KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN ALAMAT : Jln. Gatot Subroto KM 6,2 No 268 A Medan Telp/Fax : 061 8452112, 061 8455941
BERITA ACARA PENJELASAN (AANWIZJING) Nomor : W2.F1.PL.02.03-007 /IMIMDN-KONS/2015 Pekerjaan
: Pekerjaan Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Tahun Anggaran 2015 Nilai Total HPS : Rp. 995.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
Pada hari ini Kamis, tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas pada pukul 08.00 WIB s.d 09.00 WIB POKJA ULP Pekerjaan Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Tahun Anggaran 2015 telah melaksanakan kegiatan
PEMBERIAN
PENJELASAN
(AANWIZJING)
secara
elektronik
melalui
Aplikasi
SPSE
:
www.lpse.kemenkumham.go.id . Hasil penjelasan tersebut diperoleh hal-hal sebagai berikut : 1. Sampai dengan saat proses penjelasan (aanwizjing) dilaksanakan terdapat 20 (dua puluh) Perusahaan yang telah melakukan pendaftaraan secara online ; 2. Selama
proses
tahapan
penjelasan
(aanwizjing)
berlangsung
terdapat
16
pertanyaan/penjelasan yang diajukan oleh perusahaan yang mengikuti pemilihan (daftar terlampir) Demikian Berita Acara Penjelasan (Aanwizjing) ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana perlunya.
POKJA ULP Pekerjaan Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan 1.
dto
Ketua
1. .................................
2.
dto
Sekretaris
2. .................................
3.
dto
Anggota
3. .................................
Lampiran berita acara pelaksanaan Aanwizjing : Pertanyaan Peserta Dokumen Bab Uraian Nomor: Bab Kepada Yth, Pokja ULP : Pekerjaan Rehabilitasi W2.F1.PL.02.03IV Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas 003/IMIKantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Didalam KONS/2015 Dokumen Lelang Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) tentang Dokumen Penawaran. Tertulis ada SKT Mandor Bangunan Gedung Padahal didalam Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi No. 5 Tahun 2013 Tentang Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi tidak ada pernah diterbitkan SKT Mandor Bangunan Gedung.. Mohon dilakukan perubahan sub bidang untuk tenaga terampilnya. Terima kasih . DOKUMEN Selamat pagi Anggota Pokja ULP. Semoga seluruh PENGADAAN anggota pokja ULP telah hadir pada tahapan penjelasan ini sehingga bisa menjawab setiap pertanyan kami secara langsung tanpa menunggu waktu tambahan bagi ULP untuk menjawab. Kami yakin anggota pokja menetapkan masa penjelasan selama 1 jam dimulai pukul 08 sd 09.00 telah diperhitungkan dengan matang dan berdasarkan kompetensi oleh anggota pokja sehingga semua pertanyaan anggota pokja dapat dijawab pada saat penjelasan, bukan setelah penjelasan berakhir walaupun memang ada waktu diberikan 3 jam kepada anggota pokja untuk menjawab. Tahapan penjelasan ini merupakan proses menyamakan persepsi antara anggota pokja dengan peserta lelang terkait dokumen pengadaan terutama terkait persyaratan2 yang ditetapkan anggota pokja apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang efesien, efektif, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif. Untuk