BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Dinamika pertumbuhan

pembangunan

yang

positif,

Kabupaten

ditandai

Majalengka

keberhasilan

menunjukkan

pembangunan

yang

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Memasuki era globalisasi dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hakhaknya, serta meningkatnya kebutuhan yang semakin kompleks merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian hasil pembangunan. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan serta perkembangan di masa kini dan masa depan diperlukan konsepsi rencana berdimensi jangka panjang dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan berpijak pada kondisi saat ini. Kondisi yang diharapkan di masa depan tidak terlepas dari pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pembangunan secara efektif. Seiring dengan itu, upaya secara terus menerus tetap diarahkan untuk mengatasi tantangan dan hambatan pembangunan daerah guna mewujudkan kondisi yang diharapkan 20 (dua puluh) tahun ke depan dan kondisi saat ini merupakan modal dasar atau bahan untuk perencanaan yang akan menentukan keberhasilan.

2.1. KONDISI SAAT INI Kabupaten Majalengka berada di wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 120.424 hektar yang terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 321 desa. Secara geografis terletak pada koordinat 60 32’16,39” Lintang Selatan sampai dengan 70 4’ 24,75” Lintang Selatan dan 1080 2’ 30,87” Bujur Timur sampai dengan 1080 24’ 32,84” Bujur Timur. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten berkisar antara 0 - 37 Kilometer, Kecamatan Lemahsugih merupakan daerah terjauh dari Ibukota Kabupaten. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Propinsi Jawa Barat adalah ± 91 Kilometer dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

II-1


± 200 Kilometer. Dilihat dari batas wilayah administrasi, Kabupaten Majalengka berbatasan dengan : Sebelah Utara

: Kabupaten Indramayu

Sebelah Selatan : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya Sebelah Barat

: Kabupaten Sumedang

Sebelah Timur

: Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon

Kemiringan lahan di Kabupaten Majalengka diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas yaitu landai / dataran rendah (0 – 15 persen), berbukit bergelombang (15 – 40 persen) dan perbukitan terjal (>40 persen). Berdasarkan klasifikasi kelas kemiringan lahan, 13,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di atas 40 persen, 18,53 persen, berada dalam kelas kemiringan lahan 15 - 40 persen, dan 68,26 persen berada pada kelas kemiringan lahan 0 - 15 persen. Kondisi bentang alamnya sebagian besar melandai ke daerah Utara, menyebabkan aliran sungai dan mata air mengalir ke arah utara sehingga pada wilayah bagian Utara Kabupaten Majalengka terdapat banyak persawahan. Perbukitan dengan lereng yang curam terdapat di sekitar lereng Gunung Ciremai dan lereng Gunung Cakrabuana.

Kondisi

topografis

ini

selain

sangat

berpengaruh

pada

pemanfaatan ruang dan potensi pengembangan wilayah, juga mengakibatkan terdapatnya daerah rawan terhadap longsor dan gerakan tanah khususnya daerah yang mempunyai kelerengan curam. Berdasarkan ketinggian, secara umum wilayah Kabupaten Majalengka diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi utama yaitu dataran rendah (0 - 100 mdpl), dataran sedang (100 - 500 mdpl) dan dataran tinggi (> 500 mdpl). Dataran rendah sebesar 42,21 persen dari luas wilayah, berada di Wilayah Utara Kabupaten Majalengka, dataran sedang sebesar 20,82 persen dari luas wilayah, umumnya berada di Wilayah Tengah, dan dataran tinggi sebesar 36,97 persen dari luas wilayah, mendominasi Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka, termasuk di dalamnya wilayah yang berada pada ketinggian di atas 2.000 mdpl yaitu terletak di sekitar kawasan kaki Gunung Ciremai.


II-2


Kondisi geologi di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh adanya sesar baribis yang berada di sekitar Gunung Ciremai, dan diperkirakan merupakan patahan rawan gempa. Hal ini mengakibatkan daerah Selatan dan Timur Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang rawan terhadap gerakan tanah (longsor dan gempa). Sumber daya air di Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam dua bagian yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Potensi air permukaan yang menjadi jantung kebutuhan air cukup besar untuk dimanfaatkan terutama bagi pengairan, diperoleh dari 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Cimanuk dan Cilutung dan beberapa anak sungai lainnya. Sementara potensi air permukaan lainnya berada di beberapa tempat yang mempunyai debit air tinggi yang berasal dari sumber mata air, umumnya berada di Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka. Untuk kondisi Air Bawah Tanah (ABT), berdasarkan kondisi yang ada, secara umum Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka mempunyai potensi ketersediaan ABT cukup baik, kecuali untuk Kecamatan Kertajati, Dawuan, dan Ligung kurang baik.

2.1.1. Sosial Budaya Pembangunan SDM mempunyai peran yang paling strategis dalam tatanan bernegara dan bermasyarakat. Pembangunan bidang sosial budaya bertujuan untuk menciptakan SDM yang terdidik, memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, berperan aktif, berketerampilan, mencintai lingkungannya, serta sehat jasmani dan rohani. Parameter

untuk mengukur

kemajuan pencapaian

pembangunan

manusia melalui kapasitas dasar dengan menggunakan Indeks pembangunan Manusia (IPM).

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian IPM Kabupaten

Majalengka Tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut.


II-3


Tabel 2.1 CAPAIAN IPM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Indikator

2002

IPM Indeks Kesehatan Angka Harapan Hidup Indeks AMH Angka Melek Huruf Indeks Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah Indeks Pendidikan Indeks Daya Beli Paritas Daya Beli

2003

2004

2005

67,20 69,92 66,95 91,89 91,89 42,13

67,35 70,03 67,72 91,76 91,76 42,67

68,01 70,68 67,41 91,92 91,92 43,00

6,32 75,30 56,38 543,98

6,40 75,40 56,62 545,00

6,45 75,61 57,74 549,85

2006

68,52 71,17 67,70 92,33 92,33 43,27

68,81 71,25 67,75 92,60 92,60 43,30

6,49 6,50 75,98 76,18 58,41 58,99 552,75 555,30

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

2.1.1.1. Penduduk Penduduk merupakan faktor yang sangat penting dalam mekanisme perencanaan pembangunan, karena penduduk tidak saja menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga berperan sebagai pelaksana pembangunan. Jumlah penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 2 JUMLAH PENDUDUK, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Penduduk Jumlah Laki-laki Perempuan Laju Pertumbuhan Penduduk Kepadatan per KM2

2002

2003

2004

2005

2006

1.134.202 1.153.422 1.160.583 1.169.337 1.179.136 564.363 576.412 574.614 577.633 582.474 569.839 577.030 585.969 591.704 596.662 0,81 1,04 0,86 0,82 0,84

942

958

964

971

979


Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan gambaran dari kondisi kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 20022006 sebagai berikut :


II-4


Tabel 2. 3 PERSENTASE PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT JENJANG PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN TAHUN 2002-2006 Tingkat Pendidikan Tidak Punya SD SLTP SLTA D1 / D3 Universitas

2002

2003

27,89 48,84 12,23 8,88 1,37 1,15

2004

29,46 49,58 11,29 8,21 0,68 0,79

2005

29,97 47,61 13,30 7,75 0,75 0,62

27,48 49,43 13,36 6,63 1,50 1,33

2006 23,53 49,95 15,20 6,38 1,43 1,16


Dilihat dari lapangan kerja, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung paling banyak tenaga kerja, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, industri pengolahan dan sektor jasa. Untuk mengetahui keadaan penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.4 PERSENTASE PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2002-2006 Lapangan Usaha

2002

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air minum Konstruksi Perdagangan Angkutan dan Komunikasi Keuangan Jasa-jasa Lainnya

2003

2004

2005

2006

39,37 0,69

50,13 1,35

36,82 1,45

29,95 2,29

31,24 0,67

18,89 0,07 3,30 22,53 5,09 3,66 6,40

15,19 0,08 2,55 19,41 4,94 0,47 5,88

19,06 0,09 4,89 23,83 5,50 0,47 7,89

18,36 0,39 7,93 26,15 5,97 0,68 8,28

19,39 0,10 5,36 26,65 5,80 0,51 10,27


2.1.1.2.

Pendidikan

Pendidikan

mempunyai

peranan

penting

untuk

meningkatkan

kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai gambaran penduduk menurut usia sekolah dan partisipasi sekolah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


II-5


Tabel 2.5 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT KELOMPOK USIA SEKOLAH TAHUN 2002-2006 Kelompok Usia 7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun

2002

2003

2004

2005

2006

116.632 138.332 133.122 145.220 138.889 62.811 61.403 60.243 61.003 74.806 73.636 62.520 53.148 54.446 58.812 118.817 109.325 127.251 89.052 108.743 JUMLAH 371.896 371.580 373.764 349.721 381.250


Tabel 2.6 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA BERUSIA 7-24 MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2002-2006 Partisipasi Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih sekolah Tidak Bersekolah Lagi

2002

2003

2004

2005

2006

1.797 1.462 2.772 3.496 637 (0,48) (0,39) (0,74) (1,00) (0,17) 188.540 201.760 196.851 210.038 226.694 (50,70) (54,30) (52,67) (60,06) (59,46) 181.559 168.358 174.141 136.187 153.919 (48,82) (45,31) (46,59) (38,94) (40,37)


Pada umumnya terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Keduanya mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan di antara keduanya adalah penggunaan kelompok usia "standar" di setiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang pendidikan. Untuk mengetahui Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.7 ANGKA PARTISIPASI KASAR KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Partisipasi SD/ sederajat SMP/ sederajat SMA/ sederajat

2002 113,87 73,80 25,41

2003 106,12 62,06 34,19

2004

2005

2006

104,25 79,71 27,03

103,51 78,83 37,41

105,21 83,82 35,26



II-6


Tabel 2.8 ANGKA PARTISIPASI MURNI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Partisipasi SD/ sederajat SMP/ sederajat SMA/ sederajat

