Pembukaan dan Pengarahan Rapat Kerja III Presiden RI Dengan Para Menteri dan Gubernur se-indonesia 1

Pembukaan dan Pengarahan Rapat Kerja III Presiden RI Dengan Para Menteri dan Gubernur se-Indonesia1 H. Susilo Bambang Yudhoyono2

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalaamu’alaikum warohmatullaahi wabarokaatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Pimpinan dan para Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, para Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Gubernur Bank Indonesia, para Gubernur dan para Ketua DPRD tingkat provinsi, para pimpinan lembaga-lembaga negara non-kementerian dan para pimpinan Badan-badan Usaha

1

2

Sambutan Presiden Republik Indonesia dalam Acara Rapat Kerja III dengan para menteri dan Gubernur se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, 5 Agustus 2010. Presiden Republik Indonesia. NEGARAWAN Jurnal Sekretariat Negara RI | No. 17 | Agustus 2010

1

milik Negara, pimpinan dan para anggota komite ekonomi nasional dan komite inovasi nasional, hadirin sekalian yang saya hormati. Marilah kita pada kesempatan yang baik ini, bersama sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanan rahmat dan ridho-Nya kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan dan semoga kesehatan, untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Mengawali rapat kerja yang kali ini kita laksanakan di Istana Bogor, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para Gubernur dan Ketua DPRD provinsi utamanya, atas pelaksanaan tugas yang saudara-saudara emban selama ini, baik tugas penyelenggaraan pemerintahan umum, maupun tugas-tugas pembangunan. Saudara-saudara, Rapat kerja, antara kabinet dan para Gubernur, serta Ketua DPRD tingkat provinsi, yang kita selenggarakan sekarang ini, berbeda dengan rapat-rapat kerja sebelumnya. Bedanya adalah setiap rapat kerja ada agenda yang definitif, kemudian kita hilangkan hal-hal yang bersifat seremonial. Ada output atau ada hasil, dan dua rapat kerja terakhir diakhiri dengan terbitnya sebuah instruksi presiden, karena kita ingin instruksi presiden tidak lagi bersifat top down, tetapi dalam prosesnya juga disumbang oleh para gubernur dan pimpinan DPRD, manakala itu menyangkut kepentingan secara menyeluruh, baik pusat maupun daerah. Ini juga menunjukkan bahwa kita sungguh menjalankan sistem pemerintahan yang didesentralisasikan. Raker pertama di Cipanas, itu pada bulan Februari tahun ini, menghasilkan sebuah instruksi presiden, tentang prioritas pembangunan tahun 2010 yang dewasa ini kita jalankan bersama. Raker di Tampak Siring, pada bulan April yang lalu, menghasilkan instruksi presiden yang berkaitan dengan program keadilan bagi semua, serta langkah pembangunan ekonomi kita pasca krisis perekonomian global.

2

NEGARAWAN Jurnal Sekretariat Negara RI | No. 17 | Agustus 2010

Raker di Bogor yang kita selenggarakan hari ini dan besok, kita selenggarakan atas pertimbangan sebagai berikut: Pertama, hasil evaluasi yang kami jalankan, menyangkut efektivitas pembangunan di seluruh tanah air, termasuk penggunaan anggaran negara. Beberapa saat yang lalu Wakil Presiden memimpin rapat evaluasi, yang berkaitan dengan penyerapan anggaran, yaitu APBN 2010, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang di sana sini memang memerlukan koreksi dan perbaikan. Latar belakang yang lain adalah, justru saudara-saudara, kita memiliki momentum, kita memiliki peluang yang lebih baik untuk membangun ekonomi kita meskipun tahun 2008, tahun 2009 Indonesia juga terkena oleh dampak krisis perekonomian global. Oleh karena itu, harapan kita dengan raker ini kita bisa melakukan perbaikan, dan penyempurnaan dari apa yang kita lakukan, dengan tidak menyia-nyiakan momentum dan peluang yang saya sebutkan tadi. Saudara-saudara, Pada pidato kenegaraan saya tahun lalu, di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya menyampaikan tentang perlunya kita melanjutkan reformasi nasional, dan sepuluh tahun ke depan ini kita sebut dengan reformasi gelombang kedua. Di situ secara ringkas saya sampaikan, apa saja yang telah kita capai dalam reformasi sepuluh tahun pertama, sekaligus saya sampaikan permasalahan dan tantangan apa yang kita hadapi sekarang ini. Insya Allah pada pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2010 nanti, akan saya elaborasi reformasi gelombang kedua itu, karena ini menjadikan misi bersama kita, utamanya jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebagaimana saudara ketahui, bahwa salah satu agenda reformasi yang dikumandangkan pada tahun 1998, tahun 1999 adalah perlunya Indonesia menganut sistem pemerintahan yang desentralistik dengan mengembangkan otonomi daerah. Itu adalah semangat dan amanah reformasi kita dulu, kita telah menjalankan, amanah reformasi ini, kurang lebih