itu kami bermohon agar setiap jawaban anggota pokja dijawab dengan jelas dan ada dasar hukumnya. Dan mohon jangan jawaban anggota pokja terkesan diplomatis dan menghindar. Mohon anggota pokja jangan menjawab dengan mengatakan pelelangan ini telah sesuai perpres 54 atau peratutan yang berlaku. Kalau sesuai maka kami mohon dijawab bagian mana yang sesuai itu lengkap dengan pasal dan ayatnya PERPRES 54/2010 Sebelumnya kami ingin klarifikasi kepada anggota BESERTA pokja atas informasi bahwa banyak penyedia enggan PERUBAHANNYA mengikuti pelelangan di bawah naungan KEMENKUMHAM RI. alasannya adalah sudah ada pemenang di kantong anggota pokja dan pelelangan ini hanya formalitas belaka. Apabila ada penyedia yang berani memasukkan penawaran, maka dicari-cari
Pengirim 101005252 13 Aug 2015 08:04
100994252 13 Aug 2015 08:08
100994252 13 Aug 2015 08:09
DOKUMEN PENGADAAN
DOKUMEN PENGADAAN
kesalahannya dan sekecil apapaun kesalahannya diupayakan masuk ranah pidana, apakah betul informasi tersebut?. Hal ini untuk memberikan jaminan dan kenyamanan kepada peserta untuk mengikuti pelelangan ini Pada Dokumen pengadaan, BAB III, bagian E, angka 100994252 26, point 26.1.E dinyatakan bahwa Pelaksanaan evaluasi 13 Aug 2015 08:10 dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Ini berarti pelaksanaan evaluasi penawaran dilaksanakan setelah koreksi aritmatik. Pada jadwal yang disusun anggota pokja maka pembukaan penawaran dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2015 pukul 12.01 s.d. 23.59. evaluasi penawaran juga dimulai tanggal 19 Agustus 2015 pukul 01 s.d tanggal 25 Agustus 2015 Pukul 23.59. tidak ada ruang koreksi aritmatik pada jadwal tersebut. Apabila anggota pokja mengatakan koreksi aritmatik bersamaan dengan evaluasi penawaran maka anggota pokja sudah melanggar dokumen yang disusunnya sendiri dimana evaluasi penawaran setelah koreksi aritmatik. Menurut dokumen pengadaan bahwa evaluasi dilakukan terhadap 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik, dan kita sama sama tahu bahwa koreksi aritmatik bisa mengubah urutan penawar terendah Kami meminta anggota pokja menyediakan ruang untuk koreksi aritmatik dan menguploadnya ke system SPSE sebelum evalausi penawaran dimulai. Apabila anggota pokja tidak berkenan mengupload koreksi aritmatik ini, maka kami menduga anggota pokja berusaha untuk menciptakan PENYIMPANGAN PROSEDUR demi memenangkan penawar yang mendekati HPS. mungkin kesannya kecil sekali masalahnya di koreksi aritmatik ini, tapi kenyataannya besar sekali peluang anggota pokja untuk merekayasa tahapan ini, misalnya anggota pokja mencari cari kesalahan penawar terendah dengan cara evaluasi tidak mengikuti tahapan. Kalau sudah dapat kesalahan penawar terendah maka anggota pokja menjalankan evaluasi seolah2 sesuai prosedur Pada Dokumen pengadaan, BAB III, bagian E, angka 100994252 26, point 26.3 butir c dinyatakan bahwa penawaran yang 13 Aug 2015 08:10 memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; selanjutnya pada BUTIR d dinyatakan bahwa penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1).
