BAB II KONDISI UMUM DAERAH

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Kabupaten Sukabumi merupakan bagian wilayah pembangunan Provinsi Jawa Barat, dengan posisi geografis berada di bagian selatan. Karakter wilayah kabupaten Sukabumi tergolong “khusus”, apalagi dengan predikat: Kabupaten terluas di pulau Jawa, (masih tergolong) Kabupaten tertinggal di Jawa Barat, Kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak di Jawa Barat dan sebagainya. Bila ditinjau dari konstelasi kebijakan nasional maupun regional, nampaknya masih terjadi kebijakan dengan tingkat konsistensinya belum optimal sedangkan ditinjau dari sudut karakteristik wilayah bagian Selatan Jawa Barat sendiri, masih banyak keterbatasan alamiah yang menunggu penanganan yang semakin ilmiah. Secara umum posisi tersebut “senasib” dengan beberapa wilayah kabupaten tetangga dengan posisi geografis yang sama yang kurang sangat menguntungkan tersebut. Bentuk topografi wilayah Kabupaten Sukabumi pada umumnya meliputi permukaan yang bergelombang di daerah selatan dan bergunung di daerah bagian utara dan tengah. Dengan ketinggian berkisar antara 0 - 2.960 m. Dengan adanya daerah pantai dan gunung-gunung antara lain Gunung Salak dan Gunung Gede yang masing-masing mempunyai puncak ketinggian 2.211 m dan 2.958 m menyebabkan keadaan lereng sangat miring (lebih besar dari 35o) meliputi 29 persen dari luas Kabupaten Sukabumi. Sementara kemiringan antara [13o - 35o] meliputi 37 persen dan kemiringan antara [2o -13o] meliputi 21 persen dari luas kabupaten. Sisanya daerah datar meliputi 13 persen dari luas kabupaten. Keadaan topografi yang demikian menyebabkan wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi rawan terhadap longsor, erosi tanah dan lain-lain. Perkembangan pembangunan wilayah selatan Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Sukabumi cukup tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, kondisi ini sangat berpengaruh pada kualitas manusia, ekonomi, perkembangan sosial budaya dan lingkungan. Namun demikian, kiranya segala hambatan yang merupakan permasalahan kebijakan dan karakter wilayah seperti dikemukakan sebelumnya lebih dianggap sebagai tantangan, untuk dapat ditangani bersama para pihak berdasarkan kearifan dan komitmen daerah dalam membangun kebersamaan dan kepedulian. 2.1

Kondisi Saat Ini

2.1.1 Kependudukan dan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia a. Kondisi Kependudukan Di bidang kependudukan, upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk harus terus menerus dilakukan sehingga dari waktu ke waktu laju pertumbuhan penduduk telah dapat diturunkan. Perkembangan penduduk Kabupaten Sukabumi selama tujuh tahun terakhir meningkat dari 2.075.141 jiwa pada tahun 2000 menjadi sekitar 2.391.736 jiwa pada tahun 2007, rata-rata per-tahun terjadi penambahan penduduk sebanyak 45.228 jiwa atau 2,18 %. Ditinjau dari struktur kependudukan telah terjadi perubahan/pergeseran struktur umur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 1

penduduk, yaitu jumlah penduduk usia produktif cukup besar yaitu umur 15 – 50 tahun jumlahnya + 43 %. sementara jumlah penduduk usia non-produktif relataf kecil yaitu penduduk usia muda umur 0 – 4 tahun senbanyak + 30 % dan penduduk usia tua yaitu > 50 tahun sebayak + 27 %. Jumlah tersebut dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.199.698 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.192.038 dengan Rasio jenis kelamin sebesar 100,64 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kabupaten Sukabumi dirata-ratakan sebesar 573,39 orang per Km2, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di bagian utara dan tingkat kepadatan terendah di bagian selatan. Jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin di Kabupaten Sukabumi tergolong masih cukup tinggi. Pada tahun 2006 tercatat sebanyak 20,3 % keluarga dikatagorikan keluarga pra sejahtera dan tercatat 26,1 % masuk kedalam katagori keluarga sejahtera I. Katagori terakhir ini sangat rentan akan turun kedalam katagori pertama jika penanganannya tidak secara menyeluruh (comprehensive). Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Kabupaten Sukabumi menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Karakteristik kemiskinan di Kabupaten Sukabumi termasuk kedalam katagori kemiskinan struktural. Faktor penyebab kemiskinan struktural terjadi akibat lingkaran kemiskinan dalam struktur keluarga yang terjadi secara turun-temurun. Berdasarkan wilayah penduduk miskin terbagi menjadi penduduk miskin perkotaan dan penduduk miskin pedesaan. Jumlah penduduk miskin perkotaan cenderung lebih besar dibandingkan dengan penduduk miskin pedesaan yaitu perbandingan antara 60 : 40. Kemiskinan perkotaan cenderung diakibatkan oleh rendahnya daya saing yang dimiliki penduduk miskin sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan di kota. Sementara kemiskinan di pedesaan dikarenakan rendahnya kepemilikan lahan oleh keluarga miskin, rata-rata keluarga miskin memiliki luas lahan 0,2 Ha. Ketidakstabilan harga kebutuhan pokok berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Bagi keluarga miskin kenaikan harga bahan pokok akan menambah beban pengeluaran rumah tangga. Sementara kebutuhan lainnya pendidikan dan kesehatan akan terabaikan. Penduduk Bekerja berdasarkan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK pada tahun 2005 telah mencapai 54,31 % sedangkan TPT 10,30 %, yang berarti telah mencapai target yang ditetapkan yaitu TPAK 48,61% dan TPT kurang dari 9 %. TPAK pada tahun 2006 mencapai 53,99 % sedangkan TPT 7,54 %. Walaupun target TPAK dan TPT telah tercapai namun perkembangannya menunjukkan masih tingginya pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran, sementara lapangan kerja yang tersedia cukup terbatas khususnya lapangan kerja untuk laki-laki. Dalam tahun 2006 pencari kerja yang tercatat di Disnakertrans sebanyak 3.650 orang dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 2

komposisi 1.914 laki-laki dan 1.736 perempuan. Mayoritas pencari kerja berpendidikan tamatan SLTA dan terbanyak pada bulan Juni dan Juli terkait dengan masa kelulusan sekolah atau perguruan tinggi yang jatuh pada bulan tersebut. Alternatif penanganan jumlah pencari kerja dilakukan melalui pengiriman TKI ke luar negeri. Alternatif ini dilakukan selain dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah, juga dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pekerja yang pada akhirnya dapat menambah devisa negara. Beberapa permasalahan yang muncul diantaranya sebagian besar TKI yang dikirim hanya memiliki keterampilan rendah dan bekerja disektor informal. Jumlah TKI asal Sukabumi yang sudah diseleksi oleh Disnakertrans tahun 2006 ini sebanyak 80 perempuan. Sedangkan berdasarkan data Dinas KBPP, secara keseluruhan jumlah TKI asal Sukabumi yang bekerja di luar negeri sebanyak 18.625 orang dengan tujuan utama Saudi Arabia, Kuwait dan Malaysia. Penanganan masalah ketenagakerjaan masih merupakan agenda yang perlu mendapat perhatian serius, karena masalah tersebut memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun terhadap keamanan dan stabilitas daerah/ regional. Tingkat keterampilan yang rendah sudah seharusnya menjadi perhatian utama, sehingga bila Sukabumi dapat menjawab permasalahan ini, maka kesan yang jauh lebih baik akan dapat disandang di masa depan, apalagi bila ditinjau dalam konstelasi internasional, maka misi ini pun bukan sekedar misi kedaeahan saja namun telah menjadi misi nasional. Tidak boleh dilupakan juga tentunya adalah perhatian dalam pemrosesan berangkat dan pulangnya TKI dan TKW ke dan dari negara tujuan. Pemrosesan harus dapat ditingkatkan, sehingga berbagai kemudahan bisa dinikmati para “pahlawan devisa” ini. b. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana indikator tersebut mampu menunjukan seberapa jauh keberhasilan (performance) suatu wilayah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, IPM dapat dijadikan dasar buat penentuan dan pengukuran kamajuan target dari program-program pembangunan secara keseluruhan yang langsung menyentuh pada kualitas masyarakatnya. Upaya membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber daya manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hinggá akhir hayat. Angka IPM Kabupaten Sukabumi yang berhasil dicapai tahun 2006 adalah 69,20 atau tercapai 99,20% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi sebesar 69,76. Angka IPM tahun 2006 naik sebesar 1,64 dibandingkan IPM tahun 2005 yaitu 67,56. Secara rinci, peningkatan indeks tersebut merupakan komposit dan berkaitan erat dengan terjadinya peningkatan pada beberapa indikator komponen pendukung IPM yakni angka harapan hidup saat lahir (66,8 tahun), angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (87,9 persen), angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi (66 persen), dan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar US $3.361. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sukabumi saat hingga tahun 2007 menempati urutan ke-14 dari 26 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya mengenai perkembangan angka IPM Kabupaten Sukabumi dapat dilihat Tabel 2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 3

Tabel 2.1 Perkembangan IPM Kabupaten Sukabumi Tahun 2002-2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 4

2.1.2 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pembangunan daerah bidang sosial budaya dan kehidupan beragama berkaitan dengan kuantitas dan kualitas hidup penduduk seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda, olah raga, seni budaya, dan keagamaan. 1. Pembangunan Bidang Pendidikan telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, yakni meliputi upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, meningkatkan kompetensi lulusan dan relevansi pendidikan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan. Berbagai upaya tersebut tercermin dalam peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan luar sekolah, pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga pendidik. Dalam kaitannya dengan pembangunan melalui pendekatan IPM, keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kemudian analisis dilanjutkan terhadap indikator makro yang terkait dan ikut mempengaruhi angka tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Melek Huruf (AMH) memperlihatkan rasio jumlah penduduk yang mampu membaca/menulis dengan jumlah penduduk berusia di atas 10 tahun. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2006 mencapai 97,05%. AMH tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 0,82% apabila dibandingkan dengan AMH tahun 2005 yaitu mencapai 96,23%. Angka tersebut menunjukan masih terdapat sekitar 2,95 % penduduk Kabupaten Sukabumi yang belum bisa membaca dan menulis. Penduduk Kabupaten Sukabumi yang masih buta aksara sebagian besar yaitu penduduk usia lanjut dan penduduk yang secara geografis sulit menjangkau sarana dan prasarana pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata lamanya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bersekolah. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2006 mencapai 6,71 tahun. RLS tahun 2006 apabila dibandingkan dengan RLS tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,26 tahun yaitu dari 6,45 tahun menjadi 6,71 tahun. Masih rendahnya RLS Kabupaten Sukabumi sangat dipengaruhi oleh angka partisipasi sekolah baik Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang menunjukkan banyaknya jumlah anak usia sekolah yang terserap oleh pendidikan jalur sekolah dengan norma 100%. TA 2005/2006 APK pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar relatif sudah tercapai dengan norma yang diinginkan mencapai 101,76 %. APK untuk tingkat SLTP/MTs 75,72 %. Walaupun terjadi peningkatan APK SLTP/MTs masih dibawah norma yang diinginkan (target nasional 78,5%). Pada APK tingkat SLTA/MA/SMK sebesar 44,44 % telah mencapai target nasional yaitu 42,3%, namun perlu ditingkatkan kembali. Angka Partisipasi Murni (APM) dalam tahun 2006 pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar mencapai 98,55 %, tingkat SLTP mencapai 65,60 % dan tingkat SLTA mencapai 20,79 %. Makin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah pencapaian APK/APM. Hal ini Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 5