2002 95,69 58,93 21,53

2003 95,82 55,14 30,22

2004

2005

2006

92,97 63,43 22,71

95,67 60,61 31,50

92,26 68,88 27,37


Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan perlu didukung oleh tersedianya sarana prasarana pendidikan. Untuk mengetahui ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.9 JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Sarana Pendidikan

2002

SD / MI SMP/ MTs SMA/ SMK / MA

901 127 48

2003 894 127 50

2004 878 132 61

2005

2006

897 135 61

869 136 63


Perguruan tinggi yang ada saat ini adalah Universitas

Majalengka,

Sekolah Tinggi Agama Islam PUI, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPIB dan Sekolah Tinggi Yasika. 2.1.1.3. Kesehatan Tingkat kelahiran atau fertilitas merupakan ukuran untuk mengetahui bagaimana kemampuan seorang wanita untuk dapat melahirkan. Hal ini dicerminkan dengan jumlah bayi yang dilahirkan. Kemampuan seorang wanita untuk melahirkan (secara riil), berbeda antara wanita yang satu dengan lainnya. Akibat perbedaan ini antara lain menyebabkan perbedaan kecepatan perkembangan jumlah penduduk di daerah yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat pula menimbulkan perbedaan kepadatan penduduk. Di samping itu juga akan berakibat lanjutan, yaitu menimbulkan perbedaan pertumbuhan jumlah anak usia sekolah, jumlah angkatan kerja dan sebagainya. Tabel berikut memperlihatkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup, artinya semua anak (bayi), baik yang masih hidup maupun yang saat ini sudah PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

II-7


meninggal, tetapi pada saat dilahirkan menunjukkan tanda-tanda hidup walaupun hanya beberapa saat. Tabel 2.10 RATA-RATA JUMLAH ANAK LAHIR HIDUP MENURUT KELOMPOK UMUR IBU DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Umur 2002 2003 2004 2005 2006 15-19 tahun 0,25 0,03 0,05 0,00 0,02 20-24 tahun 0,78 0,57 0,57 0,63 0,49 25-29 tahun 1,35 1,17 1,30 1,35 1,13 30-34 tahun 1,87 1,84 1,87 1,95 1,81 35-39 tahun 2,37 2,39 2,61 2,78 2,28 40-44 tahun 2,95 3,11 2,80 3,09 2,88 45-49 tahun 3,56 3,65 3,32 3,59 3,28 Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Salah satu indikator dari pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah penolong persalinan. Indikator ini sangat penting dalam menilai persalinan yang aman. Persalinan yang aman dilakukan tenaga medis yaitu dokter dan bidan. Khususnya di pedesaan, pada umumnya persalinan dibantu oleh dukun. Untuk mengetahui persentase balita menurut penolong waktu lahir di Kabupaten Majalengka tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.11 PERSENTASE BALITA MENURUT PENOLONG WAKTU LAHIR DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Jenis Imunisasi Tenaga Medis Dokter Bidan Tenaga Medis Lain Bukan Tenaga Medis Dukun Tradisional Lainnya

2002 56,04 3,81 51,82 0,41 43,96 42,29 1,67

2003 61,77 6,51 55,26 0,00 38,23 38,23 0,00

2004

2005

64,45 3,73 60,18 0,54 35,55 35,55 0,00

78,88 7,53 67,56 3,79 21,11 21,11 0,00

2006 78,89 4,13 74,76 0,00 21,11 20,46 0,65


Indikator penyiapan kualitas sumber daya manusia sejak dini adalah cakupan imunisasi. Pemberian imunisasi pada Balita adalah salah satu upaya dalam menurunkan angka kematian Balita, selain perhatian khusus pada masa persalinan ibu dan pemberian ASI yang baik. Untuk mengetahui persentase


II-8


Balita di Kabupaten Majalengka tahun 2002-2006 yang mendapatkan imunisasi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.12 PERSENTASE BALITA DI KABUPATEN MAJALENGKA YANG DIIMUNISASI MENURUT JENIS IMUNISASI TAHUN 2002-2006 Jenis Imunisasi BCG DPT POLIO CAMPAK

2002 95,65 95,51 94,28 76,58

2003 97,53 95,60 93,71 91,81

2004

2005

96,14 90,10 89,58 87,79

92,49 90,57 97,21 82,57

2006 95,98 91,20 95,87 84,51


Salah satu faktor penting untuk perkembangan anak adalah Air Susu Ibu (ASI). ASI merupakan zat yang sempurna untuk pertumbuhan bayi dan dapat mempercepat perkembangan berat badan. Untuk mengetahui persentase Balita di Kabupaten Majalengka tahun 2002-2006 menurut lamanya disusui dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.13 PERSENTASE BALITA DI KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT LAMANYA DISUSUI TAHUN 2002-2006 Umur 0 bulan 1-5 bulan 6-23 bulan > 24 bulan

2002 3,68 6,89 24,83 30,05

2003 0,00 2,94 35,49 43,41

2004

2005

0,00 7,79 28,90 44,04

0,00 2,33 36,62 40,82

2006 0,00 9,75 61,90 28,35


Kelangsungan hidup dan perkembangan Balita lebih banyak ditentukan oleh keadaan gizi, kesehatan dan kesempatan melatih intelegensianya. Pemenuhan gizi Balita akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan intelektualnya, dimana pemenuhan Vitamin A pada kelompok ini selain dapat mencegah penyakit yang dapat mengakibatkan kebutaan juga membantu daya tahan dan pemulihan anak terhadap infeksi. Dalam tabel berikut disajikan informasi tentang pemenuhan gizi Balita di Kabupaten Majalengka Tahun 20022006 :


II-9


Tabel 2.14 PEMENUHAN GIZI KELOMPOK BALITA DAN ANAK USIA PRA SEKOLAH DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Kelompok 2002 2003 2004 2005 2006 Persentase Balita Gizi 85,70 85,98 84,70 84,50 81,21 Baik Persentase Balita 1,40 1,19 0,94 1,80 0,77 Kekurangan Energi Protein/KEP Nyata Persentase Balita 13,00 12,30 13,75 14,10 8,73 Kekurangan Energi Protein/KEP Total Persentase Cakupan 88,00 97,50 98,00 97,85 85,74 Kapsul Vit A Balita Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan perlu didukung oleh tersedianya sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Untuk mengetahui ketersediaan sarana pelayanan dan tenaga

kesehatan

di

Kabupaten

Majalengka Tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.15 JUMLAH SARANA PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Sarana Pelayanan Rumah Sakit Puskesmas Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Posyandu

2002 2 29 73 20 1.380

2003 2 29 73 20 1.379

2004 2 29 73 27 1.358

2005 2 29 73 28 1.372

2006 3 29 73 28 1.479


Tabel 2.16 JUMLAH TENAGA KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Tenaga Kesehatan Dokter Umum Dokter Gigi Bidan

2002 32 11 311

2003 32 12 328

2004 34 10 308

2005 35 6 317

2006 39 10 404



II-10


2.1.1.4. Pemuda dan Olahraga Kepemudaan merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan kebutuhan, tantangan, dan persaingan di era global. Di Kabupaten Majalengka terdapat beberapa organisasi yang menaungi aktivitas kepemudaan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan, diantaranya KNPI, Karang Taruna, Remaja Mesjid, dll. Perkumpulan

olah

raga

di

Kabupaten

Majalengka

diantaranya

perkumpulan Sepak bola sebanyak 328, Bola volley sebanyak 427, Bulu tangkis sebanyak 190, Tenis meja sebanyak 204, Catur sebanyak 54, Bola basket sebanyak 55, Panahan sebanyak 3, Pencak silat sebanyak 63, Atletik sebanyak 13, Renang sebanyak 4 dan Karate sebanyak 4 perkumpulan. 2.1.1.5. Seni dan Budaya Seni dan budaya merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia berupa ungkapan nurani terhadap hubungan antar sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sehingga kesenian dan kebudayaan merupakan cerminan dari seberapa tinggi peradaban manusia yang dimiliki. Tabel berikut menggambar kelompok seni yang terdapat di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2002-2006. Tabel 2.17 JUMLAH PERKUMPULAN KESENIAN DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Kesenian 2002 2003 2004 KELOMPOK KARAWITAN Sekar 76 76 76 Gending 97 97 97 Sekar Gending 92 92 92 KELOMPOK PEDALANGAN Wayang Golek 17 17 17 Wayang Kulit 15 15 15 KELOMPOK SENI TARI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

2005

2006

42 97 72

42 97 72

26 11

32 15

II-11


Tari Upacara 25 Tari Rakyat 28 Tari Topeng 6 KELOMPOK PERTUNJUKAN RAKYAT Terbangan 20 Helaran 37 Humor 10 Ketangkasan 29 KELOMPOK MUSIK Vokal 63 Instrument 1 Music Campuran 39 KELOMPOK TEATER Teater Rakyat 3 Teater Modern 1 Teater Transisi 6 SENI RUPA 20 SENI SASTRA 15

27 28 6

25 28 6

31 3 2

32 3 2

20 27 19 27

20 37 16 27

17 21 18 2

18 24 20 4

63 14 39

61 1 39

0 0 69

47 3 72

4 1 13 20 15

3 1 16 20 15

5 3 0 3 3

7 6 0 3 6


Upacara adat dan tradisi budaya yang masih berkembang di masyarakat di antaranya Upacara Adat Sumur Sindu, Upacara Sambut Pengantin, Upacara Guar Bumi, Upacara Mapag Sri, dan tradisi budaya perorangan yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia. Esensi dari kegiatan ini adalah pelestarian nilai-nilai budaya untuk membentuk jatidiri. Secara umum penduduk Kabupaten Majalengka menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Namun demikian, terdapat sebagian kecil penduduk

yang

menggunakan

bahasa

Jawa

(Cirebonan),

sedangkan

penggunaan bahasa asing (misalnya, bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Bahasa Jerman atau Bahasa Mandarin) masih jarang kecuali pada forum akademis / sekolah.

2.1.1.6.