JADWAL PENGADAAN
PERPRES 54/2010 BESERTA PERUBAHANNYA
penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau,…..dst. Mohon penjelasan anggota Pokja apa syarat-syarat SUBSTANSIAL untuk 1). Daftar kuantitas harga dan analisa harga satuan, 2). metode pelaksanaan, 3). jadwal pelaksanaan, 4). spesifikasi teknis, 5). Personil inti, 6). Peralatan. dan apa syarat-syarat yang TIDAK SUBSTANSIAL untuk ke delapan dokumen diatas. Mohon anggota pokja jangan menjawabnya dengan mengatakan lihat di dokumen pengadaan atau sesuai dokumen pengadaan, karena di dokumen pengadaan tidak ada dijelaskan Pembangunan konstruksi ini memerlukan peninjauan 100994252 lapangan sehingga diperlukan penjelasan lapangan, 13 Aug 2015 08:11 kami mohon anggota pokja menjelaskan kepada kami dimana alamat detail lokasi pekerjaan dan siapa petugas yang menunggu disana sehingga kami bisa langsung hadir disana pada waktu yang telah disediakan. Pada jadwal yang disusun anggota pokja belum ada tahapan penjelasan lapangan sehingga kami minta untuk disebutkan pada jadwal tersebut. dengan masuknya waktu penjelasan lapangan maka sudah tentu batas akhir upload dokumen juga berubah Berdasarkan Perpres 4 tahun 2015, penjelasan pasal 19 100994252 ayat 1 huruf a disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan 13 Aug 2015 08:16 memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas, dan pariwisata. Sehubungan dengan hal diatas maka kami akan mengutip beberapa peraturan yang berlaku tentang jasa konstruksi terutama peraturan dari kementerian Pekerjaan Umum RI sehingga mohon anggota Pokja tidak bisa dengan sembarang mengatakan bahwa penyusunan dokumen pengadaan telah sesuai dengan PERPRES 54/2010 beserta perubahannya tanpa ada referensi dengan peraturan tentang jasa konstruksi. Berdasarkan Permen PU nomor 14 tahun 2013, Lampiran I, BAB IV, bagian B, angka 3 huruf c point 2). Butir a) disebutkan bahwa Jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama ditetapkan dalam LDP. Setelah kami membaca dokumen pengadaan untuk pekerjaan ini tepatnya di BAB IV, bagian A. kami belum menemukan jenis pekerjaan utama dan jenis pekerjaan pendukung. Anggota pokja hanya menyebutkan judul pekerjaan pada point 6 tersebut. ini menunjukkan bahwa anggota
DOKUMEN PENGADAAN
PERPRES 54/2010 BESERTA PERUBAHANNYA
pokja juga bisa salah dan jangan hanya mencari cari kesalahan penawar terendah. Mohon anggota pokja menjelaskan jenis pekerjaan utama dan jenis pekerjaan pendukung untuk pekerjaan ini. Kalau anggota pokja mengatakan lihat di Daftar Kuantitas Harga atau BQ maka sudah jelas disana juga tidak ada disebutkan mana pekerjaan utama dan mana pekerjaan pendukung. Pokja ULP telah mengada-ada dalam meminta 100994252 persyaratan personil inti. Mana ada usaha kecil memiliki 13 Aug 2015 08:17 pegawai tetap dengan kualifikasi 1). SKA ahli madya manajemen proyek, 2). SKA ahli pembongkaran Bangunan Madya, 3). SKA Ahli Pemeliharaan dan Perawatan bangunan Muda, ditambah lagi SKT juru hitung kuantitas dan SKT Mandor Bangunan Gedung. Tidak ada penyedia usaha kecil yang memenuhi syarat. Kalau ada peserta yang memenuhi syarat seperti itu maka sudah pasti peserta tersebut meminjam dari perusahaan konsultan atau perusahaan kualifikasi besar. Hal itu dapat kita buktikan bahwa : 1)personil inti yang diusulkan tidak terdaftar dalam dokumen kualifikasi peserta lelang, 2). Personil inti tersebut tidak memiliki pengalaman di perusahaan peserta lelang, 3). Pengalaman personil inti tersebut umumnya di perusahaan kualifikasi non kecil. Pertanyaan kami : 1). apakah personil inti yang kami usulkan boleh bukan pegawai tetap?, 2). Apakah personil inti yang kami usulkan dibolehkan tidak memiliki pengalaman di perusahaan kami?, 3). Apakah personil inti yang kami usulkan dibolehkan memiliki pengalaman di usaha non kecil, 4). Apakah personil inti yang kami usulkan dibolehkan tidak hadir dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya dan hanya sekedar numpang nama untuk memenuhi persyaraatn lelang ini saja?. Kalau jawabannya tidak dibolehkan maka kami minta nama2 tenaga teknis pemenang lelang ini disebutkan dalam BAHP pada point evaluasi teknis. karena kami sangat yakin sekali pemenang lelang ini juga tidak memiliki personil teknis yang dipersyaratkan dan jika ada maka sudah pasti dipinjam dari perusahaan lain. Smoga pertanyaan kami ini menjadi catatan bagi BPK RI atau APIP lainnya untuk menindaklanjutinya, untuk itu kami minta persyaratan yang memiliki SKA dihapuskan Berdasarkan Permen PU nomor 14 tahun 2013, 100994252 Lampiran I, BAB IV, bagian B, angka 3 huruf c point 2) 13 Aug 2015 08:18 butir d).2) disebutkan bahwa Penilaian personil manajerial (ahli/terampil) pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. Untuk usaha non kecil tidak termasuk tenaga terampil dan/atau personil pendukung, sedangkan untuk usaha kecil cukup personil pelaksana (tenaga terampil).
