BAB II KONDISI UMUM PENDIDIKAN

BAB II KONDISI UMUM PENDIDIKAN

2.1. Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Bab IV, Bagian Pertama, Pasal 12, Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas

melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang

pendidikan, pemuda dan olahraga

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembatuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi: 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas Dikpora;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas Dikpora;

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dikpora;

5.

Penanganan proses perijinan sesuai kewenangannya;

6.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

7.

Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011, rincian Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi: -

Melaksanakan perencanaan dan pelaporan program;

-

Melaksanakan pengelolaan dan administrasi keuangan; 6

-

Memberikan dukungan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;

-

Memberikan dukungan umum;

Dalam hal ini, sekretariat dibagi menjadi 3 sub bagian yang terdiri dari : (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi Kepegawaian, Kearsipan, Rumah Tangga dan Perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a.

Penyusunan rencana dan program kerja Subbagian;

b.

Pengelolaan urusan kepegawaian;

c.

Pengelolaan urusan Tata Usaha dan Kearsipan;

d.

Pengelolaan urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan;

e.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan subbagian;

f.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan administrasi dan pelaporan keuangan, serta kegiatan teknis keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi: a.

Penyusunan rencana dan program kerja Subbagian;

b.

Pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas;

c.

Singkronisasi dan pelaporan penggunaan keuangan bersumber APBD I , APBN dan dana hibah lainnya;

d.

Pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan Belanja Barang/jasa dinas;

e.


(3) Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Pogram yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka penyiapan 7

bahan kebijakan teknis kegiatan, melakukan penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas pokok), Kepala Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi: a.

Penyusunan program/kegiatan tahunan Dinas yang dikoordinasikan dengan masingmasing bidang terkait;

b.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis program perencanaan Dinas;

c.

melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan masing-masing sektor dalam kegiatan monitoring, evaluasi dan pengkajian pengembangan pendidikan;

d.

Penyiapan laporan program/kegiatan tahunan Dinas yang di susun berdasarkan laporan program/kegiatan bidang teknis dan unit pelaksana teknis dinas;

e.

Pengolahan data pokok pendidikan dan data pendidikan pendukung lainnya;

f.


2. Bidang Pendidikan Dasar (TK/SD) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun tata laksana dan pelayanan bagi pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK/SD/SLB serta analisis penempatan guru, Kepala Sekolah, pembinaan kesiswaan dan pengembangan potensi sekolah pada jenjang TK/SD/SLB. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pendidikan Dasar (TK/SD) mempunyai fungsi: a.

Penyusunan tata laksana dan pelayanan, bagi pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK/SD/SLB;

b.

Pengembangan Sekolah Standar Nasional dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang SD;

c.

Pengadaan/penyiapan buku pelajaran dan sarana pendidikan lainnya bagi TK/SD/SLB;

d.

Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan analisis penempatan guru, Kepala Sekolah, pembinaan kesiswaan dan pengembangan potensi sekolah pada jenjang TK/SD/SLB;

e.

Pengasistensian dan penetapan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan kurikulum muatan lokal (KML) jenjang TK/SD/SLB;

8

f.

Pengasistensian dan penetapan Rencana Kerja Sekolah/Rencana Operasional Tahunan Sekolah jenjang TK/SD/SLB yang dikoordinasikan dengan sekretariat dinas melalui subbagian Koordinasi Penyusunan Program;

g.

Penyusunan dan menentukan ijin operasional sekolah baru, penempatan pendirian, dan penutupan sekolah, serta menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK/SD/SLB;

h.

Koordinasi hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan usaha pelaksanaan dan pengelolaan gedung TK/SD/SLB;

i.

Menganalisis rencana kenaikan jabatan/pangkat, pemberhentian/pensiun tenaga kependidikan TK/SD/SLB dikoodinasikan dengan sekretariat dinas melalui subbagian umum dan kepegawaian;

j.

Analisis data pendidikan jenjang TK/SD/SLB dengan berkoordinasi dengan sekretariat melalui subbagian Koordinasi Penyusunan Program;

k.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam hal ini, Bidang Pendidikan Dasar (TK/SD) dibagi dalam 3 seksi yang terdiri dari : (1) Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan kebijakan teknis kegiatan kurikulum dan kesiswaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan mempunyai tugas: a.

Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran seksi;

b.

Melakukan analisis, koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang SD/SLB dan SMP;

c.

Penyusunan tata kelola pengembangan Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada jenjang TK/SD/SLB;

d.

Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum jenjang TK/SD/SLB;

e.

Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang TK/SD/SLB;

f.

Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang TK/SD/SLB;

g.