3

sepuluh tahun terakhir ini, kita juga merasakan hasil-hasilnya, tetapi kita juga merasakan ekses dan masalah-masalah yang harus kita benahi secara bersama. Saudara-saudara, Secara nasional, memang diperlukan penataan dan perbaikan atas apa yang kita lakukan sekarang ini, agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan umum ini makin berhasil, tetap dalam semangat era desentralisasi dan otonomi daerah. Kita pun juga ingin terus mencegah dan meniadakan yang saya sebut dengan ekses ataupun penyimpangan-penyimpangan dari apa yang kita jalankan secara bersama ini. Saudara-saudara, Ketika kita melakukan penataan dan perbaikan, maka semuanya harus kita letakkan dalam tatanan pemerintahan yang diatur di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita sama-sama tahu bahwa kita menganut sistem negara kesatuan, NKRI, bukan negara federal dan juga bukan bentuk konfederasi. Keseluruhan pemerintahan, baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, sampai desa, menjadi satu keutuhan, yang dipimpin oleh presiden. Sebagaimana yang tercantum dalam Bab 3 Pasal 4 yaitu kekuasaan pemerintahan negara. Sehingga, meskipun dalam sistem pemilihan kepala daerah sekarang ini dilaksanakan secara langsung, tidak berarti meniadakan dua rujukan itu. Yaitu sistem negara kesatuan dan juga presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam kaitan ini semua, saudara-saudara, kita ingin semua jajaran pemerintah termasuk provinsi, kabupaten dan kota, juga dapat menjalankan tugasnya secara efektif, pembangunan juga dapat kita laksanakan secara efektif, anggaran negara pun bisa kita gunakan secara tepat dan optimal. Dengan pengantar itu saudara-saudara, maka tema dan agenda rapat kerja di Bogor ini, yang akan berlangsung selama dua hari, juga telah kita rumuskan dengan menelaah sejumlah faktor.

4


Pertama, tadi sudah saya sebutkan hasil evaluasi yang kita lakukan. Yang kedua, setiap saya berkunjung ke daerah saudara-saudara, ke provinsi, kabupaten, dan kota, saya juga telah mendapatkan masukan dari para gubernur utamanya. Dan sekali-sekali dari bupati dan walikota. Sebulan ini saya berkunjung ke Bali, ke NTB, ke Maluku, dan ke Maluku Utara. Kita juga mendengar masukan dari para pakar dan akademisi, bagaimana membuat pemerintahan kita ini, di pusat dan di daerah benar-benar dapat berlangsung makin efektif. Kita juga mendengar masukan dan aspirasi dari rakyat kita. Dan yang tidak kalah pentingnya selama ini, saya mendengar umpan balik dari para investor dan dunia usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, menyangkut iklim investasi dan usaha, baik di pusat maupun di daerah. Faktor-faktor itulah yang saya pertimbangkan untuk memilih agenda dan tema, rapat kerja kita kali ini yang lebih banyak berkaitan dengan APBN dan APBD, sesuatu yang menjadi kepentingan kita bersama untuk dapat dirumuskan dengan tepat. Selengkapnya ada empat agenda yang akan kita bahas selama dua hari rapat kerja ini. Agenda pertama, berkaitan dengan perkembangan ekonomi makro. Saya ingin kita semua, sungguh memahami konteks yang luas dari perekonomian kita, baik daerah, nasional, maupun global. Istilahnya kita perlu mengetahui big picture, dengan demikian apa yang kita lakukan telah mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Dengan memahami ekonomi makro, saudara-saudara, kita berharap kita bisa mengembangkan ekonomi mirko dan sektor ril dengan lebih baik lagi. Dengan memahami ekonomi makro, kita juga akan mengetahui hubungan antara pertumbuhan yang kita kejar, yang saudara kejar, agar terjadi di seluruh negeri kita dengan stabilitas harga, atau inflasi, dan juga pengangguran, yang juga kita ikhtiarkan untuk terus dapat kita turunkan. Dengan makro ekonomi kita juga mengetahui apa kontribusi APBN dan APBD terhadap pertumbuhan. Kalau kita lalai misalnya, membelanjakan dengan baik, terlambat menyerapnya, tentu berakibat pada pertumbuhan yang sama-sama ingin kita pastikan terjadi secara positif.