Agama

Karakteristik

masyarakat

Kabupaten

Majalengka

merupakan

pencerminan masyarakat yang religius dan berbudaya luhur. Tabel berikut menggambarkan mengenai pemeluk agama dan sarana ibadah yang ada di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2002-2006.


II-12


Tabel 2.18 JUMLAH PEMELUK AGAMA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Agama 2002 2003 2004 2005 2006 Islam 1.153.297 1.156.892 1.172.810 1.166.413 1.176.379 Kristen/Protestan 1.278 1.772 1.568 1.502 1.787 Katolik 1.220 755 931 953 773 Hindu 43 45 49 155 90 Budha 113 177 177 292 107 Lainnya 35 33 259 22 142 Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tabel 2.19 JUMLAH SARANA IBADAH DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Sarana Ibadah 2002 2003 2004 2005 2006 Mesjid 931 931 1.128 1.133 1.031 Langgar 4.501 4.500 4.491 4.700 4.509 Mushola 1.260 1.260 1.260 1.224 1.390 Gereja 15 13 11 12 12 Pura 0 0 0 0 1 Vihara 3 3 3 2 2 Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

2.1.1.7. Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Majalengka secara bertahap berupaya untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik

yang dimiliki.

Organisasi Wanita, baik Sosial, Profesi maupun Kemasyarakatan serta Keagamaan, diantaranya : Gabungan Organisasi Wanita, Organisasi Wanita Persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan, Persit, Pia Ardia Garini, Bhayangkari dan Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDI). Selain itu, terdapat Organisasi Wanita di Bidang Kemasyarakatan antara lain Tim Penggerak PKK, Wirawati Cahya Panca dan IKKT. Organisasi Wanita Profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan antara lain Al-Hidayah, Wanita PUI, Muslimat NU, Wanita Muhamadiyah dan Perempuan Persis.


II-13


2.1.1.8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2006 meliputi: Anak Balita terlantar sebanyak 1.762 orang, Anak terlantar sebanyak 5.336 orang, Anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebanyak 139 orang, Anak nakal sebanyak 337 orang, Anak jalanan sebanyak 283 orang, Anak cacat sebanyak 1.444 orang, Wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 6.887 orang, Wanita korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebanyak 114 orang, Lanjut usia terlantar sebanyak 13.403 orang, Lanjut usia korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebanyak 181 orang, Penyandang cacat sebanyak 4.361 orang, Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis sebanyak 1.137 orang, Tuna susila sebanyak 100 orang, Pengemis sebanyak 38 orang, Gelandangan sebanyak 5 orang, Bekas narapidana sebanyak 298 orang, Korban penyalahgunaan NAPZA sebanyak 137 orang, Keluarga fakir miskin sebanyak 54.505 KK, Keluarga berumah tidak layak huni sebanyak 8.135 KK, Keluarga bermasalah sosial psikologis sebanyak 137 KK, Komunitas adat terpencil sebanyak 8 KK, Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebanyak 719 KK, Pekerja migran sebanyak 372 orang, dan Keluarga rentan sebanyak 750 KK. Pada tahun 2002 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) antara lain Panti asuhan sebanyak 17 buah dengan penghuni sebanyak 854 orang, 2 buah panti sosial lanjut usia dengan jumlah penghuni 70 orang. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah Panti Asuhan sebanyak 33 buah dengan penghuni sebanyak 995 orang, 3 buah panti sosial lanjut usia dengan penghuni sebanyak 60 orang dan 2 buah panti sosial penyandang cacat dengan penghuni 60 orang. Jumlah Karang Taruna sebanyak 331 buah.

2.1.1.9. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya


II-14


lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.20 PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT KELOMPOK UMUR KHUSUS TAHUN 2002-2006 Umur

2002

00-14 tahun 15-64 tahun 65 ke atas Jumlah Angka Beban Tanggungan

2003

2004

2005

2006

296.439 308.015 306.699 331.128 307.554 (26,14) (26,70) (26,43) (28,32) (26,04) 770.951 783.250 771.822 767.808 805.392 (67,97) (67,91) (66,50) (65,66) (68,30) 66.812 62.177 82.062 70.401 66.659 (5,89) (5,39) (7,07) (6,02) (5,65) 1.134.202 1.253.442 1.160.583 1.169.337 1.179.136 47,12 47,26 50,37 52,29 46,40


Tabel 2.21 PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT KEGIATAN UTAMA TAHUN 2002-2006 Penduduk USIA KERJA ANGKATAN KERJA Bekerja Mencari Pekerjaan BUKAN ANGKATAN KERJA

2002

2003

2004

2005

945.426 583.063 (61,67) 522.053 (89,54) 61.010 (10,46) 362.363 (38,33)

2006

956.972

963.639

939.535

872.051

630.262 (65,86) 561.700 (89,12) 68.562 (10,88) 326.719 (34,14)

546.327 (56,69) 485.517 (88,87) 60.810 (11,13) 417.312 (43,31)

571.412 (60,82) 511.870 (89,58) 59.542 (10,42) 368.123 (39,18)

543.608 (62,34) 475.732 (87,51) 67.876 (12,49) 328.443 (37,66)



II-15


Tabel 2.22 TINGKAT TPAK, TPT DAN TKK KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Uraian

2002

2003

2004

2005

2006

TPAK Laki-laki perempuan

61,67 76,41 47,52

65,86 80,95 50,65

56,69 78,52 35,72

60,82 79,67 42,78

62,34 84,79 39,73

TPT Laki-laki perempuan

10,46 5,38 18,31

10,88 7,65 16,08

11,13 7,93 17,88

10,42 5,53 19,15

12,49 11,30 15,03

TKK Laki-laki perempuan

89,54 94,62 81,69

89,12 92,35 83,92

88,87 92,07 82,12

89,58 94,47 80,85

87,51 88,70 84,97


2.1.2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan Iptek dalam rangka menghadapi perkembangan regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan daya saing, kemampuan pemanfaatan dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di Kabupaten Majalengka masih perlu ditingkatkan. Hal ini, antara lain dapat dilihat dari belum berkembangnya budaya Iptek di masyarakat dan terbatasnya sumber daya Iptek yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Iptek untuk pangan/pertanian, Iptek untuk pengembangan energi, Iptek untuk mengatasi degradasi lingkungan, dan Iptek terapan untuk pengolahan produk-produk pertanian. 2.1.3. Perekonomian Pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dicapainya, karena PDRB merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan capaian kegiatan perekonomian secara makro. Kondisi perekonomian makro Kabupaten Majalengka tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut.


II-16


Tabel 2.23 KONDISI PEREKONOMIAN MAKRO KABUPATEN MAJALENGKA KONDISI PEREKONOMIAN MAKRO TAHUN 2002-2006 KABUPATEN MAJALENGKA 2002-2006 NO 1

INDIKATOR PDRB (jutaan rupiah harga konstan thn 2000) Sektor Lapangan Usaha a. Pertanian b. Pertambangan dan Galian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas, Air Bersih e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel dan Restoran g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Keuangan i. Jasa 2 PDRB PER KAPITA (dalam rupiah)

2002

2003

TAHUN 2004

2005

2006

3.039.562,16

3.138.333,88

3.266.587,07

3.412.459,56

3.555.264,57

950.184,73 948.491,00 981.266,70 1.035.689,70 1.046.430,58 (31,26) (30,22) (30,04) (30,35) (29,43) 129.961,37 142.039,35 141.788,32 146.408,36 150.590,74 (4,28) (4,53) (4,34) (4,29) (4,24) 524.193,70 544.398,05 572.793,62 593.388,35 624.229,78 (17,25) (17,35) (17,53) (17,39) (17,56) 18.796,57 20.250,13 21.342,03 23.069,94 24.480,33 (0,62) (0,65) (0,65) (0,68) (0,69) 137.113,49 142.578,10 149.552,04 154.676,78 165.831,17 (4,51) (4,54) (4,58) (4,53) (4,66) 597.186,11 625.479,60 659.656,03 684.773,40 724.540,81 (19,65) (19,93) (20,19) (20,07) (20,38) 196.603,80 206.947,65 216.135,03 226.478,59 238.842,62 (6,47) (6,59) (6,62) (6,64) (6,72) 110.080,31 113.092,37 116.804,25 123.148,84 128.135,53 (3,62) (3,60) (3,58) (3,61) (3,60) 375.442,08 395.057,63 407.249,05 424.825,60 452.183,01 (12,35) (12,59) (12,47) (12,45) (12,72) 2.690.232,75 2.747.225,16 2.851.121,63 2.916.382,85 3.015.143,87

3 LPE (dalam persen)

3,31

3,25

4,09

4,47

4,18

Keterangan : : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka Sumber data Angka Dalam Kurung menunjukkan konstribusi terhadap PDRB dalam persen.