JADWAL PENGADAAN
Berdasarkan uraian diatas maka sudah jelas dalam pekerjaan ini yang dinilai hanya personil yang diminta memiliki SKT dan personil yang diminta untuk memiliki SKA tidak dievaluasi. Hal tersebut karena pekerjaan ini ditujukan untuk usaha kecil. Mengapa anggota pokja meminta 1). SKA ahli madya manajemen proyek, 2). SKA ahli pembongkaran Bangunan Madya, 3). SKA Ahli Pemeliharaan dan Perawatan bangunan Muda?. Jika anggota pokja menjawab bahwa tujuannya agar kualitas pekerjaan bisa terjamin, maka kompetensi anggota pokja diragukan untuk melaksanakan pelelangan ini, karena tidak mampu berpikir efesien dan efektif. Sebagai ilustrasi sungguh tidak logika untuk menjemput pencuri ayam dikerahkan satu batalion brimob lengkap dengan peralatan tempur Berdasarkan jadwal pengadaan untuk pekerjaan ini 100994252 maka upload dokumen penawaran tanggal 14 Agust 13 Aug 2015 08:18 pukul 08.00 S.D 19 agustus pukul 12.00, pembukaan penawaran tanggal 19 Agustus pukul 12.01 sd 23.59, evaluasi penawaran tanggal 05 sd 10 Agustus 2015, evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 19 agustus pukul 12.01 SD 25 agustus pukul 23.59, dan pembuktian kualifikasi dilaksanakan 24 agustus pukul 09 s.d 16.30. Jadwal ini sungguh cacat hukum dimana evaluasi penawaran bersamaan dengan evaluasi kualifikasi dan batas akhir pembuktian kualifikasi lebih duluan selesai dibanding batas akhir evaluasi penawaran. Ini membuka ruang anggota pokja melakukan evaluasi tidak mengikuti tahapan. padahal urutan yang seharusnya menurut dokumen pengadaan adalah evaluasi diawali dengan evaluasi administrasi dan menghasilkan berita acara evaluasi administrasi, berita acara evaluasi teknis, dan berita acara evaluasi harga. Setelah terbit ketiga berita acara tersebut maka dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi, bagaimana anggota pokja tanggal 9 Agustus 2015 melakukan evaluasi kualifikasi kalau evaluasi administrasi baru juga dimulai pada tanggal tersebut. Masalah ini nampak sepele tapi disinilah ruang anggota pokja untuk melakukan penyimpangan dengan tujuan memenangkan penawar yang mendekati HPS. dengan kaburnya jadwal ini maka anggota pokja hanya mengevaluasi penawar terendah.Kami meminta agar jadwal di SPSE diperbaiki dengan ketentuan jadwal evaluasi kualifikasi dimulai setelah jadwal evaluasi penawaran berakhir. Kalau anggota pokja tidak berkenan maka kami yakin pelelangan ini telah direkayasa untuk memenangkan penawar yang mendekati HPS. Salah satu indikasi pada jadwal ini nantinya dapat direkayasa adalah penambahan waktu
DOKUMEN PENGADAAN
DOKUMEN PENGADAAN
evaluasi dan menunda pengumuman pemenang. Itu berarti anggota pokja belum menemukan kesalahan penawar terendah. Kami yakin dokumen perencanaan untuk pekerjaan ini disusun oleh konsultan perencana. Dalam penyusunan dokumen perencanaan berupa estimate Engginering, gambar dan syarat teknis maka konsultan menggunakan asumsi harga biasanya SSH Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi pekerjaan ini . SSH Provinsi Sumut merupakan harga tertinggi bahan dan upah. Dasar penyusunan volume oleh PPK adalah estimate engginering tapi daftar harga bahan dan upah di HPS tidak lagi berdasar SSH melainkan berdasarkan survey pasar. Melihat jumlah PAGU yang hampir sama dengan HPS maka kami yakin daftar harga bahan dan upah di EE dan HPS hampir seluruhnya sama. Ini menunjukkan PPK tidak melakukan survey pasar untuk harga upah dan bahan. Padahal berdasakan