Mengkoordinasikan kegiatan kesiswaan jenjang TK/SD/SLB;

h.

pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan. 9

(2) Seksi Sarana Prasarana Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan kebijakan teknis kegiatan sarana prasarana sekolah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi Sarana Prasarana Sekolah mempunyai fungsi: a.

Penyusunan rencana program kerja dan anggaran seksi;

b.

Melakukan analisis kebutuhan dan pengawasan sekolah terhadap pemenuhan standar sarana dan prasarana nasional pendidikan dasar;

c.

Pengadaan dan penyiapan buku pelajaran dan sarana pendukung pendidikan lainnya bagi TK/SD/SLB;

d.

Melakukan pengawasan dan pelaporan tentang pendayagunaan bantuan blockgrant atau dekonsentrasi atau bantuan hibah lainya pada jenjang pendidikan TK/SD/SLB ;

e.

Melakukan pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dasar;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan.

(3) Seksi Pengembangan Ekstrakurikuler dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan kebijakan teknis kegiatan pengembangan ekstrakurikuler. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi Pengembangan Ekstrakurikuler DIKDAS mempunyai fungsi: a.

penyusunan program kerja dan anggaran seksi;

b.

penyusunan bahan pembinaan ekstrakulikuler siswa, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan evaluasi pengembangan kesiswaan.

c.

Pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pembinaan kesiswaan.

d.

Penjaringan potensi bakat, minat dan prestasi siswa.

e.

pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan.

3. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (DIKMENTI) mempunyai tugas pokok menyusun tata laksana dan pelayanan bagi pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur SMP/SMA/SMK dan analisis penempatan guru, Kepala Sekolah, pembinaan kesiswaan dan pengembangan potensi sekolah pada jenjang SMP/SMA/SMK serta bantuan bagi mahasiswa pendidikan tinggi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

10

pasal 16, Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (DIKMENTI) mempunyai fungsi : a.

Menyelenggarakan

dan/atau

mengelola

satuan

pendidikan

pada

jenjang

SMP/SMA/SMK dan Usulan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi; b.

Pengembangan Sekolah Standar Nasional dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang SMP/SMA/SMK;

c.

Penyusunan tata laksana dan pelayanan, bagi pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur SMP/SMA/SMK;

d.

Pengadaan/penyiapan buku pelajaran dan sarana pendidikan lainnya bagi SMP/SMA/SMK;

e.

Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan analisis penempatan guru, Kepala Sekolah, pembinaan kesiswaan dan pengembangan potensi sekolah pada jenjang SMP/SMA/SMK;

f.

Pengasistensian dan penetapan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan kurikulum muatan lokal (KML) jenjang SMP/SMA/SMK;

g.

Pengasistensian dan penetapan Rencana Kerja Sekolah/Rencana Operasional Tahunan Sekolah jenjang SMP/SMA/SMK yang dikoordinasikan dengan sekretariat dinas melalui subbagian Koordinasi Penyusunan Program;

h.

Penyusunan dan menentukan ijin operasional sekolah baru, penempatan pendirian, dan penutupan sekolah, serta menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan SMP/SMA/SMK;

i.

Koordinasi hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan usaha pelaksanaan dan pengelolaan gedung SMP/SMA/SMK;

j.

Menganalisis rencana kenaikan jabatan/pangkat, pemberhentian/pensiun tenaga kependidikan SMP/SMA/SMK dan dikoodinasikan dengan sekretariat dinas melalui subbagian umum dan kepegawaian;

k.

Mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan menengah;

l.

Memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi;

m. Mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang SMP/SMA/SMK; n.

Analisis data pendidikan jenjang SMP/SMA/SMK dan berkoordinasi dengan sekretariat melalui subbagian Koordinasi Penyusunan Program;

o.

pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan. 11

Dalam hal ini, Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi dibagi menjadi 3 seksi yang terdiri dari : (1) Kasi Kurikulum Dan Kesiswaan DIKMENTI dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan kebijakan teknis kegiatan Kurikulum Dan Kesiswaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Kurikulum mempunyai fungsi: a.


b.

Melakukan analisis, koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang SMP/SMA/SMK;

c.

Penyusunan tata kelola pengembangan Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada jenjang SMP/SMA/SMK;

d.

Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum jenjang SMP/SMA/SMK;

e.

Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang SMP/SMA/SMK;

f.

Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang SMP/SMA/SMK;

g.

pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan.

(2) Seksi Sarana Prasana Sekolah DIKMENTI dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan kebijakan teknis Kegiatan Sarana Prasarana DIKMENTI. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Sarana Prasarana Sekolah mempunyai fungsi: a.

