PANITIA PENGADAAN/KELOMPOK KERJA/PEJABAT PENGADAAN JASA KONSULTANSI SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2011 DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING) Nomor Kegiatan TA
: 44/Pan.K.SU/Tr/2011 : Penyusunan DED Sistim Drainase lintas kab./kota dan saluran Primer kws perkotaan dalam mendukung kegiatan tahun 2012 (Kd-02) : 2011
Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Juni tahun Dua ribu sebelas (13-062011), Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu Nomor : 061.1/688-Tarukim Provsu/2011 tanggal 07 April 2011, telah melakukan penjelasan dokumen pemilihan secara On-Line melalui website www.lpse.sumutprov.go.id yang berlangsung pada pukul 10.00 Wib s/d 12.00 Wib uraian sebagai berikut : Untuk paket pekerjaan Penyusunan DED Sistim Drainase lintas kab./kota dan saluran Primer kws perkotaan dalam mendukung kegiatan tahun 2012 (Kd-02), sampai dengan batas waktu akhir tahapan penjelasan dokumen pemilihan tidak ada pertanyaan dari peserta/penyedia jasa. Total Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 368.500.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Terjadi perubahan Kerangka Acuan Kerja dari dokumen yang telah di tentukan dalam dokumen terdahulu. (terlampir dibawah) Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlu.
Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu
LAMPIRAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN DED SISTIM DRAINASE LINTAS KAB./KOTA DAN SALURAN PRIMER KWS PERKOTAAN DALAM MENDUKUNG KEGIATAN TAHUN 2012 I. PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Perkembangan perkotaan sering kali tidak diiringi dengan kemampuan untuk menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang layak untuk mendukung lingkungan yang sehat, sehingga yang muncul adalah permasalahan. Penyediaan prasarana yang member dampak kepada kerugian besar baik material maupun non material yang harus ditanggung oleh masyarakat. Salah satunya adalah masalah banjir yang dari tahun ke tahun semakin meningkat intensitasnya, banyak factor yang mengakibatkan banjir salah satunya adalah keberadaan drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan menuju tempat pembuangan. Pada umumnya penanganan drainase di banyak daerah masih bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaan drainase harus dilaksanakan secara menyeluruh, dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta ditunjang oleh oleh peningkatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Agar pembangunan suatu sistem saluran drainase dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan tersedianya suatu dokumen DED yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketersediaan dokumen ini sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan, mengingat pembangunan suatu sistem drainase membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga diperlukan suatu perencanaan/DED yang tepat guna dan bermanfaat untuk mengalokasikan besaran dana yang harus disediakan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2011 ini berupaya untuk melakukan Penyusunan DED pada Kawasan lintas kabupaten dan Drainase Primer perkotaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.
1.2
Maksud dan Tujuan Maksud
: untuk menyiapkan Dokumen DED Sistem Drainase Kawasan lintas kabupaten/kota yang menjadi wewenang pemerintah provinsi agar pembangunan saluran drainase dapat terlaksana dengan baik dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat kualitas dan tepat sasaran dengan tujuan tersedianya suatu acuan/pedoman bagi pelaksanaan pekerjaan pembangunan drainase pada tahun 2012.
Tujuan
: adalah untuk mendapatkan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan fisik drainase dalam menunjang program pengembangan perkotaan sehingga tepat guna dan berhasil guna.
1.3
Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah penanganan sistem drainase lintas kab/kota dan saluran primer tahun 2012 dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya.
1.4
Lokasi Kegiatan Lokasi pekerjaan adalah di Provinsi Sumatera Utara
1.5
Sumber Pendanaan Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2011 pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
1.6
Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran adalah Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, agar pekerjaan dapat mencapai hasil yang optimal, konsultan membuat bagan pekerjaan yang menjelaskan keterkaitan pelaksanaan pekerjaan antara pengguna jasa dengan konsultan maupun konsultan dengan para tenaga ahli dan pendukung lainnya dalam bentuk kegiatan yang bersifat hubungan langsung maupun tidak.