perhitungan kami dengan harga pasar bahan dan upah di Provinsi Sumatera Utara maka HPS untuk pekerjaan ini di mark up lebih 15 persen. Dengan mark up tersebut mengundang penyedia berupaya mendekati anggota pokja dan PPK untuk melakukan persekongkolan. Ini bisa kita lihat hampir seluruh pengadaan di Kemenkumham tahun 2014 dan 2015 pemenangnya adalah penawar tertinggi yang mendekati HPS. Untuk itu kami mohon agar HPS untuk pekerjaan ini diturunkan menjadi Rp. 800 Juta. Apabila anggota pokja tidak menyetujui dengan alasan HPS disusun PPK maka besar kemungkinan anggota pokja telah mendapatkan bagian dari selisih Rp. 195 JUTA tersebut. Memang HPS disusun PPK tapi ada tahapan yang harus dilalui anggota pokja sesuai amanah perpres 54/2010 beserta perubahannya yakni peninjauan RUP. Sekali lagi kami mohon agar HPS diturunkan menjadi Rp. 800 juta sehingga negara diuntungkan Rp. 195 juta. dengan HPS Rp. 800 maka kami peserta akan bersaing sehat dan mafia PBJ akan menghindar Jika penawar terendah yang ditetapkan sebagai pemenang maka kami sangat menghormatinya dan mendukungya, tapi kalau penawar yang mendekati HPS yang dimenangkan mohon agar anggota pokja melampirkan dokumen teknis dan dokumen kualifikasi pemenang pada BAHP. Hal ini diperlukan dalam rangka penerapan prinsip pengadaan yang efesien, efektif, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif. Kami kwatir anggota pokja menggugurkan penawar terendah dengan alasan tidak memenuhi syarat pada unsur tertentu padahal penawar tertinggi yang dimenangkan
100994252 13 Aug 2015 08:19
100994252 13 Aug 2015 08:20
DOKUMEN PENGADAAN
Pengadaan
DOKUMEN PENGADAAN
mungkin sama kesalahannya. Kami yakin apabila anggota pokja telah menjalankan prosedur pengadaan yang berlaku maka anggota pokja akan mantap menunjukkan dokumen penawaran yang dimenangkan tersebut. Janganlah jawaban anggota pokja mengatakan yang diupload dalam BAHP sesuai peraturan, karena tidak ada peraturan manapun yang menyebutkan apa yang diupload dalam BAHP sehingga kalaupun angggota pokja upload tidak ada peraturan yang dilanggar Dokumen pengadaan, BAB IV, bagian M disebutkan bahwa Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE dan tembusan secara offline disampaikan kepada PPK, PA/KPA dan inspektorat. Untuk menghilangkan kekwatiran kami bahwa ada persekongkolan antara PA/KPA, PPK, Inspektorat dan pokja ULP maka kami mohon agar pada jawaban sanggahan dilampirkan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi pemenang. Hal itu kami minta karena kami kwatir hanya dokumen penawaran terendah yang dievaluasi secara detail dan sampai2 nanti dicari salahnya padahal evaluasi untuk dokumen pemenang tidak dilakukan. Kalau anggota pokja sudah yakin bahwa proses sudah sesuai peraturan maka kami yakin anggota pokja akan mantap melampirkan dokumen yang kami minta Kepada Yth, Pokja ULP : Pekerjaan Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Didalam Dokumen Lelang Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) tentang Dokumen Penawaran. Tertulis ada SKT Mandor Bangunan Gedung Padahal didalam Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi No. 5 Tahun 2013 Tentang Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi tidak ada pernah diterbitkan SKT Mandor Bangunan Gedung.. Mohon dilakukan perubahan sub bidang untuk tenaga terampilnya. Terima kasih . Diharapkan pelelangan ini berjalan dengan transparan, adil, dan bersaing sehat, sesuai dengan isi daripada PAKTA INTEGRITAS dan Perpres RI 54 Tahun 2010 serta perubahannya. pada kemana anggota pokja ini, kok tidak ada satupun pertanyaan dijawab. berarti tidak ada satupun anggota pokja yang mengikuti tahapan aanwijing ini. berarti anggota pokja sudah menyimpang dari prosedur, yakni tidak mengikuti salah satu tahapan. kalau merasa tidak sanggup menjawab dalam waktu cepat kenapa jadwal aanwijing hanya disusun satu jam, apakah tujuannya agar peserta lalai dalam mengikuti penjelasan dan tidak ada pertanyaan?