terkait dengan ketidakmerataan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah. Bagi masyarakat miskin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akan menambah beban pengeluaran. Selain itu ketersediaan sarana dan prasana pada daerah terpencil sangat kurang untuk sekolah-sekolah menengah. Namun, dari aspek aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan masih rendah, angka putus sekolah masih tinggi, kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing. 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan. Dalam kaitannya dengan pembangunan melalui pendekatan IPM, derajat kesehatan Kabupaten Sukabumi telah mengalami kemajuan cukup berarti, hal ini dapat dillihat dari perkembangan beberapa indikator kesehatan antara lain : Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2006 sebesar 65,89 tahun (angka proyeksi BPS), sedangkan pada tahun 2005 sebesar 65,70 tahun. Peningkatan ini relevan dengan penurunan angka kematian bayi, peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan kedekatan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau kepada masyarakat. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2006 terjadi penurunan yaitu menjadi sebesar 44,39 per 1.000 Kelahiran, dari tahun 2005 sebesar 53,25 per 1.000 kelahiran. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain meningkatnya persalinan oleh Bidan Desa, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa kehamilan lebih dini, adanya peningkatan Gizi pada Ibu hamil, bertambahanya tenaga bidan desa serta semakin terkendalinya penanganan kelahiran. Peningkatan gizi buruk sebagian besar pada usia anak 1 – 2 tahun, hal ini disebabkan antara lain faktor ekonomi keluarga. kasus ini terutama terdapat pada lingkungan industri. Tuntutan pemenuhan ekonomi keluarga telah mendorong ibu rumah tangga untuk bekerja sehingga kewajiban seorang ibu memberikan ASI pada anaknya tidak optimal sesuai dengan kebutuhan gizi balita. Sarana Kesehatan. Jumlah Puskesmas yang memiliki kondisi baik hingga akhir tahun 2006 telah mencapai 58 unit dan Pustu 102 unit, yang berarti telah mencapai target kondisi baik yang ditetapkan. Pencapaian ini berkaitan erat dengan pelaksanaan program peningkatan upaya kesehatan masyarakat. 3. Pemberdayaan perempuan dan anak, telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, tetapi belum di semua bidang pembangunan. Kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap peningkatan peran kaum perempuan di seluruh sektor dan aspek pembangunan telah dilakukan. Namun upaya pengarusutamaan gender ini masih perlu lebih diaktualisasikan di segala bidang. 4. Pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya. Organisasi kepemudaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 6

merupakan salah satu elemen masyarakat yang potensial untuk menjadi generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri. 5. Pembinaan olahraga belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat dan olahraga prestasi untuk kelompok elit atlet yang menjadi tulang punggung Kabupaten Sukabumi dalam pentas kompetisi olahraga provinsi dan nasional sehingga terkesan bahwa pembinaan olahraga cenderung eksklusif dan tidak berfondasi pada angka partisipasi masyarakat untuk berolahraga secara luas. 6. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sukabumi ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Sukabumi sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Sunda sebagai bahasa ibu masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kemajuan lain juga ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antar-budaya. Namun, di sisi lain upaya pembangunan jatidiri masyarakat Kabupaten Sukabumi, seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan makin memudar. Hal tersebut, disebabkan antara lain, karena belum optimalnya upaya pembentukan karakter masyarakat, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. 7. Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Sukabumi menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antar-umat beragama. Dalam bidang agama, kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam masyarakat tampak beragam. Pada sebagian masyarakat, kehidupan beragama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat itu masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang kehidupannya sudah mendekati, bahkan sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan internal dan antar-umat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Namun, upaya membangun kerukunan intern dan antar-umat beragama belum juga berhasil dengan baik, terutama di tingkat masyarakat. Ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi, dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Selain itu, pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 7

2.1.3 Ekonomi 1. Menjelang timbulnya krisis ekonomi pada tahun 1997, pembangunan ekonomi sesungguhnya sedang dalam optimisme yang tinggi sehubungan dengan keberhasilan pencapaian pembangunan jangka panjang pertama. Namun, berbagai upaya perwujudan sasaran pembangunan praktis terhenti akibat krisis yang melumpuhkan perekonomian nasional. Pertumbuhan cukup tinggi yang berhasil dipertahankan cukup lama lebih banyak didorong oleh peningkatan akumulasi modal, tenaga kerja dan pengurasan sumber daya alam daripada peningkatan dalam produktivitas perekonomian secara berkelanjutan. Dari krisis tersebut terangkat kelemahan mendasar bahwa kemajuan selama ini belum diikuti oleh peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi yang akhirnya meruntuhkan kepercayaan para pelaku. Oleh karena itu, di samping rentan terhadap gangguan eksternal, struktur perekonomian seperti itu akan sulit berkembang jika dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat, baik pada pemasaran hasil produksi maupun pada peningkatan investasi, dalam era perekonomian daerah yang makin terbuka. 2. Dengan berbagai program penanganan krisis yang diselenggarakan selama periode transisi politik, kondisi mulai membaik sejak tahun 2000. Walaupun demikian, kinerja tersebut belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti sebelum krisis. Hal tersebut karena motor pertumbuhan masih mengandalkan konsumsi. Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha, yang menyurutkan gairah investasi, di antaranya praktik ekonomi biaya tinggi, dan berbagai aturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, sulitnya pemulihan sektor investasi dan ekspor juga disebabkan oleh lemahnya daya saing daerah Lemahnya daya saing tersebut, juga diakibatkan oleh rendahnya produktivitas SDM serta rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi di dalam proses produksi. Permasalahan lain yang juga punya pengaruh kuat ialah terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung peningkatan efisiensi distribusi. Penyelesaian yang berkepanjangan dari semua permasalahan sektor riil di atas akan mengganggu kinerja kemajuan dan ketahanan perekonomian, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemandirian daerah. 3. Indikator makro ekonomi Kabupaten Sukabumi selama tahun 2006 hingga awal semester pertama tahun 2007 menunjukan perkembangan yang cukup memberikan harapan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi diatas 3,0 persen dan kecenderungan penurunan laju inflasi. Pencapaian keberhasilan di atas akan terpengaruh oleh kondisi ekternal dan internal. Di sisi eksternal, dampak dari kebijakan pemerintah pada awal tahun 2007 dengan menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), diharapkan dapat menurunkan suku bunga kredit modal usaha dan investasi. Kebijakan ini dapat menggerakan sektor riil terutama usaha kecil dan menengah yang selama ini belum dapat tumbuh secara optimal. Namun kondisi ini masih terdapat berbagai ketidakpastian yang dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi, diantaranya belum stabilnya harga minyak dunia masih memiliki dampak yang cukup kuat dalam mempengaruhi penetapan subsidi BBM, stabilitas harga bahan pokok melemahkan daya beli masyarakat, merebaknya isu virus flu burung (H5N1) yang senantiasan akan mempengaruhi pemulihan perekonomian secara lokal maupun nasional, serta adanya pengaruh perkembangan politik di masa datang. Dari sisi internal, perekonomian Kabupaten Sukabumi masih dihadapkan pada berbagai masalah pokok antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 8

lain: (i) belum pulihnya investasi; (ii) belum sepenuhnya pulih fungsi intermediasi perbankan dalam keberpihakan kepada usaha kecil dan menengah, serta (iii) masih terbatasnya stimulus fiskal karena beratnya beban keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban belanja tidak langsung. Dengan berbagai masalah pokok yang berkembang dan yang harus segera ditangani. Kebijakan ekonomi yang ditempuh selama ini lebih diarahkan pada peningkatan investasi padat modal dan padat karya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Investasi tersebut diharapkan berbasis potensi daerah yang memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif sehingga value added (nilai tambah) yang didapatkan lebih tinggi. Semua ini diharapkan memiliki multy player effect terhadap penurunan jumlah keluarga miskin dan peningkatan IPM sebagai agregat dari peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini menuntut masyarakat untuk dapat lebih kreatif dan inovatif dalam melihat peluang. Peningkatan kapabilitas masyarakat menjadi tuntutan yang perlu segera ditangani agar terjadi percepatan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Peningkatan kapabilitas masyarakat dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk berperanserta dalam kelompok/ organisasi usaha atau koperasi, peningkatan keterampilan, peningkatan pengetahuan dan kemampuan berwirausaha serta pengetahuan dalam akses pembiayaan. Selain itu perlu adanya dukungan pemerintah mulai dari manajemen, produksi, kepemilkan lahan, pendanaan dan pemasaran. Dukungan lainnya dapat dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan dan penyediaan infrastruktur. 4. Dalam kaitannya dengan pembangunan melalui pendekatan IPM, Kemampuan Daya Beli (PPP=Purchasing Power Parity) penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2006 mencapai Rp 558.940,00 atau tercapai 100,44% dari target dalam RPJMD sebesar Rp 556.500,00. Kemampuan daya beli tahun 2006 apabila dibandingkan dengan Kemampuan daya beli tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.030,00 yaitu dari Rp 554.470,00. menjadi Rp 558.940,00. Kenaikan Kemampuan Daya Beli tersebut belum cukup siginifikan dapat mendongkrak angka IPM. Kemampuan Daya Beli dipengaruhi beberapa komponen berikut : PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Sukabumi tahun 2005 sebesar Rp. 4.186.955,00 dan meningkat pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp. 5.244.460,00 (angka proyeksi BPS). Kenaikan secara rata-rata mencapai 25 % persen. Kendati demikian peningkatan PDRB perkapita di atas masih belum mengambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kabupaten Sukabumi secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB perkapitan atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2006 sebesar Rp 12.154.587.150.000, meningkat dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar Rp 11.104.911.970.000 (9,45 %). Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan pada beberapa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 9

sektor / lapangan usaha diantaranya Bangunan dan Konstruksi, Industri Pengolahan, pertanian dan jasa-jasa. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berdasarkan harga berlaku pada tahun 2006 sebesar 12,9 % dan pada tahun 2005 sebesar 19,26 %. Sedangkan LPE berdasarkan harga konstan pada tahun 2006 diperkirakan sebesar 3,01 % dan pada tahun 2005 sebesar 4,12 %. Dalam tahun 2006 terjadi penurunan laju pertumbuhan disebabkan beberapa hal diantaranya (1) kenaikan harga BBM, (2) Terjadi musim kemarau yang cukup panjang yaitu sekitar 6 (enam) bulan menyebabkan beberapa daerah di Kaupaten Sukabumi tidak dapat melakukan penanaman. Inflasi dalam tahun 2006 di Kabupaten Sukabumi tercatat sebesar 8,16 % (angka estimasi) dan tahun 2005 sebesar 5,18 %. Terjadi kenaikan angka inflasi dari tahun sebelumnya antara lain disebabkan pengaruh kenaikan BBM dalam tahun 2005 yang mempengaruhi harga barang dan jasa yang cukup tinggi namun dalam tahun 2006 terjadi penyesuaian harga kembali. 2.1.4 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar-wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar-penggunaan. Untuk itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang agar Kabupaten Sukabumi tidak mengalami krisis sumber daya alam, khususnya krisis air, krisis pangan, dan krisis energi. Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memerhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Keberadaan masyarakat adat yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam juga belum diakui. Kearifan lokal sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Berikut diuraikan kondisi sumber daya alam Kabupaten Sukabumi a. Sumber Daya Lahan Berdasarkan sifat dan persyaratan sumber daya maka lahan ditempatkan sebagai sumber daya utama. Lahan mempunyai produktifitas untuk dapat mengahasilkan bahan nabati, dari hasil bahan nabati selanjutnya dihasilkan bahan hewani. Selain itu lahan memiliki kemampuan sebagai daya tumpu bangunan, manjadi bahan mentah pembuatan aneka barang, menyerap, menyalurkan dan menyimpan cairan. Sehingga lahan merupakan sumber daya serba guna yang mampu memenuhi kebutuhan sumber daya lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 10

Kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah kurang lebih 4.148 km2 atau kepadatan penduduknya sebesar 528 jiwa/ km2 atau 52.782 jiwa/ ha. Apabila melihat angka antara rasio penduduk dengan ketersediaan lahan kelihatannya potensi lahan yang dapat dimanfaatkan sangat besar. Namun kenyataannya tidak semua luas wilayah dapat dimanfaatkan karena kondisinya tidak homogen. Misalkan dengan adanya sungai, lahan dengan kemiringan curam, bahkan daerah padang ilalang dan semak belukar. Jadi ukuran kepadatan penduduk hanya untuk mengetahui jumlah manusia yang mendiami persatuan areal. Sehingga tidak terlihat apakah lahan tersebut dapat dimanfaatkan atau tidak ikut terhitung. Manfaat dari pengukuran ini hanya mengetahui apakah suatu daerah padat atau jarang penduduknya. Berikut ini digambarkan penggunaan lahan di Kabupaten Sukabumi : Tabel 2.1 Penggunaan lahan di Kabupaten Sukabumi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penggunaan Lahan Hutan Primer Hutan Sekunder Kebun Campuran Ladang Lahan Terbuka Permukiman Perkebunan Rumput/ilalang Sawah Semak Belukar Tidak Teridentifikasi Tubuh Air Jumlah

Luas (Ha) 64.398,08 15.423,14 27.986,30 95.908,50 5.022,72 3.947,04 70.220,16 51.056,24 39.903,64 29.924,64 10.618,56 367,20 414.770,52

Persentase 15,65 3,71 6,73 23,20 1,21 0,95 16,88 12,26 9,59 7,19 2,55 0,09 100

Sumber : RTRW Kabupaten Sukabumi

Lahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan pemanfaatannya antara lain digunakan untuk budidaya pertanian (43,6 %), Budidaya non pertanian (9,7 %), Hutan produksi (16,9 %) dan Hutan Lindung (29,8 %). Untuk budidaya pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagian lahan basah hanya 51.268 Ha. Sebagian besar merupakan Lahan kering yaitu 130.306 Ha. Hal ini disebabkan topografi wilayah Kabupaten Sukabumi hampir 68,6 % berada pada kemiringan di atas 15 %. Daerah dengan kemiringan tersebut sangat sulit dikembangkan sistem jaringan irigasi. Diperlukan inovasi dan teknologi dalam pengembangan lebih lanjut. Lahan seperti itu juga sangat rawan terhadap bahaya erosi. Pencegahan yang dapat dilakukan misalnya dengan terasering (pembuatan teras-teras). Sementara lahan dengan kemiringan 40 % atau lebih harus selalu diproteksi secara tetap. Status kapemilikan lahan berdasarkan luasan yang dikelola oleh masyarakat sangat kecil sekali dibandingkan luasan yang dikelola pemerintah dan swasta. Potensi lahan yang dimiliki masyarakat meliputi lahan basah (sawah) dan ladang sekitar 27 % dari luas potensi lahan yang ada. Kepemilikan lahan di tingkat petani dari 591.369 orang yang bergerak di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 11

sektor pertanian hanya 15,4 % yang memiliki lahan pertanian. Sisanya merupakan buruh di sektor pertanian. Lahan yang menjadi kawasan hutan lindung dan hutan produksi, hak pengelolaannya dipegang oleh pemerintah pusat (Departemen Kehutanan dan Perkebunan). Sementara lahan untuk perkebunan pengelolaannya oleh swasta dan BUMN. Perkebunan swasta memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dalam mengelola perkebunan. Izin HGU dikeluarkan oleh Departemen terkait. Status kepemilikan lahan berdasarkan luasan yang dikelola sudah sepantasnya ditinjau dari segi kewenangan; apakah merupakan wewenang penuh pemerintah daerah Kabupaen Sukabumi ataukah lebih merupakan wewenang pemerintah pusat/ propinsi yang menanti koordinasi yang intens dari pemerintah daerah. Status kepemilikan lahan sepantasnya juga menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan tata ruang di daerah. Pemanfaatan lahan untuk kepentingan lain yang memiliki nilai ekonomis, misalnya lokasi obyek wisata. Keunggulan komparatif yang dimiliki wilayak Kabupaten Sukabumi seperti variasi ketinggian lahan antara 0 – 1000 + diatas permukaan laut (dpl) memiliki potensi obyek wisata alam yang diminati wisatawan. Obyek wisata tersebut diantaranya Gunung, Rimba (hutan), Laut, Pantai dan Sungai atau disingkat dengan GURILAPS. Namun demikian potensi lahan sebagai obyek wisata tersebut belum semuanya dikelola oleh pemerintah maupun swasta. b. Sumber Daya Air Sumber daya air menjadi sumber daya terpenting setelah lahan, disebabkan air mampu menambah kesuburan tanah sehingga memungkinkan tumbuh sumber daya lain seperti flora dan fauna. Bentuk permukaan tanah secara alami pada hakekatnya mempengaruhi aliran air (Sukanto 1998). Potensi sumber daya air yang ada terbagi kedalam dua jenis yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan merupakan air yang berada diatas permukaan baik yang mengalir atau tertampung yang berasal dari air hujan seperti air sungai, danau, waduk dan lain sebagainnya. Sementara air bawah tanah adalah air hujan yang menyerap kedalam tanah yang tertahan pada lapisan tanah dan membentuk aquifer. Berdasarkan kemnfaatannya sumber daya air dapat digunakan sebagai bahan baku air minum, irigasi pertanian, perikanan darat dan pembangkit listrik. Topografi wilayah Kabupaten Sukabumi yang ditandai oleh bayaknya bukit dan gunung dengan lereng-lereng yang curam menentukan pola aliaran air (drainase) air permukaan yang berasal dari hujan. Air yang mengalir masuk ke dalam aliran air dan sungai-sungai kecil, mempertemukan di anak sungai, dan akhirnya air masuk ke dalam sungai yang besar. Dengan derajat kemiringan yang tinggi dan lembah-lembah sungai yang sempit memperlihatkan bahwa potensi air sungai kurang dapat termanfaatkan untuk irigasi pertanian. Sebaliknya kondisi ini sangat potensial digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), seperti halnya PLTA Ubrug yang menhasilkan daya 9 MW dari anak sungai Cimandiri. Berdasarkan area hulu sungai terdapat dua jenis sungai yang melalui wilayah Kabupaten Sukabumi. pertama terdiri dari sungai-sungai yang berasal dari lereng-lereng gunung berapi disebelah utara, yaitu sungai Cimandiri dan sungai Cibareno. Sungai-sungai ini memiliki debit air yang relatif stabil. kedua sungai-sungai yang berasal dari daerah non-vulkanik di sebelah selatan dalam musim kemarau mengalami kekeringan yang cukup parah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 12

sungai sungai Ciletuh, Cikaso, Cikarang dan Cibuni. Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat yang sebagian besar bergerak pada sektor pertanian. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka pemanfaatan air sungai untuk irigasi sangat terbatas sekali. Jaringan irigasi yang dibangun pada suatu areal hanya dapat mengairi sekitar 100 – 500 Ha sawah atau 63 % yang dapat ditangani oleh irigasi teknis. Sisanya ditangani oleh irigasi pedeseaan. Menghadapi kondisi demikian Pemerintah Propinsi Jawa Barat merencanakan pembangunan irigasi seluas 7.745 Ha dengan membangun bendungan di sungai Ciletuh, Cikarang dan Cigangsa. Namun sampai sekarang rencana tersebut belum terealisasikan. Potensi air bawah tanah di Kabupaten Sukabumi sangat besar. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan geologi dengan adanya Gunung Salak dan Gede-Pangrango sebagai aquifer yang besar menyimpan air. Sumber air pada lokasi tersebut menjadi bahan baku air minum PDAM. Selain itu Beberapa perusahaan telah melakukan eksploitasi sebagai bahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) seperti perusahaan dengan merk AQUA, ADES. Lokasi potensi air bawah tanah yang telah dimanfaatkan terdapat di Kecamatan Cidahu dan Kecamatan Kadudampit. Pada lokasi tersebut ditemukan banyak sumber mata air dan sumur. Untuk daerah lain air tanah hanya tersedia dalam jumlah terbatas atau sama sekali tidak tersedia, kecuali daerah karst di dekat Jampangkulon. c. Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Sumber daya pesisir dan kelautan yang terdapat di Kabupaten Sukabumi terutama tersebar di 7 (tujuh) wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, yaitu sepanjang ± 117 km yang memanjang dari wilayah kecamatan Cisolok, Palabuhanratu, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung, dan Tegalbuleud. Adapun jenis potensi sumber daya pesisir dan kelautan yang ada antara lain: • Perikanan • Terumbu karang • Hutan mangrove • Rumput laut • Penyu • Bahan tambang dan mineral, dan • Pariwisata Sejauh ini, pemanfaatan pesisir dan kelautan di wilayah Kabupaten Sukabumi, selain dimanfaatkan untuk pariwisata pantai juga sebagai pelabuhan nelayan dan sarana bagi penangkapan ikan. Daerah Palabuhanratu dan sekitarnya yang saat ini menjadi pusat kunjungan wisatawan, merupakan titik tumbuh dalam pengembangan daerah wisata pantai di bagian selatan Sukabumi. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan: 1) Pihak yang berkepentingan menyusun rencana kerja secara sendiri-sendiri. 2) Belum tersedianya data dan informasi sumber daya wilayah Pesisir dan lautan secara akurat. 3) Lemahnya kemampuan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 13

4) Jumlah dan tingkat (laju) kegiatan pembangunan di kawasan pesisir dan lautan belum ditetapkan atas dasar pertimbangan daya dukung lingkungan. 5) Pesatnya laju degradasi dan depresi sumber daya laut, dimana 60% ekosistem telah punah. d. Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menggolongkan mineral ke alam 3 kelompok (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980), yaitu : 1) Kelompok A (Mineral Strategik), penguasaannya oleh pemerintah, dapat dilakukan kerjasama dengan perusahaan domestik maupun asing. Termasuk dalam kelompok ini adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, timah dan lain sebagainya 2) Kelompok B (Mineral Vital), yang dapat ditambang oleh BUMN, swasta, koperasi maupun pribadi. Perusahaan asing dapat menjalankan eksplorasi melalui pemegang izin swasta Indonesia. Kelompok ini meliputi emas, perak, platina, mangan dan lain sebagainya 3) Kelompok C (Mineral Lain), hanya dapat ditambang oleh prusahaan swasta nasional. Perusahaan asing dapat memberikan dana dan mengadakan kontrak pembelian mineral ini. Kelompok ini meliputi gamping, tanah liat, kwarsa,, marmer dan lain sebainya. Potensi Sumber Daya Mineral yang ada di Kabupaten Sukabumi termasuk kedalam kelompok B dan C. Bahan mineral kelompok B diantaranya emas yang merupakan bahan tambang logam yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Lokasi berada di Kecamatan Ciemas yang terdapat pada lapisan kwarsa yang terbentang dari Barat-Laut ke arah Tenggara. Penambangan dilakukan secara tradisional oleh perorangan atau kelompok dengan cara menggali lubang sedalam 10 meter, dan mengikuti arah lapisan. Penggalian cara ini memiliki resiko besar bagi penambang. Kandungan emasnya 8 – 12 gram per ton, namun ada beberapa lokasi yang menghasilkan 30 gram per ton. Karena potensi yang ada tidak begitu besar sehingga minat perusahaan rendah sekali untuk berinvestasi. Potensi emas yang lainnya terdapat di Kecamatan Palabuhanratu dan Kecamatan Jampangkulon. Selain emas terdapat beberapa bahan tambang logam yang masih dijajagi untuk dieksploitasi seperti pasir titan, besi, tembaga dan batu kawi (mangaan). Bahan mineral non logam (bahan tambang Kelompok C) termasuk yang memiliki potensi yang cukup besar. Kurang lebih ada 12 jenis diantaranya kwarsa, marmer, bentonit, batu gamping, pasir besi, tras, tanah liat, posfat, ball clay, batu apung, batu aji dan felsfar. Bahan tambang yang tersebar di 17 kecamtan. Sebagian besar bahan tambang tersebut sudah diusahakan oleh perusahaan lokal maupun menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Contohnya pabrik semen di Cibinong (Bogor) melakukan eksploitasi pasir kwarsa yang ada di Gunung Walat Kecamatan Cibadak. Sementara yang diusahakan oleh pengusaha lokal biasa membuat bahan bangunan seperti batu bata, betako genting dan lain sebagainya. Potensi lain yang belum dieksploitasi tetapi memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu pasir besi. Wilayah selatan Kabupaten Sukabumi termasuk salah satu kawasan yang memiliki potensi pasir besi yang sangat besar. Beberapa negara telah menjajaki kerjasama dalam eksploitasi pasir besi ini seperti Cina dan Korea. Karena kendala yang dihadapi adalh infrastruktur jalan yang tidak layak maka kerjasama tersebut belum terealisasikan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 14

