PEMBINAAN DISIPLIN A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. B. PENJELASAN Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Maksud dan Tujuan Pembinaan Disiplin PNS 1. Maksud Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur Aparatur Sipil Negara dituntut untuk setia dan taat pada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 2. Tujuan a. Untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran tugas pokok dan fungsi PNS; b. Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku PNS; c. Meningkatkan kedisiplinan PNS; d. Meningkatkan tanggung jawab PNS; e. Mempercepat proses perubahan ke arah peningkatan profesionalisme dalam bekerja. Kewajiban dan larangan PNS 1. Kewajiban, setiap PNS wajib : a. mengucapkan sumpah/janji PNS; b. mengucapkan sumpah/janji jabatan; c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah; d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,dan tanggung jawab; f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Larangan, setiap PNS dilarang : a. menyalahgunakan wewenang; b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara : - ikut serta sebagai pelaksana kampanye; - menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; - sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau - sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: - membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau - mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; n. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: - terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; - menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; - membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau - mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Proses pembinaan disiplin 1. Hukuman Disiplin Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. a. Ketentuan Umum
- PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan dijatuhi hukuman disiplin; - Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar kewajiban dan larangan dijatuhi hukuman disiplin; - Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. b. Jenis Hukuman Disiplin 1) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 2) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 3) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)tahun; b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c) pembebasan dari jabatan; d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. c. Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah secara kumulatif jumlahnya menjadi 7½ (tujuh setengah) jam dikonversikan sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja, dengan ketentuan jumlah hari dan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan sebagai berikut : 1) 5 hari kerja,dijatuhi hukuman disiplin teguran; 2) 6 s.d. 10 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin teguran tertulis; 3) 11 s.d. 15 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis; 4) 16 s.d. 20 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu); 5) 21 s.d. 25 hari kerja,dijatuhi hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 6) 26 s.d. 30 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 7) 31 s.d. 35 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 8) 36 s.d. 40 hari kerja,dijatuhi hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural atau Fungsional Tertentu; 9) 41 s.d. 45 hari kerja,dijatuhi hukuman disiplin pembebasan jabatan; 10) 46 hari kerja atau lebih, dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 2. Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan serta Penerbitan Hukuman Disiplin a. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap Atasan Langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. b. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan. c. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. d. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. e. Apabila sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal pemeriksaan PNS yang bersangkutan tidak hadir, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
f. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya melibatkan pemeriksa dan PNS yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). g. Apabila diperlukan atasan langsung atau Tim Pemeriksa dapat meminta keterangan dari orang lain. h. Apabila menurut hasil pemeriksaan PNS yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka atasan langsung atau pejabat yang berwenang harus menerbitkan surat keputusan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemeriksaan dilakukan. i. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan harus disampaikan kepada PNS yang bersangkutan 3. Proses Pembinaan dan Penanganan Disiplin PNS a. Proses di SKPD Kepala SKPD sebagai Atasan Langsung wajib melakukan pembinaan dan penanganan disiplin PNS secara hierarki sesuai kewenangan di lingkungan unit kerjanya dengan tahapan sebagai berikut : • Atasan Langsung mendengar, melihat dan menerima laporan dugaan pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Unit Kerjanya. • Membentuk Tim Pemeriksa dengan Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan/SPMP (Anggota Tim minimal berpangkat sama dengan PNS yang akan diperiksa). • Tim Pemeriksa memanggil secara tertulis, melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). • Tim Pemeriksa melakukan kajian terhadap hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ada, apabila terbukti maka pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan hukuman disiplin. • Apabila kewenangan hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati), maka Kepala SKPD menyampaikan berkas penanganan secara lengkap ke Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.