5

Kita dengan memahami makro ekonomi, juga mengetahui apa kontribusi investasi terhadap pertumbuhan. Jika kita, baik di pusat maupun saudara, para gubernur, bupati dan walikota, ingin pertumbuhan terjadi, tapi investasi tidak bergerak, karena iklimnya tidak baik, tentu tidak akan terjadi pertumbuhan yang diharapkan. Demikian juga apa kaitannya pembangunan infrastruktur dengan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Saya sungguh berharap saudara-saudara, kita semua yang ada di tempat ini, pada tingkat, saya dan wapres, pada tingkat menteri, pada tingkat gubernur, pimpinan DPRD, bahkan sampai bupati dan walikota, sungguh memahami permasalahan makro ekonomi kita ini, dengan demikian apa yang kita laksanakan dalam konteks pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan lebih baik. Itu agenda pertama, yaitu makro ekonomi. Agenda kedua, berkaitan dengan APBN. Tentu harapan kita APBN yang sehat, yang berkualitas, dan yang berkesinambungan. Dengan penjelasan tentang APBN, hari ini saya sungguh berharap, semua yang hadir, utamanya para pimpinan di daerah mengetahui kebijakan dasar APBN kita, mengetahui kemampuan dan batas kemampuan untuk membiayai, baik pemerintahan umum maupun pembangunan. Kita juga akan tahu berapa banyak penerimaan negara kita, revenue kita, berapa banyak pajak yang kita dapatkan tahun-tahun terakhir ini, dan mengapa saya terus menyerukan, agar penerimaan pajak ini menjadi perhatian kita, karena itu sumber utama dalam penerimaan negara dan itu untuk pembiayaan di seluruh Indonesia. Kita akan tahu nanti berapa pembelanjaan, atau spending atau expenditure, yang kita keluarkan secara nasional, karena, biasanya ada selisih antara anggaran yang kita terima dengan yang kita belanjakan, maka ada istilah defisit. Desifit ini bervariasi, tetapi satu hal, defisit harus aman. Negara Eropa masih mengalami krisis sekarang ini, karena defisitnya besar sekali sehingga APBN-nya keropos dan ekonominya tidak selamat. Oleh karena itulah kita harus menghitung defisit yang tepat, defisit yang aman. Ingat, hampir semua negara berkembang termasuk negara-negara maju, kalau defisitnya tinggi untuk menutup itu diambil dari