2.1.5 Sarana dan Prasarana Wilayah Sarana dan prasarana wilayah yang meliputi infrastruktur, sumber daya air dan irigasi, transportasi dan perhubungan, energi, ketenagalistrikan, pos dan telekomunikasi, serta sarana dan prasarana dasar permukiman memiliki peran yang penting bagi peningkatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana adalah bagian integral dari pembangunan daerah, serta merupakan roda penggerak pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Sukabumi saat ini masih ditandai oleh rendahnya aksesibilitas, kualitas, ataupun cakupan pelayanan. Akibatnya, sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil termasuk dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah. a. Pengelolaan Sumber Daya Air Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan di bidang sumber daya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu, pembangunan di bidang sumber daya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman. Ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air meningkat, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air. Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis telah mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak air yang semakin serius. Selain itu, kelangkaan air yang terjadi cenderung mendorong pola penggunaan sumber air yang tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah. Kemampuan penyediaan air menurun. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan makin menurun akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya air menurun semakin tajam. Dalam mendukung pembangunan pertanian khususnya dalam upaya peningkatan produksi padi/beras diperlukan penanganan irigasi yang dapat memenuhi kebutuhan areal sawah 60.373 hektar. Kondisi Irigasi Teknis baik 60% dan kondisi rusak 40% mengairi areal sawah seluas 20.792 hektar. Sedang Irigasi Non Teknis kondisi baik 40% dan kondisi rusak 60% mengairi sawah 35.123 hektar. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 15

Pengembangan prasarana penampung air, seperti waduk, embung, danau, dan situ, masih belum memadai sehingga belum dapat memenuhi penyediaan air untuk berbagai kebutuhan, baik pertanian, rumah tangga, perkotaan, maupun industri terutama pada musim kering yang cenderung makin panjang di beberapa wilayah sehingga mengalami krisis air. Dukungan prasarana irigasi yang mengalami degradasi masih belum dapat diandalkan karena umumnya hanya mengandalkan ketersediaan air di sungai. Selain itu, laju pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air juga masih belum mampu mengimbangi laju degradasi lingkungan penyebab banjir. Sejalan dengan perkembangan ekonomi wilayah, banyak daerah telah mengalami defisit air permukaan, sedangkan di sisi lain konversi lahan pertanian telah mendorong perubahan fungsi prasarana irigasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pengendalian. Pada sisi pengembangan institusi pengelolaan sumber daya air, lemahnya koordinasi antar-instansi dan antar-daerah otonom telah menimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan yang dimiliki. b. Transportasi dan Perhubungan Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, Pada umumnya infrastruktur transportasi mengemban fungsi pelayanan publik. Di sisi lain transportasi juga berkembang sebagai industri jasa. Secara prinsip, ada dua hal pokok ysng menyangkut aspek Transportasi dan Perhubungan : aspek konsepsional manajemen transportasi dan aspek fisik prasarana transportasi atau kebinamargaan (berhubungan dengan jalan dan jembatan). 1) Aspek Manajemen Transportasi Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, transportasi/ perhubungan dapat dikatakan sebagai tulang punggung dinamika pembangunan ; mulai dari dukungan terhadap perkembangan perekonomian, kehidupan sosial hingga perkembangan kawasan pada suatu daerah. Kenaikan biaya transportasi akan mempengaruhi berbagai harga komoditi dan hal lainnya yang pada ujungnya akan berpengaruh terhadap peningkatan biaya kehidupan sehari-hari. Masalah transportasi/ perhubungan darat berupa kemacetan lalu lintas akan menurunkan kualitas sumberdaya manusia akibat siswa – siswa sekolah yang selalu terlambat ke sekolah ataupun produk sayur mayur yang sudah tidak segar lagi terkonsumsi masyarakat. Demikian juga dengan beberapa kasus penerbitan izin pembangunan yang mengakibatkan bangkitan arus lalu lintas pada kawasan tertentu yang kurang memperhatikan aspek manajemen transportasi. Pertumbuhan pembangunan industri pada jalan alternatif yang saat ini sudah menjamur pada jalur-jalur alternatif menjadi ancaman serius bagi terjadinya kemacetan (disamping menjadikan PAD yang menggiurkan bagi daerah). Secara jujur, kiranya harus diakui bahwa saat ini kapasitas penanganan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Dinas Perhubungan) baru menyentuh kepada sebagian masalah perhubungan darat saja, itu pun masih dalam batasan tertentu. Urusan perhubungan ASDP (Angkutan Sungai dan Penyeberangan), yang tergolong pada perhubungan darat pun belum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 16

dapat ditangani secara optimal. Demikian pula yang menyangkut perhubungan laut dan perhubungan udara. Namun khususnya perhubungan perkeretaapian, upaya yang dilakukan tidak pernah mengenal henti, meskipun lebih terfokus kepada fungsi koordinasi dengan instansi terkait. Upaya penanganan urusan perhubungan darat saja misalnya, sesuai peraturan yang berlaku, peran Dinas Perhubungan Kabupaten hanya berlaku pada ruas jalan kabupaten saja. Bagaimana halnya dengan ruas jalan Provinsi dan Nasional/ Pusat ? Padahal muara permasalahan yang sering muncul justru pada ruas jalan Provinsi dan Nasional/ Pusat, sedangkan instansi berwenang seringkali jarang hadir, hal ini tentu membutuhkan kepedulian dari seluruh pihak, karena masalah ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sukabumi saja tetapi juga di seluruh Indonesia. Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, maka fungsi pelayanan umum transportasi adalah menyediakan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau baik di perkotaan maupun perdesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Oleh sebab itu pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, andal, berkualitas, aman dan harga terjangkau. Upaya pemerintah daerah saat ini juga dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat secara merata pada tahun 2008, salah satunya melalui penyempurnaan SOTK dimana Dinas Perhubungan telah membentuk 7 KUPTD wilayah transportasi. Demikian juga dengan penyiapan SDM perhubungan yang memperhatikan karyawan muda untuk memperoleh pendidikan kursus-kursus bidang perhubungan seperti: perencanaan transportasi, kepelabuhanan, PPNS perhubungan darat, dan sebagainya. Langkah ke depan beberapa langkah harus semakin disempurnakan, termasuk tentunya koordinasi antar manajer transportasi perbatasan (kota-kabupaten) yang jelas-jelas semakin dibutuhkan. Dalam menyikapi berbagai kemungkinan yang semakin nyata di masa depan, nampak penanganan manajerial transporasi akan semakin kompleks. Tuntutan kian deras akan pentingnya fungsi koordinasi yang tangguh. Tidak hanya sekedar melibatkan dinas pehubungan, tata ruang dan binamarga saja, namun sedah semakin melebar sesuai dengan permasalahan yang ada. Beberapa aspek penting mulai disadari untuk perlu dilibatkan dalam masa yang depan sesegera mungkin, diantaranya: hal yang berkaitan dengan perizinan bangunan yang berpotensi menimbulkan bangkitan transportasi seperti halnya: perizinan bangunan industri dan perumahan, penanganan pasar. 2) Perkeretaapian Perkeretaapian diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, adil dan merata, berdasarkan kepada keseimbangan kepentingan umum, keterpaduan dan percaya diri sendiri, dan bahwa perkeretaapian ditujukan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan. Sampai saat ini, perkeretaapian masih berkembang terbatas, serta kontribusi berdasarkan pangsa angkutan yang dihasilkan, masih sangat rendah dibandingkan


II - 17

moda angkutan lain. Disisi lain minat masyarakat dalam pelayanan perkeretaapian sangat tinggi, hal ini terbukti dengan sangat tingginya jumlah penumpang. Upaya revitalisasi pengembangan kereta api yang saat ini mulai menampakkan hasil merupakan upaya dari suatu perjalannan panjang yang berliku. Upaya ini telah dirintis sejak tahun 2002 secara konsisten bersama berbagai instansi di lingkup Sukabumi sendiri (Bappeda, Perhubungan, Tata Ruang) hingga kepada yang sifatnya koordinatif ke tingkat Provinsi maupun Pusat: Bappeda Provinsi Jawa Barat, Departemen Perhubungan hingga secara khusus ke Dirjen Perkeretaapian. Informasi terakhir sempat menyebutkan bahwa pada tahun 2008 ini berada dalam proses revitalisasi jalur KA sedang dalam proses uji coba. Realisasi secara utuh akan dilaksanakan mulai tahun 2009. Tidak diragukan lagi, pada masa depan pemanfaatan jalur KA akan menjadi tuntutan masyarakat yang senantiasa meningkat. Pada saat ini pula telah berkembang berbagai permohonan dari berbagai pihak untuk memanfaatkannya tidak sebatas sebagai angkutan penumpang saja, tapi juga kepada angkutan peti kemas, Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) serta angkutan pasir. Keberadaan revitalisasi jalur KA juga mengundang pindahnya secara berangsur usaha-usaha pada bidang industri dari Jakarta (Kawasan Berikat Nusantara-KBN) ke Sukabumi. 3) Aspek fisik dan prasarana transportasi kebinamargaan dan kepelabuhanan •

Prasarana jalan berperan penting dalam pembangunan daerah serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditas perdagangan dan industri. Prasarana jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar-wilayah, antar-perkotaan dan antar-perdesaan. Secara umum, panjang jalan di Kabupaten Sukabumi 2342, 622 Km yang terdiri atas jalan negara/nasional 49,932 Km, jalan propinsi 426,448 KM, dan jalan kabupaten 1866,242 Km. Hal penting lainnya dalam dinamika perkembangan perhubungan nampak pada rencana realisasi pembangunan jalan tol Ciawi- Sukabumi – Cianjur. Walaupun sesungguhnya rencana pembangunan sempat dimunculkan setidaknya sekitar sepuluh tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1997 realisasi (pematangan rencana) nya baru terwujud pada tahun 2008 ini. Nampaknya nasib pengembangan jalur tol Sukabumi tidak jauh berbeda dengan pengembangan revitalisasi pada jalur Kereta Api. Kendati demikian, tentunya saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk sekedar beragurmentasi dan mencari siapa yang salah atau benar, melainkan lebih menyikapi dengan upaya yang cepat dan tepat.

•

Pengembangan kepelabuhanan juga telah menjadi faktor penting dalam pengembangan Kabupaten Sukabumi terutama di wilayah tengah / Teluk Palabuhanratu dan wilayah Selatan. Proporsi pembagian tugas antar pusat dan daerah dalam pengelolaan kepelabuhanan sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 menjadi perhatian utama, apalagi mengingat tugas yang diemban tersebut akan menuntut pula keterampilan aparatur maupun fasilitas yang mampu diupayakan oleh pemerintah daerah.