Dalam kurun waktu

lima tahun terakhir yaitu tahun 2002 – 2006,

perekonomian Kabupaten Majalengka menunjukan pertumbuhan positif setiap tahunnya, tercermin dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2002 sebesar Rp. 3.039.562.160.000,00 sampai tahun 2006 telah mencapai Rp. 3.555.264.690.000,00 dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 3,86 persen. Begitu pula PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2002 sebesar Rp. 3.527.097.810.000,00 sampai dengan tahun 2006 mencapai Rp. 5.904.319.410.000,00 dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 12,86 persen. Kontribusi persektor tahun 2002 – 2006 terbesar berada pada sektor pertanian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor jasa. Indikator

lainnya

yang

menunjukan

pertumbuhan

perekonomian

Kabupaten Majalengka adalah PDRB Perkapita. Atas dasar harga konstan tahun 2000, pada tahun 2002 PDRB perkapita sebesar Rp. 2.690.232,75 sampai tahun 2006 mencapai Rp. 3.015.143,87 atau meningkat setiap tahunnya rata-rata sebesar 2,89 persen. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2002 sebesar Rp. 3.121.737,12 sampai tahun 2006


II-17


mencapai Rp. 5.007.326,90 atau meningkat setiap tahunnya rata-rata sebesar 12,58 persen. 2.1.3.1. Sektor Pertanian Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Majalengka yaitu tahun 2002 sebesar 31,26 persen dan tahun 2006 sebesar 29,43 persen. Walaupun terjadi penurunan, hal ini menunjukan bahwa sumber mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Majalengka masih bertumpu pada sektor pertanian. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor pertanian tahun 2002 mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -2,57 persen akibat terjadinya kemarau panjang, sedangkan LPE sektor pertanian tahun 2006 tumbuh sebesar 1,04 persen dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 mencapai 5,55 persen. Pertumbuhan sektor pertanian selalu mengalami fluktuasi, yang sebagian besar disebabkan karena pengaruh iklim yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Kontribusi terbesar dari sektor pertanian adalah dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura rata-rata mencapai 25,74 persen terhadap PDRB Kabupaten Majalengka. Dengan demikian, produksi terbesar di Kabupaten Majalengka berasal dari usaha budi daya tanaman pangan dan hortikultura. Kontribusi masing-masing sub sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.24 DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB adh. KONSTAN KABUPATEN MAJALENGKA BERDASARKAN SEKTOR LAPANGAN USAHA PERTANIAN TAHUN 2002 – 2006 Sektor Usaha Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan dan hasil-hasilnya Kehutanan Perikanan JUMLAH

2002

2003

2004

2005

2006

26,76

25,71

25,47

25,79

24,96

1,04

1,06

1,05

1,05

1,06

2,64

2,63

2,69

2,69

2,64

0,17 0,65 31,26

0,17 0,65 30,22

0,17 0,66 30,04

0,17 0,65 30,35

0,17 0,60 29,43



II-18


Secara umum, Perkembangan Sektor Pertanian Tahun 2002 – 2006 masih belum optimal, hal ini ditunjukan dengan : 1. Masih besarnya ketergantungan proses produksi di sektor pertanian terhadap kondisi iklim, yang ditunjukkan dengan berkurangnya areal tanam pada saat musim kemarau dan belum adanya diversifikasi produksi pertanian. 2. Sempitnya kepemilikan lahan sehingga skala usaha yang dilaksanakan oleh para petani pada umumnya masih bersifat konvensional, tidak fokus pada bussines oriented, serta semakin berkurangnya lahan-lahan produktif karena perubahan fungsi lahan. 3. Masih rendahnya penerapan teknologi yang disebabkan karena rendahnya kemampuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi. 4. Tingginya

biaya

produksi

yang

harus

dikeluarkan

petani

dalam

melaksanakan usahataninya, sementara para petani rata-rata tidak memiliki kemampuan permodalan yang memadai. 5. Semakin berkurangnya tenaga kerja produktif disektor pertanian yang disebabkan karena beralih ke sektor non pertanian. 2.1.3.2. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kegiatan perekonomian di Kabupaten Majalengka ditunjang oleh fasilitas perdagangan berupa : pasar desa sebanyak 28 buah yang tersebar di beberapa Kecamatan dengan frekuensi hari pasar 2 kali seminggu sampai dengan harian, pasar milik Pemerintah Daerah sebanyak 4 buah yang terdapat di Kecamatan Cigasong, Sumberjaya, Talaga dan Kadipaten,

Jumlah

kelompok pertokoan sebanyak 6004 buah, Supermarket / Pasar Swalayan / Toserba / Minimarket sebanyak 21 buah, Restoran / Rumah Makan / Kedai Makanan sebanyak 65 buah, Koperasi Unit Desa (KUD) 26 buah, dan Non KUD 505 buah, sedangkan sarana akomodasi meliputi penginapan sebanyak 9 buah yang terdiri dari 192 kamar sementara jumlah rumah makan/restoran sebanyak 65 buah. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terhadap PDRB tahun 2002 -2006 rata-rata sebesar 20,04 persen yang terdiri dari sub


II-19


sektor perdagangan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 13,54 persen per tahun, sub sektor restoran memberikan kontribusi rata-rata sebesar 6,47 persen per tahun dan dan sub sektor hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,04 persen per tahun. Kontribusi sub sektor perdagangan, hotel dan restoran dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.25 DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB adh. KONSTAN KABUPATEN MAJALENGKA BERDASARKAN SEKTOR LAPANGAN USAHA PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN TAHUN 2002 – 2006 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran Hotel Restoran JUMLAH

2002

2003

2004

2005

2006

13,09

13,34

13,66

13,67

13,93

0,04 6,52 19,65

0,04 6,55 19,93

0,04 6,49 20,19

0,04 6,36 20,07

0,04 6,41 20,38


Secara umum, perkembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran di Kabupaten Majalengka masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya : 1. Rendahnya aksesibilitas produsen dalam memperoleh informasi pasar, sehingga mengalami hambatan dalam pemasaran terutama dirasakan oleh para produsen berskala usaha mikro, kecil dan menengah. 2. Rendahnya tingkat hunian hotel/penginapan yang disebabkan karena kondisi sektor jasa Kabupaten Majalengka masih kurang memiliki nilai jual dan daya saing, bila dibandingkan dengan daerah sekitar. Selain itu, dunia usaha masih belum berkembang karena masih rendahnya investasi. 2.1.3.3. Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan yang berkembang di Kabupaten Majalengka saat ini mayoritas berupa industri berskala mikro, kecil dan menengah, antara lain industri kerajinan dan industri olahan makanan, sementara industri besar perkembangannya relatif lebih lambat. Kelompok perindustrian di Kabupaten Majalengka saat ini tergabung dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu IKAHH


II-20


(Industri Komoditas Agro dan Hasil Hutan) serta ILMEA (Industri Logam Emas, Elektronik dan Aneka), pada tahun 2002 kondisi jumlah perusahaan industri yang tergabung dalam kelompok IKAHH sebanyak 11.738 buah, sampai dengan tahun 2006 sebanyak 11.314 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah unit usaha sebesar -1,71 persen, kecuali pada tahun 2006 mengalami kenaikan jumlah unit usaha sebesar 1,61 persen. Sedangkan ILMEA pada tahun 2002 sebanyak 591 buah, sampai tahun 2006 sebanyak 668 buah dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 4,54 persen, kecuali pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar -0,84 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Majalengka tahun 2002 sebesar 17,25 persen, sampai tahun 2006 mencapai 17,56 persen yang berada pada urutan ketiga setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan sektor pengolahan mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya yaitu rata-rata sebesar 17,42 persen. Kontribusi masing-masing sub sektor industri pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.26 DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB adh. KONSTAN KABUPATEN MAJALENGKA BERDASARKAN SEKTOR LAPANGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN TAHUN 2002 – 2006 Lapangan Usaha

2002

a. Industri Migas 1. Pengilangan minyak bumi 2. Gas alam cair b. Industri Non Migas 1. Makanan, minuman dan tembakau 2. Tekstil, barang kulit dan alas kaki 3. Barang kayu dan hasil hutannya 4. Kertas dan barang cetakan

2003

2004

2005

2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,03

5,13

5,20

5,17

5,29

1,02

1,02

1,03

1,02

1,02

0,89

0,89

0,90

0,89

0,89

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01


II-21


5. Pupuk kimia dan barang dari karet 6. Barang galian bukan logam 7. Logam dasar besi dan baja 8. Alat angkut mesin dan peralatannya 9. Barang lainnya JUMLAH

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

8,75

8,75

8,92

8,75

8,8

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,50

1,50

1,20

1,50

1,50

0,03 17,25

0,03 17,35

0.03 17,53

0,03 17,39

0,03 17,56


Secara umum, perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Majalengka masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya : 1. Masih terbatas dan belum tersedianya bahan baku secara kontinyu, terutama

pada

hasil

agro,

sehingga dalam produksinya

produsen

memperoleh bahan baku dari luar Kabupaten Majalengka, hal ini akan mempengaruhi pada peningkatan biaya produksi. 2. Terbatasnya keterampilan dan kemampuan tenaga kerja dalam pengelolaan dan penerapan teknologi dalam diversifikasi peningkatan mutu produk. 3. Terbatasnya kemampuan permodalan dan akses memperoleh modal bagi pengusaha sehingga kapasitas produksinya belum memenuhi kebutuhan. 2.1.4. Sarana dan Prasarana Infrastruktur merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, prasarana sumber daya air, prasarana energi, prasarana telekomunikasi, perumahan dan permukiman serta prasarana persampahan. Prasarana transportasi berupa jalan meliputi jalan desa, jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional. Perkembangan ketiga status jalan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.