6


pinjaman atau hutang. Tentu kita tidak ingin makin ke depan rasio hutang kita ini menjadi lebih buruk, harusnya menjadi lebih baik, dan kita akan lebih mengandalkan sumber-sumber penerimaan dalam negeri. Dari APBN yang akan dijelaskan nanti, kita tahu berapa yang disalurkan kepada daerah, utuh. Dengan sistem desentralisasi fiskal, apakah dalam bentuk DAU, DAK, dana bagi hasil, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Kita juga akan tahu berapa besar subsidi untuk minyak, atau BBM, listrik pupuk, dan lain-lainnya. Kita juga akan tahu nanti, berapa yang harus kita keluarkan untuk membayar bunga hutang yang terjadi secara kumulatif hingga hari ini, dan kalau saya lanjutkan, kita juga akan tahu, berapa banyak porsi untuk membangun infrasturktur. Ini harus kita pahami secara gamblang, dengan demikian kalau kita ingin menata kembali APBN kita dan kemudian juga APBD, semuanya berada dalam kondisi yang sehat, yang berkualitas, dan yang berkesinambungan tadi. Setiap kali saya berkunjung ke daerah, saya menerima laporan dari para Gubernur, dan sekali-sekali dari bupati dan walikota, hampir semua mengajukan tambahan biaya untuk pembangunan infrastruktur. Saya memahami itu tidak mengada ada, karena memang diperlukan di daerah, diperlukan di provinsi, kabupaten dan kota. Yang ingin saya sampaikan adalah, anggaran yang tersedia untuk membangun infrastruktur, yang begitu banyak di seluruh Indonesia, tidak memungkinkan untuk pembiayaan itu dibangun sekaligus, mesti ada prioritas, mesti ada pilihan-pilihan. Nah, di dalam konteks inilah, nantinya kita akan bisa membicarakan. Kalau harus membiayai pembangunan infrastruktur yang pantas APBN berapa, APBD berapa, ini yang disebut dengan common responsibility untuk pembangunan infrastruktur. Itu adalah agenda kedua, APBN. Agenda ketiga saudara-saudara, APBD. Kita tahu karena setelah melakukan evaluasi berapa persen yang daerah gunakan, untuk belanja pegawai dan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya konsumtif, atau dulu sering disebut dengan cost pembelanjaan rutin. Nanti akan tahu juga kita, berapa persen yang saudara gunakan untuk pembiayaan pembangun-


7

an, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kita juga akan tahu, apalagi kalau di breakdown pada tingkat kabupaten dan kota, berapa banyak yang terserap untuk membangun gedung-gedung, membeli mobil-mobil, persentasenya, nominalnya, dan berapa banyak yang digunakan untuk membangun fasilitas umum. Ini semua potret, yang harus kita telaah secara jernih nanti saudarasaudara, bagi penyempurnaan dan perbaikan ke depan. Hadirin peserta rapat kerja yang saya cintai, Sedangkan agenda keempat, atau agenda terakhir adalah, langkah percepatan penyerapan anggaran, dan juga revisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang pengadaan barang dan jasa. Kenyataannya, dalam evaluasi yang kita laksanakan, banyak yang terlambat menyerap anggaran. Ini terjadi di kementerian dan lembaga pusat, juga terjadi di daerah. Kalau terlambat penyerapannya, hampir pasti sumbangan atau kontribusi APBN, APBD terhadap pertumbuhan akan kurang maksimal, demikian juga multiplayer effect, efek ganda yang positif, dari terserapnya anggaran dan pembelanjaan, juga tidak terjadi. Ini tentu menyia-nyiakan peluang bagi pergerakan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Di sisi lain, menyangkut Keppres tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, saya mendengar banyak keluhan, banyak yang menganggap terlalu kaku, dengan demikian menghambat kelancaran dan penyerapan anggaran. Oleh karena itu, kita revisi, kita lakukan perubahanperubahan, tetapi tetap saudara, tujuannya harus jelas. Bukan mengubah asal mengubah, kita melakukan revisi Keppres yang dulu disusun dengan seksama oleh pemerintahan sebelumnya, tentu memiliki tujuan yang baik. Ketika dijalankan, ada masalah-masalah, kita perbaiki. Tapi tidak boleh keluar dari tujuan yang baik itu. Yang ingin kita pastikan, jangan sampai terlalu birokratis, karena terlalu birokratis maka tidak cepat, terhambat, tidak lancar. Setelah kita tata kembali, kita lakukan revisi, harapan saya penggunaannya tetaplah yang akuntable, dan tetaplah dengan supervisi yang baik.