II - 18

Tabel Panjang Jalan Menurut Tingkat Pemerintah Berwenang dan Keadaan Jalan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 Dan 2006 (Dalam Km) URAIAN [1] I. Jenis Permukaan a. Diaspal b. Kerikil c. Tanah d. Tidak Dirinci Jumlah II. Kondisi Jalan Aspal a. Baik b. Sedang c. Rusak Sedang d. Rusak e. Rusak Berat Jumlah III. Kelas Jalan a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III d. Kelas III A e. Kelas III B f. Kelas III C g. Tidak dirinci Jumlah

JALAN NEGARA 2005 2006 [2]

[3]

JALAN PROPINSI 2005 2006 [4]

[5]

JALAN KABUPATEN 2005 2006 [6]

49.932 49.932 426.448 426.448 994.053 - 480.100 - 106.450 49.932 49.932 426.448 426.448 1.580.603

[7] 998.902 583.350 283.990 1.866.24 2

16.200 16.200 255.869 255.869 28.932 28.932 85.290 85.290 4800 4800 63.967 63.967 - 21.322 21.322

51.810 73.002 455.670 358.820 282.123 427.600 135.650 103.880 68.800 35.600

49.932 49.932 426.448 426.448

994.053 998.902

49.932 49.932 - 426.448 426.448 - 278.500 278.500 18.200 18.200 1.155.300 1.155.30 049.932 49.932 426.448 426.4481.452.000 1.452.000

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi Krisis ekonomi berdampak pada menurunnya kualitas sarana dan prasarana, terutama jalan dan perkeretaapian yang kondisinya sangat memprihatinkan. Di samping masalah yang disebabkan oleh krisis ekonomi, pembangunan prasarana transportasi mengalami kendala terutama yang terkait dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, serta rendahnya aksesibilitas pembangunan sarana dan prasarana transportasi di beberapa wilayah terpencil, belum terpadunya pembangunan transportasi dan pembangunan daerah bagi kelompok masyarakat umum, sehingga penyediaan transportasi terbatas pelayanannya. Di sisi lain, peran serta swasta belum berkembang terkait dengan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang belum kondusif. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 19

Demikianlah gambaran situasi pada bidang transportasi/ perhubungan yang berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Bila segala penanganan masalah perhubungan dapat senantiasa dilakukan dan didukung secara konsisten, berbagai masalah kemacetan, keselamatan dan ketertiban transportasi akan dapat diredam secara signifikan. Lebih jauh dari itu, kehadiran jalur kereta api, jalan tol dan pelabuhan akan menjadikan wilayah Utara (akses jalan tol dan kereta api) menjadi salah satu tujuan investor dalam bidang perdaganan, industri dan permukiman (termasuk pemukim yang bekerja di luar sukabumi) yang berkembang secara signifikan. Demikian juga pemeranan Pelabuhan di Kota Palabuhanratu. Pertumbuhan di wilayah Utara akan menjadi pertumbuhan yang amat membutuhkan antisipasi Pemda melalui pemeranan dan kaderisasi sumber daya manusia yang optimal. Pertumbuhan yang amat pesat akan membutuhkan penanganan sistem transportasi yang optimal. Bila hal ini dapat diantisipasi dengan baik, pada akhirnya akan mampu mengubah wajah Kabupaten Sukabumi tidak menjadi tertinggal atau bahkan dapat menjadi salah satu kabupaten termaju di Jawa Barat. c. Energi, Ketenagalistrikan, Pos Dan Telematika 1) Energi dan Ketenagalistrikan Di bidang sarana dan prasarana energi termasuk kelistrikan, permasalahan pokok yang dihadapi, antara lain masih besarnya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi termasuk tenaga listrik yang kondisinya makin kritis terutama karena masih rendahnya kemampuan investasi dan pengelolaan penyediaan sarana dan prasarana energi, masih tingginya ketergantungan konsumen terhadap bahan bakar minyak, serta adanya regulasi-regulasi yang tidak konsisten. Ketersediaan energi saat ini merupakan isu nasional yang membutuhkan penanganan yang tepat. Potensi energi Panas Bumi di Kabupaten Sukabumi cukup besar, namun pemanfaatannya masih terbatas. Keterbatasan pemanfaatan Sumber energi tersebut harus direncanakan, diintegrasikan dan dikonsolidasikan secara optimal. Tenaga listrik sebagai salah satu bentuk energi vital yang memegang peranan penting dalam mendorong berbagai aktivitas sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan program listrik masuk Desa di Kabupaten Sukabumi tinggal 15 Desa yang belum terlayani dari 363 Desa dan 4 Kelurahan. 2) Pos Dan Telematika Selama satu dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma dalam perekonomian dunia, yaitu beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang didorong oleh kemajuan teknologi serta ditandai dengan semakin meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan serta peningkatan daya saing bangsa. Masalah utama dalam pembangunan pos dan telematika adalah terbatasnya kapasitas, jangkauan, serta kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat mengakses informasi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 20

Dalam era informasi, pos dan telematika mempunyai arti strategis karena tidak saja berperan dalam percepatan pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam berbagai aspek lain seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pendukung aspek politik dan pertahanan keamanan. Dalam rangka menjamin kelancaran arus informasi, perlu dilakukan perluasan jangkauan serta peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pos dan telematika. Di Kabupaten Sukabumi secara umum layanan pos baru mecapai pada tingkat Kecamatan, namun untuk menjangkau keseluruh pelosok Desa/ Kelurahan perlu adanya upaya-upaya penanganan secara bertahap. d. Perumahan Dan Permukiman Di Kabupaten Sukabumi, penyediaan perumahan khususnya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, selama ini difasilitasi oleh Perum Perumnas sebagai developer milik pemerintah, namun di dalam melakukan pembangunan perumahannya masih terbatas. Pembangunan prasarana dan sarana permukiman yang meliputi air bersih dan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan dan drainase) banyak kemajuan yang telah dicapai, namun demikian cakupan pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Sukabumi masih jauh dari memadai. Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan baru mencapai 14%, sedangkan di kawasan perdesaan baru mencapai 46,79%. Akses penduduk ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah dasar (tidak diolah) mencapai 55%. Tingkat pengelolaan persampahan masih sangat rendah (cakupan pelayanan baru mencapai 18%). Data menunjukkan bahwa jumlah sampah terangkut baru mencapai 30%. Terkait dengan pelayanan sistem drainase, hingga kini masih terdapat rumah tangga yang mendiami kawasan-kawasan rawan banjir akibat buruknya kualitas dan kuantitas sistem jaringan drainase. Mengingat sifatnya sebagai kebutuhan dasar manusia yang pada umumnya tidak costrecovery maka keterlibatan badan usaha milik swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman sangat diperlukan karena keterlibatannya sampai saat ini masih terbatas. 2.1.6 Politik 1.

Perkembangan proses demokratisasi sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan sebanyak empat kali telah mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada tataran kelembagaan negara maupun tataran masyarakat sipil. Sebagai negara yang baru beberapa tahun memasuki proses demokratisasi, proses penataan kelembagaan tidak jarang menimbulkan konflik-konflik kepentingan.

2.

Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan penting yang telah diraih adalah telah dilaksanakannya pemilu langsung anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, aman, dan demokratis pada tahun 2004.


II - 21

Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung pun sudah mampu dilaksanakan secara baik di seluruh Indonesia sejak tahun 2005. Hal itu merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya. 3.

Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru. Akan tetapi, hal itu terlihat masih berjalan pada konteks yang prosedural dan sifatnya masih belum substansial. Format yang sudah dibangun didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada intinya lebih mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta hubungan antarpemerintah daerah. Dewasa ini, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih mengalami berbagai permasalahan, antara lain disebabkan kurangnya koordinasi pusat-daerah dan masih belum konsistennya sejumlah peraturan perundangan, baik antardaerah maupun antara pusat dan daerah.

4.

Perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil-militer, telah terwujudnya suatu kesepakatan nasional baru mengenai netralitas pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri terhadap politik.

5.

Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik. Kemajuan itu tidak terlepas dari berkembangnya peran partai politik, organisasi non-pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya. Walaupun demikian, perkembangan visi dan misi partai politik ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan kesadaran dan dinamika kehidupan sosial politik masyarakat dan tuntutan demokratisasi. Di samping itu, kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

6.

Kemajuan demokrasi juga telah mendorong masyarakat untuk lebih berani mengemukakan aspirasinya. Salah satunya adalah keinginan untuk membentuk daerah otonom baru (pemekaran wilayah) baik pada level kabupaten maupun desa. Aspirasi pembentukan daerah otonom kabupaten berkembang sejalan dengan tuntutan untuk ikut serta dalam berpemerintahan dan peningkatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2.1.7 Ketentraman dan Ketertiban Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat ditentukan oleh perkembangan kriminalitas, termasuk terkendali dan berkurangnya kecenderungan friksi dan konflik sosial berdasarkan perkembangan kepentingan masyarakat yang beragam. Penciptaan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, juga berkaitan dengan konsistensi dalam penegakan hukum, dan supremasi hukum yang dihormati Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 22

Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan faktor utama yang memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tenteram, tertib dan damai, telah dibangun peningkatan peran masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam mendukung ketentraman dan ketertiban masyarakat berkurang yang ditunjukkan dengan berkurangnya masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dilingkungannya. Hal ini juga dapat diakibatkan dengan lemahnya penegakan peraturan daerah. 2.1.8 Hukum dan Hak Asasi Manusia Pembangunan Bidang Hukum di daerah diarahkan untuk mewujudkan harmonisasi produk hukum yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah, penegakkan hukum dan hak asasi manusia. Namun proses demokratisasi mendorong penggantian berbagai aturan perundangundangan di tingkat nasional yang pada akhirnya berdampak terhadap daerah. Berbagai perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Kondisi tersebut lebih lanjut menyebabkan penegakkan hukum yang lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan. Peraturan perundang-undangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan daerah mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan dalam implementasinya. Sampai dengan 2007 masih banyak peraturan daerah yang belum dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Kondisi tersebut menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Dalam penegakkan HAM telah disusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Rencana aksi tersebut menjadi acuan semua pihak di daerah dalam implementasi peraturan perundang-undangan mengenai HAM, terutama lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak asasi warga negara. 2.1.9 Aparatur Reformasi sistem politik yang diarahkan pada demokratisasi telah mendorong reformasi birokrasi melalui penataan struktur, sistem dan kultur. Upaya penataan struktur masih berlangsung setelah penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pembenahan dan penataan struktur organisasi pemerintahan di daerah masih mencari bentuk antara kebutuhan daerah dengan tuntutan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun daerah diberi otonomi yang luas, tetapi dalam menetapkan struktur organisasi masih bergantung kepada Pusat.


II - 23

Penataan sistem untuk lebih memudahkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengalami kendala, karena dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau belum ada peraturan pelaksanaannya. Penetapan standar pelayanan minimal untuk beberapa bidang sudah dapat diimpelementasikan meskipun pengawasan terhadap pelaksanaannya belum dapat dilakukan. Untuk standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap alur kegiatan administrasi pemerintahan belum dapat diimplementasikan. Hingga saat ini, pelaksanaan program pembangunan aparatur masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Permasalahan tersebut, antara lain masih terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dan belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi, dan berkualitas. Reformasi birokrasi menginginkan perubahan kultur birokrasi yang mengarah pada profesionalisme, beretika, impersonal, dan taat aturan. Transisi dalam reformasi birokrasi masih mengalami kendala dalam mewujudkan birokrasi yang ideal. Kultur tradisional dan primordial masih mewarnai birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi walaupun dari sisi sarana dan prasarana telah cukup modern, namun dukungan teknologi komunikasi belum dimanfaatkan secara optimal. Hal lainnya adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur. Jumlah aparatur yang secara kuantitas mencukupi, tetapi aspek kualitasnya masih rendah dalam arti dari sisi kedisiplinan, profesionalisme dan etika. Hal tersebut mempengaruhi kinerja aparatur secara umum dan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana aparatur sudah cukup baik dengan gedung kantor yang layak dan seluruh organisasi perangkat daerah telah memiliki gedung tersendiri. Namun sarana dan prasarana yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan karena belum sesuai dengan standar pelayanan minimal, seperti unit pengelola teknis daerah dalam pemungutan pajak daerah, dan unit perijinan. 2.1.10 Tata Ruang 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat mengamanatkan proporsi kawasan lindung sebesar 45% dan kawasan budidaya 55%. Namun pengendalian pemanfaatan ruang menjadi kendala dalam mewujudkan proporsi tersebut. Belum tertata dan terkendalinya pertumbuhan lahan terbangun yang cenderung acak dan menyebar, serta degradasi lingkungan di wilayah Jabar Selatan merupakan ancaman terhadap daya dukung lingkungan. Selain itu, terjadinya pergeseran tutupan lahan hutan dan sawah menjadi permukiman dan industri merupakan permasalahan dalam upaya pengendalian tata ruang. 2. Pengembangan wilayah dalam struktur tata ruang Jawa Barat sampai saat ini masih timpang. Dalam konteks wilayah utara-tengah-selatan Jawa Barat, terjadi pemusatan pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat di wilayah utara dan tengah, sementara wilayah perdesaan di selatan Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sukabumi, yang seharusnya dikembangkan menjadi wilayah pendukung dari aspek lingkungan dan pertanian agro kurang mendapat sentuhan pemerataan pembangunan. Sementara itu di wilayah perbatasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 24