Catatan : Contoh Format SPMP, Surat Panggilan, BAP, dan bentuk SK Hukuman Disiplin secara lengkap tercantum dalam Lampiran Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010. b. Proses di BKD BKD secara teknis menerima laporan langsung dari masyarakat atau SKPD dengan berkas lengkap perihal dugaan pelanggaran disiplin PNS dengan ancaman hukuman disiplin yang merupakan kewenangan Bupati, dengan tahapan sebagai berikut : • Melakukan analisis atau kajian terhadap laporan, apabila diperlukan melaksanakan Sidak atau Croschek ke lapangan. • Membuat Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan dan membuat Surat Panggilan untuk melakukan pemeriksaan. • Melakukan pemeriksaan terhadap PNS dan pihak-pihak lain yang terkait, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) • Membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari : - unsur Atasan Langsung; - unsur Kepegawaian; - unsur Pengawasan, dan - pejabat lain yang ditunjuk. • Tim Pemeriksa melaksanakan Rapat Koordinasi untuk melakukan analisis atau kajian terhadap dugaan pelanggaran disiplin PNS, apabila berdasarkan keterangan, bukti dan fakta telah menunjukkan adanya pelanggaran disiplin, maka Tim Pemeriksa memberikan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Bupati. • Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai hasil Rapat Koordinasi Tim Pemeriksa untuk disampaikan kepada Bupati. • Bupati memberikan instruksi atas Laporan Hasil Pemeriksaan untuk segera ditindaklanjuti. • BKD membuat Keputusan Bupati Kuningan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan diserahkan kepada PNS melalui SKPD. 4. Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin a. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, apabila pejabat yang berwenang menghukum tetapi
tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat atasannya sama dengan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada bawahannya. b. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan dan tata cara dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 862/KPTS.291–BKD/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS Sipil di Lingkungan Pemkab. Kuningan, dengan rincian sebagai berikut : Pejabat Eselon II.a
Eselon II.b
Eselon III
Eselon IV dan yang setara
Eselon V dan yang setara
Jenis Hukuman Disiplin Terhadap a. Teguran lisan - Eselon II b. Teguran tertulis - Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda c. Pernyataan tidak puas dan Penyelia, fungsional umum Gol. Ruang secara tertulis III/c dan Gol. Ruang III/d di lingkungannya d. Penundaan KGB untuk paling lama satu tahun e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis d. Penundaan KGB untuk paling lama satu tahun e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis d. Penundaan KGB untuk paling lama satu tahun e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis d. Penundaan KGB untuk paling lama satu tahun e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum Gol. Ruang II/c sampai dengan Gol. Ruang III/b di lingkungannya Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum Gol. Ruang III/c dan Gol. Ruang III/d di lingkungannya Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum Gol. Ruang II/c sampai dengan Gol. Ruang III/b di lingkungannya Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum Gol. Ruang II/c sampai dengan Gol. Ruang III/b di lingkungannya Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum Gol. Ruang II/a dan Gol. Ruang II/b di lingkungannya Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum Gol. Ruang II/a dan Gol. Ruang II/b di lingkungannya Fungsional umum Gol. Ruang I/a sampai dengan Gol. Ruang I/d
PNS yang menduduki jabatan fungsional umum Gol. Ruang I/a sampai dengan Gol. Ruang I/d di lingkungannya
Keterangan : a. Masing-masing Pejabat yang mempunyai kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin harus melaporkan kepada atasanya secara berjenjang; b. Para pejabat struktural Eselon II dan III dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada seluruh pegawai dan atau bawahan di lingkungannya apabila pejabat yang berhak menindak tidak melaksanakan kewenangannya; c. Pejabat yang setara struktural Eselon IV adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain Kepala Sekolah Menengah Atas, Kepala Sekolah Menengah Pertama; d. Pejabat yang setara struktural Eselon V adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain Kepala Sekolah DasardanKepala Taman Kanak-Kanak.
5. Upaya Keberatan dan Banding Administratif Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa Keberatan atau Banding Administratif. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). a. Keberatan Keberatan hanya dapat dilakukan untuk keputusan berupa: • penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan • penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Prosedur untuk melakukankeberatan atas hukuman disiplin adalah sebagai berikut : • Diajukan secara tertulis kepada atasan yang berwenang menghukum dengan memuat alasan. • Diajukan dalam jangka waktu 14 hari mulai tanggal yang bersangkutan menerima putusan. • Pejabat yang berwenang menghukum memberi tanggapan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan keberatan. • Apabila dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja pejabat berwenang menghukum tidak memberi tanggapan maka atasan wajib mengambil keputusan. • Apabila tidak ada tanggapan maka atasan pejabat yang berwenang mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. • Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. • Apabila dalam jangka waktu 21 hari kerja atasan pejabat yang berwenang tidak ambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum. b. Banding Administratif Mengajukan banding administratif gaji tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang upaya administratif tidak disetujui untuk pindah instansi. Prosedur untuk melakukan Banding Administratif adalah sebagai berikut : • Banding administratif diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan. • Banding administratif diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima. • Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu tidak dapat diterima. • Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif. • Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tidak memberikan tanggapan dalam waktu tersebut, maka BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada. • BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif. C. KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Klik untuk melihat