II-22


Tabel 2. 27 PERKEMBANGAN KONDISI JALAN DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 - 2006 NO 1 2 3 4

KONDISI JALAN Baik Sedang Rusak Rusak Berat Jumlah

2002 47,303 37,167 91,228 162,182 337,880

PANJANG JALAN (Km) 2003 2004 2005 54,061 60,818 70,955 37,167 40,546 43,924 87,849 84,470 77,712 158,804 152,046 145,288 337,880 337,880 337,880

2006 77,712 47,303 70,955 141,910 337,880

Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kabupaten Majalengka

Tabel 2. 28 PERKEMBANGAN KONDISI JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 - 2006 NO 1 2 3 4

KONDISI JALAN Baik Sedang Rusak Rusak Berat Jumlah

2002 149,700 303,950 181,850 50,200 685,700

PANJANG JALAN (Km) 2003 2004 2005 240,000 242,885 271,100 235,750 242,950 248,200 167,850 159,600 145,800 42,100 40,265 28,000 685,700 685,700 693,100

2006 271,100 248,200 145,800 28,000 693,100

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tabel 2.29 PERKEMBANGAN KONDISI JALAN PROPINSI DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 - 2006 NO 1 2 3 4

KONDISI JALAN Baik Sedang Rusak Rusak berat Jumlah

2002 60,300 60,629 2,000 0,000 122,929

PANJANG JALAN (Km) 2003 2004 2005 60,150 60,150 62,929 55,879 60,479 28,000 6,900 2,300 32,000 0,000 0,000 0,000 122,929 122,929 122,929

2006 62,929 28,000 32,000 0,000 122,929



II-23


Tabel 2.30 PERKEMBANGAN KONDISI JALAN NASIONAL DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 - 2006 NO 1 2 3 4

KONDISI JALAN Baik Sedang Rusak Rusak berat Jumlah

2002 11,000 14,895 0,000 0,000 25,895

PANJANG JALAN (Km) 2003 2004 2005 10,000 11,000 21,895 14,895 14,395 4,000 1,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 25,895 25,895 25,895

2006 25,895 0,000 0,000 0,000 25,895


Memperhatikan data tersebut, dalam perkembangan selama 5 (lima) tahun, secara kualitas jalan kondisi baik untuk jalan desa mengalami peningkatan dari semula 14 persen menjadi 23 persen, jalan kabupaten ada peningkatan dari 21,83 persen menjadi 39,11 persen, jalan propinsi mengalami peningkatan dari semula 49,05 persen menjadi 51,19 persen, dan jalan nasional pada tahun 2006 kondisinya semua dalam keadaan baik. Prasarana transportasi berupa terminal yang saat ini terdapat di Kabupaten Majalengka, dari tahun 2002 sampai Tahun 2006 masih tetap berjumlah 7 terminal yaitu Terminal Cipaku, Cigasong, Rajagaluh, Maja, Talaga, Bantarujeg dan Cikijing dengan luas keseluruhan 33.473 M2. Klasifikasi terminal seluruhnya merupakan Terminal type C, dan jenis angkutan yang dilayani meliputi Bis Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), mini bus, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Keberadaan terminal tersebut belum seluruhnya optimal melayani sistem perjalanan di Kabupaten Majalengka baik mobilisasi internal ataupun eksternal. Pembangunan bidang sumber daya air di Kabupaten Majalengka, akan memperhatikan kebijakan yang lebih mengarah pada pembangunan prasarana penyediaan air baku untuk mendukung program pemerintah mencapai swasembada pangan, disamping pengendalian daya rusak air berupa pengendalian banjir serta konservasi sumber air.


II-24


Tabel 2.31 KONDISI LUAS LAHAN PERSAWAHAN YANG TERAIRI IRIGASI DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 - 2006 NO 1 2 3 4

KLASIFIKASI IRIGASI Irigasi Teknis Irigasi Setengah Teknis Irigasi Sederhana Tadah Hujan Jumlah

2002 17.041 8.826

LUAS LAHAN (Ha) 2003 2004 2005 2006 17.120 17.453 17.434 17.434 8.874 7.880 7.880 7.879

12.212 12.966 51.045

11.843 12.697 12.797 12.799 13.100 12.895 12.795 12.793 50.937 50.925 50.906 50.905


Berdasarkan tabel tersebut, selama perkembangan 5 (lima) tahun luas lahan pertanian di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan sebesar 0,27 persen

hal ini akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi areal

permukiman. Sementara itu, perkembangan luas areal sawah irigasi teknis mengalami pertambahan yaitu dari semula 33 persen menjadi 34 persen . Potensi energi berupa minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Majalengka terdapat di 3 lapangan yaitu lapangan Randegan, lapangan Tugu Barat dan lapangan Pasar Catang yang seluruhnya berada dalam pengelolaan PT. PERTAMINA daerah operasi hulu jawa bagian barat. Jumlah sumur migas sebanyak 28 buah yang terdiri dari 11 sumur aktif dan produktif, 15 sumur tidak aktif yang digunakan sebagai cadangan, 2 sumur dalam pemeliharaan dan sedang dibangun. Lokasi sumur tersebut tersebar di 6 desa dan 3 kecamatan, yaitu kecamatan Sumberjaya: Desa Bongas Wetan 4 Sumur, Cidenok 4 sumur, Garawangi 5 sumur dan Loji Kobong 1 sumur; Kecamatan Kertajati : Desa Mekarmulya 13 sumur; dan Kecamatan Ligung berada di Desa Kodasari 1 sumur. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2002 sisa cadangan minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Majalengka masih sangat potensial. Rumah dan fasilitasnya merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan sangat menentukan dalam pemilikan rumah tinggal terkait dengan kesejahteraan penghuninya. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan

bangunan

yang

digunakan

dan

fasilitas

ditentukan

dengan

kelengkapannya. Kedua parameter ini mencerminkan tingkat kesejahteraan


II-25


masyarakat. Data perkembangan kualitas perumahan diperlihatkan pada tabel berikut. Tabel 2.32 PERKEMBANGAN PERSENTASE KUALITAS PERUMAHAN DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 – 2006 PERSENTASE KUALITAS BERDASARKAN INDIKATOR RUMAH TANGGA KUALITAS 2002 2003 2004 2005 2006

NO

1

Luas Lantai < 50 m2/art

38,06

2 Lantai Tanah 3 Atap Layak

8,27 100,00

4 Dinding Permanen

83,04

43,12

29,35

35,16

45,20

7,25 4,81 4,81 4,94 100,00 100,00 100,00 100,00 83,99

91,52

91,52

82,36

Berdasarkan tabel di atas, kualitas perumahan di Kabupaten Majalengka secara umum menunjukan perkembangan yang semakin baik. Rumah tinggal yang berlantai tanah pada tahun 2006 sebanyak 4,94 persen berarti sebanyak 95,06 persen rumah sudah tidak berlantai tanah, sedangkan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) sudah mencapai 100 persen dan dinding tembok / permanen sebanyak 82,36 persen. Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukkan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal yang juga menentukan kualitas rumah tinggal. Fasilitas pokok tersebut diantaranya listrik, air minum dan ketersediaan jamban. Rumah tangga yang sudah menggunakan listrik sebagai alat penerangan mengalami kenaikan dari tahun 2002 sebesar 97,27 persen menjadi 98,98 persen, penduduk yang telah menggunakan air minum mengalami kenaikan dari 75,31 persen menjadi 79,32 persen dan penduduk yang telah memiliki jamban keluarga mengalami kenaikan dari 53,47 persen menjadi 66,09 persen. Pelayanan sistem komunikasi di Kabupaten Majalengka dilayani oleh sistem prasarana pos dan telekomunikasi. Jaringan telepon terpasang di Kabupaten Majalengka pada tahun 2002 sejumlah 1.048 SST, sedangkan pada tahun 2006 kapasitas terpasang mengalami kenaikan hingga mencapai


II-26


5.122 SST termasuk telepon umum dan wartel/kios telepon yang tersebar di seluruh Kecamatan. Selain itu, untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi kabel, terdapat jaringan telepon seluler untuk mendukung sistem telekomunikasi di Kabupaten Majalengka, terutama dalam bentuk format GSM (Global System Mobile) dengan jaringan berupa tiang-tiang Base Transreceiver Station (BTS) yang dilakukan oleh perusahaan operator swasta. Sedangkan bentuk pelayanan Pos di Kabupaten Majalengka adalah dalam bentuk Kantor Pos dan Pos Keliling beserta jaringannya untuk menjangkau seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka, dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, pelayanan Pos dan Giro dilayani oleh 1 (satu) buah Kantor Pos Giro dan dibantu oleh 22 kantor pos pembantu yang tersebar di kecamatan-kecamatan dan juga 93 pos keliling. Berdasarkan gambaran tersebut, karena pelayanan telekomunikasi kabel relatif lambat perkembangannya, maka untuk wilayah-wilayah perdesaan perlu terus

dikembangkan

sistem

jaringan

telekomunikasi

nirkabel

melalui

pemasangan BTS oleh operator celuler. Pelayanan persampahan di Kabupaten Majalengka, dari tahun 2002 sampai tahun 2006 masih dilayani oleh fasilitas 2 Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) yaitu TPA Heuleut dan TPA Talaga. Sampah di Kabupaten Majalengka berasal dari berbagai sumber seperti dari perumahan, pasar, rumah sakit, tempat-tempat umum, dan industri. Sampah organik dan rumah tangga mendominasi komposisi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan data tahun 2006, dari 7 kecamatan terlayani meliputi 6 kelurahan dan 22 desa dengan jumlah penduduk 163.745 jiwa. Rata-rata volume sampah terangkut setiap harinya sebesar 124,00 m3 dan dalam sebulan mencapai 3.720,00 m3. Sementara potensi timbulan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka saat ini setiap harinya mencapai 2.976,00 m3, dalam arti baru 4,20 persen saja sampah di Kabupaten Majalengka yang terangkut. Pelayanan persampahan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 belum mampu melayani seluruh wilayah Kabupaten Majalengka. Adapun wilayah yang telah terlayani adalah Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Kadipaten, Cigasong, Rajagaluh, Cikijing, Talaga, sebagian Kecamatan


II-27


Dawuan dan Jatiwangi. Untuk penanganan sampah di Kabupaten Majalengka, bentuk pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi penyapuan jalan utama, pertokoan, pembersihan saluran-saluran di sepanjang jalan utama, dan penanganan sebagian permukiman. Pelayanan yang dilakukan untuk daerah permukiman hanya meliputi pengangkutan dan pembuangan akhir, sedangkan pengumpulan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Pada wilayah yang belum terlayani (sebagian besar berada di perdesaan) pada umumnya penduduk membersihkan sampah dengan cara menimbun dan membakar sampah secara masing-masing.