masih terjadi ketidaksetaraan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman maupun prasarana jalan. 3. Secara umum, tata ruang Indonesia saat ini, termasuk Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi, dalam kondisi krisis. Krisis tata ruang terjadi karena pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memperbesar risiko timbulnya korban akibat bencana alam. Selain itu, sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antarsektor, contohnya konflik antara kehutanan dan pertambangan. Beberapa penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut adalah (a) belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan penataan ruang, (b) rendahnya kualitas dari rencana tata ruang, (c) belum diacunya perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor; dan (d) lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan pemanfaatan ruang. 4. Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil, antara lain, (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-wilayah tersebut miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; dan (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah tersebut. 5. Banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di setiap wilayah Kabupaten Sukabumi belum dikembangkan secara optimal. Hal itu disebabkan, antara lain (1) adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (2) belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah; (3) belum optimalnya dukungan kebijakan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta; (4) belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah; (5) masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerja sama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan; (6) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 25

dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi; (7) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta (8) belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerja sama antar-wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan. 6. Wilayah perbatasan, termasuk wilayah laut memiliki potensi SDA yang cukup besar serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Walaupun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi ’inward looking’ sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan daerah. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. 7. Pertumbuhan perkotaan yang ditimbulkan oleh tumbuh-kembang kota-kota kecamatan saat ini masih sangat terpusat di wilayah Utara Kabupaten Sukabumi, sedangkan pertumbuhan kota-kota kecamatan di wilayah Tengah dan Selatan Kabupaten Sukabumi, berjalan lambat dan tertinggal. Pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan antar-wilayah menimbulkan urbanisasi yang cenderung tidak terkendali. Dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain, adalah (1) terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam di sekitar kota-kota tersebut untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) terjadinya kecenderungan konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan industri; (3) menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan akibat terjadinya perusakan lingkungan dan timbulnya polusi; (4) menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial-ekonomi, serta penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan; serta (5) tidak mandiri dan terarahnya pembangunan kota-kota baru sehingga justru menjadi tambahan beban bagi kota inti. Dampak negatif lain yang ditimbulkan terhadap kota-kota di wilayah lain, yaitu (1) tidak meratanya penyebaran penduduk; (2) tidak optimalnya fungsi ekonomi perkotaan, terutama di kota-kota kecil, dalam menarik investasi dan tempat penciptaan lapangan pekerjaan; dan (3) tidak optimalnya peranan kotakota dalam memfasilitasi pengembangan wilayah. 8. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Hal itu merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses urbanisasi, baik investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah, sehingga infrastruktur dan kelembagaan cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu, kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan.


II - 26

2.2 Tantangan 2.2.1 Perkembangan Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia 1. Kondisi Kabupaten Sukabumi dalam 20 tahun mendatang akan menghadapi tekanan jumlah

penduduk cukup tinggi. Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi diperkirakan sekitar 3.240.357 jiwa. Peningkatan ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya dengan semakin tingginya Angka Harapan Hidup dan perkawinan usia subur. Pengendalian jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya perlu diperhatikan untuk terwujudnya penduduk yang tumbuh dengan seimbang guna peningkatan kualitas, daya saing dan kesejahteraannya. Selain itu persebaran dan mobilitas penduduk perlu mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk wilayah Utara dan Selatan yang dapat menimbulkan ketimpangan pemberian pelayanan sosial ekonomi di masing-masing wilayah. 2. Dalam hal pembangunan manusia yang diukur melalui IPM, konsentrasi penanganan

diarahkan kepada tiga parameter yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Berdasarkan kecenderungan masing-masing parameter memiliki kinerja yang cukup baik terutama indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang telah menjadi komitmen nasional, sementara agak sedikit lambat peningkatannya pada indek daya beli. Memperhatikan fakta yang ada tantangan peningkatan IPM pada masa datang akan lebih terfokus pada peningkatan indeks daya beli. Namun demikian pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat harus senantiasa ditingkatkan untuk menjamin peningkatan indeks pendidikan dan indeks kesehatan. 3. Prediksi jumlah angkatan kerja pada akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 60 % dengan

jumlah penduduk bekerja diperkirakan sekitar 50 % dan pencari kerja diperkirakan 10 %. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang merupakan kelompok usia produktif perlu disikapi dengan berbagai upaya untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar, meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, mengurangi permasalahan perburuhan dalam rangka mengendalikan jumlah pengangguran yang diprediksi semakin besar di masa mendatang. 4. Masalah kemiskinan juga akan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk

memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan merupakan tantangan yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu upaya penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang sehingga diharapkan pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin terus berkurang. 2.2.2 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Berdasarkan kecenderungan, tantangan pembangunan bidang social budaya dan kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan

pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 27

menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar-kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antar-jenis kelamin. Pembangunan bidang pendidikan perlu didorong untuk mencapai dimensi kualitatif sumberdaya manusia yang selain memiliki keterampilan berdasarkan pencapaian proses akademis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta moralitas dan juga komitmen terhadap perkembangan kemajuan masyarakat. Hal tersebut mengandung makna, bahwa pembangunan pendidikan semestinya dilandasi oleh tujuan, kebijakan dan sasaran yang berdampak positif secara langsung terhadap kinerja pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya pengembangan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses transformasi nilai kehidupan dalam tata kehidupan berperadaban global. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, kualitas lulusan harus menjadi perhatian utama karena semakin tingginya persaingan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Demikian pula halnya dengan pemberdayaan lembaga pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, menjadi kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Dalam hal pengembangan sains dan teknologi, peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) juga perlu mendapatkan penanganan yang optimal. Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan metodologi dan teknologi dalam bidang pendidikan, perlu dilakukan antisipasi melalui pengembangan inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi guru dengan meningkatkan kompetensinya, penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih tanggap teknologi, serta pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan budaya lokal. 2. Di bidang kesehatan, tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah

mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar-wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi masih dihadapkan pada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak mengingat tantangan dan kondisi ke depan dengan segala perubahan-perubahan yang ada. Kabupaten Sukabumi selain masih harus menghadapi penyakit infeksi berbasis lingkungan juga harus menghadapi penyakit-penyakit menular lainnya. Tingginya kesenjangan status kesehatan dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, penggunaan teknologi di bidang kesehatan merupakan kondisi yang menjadi tantangan bagi para stakeholder untuk mengatasinya. Yang perlu juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 28

menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan masyarakat. Memperhatikan kondisi tersebut, dalam kurun waktu 2005-2025, pembangunan kesehatan lebih didorong pada tercapainya kondisi yang memungkinkan terciptanya perilaku sehat dan lingkungan yang sehat baik fisik maupun sosial yang mendukung produktivitas masyarakat. Untuk mencapai keadaan tersebut, pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, penggunaan teknologi maju yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan manajemen kesehatan yang berkualitas. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan epidemiologi penyakit, perubahan lingkungan dengan semangat kemitraan, tuntutan jaman, sosial budaya setempat dan juga peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif. Selain itu, perlu juga didorong kepada berlangsungnya paradigma hidup sehat yang terintegrasi pada pencapaian kualitas hidup penduduk yang sehat dan berumur panjang. 3. Di bidang pemberdayaan perempuan dan anak, tantangan pembangunan yang dihadapi

adalah kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah. Selain itu, tantangan yang masih harus dihadapi adalah masih adanya stigma di masyarakat terhadap perempuan terutama di perdesaan dimana perempuan merupakan makhuk lemah, porsi perempuan adalah rumah, perempuan merupakan objek kaum laki-laki dan diskriminasi perlakuan di dunia usaha maupun politik. Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi masalah penting dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sehingga kondisi yang diarahkan pada tahun 2025 adalah peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender, advokasi/hukum, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, penurunan tindak kekerasan, penurunan eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai sektor serta penguatan kelembagaan, kelompok masyarakat (khususnya perempuan) dan jaringan kemitraan pengarusutamaan gender. 4. Berdasarkan gambaran kondisi kepemudaan di Kabupaten Sukabumi, pemuda Kabupaten

Sukabumi memilki potensi dan peluang yang cukup besar, sekaligus kelemahan dan tantangan yang tidak ringan. Potensi dalam hal ini adalah jumlah yang cukup besar, pola pikir dan semangat yang tinggi. Kelemahannya adalah kondisi perkembangan psikologis pemuda yang belum stabil, masih pada tahap pencarian identitas diri dan lemahnya sandaran nilai serta norma. Tantangan yang muncul di kalangan pemuda adalah masa depan yang penuh kompetisi baik keterampilan, idealisme maupun nilai budaya. Sementara peluang yang dimiliki oleh pemuda Kabupaten Sukabumi adalah ruang gerak atau ekspresi idealisme yang terbuka, baik dalam konteks sistem nilai, sistem pendidikan, sistem ekonomi maupun sistem politik. 5. Di bidang keolahragaan, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi olahraga yang baik namun

demikian masih ada cabang-cabang olahraga yang tidak menyumbangkan medali dalam event-event yang berskala regional dan nasional. Ini berarti bahwa pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Sukabumi belum dilakukan secara optimal. Untuk itu perlu diperhatikan peran organisasi-organisasi masing-masing cabang olahraga. Kondisi lain yang menjadi tantangan adalah potensi olahraga di Kabupaten Sukabumi bersifat menyebar. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 29

Untuk itu perlu pembinaan yang komprehensif agar seluruh potensi olahraga di Kabupaten Sukabumi dapat dikembangkan secara baik. Untuk itu, prioritas utamanya adalah melanjutkan proses pembangunan bidang olah raga yang telah berlangsung selama ini, serta penguatan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam mengembangkan sarana, prasarana, dan kegiatan olah raga. Seiring dengan kondisi aktual pembangunan keolahragaan saat ini, dirasa perlu mengembangkan institusi birokrasi pemerintahan di bidang keolahragaan guna memperhatikan sinergitas sistem pembinaan olahraga baik menyangkut olahraga pendidikan, olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi. Di samping itu pengembangan ruang publik dan fasilitas olahraga agar bisa bertambah sehingga para pelajar dan masyarakat luas dapat terlayani secara baik untuk berolahraga. Demikian pula pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan demi kepentingan pembinaan maupun prestasi olahraga regional dan nasional secara terpadu perlu segera diwujudkan agar Kabupaten Sukabumi dapat menjadi kekuatan salah satu kekuatan inti olahraga Jawa Barat. Oleh karena itu, pengembangan olahraga ke depan mesti ditangani secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya seiring dengan lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan. 6. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan

informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia dan khusunya masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk dapat mempertahankan jati diri sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal. Kondisi kebudayaan dua dasawarsa ke depan akan menghadapi berbagai perubahan sebagai imbas perubahan global dunia yang sekaligus menjadi tantangan bagi terwujudnya kondisi yang diinginkan sampai dengan tahun 2025. Nilai-nilai tradisional, peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman, pada masa yang akan datang perkembangannya akan semakin bertentangan dengan arus perubahan teknologi informasi dan era komputerisasi, sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap keempat aspek kebudayaaan tersebut, agar terhindar dari kepunahan dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan budaya daerah. Untuk itu perlu upaya konkrit yang berkesinambungan terhadap pelestarian dan pengembangan bahasa dan budaya daerah. Berbagai upaya yang perlu dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap menurunnya nilai-nilai luhur budaya di masyarakat, perlu dilakukan sejak dini. Diterapkannya muatan pendidikan nilai-nilai budaya daerah terhadap anak usia dini dan usia pendidikan dasar, akan menjadi salah satu strategi yang optimal. Selan itu diperlukan upaya revitalisasi terhadap lembaga/organisasi kesenian dan kebudayaan yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak swasta, juga upaya pelestarian cagar dan desa budaya, dan pengembangan nilai-nilai yang ada di dalamnya. 7. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan

yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antar-umat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 30

