PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN BA’A

BAPPEDA ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2014

Kerangka Acuan Kerja

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kota Baa

I. LATAR BELAKANG Ruang kota memiliki kemampuan, keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Sementara itu desakan permintaan akan lahan sebagai akibat pesatnya pertumbuhan fisik dan transformasi sosial ekonomi masyarakat seringkali tidak sejalan dengan kesiapaan pemerintah kota dalam mewadahinya sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan. Pemanfaatan

ruang

kota

kerena

itu

perlu

dikendalikan.

Pengendalian

pemanfaatan ruang kota pada umumnya dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013, Akan tetapi sesuai dengan tingkatan hierarki, skala dan kedalaman materi yang diatur di dalamnya, produk RTRW Kabupaten pada umumnya hanya mengatur struktur dan pola pemanfaatan lahan dalam skala makro kabupaten, dan tidak cukup rinci untuk

dijadikan landasan operasional

pengendalian Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kota. Pengendalian pemanfaatan ruang, pada skala yang lebih rinci dan operasional pada kawasan kota tertentu, didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan. Pada dasarnya RDTR Kawasan Perkotaan merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan makro keruangan sebagaimana diatur di dalam RTRW Kabupaten, agar dapat lebih operasional dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah, pemerintah daerah, maupun oleh swasta dan masyarakat. Dalam kedudukan ini maka RDTR Kawasan Perkotaan setidaknya memuat kebijakan teknis mengenai penetapan fungsi wilayah kota yang pada hakekatnya menjadi arahan lokasi dari kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi atau karakteristik tertentu. Kerangka pemahaman ini menempatkan RDTR Kawasan Perkotaan sebagai salah satu simpul penting di dalam hierarkhi konsep penataan ruang, yakni sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan RTRW Kabupaten dengan rekayasa dan rancang bangun lingkungan binaan. Oleh sebab itu maka menjadi penting dan mendesak bagi pemerintah kabupaten di manapun untuk tidak hanya menyusun RTRW Kabupaten tetapi juga menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.

[1 ]



Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2013 telah menyusun RTRW Kabupaten Rote Ndao di mana Kota Baa ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal berfungsi

untuk

melayani

kegiatan

skala

kabupaten/kota

atau

beberapa

kecamatan sekaligus sebagai kawasan strategis perkotaan dan merupakan kawasan prioritas. Sesuai dengan amanat undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa pemerintah daerah kabupaten Rote Ndao mempunyai kewenangan untuk

menyusun

rencana

detail

tata ruang

didalam

wilayahnya.

Sesuai

ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan

Ruang,

setiap

RTRW

kabupaten/kota

harus

menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Untuk itu maka pemerintah kabupaten Rote Ndao dalam APBD tahun 2014 melalui

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

(DPA)

Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun anggaran 2014

Badan

Perencenaan

telah mengalokasikan

dana untuk pekerjaan Penyusunan RDTR Kota Baa (secara substansi merupakan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Baa), yang pelaksanaanya diberikan kepada pihak ketiga.

Untuk mewujudkan pekerjaan RDTR Kawasan

Perkotaan - Kota Baa yang bermutu maka dianggap penting melakukan proses seleksi yang ketat untuk memilih konsultan perencana yang profesional, yang mampu mengembangkan analisis mendalam guna memperoleh produk

RDTR

Kawasan Perkotaan - Kota Baa yang bermutu.

II.

MAKSUD, TUJUAN & SASARAN A. MAKSUD DAN TUJUAN 1) Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan

kawasan

pusat

pertumbuhan

dan

Pengembangan

kawasan Kota Baa Kecamatan Lobalain sebagai Pusat Kegiatan Lokal berfungsi

untuk

melayani

kegiatan

skala

kabupaten/kota

atau

beberapa kecamatan sekaligus sebagai kawasan strategis perkotaan dan merupakan kawasan prioritas. 2) Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan strategis dengan RTRW Kabupaten; 3) Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien;

[2 ]



4) Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian program-program pembangunan kawasan; 5) Mewujudkan ruang kawasan yang indah, berwawasan lingkungan, efisien

dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan

dalam penyusunan program pembangunan; 6) Menentukan

struktur

dan

pola

pemanfaatan

ruang

kawasan

berdasarkan kondisi fisik, aspek administrasi pemerintahan, aspek ekonomi, aspek sosial kependudukan dan aspek pengurangan resiko bencana; 7) Menyusun rencana peruntukan jenis dan besaran fasilitas (perumahan dan permukiman, perdagangan, pemerintahan dan sebagainya) dan utilitas (jalan, drainase, kelistrikan, telekomunikasi,

limbah dan

persampahan); 8) Menyusun pedoman bagi instansi dalam penyusunan zonasi sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang/rencana teknik ruang kawasan perkotaan atau rencana tata bangunan dan lingkungan, dan pemberian perizinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dan peruntukan lahan; 9) Menyusun arahan, strategis dan skala prioritas program pembangunan serta waktu dan tahapan pelaksanaan pengembangan kawasan. B. SASARAN Sasaran dari kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaaan Baa Kecamatan Lobalain, antara lain : 1) Tersajinya data dan informasi ruang kawasan yang akurat dan aktual. 2) Teridentifikasinya potensi dan permasalahan kawasan sebagai masukan dalam proses penentuan arah struktur dan pola ruang kawasan. 3) Terwujudnya keterpaduan program pembangunan antar sub-kawasan dalam kawasan perkotaan maupun antar kawasan dalam wilayah kabupaten. 4) Tersusunnya arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.

[3 ]



5) Tersusunnya pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan zonasi, pemberian advice planning, pengaturan bangunan setempat dan lingkungannya (RTBL) serta pemberian perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. 6) Terciptanya keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan. 7) Terkendalinya kabupaten,

pembangunan baik

yang

kawasan

strategis

dilakukan

dan

fungsional

pemerintah

maupun

masyarakat/swasta. 8) Terciptanya percepatan investasi masyarakat dan swasta di dalam kawasan. 9) Terkoordinasinya

pembangunan

kawasan

antara

pemerintah

dan

masyarakat/swasta.

III. DASAR HUKUM Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Baa Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ini didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut: A. Undang-undang: 1. Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2004 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No.19 tahun 2004; 3. Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 4. Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan; 6. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 7. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 9. Undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi;

[4 ]



10.Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah; 11.Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; 12.Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara; 13.Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan; 14.Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 15.Undang-undang

No.

32

tahun

2009

tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 16.Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 17.Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31/2004 tentang Perikanan; 18.Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. B. Peraturan Pemerintah: 1. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; 2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 4. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; 5. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; 6. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. C. Peraturan Presidan dan Keputusan Presiden: 1. Keputusan Presiden No. 57 tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya;

[5 ]



2. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 3. Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 4. Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. D. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 647); 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN Adapun ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, meliputi : 1.

Menentukan dan menetapkan kawasan perencanaan Perkotaan Baa Kecamatan Lobalain.

2.

Pengumpulan dan pengolahan data; a. Persiapan survey lapangan b. Persiapan peralatan dan perlengkapan survei lapangan c. Metode dan program survei lapangan; terdiri atas pengambilan data sekunder, pengambilan data primer, dan identifikasi lapangan. Adapun muatan data dan informasi yang harus didapatkan di lapangan adalah sebagai berikut ; 1. Fisik dasar kawasan, meliputi informasi dan data: topografi, hidrologi, geologi, klimatologi, oceonografi, dan tata guna lahan; [6 ]



2. Kependudukan, meliputi jumlah dan persebaran penduduk menurut ukuran keluarga, umur, agama, pendidikan, dan mata pencaharian; 3. Perekonomian; industri,

meliputi

pertanian,

data

investasi,

perkebunan,

perdagangan,

perikanan,

jasa,

pariwisata,

pendapatan daerah, dan lain-lain; 4. Penggunaan lahan, menurut luas dan persebaran kegiatan yang diataranya meliputi : permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, pertambangan, pertanian dan kehutanan dan lain lian; 5. Tata bangunan dan lingkungan : Tata bangunan meliputi: intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH), bentuk bangunan, arsitektur khusus,

bangunan, wajah

pemanfaatan

lingkungan,

daya

bangunan, tarik

bangunan

lingkungan

(node,

landmark, dll), garis sempadan (bangunan, sungai, danau, pantai, SUTT). 6. Prasarana dan utilitas umum: o

o

Jaringan transportasi : 

Jaringan; jalan dan jalur pelayaran;



Fasilitas umum lainya (pelabuhan dll)



Pola pergerakan (angkutan penumpang dan barang).