100994252 13 Aug 2015 08:20
101005252 13 Aug 2015 08:21
100994252 13 Aug 2015 08:32
Selamat pagi pokja apa skt harus melampirkan spt 100944252 tahunan setahu km klau SKT Tidak memerlukan SPT 13 Aug 2015 08:34 Tahunan Mohon koreksinya tk Penjelasan Panitia/Pokja ULP Ba Dokumen Uraian Pengirim b W2.F1.PL.02. Ba 101005252: Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan 03-003/IMI- b Kepada Yth, Halaman Rumah Dinas KONS/2015 IV Pokja ULP : 13 Aug 2015 08:34 Pekerjaan Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Didalam Dokumen Lelang Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) tentang Dokumen Penawaran. Tertulis ada SKT Mandor Bangunan Gedung Padahal didalam Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi No. 5 Tahun 2013 Tentang Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi tidak ada pernah diterbitkan SKT Mandor Bangunan Gedung.. Mohon dilakukan perubahan sub bidang untuk tenaga terampilnya. Terima kasih . Jawab: terima kasih atas koreksinya, akan
kami lakukan adendum dokumen pemilihan untuk SKT Mandor Bangunan Gedung 100994252: prinsip-prinsip pengadaan yang transparan akan POKJA laksanakan sesuai ketentuan. 100994252: Koreksi aritmatik adalah bagian dari evaluasi penawaran. Dan dldalam jadwal pada aplikasi LPSE tidak ada menyiapkan waktu khusus untuk koreksi aritmatik. 100994252 13 Aug 2015 08:10: syarat-syarat penawaran sudah disampaikan dalam dokumen pemilihan, dan sudah jelas syarat substansial adalah hal-hal yang berkaitan dengan Pekerjaan Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. syarat2 substansial misalnya
Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas 13 Aug 2015 08:38
Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas 13 Aug 2015 08:45
Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas 13 Aug 2015 09:14
Jadwal Pengadaan
PERPRES 54/2010 BESERTA PERUBAHA NNYA
spesifikasi Bahan atau spesifikasi teknis pengerjaan, RAB dll yang sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak menurunkan kualitas pekerjaan. untuk lebih jelasnya syarat substansial dapat dilihat di dokumen pemilihan. 100994252 13 Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Aug 2015 08:11 Halaman Rumah Dinas Alamat detail 13 Aug 2015 09:29 lokasi pekerjaan : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Jln. Gatot Subroto KM 6,2 No. 268 A Medan, 20127. Aanwizing atau peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada hari Jum'at, Tanggal 14 Agustus 2015 pukul 09.00 Wib s.d Pukul 10.00 Wib di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Jln. Gatot Subroto KM 6,2 No. 268 A Medan, 20127. 100994252 13 Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Aug 2015 08:16 Halaman Rumah Dinas pekerjaan 13 Aug 2015 09:47 dilakukan sesuai yang telah disampaikan
DOKUMEN PENGADAA N
PERPRES 54/2010 BESERTA PERUBAHA NNYA
JADWAL PENGADAA N
DOKUMEN PENGADAA N