8


Saudara-saudara, Agenda keempat ini tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, besok satu hari, mulai jam 9 sampai jam 11, sebelum Salat Jumat, karena itu hari terakhir, itu khusus membahas percepatan penyerapan anggaran dan revisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dan sekaligus hal-hal yang berkaitan dengan itu. Saudara-saudara, Semangat dari rapat kerja ini adalah, supaya tidak keliru, untuk mengidentifikasi masalah secara obyektif dan terbuka. Kemudian, setelah kita kenali masalahnya mengapa, masih ada hambatan di sana sini, mengapa harusnya terjadi pertumbuhan 6% misalkan di daerah x, kok hanya 5%? Mengapa pula pada tingkat nasional barangkali lebih tinggi lagi, itu terjadi? Maka kita akan melakukan perbaikan secara bersama dan secara komprehensif. Istilah saya adalah solutions to common problems, solusi untuk permasalahan bersama kita. Oleh karena itu, masih berkaitan dengan rapat kerja ini, saya berharap saudara bisa menggunakan waktu dan forum ini dengan sebaik-baiknya, jangan kita di sini diam, tetapi nanti di luar menggerutu. Tidak baik. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menuntaskan segala persoalan, yang memang bisa diselesaikan pada forum dua hari ini. Dengan demikian, rakyat tidak bingung karena sinergi diantara kita semua berlangsung dengan baik. Sinergi itu bukan hanya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tetapi juga sinergi antar kementerian. Jangan dikira antar kementerian itu tidak ada masalah, masih ada masalah. Demikian juga antara pusat dan daerah. Sehingga sinergi secara horisontal dalam arti pembangunan sektoral dan sinergi secara vertikal dalam arti pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UKP IV akan terus melakukan evaluasi secara berkala, dan hasilnya akan disampaikan kepada saudara, yang sudah disampaikan kepada para menteri setelah kita bertemu di Cipanas dan Tampak Siring. Di waktu yang akan datang evaluasi juga akan disampaikan kepada para gubernur dan secara selektif kepada bupati dan walikota, yang memang ada yang


9

sangat prinsipil untuk kita sampaikan. Ada kalanya sudah baik di pusat, sudah baik di provinsi, ada masalah di kabupaten kota, kita sampaikan dengan tujuan untuk perbaikan, supaya hasilnya lebih baik lagi. Dan tentu rakyat juga perlu tahu atas semuanya ini, yang penting-penting, tidak semua, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kita. Saya, saudara-saudara, selaku Presiden bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Para gubernur tentu bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, dan juga bertanggung jawab kepada rakyat di provinsi saudara. Demikian juga para bupati dan walikota, saya dapat laporan, ada kabupaten yang penggunaan APBD-nya tidak tepat. Setelah diajak dialog, jawabannya yang penting sudah disetujui oleh DPRD kabupaten itu. Ini keliru, tidak boleh, apa tidak mengikut garis kebijakan tatanan dan aturan yang ada. Saya ingatkan sekali lagi, bahwa sistem negara kesatuan tidak seperti itu, sekali lagi ini bukan negara federal dan yang berlaku di Indonesia. Pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif, gubernur, bupati dan walikota, dan juga DPRDnya masing-masing. Saudara itu satu sebetulnya, antara gubernur dengan DPRD provinsi. Demikian juga, apa namanya, bupati walikota dengan DPRD kabupaten dan kota, tentu dengan fungsi yang berbeda. Ada mekanisme check and balance, tetapi hakekatnya semua harus menyukseskan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah nasional, utamanya yang tertuang dalam APBN. Ini penting sekali, agar sekali lagi, anggaran negara yang alhamdulillah telah melampaui jumlah seribu trilyun, satu capaian yang patut kita syukuri atas kerja keras kita semua, harus benar-benar dapat kita gunakan secara efektif dan tepat sasaran. efisien dan optimal, dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Ini menjadi kepentingan kita saudarasaudara, nanti ada potret pembangunan daerah demi daerah. Saya bertanya, karena ada yang tidak logis. Sebagai contoh, anggaran di daerah makin meningkat, tetapi justru kondisinya menurun. Antara lain kemiskinan, tapi juga ada daerah