Pembangunan di bidang keagamaan mesti didorong untuk menciptakan kondisi terbaik bagi berlangsungnya proses pendidikan dan pengamalan nilai-nilai agama di lingkungan keluarga. Semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai media, perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Bersamaan dengan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, dalam proses pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi 2005-2025, pengkajian dan aplikasi ajaran agama memperoleh prioritas. Dalam kerangka pembangunan agama, seluruh organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya bertanggungjawab untuk mengembangkan seluruh potensi umat beragama untuk menciptakan kondisi kehidupan beragama secara fungsional dan proporsional. Terkait dengan hal itu, pengelolaan sumber dana keumatan terutama zakat, infak dan sodaqoh perlu dikelola sesuai dengan prinsipprinsip tata kelola yang baik. Pembangunan sektor keagamaan juga memberi prioritas bagi pemberdayaan potensi ekonomi umat, sesuai prinsip-prinsip dasar keagamaan yang dianut. 8. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang sosial adalah beban permasalahan

kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat berbagai krisis sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) perlu dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi diantaranya pengembangan peran lembaga swadaya masyarakat, karang taruna, dan panti rehabilitasi sosial agar dikelola secara lebih profesional dan komprehensif, memberikan motivasi dan inovasi kepada pemerintah di bawahnya guna merespon berkembangnya permasalahan sosial seperti perjudian, prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Tantangan ke depan, beban permasalahan kesejahteraan sosial akan semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial seperti menipisnya nilai budaya dan agama, meningkatnya ekses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi, serta terjadinya bencana sosial dan bencana alam. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam kurun waktu 2005-2025 taraf kesejahteraan sosial masyarakat diarahkan pada upaya pemberdayaan, pelayanan, pencegahan, rehabilitasi, pengembangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Disamping itu, penanggulangan PMKS menjadi PSKS (potensi kesejahteraan sosial) perlu diupayakan terus menerus melalui penggalian dan pendayagunaan potensi yang dimiliki, meningkatkan sarana dan prasarana, peningkatan mutu sekolah serta pelatihan/optimalisasi bagi organisasi/lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kondisi sosial kemasyarakatan yang sesuai norma-norma agama dan budaya. 2.2.3 Ekonomi Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas guna mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran merupakan agenda pembangunan ekonomi Kabupaten Sukabumi dalam 20 tahun mendatang. 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sukabumi tahun 2005–2025 diperkirakan akan berada pada kisaran 5 % sampai 7 % per tahun. Struktur ekonomi Kabupaten Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 31

Sukabumi ke depan masih didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor Pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, jasa lainnya. seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar. 2. Tantangan peningkatan investasi di daerah ke depan tidak lepas dari stabilitas keamanan dan ketertiban yang diiringi oleh kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur wilayah, ketersediaan dan kepastian lahan, perburuhan dan masalah lainnya termasuk proses perijinan pembangunan. Pemecahan masalah tersebut sangat menentukan keberhasilan untuk menarik investasi agar dapat menanamkan modal di Kabupaten Sukabumi. Upaya promosi investasi juga menjadi faktor lain yang menentukan untuk menarik investasi baru. 3. Permasalahan utama dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Sukabumi adalah skala usaha tani yang semakin mengecil sehingga kurang kompetitif, rendahnya akses terhadap teknologi baru, permodalan, informasi, dan pasar. Pada sisi lain adanya konversi lahan usaha tani ke non-pertanian menyebabkan terjadi konsentrasi kapital di non-pertanian yang semakin menekan posisi rebut tawar sektor pertanian. Pengembangan sarana dan prasarana yang ada relatif belum dapat memperbaiki kinerja pertanian, peningkatan kesempatan kerja maupun pengurangan kemiskinan. Di level pemerintahan atau perumus kebijakan, permasalahan utama yang dihadapi adalah cara pandang yang masih parsial, sehinggga timbul masalah koordinasi dan sinkronisasi antar subsistem dalam sistem pertanian. Berdasarkan permasalahan di atas, pengembangan pertanian diarahkan menjadi penggerak perekonomian daerah dan menjadi bagian integral dari arah dan pembangunan. Tingkat kebutuhan konsumsi pangan di masa yang akan datang untuk beberapa komoditi relatif akan meningkat secara perlahan. Peningkatan ini berhubungan erat dengan tingkat pertumbuhan penduduk serta proyeksi tingkat konsumsi per kapita per tahun. 4. Upaya untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sektor industri jangka panjang, diarahkan pada penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing industri yang berkelanjutan. Pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkan pada industri yang berbasis pada sumber daya alam lokal dan penguasaan teknologi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian diharapkan sektor industri dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan dan tangguh di pasar domestik dan internasional. 5. Adapun tantangan ke depan untuk pengembangan perdagangan di Kabupaten Sukabumi adalah di fokuskan peningkatan akses pasar ekspor diiringi dengan peningkatan kualitas dan desain produk, serta memperluas kawasan dan tujuan ekspor. Selain itu, untuk penguatan perdagangan dalam negeri di tujukan peningkatan sarana distribusi barang, penguatan pasar domestik, menggalakkan pemberdayaan produk dalam negeri dan peningkatan perlindungan konsumen. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 32

6. Tantangan pengembangan pariwisata 20 tahun mendatang adalah mewujudkan Kabupaten Sukabumi sebagai daerah kunjungan wisata utama, dimana Potensi wisata Kabupaten Sukabumi cukup banyak dengan objek dan atraksi wisata yang variatif dan menarik. Proyeksi jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sukabumi sebesar 2.000.000 wisatawan per tahunnya dengan rincian 1.950.000 untuk wisatwan domestik dan 50.000 wisatawan asing. Guna mendukung pertumbuhan wisatawan ke Kabupaten Sukabumi, maka pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan daya tarik wisata yang berakar pada alam dan budaya sehingga dapat mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Sukabumi, yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, pengelola daya tarik wisata dan fasilitas penunjang wisata. 2.2.4 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Sukabumi sampai tahun 2025 adalah memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. 1. Pada satu sisi, kemajuan dapat diperoleh dengan memanfaatkan potensi daerah berupa : (a) sumber daya alam daratan (seperti hutan, tambang, dan lahan untuk budidaya yang cakupannya dibatasi oleh wilayah administrasi) dan (b) sumber daya kelautan, yang tersebar di wilayah laut teritorial, zona ekonomi ekslusif sampai dengan 200 mil laut dan hak pengelolaan di wilayah laut lepas yang jaraknya dapat lebih dari 200 mil laut. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan menjadi tantangan yang perlu dipersiapkan agar dapat menjadi tumpuan masa depan. Pembangunan kelautan pada masa mendatang memerlukan dukungan politik dan pemihakan yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Bersamaan dengan itu keterlibatan seluruh potensi masyarakat juga diperlukan untuk melakukan berbagai penguatan bagi terwujudnya perilaku dan budaya ramah lingkungan serta sadar risiko bencana perlu terus ditumbuhkembangkan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan prinsip berkelanjutan menjadi tumpuan bagi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup ke depan. Pendayagunaan sumber daya alam harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin, ditopang IPTEK yang memadai sehingga memberikan nilai tambah yang berarti. Kabupaten Sukabumi dengan keanekaragaman potensi sumber daya alamnya tidak hanya menjadi pengekspor sumber daya alam bernilai rendah dan mengimpornya kembali dalam bentuk produk bernilai tinggi, melainkan harus menjadi pengekspor sumber daya alam yang telah diolah dan bernilai tinggi. 2. Namun, dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis energi.


II - 33

Ketiga krisis itu menjadi tantangan nasional dan daerah jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, yaitu terancamnya persatuan bangsa, meningkatnya semangat separatisme, dan menurunnya kesehatan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sementara itu, kelangkaan ketersediaan energi tak terbarukan juga terus terjadi karena pola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. 3. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora-fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam membangun daya saing Indonesia. 4. Pembiayaan penataan lingkungan merupakan aspek penting yang selama ini sulit dilaksanakan karena terkait kerja sama dan komitmen antar-pihak atau antar-daerah. Penerapan prinsip yang mencemari dan merusak harus membayar, pola pembagian peran hulu hilir atau pusat-daerah, bagi hasil pajak untuk lingkungan, dana lingkungan, serta pola pembiayaan pemulihan lingkungan harus mulai dilakukan. Pengawasan secara berkesinambungan dan penegakan hukum secara konsisten adalah sasaran dalam rangka pemulihan daya dukung lingkungan lebih maksimal. Pemahaman risiko bencana harus mulai diintegrasikan pada proses pembangunan ke depan, guna meminimalisasi risiko dan kerugian yang mungkin timbul atas hasil – hasil pembangunan yang dicapai.


II - 34

2.2.5 Sarana dan Prasarana Wilayah Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Sukabumi adalah meningkatkan aksesiilitas, kualitas dan cakupan pelayanan. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah adalah meningkatkan efisiensi dan efiktivitas pengelolaan sarana dan prasarana wilayah antara lain dengan mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah dan swasta serta kemampuan lembaga pengelola. 1. Tantangan utama dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan, yaitu meningkatkan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat, baik yang bersifat alami maupun buatan. Untuk itu diperlukan upaya : 1) meminimalisir terjadinya bencana banjir dan kekekeringan, dengan menormalisasi infrastruktur penampung air baku; 2) mengembangkan infrastruktur penampung air baku, baik yang bersifat buatan maupun yang alami; dan 3) merehabilitasi jaringan irigasi teknis dan semi teknis serta mengembangkan jaringan irigasi tadah hujan menjadi jaringan irigasi teknis. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan daerah-daerah permukiman dan industri baru. Intervensi sarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mengurangi laju sedimentasi sejalan dengan upaya-upaya konservasi dan reboisasi terutama dengan mengembangkan bangunanbangunan pengendali sedimen yang dapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jaringan irigasi belum diselenggarakan dengan pengutamaan peran masyarakat petani dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (integrated water resources management). Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi. 2. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan transportasi dan perhubungan pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi daerah yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan : 1) peningkatan transportasi yang terpadu antar-moda dan intra-moda serta selaras dengan pengembangan wilayah; 2) pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya; 3) penyusunan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Jalan yang mengcover seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi; 4) pengembangan jaringan jalan primer yang efektif dan efisien, baik berupa jaringan jalan Tol maupun non Tol , yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama dalam skala regional dan lokal; 5) Penataan angkutan umum sesuai dengan permintaan dan penawaran; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 35

6) pengaturan hirarki peran serta fungsi Jaringan transportasi yang lebih baik agar menghasilkan pergerakan yang efisiensi dan efektif; 7) peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan yang ada dan mengembangkan pelabuhan baru dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas tangkap; serta 8) revitalisasi dan pengembangan jaringan jalan rel KA untuk melayani pergerakan antarkota kecamatan. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi daerah adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan. 3. Tantangan utama yang dihadapi dalam pemenuhan energi dan ketenagalistrikan adalah meningkatkan keandalan pasokan energi dan tenaga listrik, sarana dan prasarana, serta proses dan penyalurannya untuk keperluan permukiman dan kegiatan lainnya; Mengembangkan potensi-potensi energi baru yang terbarukan, seperti mikro hidro, panas bumi, tenaga uap, tenaga surya dan angin; serta mengembangkan jaringan listrik pedesaan dengan memanfaatkan energi listrik alternatif. Tantangan utama dalam penyediaan energi adalah memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas bumi (geothermal), energi matahari, arus laut, dan tenaga angin. 4. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos dan telematika. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi serta sektor-sektor strategis lainnya. Walaupun pembangunan pos dan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Oleh sebab itu, tantangan utama yang dihadapi dalam sektor itu adalah meningkatkan penyebaran dan mengembangkan pemanfaatan jaringan informasi baik yang menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel, terutama pada wilayah-wilayah yang teledensitasnya masih rendah. Tantangan lainnya adalah konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang menghilangkan sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran, pendidikan dan etika moral. 5. Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan daerah khususnya perkotaan tanpa permukiman kumuh, adalah mengembangkan sarana dan prasarana dasar pemukiman, meningkatkan jaringan air bersih dan sanitasi lingkungan, serta mengembangkan pengelolaan sampah yang berskala regional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 36