II. DATA PENUNJANG 2.1 Data Dasar Tumbuhnya kawasan permukiman pada wilayah perbatasan kab/kota terutama pada sepanjang jalan provinsi di Sumatera Utara mengakibatkan berubahnya fungsi lahan dan berkurangnya daerah tangkapan air sehingga muncul kawasan genangan terutama pada saat musim hujan. Kondisi ini semakin parah dengan banyaknya saluran drainase yang belum dibangun maupun dalam kondisi rusak atau masih merupakan drainase alam yang terbuat dari tanah dan mengikuti kontur tanah yang ada. Meluapnya air pada sepanjang jalan yang telah dibangun mengakibatkan cepat rusaknya infrastruktur yang ada, untuk dapat menanggulangi hal ini perlu dilakukan pembangunan saluran drainase yang dapat mengurangi terjadinya daerah genangan pada sepanjang jalan nasional maupun provinsi terutama pada kawasan padat penduduk. 2.2 Standar Teknis Standar teknis yang diperlukan untuk terlaksananya pekerjaan ini adalah standar yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum terutama yang terkait dengan penanganan banjir dan penyusunan detail design. 2.3 Studi –Studi Terdahulu Studi yang telah dilakukan terkait dengan pekerjaan ini adalah penyusunan master plan prasarana dan sarana drainase yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
2.4 Referensi Hukum 1. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 2. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Utara 9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara 10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 III. RUANG LINGKUP 3.1 Lingkup Kegiatan Lokasi kegiatan penyusunan DED drainase dilaksanakan pada kawasan perbatasan Kabupaten/Kota, saluran drainase pada jalan Negara, jalan provinsi dan saluran primer perkotaan yang merupakan wewenang Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan disesuaikan dengan rencana kegiatan Tahun 2012. 3.2 Keluaran Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa konsep DED pembangunan saluran drainase yang akan di laksanakan oleh Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Tahun Anggaran 2012. 3.3 Peralatan dan Material, Personil dan Fasilitas Dari Kuasa Pengguna Anggaran Yang disediakan oleh kuasa pengguna anggaran adalah ruang untuk melakukan asistensi dan diskusi dari laporan yang harus diserahkan, adapun personil yang disediakan adalah staf pengawas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Kuasa pengguna anggaran akan memberikan fasilitas berupa surat jalan untuk melakukan survey lapangan maupun pengumpulan data pada instansi terkait dan apabila diperlukan akan menugaskan staf pengawas dalam mendukung pelaksanaan pengumpulan data dan survey 3.4 Peralatan dan Material dari penyedia Jasa Konsultansi Peralatan yang harus disediakan oleh Konsultan adalah : o Instrumen Survey o Alat-alat Presentasi o Data dan Peta Dasar
3.5 Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Kegiatan a. Pelaksanaan Survey Primer dan Sekunder b. Penyusunan Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Antara dan Laporan Akhir c. Presentasi Hasil Kegiatan 3.6 Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja. 3.7 Personil Agar pekerjaan dapat dilaksanakan tepat guna, tepat waktu serta tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerjaan maka tenaga ahli yang dibutuhkan dengan uraian tugas dan kewajibannya sebagai berikut : a. Team Leader Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 bidang teknik lingkungan yang dibuktikan dengan ijasah S1 atau S2 atau S3 di bidang tersebut sekurangnya 5 tahun setelah lulus. Dengan pengalaman profesional di bidang perencanaan prasarana perkotaan sekurang-kurangnya 3 tahun (untuk S1) dan 2 tahun (untuk S2 dan S3). Lingkup penugasan dan tanggung jawab ahli lingkungan bersama–sama dengan tenaga ahli lain adalah : - Mempersiapkan rencana pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan keahlian masing-masing personil. - Membuat analisa potensi wilayah perencanaan. - Menyimpan kompilasi data dari hasil dilapangan sampai pekerjaan diserah terima kepada pemberi kerja. b. Ahli Teknik Sipil Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 ilmu Sipil atau Teknik Sipil yang dibuktikan dengan ijasah S1 atau S2 atau S3 di bidang tersebut sekurangnya 5 tahun setelah lulus. Dengan pengalaman profesional di sekurangkurangnya 3 tahun (untuk S1) dan 2 tahun (untuk S2 dan S3). Lingkup penugasan dan tanggung jawab bersama–sama dengan tenaga ahli lain adalah : - Membuat pedoman/ketentuan desain dan pengelolaan prasarana dan sarana drainase. - Mempersiapkan inventarisasi masukan pemerintah kota dan masyarakat. - Merumuskan output penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana drainase.
