dan efisiensi usaha menjadi pertimbangan dan ukuran kegiatan usahanya , di samping

fungsinya

sebagai

kelembagaan

yang

meningkatkan

kemampuan petani perkebunan rakyat sebagai anggotanya. Model

perkebunan

dibandingkan

dengan

contract

model

farming

plantation,

kurang

tetapi

efektif

cukup

efektif

dibandingkan dengan model existing untuk memperbaiki keadaan pembangunan

ekonomi

lokal.

Berdasarkan

basil

studi

juga

menunjukkan bahwa model contract farming yang efektif adalah Model Marketing Contract Farming antara perkebunan rakyat dengan PTPN. Perlunya

pemberdayaan

masyarakat

dan

institusi

lokal

melalui koperasi dengan pemahaman dan kerangka kerja usaha yang berlandaskan pada efisiensi, rasionalitas, dan dalam skala usaha di kawasan perkebunan rakyat. Hal ini penting mengingat model koperasi yang demikian memiliki keunggulan komparatif dalam menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, dan akan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Untuk Cooperative

itu,

langkah

membership

pendidikan,

education

penyuluhan

kepada

berbagai

masyarakat dan aktor pengembangan perkebunan

mengenai lapisan

dan inkubasi

kewirausahaan dapat dijadikan langkah awal membangun model koperasi yang mandiri dalam usaha perkebunan. Keadaan ini akan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 127

mendukung berkembangnya agroindustri

yang kuat sehingga

mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi lokal secara mandiri. Perkebunan merupakan subsektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi dalam pendapatan nasional, penyediaan lapangan kerja, penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak. Dalam perkembangannya subsektor perkebunan tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global, perubahan strategis nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa

pembangunan

perkebunan

lingkungan perkebunan.

harus

mengikuti

dinamika

Pembangunan perkebunan harus mampu

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perkebunan selain menjawab tatangan global. Tabel 2.77 Data Komoditas Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya Periode 2011 – 2015 Realisasi Capaian Kinerja Indikator Satuan Capaian Sasaran 2011 2012 2013 2014 2015 1 a. Meningkatnya luas lahan komoditas unggulan produktif Perkebunan TM - Kelapa Ha 25.328 25.328 25,573.68 25.693,68 25.693,68 -Teh Ha 6.751 6.551 6,662.37 6.662,37 6.662,35 - Kopi Ha 1.081 1.114,50 1,124.75 1.144,75 1.145,15 - Cengkeh Ha 1.600 1.599,80 1,615.48 1.615,48 1.609,48 - Karet Ha 112 112 135.41 135,41 134,41 b. Meningkatnya Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan - Kelapa Ton 25.842 26.940,2 27,363.84 27.363,84 26.379.,19 -T eh Ton 10.528 10.889,8 10,890.89 10.890,89 11.236,99 - Kopi Ton 1.112 1.184,0 1,209.11 1.209,11 1.362,92 - Cengkeh Ton 469 480,3 513.72 513,73 412,98 - Karet Ton 71,92 136,6 154.37 154,37 163,39

No

c. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan - Kelapa (PSP.1,5 ton/Ha 1,02 1,07 1.070 1,06 ton/ha/thn) - T e h (PSP.2 ton/Ha 1,56 1,61 1.630 1,63 ton/ha/thn) - Kopi (PSP.1,3 ton/Ha 1,03 1,03 1.075 1,05 ton/ha/thn) - Cengkeh (PSP. ton/Ha 0,31 0,31 0.318 0,32 0,3 ton/ha/thn) - Karet (PSP.1,3 ton/Ha 0,64 0,64 1.140 1,14 ton/ha/thn) d. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja komoditas unggulan perkebunan Orang 150.417 151.334 113,231 113.231 2 Meningkatnya Jumlah dan Kelas Kelompok Tani Kehutanan/Perkebunan - Pemula Kel 999 999 857 864 - Lanjut Kel 255 255 257 257 - Madya Kel 37 37 38 38 RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

1,03 1.68 1,10 0,22 1,22 115.624 819 257 38 II- 128

Indikator Satuan Capaian Sasaran - Utama Kel 3 Meningkatnya jumlah petugas orang yang mengikuti Pelatihan Teknis 4 Tersedianya alat pengolahan Unit produksi tepat guna (teh rakyat)

No

2011 4

Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 4 5 5

25

60

27

47

39

47

49

13

2015 5 50

38

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya, 2015

c. Peternakan Peternakan adalah satu dari sekian sumberdaya alam yang memberikan konstribusi positif terhadap pembangunan nasional. Pengelolaan sumberdaya peternakan yang benar akan meningkatkan produktivitas ternak, penyediaan pangan hewani (daging, telur dan susu), penyuburan lahan pertanian, pengembangan energi alternatif, peningkatan kesempatan kerja dan memberikan kesejahteraan bagi peternak. Rumah tangga peternak (RTP) di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah 113.988 RTP (Hasil sensus pertanian Tahun 2013) menguasai

hampir

Tasikmalaya.

99%

sumber

daya

ternak

di

Kabupaten

Peternak tersebut terdiri dari peternak sapi potong,

kerbau, sapi perah, kambing/domba dan unggas (ayam ras dan unggas lokal). Sapi potong/Kerbau lebih dominan berada di wilayah Tasikmalaya selatan (Jatiwaras, Cikatomas, Salopa, Pancatengah, Cikalong, Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Cibalong dan Parungponteng),

berdasarkan

sensus

peternakan

tahun

2011,

populasi sapi potong di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 50 ribu ekor terbanyak di propinsi Jawa Barat. Sapi Perah lebih terpusat di Kecamatan Pagerageung. Kambing/Domba serta unggas tersebar lebih merata di seluruh wilayah. Kondisi tersebut sangat memungkinkan bagi sub sektor peternakan di Kabupaten Tasikmalaya untuk digunakan sebagai lokomotif pembangunan pertanian yang setiap gerbongnya diisi oleh komoditas

lainnya.

Bahkan

karena

komoditas

peternakan

merupakan potensi ekonomi desa, maka dapat juga dijadikan lokomotif pembangunan desa dengan dukungan sektor lainnya. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 129

Potensi pengembangan peternakan baik budidaya maupun pascapanen sebagai lokomotif Gerbang Desa terdiri dari beberapa komoditas ternak yaitu 1) Sapi Potong (Budidaya Pembibitan/IB dan Penggemukan); 2) Sapi Perah (Budidaya dan Pengolahan Susu); 3) Kerbau (Budidaya Pembibitan); 4) Kambing (Budidaya Pembibitan, Penggemukan

dan

Pengolahan

Susu);

5)

Domba

(Budidaya

Pembibitan dan Penggemukan); 6) Ayam Ras (Broiler dan Petelur); dan 7) Unggas Lokal (Budidaya Pembibitan, Penggemukan dan Pengolahan Hasil). Jenis-jenis ternak unggulan yang dikembangkan yaitu: (1) Sapi Potong Sapi

potong

dikembangkan

di

merupakan

komoditi

yang

Kabupaten

Tasikmalaya.

potensial

Sampai

untuk

saat

ini,

populasinya mencapai 52.363 ekor . Sapi potong lebih dominan berada di wilayah Tasikmalaya selatan

(Jatiwaras,

Cipatujah,

Bantarkalong,

Parungponteng). Tasikmalaya

Cikatomas,

Para

Salopa,

Karangnunggal,

peternak

umumnya

Pancatengah,

sapi

beternak

potong

secara

Cikalong,

Cibalong di

dan

Kabupaten

tradisional

dan

memberlakukan ternak sebagai simpanan, sehingga lebih banyak yang melakukan usaha ternak pembibitan dengan Inseminasi Buatan (IB). Terdapat 16.598 akseptor IB dengan jumlah kelahiran sebanyak 13.500 ekor, Service Per Conception (S/C) 1,3 dan jumlah kelahiran sebanyak 12.126 ekor. Arah pengembangan agribisnis peternakan komoditas unggulan sapi potong difokuskan untuk mengurangi ketergantungan pasokan bibit maupun bakalan dari luar daerah melalui: - Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Perbibitan Ternak instalasi

sapi

potong

di

Kecamatan

Pancatengah

untuk

mendukung penyediaan bibit sapi potong; - Penyebaran bantuan bibit sapi potong ke masyarakat; - Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO); - Peningkatan Konservasi Lahan serta Perbaikan Infrastruktur Pedesaan yang mendukung peternakan seperti pencetakan kebun rumput dan pembangunan embung;


II- 130

- Pengembangan

produksi

sapi

potong

dengan

pendekatan

pengembangan kawasan perbibitan sapi potong di sentra produksi seperti

di

Kecamatan

Jatiwaras,

Cikatomas,

Pancatengah,

Cipatujah, Cikalong, Cibalong, Parungponteng, Bantarkalong dan Karangnunggal; - Pengawasan pakan ternak untuk menjamin kualitas pakan ternak yang ada di masyarakat; - Pengawasan bibit ternak untuk menjamin kualitas bibit ternak yang ada di masyarakat; - Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan serta penanggulangan penyakit gangguan reproduksi ternak, khususnya sapi potong; - Pembinaan kelembagaan kelompok peternakan. (2) Ayam Ras Pedaging Sebagai sentra pemeliharaan ayam ras pedaging, Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2015 memiliki populasi sesaat ayam ras pedaging sebanyak 7.060.000 ekor, sedangkan permintaan mencapai 58.000.000 ekor per Tahun sehingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat. Budidaya ayam ras di Kabupaten Tasikmalaya tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dengan populasi terpadat di Kecamatan

Pagerageung,

Singaparna,

Leuwisari,

Sukaratu,

Sukaratu, Cibalong, dan Ciawi. Usaha

budidaya

ayam

ras

pedaging

pada

umumnya

dilaksanakan secara kemitraan/maklun antara masyarakat/peternak dengan perusahaan supplier (Poultry Shop), dimana peternak hanya menyediakan sarana kandang, peralatan, tenaga dan operasional secara terbatas (di luar pakan), sementara perusahaan menyuplai DOC, pakan dan obat-obatan. Di luar itu banyak juga peternak yang berusaha secara mandiri tanpa bermitra dengan perusahaan. Mengingat peran sektor swasta yang cukup besar dan dominan dalam usaha ayam ras pedaging, pemerintah hanya memfasilitasi peternak

dengan

memberikan

bantuan

pembangunan/rehab

kandang serta dengan mengawasi peredaran bibit/DOC dan pakan dari perusahaan.