Penyusunan rencana program kerja dan anggaran seksi;

b.

Melakukan analisis kebutuhan dan pengawasan sekolah terhadap pemenuhan standar sarana dan prasarana nasional pendidikan menengah;

c.

Pengadaan dan penyiapan buku pelajaran dan sarana pendukung pendidikan lainnya bagi SMP/SMA/SMK;

d.

Melakukan pengawasan dan pelaporan tentang pendayagunaan bantuan blockgrant atau

dekonsentrasi

atau

bantuan

hibah

lainya

pada

jenjang

pendidikan

SMP/SMA/SMK; e.

Melakukan pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dasar;

f.

Menyediakan bantuan penyelenggaraan pendidikan menengah;

g.

Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan. 12

(3) Seksi Perguruan Tinggi DIKMENTI dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan kebijakan teknis kegiatan Perguruan Tinggi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Perguruan Tinggi mempunyai fungsi: a.


b.

Melakukan koordinasi terhadap pengembangan Perguruan Tinggi;

c.

Sosialisasi Perguruan Tinggi bagi lulusan SMA/MA/SMK;

d.

Sosialisasi dan fasilitasi kerja sama kelembagaan dengan Perguruan Tinggi;

e.

Melakukan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan Perguruan tinggi;;

f.

Melakukan evaluasi mekanisme terhadap perkembangan Perguruan tinggi;

g.

Menyediakan bantuan sharing penyelenggaraan Perguruan tinggi;

h.

Pelaksanaan tugas lain yang dilimpakan oleh atasan.

4. Bidang Peningkatan Mutu Kependidikan (PMK) mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan mutu kependidikan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Peningkatan Mutu Kependidikan (PMK) mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan Peningkatan mutu kependidikan;

b.

Pelaksanaan peningkatan standarisasi dan akreditasi sekolah;

c.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu kependidikan;

d.


Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dibagi menjadi 2 seksi yang terdiri dari : (1) Seksi Monitoring Dan Evaluasi Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan kebijakan teknis kegiatan Monitoring, Pemetaan Mutu dan Supervisi Pendidik, Tenaga Kependidikan serta Evaluasi kegiatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Monitoring Dan Evaluasi Mutu mempunyai fungsi : a.

Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran seksi

b.

Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan standart pendidik dan tenaga kependidikan;

c.

Melakukan pemetaan terpadu terhadap mutu dan penempatan pendidik , tenaga kependidikan; 13

d.

Melakukan monitoring dan evaluasi mutu secara berkala;

e.

Pelaksanaan analisis tahunan terhadap kinerja tenaga pendidik pada setiap satuan pendidikan;

f.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh pimpinan.

(2) Seksi Standarisasi Dan Akreditasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan kebijakan teknis kegiatan Pembinaan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Standarisasi Dan Akreditasi mempunyai fungsi : a.


b.

Penilaian berkala terhadap penggunaan kurikulum (dokumen 2) bagi para pendidik pada setiap satuan pendidikan;

c.

Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Pelaksanaan akreditasi sekolah dan membantu tim asesor dalam pemantauan langsung dilapangan serta menyusun laporan hasil penilaian dan evaluasi pengawas pendidikan;

d.

Melakukan analisis dan identifikasi terhadap calon peserta sertifikasi tenaga pendidik serta berkoordinasi dengan bidang teknis terkait;

e.

Melakukan analisis dan identifikasi terhadap usulan DUPAK tenaga pendidik;

f.

Melakukan analisis dan identifikasi terhadap standarisasi sekolah dalam pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

g.


5. Bidang Pendidikan Non Formal Pemuda dan Olahraga (PNF-PORA) mempunyai tugas pokok menyusun data laksana dan pelayanan bagi pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastuktur Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang PNF-PORA mempunyai fungsi : a.

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan anak usia dini (PAUD) khusus non formal skala Kabupaten;

b.

Mengkoordinasikan bidang pendidikan non formal, kepemudaan dan olahraga skala kabupaten;

c.

Melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang pendidikan non formal, pemuda dan olahraga skala kabupaten; 14

d.


Dalam hal ini, Bidang PNF-PORA dibagi menjadi 3 seksi yaitu : (1) Seksi Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan kebijakan teknis kegiatan Seksi Pendidikan Non Formal. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi: a.


b.

Menetapkan dan melaksanakan kegiatan dibidang pendidikan non formal;

c.

Mengkoordinasikan bidang pendidikan non formal skala kabupaten;

d.

Melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang pendidikan non formal;

e.


(2) Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka penyiapan bahan kebijakan teknis kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi : a.


b.