2.1.5. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Kebijakan dasar pengembangan wilayah dan penataan struktur tata ruang Kabupaten Majalengka, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka 2005-2015 adalah sebagai berikut : 1. Penataan ruang wilayah dilakukan berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. 2. Penataan ruang berdasarkan aspek administrasi, meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Majalengka. 3. Penataan ruang Wilayah Kabupaten Majalengka, mencakup dimensi penataan ruang daratan, penataan ruang udara. 4. Penataan ruang wilayah Kabupaten Majalengka diselenggarakan sebagai bagian integral dari kebijaksanaan penataan ruang nasional dan propinsi. 5. Penataan

ruang

Kabupaten

Majalengka

dilakukan

dengan

mempertimbangkan perwujudan visi dan misi Kabupaten Majalengka, serta hambatan dan tantangan yang ada, baik dari internal maupun eksternal wilayah Kabupaten Majalengka 6. Pembangunan sarana dan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten secara integral, sekaligus pembukaan layanan transportasi umum maupun kemudahan

pencapaian

(aksesibilitas)

ke

pusat-pusat

pertumbuhan

ekonomi daerah dan juga ke seluruh pelosok dalam rangka melayani kebutuhan transportasi yang terjangkau daya beli masyarakat umum;


II-28


7. Mempertahankan fungsi kawasan lindung, terutama area hutan lindung, kawasan konservasi, sungai dan mata air, ruang terbuka hijau, serta menata kawasan budidaya sehingga tidak mengalami degradasi. Pembangunan struktur ruang kabupaten selain berdasarkan adanya potensi

kecenderungan

(trend

oriented),

mengarah

pula

pada

faktor

pembentukan struktur ruang optimal (target oriented). Konsep struktur tata ruang Kabupaten Majalengka di masa mendatang dikembangkan melalui pengelolaan potensi sumber daya yang ada pada setiap wilayah kecamatan terhadap jenis kegiatan yang akan berkembang, pengembangan infrastruktur dan luasan wilayah sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing kecamatan yang dikehendaki. Berdasarkan pertimbangan kebijakan dasar pengembangan wilayah dan penataan struktur ruang di atas, maka secara makro konsep wilayah pengembangan Kabupaten Majalengka dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Pengembangan (WP) Utama, yaitu : 1. Wilayah Pengembangan (WP) Utara, dengan fungsi utama pengembangan Kawasan Bandara, Kawasan Komersial (Perdagangan dan Jasa), Industri dan Pengembangan Perumahan, meliputi : Kecamatan Kadipaten, Kertajati, Jatitujuh, Dawuan, Jatiwangi, Ligung, dan Sumberjaya.

Dengan pusat

Wilayah Pengembangannya berada di Kecamatan Kadipaten. Wilayah ini sebagai simpul transportasi regional dan tataran transportasi lokal serta merupakan kawasan pengembangan industri yang maju dengan dukungan pasokan sumber daya alam yang melimpah dari wilayah selatan sebagai suporting bagi ketersediaan bahan baku industri olahan, wilayah ini merupakan wilayah yang potensial juga untuk pemasaran hasil industri dan produk jasa lainnya. 2. Wilayah Pengembangan (WP) Tengah, dengan fungsi utama pengembang kawasan

Pemerintahan,

Pendidikan,

Jasa,

Pelayanan

Sosial

dan

Pengembangan Perumahan, meliputi : Kecamatan Majalengka, Cigasong, Leuwimunding,

Palasah,

Panyingkiran,

Rajagaluh,

Sukahaji,

dan

Sindangwangi, dengan pusat Wilayah Pengembangannya berada di Kecamatan Majalengka. Kawasan ini memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial dan jasa, serta


II-29


pendukung kawasan perumahan dan pariwisata. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi fasilitator bagi pengembangan wilayah utara dan selatan terutama bagi sektor pelayanan dan penyediaan SDM yang handal baik di sektor industri maupun sektor pertanian dalam arti luas. Kemajuan di bidang industri dan pengolahan sumber daya alam sangat tergantung kepada tersediaanya sumber daya manusia yang terampil sebagai penggerak utama roda pembangunan wilayah pembangunan dengan membangun sekolah-sekolah kejuruan yang modern dan berkualitas. 3. Wilayah Pengembangan (WP) Selatan, dengan fungsi utama sebagai kawasan konservasi, pengembangan kegiatan Sosial Ekonomi berbasis Pertanian, dan Pengembangan Kawasan Pariwisata, meliputi : Kecamatan Argapura, Banjaran, Maja, Talaga, Cikijing, Cingambul, Bantarujeg, dan Lemahsugih, dengan pusatnya di Kecamatan Talaga. Kawasan ini memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dll), jasa pariwisata, pelayanan sosial, dan pelayanan umum. Dengan kata lain wilayah ini merupakan kawasan konservasi yang akan memberikan perlindungan bagi keberlangsungan WP Tengah dan WP Utara. Dengan demikian wilayah selatan menjadi wilayah produksi pertanian yang potensial sekaligus sebagai kawasan yang menjadi suplier bagi kebutuhan bahan baku sektor industri. Dalam kebijakan struktur tata ruang Kabupaten Majalengka, telah direncanakan Wilayah Utara pengembangan

Bandara

Kabupaten Majalengka sebagai kawasan

Majalengka,

industri

perdagangan,

jasa,

dan

perumahan. Hal ini tentunya akan membutuhkan lahan yang cukup luas. Di sisi lain, Wilayah Utara adalah merupakan sentra pertanian Kabupaten Majalengka berupa areal sawah irigasi teknis. Mengingat hal ini, perlu dicari solusi yang optimal dalam rangka merealisasikan dan mengembangkan kebijakan tata ruang yang ada dan juga mempertahankan areal sawah irigasi teknis di Kabupaten Majalengka.


II-30


2.1.6. Politik Dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Majalengka tahun 2004 terdapat sebanyak 823.457 hak pilih dengan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih sebanyak 694.688 orang atau 84,34 persen, sedangkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdapat sebanyak 834.840 hak pilih dengan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih sebanyak 714.812 orang atau 85,62 persen. Pemilihan Umum tahun 2004 diikuti oleh 24 Partai politik untuk mengisi 45 kursi keanggotaan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Untuk mengetahui secara jelas mengenai rekapitulasi perolehan suara dan peroleh kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka pada Pemilu Tahun 2004 dapat dilihat melalui tabel berikut. Tabel 2.33 REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DAN KURSI KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJALENGKA PADA PEMILU TAHUN 2004 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. NO. 15. 16. 17. 18.

PARTAI PNI Marhaenisme PBSD Partai Bulan Bintang Partai Merdeka Partai Persatuan Pembangunan PPDK PPIB Partai Nasionalis Bung Karno Partai Demokrat PKPI PPDI PPNUI Partai Amanat Nasional PKPB PARTAI Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera Partai Bintang Reformasi Partai Demokrasi Indonesia


PEROLEHAN

PEROLEHAN

SUARA

KURSI

2.816 1.468 14.399 8.271 71.796 1.660 587 4.080 23.371 17.050 1.292 3.734 62.718 10.686

6 1 5 -

PEROLEHAN

PEROLEHAN

SUARA

KURSI

39.471 47.179 20.016 153.836

3 5 11

II-31


19. 20. 21. 22. 23. 24.

Perjuangan PDS Partai Golongan Karya Partai Patriot Pancasila PSI PPD Partai Pelopor

146.661 51.934 2.895 921 7.847 694.688

Jumlah

11 3 45

Sumber data : KPUD Kabupaten Majalengka

Secara umum, Demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka sangat kondusif dan stabil. Hal ini merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipatif. Kondisi ini berkat kesatuan pandang dan rasa kebersamaan dari semua komponen baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat yang dibangun atas nilai budaya masyarakat. Seiring dengan bergulirnya reformasi, keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik perlu ditingkatkan. Demikian pula dalam keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan rasa memiliki

serta

rasa

bertanggungjawab

masyarakat

terhadap

hasil

pembangunan perlu ditingkatkan. 2.1.7. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Majalengka secara umum masih relatif terkendali. demikian,

Walaupun

masih ada pelanggaran dan beberapa kasus kriminal yang

menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pada tahun 2006 gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Majalengka, sebanyak 172 kejadian, diantaranya yang paling banyak terjadi yaitu pencurian, kenakalan remaja, pelanggaran lalu lintas serta masih terdapat beberapa pelanggaran terhadap peraturan daerah. Kondisi Kamtibmas yang stabil memberikan keyakinan dan kepercayaan yang besar kepada masyarakat dan dunia usaha, sehingga menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban untuk turut memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan dalam upaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

II-32


ini dapat mendorong pula tegaknya hukum sehingga tercipta rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu kewenangan strategis daerah adalah dalam fungsi pelayanan umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu perumusan kebijakan strategis yang mengarah pada penciptaan kondisi yang kondusif terus dikembangkan

dengan

melibatkan

secara

aktif

peran

dan

dukungan

masyarakat. Dalam penegakan peraturan daerah, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat pemerintah Kabupaten Majalengka telah membentuk lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengawasan, penegakan, pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah yang berlaku. 2.1.8. Hukum Penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta

dalam penyelenggaraan

pengetahuan

dan

pemerintahan

pemahaman

aparatur

masih

perlu

perlu

ditingkatkan,

ditingkatkan

sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dilakukan berlandaskan hukum demikian pula kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan. Kondisi ini harus ditangani dengan baik dan benar termasuk di dalamnya peningkatan kompetensi aparatur penegak hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan pemberlakuan perlindungan hukum secara adil tanpa adanya diskriminasi hukum dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terkait dengan itu, maka institusi penegak hukum harus dapat mengoptimalisasi tugas dan fungsinya serta dapat diimplementasikan secara baik dan benar, transparan dan akuntabel sehingga dapat mendukung penegakan supremasi hukum. Selain itu telah dilaksanakan sosialisasi masalah trafficking, perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.