II- 131

(3) Ayam Ras Petelur Ayam

petelur

memiliki

potensi

yang

cukup

besar

untuk

dikembangkan mengingat kondisi alam mendukung dan kultur masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang sudah familier beternak unggas. Disamping itu, kebutuhan telur ayam semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2015 populasi ayam petelur di kabupaten Tasikmalaya sebesar 715.095 ekor, dengan produksi telur 12.138 ton sedangkan kebutuhan telur diperkirakan lebih dari 15.000 ton, baik untuk memenuhi kebutuhan domistik Kabupaten Tasikmalaya maupun daerah lain seperti kota Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar. Ayam

ras

petelur

yang

diusahakan

oleh

masyarakat

di

Kabupaten Tasikmalaya, lebih banyak peternak yang mandiri (85%), hanya sedikit yang masih bermitra dengan perusahaan. Usaha ayam ras petelur saat ini sangat diminati oleh masyarakat mengingat teknologi pakan yang sudah dan mudah diaplikasikan dalam pencampuran bahan pakan sehingga dapat mengurangi biaya operasional pakan yang berdampak pada keuntungan yang lebih optimal. Pemerintah telah memfasilitasi kegiatan pengembangan ayam ras petelur pada kelompok-kelompok masyarakat dengan bantuan kandang, pullet, pakan dan obat-obatan. Tabel 2.78 Data Komoditas Peternakan Kabupaten Tasikmalaya Periode 2011 – 2015 No

Indikator Capaian Sasaran

Realisasi Capaian Kinerja Satuan

2011 2012 1 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Hasil Ternak a. Populasi Ternak Sapi Potong Ekor 49.053 51.861 Sapi Perah Ekor 2.573 2.790 Kerbau Ekor 15.136 14.845 Kambing Ekor 70.726 72.395 Domba Ekor 275.851 295.807 Ayam Buras Ekor 1.699.27 1.814.170 Ayam Ras Pedaging ekor 5.634.40 6.143.350 Ayam Ras Petelur ekor 394.386 428.779 b. Produksi Hasil Ternak Daging ton 50.839,32 55.407,29 Telur ton 8.548,66 9.475,53 Susu ton 4.013,88 4.352,40 Sumber: Data Profil Kabupaten Tasikmalaya 2016 RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

2013

2014

2015

47.427 1.986 11.892 76.592 316.065 1.868.595 6.411.350 479.500

50.127 2.106 11.793 90.514 343.111 1.887.228 6.854.220 577.308

52.363 2.138 11.835 94.918 358.836 1.930.991 7.060.667 715.095

56.857,61 9.796,91 3.098,16

58.958,68 11.736,93 3.285,36

62.456,41 12.138 3.429,40

II- 132

2. Kehutanan Potensi kehutanan di Kabupaten Tasikmalaya meliputi hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dan hutan rakyat yang diusahakan oleh masyarakat dalam tanah milik masyarakat.Kawasan Hutan Negara seluas 43.863,82 hektar terdiri dari:Hutan Lindung (HL) 16.425,56 hektar (37 persen) dan Hutan Produksi (HP) 27.438,26 hektar. Terbatas (HPT)

Hutan Produksi ini meliputi Hutan Produksi

22.437,79 hektar(52 persen) dan Hutan Produksi

Tetap 5.000,47 hektar (11 persen). Potensi Hutan Negara di bawah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya yang dikelola oleh Perum Perhutani seluas 43.863,82 hektar, tersebar di 5 BKPH antara lain di: Tasikmalaya, Singaparna, Taraju, Karangnunggal, dan Cikatomas. Sedangkan Hutan Rakyat yang dikelola oleh masyarakat, pada Tahun

2015

tercatat

45.079,79

hektar

yang

tersebar

di

39

Kecamatan. Hutan rakyat terluas terdapat di kecamatan Cipatujah yakni seluas 3.631 hektar, sementara yang terkecil terdapat pada kecamatan Sukaratu yakni seluas 11,54 hektar. Selain potensi kayu dari

hutan

rakyat,

masyarakat

Kabupaten

Tasikmalaya

juga

menghasilkan komoditas selain kayu yaitu jamur kayu sebanyak 616.550 kg, lebah madu sebanyak 1.779 stup, dan bambu seluas 3.631,20 hektar. Peningkatan komoditas kayu terutama yang dihasilkan dari hutan rakyat, selain meningkatkan pendapatan masyarakat tapi juga meningkatkan luas lahan kritis di Kabupaten Tasikmalaya.

Lahan

kritis ini menyebabkan tanah tidak dapat menjalankan fungsi hidrologisnya sebagai pengatur tata air. Akibatnya terjadi kelangkaan air di musim kemarau dan terjadinya banjir serta longsor di musim penghujan.

Meskipun dilakukan rehabilitasi lahan kritis sebesar

1.475 Ha per tahun dalam target RPJMD dan terlampaui pada Tahun 2014 sebesar 1.570 Ha tetapi diduga masih lebih kecil dari laju penambahan lahan kritis di Kabupaten Tasikmalaya. Hal lain yang perlu dilakukan berkenaan dengan rehabilitasi hutan lahan yang ada hubungannya dengan penyediaan air yaitu rehabilitasi sumber mata air. Sumber-sumber mata air telah diinventarisasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya dan telah RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 133

dicanangkan oleh Bupati Tasikmalaya untuk dijadikan program prioritas sejak tahun 2011. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, rehabilitasi sumber mata air harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan bidang kehutanan. Disamping itu itu, di sekitar kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani, tingkat kesejahteraan masyarakatnya tergolong miskin dan sangat miskin. terbatasnya

akses

sumberdaya

Hal ini disebabkan sangat

alam

yang

bisa

dikelola

oleh

masyarakat karena tinggal di sekitar hutan negara. Sebenarnya Perum Pehutani telah memprogramkan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan negara, tetapi hasilnya masih harus ditingkatkan dan didukung oleh semua pihak. Dalam hal komoditas hasil hutan bukan kayu yaitu : jamur kayu,

lebah

madu,

dan

bambu,

menjanjikan

peningkatan

pendapatan masyarakat yang tergantung pada bidang kehutanan. Khusus untuk bambu, disamping menjadi hasil hutan bukan kayu, karena karakteristik fisiologisnya, sekaligus juga menjadi pohon untuk rehabilitasi lahan kritis dan penguat tebing untuk mencegah longsor.

Hasil

hutan

bukan

kayu

lebih

cepat

mendatangkan

keuntungan bagi petani daripada hasil hutan kayu yang memerlukan waktu minimal 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan petani dan buruh tani yang berusaha dalam bidang kehutanan, program peningkatan potensi sumberdaya kehutanan dalam hasil hutan bukan kayu harus menjadi prioritas dalam 5 (lima) tahun ke depan.


II- 134

Tabel 2.79. Data Sektor Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya Periode 2011 – 2015 No

Realisasi Capaian Kinerja


Satuan

1 Berkurangnya Lahan Kritis a. Penanganan Lahan Kritis per tahun b. Rehabilitasi Sumber Mata Air per tahun

ha ha ha

2011

2012

2013

2014

2015

8.772

6.135

4,775.00

4.676,00

3.599

2.202

2.262

1,360.50

1.570,00

1.359

0

88

100

0,00

2.240

3 Meningkatnya hasil hutan kayu dan non kayu - Hutan Rakyat

Ha

40.931

42.019

43,027.46

- Jamur Kayu

Log

265.720

85.000,85

464,750

500.550,00

- Lebah Madu

Stup

751.00

363,34

1,751.00

1.799,00

1.654

Ha

5.302,00

5.269.97

3834.45

3.631,20

3.652,02

29.077

7.200,00

-

200,000

200.000

200.000

- Bambu

4 Meningkatnya pelayanan unit 27.850 27.850 tata usaha hasil hutan (retribusi angkutan kayu) 5 Meningkatnya Jumlah bibit/ 210.000 200.000 Produksi Bibit di UPTD pohon Hutbun Sumber : LKPJ – AMJ Bupati Tasikmalaya 2011-2015

41.594,18 45.079,79 599.600

3. Perikanan dan Kelautan a. Perikanan Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi areal yang layak secara teknis perikanan,

hal

maupun ekonomis ini

dikarenakan

untuk pengembangan usaha letak

geografis

yang

sangat

mendukung dan ketersediaan air yang cukup sepanjang Tahun. Kabupaten Tasikmalaya pun selama puluhan tahun dikenal sebagai daerah penghasil ikan budidaya di Jawa Barat. Kabupaten Tasikmalaya sejak dulu dikenal sebagai sentra produksi

perikanan

budidaya.

Produksi

ikan

dari

Kabupaten

Tasikmalaya mencapai 7.000 ton, dimana produksi ikan nilem menempati produksi terbesar di jawa barat bahkan di indonesia. Untuk pencapaian visi Kabupaten dalam komoditas agribisnis perikanan ditunjang oleh usaha perikanan budidaya (air tawar dan payau), serta perikanan tangkap (laut dan perairan umum). Adapun komoditas ikan yang dapat dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis yang baik serta pasar yang cukup prospektif adalah sebagai berikut: RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 135

(1). Gurame Permintaan pasar terhadap ikan Gurame setiap Tahun terus meningkat. Sentra pembenihan dan pembesaran ikan Gurame di Kabupaten Tasikmalaya tersebar di beberapa kecamatan antara lain: Singaparna, Manonjaya, Sukarame, Leuwisari, Sariwangi, Sukaratu, Cineam dan Cisayong. Permintaan terhadap benih ikan Gurame ukuran 1-10 cm sebanyak 20 juta ekor/Tahun, sementara untuk benih ukuran 100200 gram sebanyak 350 ton/Tahun dan konsumsi sebanyak 250 ton/Tahun. (2). Nilem Kabupaten

Tasikmalaya

merupakan

penghasil

ikan

Nilem

terbesar di Jawa Barat yang mencapai 60 persen dari total produksi. Sentra pembenihan ikan nilem terdapat di kecamatan-kecamatan: Sukarame,

Cigalontang,

Leuwisari,

Padakembang,

Sariwangi,

Sukaratu, Cisayong dan Sukahening. Permintaan terhadap Ikan Nilem terutama untuk pembesaran di Jaring Apung dan Ikan Konsumsi di Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Komoditas ikan nilem Kabupaten Tasikmalaya merupakan komoditas unggulan di Jawa Barat. Sedangkan komoditas ikan gurame yang memiliki keunggulan diantaranya adalah jenis gurame soang. Kedua jenis

ikan

tersebut

telah

dikembangkan

oleh

masyarakat

di

Kabupaten Tasikmalaya sebagai komoditas pilihan yang memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Produksi benih nilem dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan goreng nilem ”babyfish”, sementara hasil pembesaran digunakan sebagai bahan pembuatan pindang nilem. Produksi Benih ikan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 4.729.530.000 ekor per Tahun. (3). Udang Galah Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi areal yang layak secara teknis dan ekonomis untuk pengembangan budidaya Udang Galah. Permintaan konsumen yang berasal dari Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta cukup besar yaitu sekitar 100 ton per Tahun. Dan baru dapat dipenuhi sekitar 24 ton per Tahun. Sentra pengembangan udang

galah

terletak

di

kecamatan-kecamatan:


Sukarame,

II- 136

Cigalontang,

Leuwisari,

Padakembang,

Sariwangi,

Sukaratu,

Cisayong dan Sukahening. b. Kelautan Wilayah laut Kabupaten Tasikmalaya memiliki panjang garis pantai sekitar 52,5 Km sehingga memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang cukup besar. Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan di Tasikmalaya khususnya pada perikanan tangkap yang telah dilakukan masyarakat, baru mencapai 1.183,9 ton/Tahun pada Tahun 2015 atau meningkat sebanyak 37,47% persen dari tahun 2014.

Produksi tersebut merupakan penjumlahan hasil tangkap

yang masuk ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan yang tidak masuk ke tempat pelelangan. Data lebih jelas mengenai potensi dan tingkat pemanfaatan perikanan tangkap

Tahun 2014 - 2015 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini. Tabel 2.80 Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Perikanan Tangkap di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014-2015 No.