c. Ahli Ekonomi Pembangunan Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 bidang ekonomi pembangunan yang dibuktikan dengan ijasah S1 atau S2 atau S3 di bidang tersebut sekurangnya 5 tahun setelah lulus. Dengan pengalaman profesional di bidang pembiayaan pembangunan sekurang-kurangnya 3 tahun (untuk S1) dan 2 tahun (untuk S2 dan S3). Tugas dan tanggung jawab ahli ekonomi pembiayaan pembangunan adalah merumuskan strategi pembiayaan pada upaya penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana drainase. Selain tenaga ahli tersebut diatas, masih diperlukan lagi tenaga pendukung untuk mendukung kegiatan tenaga-tenaga ahli tersebut, yang terdiri dari: Asisten Teknik Sipil Asisten Teknik Lingkungan Asisten Ekonomi Pembangunan Asisten Geodesi Suveyor Sekretaris Operator Komputer Pelayan Kantor 3.8 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan Untuk tahap persiapan dilakukan selama 3 minggu 2. Survey dan pengumpulan data Untuk survey dan pengumpulan data dilakukan selama 6 minggu 3. Penyusunan laporan antara Untuk penyusunan laporan antara dilakukan selama 5 minggu 4. Penyusunan laporan akhir dan diskusi Untuk penyusunan laporan akhir dan diskusi dilakukan sampai akhir masa kontrak IV.
LAPORAN Laporan yang harus diserahkan oleh konsultan terdiri dari : 4.1
.
Laporan Pendahuluan Laporan pendahuluan memuat antara lain : pendahuluan, pemahaman konsultan terhadap kerangka acuan kerja (KAK), Metodologi pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja dan organisasi kegiatan serta laporan awal hasil survey pendahuluan. Buku laporan pendahuluan yang harus diserahkan oleh pelaksana pekerjaan sebanyak 5 (lima) eksamplar
V.
4.2
Laporan Antara Buku laporan antara menguraikan tentang analisis prasarana dan sarana drainase yang dibutuhkan, analisis rencana pendanaan pembangunan pada wilayah yang direncanakan dan hasil diskusi yang diadakan dengan instansi terkait. Buku laporan ini harus diserahkan konsultan sebanyak 5 (lima) eksamplar
4.3
Laporan Akhir Laporan akhir merupakan perbaikan dari laporan antara yang terlebih dahulu harus dibahas dengan pihak pemberi pekerjaan, sehingga prasarana dan sarana yang akan dibangun dapat tepat sasaran. Laporan akhir ini berisikan gambar DED final, berupa : gambar-gambar rencana prasarana dan sarana dasar yang akan dibangun, dengan susunan sebagaimana yang telah diuraikan dalam ruang lingkup pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya, spesifikasi teknis dan penyiapan dokumen tender/RKS untuk pelaksanaan fisik. Buku laporan akhir yang harus diserahkan oleh konsultan sebanyak 10 (sepuluh) eksamplar dan dilengkapi dengan Album gambar dan dimasukkan/di copy kedalam CD sebanyak 5 set.
KETENTUAN Kegiatan jasa konsultansi ini harus dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
VI. LAIN-LAIN 6.1
Fasilitas Yang Disediakan Oleh Pengguna barang/Jasa untuk Membantu Kelancaran Tugas Konsultan 1. Ruangan untuk asistensi dan presentasi 2. Surat pengantar untuk melaksanakan survey
6.2
Persyaratan Kerjasama Dengan Konsultan lain Konsultan pelaksana kegiatan dapat bekerjasama dengan konsultan lain dengan alasanalasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui persetujuan Pengguna Barang/Jasa.
6.3
Pedoman Pengumpulan Data lapangan Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, Konsultan menyiapkan instrumen survey dan harus disetujui oleh Pengguna Barang/Jasa.
6.4
Asistensi Konsultan wajib melakukan asistensi tiap tahap pekerjaan dengan pengawas teknis atau tim teknis yang telah ditetapkan.
6.5
Catatan Tambahan 1.
Laporan dituliskan pada kertas ukuran A4, dengan Spasi 1,5 dan margin 3 cm.
2.
Ditulis dengan menggunakan jenis tulisan standart (mudah dibaca).
3.
Demikian kerangka acuan kerja (Term of Reference) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Medan,
Juni 2011