10


yang anggarannya, meningkatnya tidak tajam tapi perbaikan terjadi. Mari kita temukan, mengapa, bukan untuk mencaricari kesalahan, untuk perbaikan. Dengan demikian, kita benar-benar menjalankan tugas pembangunan dengan penuh tanggung jawab, karena tentu rakyat juga ingin merasakan hasilnya dan kemudian perbaikan harus terjadi. Saudara-saudara, Menutup pengantar dan direktif awal saya ini, meskipun tidak terkait langsung dengan raker kita ini, ada sejumlah hal yang saya mintakan atensi saudara, baik jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pertama, adalah persiapan menghadapi bulan Ramadhan, 1431 Hijriyah dan lebaran. Kita tahu, setiap mendekati hari lebaran, terjadi gejolak harga, itu bisa dijelaskan, explainable. Yah, kesimpulannya rumah tangga mengkonsumsi bahan pokok yang lebih demandnya meningkat, kalau supply barang-barang itu yang ada di pasar-pasar tetap, harga pasti naik. Akan terjadi setiap mendekati lebaran. Oleh karena itu, terhadap bahan-bahan pokok yang utama, manakala kenaikannya tidak wajar, maka menteri terkait dengan kerja sama dengan gubernur, bupati, dan walikota, laksanakanlah operasi pasar, dengan demikian terjadi stabilisasi harga. Kemudian, kadang-kadang ada komoditas pertanian, yang petani itu mendapatkan untung setahun sekali. Yah, anggaplah itu rejeki. Tetapi kalau bahan-bahan pokok tentu harus kita pastikan kenaikannya tidak terlalu tinggi, tetapi kalau kenaikan satu atau dua menurut saya wajar-wajar saja. Dan untuk petani kita, terutama yang di daerah-daerah, maka anggaplah itu sesuatu yang terjadi yang tidak seberapa, tapi memberikan tambahan penghasilan bagi petani kita. Yang kedua, permasalahan kecelakaan tabung LPG 3 kg. Saya sudah memberikan instruksi kepada jajaran terkait, para menteri terkait, Pertamina, dan semuanya. Saya berharap dilaksanakan dengan baik. Kemarin Mantan Wakil Presiden, Pak Jusuf Kalla, datang menemui saya, karena barangkali ada wacana-wacana yang menyalahkan kebijakan dari


11

konversi minyak tanah ke LPG ini. Saya sampaikan, bahwa tidak ada yang salah dengan kebijakan itu. Kebijakan yang pemerintah ambil waktu Presidennya saya dan Wakil Presidennya Pak Jusuf Kala. Bahwa ada masalah-masalah akibat dari kebijakan yang tidak keliru itu, kita perbaiki. Mungkin dulu tidak terpikirkan tapi setelah berjalan ada masalah. Oleh karena itu, saya berharap, kebijakan yang tidak keliru bisa menghemat anggaran yang sangat besar, itu dipastikan pelaksanaannya baik. Dan kecelakaan tabung LPG 3 kg tidak terjadi terus. Pastikan tabungnya, pastikan pipanya, pastikan bau gasnya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan pengawasan berulang-ulang. Pertamina dan jajarannya harus punya alat kendali ketika harus di isi dengan gas yang baru. Ada persoalan-persoalan pengoplosan, katanya. Coba dicek, karena selisih harga antara tabung LPG 12 kg dengan LPG 3 kg, akibatnya seperti itu, pengawasan, tapi juga solusi bagaimana supaya tidak terjadi pengoplosan. Saya persilahkan nanti Wakil Presiden memimpin rapat lanjutan, untuk betulbetul menuntaskan upaya kita mengatasi kecelakaan tabung LPG 3 kg itu. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah ibadah haji, tahun ini, tahun 1431 Hijriyah, atau tahun 2010 Masehi, ongkos jemaah haji alhamdulillah telah dapat kita turunkan. Tanpa mengurangi kualitas penyelengaraan, bahkan mudahmudahan dengan pengalaman kita di waktu yang lalu, kita bisa lebih perbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah haji itu. Saya berharap, laksanakan persiapan yang baik, baik di tingkat Jakarta, tingkat daerah, tempat-tempat embarkasi dan demarkasi, sampai dengan apa yang akan dilaksanakan di tanah suci, baik di Mekkah, di Madinah, ataupun di kotakota lain, di Minah, di Arafah, dan sebagainya. Hal lain adalah, tumpahan minyak dari sebuah perusahaan minyak di Montara, Australia, yang dampaknya memasuki perairan Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Saya telah mengeluarkan instruksi dan saya tahu negosiasi tengah berlangsung. Intensifkan negosiasi itu, dengan perusahaan minyak itu, dan laksanakan kerja sama sebaik-baiknya dengan Pemerintah Australia dan Pemerintah Thailand,