Disamping itu, tantangan lain yang dihadapi adalah menciptakan pelayanan dan ketersediaan bagi pemakaman umum dan ruang terbuka hijau yang terpadu dengan kegiatan permukiman. 6. Dengan makin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, anggaran pemerintah akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat, tetapi secara finansial kurang layak. Untuk proyek sarana dan prasarana yang layak secara finansial akan dibangun dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana. Hal itu, merupakan tantangan yang menuntut dilakukannya berbagai penyempurnaan aturan main, terutama yang berkaitan dengan struktur industri penyediaan sarana dan prasarana serta pentingnya reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan dana-dana jangka panjang masyarakat yang tersimpan di berbagai lembaga keuangan. 2.2.6 Politik Selama kurun 2005 – 2025 diperlukan penyelenggaraan proses komunikasi massa, komunikasi sosial, dan komunikasi politik yang berorientasi pada penyelenggaraan proses demokratisasi yang harmonis. Pembangunan bidang komunikasi dan informasi tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kualitas pemahaman terhadap fungsi kelembagaan dan media komunikasi. Secara fungsional, kelembagaan dan media komunikasi merupakan bagian integral dari keseluruhan masyarakat, dan karena itu tunduk terhadap dimensi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Melihat tantangan perubahan yang dihadapi pembangunan Kabupaten Sukabumi, diperlukan kualifikasi pemimpin daerah yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual untuk menggerakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang inovatif dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan visioner untuk menggerakkan perubahan dan pembaruan dalam keseluruhan konteks pembangunan, serta egaliter untuk menggerakkan tata pikir, sikap, dan tindakan yang mampu menggerakkan proses demokratisasi yang beradab dan bermuara pada terciptantanya kondisi masyarakat yang harmonis. Proses pergantian kepemimpinan daerah juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan gender untuk mencapai keseimbangan antara ketegasan dan kecepatan, serta kecermatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan pembangunan politik dapat diukur dari tingkat partisipasi warga yang meliputi kebebasan politik dan akuntabilitas. Partisipasi warga menjadi indikator karena menggambarkan esensi penerapan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Demokrasi secara substantif menghendaki keterlibatan secara aktif dan otonom dari seluruh komponen masyarakat, agar aspirasi masyarakat dapat diketahui secara pasti. Di sisi lain dengan partisipasi masyarakat tingkat legitimasi pemerintah yang berkuasa dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, karena partisipasi sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas.


II - 37

Tolok ukur partisipasi adalah ketersediaan lembaga-lembaga politik dan kemasyarakatan seperti jumlah partai politik dan ormas; ketersediaan institusi mediasi yang merupakan cerminan masyarakat madani (civil society) seperti jumlah organisasi non pemerintah dan pers; proporsi keterwakilan partai politik di lembaga legislatif; proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; tingkat partisipasi pemberian suara; jumlah unjuk rasa dan pemogokan kerja; serta keikutsertaan warga dalam berbagai kegiatan dan tingkatan. Proses dan mekanisme politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di masa mendatang adalah terciptanya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, damai, dan stabil. Karena itu, partisipasi warga dalam kehidupan politik merupakan suatu keniscayaan melalui penguatan masyarakat madani (civil society) yang terbuka terhadap perubahan. Termasuk keinginan masyarakat untuk membentuk daerah otonom (pemekaran wilayah) akan terus bermunculan selama aspirasi masyarakat belum dapat diakomodir dengan tepat, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengalami hambatan. 2.2.7 Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tantangan yang dihadapi dalam rangka penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah adanya potensi ancaman terjadinya friksi dan konflik sosial terkait dengan menurunnya daya dukung lahan, air, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Selain itu juga dari lambannya pencapaian keseimbangan jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan. Ancaman lain yang cenderung meningkat adalah kejahatan transnasional, mengingat Kabupaten Sukabumi merupakan jalur mobilitas orang dan barang yang strategis. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat masih akan berlangsung dengan pertumbuhan kriminalitas yang disebabkan masih besarnya pengangguran, akibat belum seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Upaya penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib melalui pengembangan motivasi hidup disiplin, kait berkait dengan pencapaian kondisi di berbagai sektor pembangunan, khususnya ekonomi dan politik, serta kemampuan melakukan proses transformasi terhadap berbagai nilai global yang berkembang sangat cepat. 2.2.8 Hukum dan HAM Tantangan ke depan di dalam mewujudkan mewujudkan harmonisasi produk hukum yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah, penegakkan hukum dan hak asasi manusia. Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur dalam mengantisipasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 38

proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk egovernment, e-procurement, e-business dan cyber law selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Menyikapi perkembangan pembangunan dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam pembangunan sosial dan ekonomi, pembangunan hukum daerah berpotensi mengembangkan berbagai alternatif untuk menguatkan sistem hukum yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual, cyber law, hukum agama yang melandasi penyelenggaraan zakat dan perkawinan, dan penguatan terhadap kepentingan pragmatis hukum tata usaha. Pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat berbasis kesadaran hukum menjadi penentu berlangsungnya proses tata hukum daerah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Terutama dalam mendapatkan kepastian hukum untuk menjalankan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Fungsi penegakan hukum diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemegang otoritas. Oleh karena itu, pembangunan hukum berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai aturan dan penegakan aturan tersebut guna melindungi hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pencapaian kondisi tertib sosial kemasyarakatan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, juga berkaitan dengan penegakkan hukum secara berkeadilan. 2.2.9 Aparatur Aparatur pemerintah memegang peran sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan aparatur pemerintah daerah tidak hanya untuk menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan, melainkan juga dalam keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka perencanaan sumberdaya termasuk di dalamnya penataan struktur organisasi, penataan kesisteman, dan pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, profesional dan disiplin, khususnya dalam mewujudkan kondisi pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan. Tantangan besar yang dihadapi bidang aparatur adalah menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh terjadinya disharmoni antar tingkat pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan kewenangan pemerintahan. Selain itu penyelenggaraan manajemen yang efektif dan efisien juga menjadi tantangan yang besar. Birokrasi juga masih belum sederhana dan belum mengalami perubahan, untuk menghadapi demokratisasi, globalisasi dan revolusi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 39

teknologi informasi. Dengan adanya desentralisasi, aparatur dituntut untuk mengembangkan sumber dayanya agar dapat lebih kreatif dalam mengembangkan daerahnya menuju kemandirian dan siap berkompetisi dengan daerah lain untuk menarik investasi. Dalam demokratisasi, masyarakat lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya, termasuk terhadap negara, sehingga masyarakat dapat menuangkan aspirasinya dalam pembangunan daerah. Kesiapan aparatur dalam mengantisipasi demokratisasi perlu ditingkatkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih sederhana, murah dan cepat. Bertolak dari pengalaman empirik penyelenggaraan pemerintahan sepanjang 1984-2005 dan tantangan yang dihadapi sampai dengan 2025 adalah masih rendahnya kinerja aparatur karena adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), masih rendahnya kualitas SDM aparatur, dan rendahnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; struktur organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan daerah, kesisteman yang mampu menjadi acuan dalam proses administrasi pemerintahan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal, dan budaya organisasi yang mendorong peningkatan kinerja aparatur. Birokrasi yang modern dan mampu menjalankan fungsinya dalam sistem pemerintahan demokratis merupakan tantangan utama ke depan, yaitu birokrasi yang mampu memformulasikan kebijakan sesuai dengan keinginan politik dan aspirasi masyarakat dan dapat mengimplementasikannya secara bertanggung jawab. 2.2.10 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah 1. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi (a) arahan lokasi kegiatan, (b) batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, (c) efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antar-sektor, dengan tetap memerhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana. 2. Bagi Kabupaten Sukabumi, tantangan jangka panjang yang harus diantisipasi adalah menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang ke depan perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan serta kerentanan terhadap bencana alam. Selain itu diperlukan regulasi yang jelas agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang antar-sektor dan antar wilayah khususnya antarkecamatan dan antar-desa/kelurahan. Tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah mengurangi kesenjangan pembangunan antar-wilayah khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antara wilayah Utara dan Selatan Kabupaten Sukabumi, serta menyeimbangkan Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal sehingga pengembangan wilayah dapat berjalan harmonis dan berkembang secara adil dan optimal. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

II - 40

3. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar-wilayah perlu dilakukan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antar-wilayah bukan untuk memeratakan pembangunan fisik di setiap wilayah, terutama untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masingmasing wilayah maupun antar-wilayah. Dalam kaitan itu, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam yang selama ini belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam di dalam setiap wilayah. 4. Sementara itu, dari sisi eksternal secara pasti persaingan global yang berimplikasi pada persaingan antar daerah akan semakin kuat berpengaruh pada pembangunan suatu daerah termasuk Kabupaten Sukabumi pada masa yang akan datang. Perekonomian daerah akan menjadi lebih terbuka sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan setiap wilayah. Sejak tahun 2003, AFTA telah diberlakukan secara bertahap di lingkup negara-negara ASEAN, dan perdagangan bebas akan berlangsung sepenuhnya mulai tahun 2008. Selanjutnya, mulai tahun 2010 perdagangan bebas di seluruh wilayah Asia Pasifik akan dilaksanakan. Dalam kaitan itu, tantangan bagi daerah-daerah ialah menyiapkan diri menghadapi pasar global untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, tantangannya ialah memanfaatkan potensi dan peluang keunggulan di masing-masing daerah dan wilayahnya dalam rangka mendukung daya saing nasional sekaligus meminimalkan dampak negatif globalisasi. 5. Tantangan lain dari aspek pola tata ruang adalah penyediaan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman terutama di kawasan perkotaan dalam kondisi luasan lahan yang ada sangat terbatas karena adanya kawasan lindung yang tidak boleh berubah fungsi dan adanya lahan sawah yang juga harus dipertahankan keberadaannya. Selain itu pengelolaan kawasan perkotaan akan menjadi tantangan tersendiri dalam mengatur aktivitas perkotaan dan memenuhi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.


II - 41

2.3 Modal Dasar Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan dapat didayagunakan sebagai modal dasar pembangunan daerah, yaitu antara lain : 1.

Luas wilayah dan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah merupakan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa sangat penting disadari karena merupakan kekuatan sekaligus kelemahan dan memberikan peluang serta ancaman yang menjadi basis bagi kebijakan pembangunan di berbagai bidang, baik di bidang sosial dan budaya, ekonomi industri, wilayah, lingkungan hidup maupun hukum dan aparatur negara.

2.

Karakteristik masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius dan memegang nilai-nilai budaya setempat yang kuat merupakan modal social yang dapat mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;

3.

Posisi geografis Kabupaten Sukabumi yang sebagian wilayahnya merupakan lintasan menuju ibukota negara menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu penyangga DKI Jakarta dan menjadi lintasan utama arus regional penumpang dan barang di bagian Selatan Jawa Barat;

4.

Sumber daya air yang melimpah dan keanekaragaman hayati menjadi potensi pembangunan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;

5.

Penduduk Kabupaten Sukabumi dalam jumlah yang besar menjadi sumber daya yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah;

6.

Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil akan menjadi daya tarik dalam peningkatan investasi di Kabupaten Sukabumi;

7.

Ketersediaan sumber daya buatan yang dapat berfungsi sebagai daya tarik bagi investor dan mempercepat proses pembangunan daerah;

8.

Sumberdaya pariwisata yang cukup memadai sebagai modal untuk membangkitkan perekonomian daerah dan memberdayakan masyarakat;


II - 42

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Recommend Documents