Tahun

Produksi (ton)

Pemanfaatan (%)

1

2014

861,17

12,97

2

2015

1.183,9

17,82

Sumber: DPPK Tahun 206

Jenis biota laut yang dominan adalah: a) Jenis ikan produksi 6.640 ton/Tahun; b) Udang lobster 10 ton/Tahun; c) Rumput laut 60 ton/Tahun; d) Kerang-kerangan 8 ton/Tahun; e) Kepiting 15 ton/Tahun; Biota lainnya 5 ton/Tahun. 4. Energi dan Sumberdaya Mineral Sumberdaya

merupakan

sesuatu

yang

berguna

dan

mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita menemukannya, sumberdaya energi dan mineral

terdiri atas sumber energi tidak


II- 137

terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi, gambut dan batu bara serta sumberdaya lain selain itu juga terdapat energi terbarukan seperti tenaga air, tenaga angin, panas bumi, biomassa dan tenaga surya. Kesejahteraan manusia dalam kehidupan modern sangat ditentukan oleh jumlah dan mutu energi yang dimanfaatkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, selain itu juga energi merupakan unsur penunjang yang cukup penting dalam proses pertumbuhan

ekonomi

pembangunan

sektor

kebutuhan

energi

dan

sangat

lainnya. dalam

menentukan

Oleh

jumlah

karena

dan

keberhasilan

itu

mutu

pemenuhan

yang

memadai

merupakan upaya yang senantiasa harus menjadi perhatian dan energi merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan Kabupaten

Tasikmalaya

memiliki

potensi

bahan

galian

(mineral) yang beraneka ragam sebanyak 35 (tiga puluh lima) bahan tambang yang tersebar di beberapa kecamatan, potensi tambang emas berada di Kecamatan Cineam, Karangjaya, Salopa, Salawu, Taraju, Bojonggambir dan Pancatengah. Ada juga potensi tambang batubara

disekitar

Kecamatan

Taraju,

Bojongasih,

Cikalong,

Cikatomas dan Kecamatan Bojonggambir. Dalam kegiatan pertambangan tidak terlepas tidak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga dalam pelaksanaannya perlu ada pengendalian dan pengawasan. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

memberikan

izin

kepada

perusahaan

yang

akan

melaksanakan eksploitasi bahan tambang, pada tahun 2011 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Mineral Logam sebanyak 84 perusahaan dan keadaan ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 22 perusahan.


II- 138

Tabel 2.81 Data Pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015 No 1 2 3 4 5


Tahun 2012 95

Tahun 2013 73.33

Tahun 2014 36.84

Tahun 2015

%

Tahun 2011 94

Kec

13

5

-

-

-

buah

84

84

31

22

-

Kec

10

5

-

-

-

Rp.

323.128. 795 8.825. 356 1.294. 182.641

325.792. 275 248.354. 674 2.567. 660.003

393.900. 300 154.380. 677 1.981. 411.189

383.483. 698 87.558. 987 2.052. 745.297

434.420. 935 80.658.2 90 2.757.69 4.914

Satuan

Prosentase jumlah usaha penambangan yang dibina Tersedianya database potensi mineral dan batu bara Jumlah Ijn Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit Inventarisasi Potensi Mineral dan Batubara Jumlah hasil produksi pertambangan umum - Pajak Mineral Logam dan Batuan -

129.41

- Landrent Mineral Logam dan Batubara

Rp.

- Royalty Mineral Logam dan Batubara

Rp.

- Dana bagi hasil sumber daya alam a. Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi

Rp.

9.652. 798.323

9.850. 379.314

10.418. 047.658

14.788. 317.919

6.619.18 4.758

b. Bagi hasil dari pertambangan gas bumi

Rp.

4.164. 648.728

4.176. 434.124

6.004. 805.820

10.088. 261.897

2.951.13 7.778

Rp

8.363. 476.758

10.020. 463.654

7.154. 279.388

7.048. 800.474

8.667.42 9.710

c. Bagi hasil dari pertambangan panas bumi

*Sumber : LKPJ Tahun 2011-2015

4. Energi dan Ketenagalistrikan Kabupaten bervariasi,

baik

Tasikmalaya sumberdaya

memiliki yang

smberdaya

tidak

alam

terbarukan

yang

maupun

sumberdaya baru yang terbarukan diantaranya tenaga surya, tenaga angin, tenaga air (mikro hidro) dan panas bumi (geothermal), sumber energi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal dikrenakan adanya keterbatasan teknologi dan sumberdaya, pengelolaan energi panas bumi (geothermal) di Kecamatan Kadipaten dilaksanakan oleh Pertamina. 5. Pariwisata Pemerintah pengembangan

Kabupaten pariwisata

Tasikmalaya daerah.

terus

melaksanakan

Keberhasilan

sektor

kepariwistaan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari dua sisi yaitu tingkat keberhasilan capaian program yang telah ditentukan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 139

dan dari tingkat capaian hasil program kegiatan

diantaranyan

dengan jumalah wisatawan yang mengunjungi ke obyek pariwisata, Kabupaten Tasikmalaya

dikaruniai dengan keindahan alam yang

menjadi objek dan daya tarik wisata, terdapat banyak obyek yaitu : Kawasan

Gunung

Galunggung,

Pemandian

Air

Panas

Cipacing,Taman Jasper, Taman Bubujung, Pantai Sindangkerta, Pantai

Karangtawulan,

Situ

Sanghyang,

dan

Lokasi

Ziarah

gunung

berapi

dengan

Pamijahan. Gunung

Galunggung

merupakan

ketinggian 2.167 m dpl. Berlokasi di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Dengan luas sekitar 124,027 Ha setelah meletus terakhir Tahun 1982, panorama alam di sekitar Gunung Galunggung saat ini sangat mempesona. Kawah seluas 49 Ha yang dulu memuntahkan lahar panas, pasir dan bebatuan, kini telah berubah wujud menjadi danau yang berair bening dan tenang, jarak dari pusat kota Tasikmalaya sekitar 17 Km. Disamping memiliki keunggulan pemandangan yang indah, Gunung Galunggung juga memiliki potensi air panas untuk pemandian umum. Objek wisata lain yang menyediakan fasilitas air panas yaitu obyek wisata Cipanas Cipacing yang berlokasi di Desa Banjarsari Kecamatan Sukaresik. Berjarak sekitar 23 km dari pusat kota Tasikmalaya ke arah barat. di dalamnya terdapat bak rendam, kolam renang air panas yang konon berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit kulit, serta fasilitas bermain anak-anak. Kabupaten Tasikmalaya memiliki juga memiliki obyek wisata yang merupakan warisan geologi jaman purba yaitu Taman Jasper Buniasih yang terletak di Desa Buniasih Kecamatan Pancatengah. Di lokasi tersebut

terdapat batu-batu jasper besar (batu mulia

berwarna merah) sekitar 200 buah-batu jasper dengan berat ratarata 50 ton yang diperkirakan berumur 25 juta Tahun. Di Kabupaten Tasikmalaya bagian selatan terletak berbagai obyek wisata pantai yang sangat potensial.

Taman Bubujung, di

Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah memiliki panorama pantai indah, dan tebing batu dapat dikembangkan menjadi wisata olah raga panjat tebing. Terdapat pula mitos Batu Pacakup dan Sagara Panganten.

Berjarak

kurang

lebih


87

km

dari

pusat

kota II- 140

Tasikmalaya, atau 11 km dari pantai Cipatujah.Ke arah timurnya yaitu Pantai Pasanggrahan Cipatujah yang berjarak sekitar 74 km dari pusat kota Tasikmalaya atau sekitar 60 km dari pantai Pangandaran. Saat ini telah dibangun kios-kios wisata, gazebo, arena bermain

anak,

menara

pandang,

mesjid,

panggung

terbuka,

penginapan, area parkir, dan sarana rekreasi lainnya. Lokasinya sangat strategis, karena berada di bibir pantai yang menghubungkan pantai Pangandaran Ciamis dengan Pelabuhan Ratu Sukabumi. Ke arah

timur

lagi

terdapat

Pantai

Sindangkerta

yang

di

dalamnyaterdapat Taman Lengsar, yakni taman laut sekitar 15 ha yang banyak terdapat biota laut, ikan hias, penyu hijau yang langka dan aneka karang laut. Setiap tanggal 1 Januari, di pantai ini selalu diadakan upacara ritual yang unik, yakni Hajat Lembur Mapag Taun. Selanjutnya ke arah timur lagi terdapat Pantai Karangtawulan yang merupakan salah satu pantai berkarang yang curam. Sekitar 300 m dari bibir pantai terdapat beberapa atol atau pulau karang yang pada musim tertentu dihuni berbagai jenis burung. Berlokasi di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, sekitar 97 km dari pusat Kota Tasikmalaya atau sekitar 40 km dari Pantai Pangandaran. Sekitar 100 meter ke arah timur Karangtawulan terdapat makam keramat Syech Abdul Rohman dan makam Eyang Garuda Ngupuk. Di sebelahnya terdapat Goa Parat dan Goa Lalay. Selain wisata pantai, Kabupaten Tasikmalaya memiliki obyek wisata air lainnya yaitu Situ Sanghiyang yang yang berlokasi di Desa Cibalanarik dan Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya, berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Tasikmalaya, dengan luas area sekitar 37 ha. Danau atau Situ Sanghiyang memiliki daya tarik karena airnya yang tak

pernah surut dan alam sekitarnya yang sangat

rindang. Objek wisata ini sangat cocok untuk

dijadikan objek wisata

air dan camping area. Kabupaten

Tasikmalaya

juga

mempunyai

obyek

wisata

kampung adat yaitu Kampung Naga yang merupakan sebuah perkampungan adat yang masih tetap memegang teguh adat istiadat leluhur. Berlokasi di Desa Neglasari Kecamatan Salawu, berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Tasikmalaya ke arah Garut, luas lahan sekitar 2,5 Ha.

Beberapa ke-khasan adat istiadat masyarakat


II- 141

Kampung Naga, di antaranya : (1) Jumlah rumah tidak lebih dari 112 bangunan; (2) Bentuk rumah sama, yakni beratap ijuk atau rumbia, dinding terbuat dari serat-serat rotan yang disusun sedemikian rupa menyerupai tikar besar atau terbuat dari bilik bambu, di atas daun pintu terdapat sejenis anyaman yang disebut tanda angin,Bangunan tidak boleh memakai cat kecuali kapur putih, Selain bangunan rumah tempat tinggal, terdapat pula bangunan khas yang lain, yakni Bale Patemon (gedung pertemuan), leuit (lumbung padi), dan masigit (mesjid).Di sebelah Timur Kampung Naga terdapat Hutan Keramat yang dikelilingi Sungai Ciwulan dan teradapat pula Makam Keramat Sembah Dalem Singaparana (karuhun atau leluhur masyarakat Kampung Naga). Seperti daerah lainnya, Kabupaten Tasikmalaya juga memliki obyek wisata religi yang cukup terkenal di kalangan para peziarah yaitu : Lokasi Khas Ziarah Pamijahan dengan luas areal sekitar 25 ha, terletak di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong. Berjarak lebih kurang 65 km dari pusat kota Tasikmalaya ke arah selatan. Di lokasi ziarah ini terdapat yakni salah seorang

makam Waliluloh Syekh Abdul Muchyi,

ulama yang menyebarkan agama Islam di

wilayah Jawa Barat. Di samping itu terdapat pula makam Sembah Khotib Muwahid, Sembah Kudrot, Sembah Dalem Yudanegara, dan Sembah Dalem Sacaparana. Tabel 2.82. Data Kepariwisataan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 No 1

2 3.