12


dan kemudian nanti bersama gubernur, bupati, dan masyarakat Rote, itu betul-betul diselesaikan. Dan saya ingin ada bantuan kepada masyarakat yang terdampak karena tumpahan minyak ini, yang tentu mengganggu usaha mereka seharihari, seperti perikanan dan sebagainya. Saya mendapat laporan dua hari yang lalu, negosiasi tengah berlangsung dan ada progresnya. Saya berharap bisa diselesaikan dengan baik. Hal lain yang saya minta atensi saudara, saya prihatin, banyak pilkada yang berakhir atau disertai dengan anarki, perusakan-perusakan, kekerasan-kekerasan. Ini kalau tidak bisa kita hentikan, langkah mundur dari demokrasi, dan pemilu yang sesungguhnya berjalan dengan baik selama ini. Kita tidak ingin rakyat menjadi korban. Oleh karena itu, marilah bersama-sama, kalau pilkada tingkat kabupaten dan kota, saya meminta atensi para gubernur dan para menteri terkait, aparat kepolisian, lakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan. Dan manakala terjadi kekerasan, jangan hanya rakyat yang barangkali diagitasi, diprovokasi, atau akhirnya melakukan kekerasan seperti itu, tapi juga perlu diberikan sangsi, bagi mereka-mereka yang bertanggung jawab. Siapa tahu kandidat atau tim suksesnya terlibat dalam menggerakkan aksi-aksi kekerasan seperti itu. Ini tidak baik, karena korbannya lagi-lagi rakyat, korbannya apa yang telah susah payah kita bangun, kemudian dirusak begitu saja. Yang terakhir, adalah tentang pemeliharaan lingkungan hutan. Saya meminta perhatian yang sungguh-sungguh dari para gubernur, bupati, dan walikota. Kita telah mempunyai rencana aksi, kita menyiapkan anggaran dari APBN, alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari negara-negara sahabat, dalam bentuk hibah, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Semua bertanggung jawab. Menteri terkait, gubernur, bupati, walikota ajak, DPRD-nya ajak, masyarakat adatnya ajak, LSM-nya ajak perguruan tinggi agar semua bisa menyukseskan program ini. Dan terutama manakala apa yang kita lakukan untuk kepentingan hutan, kepentingan lingkungan, kepentingan yang lain, mengakibatkan kesulitan hidup bagi masyarakat lokal, maka harus ada bantuan nyata yang sepadan. Karena mereka barangkali harus mendapatkan


13

mata pencarian yang baru. Oleh karena itu, ketika nanti bicara anggaran jumlahnya tidak sedikit, saya minta betulbetul dialirkan dan digunakan yang memang digunakan upaya untuk menata kembali hutan kita, tapi juga masih bisa digunakan untuk kepentingan yang baik, dengan sangat serius memperhatikan lingkungan dan kelestariannya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saudara-saudara, Saya kira itulah tambahan atensi saya, di luar agenda utama dalam raker ini. Dan setelah ini, nanti pada saatnya jam 10 akan dilanjutkan dengan sesi, berikutnya lagi ada break sekitar sepuluh menit, saya kira. Saya berharap, mari kita jalankan rapat kerja ini dengan sebaik-baiknya. Satu setengah hari itu bermakna kalau kita bisa gunakan dengan baik. Terima kasih, Wassalaamu’alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh.[]

14


Pembukaan dan Pengarahan Rapat Kerja III Presiden RI Dengan Para Menteri dan Gubernur se-indonesia 1

Recommend Documents