Air minum (sistem jaringan, bangunan pengolah, hidran); mencakup

kondisi

dan

jaringan

terpasang

menurut

pengguna, lokasi bangunan dan hidran, kondisi air tanah dan sungai, debit terpasang, dll; o

Sewarage; air limbah rumah tangga;

o

Sanitasi (sistem jaringan, bak kontral, bangunan pengolah); jaringan terpasang, prasarana penunjang dan kapasitas;

o

Drainase; sistem jaringan makro dan mikro , dan kolam penampung;

[7 ]



o

Jaringan listrik; sistem jaringan (SUTT, SUTM, SUTR), gardu (induk, distribusi, tiang/beton), sambungan rumah (domistik, non domistik);

o

Jaringan

komunikasi;

jaringan,

rumah

telepon,

stasiun

otamat, jaringan terpasang (rumah tangga, non rumah tangga, umum); o

Pengolahan sampah; sistem penanganan (skala individual, skala

lingkungan,

skala

daerah),

sistem

pengadaan

(masyarakat, pemerintah daerah, swasta). 7. Identifikasi daerah rawan bencana, meliputi lokasi, sumber bencana, besaran dampak, kondisi lingkungan fisik, kegiatan bangunan yang ada, fasilitas dan jalur kendali yang telah ada. 8. Data yang diperlukan : a. Peta:

     

b.            

Peta-peta kondisi fisik (geologi, jenis tanah, hidrologi dll) Peta RBI Peta citra satelit Peta potensi sda Peta potensi kebencanaan Data dan informasi: Kebijakan penataan ruang terkait Kebijakan sektoral Wilayah administrasi Kondisi fisik lingkungan Kondisi prasarana dan sarana Kependudukan Perekonomian dan keuangan Peruntukan ruang Penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang Kualitas kawasan maupun kualitas bangunan. Kelembagaan Peraturan Perundang-undangan terkait

d. Elaborasi Kegiatan elaborasi adalah kegiatan yang meliputi : (i) elaborasi penduduk

dan

memperhitungkan

(ii)

elaborasi

kemampuan

kebutuhan lokasi

sektoral.

perencanaan

Kegiatan

ini

menampung

penduduk dalam kawasan perencanaan. 3. Analisa kawasan perencanaan, meliputi; a. Analisa struktur kawasan perencanaan, yang meliputi analisis [8]


penduduk,

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kota Baa jaringan analisis fungsi ruang, analisis sistem

pergerakan. b. Analisa

peruntukan

blok

rencana,

yang

meliputi

analisis

pembagian blok, analisis peruntukan lahan, analisis fasilitas lingkungan, analisis mitigasi bencana. c. Analisa prasarana transportasi, meliputi analisis angkutan jalan raya, angkutan air, angkutan udara. d. Analisa utilitas umum, meliputi analisis air minum, drainase, air limbah, persampahan, kelistrikan, telekomunikasi dan gas. e. Analisa amplop ruang, meliputi analisis ; 1. Intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas (i) Koefisien Dasar Bangunan (KDB), (ii) Koefisien Lantai Bangunan (KLB), (iii) Koefisein Dasar Hijau (KDH), (iv) Koefisien Tapak Basement (KTB), (v) Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), (vi) Kepadatan Bangunan dan Penduduk. 2. Tata

Massa

Bangunan,

meliputi

(i)

pertimbangn

garis

sempadan bangunan (GSB), (ii) garis sempadan sungai (GSS) dan jarak bebas bangunan, (iii) pertimbangan garis sempadan danau dan waduk, (iv) pertimbangan tinggi bangunan, (v) pertimbangan selubung bangunan, (vi) pertimbangan tampilan bangunan. f. Analisa

kelembagaan

identifikasi

aspirasi

dan

peran

dan

analisis

masyarakat,

meliputi

permasalahan

(i)

aspirasi

masyarakat, (ii) analisis perilaku lingkungan, (iii) analisis perilaku kelembagaan, (iv) analisis metoda dan sistem. g. Analisis Karakteristik Wilayah        