4.

Uraian Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab.Tasikmalaya per tahun - Wisatawan Nusantara - Wisatawan Mancanegara Tersedianya objek wisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Jumlah even seni dan budaya

2011

2012

Tahun 2013

2014

2015

675.587

716.709

698.515

881.210

927.974

667.481 8.106

709.867 6.842

693.354 5.161

877.100 4.110

924.575 3.399

1

1

10

11

11

6

13

14

8

5

10

8

1

- Penyelenggaraan even seni dan budaya - Pengiriman misi seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 142

- Sarana penyelenggaraan seni (panggung seni) - Sarana pengembangan seni (alat seni) 5. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan - Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang 41 ada - Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dipelihara Sumber: Data Profil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016

3

4

3

-

2

5

11

-

41

41

41

41

10

13

16

16

6. Perdagangan Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepasnya dari keragaman komoditas dan nilai ekspor terdiri dari komoditas karet, kelapa, teh hijau, teh hitam, Manggis dan berbagai kerajinan (Bordil) dengan negara tujuan ekspor yaitu: Malayasia, Singapura, Negara-negara Timur Tengah, India dan Negara-negara

Eropa.

Selain

itu

juga

Pemerintah

Kabupaten

Tasikmalaya berupaya terus mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan

diantaranya dengan 5 (lima) pasar kabupaten yang

terdiri dari : Pasar Ciawi, Pasar Manonjaya, Pasar Taraju, Pasar Singaparna, dan Pasar Cikatomas. Disamping itu tersedia pula 65 (enam puluh lima) pasar desa yang tersebar di berbagai kecamatan. Pasar Kabupaten di atas beroperasi setiap hari, sedangkan pasar desa hanya beroperasi pada hari-hari tertentu saja (Senin dan atau Kamis). Sektor Perdagangan ini terus meningkat aktivitasnya terbukti dari peningkatannya dalam kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya 21,31% pada Tahun 2014 menjadi 23,42 pada Tahun 2015.


II- 143

Tabel 2.83 Data Sektor Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Periode 2011 – 2015 Indikator Capaian Sasaran Satuan

No 1 Meningkatnya distribusi Ton pengadaan untuk kebutuhan bahan pokok masyarakat 2 Meningkatnya pengawasan Keg terhadap barang beredar 3 Pelaku usaha, konsumen dan orang aparat pemerintah yang telah mengikuti sosialisasi perlindungan konsumen 4 Pendampingan kegiatan Keg pelaksanaan Tera/Tera ulang UTTP 5 Jumlah peneraan UTTP dan Rp BDKT (juta) 6 Jumlah wajib daftar unit perusahaan 7 Jumlah sarana dan unit prasarana promosi perdagangan yang memadai - Rumah Tasik

2011 503.417 1

15

5

11

4

0

175

60

0

60

39

39

39

39

39

61.954

107.094

824

1.035

1,122

835

875

0

1

-

1

-

0

0

1

1

-

US $ (000,-)

5.736.

6.351

4.729

%

58,55

10,7

10,47

5.7

5.7

Buah

5

5

5

5

5

Buah

67

67

67

65

65

- Workshop Golok 8 Volume dan nilai ekspor Kab.Tasikmalaya 9 Laju Pertumbuhan ekspor Kab.Tasikmalaya 10 Meningkatnya jumlah pasar tradisional yang memadai - Pasar Kabupaten - Pasar Desa

Capaian Realisasi Kinerja 2012 2013 2014 2015 1.176 1.937.011 1.975.751 1.975.751

95,549.700 98.237.350 84.790.400

6,037.911.8 4.887.504,7 4 8


7. Perindustrian Kabupaten

Tasikmalaya

terkenal

dengan

industri

kecil

kerajinan anyaman, produk kerajinan yang menjadi unggulan antara lain:

anyaman mendong, anyaman pandan, anyaman bambo dan

bordir. Keberadaan komoditi unggulan ini yang intensif, terutama mengenai

memerlukan pembinaan

design, packaging yang sesuai

dengan keberminatan pasar yang semakin berkembang dan dinamis, sehingga produk dan jenis yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar.


II- 144

a). Anyaman Mendong Jenis komoditi anyaman mendong di Kabupaten Tasikmalaya dalam setiap Tahunnya meningkat dilihat dari jumlah sentra, unit usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun investasi dan produksi yang

dihasilkan

dalam

memenuhi

tuntutan

pasar

serta

perkembangan kebutuhan yang dinamis. Kondisi di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 28 sentra dengan 1.629 unit usaha, serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7.412 orang. Nilai investasi yang telah dikeluarkan sebanyak Rp. 3.051.322.000 dengan nilai produksi sebanyak Rp.93.391.200.000. b). Anyaman Pandan Anyaman pandan dalam produksinya banyak diminati pasar terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Ada 26 sentra dengan unit usaha sebanyak 819 dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.347 orang. Adapun investasi yang telah dikeluarkan sebesar Rp 3.639.066.000 dengan nilai produksi sebesar Rp.281.885.190.000. Perkembangan

pandan

dari

Tahun-tahun

sebelumnya

mengalami kenaikan seiring dengan kebutuhan dan produktivitas yang semakin meningkat. c). Anyaman Bambu Anyaman bambu memiliki keanekaragaman produk yang dihasilkan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Di Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi kebutuhan dan pangsa pasarnya terdapat 43 sentra dengan 1.499 unit usaha, serta dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 17.032 orang. Dalam mendukung komoditi bambu agar mampu memenuhi kebutuhan pasar serta mampu bersaing telah ditanamkan

investasi

sebesar

Rp

4.381.217.000

dengan

nilai

produksi sebesar Rp 275.918.400.000. d). Bordir Komoditi

bordir

dalam

perkembangannya

di

Kabupaten

Tasikmalaya terdapat 89 sentra, dengan unit usaha sebanyak 2.184 dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 18.885 orang. Dalam RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 145

mendukung komoditi bordir tersebut investasi yang telah ditanamkan sebesar Rp 16.770.694.000 dan dengan nilai produksi sebesar Rp 1.019.790.000.000. Setiap Tahun komoditi bordir tersebut, dilihat dari jumlah sentra, unit usaha, penyerapan tenaga kerja, investasi maupun nilai produksinya mengalami kenaikan. Sasaran jangka menengah kerajinan : (a) Tercapai peningkatan kualitas modifikasi desain kerajinan dan produktivitas perajin anyaman mendong, pandan dan bambu (b) Meningkatnya kemampuan teknis perajin dalam pewarnaan yang mengarah kepada warna komersil dengan kualitas yang baik. (c) Terwujudnya produk turunan dari mendong, pandan dan bambu dari sisa / limbah mendong, pandan dan bambu (misal pupuk, makanan ternak, dll) (d) Terserapnya hasil industri kerajinan ke berbagai pasar lokal, regional maupun ekspor secara berkelanjutan melalui kegiatan pameran, dan promosi lainnya (e) Terselenggaranya program penguatan kelembagaan dan SDM perajin yang mampu menopang keberlanjutan komptensi inti industri melalui koperasi Terselenggaranya koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyediaan bahan baku industri kerajinan anyaman pandan, mendong dan bambu dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perhutanan dan Perkebunan. Tabel : 2.84. Data Perindustrian di Kabupaten Tasikmalaya Periode 2011 - 2015 No

Realisasi Capaian Kinerja 2011 2012 2013 2014 Jumlah unit usaha industri : unit 14.035 14.445 22.032 14.863

14.863

unit

12.648

12.721

12.870

13.043

13.043

unit

8.079

8.103

9.162

8.250

8.250

unit

4.569

4.618

4.708

4.793

4.793

Unit

1.635

1.724

1.800

1.822

1.822

unit

723

729

731

737

737

unit

912

995

1.069

1.085

1.085

Indikator Capaian Satuan Sasaran

1 Industri Kecil Industri Kecil Non Formal Industri Kecil Non Formal Agro Industri Kecil Non Formal Non Agro Industri Kecil Formal Industri Kecil Formal Agro Industri Kecil


2015

II- 146

Formal Non Agro Industri Menengah Unit 17 50 76 118 118 Industri Menengah Agro Unit 3 3 8 8 8 Industri Menengah unit 14 47 68 110 110 Non Agro Jumlah nilai Rp 2 96.121 100.927 120.926.847 137.613.833 137.613.833 investasi industry juta,Jumlah Tenaga 3 orang 18.983 Kerja IKM Industri Kecil orang 16.357 16.725 17.354 17.650 17.650 Industri Kecil orang 707 735 959 1.333 1.333 Menengah Tingkat pelayanan 4 % 100 100 164 166 166 usaha IKM Kontribusi sektor 5 Industri terhadap % 7,35 7.65 7,76* 7,76* 7,76* PDRB Pertumbuhan 6 % 5 5,6 8,54 6.4 6.4 Industri *Sumber : LKPJ Tahun 2011-2015

2.5. Aspek Daya Saing Daerah Pada dasarnya sebuah wilayah yang memiliki suatu produk akan berhasil apabila produk yang dihasilkannya memiliki sesuatu yang lebih dengan kata lain daya saing daerah yaitu kemampuan ekonomi daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik maupun eksternal (asing) dengan memelihara iklim yang kondusif dan memiliki keunggulan komperatip dan kompetitip. Gambaran umum kondisi daerah terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

pertumbuhan ekonomi,

stabilitas harga, tenaga kerja, kualitas infrastruktur, kesehatan dan pendidikan serta sumberdaya manusia. 2.5.1. Kemampuan Ekonomi Daerah Pembangunan

ekonomi

(economic

development)

dan

pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan kenaikan dalam produk domestik bruto (PDB) yang dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi

merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan

pembagian

pendapatan,


meningkatkan

hubungan II- 147

ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor pertanian ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain

arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar

pendapatan

masyarakat

naik

secara

mantap

dan

tingkat

pemerataannya semakin membaik. Sebagai

suatu proses, pembangunan ekonomi berhubungan

dengan perubahan dalam komposisi dari input dan output ekonomi, perubahan-perubahan ini akan menyebabkan perubahan yang positif bagi

masyarakat.

inkorporasi

dalam

Tujuan

utama

produksi

dan

dari

pembangunan

memuaskan

segala

adalah aktifitas

masyarakat yang berpartisipasi, kegiatan produktif ini memiliki bermacam

fungsi

seperti

kegiatan

menghasilkan

pendapatan,

merubah bahan mentah menjadi barang dan jasa yang siap digunakan. Dalam struktur perekonomian yang mempunyai kontribusi besar terhadap pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya adalah sektor perdagangan dan pertanian, sehingga ke-dua sektor tersebut mencerminkan kesejahteraan

perekonomian masyarakat

daerah Kabupaten

untuk

meningkatkan

Tasikmalaya

secara

berkelanjutan. Tabel 2.85. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Lapangan Usaha A B C D E

F G

H

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan

2011

2012

2013 -1.16

2014 * 2.03

2015* * 0.59

4.65

1.51

1.78

6.32

-4.49

1.59

-3.09

8.63 9.63

3.92 6.85

7.40 6.17

7.13 14.96

8.08 22.87

0.74

4.87

2.35

3.78

2.62

3.00 2.46

1.96 7.81

2.72 8.76

4.49 7.32

6.91 6.76

7.39

10.20

6.65

-0.65

0.71


II- 148

Lapangan Usaha

2011

I

Penyediaan Akomodasi 4.62 dan Makan Minum J Informasi dan 10.06 Komunikasi K Jasa Keuangan dan 4.05 Asuransi L Real Estat 3.36 M,N Jasa Perusahaan 6.81 O Administrasi 7.23 Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan 5.22 Q Jasa Kesehatan dan 5.22 Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa lainnya 4.32 Produk Domestik 4.70 Regional Bruto Catatan : * Angka sementara ** Angka sangat sementara

2012

2013 3.17

2014 * 5.05

2015* * 2.91

7.15 13.67

10.67

6.23

18.19

7.74

11.08

8.53

4.56

6.10 4.91 1.40

8.74 4.93 4.54

-3.32 6.10 1.33

2.20 8.62 2.69

9.78 2.00

13.47 12.70

12.25 9.03

16.91 20.11

9.01 4.25

16.96 4.02

4.57 4.36

3.23 4.76

2.5.2. Kinerja Pengembangan Wilayah Pengertian

wilayah

tidak

dapat

dilepaskan

dengan

penggunaannya untuk berbagai tujuan, yang dimaksud wilayah disini yaitu suatu area geografis yang memiliki ciri tertentu dan merupakan

media

bagi

segala

sesuatu

untuk

berlokasi

dan

berinteraksi dan kita kenal ada tiga tipe wilayah yaitu : Pertama: geografik

wilayah

dengan

fungsional

memperlihatkan

yang suatu

merupakan koherensi

wilayah

fungsional

tertentu, suatu interpedensi dari bagian-bagian. Wilayah tipe ini dicirikan oleh adanya derajat integrasi antara komponen-komponen di

dalamnya

yang

berinteraksi

kedalam

wilayah.

Hubungan

fungsional biasanya ditujukan dengan arus yang berupa kriteria sosial dan ekonomi.

Perbedaan antar batas wilayah diperlihatkan

dengan adanya pengaruh pusat terhadap daerah pelayanan, salah satu wujudnya yang hirarki dari suatu hubungan simpul-simpul perdagangan. Kedua: wilayah homogen merupakan wilayah geografi yang seragam menurut kriteria-kriteria tertentu seperti kriteria fisik, sosial dan ekonomin namun penggunaan kriteria fisik lebih menjadi perhatian karena lebih bersifat tetap dibandingkan dengan kriteria-


II- 149

kriteria lain. Wilayah homogen dicirikan

adanya kemiripan relatif

dalam wilayah seperti sumberdaya alam, sosial dan ekonomi. Ketiga: wilayah administratif

dibentuk untuk kepentingan

pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain, batas wilayahnya secara geografis sangat jelas dilandasi keputusan politik dan hukum, wilayah administratif dianggap lebih penting dari kedua tipe diatas karena sering digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan. 2.5.3. Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan bagia yang penting dari kegiatan penataan ruang yang memegang peranan penting terhadap ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. RTRW memeuat rumusan kebijakan serta strategi pengembangan, koordinasi antar intansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang Arah kebijakan dan strategi nasional dan

pemanfaatan ruang wialayah

provinsi ke dalam struktur wilayah daerah dan pola

pemanfaatan ruang daweah menjadi pedoman bagi pengembangan dan pemanfaatan ruang daerah. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan pola ruang daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis. Sesuai amanat perda no. 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya bahwa terdapat 6 kawasan perkotaan yang harus dibuat rencana rinci/detailnya yaitu: 

Perkotaan Singaparna ;



Perkotaan Karangnunggal – Bantarkalong ;



Perkotaan Ciawi ;



Perkotaan Manonjaya ;



Perkotaan Rajapolah ;



Perkotaan Cikatomas ;



Perkotaan Taraju ;



RDTR Wilayah pesisir ; dan



RDTR Koridor Ciawi – Singaparna ;


II- 150

Kawasan perkotaan tersebut, sudah disusun RDTR nya, hanya belum di

Perda

kan

sehingga

belum

dapat

dijadikan

acuan

dalam

pemanfaatan ruang. Di samping kawasan perkotaan yang harus di RDTR kan, terdapat pula beberapa Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang perlu disusun rencana detailnya. 2.5.4. Infrastruktur Transportasi Infrastruktur merujuk pada sistem fisik

yang menyediakan

transportasi, pengairan, drainase bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistim infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-funsi sistim sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, atau dengan kata lain sistim infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas dasar yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistim sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan dalam ssuatu ruang dan merupakan wadah sekaligus katalisator dalam pembangunan, ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga

dapat

meningkatkan

efesiensi

dan

produktivitas

perekonomian suatu wilayah. Infrastruktur

wilayah

meliputi

beberapa

aspek

yaitu

insfrasturktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi, listrik dan energi, serta sarana dan prasarana pemukiman. infrastruktur

wilayah

dari

fungsi

dan

Kebutuhan akan

peranannya

pengembangan wilayah sebagai pembentuk struktur

terhadap

tata ruang,

pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta sebagai pengikat wilayah dalam menunjang aspek-aspek lainnya penunjang Kabupaten Tasikmalaya. Tingkat kemantapan jalan kabupaten merupakan salah satu penunjang

sistem

transportasi,

dimana

transportasi

dan

perekonomian memiliki keterkaitan yang erat dan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya sistim perekonomian suatu daerah, hal ini dapat dicapai dengan sistem jaringan dan kontruksi jalan yang baik. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 151

Tingkat kemantapan jalan kabupaten dapat diukur dengan kondisi prosentase panjang jalan kabupaten yang baik, sedang dan rusak berat, tingkat kemantapan jalan Kabupaten Tasikmalaya 1.303, 323 km, dalam kondisi baik sepanjang 658,71 km, kondisi sedang

sepanjang 293,14 km dan dalam kondisi rusak ringan

sepanjang 195,498 km serta dalam kondisi rusak berat sepanjang 156,609 km Pencapaian indikator kinerja bidang perhubungan pada tahun 2014 antara lain pemenuhan kelengkapan rambu-rambu diantaranya penerangan jalan umum sebanyak 2.539 buah, rambu-rambu lalu lintas sebanyak 982 buah, warning light dan trafic light sebanyak 25 buah, marka jalan 632 m, trafic cones sebanyak 52 buah dan guardril sebanyak 428 buah Perkembangan

indikator

kinerja

bidang

perhubungan

pengujian kelayakan kendaraan bermotor baru sebatas kendaraan umum dan barang, ketentuan yang mengatur pengujian kendaraan tersebut yaitu

jumlah kendaraan yang dilakukan pengujian pada

tahun 2011. Pada tahun 2014 jumlah angkutan umum diantaranya : angkutan kota sebanyak 35 unit, angkutan pedesaan sebanyak 108 unit, otobus/mikrobus sebanyak 282 unit, minibus sebanyak 1.024 unit, truk sebanyak 648 unit, jumlah sub terminal terdapat 11 unit 2.5.5. Sumberdaya Air dan Irigasi Keseimbanagan air makin di alam semakin bergeser, keadaan ini disebabkan sumber air tawar yang tesedia di alam jumlanya terbatas, akan tetapi kebutuhan air terus akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk oleh karena itu kita perlu melakukan kebijakan dalam penggunan dan pemanfaatan air. Salah satu pemanfaatan sumber air yaitu dengan irigasi, mengingat Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah yang agraris penghasil

tanaman

pangan

diantaranya

tanaman

padi,

maka

peranan irigasi merupakan peranan yang cukup vital dan penting. Pembangunan irigasi memerlukan modal dan investasi yang cukup

besar

untuk

pembangunan

sarana

dan

prasarana,

pengoprasian dan pemeliharaan, oleh karena itu perlu dilakukan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 152

pengelolaan yang baik, benar dan tepat sehingga pemakaian air untuk irigasi dapat seoptimal mungkin Mengingat ketersediaan air di alam sering tidak sesuai dengan kebutuhan baik lokasi maupun kebutuhannya, maka diperlukan saluran atau irigasi dan bangunan pelengkapnya untuk mengalirkan air dari sumber ke lokasi yang memerlukan air. Kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri jaringan irigasi sesuai dengan kewenagan kabupaten pada tahun 2014 sebanyak 1.486 buah 2.5.6. Perumahan dan Listrik Energi sangat dibutuhkan dalam dalam menunjang berbagai aktivitas pembangunan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk aktivitas produksi berbagai sektor perekonomian. Konsumsi energi rumah tangga untuk keperluan penerangan, memasak, pemanasan/pendinginan ruangan dan berbagai kegiatan rumah tangga lainnya . Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2011-2013

jumlah

rumah tangga yang mempergunakan listrik sebanyak 102.724 pelanggan dan pada tahun 2013 sebanyak 114.850 pelanggan. 2.5.7. Iklim Berinvestasi Era otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah mandiri dan kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah.

Daya tarik penanam modal baik dari dalam maupun

investor asing sangat dipengaruhi oleh kemauan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengeluarkan berbagai regulasi yang seimbang tidak memberatkan salah satu pihak dan

mengikutsertakan perumusan regulasi dengan berbagai

pihak yang berkepentingan, dengan demikian subtansi regulasi tersebut dapat menakomodir para pihak yang berkepentingan. Namun demikian, meskipun pemerintah daerah memberikan kemudahan bagi investor dan pengusaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif haruslah tetap dijaga dampak sosial dan lingkungan yang terjadi, pro kepada investor bukan berarti semua RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 153

jenis

usaha layak diizinkan apalagi investasi asing, pemerintah

harus memperketat perizinan para pelaku usaha multinasional yang bergerak dibidang ritiil modern, pemerintah perlu memikirkan persyaratan ketat guna melindungi produsen produk lokal dan petani di daerah dalam jangka panjang. 2.5.8. Sumberdaya Manusia Dalam suatu organisasi, sumberdaya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peranan penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Kedudukan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dengan segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil besar dalam maju

dan

mundurnya

organisasi,

oleh

karena

itu

kemajuan

organisasi sangat ditentukan oleh kualitas dan kapabilitas SDM didalamnya. Organisasi

yang

dimaksud

tidak

terkecuali

organisasi

pemerintah baik yang dipusat maupun di daerah kesemuanya memerlukan

SDM

yang

memberikan

pelayanan

berkualitas kepada

dan

masyarakat

kapabilitas dan

daerahnya dalam meningkatkan daya saing daerah.

dalam

memajukan Dalam upaya

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah diperlukan SDM yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan

yang maksimal sehinga tercapai

pelayanan prima kepada masyarakat dan mampu melihat potensi yang

dimiliki

daerah

kemudian

menciptakan

inovasi

dalam

memanfaatkan potensi daerah. 2.6. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sebagai

tolak

ukur

kinerja

pembangunan

Kabupaten

Tasikmalaya selama waktu periode tahun 2011 – 2015, ditetapkan tolak ukur kinerja pembangunan daerah sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pencapai indikator kinerja daerah perlu dilakukan evaluasi yang berkesinambungan sebagai masukan untuk perbaikan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, berikut ini disajikan data capaian indikator kinerja RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 154

pada tahun 2014 dibandingkan dengan target kinerjat tahun 2015 sebagai akhir RPJMD 2010- 2015 Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.86. Capaian Hasil Pembangunan Tahun 2015 Terhadap Target Tahun 2015 RPJMD 2010 – 2015 No 1