dalam dokumen pemilihan 100994252 13 Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Aug 2015 08:17 Halaman Rumah Dinas Suatu pekerjaan 13 Aug 2015 09:58 tentu membutuhkan tenaga ahli, dan pihak penyedia bertanggung jawab penuh terhadap hasil pekerjaan, termasuk dalam menghadirkan tenaga ahlinya. Apabila diperlukan, maka akan dilakukan adendum terhadap personil tenaga ahli. 100994252 13 Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Aug 2015 08:18 Halaman Rumah Dinas terhadap personil 13 Aug 2015 10:01 inti yang digunakan akan dilakukan peninjauan ulang, dan apabila diperlukan akan dilakukan adendum. 100994252 13 Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Aug 2015 08:18 Halaman Rumah Dinas pembuktian 13 Aug 2015 10:19 kualifikasi merupakan bagian dari tahapan evaluasi. 100994252 13 Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Aug 2015 08:20 Halaman Rumah Dinas pelaksanaan 13 Aug 2015 10:28 pemilihan penyedia Pekerjaan Rehabilitasi Halaman Kantor,
DOKUMEN PENGADAA N
DOKUMEN PENGADAA N
DOKUMEN PENGADAA N
Jalan, dan Halaman Rumah Dinas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan akan kami laksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan pertanggung jawaban pelaksanaan akan diberikan pada instansi yang berwenang. 100994252 13 Aug 2015 08:20 pertanggung jawaban pelaksanaan akan diberikan pada instansi yang berwenang. 101005252 13 Aug 2015 08:21 terhadap SKT Mandor Bangunan Gedung akan kami lakukan evaluasi ulang, dan apabila diperlukan akan dilakukan adendum. terimakasih. 100944252 13 Aug 2015 08:34 terhadap SKT tidak diperlukan SPT tahunan. untuk itu dalam hal ini akan kami lakukan koreksi. terimakasih. 100994252 13 Aug 2015 08:32 terimaksih atas
Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas 13 Aug 2015 10:32
Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas 13 Aug 2015 10:38
Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas 13 Aug 2015 10:41
Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas 13 Aug 2015 10:49
DOKUMEN PENGADAA N
perhatiannya. tentu panitia akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan guna memberi penjelasan terhadap pelaksanaan pemilihan langsung yang dilakukan dan guna kelancaran dari pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. 100994252 13 Aug 2015 08:19 Terima kasih atas masukannya. 1. Dokumen perencanaan disusun dengan bantuan teknis dari konsultan perencana berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah harga pasar yang berlaku. Jika dianggap HPS yang disusun terlalu tinggi, justru ini membuka ruang untuk melakukan penawaran dengan harga terbaik bagi penyedia yang akan memasukkan penawaran dan tentunya ini menjadi bahan
pertimbangan bagi panitia untuk memilih penyedia yang bisa mengerjakan pekerjaan dengan kualitas baik beserta harga yang dianggap paling menguntungkan bagi negara. 2. Jumlah HPS yang hampir sama dengan PAGU adalah merupakan upaya untuk mengoptimalkan pembelanjaan uang negara yang dilakukan secara bertanggungjawa b. 3. Panitia menjalankan lelang ini melalui lpse.kemenkumha m.go.id yang bertujuan untuk membuka peluang bagi siapa saja untuk ikut serta dalam pelelangan dan pemenang akan ditentukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. POKJA ULP Pekerjaan Rehabilitasi Halaman Kantor, Jalan dan Halaman Rumah Dinas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan 1.
dto
Ketua
1. .................................
2.
dto
Sekretaris
2. .................................
3.
dto
Anggota
3. .................................