Kedudukan dan peran kawasan perkotaan/perdesaan dalam wilayah yang lebih luas (kabupaten/kota) Keterkaitan antarwilayah dan antara kawasan perkotaan/perdesaan. keterkaitan antarkomponen ruang kawasan Karakteristik fisik kawasan perkotaan/perdesaan Karakteristik sosial kependudukan Karakteristik perekonomian Kemampuan keuangan daerah

[9]



h.

Analisis

potensi

dan

masalah

pengembangan

kawasan

perkotaan/perdesaan     

i.

Analisis Analisis Analisis Analisis Analisis

pusat-pusat pelayanan kebutuhan ruang daya dukung daya tamping perubahan pemanfaatan ruang

Analisis daya dukung dan daya tamping Termasuk prasarana/infrastruktur dan utilitas) dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui kaijan lingkungan hidup strategis kawasan perkotaan/perdesaan/blok, meliputi :  karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya);  potensi rawan bencana alam(longsor, banjir, tsunami dan bencana alam geologi);  potensi sumberdaya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi dan air tanah); dan,  kesesuaian penggunaan lahan.  kesesuaian intensitas pemanfaatan ruang dengan daya dukung fisik dan daya dukung prasarana/infrastruktur dan utilitas pada Blok/kawasan perkotaan/perdesaan.

j. Analisis kualitas kinerja kawasan dan bangunan 4. Perumusan Konsep Rencana dan ketentuan teknis rencana detail a. Konsep

rencana,

pengembangan

struktur

ruang

kawasan,

peruntukan lahan blok-blok serta indikasi hirarki pelayanan. b. . Perumusan konsep pengembangan wilayah  Rumusan tujuan, kebijakan dan strategi  Konsep pengembangan bagian dari wilayah kabupaten/kota c. Perumusan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan perdesaan  Tujuan, kebijakan dan strategi  Rencana Detail  Struktur Ruang  Rencana Detail Pola  Ruang  Rencana  Pemanfaatan Ruang  Pengendalian  Pemaanfaatan Ruang Konsepsi RDTR Kabupaten/Kota dilengkapi dengan peta-peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000.

[10]



5. Penyusunan produk rencana detail tata ruang a. Rencana struktur ruang kawasan, meliputi (i) rencana persebaran penduduk yaitu jumlah dan kepadatan penduduk; (ii) struktur kawasan perencanaan yaitu struktur fungsi dan peran kawasan; (iii) rencana blok kawasan; (iv) rencana skala pelayanan; (v) rencana system jaringan yang meliputi jalan raya, fasilitas jalan raya, angkutan air; (vi) rencana system jaringan utilitas, meliputi jaringan air minum, listik, gas, drainase, air limbah, persampahan. Muatan RDTR terdiri atas:  Tujuan penataan BWP; Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP. 

Rencana pola ruang; Rencana pola ruang dalam RDTR merupakan rencana distribusi subzona peruntukan yang antara lain meliputi hutan lindung, zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya, zona perlindungan setempat, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, dan RTNH, ke dalam blok-blok. Rencana pola ruang dimuat dalam peta yang juga berfungsi sebagai zoning map bagi peraturan zonasi.



Rencana jaringan prasarana; Rencana jaringan prasarana merupakan pengembangan hierarki sistem jaringan prasarana yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang yang termuat dalam RTRW kabupaten/kota. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan, Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan, Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi, Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum, Rencana Pengembangan Jaringan Drainase, Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah, Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya.



Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan.



Ketentuan pemanfaatan ruang; Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan sebagaimana diatur dalam pedoman ini.