Merumuskan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan;

c.

Melaksanakan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan;

d.

Melakukan

koordinasi

dibidang

kepemudaan

dan

keolahragaan

dengan

institusi/lembaga teknis terkait; e.

Melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang kepemudaan dan keolahrgaan;

f.


Adapun Stuktur

Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sumbawa Barat dapat disajikan seperti gambar bagan berikut.

15

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBAWA BARAT KEPALA DINAS

Kelompok Pengawas KELOMPOK PENGAWAS Pendidikan PENDIDIKAN

SEKRETARIS DINAS

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASUBBAG KEUANGAN

KASUBAG KOORD & PENY. PROGRAM

KABID DIKDAS

KABID DIKMENTI

KABID PNF-PORA

KABID PMK

KASI KURIKULUM & KESISWAAN

KASI KURIKULUM & KESISWAAN

KASI PENDIDIKAN NON FORMAL

KASI MONITORING & EVALUASI

KASI PEMBINA PORA

KASI STANDARISASI & AKREDITASI

KASI SARANA PRASARANA SEKOLAH

KASI SARANA PRASARANA SEKOLAH

KASI PENGEM EKSTRAK & KESISWAAN

KASI PENDIDIKAN TINGGI

UPTD, BINA TK, SD & UPTD SKB

16

2.2. Sumber Daya 2.2.1. Sumber Daya Aparatur Data kepegawaian di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Bagian / Bidang No. 1 2.

Kepala Dinas Sekretariat • Sekretaris Dinas • Kepala Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian - Staf - Staf - Staf - Staf • Kepala Sub Bagian Keuangan - Staf - Staf - Staf - Staf • Kepala Sub Bagian Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Program - Staf - Staf - Staf - Staf

3

Bidang Pendidikan Dasar TK/Dikdas • Kepala Bidang • Kepala Seksi Kurikulum

dan kesiswaan • Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah • Kepala Seksi Pengembangan Ekstrakurikuler - Staf

Status Kepegawaian PNS PNS

1 1

PNS Kontrak Daerah Honor Daerah Sukarela



3 14 2 2

4 3 1

5

1

Jumlah 1 1 1 4 14 2 2

1 1

5 3 1

1 1

1 6

3

3

PNS PNS

1

1 1

PNS

1

1

PNS

1

1

PNS

17

Kualifikasi Pendidikan NonS1 S1 S2 S3 1

1

2

1

1

4

- Staf - Staf - Staf 4

Kontrak Daerah Honor Daerah Sukarela

Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi • Kepala Bidang • Kepala Seksi Kurikulum

PNS PNS

• Kepala Seksi Sarana dan

PNS

• Kepala Seksi Perguruan

PNS

5

1

6

1

1

1

1 1

1

1

1 1

5 6 2 5

1

1 1

1

1

1

dan kesiswaan

Prasarana Sekolah Tinggi - Staf - Staf - Staf - Staf

5

6


Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan • Kepala Bidang • Kepala Monitoring dan

1 4 2 3

PNS PNS

3 1 2

1

Evaluasi Mutu • Kepala Seksi Standarisasi dan Akreditasi - Staf - Staf - Staf - Staf


Bidang Pendidikan Non Formal • Kepala Bidang • Kepala Pendidikan Non

PNS PNS

1

PNS

1

Formal • Kepala Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga • Kepala Seksi Pembinaan Bantuan Pendidikan - Staf - Staf - Staf - Staf

PNS 2 5

2 6

1

3

3 1

1

11

3 6 3 2 112

PNS PNS Kontrak Daerah Honor Daerah Sukarela

Jumlah

1 6 2 2 76

2 1 25

Adapun data kepegawaian di Satuan Pendidikan di setiap jenjangnya dapat di lihat pada tabel berikut

18

Tabel 2. Daftar Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai Administrasi Satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 No 1 2 3 4 5

2.2.2.

Satuan Pendidikan TK/RA SD/MI/SDLB SMP/MTs SMA/MA SMK Jumlah

Kepala Sekolah 90 99 40 13 8 250

Guru Tetap 1.479 685 414 200 119 2.897

Guru Tidak Tetap 384 398 336 163 134 1.415

Tenaga Administrasi 192 347 316 142 88 1.085

Jumlah 2.145 1.182 1.106 518 349 5.300

Sumber Daya Asset Sumber Daya Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa Data Aset dan Data Belanja

untuk 5 tahun terakhir yang dianggarkan dan direalisasikan. Adapun data aset di dinas Dikpora KSB untuk tahun 2010 tersebar baik di dinas Dikpora sendiri maupun di berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat. Berikut tabel tentang asset yang dimiliki oleh dinas Dikpora KSB sampai dengan tahun 2010. Tabel 3. Daftar Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 SALDO AWAL Nama Aset

No.