IndikatorMakro

2013

2014

2015

2016

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

73,12

73.22

73.48

74.39

74,01

75.01

68,42

68.68

68.54

68.42

68,69

68.46

7,31

7.28

7.40

7.6

7,50

7.76

Angka Melek huruf (%)

99,23

99.21

99.24

99.46

99,25

99.54

Daya Beli (Konsumsi/kapita/tah un) (Rp)

639.504

579,330

642,429

652,558

647.354

658,558

Indeks Pendidikan

82,40

82.32

82.60

83.2

82,82

83.6

Indeks Kesehatan

72,36

72.79

72.56

72.37

72,81

72.43

Indeks Daya Beli

64,59

64.56

65.27

67.61

66,41

69

1.720.124

1,731,181

1,728,618

1,743,299

1.735.998

1,755,502

0,6

0.75

0,5

0.70

0,4

0,70

201.200

276.989

199.346

199,093

194.800

193,120

11,6

16

11,57

11.50

11,26

11.00

15,00

13.83

16,73

17.25

23,42

18.36

8.709.660, 76

7,987,454

9,725,112

9,707,680

13,55

10,240,187

4,17

4,5 - 5,5

4,46

4,5 - 5,5

4,76

5–6

900.177*

785,956

996.608 *

933,606

952.610

942,905

51,79

45.4

57,65 *

52.54

54,87

52.59

6,46

6-7

6,5 *

6-7

5,7

6–7

Indeks Pembangunan Manusia Angka Harapan Hidup (th) Rata-Rata Lama Sekolah (th)

Jumlah Penduduk (Jiwa) Laju Pertumbuhan 3 Penduduk (%) Jumlah Penduduk 4 Miskin (Jiwa) Proporsinya terhadap jumlah penduduk total (%) PDRB (berlaku) (Rp. 5 Trilyun) PDRB Per kapita 6 (berlaku) (Rp.) Laju Pertumbuhan 7 Ekonomi (konstan 2000) Jumlah Penduduk 8 yang bekerja (Jiwa) Proporsi jumlah penduduk bekerja 9 terhadap jumlah penduduk total (%) Pengangguran 10 Terbuka (%) Sumber : LKPJ – AMJ 2

Bupati Tasikmalaya 2011-2015

2.6.1. Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2015 Sebagaimana kita ketahui bersama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun tujuan pengendalian dan evaluasi pembangunan


II- 155

daerah ini untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara rencana jangka panjang daerah dengan rencana jangka panjang

nasional

dan

rencana

tata

ruang

wilayah

nasional,

konsistensi antara rencana jangka menengah daerah dengan rencana jangka panjang daerah dan rencana tata ruang wilayah daerah, konsistensi dengan rencana kerja pemerintah daerah dengan rencana kerja

menengah

daerah

dan

kesesuaian

antara

capaian

pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. 2.6.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 1) Urusan Pendidikan Permasalahan pendidikan mencakup: 1) Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, sekitar 7,3 Tahun 2) Terbatasnya ketersediaan SMA/SMK/MA Negeri 3) Belum dipenuhinya kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBD 4) Belum

tersedianya

BOS,

BSM,

Beasiswa

berprestasi,

Beasiswa transisi yang didanai dari APBD Kab Tasikmalaya 5) Tidak meratanya pendistribusian Guru 6) Rendahnya mutu dan tata kelola pendidikan dasar 7) Keterbatasan

akses

masyarakat

terhadap

pendidikan

menengah dan tinggi.

2) Urusan Kesehatan 1) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan standard akreditasi nasional 2) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Balita Kurang Gizi di masyarakat. 3) Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidakmenular di masyarakat


II- 156

4) Keterbatasan akses terhadap pelayanan rujukan (RS) bagi masyarakat di wilayah Tasikmalaya selatan 5) Keterbatasan fasilitas kesehatan yang melayani rawat inap dikarenakan jumlah tempat tidur yang kurang mencukupi kebutuhan pelayanan masyarakat sekitar 1.400 TT 6) Keterbatasan tenaga kesehatan terutama Dokter Spesialis di RSUD dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya 7) Rendahnya cakupan PHBS di tataran Rumah Tangga dan Tempat-tempat Umum 8) Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non medis di puskesmas dan jaringannya 9) Belum optimalnya promosi kesehatan terutama masih rendahnya cakupan desa siaga aktif 10) Belum tersedianya RSUD yang representatif setingkat tipe B 3) Urusan

Pemerintahan

Bidang

Pekerjaan

Umum

dan

Penataan Ruang a. Sub Bidang Air Bersih dan Air Minum 1) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum oleh PDAM 2) Belum sesuainya kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi infrastruktur yang ada 3) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru 4) Rendahnya persentase jumlah rumah yang menggunakan air bersih yang layak 5) Masih adanya wilayah rawan air bersih 6) Lemahnya perlindungan sumber mata air b. Sub bidang Air Bawah Tanah 1) Masih besarnya potensi air bawah tanah yang belum diidentifikasi dan dimanfaatkan; 2) Kurangnya sarana dan prasarana di bidang air bawah tanah; 3) Lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah c. Sanitasi dan Persampahan 1) Rendahnya kepemilikan jamban keluarga


II- 157

2) Belum seimbangnya penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik /rumah tangga dengan pertumbuhan penduduk; 3) Rendahnya

kepedulian

masyarakat

dan

swasta/dunia

usaha terhadap bidang kesanitasian 4) Belum dimilikinya IPAL Komunal (system off site sanitation) dan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Tasikmalaya, untuk dapat melayani wilayah pusat kota dan kawasan perkotaan; 5) TPA

Cinangsi

sudah

over

kapasitas,

dan

masih

menggunakan sistem open dumping 6) Cakupan pelayanan persampahan sampai saat ini baru melayani daerah-daerah yang termasuk wilayah perkotaan 7) Kurangnya

sarana

dan

prasarana

pengelolaan

persampahan 8) Kurangnya pegawai yang mengelola persampahan 9) Rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan 10) Belum terbangunnya TPA Nangkaleah 11) Belum adanya TPST di wilayah pusat kegiatan lokal (PKL Karangnunggal, Ciawi, Manonjaya) 12) Belum adanya TPS di tiap kecamatan d. Bidang Pekerjaan Umum 1) Kondisi rusak berat sepanjang 156,609 km (12 persen), kondisi rusak sedang sepanjang 293,145 km (22,5%0 dan kondisi rusak ringan sepanjang 195,498 km (15%) 2) Belum tuntasnya infrastruktur jalan Ciawi-Singaparna 3) Sempitnya jalan menuju kawasan pusat pemerintahan 4) Terbatasnya

aksesibilitas/keterhubungan

dengan

kabupaten/kota lain 5) Terbatasnya cakupanpelayananjaringanjalan

dan

belum

bisa mengimbangipergerakanbarang dan orang 6) Tidak

memadainya

kapasitas

jalan

menuju

ibu

kota

Kabupaten Tasikmalaya (Singaparna) 7) Rendahnya kualitas jalan perdesaan 8) Masih banyak jembatan yang rusak dan belum terbangun RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 158

e. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi 1) Rusaknya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang disebabkan

oleh

terjadinya

bencana

alam

dan

penambangan pasir Galunggung 2) Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang ada 3) Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat 4) Belum optimalnya cakupan layanan pengairan bendung Padawaras. f.

Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

1) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang 2) Belum meningkatnya status status hierarki struktur ruang Pusat

Kegiatan

Lokal

promosi

(PKLp)

Ciawi

dan

(PKLp)Manonjaya menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta status PPK Rajapolah dan PPK Cikatomas menjadi PKLp 3) Belum terselesaikannya perwujudan ruang kawasan Ibu Kota

dan

kawasan

perkotaan

di

wilayah

Kabupaten

Tasikmalaya 4) Belum terpenuhinya kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30% (persen) dari luas wilayah kota di Kabupaten Tasikmalaya 5) Belum terbangunnya pasar dan terminal di jalan Ciawi Singaparna 6) Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang 7) Belum adanya PPNS penataan ruang 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman 1) Banyaknya permukiman di daerah rawan bencana 2) Masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan 3) Terbatasnya Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman 4) Lemahnya pengawasan dan pengendalian ketersediaan dan penyerahan PSU perumahan dan permukiman RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 159

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1) Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan 2) menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara 3) Berkembangnya

modus-modus

kejahatan

baru

dengan

memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan konvensional,

dan

berbagai

transnasional,

kejahatan dan

yang

kejahatan

bersifat terhadap

kekayaan Negara 4) Makintinggi dan beragamtingkatkriminalitas di masyarakat 5) Partisipasi masyarakat dalam mendukung ketentraman dan ketertiban makin menurun 6) Sosialisasi regulasi tentang ketentraman dan ketertiban belum dapat dilaksanakan sampai tingkat bawah 7) Pelanggaran peraturan daerah makin meningkat 8) Keterbatasan jumlah anggota satpol PP dan PPNS 9) Belum optimalnya pembinaan Satuan LINMAS 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1) Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2) Penanganan PMKS masih rendah karena terbatasnya sarana dan prasarana, sumberdaya

manusia dan keberpihakan

anggaran pemerintah untuk penanganan masalah-masalah sosial 3) Belum optimalnya pemberdayaan PSKS 4) Data PMKS dan penduduk miskin belum akurat dan aktual 5) Belum ada kebijakan pagu indikatif anggaran kemiskinan dan pronangkis sesuai karakteristik kemiskinan daerah 6) Belum adaya regulasi pemanfaatan CSR bagi PMKS dan penanggulangan kemiskinan 7) Lemahnya kelembagaan penanggulangan kemiskinan 8) Makin tingginya angka penderita HIV/AIDS RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 160

7) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan 1) Tingginya angka pengangguran terbuka, 6,5% 2) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha. 3) Rendahnya pembukaan lapangan kerja baru 4) Masih

rendahnya

keberpihakan

APBD

Kab

untuk

peningkatan keterampilan tenaga kerja agar lebih kompetitif di pasar kerja 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Masih

rendahnya

pemberdayaan

kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak 2) Masih

rendahnya

peran

serta

perempuan

dalam

pembnagunan 3) Belum ada data terpilah dan terpadu berbasis gender 4) Terbatasnya

akses

terhadap

kesempatan

usaha,

pendidikan, dan kesehatan bagi perempuan terutama perempuan kepala keluarga (PEKKA) 5) Makin meningkatnya jumlah dan jenis kasus KDRT, serta belum

optimalnya

peran

lembaga

sosial

masyarakat

terhadap perlindungan perempuan dan anak 6) Belum tersedianya sekretariat P2TP2A dan rumah singgah untuk penanganan kasus 7) Belum terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. 9) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1) Harga pangan pokok strategis yang belum stabil terutama dalam masa paceklik dan panen raya 2) Rendahnya tingkat kemandirian pangan di desa kategori miskin dan Masih banyaknya penduduk yang rawan pangan Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan


II- 161

Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat, terdapat 31 Desa Rawan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya 3) Masih terbatasnya fasilitasi lumbung pangan perdesaan 4) Kurangnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

konsumsi

pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal 5) Kurangnya keragaman pangan terlihat dari indikator Pola Pangan Harapan 61,5% dari nilai ideal 100% 6) Kurang

maksimalnya

kelembagaan

ketahanan

pangan

karena keterbatasan kewenangan, tugas pokok dan fungsi 7) Rendahnya cadangan pangan pemerintah daerah 10) Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan 1) Makin

sulit

dan

mahalnya

pengadaan

tanah

untuk

kepentingan umum 2) Banyak tanah/lahan kosong terlantar tak termanfaatkan 3) Banyak tanah pemerintah daerah dan Desa yang belum tersertifikasi 4) Masih ada potensi sengketa dan konflik pertanahan 11) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1) Luas eksisting kawasan lindung masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RTRW Propinsi Jawa Barat, yaitu 64,32 dari total luas wilayah 2) Degradasi sumber daya alam khususnya air dan lahan, yang ditandai dengan deplesi sumber air (air permukaan dan air bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya lahan kritis, penurunan produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan hutan (terutama karena perambahan) baik hutan pegunungan maupun hutan pantai (mangrove). 3) Permasalahan Pencemaran yang meliputi pencemaran air, udara maupun tanah 4) Permasalahan

Kawasan

Pesisir

dan

Laut,

degradasi

lingkungan di kawasan pesisir disebabkan oleh fenomena alam seperti abrasi selain itu akibat ulah manusia seperti eksploitasi

sumberdaya


laut

yang

berlebihan

dan II- 162

penambangan pasir besi yang dilakukan di pesisir pantai telah menyebabkan perubahan tataguna lahan di kawasan pesisir dan kerusakan lahan di kawasan pesisir 5) Lemahnya fungsi pengendalian 6) Masih rendanya tingkat kesadaran para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup 7) Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan lingkungan lingkungan 8) Belum

optimalnya

implementasi

dokumen

lingkungan

hidup dalam usaha dan/atau kegiatan 9) Meningkatnya kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan. 12) Urusan Pemerintahan Bidang Adminisrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Keterbatasan

akses

layanan

dan

tertib

administrasi

pengelolaan kependudukan dokumen kependudukan dan catatan sipil 2) Lemahnya data kependudukan 3) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah 4) Tidak

terintegrasinya

pengelolaan

pengendalian

kependudukan dengan administrasi kependudukan 5) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan dan catatan sipil 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana mobilitas layanan kependudukan dan catatan sipil. 13) Urusan

Pemerintahan

Bidang

Pemerintahan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan desa 2) Terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa 3) Belum optimalnya peran lembaga

desa dan lembaga

masyarakat desa RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 163

4) Lemahnya lembaga ekonomi Desa 5) Masih

terbatasnya

prasarana

dan

sarana

pendukung

penyelenggaraan pemerintah desa 6) Masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan 7) Menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa 8) Belum dikembangkannya sistem informasi desa 9) Belum baiknya tata kelola pemerintahan desa 10) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa 11) Belum ditetapkannya target PADes 14) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) Laju pertumbuhan penduduk masih harus dikendalikan 2) Keterbatasan

ketersediaan

alat

kontrasepsi

gratis

bagi

masyarakat miskin 3) Lemahnya data kependudukan 4) Keterbatasan tenaga penyuluh program KB 5) Rendahnya usia perkawinan pertama 6) Tidak

terintegrasinya

pengelolaan

pengendalian

kependudukan dengan administrasi kependudukan 7) Lemahnya institusi KB 8) Terbatanya pembinanaan ketahanan keluarga 15) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1) Masih banyak daerah yang belum terlayani trayek angkutan umum 2) Masih banyaknya pelanggaran terhadap aturan pembatasan tonase muat barang 3) Belum terlaksananya pembangunan terminal baru tipe B 4) Belum optimalnya pengelolaan sub terminal; 5) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan; 6) Belum adanya trayek menuju lokasi-lokasi strategis seperti ke pusat pemerintahan; RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 164

7) Belum adanya perencanaan pengembangan perhubungan laut 8) Belum optimalnya rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota Kabupaten. 16) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1) Terbatasnya

cakupan

layanan

untuk

infrastruktur

telekomunikasi kabel 2) Terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi nirkabel 3) Belum terintegrasinya layanan pemerintah berbasis teknologi informasi 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukun pelaksanaan E Goverment 17) Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, UKM, Industridan Perdagangan Bidang Koperasi 1) Masih rendahnya kualitas/pengelolaan manajemen Koperasi 2) Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian 3) Masih rendahnya Qualifikasi/kualitas SDM koperasi 4) Terabatasnya akses terhadap potensi pasar dan sumber produktif lainya 5) Masih terbatasnya kemampuan akses permodalan 6) Rendahnya pemahaman tentang pentingnya penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam dan USP-Koperasi. Bidang UKM 1) Masih kurangnya pemahamantentang manajemen usaha 2) Masihrendahnyatingkat keterampilan pelaku UKM 3) Masih kurangnya inovasi dan penerapan TTG

yang

berdampak pada kemampuandaya saingproduk 4) Kurangnya Diversifikasi dan tingkat kreatifitas desain produk 5) Terbatasnya anggaran untuk pembangunan bidang UKM RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 165

6) Belum terbangunnya rumah kemasan Bidang Industri 1) Masih Rendahnya struktur industri dan pemberdayaan IKM untuk dapat mendorong sector ekonomi daerah 2) Belum optimalnya kemampuan desain dan packaging produk 3) Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra-sentra industri 4) Belum memadainya peralatan produksi dan keterbatasan bahan baku 5) Akses teknologi terbatas Bidang Perdagangan 1) Belum terbentuknya lembaga kemetrologian 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem resi gudang (SRG) 3) Belum terbentuknya badan penyelesaian sengketa konsumen 4) Belum terbentuknya pasar terbit ukur 5) Masih kurangnya kualitas produk unggulanyang berdaya saing 6) Belum adanya pasar induk kabupaten 7) Kurangnya fasilitasi HAKI 8) Masih kurangnya fasilitas pemerintah daerah dalam perdagangan ekspor 9) Kurangnya promosi dan misi dagang ke LN dalam rangka persaingan MEA 10) Belum ada penataan dan pemberdayaan PKL 18) Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal 1) Rendahnya

investasi

karena

iklim

investasi

kurang

kondusif 2) Belum

semua

kewenangan

perizinan

diselenggarakan

secara terpadu 3) Kajian

potensi

dan

peluang

investasi

yang

dapat

ditawarkan kepada investor masih terbatas. 4) Belum optimalnya kemitraan dengan KADIN RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 166

5) Kurangnya daya dukung regulasi dan kebijakan investasi 6) Lemahnya data dan informasi penanaman modal 7) Rendahnya promosi investasi penanaman modal 19) Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1)

Pembinaan olahraga yang belum terpadu antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlit

2)

Keterbatasan peran pemerintah daerah dalam proses penjaringan, panyaluran dan kompetisi atlet potensial secara berjenjang

3)

Terbatasnyasarana dan prasarana olahraga

4)

Rendahnya prestasi olah raga daerah pada kompetisi regional dan nasional

5)

Tingginya

tingkat

pengangguran

pemuda

dengan

keterampilan rendah 6)

Tidak berjalannya pelayanan kepemudaan

7)

Ketidakjelasan

pengelolaan

urusan

pelayanan

kepemudaan dan olah raga 20) Urusan

Pemerintahan

Bidang

Penelitian

dan

Pengembangan 1) Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah dengan berbasis penelitian belum optimal. 2) Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang. 3) Fasilitasi, sarana, dan prasarana fisik dan non fisik bagi pengembangan penelitian baik ilmu dasar maupun ilmu terapan sesusai dengan perkembangan teknologi global guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing daerah masih belum optimal. 4) Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan


II- 167

21) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan 1) Belum tingginya kesadaran pentingnya data statistik 2) Rendahnya ketersediaan statistik sektoral yang dimiliki pemerintah daerah 22) Urusan Pemerintah Bidang Persandian 1) Belum dilaksanakannya penyeleggaraan urusan persandian 2) Belum dimilikinya pola persandian antar perangkat daerah 23) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1) Rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global 2) Belum optimalnya proses regenerasidalam rangka pewarisan budaya daerah 3) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi industri kreatif 4) Masih rendahnya sumber Daya Manusia yang kompeten dalam Bidang Kebudayaan 24) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Arsip 1) Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat 2) Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan 3) Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan (Pustakawan) 4) Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan 5) Terbatasnya tenaga pengelola kearsipan (Arsiparis) 25) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 1) Kurangnya armada penangkapan, alat tangkap serta alat bantu penangkapan 2) Rendahnya produksi hasil tangkap 3) Belum

selesaianya

penyediaan

sarana

dan

prasarana

perikanan tangkap (Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI) 4) Degradasi kualitas lingkungan pesisir yang mengakibatkan jumlah ikan di sekitar pesisir menurun drastis


II- 168

5) Terbatasnya Kewenangan pengelolaan pesisir yang bukan lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten akibat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6) Rendahnya kesadaran Nelayan akan keselamatan pada saat melaut 7) Kurangnya diversivikasi usaha nelayan selain penangkapan ikan. 8) Berkurangnya kualitas, kuantitas, dan debit air di sentra perikanan air tawar 9) Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya air tawar, payau dan laut 10) Rendahnya kualitas induk ikan yang digunakan masyarakat pembenih ikan 11) Masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan ikan 26) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1) Aksesibilitas, Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta atraksi wisata yang belum optimal 2) Masih rendahnya minat pihak ke tiga untuk mengelola potensi pariwisata 3) Belum optimalnya startegi pemasaran pariwisata 4) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di

Bidang

Pariwisata 27) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1) Keterbatasan Kepemilikan Lahan dengan rata-rata <0,25 Ha 2) Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian terutama untuk sawah produktif yang beririgasi teknis. 3) Sektor pertanian bukan lagi pilihan utama sebagai sumber mata pencaharian 4) Penurunan kesuburan tanah akibat praktek pertanian intensif bertahun-tahun 5) Menurunnya kualitas infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi tersier


II- 169

6) Input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk pengembangan usaha 7) Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas 8) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen 9) Rendahnya

kualitas

dan

nilai

tambah

produk

yang

dihasilkan 10) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri 11) Berkurangnya sumber daya manusia pertanian (penyuluh yang

berkurang

karena

masa

pensiun

sedangkan

penggantinya tidak sebanding dengan jumlah penyuluh yang berkurang) 12) Belum

diterapkannya

pembangunan

pertanian

yang

menerapkan sistem pertanian terpadu (Integrated farming System)/belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organic 13) Masih

kurangnya/lemahnya

berorientasi

pada

penelitian-penelitian

produk-produk

yang

unggulan

pertanian/inovasi produk pertanian 14) Distribusi subsidi pupuk masih kurang lancer 15) Belum tersertifikasinya produk buah-buahan local 16) Sistem agribisnis dari sub sistem pemasaran masih lemah dan

infrastruktur

penunjang

belum

ada

(terminal

agribisnis) 17) Kawasan hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan belum terkelola dengan baik 18) Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih rendah (perhitungan NTP di BPS) 19) Masih lemahnya aspek permodalan (aspek sub sistem penyediaan jasa agribisnis masih lemah) 20) Belum konsistennya dan terbatasnya pelaksanaan sistem pertaanian organik.