[11]





Peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR. Peraturan zonasi berfungsi sebagai perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang ; acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah; acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

b. Rencana peruntukan blok, meliputi perumahan, perdagangan dan jasa,

industry

dan

perdagangan,

pertambangan,

pariwisata,

agropolitan/pertanian, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, c. Rencana penataan bangunan dan lingkungan (amplop ruang), meliputi tata kualitas lingkungan, tata bangunan, arah garis sempadan, d. Indikasi program pembangunan, meliputi lokasi, jumlah, waktu dan pembiayaan terhadap (i) bangunan/jaringan/lingkungan baru yang akan dibangun, (ii)

bangunan/jaringan/lingkungan yang

akan ditingkatkan, (iii) bangunan/jaringan/lingkungan yang akan diperbaiki, (iv) bangunan/jaringan/lingkungan diperbaharui, (v) bangunan/jaringan/lingkungan

yang

akan

dipugar,

(vi)

bangunan/jaringan/lingkungan yang akan dilindungi. 6. Proses Pendampingan Legalisasi rencana detail tata ruang 7. Pengendalian

rencana

detail,

meliputi

aturan

zonasi,

aturan

insentif dan disinsentif, perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang 8. Kelembagaan

dan

peran

serta

aktif

masyarakat

:

1.

Peran

kelembagaan, 2. Peran masyarakat V.

KELUARAN Keluaran dari Pekerjaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, adalah : 1. Dokumen Laporan Pendahuluan; 2. Dokumen Data Fakta dan Analisa (Antara); 3. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;

[12]



4. Album peta (A3) dengan skala 1:5000 Album peta yang disajikan dengan skala atau tingkat ketelitian minimal 1:5.000 dalam format A1 yang dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; 5. Ringkasan Eksekutif Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao 6. Rancangan peraturan daerah (ranperda) Naskah raperda tentang RDTR, terdiri atas : 1) Raperda, merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana sebagaimana dimaksud pada materi teknis RTRW; dan 2) Lampiran yang terdiri atas peta rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya dan peta zona-zona khusus yang disajikan dalam format A3, serta tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas. VI. METODOLOGI Metode pendekatan yang akan dipakai untuk melaksanakan pekerjaan ini minimal berupa : 1.

Menyusun rencana kerja, desk study, termasuk jadwal survei

2.

Menyediakan

data

spasial,

berupa

peta

tematik

sesuai

dengan

kebutuhan, yang mempunyai tingkat ketelitian sekurangnya dengan skala 1 : 5.000. 3.

Melakukan tinjauan terhadap studi yang telah ada sebelumnya.

4.

Melakukan survey dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan.

5.

Mengadakan

studi

literatur

untuk

menambah

dan

memperkaya

pemahaman terhadap substansi pekerjaan. 6.

Melakukan tinjauan kebijakan terkait wilayah perencanaan.

7.

Melakukan

diskusi intensif dengan pemerintah

kota

dan seluruh

pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi. 8.

Melakukan pembahasan di daerah sebanyak 3 (tiga) kali.

9.

Menyelenggarakan koordinasi dengan semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao. [13]



10. Melakukan konsultasi publik melalui focussed group discussion (FGD) sebanyak 2 (dua) kali. 11. Melakukan sosialisasi hasil akhir kegiatan sebanyak 1 (satu) kali. VII. PELAPORAN Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah : 1.Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan dibuat 1 (satu) bulan setelah dimulainya pekerjaan, dan dibuat rangkap 10 (Sepuluh) menggunakan kertas A4. Laporan Pendahuluan berisi latar belakang kegiatan, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan metodologi kegiatan serta rencana kerja pelaksanaan kegiatan. 2.Laporan Antara Laporan Antara dibuat 2 (dua) bulan setelah dimulainya pekerjaan dan dibuat rangkap 10 (Sepuluh) menggunakan kertas A4. Laporan Antara Laporan antara berisikan hasil dari pengamatan lapangan, kajian literatur, kebijakan, ketentuan perundangan dan produk-produk tata ruang, serta standar-standar teknis yang berlaku, hasil identifikasi programprogram per sektor, serta studi kasus yang terkait dengan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif, serta hasil diskusi.