01-Jan-10 1 01

Tanah Tanah Kantor Tanah TK Tanah SD Tanah SMP Tanah SMA sub jumlah

2

31-Des-10

57.142.858,00 80.000.000,00

57.142.858,00 80.000.000,00

6.051.633.740,00 1.628.950.640,00 215.000.000,00 8.032.727.238,00

6.051.633.740,00 1.628.950.640,00 215.000.000,00 8.032.727.238,00

19.100.000,00

19.100.000,00

632.272.000,00

632.272.000,00

Peralatan dan Mesin 01

Alat-alat Berat

02

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

07

Alat-alat Bengkel

59.640.100,00

59.640.100,00

09

Peralatan Kantor

375.705.550,00

383.205.550,00

10

Perlengkapan Kantor

669.883.425,00

676.693.425,00

11

Komputer

1.762.932.200,00

1.782.932.200,00

12

Meubelair

5.285.020.575,00

5.746.338.575,00

19

SALDO AKHIR

9.450.000,00

9.450.000,00

10.336.000,00

10.336.000,00

Alat-alat Studio

139.409.157,00

154.409.157,00

16

Alat-alat Komunikasi

105.310.000,00

105.310.000,00

17

Alat ukur

6.593.000,00

6.593.000,00

18

Alat Laboratorium

1.548.754.581,00

1.548.754.581,00

19

Peralatan mesin lainnya

19.157.000,00

19.157.000,00

10.643.563.588,00

11.154.191.588,00

13

Peralatan Dapur

14

Penghias Ruangan Rumah Tangga

15

sub jumlah 3

Gedung dan Bangunan 01

Gedung kantor

1.311.326.833,00

3.133.511.533,00

03

Gedung rumah dinas

2.397.355.553,00

2.397.355.553,00

04

Gedung Pendidikan

59.441.740.608,00

62.692.452.608,00

05

Bangunan sarana lain

681.640.000,00

964.072.000,00

06

Bangunan lain

188.987.056,00

988.240.456,00

64.021.050.050,00

70.175.632.150,00

440.019.900,00

450.019.900,00

100.000.000,00

100.000.000,00

540.019.900,00

550.019.900,00

6.889.584.025,00

6.917.084.025,00

sub jumlah 4

Jalan, Jaringan dan instalasi Instalasi Listrik & Telepon Jaringan air, listrik dan Jalan sub jumlah

5

Aset Tetap Lainnya 01

Buku dan Kepustakaan

02

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

12.506.240,00

12.506.240,00

03

Alat Olah Raga

12.372.500,00

12.372.500,00

6.914.462.765,00

6.941.962.765,00

sub jumlah 6

Konstruksi Dlm Pengerjaan 01

669.676.750,00

KDP sub jumlah jumlah aset tetap …………

20

0,00

669.676.750,00

90.151.823.541,00

97.524.210.391,00

Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Dikpora Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2007-2010 yang menggambarkan tentang belanja Dinas Dikpora dapat disajikan dengan tabel berikut: Tabel 4 Daftar Anggaran dan Realisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

Belanja Tidak Langsung Anggaran Realisasi

Belanja Langsung Anggaran Realisasi

Jumlah Anggaran Realisasi

Capaian Kinerja

2007

43.969.787.894

33.466.314.774

27.955.283.187

24.157.608.262

71.925.071.081

57.623.923.036

80,12%

2008

41.577.783.674

8.064.068.260

35.594.370.500

35.059.307.034

77.172.154.174

73.123.375.294

94,75 %

2009

44.436.002.43

45.384.937.067

47.769.561.740

46.192.848.521

92.205.564.171

91.577.785.588

99,42%

2010

89.490.808.646

82.084.791.704

37.873.321.100

24.920.606.015

127.364.129.746

107.005.397.719

84,02%

Jumlah

89.490.808.646

82.084.791.704

37.873.321.100

24.920.606.015

127.364.129.746

107.005.397.719

84,02%

2.3. Kinerja 2.3.1. Jenis Pelayanan Situasi pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2005-2009 mencakup tiga aspek, yaitu : (1) pemerataan kesempatan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Agar lebih sistematis uraian tentang ketiga aspek tersebut, berikut akan diuraikan secara berturut-turut. (1). Aspek Pemerataan Kesempatan dan Perluasan Akses