II-33


Produk Perda tahun 2002 sebanyak 20 buah, tahun 2003 sebanyak 9 buah, 2004 sebanyak 34 buah, tahun 2005 sebanyak 14 buah, dan tahun 2006 sebanyak 14 buah. 2.1.9. Aparatur Keadaan aparatur di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2006 sejumlah 12.460 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 7.592 laki-laki dan 4.472 perempuan. Dari jumlah tersebut, terdiri dari Pejabat Eselon II sebanyak 23 orang; Pejabat Eselon III sebanyak 125 orang; Pejabat Eselon IV sebanyak 551 orang; dan Pejabat Eselon V sebanyak 78 orang. Apabila dilihat dari golongan dapat digambarkan sebagai berikut : Golongan IV sebanyak 2.783 orang; Golongan III sebanyak 7.379 orang; Golongan II sebanyak 2.113 orang; dan Golongan I sebanyak 185 orang. Sementara itu jumlah CPNS sebanyak 173 orang terdiri dari CPNS Golongan III sebanyak 92 orang dan CPNS Golongan II sebanyak 81 orang. Kemudian, jumlah tenaga honorer / pegawai tidak tetap sebanyak 3.506 orang. Jumlah aparatur pemerintah desa sebanyak 2.737 orang dengan kualifikasi tingkat pendidikan SD sederajat 50,92 persen, SLTP sebanyak 22,01 persen, SLTA sebanyak 22,52 persen, Diploma sebanyak 1,90 persen, dan S1 sebanyak 2,60 persen. Secara umum dari segi kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah di Kabupaten Majalengka sampai saat ini belum memadai. Rasio tenaga administrasi dan profesi guru sudah memadai, sedangkan rasio tenaga medis, perencana, auditor, penyuluh pertanian, dan akuntan relatif masih kurang. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan kinerja birokrasi antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, penataan regulasi dan peningkatan pengawasan. Meskipun demikian, pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, antara lain tercermin dari masih adanya penyelenggaraan pelayanan yang belum sesuai dengan aturan baik dalam pelayanan administratif maupun dalam pelayanan jasa dan pelayanan pengadaan barang/jasa.


II-34


2.1.10.

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana untuk mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dalam pembangunan

yang

berkelanjutan

Penggunaan

sumberdaya

secara

untuk

meningkatkan

bijaksana

mutu

berarti

hidup.

senantiasa

mempertimbangkan dan memperhitungkan dampat setiap kegiatan terhadap lingkungan serta kemampuan sumberdaya untuk menopang pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka di masa depan akan semakin berat, sehubungan dengan rencana pembangunan Bandara Majalengka, Jalan Tol Cikopo-Palimanan, Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil ataupun rencana Waduk Jatigede. Di Kabupaten Majalengka terdapat beberapa kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemaran dan perusakan lingkunan hidup. Pencemaran lingkungan dapat diakibatkan dari kegiatan yang menghasilkan polusi udara, limbah padat ataupun limbah air. Beberapa usaha atau kegiatan di Kabupaten Majalengka yang selama ini berpotensi mencemari lingkungan diantaranya usaha pencelupan jeans, usaha pengolahan tepung tapioka, usaha tempe tahu, kegiatan ekplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, industri genteng dan bata, industri pengolahan batu kapur, dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah. Sementara itu, kerusakan lingkungan dapat diakibatkan dari pengelolaan atau ekploitasi lingkungan diambang batas kewajaran dan tidak memperhatikan keramahan terhadap lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan di Kabupaten Majalengka diantaranya kegiatan penambangan bahan galin Golongan C, baik di sungai ataupun di darat, kegiatan penebangan hutan liar, kegiatan pertanian di lereng gunung (Gunung Ciremai dan Gunung Cakrabuana), dan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan sejenisnya. Hutan merupakan salah satu modal pembangunan yang harus terus dijaga kelestariannya sehingga keberadaan hutan dapat berfungsi sebagai stabilisator kehidupan mahluk hidup. Air, iklim, flora, fauna juga manusia mempunyai keterikatan dan ketergantungan yang erat dengan hutan.


II-35


Di Kabupaten Majalengka pengelolaan hutan sebagian besar dikelola oleh Perum Perhutani / KPH Majalengka yaitu seluas 18.473,17 Ha yang terbagi dalam 5 (lima) BKPH (Majalengka, Maja, Talaga, Ciwaringin, dan Cibenda). Status kawasan hutan lindung Gunung Ciremai mengalami perubahan menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I nomor SK 424/menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan status hutan lindung menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, dengan luas ± 15.500 (lima belas ribu lima ratus) Ha yang terletak di Kabupaten Majalengka dan Kuningan dan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Majalengka seluas 6.933,13Ha (5,76 %) dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka. Berdasarkan data tahun 2002, luas lahan kritis 42.140,02 Ha, sedangkan pada tahun 2006 menjadi seluas 26.260,61 Ha. Atau ada penurunan seluas 15.879,41 Ha. Berdasarkan kebijakan pola tata ruang Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka, ditetapkan luas kawasan lindung sebesar 40,76% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka. Kondisi saat ini baru 15,85% yang telah ada, sehingga perlu pelestarian kawasan – kawasan lainnya yang dapat diberi fungsi lindung. Sementara itu, hutan produksi dan lahan – lahan di lereng pegunungan saat ini oleh masyarakat sekitar telah dijadikan menjadi lahan budidaya berupa areal perkebunan dan palawija/holtikultura. Mengingat hal ini, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kawasan lindung sebagai kawasan konservasi yang akan memberikan kelangsungan hidup masyarakat Majalengka di masa yang akan datang.

2.2. TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.2.1. Sosial Budaya Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, Kabupaten Majalengka akan mengalami kenaikan jumlah penduduk yang cukup pesat. Jumlah penduduk


II-36


pada tahun 2006 sebanyak 1.179.136 jiwa dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai sekitar 1.359.264 jiwa. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jenjang pendidikan yang ditamatkan, meningkatnya kemampuan

membaca

dan

menulis,

menurunnya

angka

kelahiran,

meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, menurunnya tindak kekerasan, berkurangnya ekploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun

demikian,

pertumbuhan

penduduk

pengendalian tetap

perlu

terhadap

kuantitas

diperhatikan

untuk

dan

laju

menciptakan

pertumbuhan penduduk yang seimbang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut perlu diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan SDM yang berkualitas, berproduktivitas dan memiliki daya saing. Dengan demikian, pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. 1. Tantangan yang dihadapi dalam bidang kependudukan adalah menurunkan laju pertumbuhan penduduk, menekan angka kelahiran,

mengendalikan

mobilitas penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk. 2. Tantangan yang dihadapi dalam bidang pendidikan adalah penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; penurunan penduduk yang buta aksara; menurunnya kesenjangan pendidikan antara yang kaya dan miskin, desa dan perkotaan serta antara jenis kelamin. Tantangan lain adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga pendidikan dapat mendorong dan berperan dalam pembangunan daerah termasuk dalam mengembangkan nilai-nilai budaya dan moral.


II-37


3. Tantangan yang dihadapi dalam bidang kesehatan adalah mengurangi kesejangan status kesehatan masyarakat, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, dan pemerataan

jumlah tenaga kesehatan serta

fasilitas kesehatan. 4. Tantangan yang dihadapi dalam bidang pemuda dan olahraga, antara lain mengoptimalkan

partisipasi

pemuda

dalam

pembangunan

serta

meningkatkan prestasi olahraga. Semetara itu tantangan yang dihadapi dalam bidang seni dan budaya adalah meningkatkan pemahaman, mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai seni dan budaya sebagai jatidiri. 5. Tantangan

yang

dihadapi

dalam

pembangunan

agama

adalah

mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukan intern dan antar umat beragama serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat dalam melaksanakan ajaran agamanya. 6. Tantangan yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan; mengurangi tindak kekerasan; ekploitasi; meningkatkan

kesejahteraan

dan

menghilangkan

diskriminasi

serta

peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 7. Tantangan yang dihadapi dalam bidang kesejahteraan sosial adalah menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan bantuan sosial, meningkatkan antisipasi terhadap

berbagai

krisis

sosial

dan

bencana alam,

meningkatkan

pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat serta meningkatkan cakupan jaminan sosial masyarakat. 8. Tantangan

yang

dihadapi

dalam

bidang

ketenagakerjaan

adalah

meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja. 2.2.2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Derasnya arus globalisasi menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan Iptek. Penguasaan terhadap Iptek diharapkan mampu memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.


II-38


Tantangan ke depan diantaranya adalah meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas sumber daya Iptek, baik SDM, sarana prasarana maupun pembiayaan; serta pengembangan budaya Iptek di tengah masyarakat. 2.2.3. Perekonomian Persaingan investasi dan persaingan antar daerah ke depan akan semakin ketat, oleh karena masing-masing daerah berupaya menambah lapangan kerja dan mengurangi penduduk miskin. Sehubungan dengan itu setiap daerah berupaya secara maksimal untuk melakukan promosi potensi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi. Potensi hadirnya Bandara Majalengka, pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan, Pembangunan Jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan Waduk Jati Gede akan menambah peluang investasi di Kabupaten Majalengka pada masa yang akan datang. Selain itu, perekonomian daerah dihadapkan pada perekonomian global dan

liberalisasi perdagangan dunia, antara lain diberlakukannya kawasan

perdagangan bebas Asean Free Trade Area (AFTA) yang telah dimulai tahun 2003, perdagangan bebas bagi perekonomian maju dikawasan Asia Pasifik yang dimulai tahun 2010, dan tahun 2020 mulai berlaku perdagangan bebas dalam kerangka GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang menjadi dasar pelaksanaan WTO (World Trade Organization). Pemanfaatan setiap peluang yang ada merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Majalengka antara lain sebagai berikut: 1. Transformasi struktural dalam perekonomian. Arah transformasi struktur perekonomian berkembang ke arah terbentuknya struktur perekonomian yang lebih seimbang. Hal ini mempertegas bahwa pembangunan pertanian memberikan kesempatan tumbuh dan berkembangnya sektor industri dan jasa, sehingga terbangunnya struktur perekonomian yang seimbang antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa yang semakin besar peranannya dalam PDRB. Namun dalam faktanya, transformasi struktural tersebut belum disertai dengan transformasi struktural ketenagakerjaan. Sehingga tantangan yang dihadapi ke depan adalah menterpadukan