[14]



3.Laporan Draf Akhir Laporan Draf Akhir dibuat 4 (empat) bulan setelah dimulainya pekerjaan, dan dibuat rangkap 10 (Sepuluh) menggunakan kertas A4. Laporan Draf Akhir berisi draf RDTR dan peraturan zonasi disertai draft raperda RDTR. 4.Laporan Akhir Laporan akhir dari seluruh kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Baa Kecamatan Lobalain dibuat 5 (lima) bulan setelah dimulainya pekerjaan, dan dibuat rangkap 15 (lima belas) dibuat di kertas A3 berwarna. 5.Ringkasan Eksekutif Laporan ringkasan eksekutif yang berisi tentang ringkasan dari keseluruhan materi

Rencana

Detail

Tata

Ruang

(RDTR)

Kawasan

Perkotaan

Baa

Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. Dibuat sebanyak 15 (Lima Belas) eksemplar/rangkap diatas kertas A4 dan diserahkan bersamaan dengan Laporan Akhir. 6.Album Peta Album peta dibuat dalam dua format yaitu format peta A3 untuk skala 1:5.000 (rangkap 5), dibuat 5 (lima) bulan setelah dimulainya pekerjaan. 7.Dokumentasi Compact Disc (CD) Berisi data digital laporan pendahuluan, antara, draft akhir, akhir, ringkasan eksekutif, album peta dan data digital lainnya. File peta selain dalam extension JPG, juga dalam extension SHP. Dibuat didalam compact disc (CD) sebanyak

10 (Sepuluh)

rangkap

dan

diserahkan

bersamaan

dengan

laporan akhir/5 (lima) bulan setelah pekerjaan dimulai. VIII. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA Pengguna Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rote Ndao. Pekerjaan ini akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (konsultan perencana), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pembahasannya.

[15]



IX. SUMBER DAN BESARNYA PENDANAAN Sumber pendanaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten

Rote

Ndao.

Kegiatan ini dilakukan secara kontraktual, dengan alokasi dana sebesar Rp. 434.951.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Jangka waktu yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Baa Kecamatan Lobalain adalah 5 (Lima) bulan atau 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender. XI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN Berikut daftar tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan ini: Kualifika si No.

Spesialisasi/

Pendidik

Jabatan

Pendidikan

Jumlah Pengalam an

an

Jumlah

TA

Bulan

(orang)

Minimal A. Tenaga Ahli Profesional/Inti 1

Perencanaan

Wilayah

dan Kota

Team

Leader

/

Ahli S2

6

1

5

S1

8

1

5

S1

8

1

5

Ekonomi

S1

8

1

3

Ahli

S1

8

1

5

Perencanaan Wilayah , Planologi/Kawasan Permukiman

dan

Perumahan 2 3

Teknik

Tenaga Ahli fasum dan

Arsitektur/Planologi

fasos

Teknik

Tenaga Ahli Prasarana

Sipil/Tata

Lingkungan

Wilayah

Jalan

dan

Drainase, Sumber Daya Air dan Irigasi 4

Ekonomi Pembangunan

Tenaga

Ahli

Pembangunan 5

Geodesi/Geografi/

Tenaga

Planologi

Pemetaan/GIS

[16]


No.


Spesialisasi/

Jabatan

Pendidikan

Kualifika

Pengalam

Jumlah

Jumlah

si

an

TA

Bulan

Pendidik

(orang)

an Minimal 6 7

Sosiologi

Perdesaan- Tenaga

Ahli

Sosial

S1

8

1

3

Antropologi

Budaya

Hukum

Tenaga Ahli Hukum dan

S1

8

1

5

5

2

3

5

1

3

5

1

5

Kelembagaan B. Tenaga Penunjang 1 2 3

Diploma III- Sipil Diploma IIISipil/Arsitektur Diploma III-Sekretaris

Surveyor Drafman

Diploma III Diploma III

Tenaga Administrasi

Diploma

dan Keuangan

III

XII. KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN Semua bentuk data, dokumen, peta, foto, disk atau peralatan yang dipergunakan selama pekerjaan, dengan terbitnya kontrak tersebut menjadi hak milik pemberi pekerjaan. Baa, April 2014 Pengguna Anggaran Bappeda Kabupaten Rote Ndao Ttd

Ir. Untung Harjito NIP.19641012 199103 1 019

[17]

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents