PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BAB 1 PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

BAB 1 PENDAHULUAN A.

data umum organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bapeluh

PPK) Kabupaten Musi Rawas merupakan badan yang melaksanakan pertanian,

penyuluhan

perikanan dan kehutanan merupakan bagian yang terintegrasi dengan

program pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pertanian.

Meningkatnya SDM pertanian tersebut diharapkan

dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan pertanian Dasar pembentukan Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas, sesuai dengan : 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 31 Januari 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas; 2. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2008 Tanggal 16 April 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.

B.

struktur organisasi DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.

STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Tanggal 31 Januari 2008,

susunan organisasi Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas terdiri dari : a.

Kepala Badan

b.

Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Perlengkapan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

1


c. Bidang Perencanaan dan Monitoring, membawahkan : 1) Sub Bidang Penyusunan Program dan Programa. 2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan d. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan, membawahkan : 1) Sub Bidang Informasi dan Metoda Penyuluhan. 2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi. e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, membawahkan : 1) Sub Bidang Ketenagaan. 2) Sub Bidang Kelembagaan. f. Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan (UPTBP). g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh satu orang kepala badan. Dalam melakanakan tugasnya kepala dinas dibantu oleh satu sekretaris, 3 Kepala bidang, 14 Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan (UPTBP) dan kelompok jabatan fungsional. Sekretaris dibantu oleh 3 orang Kasubbag, sementara masingmasing Kepala Bidang dibantu oleh 2 orang Kasubbid. Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan (UPTBP) merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Badan yang berada di kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala UPTBP. Kepala UPTBP dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU). Secara rinci struktur Organisasi Bapeluh PPK diuraikan pada bagan berikut :


2


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPELUH PPK KABUPATEN MUSI RAWAS KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG PERLENGKA PAN

BIDANG PERENCANAAN DAN MONITORING

BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUBBID PROGRAM DAN PROGRAMA

SUBBID INFORMASI DAN METODE PENYULUHAN

SUBBID KETENAGAAN

SUBBID MONEV DAN PELAPORAN

SUBBID PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

SUBBID KELEMBAGAAN

UPT BALAI PENYULUHAN

2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2008 bahwa Tugas Pokok Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Membantu Bupati dalam Melaksanakan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

3


Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan tingkat kabupaten. b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan. c. Pengkajian teknologi terapan dan mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumberdaya lainnya. d. Penumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian. e. Pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan. f. Pemfasilitasian proses pembelajaran penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha. g. Peningkatan kapasitas penyuluh. h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Badan Penyuluhan (UPTBP). i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.


4


C.

asfek strategis organisasi dan permasalahan utama (isu strategis) organisasi Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas menetapkan tujuan yang akan dicapai,

sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Kemampuan Petani dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Petani, Usaha Tani dan Pendapatan Petani.

2.

Meningkatkan Kemampuan Kelembagaan Tani yang mampu mengakomodir Kebutuhan Petani.

3.

Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pertanian yang Kreatif dan Inovatif.

4.

Menyediakan Kelembagaan Penyuluhan yang Mampu Memfasilitasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

5.

Menyediakan Teknologi Sesuai dengan Kebutuhan Wilayah.

6.

Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan Penyuluhan.

7.

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap Petani. 2. Meningkatnya Kemampuan Lembaga Tani. 3. Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pertanian. 4. Meningkatnya Kemampuan Lembaga Penyuluhan. 5. Tersedianya Teknologi Spesifik Lokasi. 6. Tersedianya Programa Penyuluhan Tingkat UPTBP dan Tingkat Kabupaten. 7. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran. Agar tujuan dan sasaran bisa tercapai, maka strategi yang dilakukan Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas yaitu : 1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia Pertanian.

2.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian.

3.

Pengkajian dan penerapan teknologi pertanian.


5


Sedangkan arah kebijakan Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan strategi tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1.

Pelatihan, pemagangan dan pendampingan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat tani.

2.

Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani.

3.

Pelatihan bagi aparatur pertanian diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian.

4.

Penempatan satu penyuluh satu desa dengan mengoptimalkan penyuluh PNS, THLTBPP, dan TKST-Penyuluh.

5.

Penataan kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan dan desa.

6.

Pengkajian

dan penerapan teknologi pertanian, diarahkan pada teknologi yang

mendukung peningkatan ketahanan pangan. 7.

Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan. Adapun permasalahan utama (isu strategis) pada Bapeluh PPK Kabupaten Musi

Rawas yaitu : 1.

Sumberdaya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan yang masih rendah.

2.

Kelembagaan pertanian belum berfungsi optimal.

3.

Terbatasnya teknologi spesifik lokasi.

D.

maksud dan tujuan laporan kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan


6


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Esensi dari sistem Laporan kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor langsung di Kabupaten Musi Rawas. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis SKPD dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya ( program dan kegiatan ) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Laporan Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua tujuan yaitu Pertama, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada seluruh stakeholders ( Bupati, DPRD dan masyarakat ) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kedua, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya.


7


E.

sistematika laporan kinerja instansi pemerintah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja SKPD selama Tahun 2015. Capaian kinerja ( performance results ) Tahun 20145 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja ( performance plan ) Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian

kinerja

terhadap

rencana

kinerja

ini

akan

memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2015 telah disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 yang diundangkan pada Tanggal 1 Desember 2014 sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI Bab I

Pendahuluan terdiri dari Data Umum Organisasi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (isu strategis) Organisasi, Maksud & Tujuan, dan Sistematika Penyajian.

Bab II

Perencanaan Kinerja terdiri dari: Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja

Bab III

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 terdiri dari: Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran.

Bab IV

Penutup terdiri dari: Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi, dan langkah yang akan dilakukan di masa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN -

Indikator Kinerja Utama (IKU).


8


-

Matrik Rencana Strategis (Renstra).

-

Matrik Rencana Kinerja Tahunan (Renja).

-

Perjanjian Kinerja.

-

Pengukuran Kinerja (PK).


9


BAB II PERENCANAAN KINERJA A. rencana Strategis (Renstra) 1. Pernyataan Visi Visi diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi tidak lain adalah suatu gambaran mendatang tentang masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan. Mengacu pada batasan tersebut dan dengan memperhatikan kondisi objektif dan kompleksitas permasalahan, maka ditetapkan Visi Bapeluh PPK

Kabupaten Musi

Rawas Periode 2010 – 2015 sebagai berikut : “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Inovatif dan Kreatif Mendukung Musi Rawas Bumi Agropolitan”.

2. Pernyataan Misi Dalam upaya menuju visi diatas, ditetapkan tiga misi yang harus diemban yaitu : Misi Pertama

: Meningkatkan

Kemampuan

Sumber

Daya

Manusia

Pertanian dan Kelembagaan Pertanian. Misi Kedua

: Mengembangkan Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Spesifik Lokasi.

Misi Ketiga

: Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pertanian.


10


3. Tujuan Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan, Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas menetapkan tujuan, sebagai berikut : Misi Pertama 1) Meningkatkan

Kemampuan

Petani

dalam

Rangka

Peningkatan

Produktifitas Petani, Usaha Tani dan Pendapatan Petani. 2) Meningkatkan

Kemampuan

Kelembagaan

Tani

yang

mampu

mengakomodir Kebutuhan Petani. 3) Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pertanian yang Kreatif dan Inovatif. 4) Menyediakan Kelembagaan Penyuluhan yang Mampu Memfasilitasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. Misi Kedua 5) Menyediakan Teknologi Sesuai dengan Kebutuhan Wilayah. Misi Ketiga 6) Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan Penyuluhan. 7) Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

4. Sasaran Untuk mencapai tujuan , ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1) Meningkatnya Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap Petani. 2) Meningkatnya Kemampuan Lembaga Tani. 3) Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pertanian. 4) Meningkatnya Kemampuan Lembaga Penyuluhan. 5) Tersedianya Teknologi Spesifik Lokasi. 6) Tersedianya Programa Penyuluhan Tingkat UPTBP dan Tingkat Kabupaten. 7) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.


11


5. Indikator Kinerja Utama Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bapeluh PPK) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja sasaran. Capaian indikator kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan yang dicapai organisasi yang akan menghasilkan suatu nilai capaian kinerja sasaran. Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/20/M.PAN/11/2008 Tanggal 26 November 2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 43/KPTS/BAPELUH PPK/2011 Tanggal 21 November 2011. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat dari Tabel 1 sebagai berikut :


12


Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani.

Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya.

Orang

Bidang Pengembangan SDM

Meningkatnya kemampuan pertanian.

Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kemampuannya.

Orang.

aparatur

Bidang Pengembangan SDM.

Meningkatnya kemampuan tani.

lembaga

Jumlah lembaga tani yang ditingkatkan kemampuannya.

Kelompok Gapoktan.

Meningkatnya kemampuan penyuluhan.

lembaga

Jumlah lembaga penyuluhan yang ditingkatkan kemampuannya.

UPTBP, Posluhdes.


Tersedianya teknologi spesifik lokasi.

Jumlah teknologi spesifik lokasi.

Paket Teknologi.

Bidang Sarana dan Prasarana Pemyuluhan.

Tersedianya penyuluhan.

Jumlah programa penyuluhan yang ditetapkan.

Tingkat UPTBP dan Kabupaten.

Bidang Perencanaan Monitoring.

programa

Satuan

Penanggung Jawab

Tani,


dan

B. rencana kerja (renja) Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :


13


Tabel 2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Sasaran 1)

Meningkatnya Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap Petani.

2)

Meningkatnya Kemampuan Lembaga Tani Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pertanian.

3)

4)

Meningkatnya Kemampuan Lembaga Penyuluhan.

Program dan Kegiatan I.

II.

Penanggung Jawab Kegiatan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.  Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis.  Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.


Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan



 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan


 Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan


 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan


 Kegiatan Parameter Kinerja Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan


III. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.  Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.  Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.  Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan Bidang Perencanaan dan Monitoring


14


 Kegiatan Penyelenggaraan UPT Balai Penyuluhan.

Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan

 Kegiatan Pendampingan Penyusunan RDKK ( Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ).


5)

Tersedianya Teknologi Spesifik Lokasi

.

 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.


6)

Meningkatnya Perencanaan dan Penyusunan Program dan Programa.

V.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.  Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Kinerja di SKPD.

Bidang Perencanaan dan Monitoring

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

VI. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

7)

 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.  Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas.  Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Sekretariat

 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Sekretariat

 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Sekretariat

 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Sekretariat

 Penyediaan Komponen Instansi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor.  Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Sekretariat

 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat


15


Undangan.  Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sekretariat

 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

Sekretariat

 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

Sekretariat

 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

Sekretariat

 Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran. VII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Sekretariat

 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas.

Sekretariat

 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Sekretariat

 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas.

Sekretariat

 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

Sekretariat

c. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan Bupati Musi Rawas yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

16


kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja telah mengacu pada Renstra Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015 dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2015, ditetapkan target indikator kinerja seperti terlihat pada Tabel 3 sebagai berikut : Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2015 INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET KINERJA 1 2 3 1.1.1 Meningkatnya . Pengetahuan, 1 Jumlah Petani 440 Orang Ketrampilan dan yang Sikap Petani. ditingkatkan Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikapnya. 1.2.2 Meningkatnya 2 Jumlah 23 Gapoktan; 51 . Kemampuan Lembaga Tani Poktan; dan 12 Lembaga Petani. yang Lomba Ditingkatkan Kemampuannya . 1.2.3 Meningkatnya . Kemampuan Aparatur Pertanian 1 Jumlah 216 Orang Penyuluh PNS dan THL yang Mendapat Biaya Operasional Tetap Penyuluh. 2 Jumlah TKST- P 102 Orang yang Dibayarkan honorariumnya. 3 Jumlah 240 Orang Penyuluh Yang Mengikuti Diklat.

Penanggung Jawab




Bidang Pengembangan SDM Bidang Pengembangan SDM


17


1.4.4 Meningkatnya . Kemampuan Lembaga Penyuluhan

4 Jumlah Penyuluh yang Mendapat Bantuan Keuangan.

210 Orang


1 Jumlah Buku Pedoman Dalam Peningkatan Penyuluh

1 Buku


3 Dokumen

Bidang Perencanaan dan Monitoring Bidang Pengembangan SDM Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan

2 Jumlah Data Monev dan Pelaporan 3 Jumlah UPTBP yang Mendapat Dana Operasioal 4 Jumlah RDKK . Pupuk Bersubsidi 2.5.5 Tersedianya . Teknologi Spesifik Lokasi

3.6.6 Meningkatnya . perencanaan dan Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan

14 Unit

14 Kecamatan

1 Jumlah . Percontohan Usaha Tani dan Kaji Terap Di Lahan UPTBP

14 Unit


1 Jumlah Monografi dan Programa Penyuluhan

Buku 214 Buku Monografi dan 15 Buku Programa

Bidang Perencanaan dan Monitoring


18


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawaban

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang di rencanakan dalam Renstra SKPD. Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode : (1)

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus : 19


Realisasi -----------------Rencana

(2)

x

100 %

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah maka digunakan rumus : [Rencana – (Realisasi–Rencana)] ---------------------------------------------------Rencana

Berdasarkan pengukuran

tersebut

diperoleh

x

100 %

sasaran

tingkat

capaian dikelompokan dalam 6 kategori yaitu : memuaskan

85 - 100 %

sangat baik

75 - 85 %,

baik

65 - 75 %,

cukup

50 - 65 %,

kurang

0 - 50 %,

sangat kurang 0 - 30 %. Untuk lebih jelasnya hasil capaian

pengukuran indikator kinerja

sasaran tersebut sebagai berikut: 1.

Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya melalui Bimtek sebanyak 420 Orang.

2.

Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan

ketrampilannya

melalui magang petani sebanyak 20 Orang. 3.

Jumlah Penyuluh pertanian yang meningkat kapasitas sumberdaya manusianya sebanyak 240 Orang.

4.

Cakupan bina kelompok tani sebanyak 19 kelompok.

5.

Jumlah Gapoktan yang ditingkatkan kemampuannya sebanyak 10 kelompok.

20


Dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1.

Pebandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2015 Pencapaian target dan realisasi kinerja Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Perbandingan Target 2015 dengan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2015 Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian No 2015 2015 (%) 2 3 4 5 (6=5/4 x100) 1 1

2

3

4 5

Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya melalui Bimtek. Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya melalui magang petani. Jumlah Penyuluh pertanian yang meningkat kapasitas sumberdaya manusianya. Cakupan bina kelompok tani. Jumlah Gapoktan yang ditingkatkan kemampuannya.

Orang

420

420

100

Orang

20

20

100

Orang

64

240

37,5

Kelompok

52

19

36,53

Kelompok

23

10

43,48

Jumlah Rata-Rata Capaian Kinerja

317,51 63,50

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2015

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2015 dengan tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

21


Tabel 5. Tabel Perbandingan Capaian Tahun 2015 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir Indikator Kinerja Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilann ya melalui Bimtek Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilann ya melalui magang petani Jumlah Penyuluh pertanian yang meningkat kapasitas sumberdaya manusianya. Cakupan bina kelompok tani. Jumlah Kelompok Gapoktan yang ditingkatkan kemampuann ya.

No 1

2

3

4

5

Satuan

Realisasi 2013 2014 444 129

Orang

2011 470

2012 475

Orang

20

2

20

Orang

60

57

Kelom pok

47 22

Capaian 2013 2014 83,77 30,71

2015 420

2011 88,68

2012 89,62

3

20

100

10

100

114

85

240

100

95

10

45

33

19

74,60

6

24

4

10

36,67

Ket 2015 100

Naik

15

100

Naik

190

212,5

375

Naik

19,23

86,54

63,46

36.53

Turun

20,69

85,71

17,39

43,48

Naik

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan target Akhir Renstra

Tahun 2015 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan target Akhir Renstra Tahun 2015 tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 berikut : Tabel 6. Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2015 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2015

(4)

Realisasi s/d Tahun 2015 (5)

(6=5/4x100)

2.540

1.938

76,30

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

(1)

(2)

(3)

1

Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya melalui Bimtek

Orang

Capaian (%)

22


2

Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya melalui magang petani

Orang

100

65

65

3

Jumlah Penyuluh pertanian yang meningkat kapasitas sumberdaya manusianya.

Orang

308

607

197,10

4

Cakupan kelompok tani.

bina

Kelompok

270

154

50,04

5

Jumlah Gapoktan yang ditingkatkan kemampuannya.

Kelompok

163

66

40,50

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2015 dengan standar nasional. Tidak ada pembandingan antara realisasi kinerja Tahun 2015 dengan standar nasional, karena Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal .

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. a.

Target indikator kinerja persentase jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya melalui Bimtek Tahun 2015 adalah 420 Orang dan capaiannya 420 Orang (100%). Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Tercapainya indikator kinerja tersebut disebabkan adanya dana yang memadai dan adanya keinginan petani dalam menambah

23


ilmu pengetahuan dan ketrampilan dengan mengikuti bimbingan teknis. Perbandingan antara capaian di Tahun 2015 adalah 420 orang, Tahun 2014 ada 129 orang, di Tahun 2013 ada 444 Orang, di Tahun 2012 ada 475 Orang, di Tahun 2011 ada 470 Orang. Hal ini menunjukkan grafik yang turun naik dalam capaian kinerjanya. c. Target

indikator

kinerja

jumlah

petani

pengetahuan, sikap dan ketrampilannya

yang ditingkatkan

melalui magang petani

adalah 20 orang, sedangkan capaian kinerjanya 20 orang (100 %). Tercapainya indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dana untuk pelaksanaan dan antusianya petani dalam mengikuti magang. Capaian indikator kinerja Tahun 2015 bila sama dengan Tahun 2011 dan 2013 sebanyak 20 Orang (100%). d. Target indikator kinerja jumlah Penyuluh pertanian yang meningkat kapasitas sumberdaya manusianya 64 Orang, sedangkan capaian kinerjanya sebanyak 240 Orang. Terjadinya kenaikan capaian kinerja Tahun 2015 disebabkan karena para PPl (Penyuluh Pertanian Lapangan) dengan kesadaran hati ingin menambah ilmu pengetahuan dan ketrampilannya melalui Pendidikan Pelatihan, Bimbingan Teknis maupun magang. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, maka PPL tersebut akan mendapatkan sertifikat sehingga menambah angka kredit untuk kenaikan pangkat. Capaian indikator kinerja Tahun 2015 bila dibanding dengan Empat tahun sebelumnya terjadi peningkatan dimana Tahun 2011 pencapaian kinerjanya 60 orang, Tahun 2012 sebanyak 57 Orang, Tahun 2013 sebanyak 114 orang dan Tahun 2014 sebanyak 85 orang. e. Target indikator kinerja

Cakupan bina kelompok tani sebanyak 52

kelompok, sedangkan capaian kinerjanya sebanyak 19 kelompok. Tidak tercapainya target disebabkan karena kurangnya pemahaman petani akan pentingnya pembentukan kelompok tani terutama daerah 24


yang bukan penghasil beras. Sedangkan untuk daerah penghasil beras seperti Kecamatan Tugumulyo dan sekitarnya, rata-rata sudah mempunyai kelompok tani. Hal in disebabkan petani sudah mengerti bahwa untuk mendapatkan bantuan pemerintah seperti benih, pupuk maupun peralatan harus melalui kelompok tani. Capaian indikator kinerja Tahun 2015 bila dibanding dengan tiga tahun sebelumnya tetap tidak mencapai target,

dimana Tahun

2011 pencapaian

kinerjanya 47 orang, Tahun 2012 sebanyak 10 Orang, Tahun 2013 sebanyak 45 orang dan Tahun 2014 sebanyak 33 Orang. f. Target indikator kinerja

jumlah Gapoktan (Gabungan Kelompok

Tani) yang ditingkatkan kemampuannya sebanyak 23 sedangkan capaian kinerjanya

10

Kelompok. Tidak tercapainya

target disebabkan karena masih Kurangnya SDM membentuk

Gapoktan dikarenakan

dihasilkan menyebabkan susahnya

kelompok,

petani untuk

perbedaan komoditi yang

pembentukan Gapoktan untuk

Pengembangan Produk unggulan Daerah , Pemerintah dalam memberikan bantuan dana PUAP ( Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) mensyaratkan pembentukan Gapoktan, dimana dalam pengelolaan keuangan mikro disyaratkan minimal pendidikan D3, sementara di banyak lokasi Gapoktan, pengurusnya hanya tamatan SLTA, sehingga tidak bisa mendapatkan dana bantuan pemerintah dalam meningkatkan Gapoktan. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap satu sasaran yaitu: a. Capaian indikator kinerja berupa jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya melalui Bimtek dan Magang. Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis dengan realisasi keuangan

sebesar

Rp.

478.992.400,-

(96,48%)

dari

anggaran

Rp. 496.480.000,- .

25


b. Capaian indikator kinerja berupa Jumlah Penyuluh pertanian yang meningkat kapasitas sumberdaya manusianya. Sasaran ini dicapai melalui

Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh keuangan

Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan dengan realisasi sebesar

Rp.

386.566.500,-

(94,24%)

dari

anggaran

Rp. 410.195.000,- sehingga terdapat efisiensi dana sebesar 5,76%. c. Capaian indikator kinerja berupa Cakupan bina kelompok tani dan Jumlah Gapoktan yang ditingkatkan kemampuannya. Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani pada

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani dengan

realisasi keuangan sebesar Rp. 200.915.000,- (98,49%) dari anggaran Rp. 204.000.000,- sehingga terdapat efisiensi dana sebesar 1,51%. Untuk penggunaan sumberdaya manusia dalam melaksanakan kegiatan tergantung dengan dana dan kegiatan yang akan dilaksanakan karena berhubungan dengan banyaknya pelaksana kegiatan. Untuk penggunaan sumberdaya di 14 UPTBP minimal melibatkan Kepala UPTBP dan 1-2 Orang di Bapeluh PPK. Rincian penggunaan sumberdaya keuangan dan sumber daya manusia dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini :

26


Tabel 7. Rincian penggunaan sumberdaya keuangan dan sumber daya manusia Keuangan SASARAN STRATEGIS

1 1.

1

1

1.

2.

3.

2.

3.

PROGRAM / KEGIATAN

2

4

Meningkatnya Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap Petani. 1.

1.

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Tani.

2.

Jumlah Petani yang Ditingkatkan Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikapnya. Jumlah Gapoktan yang Ditingkatkan Kemampuannya Jumlah Kelompok Tani yang Ditingkatkan Kemampuannya

ANGGARAN (Rp)

15.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

1.

Jumlah Penyuluh yang Mendapat Biaya Operasional Perjalanan Tetap.

REALISASI (Rp)

CAPA IAN (%)

478.992.400

96,48

CAPA IAN (%)

RENCANA (Orang)

REALISASI (Orang)

350 Orang 20 Magang

350 Orang 20 Magang

100

23 kelompok

10 Kelompok

43,47

52 Orang

19 Orang

36.54

5

496.480.000

.

2.

20.

Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pertanian.

Sumber Daya Manusia

1.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebun an

204.000.000

200.915.000

98,49

100

460.000.000

459.960.000

99,99

216 Orang

216 Orang

100

27

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2.

Jumlah TKST- P yang Dibayarkan Honorariumnya..

2.

3.

Jumlah Penyuluh Yang Mengikuti Diklat.

3.

Jumlah Penyuluh Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan.

4.

4

1.

4.

4.

18.


1.

2

3

4

Jumlah Buku Pedoman Penyuluh Hasil Penelitian.

1.

Jumlah Dokumen Laporan

2

Jumlah UPTBP Yang Mendapat Bantuan Operasional Jumlah Penyusunan RDKK

3.

4.

Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebun an Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Peningkatan Parameter Kinerja Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebu nan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan UPT Balai Penyuluhan Pendampingan Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

1.090.200.000

1.043.380.000

95,71

102 Orang

102 Orang

100

410.195.000

386.566.500

94,24

240 Orang

240 Orang

100

504.000.000

487.200.000

96,67

210 Orang

210 Orang

100

100

259.000.000

0

0

0

0

0

53.740.000

53.155.700

98,91

3 Dokumen

3 Dokumen

100

210.000.000

209.740.000

99,88

1 Tahun

1 Tahun

100

163.920.000

147.087.400

89,73

14 Kec

14 Kec

100

28


5.

5.

Tersedianya Teknologi Spesifik Lokasi. 1.

3.

6.

6.

7.

7.

1.

06.

Tersedianya Monografi dan Programa Penyuluhan

1.

3.

Jumlah Percontohan Usaha Tani Dan Kaji Terap Teknologi Di Lahan UPTBP.

Jumlah Monografi dan Programa Penyuluhan yang Tersedia.

1.

01.

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

2.

3.

Jumlah Rekening Tagihan Telpon, Air, dan Listrik Gedung Kantor Bapeluh PPK dan UPTBP Jumlah Perpanjangan STNK kendaraan Dinas/Operasio nal 18.000.000

1.

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebun an Tepat Guna Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Di SKPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

299.800.000

280.955.400

93,71

14 Unit

14 Unit

100

100

150.200.000

149.725.200

99,68

214 Monografi 15 Progama

214 Mnografi 15 Progama

100

100

73.360.000

43.515.468

59,32

12 Bulan

12 Bulan

100

2.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opersional

4.000.000

1.361.750

34,04

2 Unit

2 Unit

100

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

78.240.000

78.240.000

100

9 Orang

9 Orang

100

29


Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Diperbaiki. Jumlah Item Alat Tulis Kantor

4.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

18.000.000,-

17.855.000,-

99,19

11 Jenis

11 Jenis

100

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

20.000.000,-

20.000.000,-

100

43 Item

43 Item

100

Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Komponen Alat Listrik

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15.000.000,-

14.959.000,-

99,73

Cetak 10 Jenis

Cetak 10 Jenis

100

55.000.000,-

53.735.000,-

97,70

8 Jenis

8 Jenis

100

Jumlah Bahan Dan Alat Kebersihan Kantor

8.

7.800.000,-

7.694.000,-

98,64

21 Item

21 Item

100

Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar)

9.

25.000.000,-

24.870.000,-

99,48

5 Media

5 Media

100

Jumlah Penyediaan bahan Logistik

10.

6.200.000,-

6.026.000,-

97,19

2 Jenis

2 Jenis

100

11 .

Jumlah Makan Minum Pegawai

11.

173.730.765,-

165.583.500,-

95,31

4 Item

4 Item

100

12 .

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

12.

256.136.570,-

254.715.000,-

99,44

108 Kali

102 Kali

79,69

54.380.000,-

39.280.000,-

72,23

113 Kali

167 Kali

148

5. 6.

7.

8.

9.

10

13 .

7.

13.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

30

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 13 .

Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

14.

02.

1.

2.

3

4

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas

3

Jumlah Gedung Yang Direhab

4

2.

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor

67.140.000,-

67.140.000,-

100

7 Orang

7 Orang

100

100

505.000.000,-

470.037.600,-

93,08

2 Unit

2 Unit

100

87.445.765,-

80.375.000,-

91,91

6 Jenis

6 Jenis

100

29.000.000,-

28.038.700,-

96,69

2 Unit

2 Unit

100

185.000.000 ,-

112.492.310,-

60,81

1 Unit

1 Unit

100

31


7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2015 Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas telah berkomitmen

untuk melaksanakan

6 program dan 30

kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis. 2) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. b. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan

Peningkatan

Kesejahteraan

Tenaga

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan. 2) Kegiatan

Penyuluhan

Dan

Pendampingan

Bagi

Pertanian/Perkebunan. 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan. 4) Kegiatan Peningkatan Parameter Kinerja Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan. c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Penelitian

Dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Perkebunan Tepat Guna. 2) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna. 3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan. 4) Kegiatan Operasional UPT Balai Penyuluhan (UPTBP). 5) Kegiatan Pendampingan Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 32


1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Kinerja Di SKPD. e. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas. 4) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik. 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas. 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan. 7) Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor. 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan PeraturanPerundangUndangan. 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 11) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman. 12) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah. 13) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah. 14) Penyediaan JasaPendukung Administrasi Teknis/Perkantoran.

Dari capaian kinerja per indikator diatas terdapat 5 program dan 28 kegiatan yang tingkat capaian 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan tersedianya anggaran yang cukup. program dan

Namun masih terdapat 1

1 kegiatan yang belum tercapai 100%

yaitu Kegiatan

Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani. Tidak tercapainya indikator kinerja 33


disebabkan adanya kesalahan kode rekening anggaran untuk kegiatan magang akibat kurangnya koordinasi

dalam penyusunan anggaran dengan Dinas

Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) maupun Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan adanya efisiensi anggaran di ujung pelaksanaan anggaran. Disamping itu pelaksana kegiatan belum berperan maksimal dalam melaksanakan proses kegiatan dan masih kurangnya koordinasi dalam pengelolaan kelompok tani (Poktan) maupun Gabungan kelompok Tani (Gapoktan). Program nasional yang diakomodir dalam renstra sebanyak 1 Program yaitu program peningkatan kesejahteraan petani yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dimana indikator kinerjanya tidak mencapai 100%, ratarata capaian indikator kinerjanya 31,64 % hal ini disebabkan karena kesalahan kode rekening magang petani dan adanya efisiensi dana untuk bimbingan teknis petani. Disamping itu juga kurangnya koordinasi dari pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya. Program dan Kegiatan Rutin rata-rata pencapaiannya 100 %, hal ini sangat mendukung dalam pelayanan administrasi perkantoran, namun indikator kinerjanya belum ditetapkan dalam IKU (Indikator Kinerja Utama).

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 Realisasi anggaran pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat dari Tabel 8 sebagai berikut :

34


Tabel 8. Realisasi Anggaran 2015

1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

1

1

1.

2.

3.

2.

3.

CAPAIAN (%)

4 15 .

Meningkatnya Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap Petani. 1.

1.

REALISASI

Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Tani.

PROGRAM / KEGIATAN

2.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Jumlah Petani yang Ditingkatkan Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikapnya. Jumlah Gapoktan yang Ditingkatkan Kemampuannya

440 Org.

440

100

1.

23 Gapoktan

10

43,47

2.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

Jumlah Kelompok Tani yang Ditingkatkan Kemampuannya

52 Kelompok Tani.

19

37.25

20 .

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebu nan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebu nan

Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pertanian.

1.

Jumlah Penyuluh yang Mendapat Biaya Operasional Perjalanan Tetap.

216 Orang

216

100

1.

2.

Jumlah TKSTPenyuluh yang dibayar honorariumnya.

102 Orang

102

100

2.

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPA IAN (%)

5

496.480.000

478.992.400

96,48

204.000.000

200.915.000

98.49

460.000.000

459.960.000

99,99

1.090.200.000

1.043.380.000

95,71

35

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 3

4

1.

4.

4.

Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Bantuan Oprasioanal untuk Penyuluh PNS.THL,TBPP

240 Orang

12 Bulan dan 210 Materi

240 Orang

12 Bulan dan 210 Materi

100

3

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertnaian Perikanan dan Kehutanan

410.195.000

386.566.500

94,24

100

4

Kegiatan ParameterKinerja Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Tehnologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebu nan Tepat Guna Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebu nan Tepat Guna

504.000.000

487.200.000

96.67

259.100.000

0

185.000.000

111.492.000

60,81

299.800.000

280.955.400

93,71

53.740.000

53.155.700

98,71

18 .


1.

Buku Pedoman dalam peningkatan penyuluh

0 Jenis buku

0 Jenis Buku

0

1.

2.

Rehabilitasi Gedung Kantor

1 Unit

1 Unit

100

2.

3

Jumlah Percontohan Usahatani di Lahan UPTBP

14 Unit

14 Unit

100

3

4

Jumlah Dokumen Laporan

3 Dok

100

4.

3 Dok

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0

36


2

6.

6.

5

Oprsional UPTBP

1 Tahun

1 Tahun

100

5.

6

Jumlah RDKK Pupuk Bersubsidi

14 Kec

14 Kec

100

7.

06 .

Tersedianya Monografi dan Programa Penyuluhan

1.

3.

7.

7.

Jumlah Monografi dan Programa Penyuluhan yang Tersedia.

214 Buku Monografi, 15 Buku Programa

214 Buku Monografi, 15 Buku Programa

100

1.

01 .

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

2.

3.

Penyelenggara an UPT Balai Penyuluhan Pendampingan Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Di SKPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

210.000.000

209.740.000

99,88

163.920.000

147.087.400

89,73

150.200.000

149.725.200

99,68

73.360.000

43.515.468

59,32

Jumlah Rekening Tagihan Telpon, Air, dan Listrik Gedung Kantor Bapeluh PPK dan UPTBP Jumlah Perpanjangan STNK kendaraan Dinas

12 bulan

12 bulan

100

1.

2 Unit

2 Unit

100

2.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

4.000.000

1.361.750

59,32

Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

9 orang/12 bulan

100

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

78.240.000

78.240.000

100

9 orang/12 bulan

37


Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki

11 Jenis

11 Jenis

100

4.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

18.000.000

17.855.000

99.19

5.

Alat Tulis Kantor

43 Item / Tahun

43 Item / Tahun

100

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

20.000.000

20.000.000

100

6.

Barang Cetakan dan Penggandaan

10 Jenis

10 Jenis

100

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

15.000.000

14.595.000

99,73

7.

Tersedianya komponen Alat Listrik Bapeluh PPK

100

7.

55.000.000

53.735.000

97,70

8.

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar)

21 item

21 item

100

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

7.800.000

7.694.000

98.64

5 Media

5 Media

100

9.

25.000.000

24.870.000

99,48

10 .

Jumlah Jenis bahan logistik

2 Jenis

2 Jenis

100

10 .

6.200.000

6.026.000

99.48

11 .

Jumlah Makan Minum Pegawai

4 Item

4 Item

100

10 .

173.730.765

165.583.500

95,31

11 .

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

128 Kali

102 kali

79,69

11 .

256.136.570

254.715.000

99,44

113 Kali

167 kali

148

12 .

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

54.380.000

39.280.000

72.69

9.

12 .

8 Jenis

8 Jenis

38

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 13 .

Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

7 Orang

7 Orang

100

13 .

02 .

1.

2.

3

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional

67.140.000

67.140.000

100

505.000.000

470.037.600

93,08

Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas Oprasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2 Unit

2 Unit

100

1.

6 Jenis

6 Jens

100

2

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

87.455.765

80.375.000

91.91

Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas

2 Unit Roda 4

2 Unit Roda 4

100

3

Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas

29.000.000

28.038700

96.69

39


Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja daerah Tahun Anggaran 2015 (setelah APBD perubahan) untuk mendukung pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut : Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja: ANGGARAN AWAL (Rp)

ANGGARAN REVISI (Rp)

Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai)

12.301.931.910

13.480.756.935

12.444.245.463

98,22

2

Belanja Langsung

5.253.968.100

5.757.968.100

5.182.900.928

93,83

a

Belanja Pegawai

1.407.905.000

1.532.425.000

1.471.320.000

98,23

b

Belanja Barang dan Jasa

2.962.877.335

3.471.407.335

3.062.164.618

89,68

c

Belanja Modal

883.185.765

754.135.765

659.416.310

96,65

NO.

JENIS BELANJA

1

REALISASI (Rp)

Capaian (%)

C. ASPEK PENUNJANG 1. Personalia Sumberdaya Manusia Sumber daya aparatur (pegawai) Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas per 31 Desember 2015 berjumlah 194 orang PNS, 49 orang Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL – TBPP), 95 orang Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar Penyuluh (TKST – P) dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Berdasarkan Golongan Tabel 10. Klasifikasi Pegawai pada Bapeluh PPK Berdasarkan Golongan Tahun 2015 Uraian Golongan a b c d Jumlah Struktural I II 1 1 1 3 6 III 5 7 11 3 26 IV 3 1 1 5 Jumlah Pegawai Struktural 37 Fungsional/ I Penyuluh II 2 5 2 9 III 20 19 32 51 122

40


IV

12 13 1 Jumlah Pegawai Fungsional Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional THL-TBPP TKST - P

-

26 157 194 49 95

Tabel 11. Klasifikasi Pegawai pada Bapeluh PPK Berdasarkan Jabatan Tahun 2015 No Jabatan Jumlah (Orang) 1 Esselon IIB 1 2 Esselon IIIA 1 3 Esselon IIIB 3 4 Esselon IVA 9 5 Esselon IVB 9 6 Staf 14 7 Kelompok Jabatan Fungsional 157 Total 194 c. Berdasarkan Pendidikan Tabel 12. Klasifikasi Pegawai pada Bapeluh PPK Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015 Uraian Pendidikan Jumlah (Orang) SLTA DIII DIV S1 S2 S3 Struktural 9 2 1 21 4 37 Fungsional 57 6 15 75 4 157 THL-TBPP 19 9 4 17 49 TKST-P 1 7 2 85 95 Jumlah 86 24 22 198 8 338 Persentase 25,44 7,10 6,51 58,58 2,37 -

41


2. Sarana Penunjang Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut : a. Inventaris/Peralatan Kantor Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubeleur, peralatan computer, serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan Kegiatan SKPD Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas : -

Meja Kerja

: 155

unit

-

Meja Rapat

:

10

set

-

Kursi Kerja

: 141

unit

-

Kursi Rapat

: 435

unit

-

Almari

:

19

unit

-

Rak Buku

:

11

unit

-

Laktop

:

26

buah

-

Computer PC

:

9

buah

-

Printer

:

51

buah

-

Mesin Tik

:

30

buah

-

Faximile

:

1

buah

-

Saound system

:

22

unit

-

Jaringan Internet

:

1

unit

-

Hand Traktor

:

1

unit

-

Ginset

:

1

unit

-

Infocus

:

17

unit

-

Alat Pengukur Curah Hujan

:

15

unit

-

Test Kit Soil

:

15

unit

-

Tes Kit Fertilizer

:

4

unit

-

pH Tester

:

`15

unit

-

Kamera

:

15

buah

-

Megaphone

:

15

buah

42


b. Kendaraan Dinas Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2014 sebanyak 162 buah yang terdiri dari Kendaraan Roda Empat sebanyak 2 buah dan kendaraan roda dua sebanyak 162 buah, dengan rincian sebagai berikut : 2 (Dua) unit kendaraan dinas roda (empat) yang terdiri dari :  1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver.  1 (satu ) Unit mobil APV Warna Hitam Tahun. 162 (Seratus Enam Puluh Dua) unit kendaraan roda 2 (dua) yang terdiri dari :  20 (Dua Puluh) unit motor Mega Pro  4 (Empat) unit motor Honda Supra  2 (Dua) unit motor Honda Revo  55 (Lima Puluh Lima) unit motor YT 115.  40 (Empat Puluh) unit RX King  2 (Dua) unit motor Sigma  35 (Tiga Puluh Lima) unit motor Suzuki  2 (Dua) Suzuli A.Xilo

3. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian a. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan (UPTBP) Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan berupa UPTBP yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan adalah 14 unit yang tersebar di

14 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Semua

14 UPTBP sudah memiliki gedung kantor seperti Tabel 13 berikut :

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Tabel 13. UPTBP dan Lahan Percontohan Tahun 2015 Lahan Percontohan (ha) Nama UPTBP Luas Luas Yang Yang Belum Lahan Dimanfaatkan Dimanfaatkan Srikaton 1,00 1,00 Sumber Harta 1,00 1,00 Megang Sakti 2,00 2,00 Muara Beliti 0,75 0,75 Tuah Negeri 2,00 2,00 Muara Lakitan 2,00 2,00 Yudhakarya 2,00 2,00 Bukit Panca Mulya 1,00 1,00 Selangit 1,50 1,50 Purwodadi 1,00 1,00 STL Ulu Terawas 2,00 2,00 Muara Kelingi 2,00 2,00 Jayaloka 2,00 2,00 -

Keterangan

43


14. TP. Kepungut Jumlah

2,00 22.25

2,00 22.25

-

b. Kelompok Tani Kelompok Tani yang ada di Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2015 adalah seperti uraian pada Tabel 15 berikut : Tabel 14. Kelompok Tani di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 No. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan

Jumlah Klp. Tani

Muara Beliti Jaya Loka Muara Lakitan Purwodadi Tugumulyo Sumber Harta Selangit TP. Kepungut STL. Terawas BTS. Ulu Sukakarya Tuah Negeri Muara Kelingi Megang Sakti Jumlah

Jml. Anggota (org)

102 81 217 93 171 104 85 63 161 176 67 75 135 241

2.556 1.938 5.022 2.797 5.258 3.252 2.133 1.350 4.451 4.614 1.857 1.959 3.353 7.581

1.771

48.121

Jumlah kelompok tani saat ini adalah 1.771 Kelompok . Dari jumlah Kelompok tani tersebut tingkat kemampuan kelompok tani masih ada yang rendah. Sehingga untuk mengembangkan kelompok sebagai lembaga usaha yang berorientasi agribisnis masih perlu ada upaya peningkatan kapasitas kelompok melalui pelatihan, mimbar sarasehan, magang dan sebagainya yang ditujukan untuk pemberdayaan kelompok tani sebagai lembaga ekonomi. Pada tahun 2011 – 2015 penumbuhan kelompok tani ini akan digalakkan lagi secara partisipatif dengan bertumpu pada aspirasi petani sendiri, sehingga dapat terbentuk rasa memiliki yang tinggi dan embrio organisasi yang kuat. Pengembangan kelompok tani ini akan difokuskan kepada pemberdayaan organisasi ekonomi.

44


c. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tabel 15. Jumlah Gapoktan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 No. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan Muara Beliti Jaya Loka Muara Lakitan Purwodadi Tugumulyo Sumber Harta Selangit TP. Kepungut STL. Terawas BTS. Ulu Sukakarya Tuah Negeri Muara Kelingi Megang Sakti Jumlah

Jumlah Gapoktan

Jml. Anggota (org)

12 13 20 11 18 10 12 9 13 15 8 11 21 21

3.412 2.869 4.130 3.409 5.856 3.818 2.673 1.313 5.032 4.569 2.194 1.733 2.292 6.364

194

50.301

Besarnya nilai aset Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas sampai Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut : Tabel 16. Asset Tetap Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas Per 31 Desember 2015 No Uraian Nilai (Rp.) 1 Tahun 2015 14.898.525.421

D. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya Berdasarkan evaluasi Laporan Kinerja tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas terhadap Bapeluh PPK Kabupaten Musi Rawas, maka SKPD Bapeluh PPK telah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan memperbaiki penulisan Laporan Kinerja dari tahun ke tahun berupa penulisan Laporan Kinerja berdasarkan peraturan maupun sistematika penulisan yang berlaku dan mengacu kepada Renstra,

45


Renja maupun IKU SKPD, Program dan Kegiatan mendukung program dan kegiatan nasional, Pengiriman Laporan Kinerja tepat waktu, serta meningkatan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bahan koreksi untuk acuan melaksanakan kegiatan di tahun yang akan datang. Hal-hal yang belum ditindaklanjuti yaitu masalah sinkronisasi indikator

Kinerja

utama

dan

perlunya

perbaikan

Renstra

dengan

menyesuaikan target program dan kegiatan sesuai dana yang ada.

46


BAB IV PENUTUP A.

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap indikator pencapaian kinerja,

maka dapat

disimpulkan Kinerja SKPD Tahun 2015 berhasil dengan Baik, hal ini dapat dilihat pada rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 yang mencapai 67,81 % Keberhasilan yang dicapai SKPD tidak terlepas dari hambatanhambatan yang dijumpai, kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi

secara

berkala

atas

kendala/hambatan

tersebut

dan

telah

mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang, hambatan tersebut dapat diminimalisir demi tercapainya tujuan dan sasaran. B.

Langkah-langkah di masa mendatang Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, merevisi Renstra dan IKU serta meningkatkan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

47


48


49

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BAB 1 PENDAHULUAN

Recommend Documents