II-39


transformasi struktural perekonomian yang seimbang dengan transformasi struktural ketenagakerjaannya; 2. Pemilikan Lahan yang semakin sempit. Tantangan dalam memberdayakan para

petani

berlahan

sempit

sebagai

pengembangan dan penciptaan

pelaku

agribisnis

sistem kelembagaan

yang

melalui mampu

menjamin petani memenuhi skala usaha yang efisien dan menghasilkan komoditas andalan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan tarap hidup masyarakat. 3. Pemasaran dan mutu produk. Sampai saat ini, kendala utama yang berkaitan dengan pemasaran antara lain persoalan transparansi harga, distribusi dan pemasaran yang belum efisien. Hal ini merupakan tantangan ke depan yang harus dicari solusinya selain itu Pengembangan mutu produk merupakan tantangan yang harus dilakukan secara by process mulai dari tingkat budidaya, pengolahan hingga pemasarannya, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor; 4. Kelembagaan dan kemitraan. Lemahnya posisi tawar produsen disebabkan oleh belum berimbangnya kemampuan antar pelaku. Tantangan yang dihadapi

adalah

meningkatkan

pertumbuhan

dan

pengembangan

pengusaha-pengusaha di perdesaan dan mengembangkan usaha dengan pola-pola kemitraan; 5. Permodalan dan investasi. Tantangan ke depan adalah bagaimana merumuskan kebijakan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga

dapat

merangsang

investor

untuk

berinvestasi

berbasis

perdesaan, serta mengembangkan skim kredit yang disesuaikan dengan karakteristik dari jenis usaha yang dikembangkan oleh pelaku bisnis di perdesaan. 2.2.4. Sarana dan Prasarana Perkembangan sarana dan prasarana pada masa yang akan datang dipengaruhi oleh rencana pembangunan diantaranya pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan, rencana jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, rencana pembangunan Bandara Majalengka, rencana kawasan industri tekstil terbuka,


II-40


rencana pembangunan waduk Jatigede dan rencana pelabuhan internasional Cirebon.

Dengan

adanya

rencana

tersebut

secara

langsung

akan

mengakibatkan tingginya pertumbuhan penduduk,yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan inprastruktur transportasi, sumber daya air, energi,

lahan

perumahan

dan

permukiman,

dan

sarana

pelayanan

persampahan. Tantangan yang dihadapi pada bidang transportasi adalah pemerataan dan

peningkatan aksesibilitas

baik internal maupun eksternal

melalui

pengembangan sarana angkutan, mengembangkan jaringan jalan menuju pusat-pusat produksi, ekonomi dan kawasan-kawasan cepat tumbuh yang dilakukan melalui pemantapan, peningkatan dan pengembangan prasarana jalan dan jembatan serta prasarana terminal. Tantangan yang dihadapi bidang sumber daya air adalah adanya pengaturan air yang efisien dan efektif, perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian, pelestarian kawasan sekitar mata air dan kawasan-kawasan konservasi,serta

pemanfaatan

sumber

air

baku

baru

dengan

tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan. Tantangan yang dihadapi bidang energi adalah mengembangkan sumber-sumber daya energi baru (eksploitasi) dengan memanfaatkan Iptek melalui pengembangan sumber-sumber energi alternatif dan pemanfaatan sumber daya mineral. Tantangan yang dihadapi bidang telekomunikasi adalah pengembangan dan pemerataan jaringan telekomunikasi kabel dan nir kabel terutama pada wilayah - wilayah perdesaan; Pemanfaatan jaringan telekomunikasi sebagai media dalam mengembangkan teknologi untuk kegiatan perekonomian dan kegiatan lainnya. Tantangan yang dihadapi dalam bidang perumahan dan permukiman adalah

pengembangan

perumahan

dan

permukiman

melalui

pola

pembangunan rumah vertikal sebagai antisipatisi terhadap keterbatasan lahan, harga lahan yang semakin tinggi dan terjaganya keberadaan lahan pertanian potensial serta mewujudkan perumahan dan permukiman serta relokasi


II-41


permukiman sebagai dampak dari rencana pembangunan Bandara Majalengka dan daerah rawan bencana. Tantangan

yang

dihadapi

dalam

bidang

persampahan

adalah

mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif baik oleh pemerintah maupun masyarakat berbasis teknologi yang ramah lingkungan yang dapat memberikan manfaat untuk keperluan pertanian ataupun sebagai sumber energi.

2.2.5. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Tantangan pengembangan wilayah dan penataan ruang di Kabupaten Majalengka ke depan adalah menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan,

dan

pengendalian

ruang,

pengembangan

pusat-pusat

pertumbuhan, mengurangi kesenjangan pembangunan antara di perkotaan dan perdesaan. Kawasan-kawasan strategis dikembangkan dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut: 1. Potensi sumber daya unggulan yang dikembangkan di masing-masing wilayah pengembangan. 2. Rencana pembangunan Bandara Majalengka, pembangunan jalan tol dan pembangunan strategis lainnya yang berdampak pada peningkatan aktivitas sosial ekonomi terutama pengendalian dan penataan penduduk serta alih fungsi lahan. 3. Rencana pembangunan Waduk Jati Gede yang berdampak pada peningkatan

areal

sawah

irigasi

teknis

serta

perencanaan

dan

pengendalian alih fungsi lahan. 2.2.6. Politik Tantangan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dalam pembangunan politik adalah melaksanakan proses politik dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai.


II-42


2.2.7. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial (kemiskinan dan pengangguran), disiplin dan kesadaran masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan. Tantangan yang akan dihadapi ke depan yaitu meningkatkan profesionalisme aparat, optimalisasi fungsi institusi-institusi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat.

2.2.8. Hukum Di bidang hukum dalam 20 tahun ke depan diharapkan terwujudnya penegakan hukum, dibuktikan dengan semakin menurunnya pelanggaran hukum baik oleh masyarakat maupun aparatur. Tantangan dalam bidang hukum ke depan adalah bagaimana menciptakan masyarakat dan aparatur Kabupaten Majalengka yang sadar dan taat hukum serta penghormatan terhadap HAM.

2.2.9. Aparatur Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka saat ini sudah mulai dirasakan. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan publik dibutuhkan suatu upaya yang lebih terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja aparatur. Penyelenggaraan

tata pemerintahan yang baik, bersih dan

bertanggung jawab merupakan salah satu upaya strategis untuk mewujudkan Majalengka yang maju dan sejahtera. Tantangan ke depan kaitan dengan kinerja aparatur, adalah peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penataan birokrasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien termasuk di dalamnya aparatur pemerintahan desa. 2.2.10.

Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup

Keberhasilan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditandai oleh terwujudnya keseimbangan antara penggunaan sumber daya


II-43


alam dengan daya dukung lingkungannya, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Tantangan pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup kedepan diantaranya adalah : 

Tingkat pencemaran lingkungan yang diperkirakan semakin meningkat, yang dapat berakibat pada perubahan iklim (climate changes) serta pemanasan global (global warming);



Pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan degradasi; dan



Perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan-kawasan konservasi dan kawasan rawan bencana.

2.3. Modal Dasar Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Majalengka. Adapun potensi strategis yang dimiliki sebagai modal dasar pembangunan adalah : 1. Posisi wilayah Kabupaten Majalengka yang Strategis; 2. Ketersediaan Sumber daya Alam yang Potensial; 3. Jumlah penduduk yang relatif besar dan agamis; dan 4. Karakteristik Budaya Lokal.

2.3.1. Posisi wilayah Kabupaten Majalengka yang Strategis Dalam sistem perencanaan struktur tata ruang Propinsi Jawa Barat, Majalengka berada di antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung dan PKN Cirebon dengan PKW Kadipaten (Majalengka), serta akses menuju Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Indramayu dan PKW Tasikmalaya. Rencana struktur tata ruang Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki posisi strategis yang penataannya lebih diprioritaskan. Posisi strategis Kabupaten Majalengka akan didukung oleh beberapa kawasan strategis, sebagai berikut :


II-44


1. Kawasan Cepat Tumbuh yaitu kawasan di sepanjang koridor jalan negara Bandung-Cirebon, sepanjang koridor rencana jalan Tol Cikopo-Palimanan, jalan Tol Cisumdawu, dan kawasan sekitar Bandara Majalengka serta poros Kadipaten-Majalengka. 2. Kawasan Potensial Tumbuh yaitu kawasan di Bagian Selatan Kabupaten Majalengka sepanjang koridor jalan Lemahsugih-Bantarujeg-Talaga-Cikijing. 2.3.2. Ketersediaan Sumber Daya Alam yang Potensial Sumber daya alam yang potensial yang dimiliki berupa sumber daya lahan (pertanian, perkebunan dan kehutanan), pertambangan, sumber daya air, Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), obyek wisata, sumber daya hutan, serta minyak dan gas alam yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan perekonomian daerah. 2.3.3. Jumlah penduduk Majalengka yang relatif besar dan agamis. Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka yang diperkirakan pada tahun 2025 mencapai 1.359.264 juta penduduk, dengan tingkat kualitas SDM yang semakin

meningkat,

merupakan

suatu

potensi

dalam

pelaksanaan

pembangunan daerah melalui pemenuhan tenaga kerja lokal yang berkualitas. Mayoritas penduduk Kabupaten Majalengka adalah beragama Islam. Kedewasaan

pemahaman

agama

telah

mendorong

masyarakat

mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan serta kerukunan hidup antar umat beragama dapat terjalin dengan baik. 2.3.4. Karakteristik Budaya Lokal Penduduk Majalengka merupakan campuran kelompok etnik pendatang yang berbaur dengan masyarakat asli sehingga memiliki khas dan keunikan dalam keragaman corak budaya. Potensi budaya daerah Majalengka tercermin dalam corak dan tata kehidupan, corak kesenian, kreasi produk unggulan, bahasa maupun adat istiadat dan nilai-nilai kegotong royongan. Potensi keragaman etnik dan budaya ini apabila dikelola secara bijaksana, dewasa dan demokratis merupakan potensi yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pembangunan.


II-45

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Recommend Documents