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Dikpora KSB dalam aspek pemerataan kesempatan dan perluasan akses secara umum adalah bagaimana tersedianya sarana prasarana pendidikan yang memadai dan mudah diakses masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) pada tahun 2010 sehingga semua komponen yang menjadi bagian dari aspek pemerataan kesempatan dan perluasan akses (seperti APK, APM, angka mengulang, angka putus sekolah, rasio siswa per sekolah, rasio siswa per kelas, rasio siswa per guru, distribusi sekolah, buta aksara, program kesetaraan, distribusi organisasi pemuda dan olahraga, dan minimal telah memenuhi atau di atas standar nasional. (2). Aspek Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Memahami kondisi dan harapan ideal yang ingin dicapai pada aspek ini adalah bagaimana terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada berbagai jenjang pendidikan baik yang tercermin pada capaian prestasi siswa (UAN, UAS, dsb.), guru yang profesional (kualifikasi pendidikan, relevansi pendidikan, maupun pengalaman mengajar), ketersediaan sarana belajar 21

penunjang (perpustakaan, laboratorium), serta organisasi pemuda dan olahraga yang berkualitas. (3). Aspek Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik Ada beberapa hal pokok termasuk dalam aspek tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, yakni koordinasi, monitoring dan evaluasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan sebagainya. 2.3.2. Kelompok Sasaran Selama periode 2005-2009, berbagai upaya pendidikan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Dikpora KSB. Upaya tersebut telah meningkatkan taraf pendidikan penduduk yang didukung meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan pendidikan. Perkembangan taraf pendidikan masyarakat KSB antara lain ditandai dengan meningkatnya partisipasi peserta didik di setiap jenjang satuan pendidikan yang mengindikasikan adanya keperdulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Tabel 5. Jumlah Siswa Per Kecamtan Di Kabupaten Sumbawa Barat Kecamatan No. 1

Seteluk

2

Poto Tano

3

Taliwang

4

Brang Ene

5

Brang Rea

6

Jereweh

7

Maluk

8

Sekongkang Jumlah

TK/ RA

658 201 1.703 197 475 532 495 370 4.631

2009/2010 SD/ SMP/ MI MTs

1.851 1.235 5.311 594 1.474 1.051 1.422 1.107 14.045

SMA/ MA/ SMK 377

1.018 438 2.881 214 665 345 328 406 5.795

528 2.179 196 241 401 119 209

4.250

TK/RA

778 339 1.992 236 475 433 562 373 5.188

2010/2011 SD/ SMP/ MI MTs

1.941 1.252 5.592 614 1.527 1.103 1.588 1.134 14.751

878 386 2.324 222 650 345 347 407 5.559

SMA/ MA/ SMK

456 537 2.165 285 362 313 242 184 4.544

Dari Data di atas dapat dilihat bahwa siswa tahun ajaran 2010/2011 mengalami peningkatan dari tahun 2009/2010. Hanya SMP/MTs saja yang mengalami penurunan dari 5.795 Siswa menjadi 5.559 Siswa. Hal itu menjadi perhatian untuk tahun selanjutnya karenadi tingkat nasional jenjang SMP/MTs masih merupakan jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya, beberapa perkembangan penting lainnya dalam pembangunan pendidikan nasional di Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi kelompok sasaran dari Rencana Strategis Dinas Dikpora Kabupaten Sumbawa Barat 2010-2014 adalah sebagai berikut. 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan

22

SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. PAUD dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu PAUD Formal dan PAUD Non Formal. PAUD Formal terdiri dari TK dan RA sedangkan PAUD Non Formal terdiri dari Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Kelompok serta Satuan PAUD Sejenis. Untuk TK/RA di Kabupaten Sumbawa Barat Angka Partisipasi Kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari 66,44% menjadi 75,46% . Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada kelompok usia ini telah meningkat dari 62.84% menjadi 69.22%. Hal itu dapat dilihat pada tabel 4 berikut. Tabel 5. Capaian APK dan APM Jenjang Pendidikan TK/RA Kabupaten Sumbawa Barat APK (%) 2009/2010 2010/2011

Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8

Seteluk Poto Tano Taliwang Brang Ene Brang Rea Jereweh Maluk Sekongkang Jumlah

83.29 45.58 57.63 51.98 70.06 93.50 123.13 48.94 66.44

APM (%) 2009/2010 2010/2011

78.11 61.08 77.36 71.52 61.69 89.83 83.01 76.12 75.46

78.10 43.76 54.69 51.19 65.78 84.01 123.13 45.11 62.84

71.59 55.50 71.73 63.03 57.01 84.02 71.49 72.45 69.22

2). Pendidikan Dasar Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. APK Jenjang SD/MI dari tahun 2009 mengalami peningkatan dari 112.20% menjadi 112.89%. Begitupula APM juga meningkat dari 99,91% menjadi 99,93%. Seperti terlihat dari tabel 6 berikut. Tabel 6. Capaian Pendidikan Tingkat SD/MI Kabupaten Sumbawa Barat No

Kecamatan

2010/2011

98

99

1

Jumlah Sekolah

2

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)

112,20

112,89

3

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)

99,91

99,93

4

Persentase Angka Mengulang Kelas

3,05

3,38

5

Persentase Angka Putus Sekolah

0,00

0,03

6

Jumlah Rombongan Belajar

599

668

7

Persentase Kelulusan UASBN

99,48

100

8

Jumlah Guru

966

1.083

9

Persentase Kesesuaian Pendidikan Guru

78,16

91,41

23

2009/2010

10

Jumlah Tenaga Administrasi dan Petugas Perpustakaan

197

347

11

Jumlah Buku

65.331

64.088

12

Jumlah Ruang Kelas Milik

586

630

Jumlah Ruang Kelas Bukan Milik

1

1

13

Rasio Siswa Terhadap Sekolah

1:143

1:149

14

Rasio Siswa Terhadap Kelas

1:24

1:23

15

Rasio Siswa Terhadap Guru

1:15

1:13

Peningkatan APK dan APM tidak diikuti dengan persentase angka mengulang kelas yang meningkat dari 3,05% menjadi 3,38% begitu pula dengan Angka Putus Sekolah (APS) meningkat dari 0,00% menjadi 0,03%. Sementara itu untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan pendidik yang berkualitas merupakan persyaratan yang mutlak harus dipenuhi. Dari tahun 2009 Kesesuaian pendidikan guru terus ditingkatkan. Persentase Kesesuaian pendidikan Guru tahun ajaran 2009/2010 hanya 78,16% namun pada tahun ajaran 2010/2011 telah meningkat menjadi 91,41%. Rasio Siswa terhadap guru juga semakin membaik yang diiringi dengan membaiknya Rasio Siswa Terhadap Kelas. 3). Pendidikan Menengah dan Tinggi Pendidikan Menengah dan Tinggi dalam hal ini adalah SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Pendidikan Tinggi. Tabel 7 Capaian Pendidikan Tingkat SMP/MTs Kabupaten Sumbawa Barat No

Kecamatan

2010/2011

41

40

1

Jumlah Sekolah

2


129,41

122,74

3


99,82

97,70

4


0.05

0.23

5


0.02

0.11

6


225

243

7


77.56

97.15

8

Jumlah Guru

748

750

9


87,70

88,93

10


247

316

12


219

254

13


6

2

14


1:141

1:139

15


1:26

1:22

16


1:8

1:8

24

2009/2010

Capaian pendidikan tingkat SMP/MTs di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami penurunan. APK pada tahun 2009 mencapai 99.82% dan menurun pada tahun 2010 menjadi 122.74%. APM pada tahun 2009 menurun dari 99.82% menjadi 97.70%. Persentase mengulang kelas juga naik dari 0.05% menjadi 0.23% dan Angka Putus Sekolah naik dari 0.02% menjadi 0.11%. Namun yang cukup menggembirakan adalah tingkat kelulusan UN pada tingkat SMP/MTs dari 77,56% di tahun 2009 menjadi 97.15% ditahun 2010. Persentase Guru juga mengami kenaikan yang diharapkan hal itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Rasio Siswa terhadap Kelas juga mengalami peningkatan dari 1:26 menjadi 1:22. Tabel 8 Capaian Pendidikan Tingkat SMA/MA Kabupaten Sumbawa Barat No

Kecamatan

2009/2010

2010/2011

13

13

1

Jumlah Sekolah

2


49,96

57.24

3


36,22

41.27

4


0,43

2,10

5


0,07

0,53

6


92

110

7


59.46

85.15

8

Jumlah Guru

355

363

9


94,08

90.63

10


87

142

12


81

73


6

5

13


1:214

1:216

14


1:32

1:36

15


1:8

1:8

Capaian pendidikan untuk tingkat SMA/MA mengalami peningkatan baik tingkat APK maupun APM. APK tahun 2009 mencapai 49,96% dan tahun 2010 mencapai 57,24. Untuk APM dari 36,22% di tahun 2009 meningkat menjadi 41,27%. Hal ini memang masih kecil namun peningkatan kualitas pendidikan dan mulai adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan diharapkan dapat meningkatkan Persentase APK dan APM untuk tahun selanjutnya. Yang menggembirakan adalah peningkatan persentase kelulusan UN dari 59.46% di tahun 2009 menjadi 85.15% di tahun 2010.

25

Tabel 9 Capaian Pendidikan Tingkat SMK Kabupaten Sumbawa Barat Kecamatan 2009/2010

No 1

Jumlah Sekolah

2

2010/2011

8

8


26,47

36,26

3


20,37

87,11

4


0,20

0,40

5


0,00

0,00

6


53

69

7


79,33

28.04

8

Jumlah Guru

199

253

9


89,95

90,45

10


60

88

12


21

26


11

16

13


1:84

1:217

14


1:46

1:42

15


1:8

1:7

APK untuk tingkat SMK masih tergolong rendah. Hal tersebut karena masih kurangnya minat dari peserta didik untuk masuk ke Sekolah Kejuruan. Namun baik APk dan APM mengalami peningkatan dari tahun 2009 dimana APK mencapai 26,47% dan naik menjadi 36,26% dan APm tahun 2009 mencapai 20,37% dan meningkat menjadi 87,11%. Persentase Angka Mengulang Kelas meningkat dari 0,20% menjadi 0,40%. Rasio siswa terhadap kelas sangat tinggi dan tidak sesuai dengan standar nasional sehingga diharapkan ditahun mendatang angka rasio ini dapat ditekan. Jumlah guru semakin ditingkatkan dari tahun 2009 dan persentase kesesuaian pendidikan guru untuk tingkat SMK cukup menggembirakan dan meningkat ditiap tahunnya. Terdapat beberapa Universitas di Kabupaten Sumbawa Barat. Universitas tersebut merupakan cabang dari universitas yang ada di Sumbawa Besar dan Pulau Lombok. Namun pada perkembangannya, di Sumbawa Barat terdapat Universitas Cordova yang merupakan Universitas asal kabupaten Sumbawa Barat. Data pendidikan tinggi tidak tertata dengan baik. Sehingga perlu perhatian untuk tahun-tahun selanjutnya sebagai bahan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat. Berikut beberapa universitas yang ada di Sumbawa Barat.

26

Tabel 10 Pendidikan Tinggi Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 No

Universitas

1 Universitas Cordova 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 4 Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 6 Universitas Samawa 7 Universitas Nahdatul Wathan (Unawa) 8 Universitas Nusa Tenggara Barat Jumlah Siswa

Jumlah Mahasiswa 1.522 165 349 848 95 425 1.266 37 4.707

4). Pendidikan Non Formal Secara umum dalam upaya meningkatkan IPM dan mensukseskan program penuntasan wajib belajar 12 tahun pada aspek pendidikan luar sekolah, Dinas Dikpora KSB menyelenggarakan program kesetaraan pada berbagai jenjang pendidikan. Berikut tabel 11. Masing-masing menguraikan tentang program kesetaraan Paket A. Paket B, dan Paket C yang dilakukan Dinas Dikpora KSB.

No. 1 2 3 4 5 6

Tabel . 11 Kondisi Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010/2011 Kecamatan Kondisi Program Kondisi Program Kondisi Program Paket A Paket B Paket C 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Jumlah Lembaga 2 2 23 18 5 5 Jumlah Kelompok Belajar Jumlah Warga Belajar 41 45 810 699 327 513 Jumlah Tutor 8 4 165 126 75 35 Peserta Ujian Paket 41 45 810 519 327 483 Peserta yang Lulus 39 26 711 469 304 372

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Berdasarkan perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat selama periode tahun 2004-2009 dan permasalahan di atas, dapat diidentifikasikan beberapa tantangan penting yang akan dihadapi dengan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 mendatang sebagai berikut : 1. Menyediakan tenaga pendidik yang professional dan kompeten dengan distribusi yang merata. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh Kecamatan dan Desa. 3. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender, dan wilayah.

27

4. Mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, dan kewirausahaan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. 5. Menyediakan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran non formal dan informal berkualitas yang merata di seluruh Kecamatan dan Desa. 6. Menyediakan data dan infromasi pendidikan yang handal. 7. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, professional, dan transparan. 8. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 9. Mengembangkan peran pemuda dalam kapasitas kepeloporan, kebugaran dan kreatifitas pemuda sehingga memiliki kapasitas yang memadai, baik fisik maupun mental sebagai pembaruan nilai-nilai. 10. Meningkatkan keperdulian pemuda dalam penguasaan Iptek sekaligus menekan akses negatif dari kemajuan Iptek. 11. Melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.

28

BAB II KONDISI UMUM PENDIDIKAN

Recommend Documents