II- 170

28) Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan 1) Belum optimalnya manajemen pemeliharaan ternak yang dilakukan peternak sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas dan populasi ternak. 2) Kondisi

rumah

potong

hewan,

Pasar

Hewan,

Unit

Perbibitan Ternak masih jauh dari memadai 3) Kurangnya

sarana

prasarana

Pelayanan

Kesehatan

Hewan; 4) Terbatasnya jumlah tenaga teknis lapangan (Penyuluh, Medis Veteriner, dan Paramedis Veteriner); 5) Terbatasnya akses peternak terhadap permodalan; 6) Tingkat penyediaan ternak besar (sapi dan kerbau) belum bisa memenuhi kebutuhan yang disebabkan permintaan pasar semakin meningkat dan belum diimbangi dengan penambahan populasi. 7) Usaha ternak bersifat sambilan masih jauh dari skala ekonomi yang terlihat dari perbandingan kepemilikan ternak per peternak masih rendah; 8) Terbatasnya hijauan makanan ternak yang diakibatkan oleh terbatasnya lahan dan belum berjalanya teknologi pengawetan pakan ternak; 9) Masih rendahnya produk asal ternak yang memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, Halal 29) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dan Perkebunan 1) Laju deforestasi tidak seimbang jika dibandingkan dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan 2) Menurunnya sifat hidrologis tanah pada lahan kritis 3) Rendahnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan negara 4) Rusaknya sumber mata air karena penebangan pohon di sekitarnya 5) Nilai tambah komoditas kehutanan yang rendah karena dijual dalam bentuk barang mentah 6) Masih rendahnya tingkat produktivitas perkebunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 171

7) Harga jual komoditas perkebunan yang fluktuatif karena merupakan komoditas ekspor 8) Rendahnya nilai tambah komoditas perkebunan karena petani

perkebunan

rakyat

sebagian

besar

menjual

hasilnya dalam bentuk bahan mentah 9) Banyaknya

lahan

HGU

yang

habis

izinnya

tidak

dimanfaatkan 10) Terbatasnya penggunaan bibit unggul/yang bersertifikat oleh masyarakat 11) Lemahnya pengendalian hama dan penyakit terpadu 12) Lemahnya pengawasan peredaran bibit tanaman dan mutu obat. 30) Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan dan Sumber Daya Mineral 1) Belum adanya peneysuaian Tugas Pokok dan Fungsi pengelola Sub-Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten 2) Tidak adanya kepastian hukum dan kepastian investasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten

sehingga

pemrosesan

Izin

Usaha

Pertambangan (IUP) tidak dapat memberikan kejelasan dalam aspek persyaratan, prosedur, mekanisme dan waktu 3) Kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan akibat penambangan tanpa izin yang tidak terkendali 4) Belum adanya masterplan ataupun grand design arah pengelolaan kegiatan usaha pertambangan 5) Pengelolaan kegiatan pertambangan masih berorientasi terhadap penjualan raw material, sehingga tidak dapat memberikan nilai tambah 6) Pengangkutan hasil tambang masih menggunakan fasilitas jalan

Kabupaten/Provinsi/Nasional

yang

berdampak

terhadap kerusakan jalan 7) Belum adanya pelabuhan/terminal khusus pertambangan


II- 172

8) Orientasi

pelaku

usaha

pertambangan

hanya

pada

penambangan bahan galian saja, tanpa memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan dan reklamasi lahan bekas tambang 9) Masih lemahnya penegakkan hukum (law enforcement) 10) Pengelolaan data pertambangan belum terintegrasi secara optimal, baik data potensi pertambangan, pelaku usaha pertambangan dan data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan 11) Banyaknya

lahan

bekas

penambangan

yang

belum

dilakukan reklamasi 12) Cakupan elektrifikasi baru mencapai 71,38 % 13) Masih terbatasnya penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro dan biogas 14) Masih ada kampung yang belum terjangkau aliran listrik 15) Belum adanya data kebutuhan energi 31) Urusan Pemerintah Bidang Kebencanaan 1) Belum adanya pemetaan resiko bencana 2) Masih sedikit desa menjadi desa tangguh bencana 3) Belum

terwujudnya

keterpaduan

antar

instansi

pemerintah maupun dengan lembaga lainnya, dalam menindaklanjuti penanggulangan bencana, baik pada tahapan

pra-bencana,

tanggap

darurat

dan

pasca

bencana; 4) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya dalam penanggulangan bencana; 5) Belum dimilikinya secara keseluruhan dokumen rencana kontingensi untuk semua jenis bencana yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya 6) Keterbatasan sarana prasarana penanggulangan bencana 7) Keterbatasan

sarana

dan

prasarana

serta

personil

kebakaran


II- 173

32) Bidang Keagamaan 1) Belum

optimalnya

peran

lembaga-lembaga

keagamaan

dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat 2) Belum

optimalnya

pengumpulan,

pengelolaan

dan

penyaluran zakat profesi 3) Kecenderungan

menurunnya

pendidikan

keagamaan

terutama di lingkungan keluarga 4) Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah diniyah 33) Urusan Pemerintahan Bidang Politik 1) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembagalembaga politik 2) Kecenderungan penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 3) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik masih rendah 4) Belum

optimalnya

proses

pendidikan

politik

kepada

masyarakat 5) Keberpihakan anggaran pendidikan politik masih rendah 6) Proses politik makin mahal 7) Maraknya politik uang 8) Kurang berjalannya fungsi representasi lembaga perwakilan rakyat

34) Urusan Pemerintahan Bidang Hukum 1) Belum adanya grand design tentang pembuatan program legislasi daerah 2) Belum ada integrasi antara kebijakan dan regulasi/regulasi kurang mendukung kebijakan 3) Kurang

dan

rendahnya

kapasitas

dan

kompetensi

sumberdaya manusia di bidang hukum 4) Masih rendahnya budaya hukum masyarakat 5) Rendahnya produk hukum daerah RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

II- 174

35) Urusan Pemerintahan Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik 1) Kelembagaan OPD masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur organisasi belum tepat fugsi dan tepat ukuran 2) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. 3) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan 4) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai dan proporsional 5) Reformasi birokrasi belumoptimal 6) Masih rendahnya disiplin aparatur 7) Belum optimalnya tata laksana/sistem kerja 8) Belum optimal dan proporsionalnya pemberian tunjangan kinerja 9) Belum

memiliki

sarana

dan

prasarana

pengembangan

aparatur 10) Cakupan peserta Diklat masih kecil, 5% dari total pegawai per tahun 11) Kekuarangan pegawai untuk formasi tertentu. 36) Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran 2) Lemahnya data dan informasi pembangunan 3) Perencanaan

pembangunan

belum

terintegrasi

berbasis

teknologi informasi 4) Masih rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.


II- 175

37)

Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah

1) PAD rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi 2) Masih adanya aset yang belum tersertifikasi 3) Sebagian aset belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai sumber pendapatan 4) Belum proporsionalnya belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 5) Terbatasnya personalia pengelola keuangan daerah dengan latar belakang pendidikan akuntansi 6) Terbatasnya pemutakhiran penilaian objek pajak secara massal. 2.7.

Isu Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,

akan

menghilangkan

peluang

meiningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,

mendesak,

bersifat

kelembagaan/keorganisasian

dan

menentukan tujuan di masa yang akan datang. Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak seperti disebutkan di atas, untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu terlebih dahulu diidentifikasi isu global,

nasional,

regional,

dan

lokal

sesuai

dinamika

yang

berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:


II- 176

Tabel 2.87 Kerangka Ketrkaitan Isu Strategis Isu Strategis Dinamika Global

Dinamika Nasional Nawa Cita

Dinamika Regional (Jawa Barat)

I. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): 1. Menghapus kemiskinan. 2. Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. 3. Kesehatan untuk semua umur. 4. Pendidikan yang berkualitas dan merata. 5. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan. 6. Ketersedaiaan air minum dan sanitasi untuk semua. 7. Energi untuk semua. 8. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja yang layak. 9. Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan. 10. Menurunkan ketimpangan. 11. Kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan

Tujuan Inti Pembangunan Jawa Barat (Common Goals) dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat: 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan 3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat 4. Kemandirian Pangan 5. Peningkatan Kinerja Aparatur 6. Pengembangan Infrastruktur Wilayah 7. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku 8. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup 9. Pembangunan Perdesaan 10. Pengembanga n Budaya Lokal dan Destinasi Wisata


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12. 13.

Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya Mutu dan tata kelola pendidikan dasar Akses pendidikan menengah dan tinggi Kualitas dan aksesibilitas upaya kesehatan Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Penataan Ruang dan Pemanfaatan SDA yang Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengangguran Pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan perempuan dan anak Ketahanan Pangan Pemberdayaan masyarakat dan Penyelenggaraan tata Kelola Pemerintahan II- 177

12. Pola konsumsi dan produksi yang Berkelanjutan . 13. Melawan perubahan iklim dan dampaknya 14. Konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam. 15. Melindungi dan merestorasi ekosistem, dan perlindungan hutan. 16. Masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non– diskriminasi. 17. Kerja sama internasional yang semakin kuat.

bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter/mental bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

14.

15.

16.

17. 18.

19. 20.

21.

Desa yang baik Pertumbuhan dan persebaran penduduk Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Arus Kunjungan Wisatawan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Bersih Alih fungsi lahan pertanian Nilai tambah dan daya saing produk pertanian Kemampuan riil keuangan daerah

II. Pemberlakuan ASEAN Economic Community, ditandai: 1. arus bebas barang bagi negara-negara ASEAN; 2. arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi; 3. arus tenaga kerja terampil; dan 4. arus bebas modal.


II- 178

Dalam penentuan isu strategis perlu dilakukan pembuatan kriteria untuk pembobotan nilai isu strategis tersebut adapun kriteria sebagai berikut : Kriteria Nilai pembobotan Isu Strategis No 1 3 4 5 6 7

Kriteria Memiliki pengaruh yang significan terhadap sasaran pencapaian pembangunan nasional Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah Dampak yang besar terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Memiliki daya dorong terhadap pembangunan daerah Memungkinkan untuk dapat ditangani pemerintah daerah Janji Politik Kepala Daerah Total

Nilai 20 10 20 10 15 25 100

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah tahun 2017 dapat didefinisikan beberapa isu strategis sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Isu Strategis Rangking Penanggulangan Kemiskinan, Berbasis Bantuan 1 Dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Penuntasan Wajar Pendidikan Dasar 12 Tahun 2 Peningkatan Kualitas Dan Aksebilitas Pelayanan 3 Kesehatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan 4 Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Kualitas Dan Cakupan Pelayanan 5 Infrastruktur Dasar Dan Strategis Pemberdayaan Masyarakat Dan Penyelenggaraan 6 Tata Kelola Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum 7 Dan Perlindungan Masyarakat Peningkatan Sarana Dan Prasarana Wilayah Di 4 8 Kecamatan (Ciawi, Cikatomas, Manonjaya Dan Karangnunggal) Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perkotaan 9 Singaparna Penanganan Rawan Pangan Menuju Kemandirian 10


II- 179

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA BAB II KONDISI UMUM

Recommend Documents