PANITIA PENGADAAN/KELOMPOK KERJA/PEJABAT PENGADAAN JASA KONSULTANSI SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2011 DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING) Nomor Kegiatan TA
: 48/Pan.K.SU/Tr/2011 : Penyusunan Rencana Tata ruang Kawasan Strategis Labuhan Angin-Sibolga (Tr-01) : 2011
Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Juni tahun Dua ribu sebelas (13-062011), Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu Nomor : 061.1/688-Tarukim Provsu/2011 tanggal 07 April 2011, telah melakukan penjelasan dokumen pemilihan secara On-Line melalui website www.lpse.sumutprov.go.id yang berlangsung pada pukul 10.00 Wib s/d 12.00 Wib uraian sebagai berikut : Untuk paket pekerjaan Penyusunan Rencana Tata ruang Kawasan Strategis Labuhan AnginSibolga (Tr-01), sampai dengan batas waktu akhir tahapan penjelasan dokumen pemilihan tidak ada pertanyaan dari peserta/penyedia jasa. Total Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 349.500.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Terjadi perubahan Kerangka Acuan Kerja dari dokumen yang telah di tentukan dalam dokumen terdahulu (terlampir dibawah). Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlu.
Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu
LAMPIRAN PERTANYAAN
LAMPIRAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS LABUHAN ANGIN - SIBOLGA I. 1.1
PENDAHULUAN Latar Belakang Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: a. tata ruang di wilayah sekitarnya; b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau c. peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, ada kata kunci dalam kawasan strategis pada tiap lingkupnya, yaitu kawasan yang diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting. Dengan demikian, peranan kawasan strategis diharapkan dapat secara signifikan untuk memberi pengaruh positif bagi wilayah pengaruhnya. Misalnya, kawasan strategis ekonomi memberikan pengaruh peningkatan ekonomi bagi wilayah hinterland-nya. Kawasan strategis sosial dan budaya memberikan pengaruh atau mempengaruhi masyarakat didalamnya untuk merasa aman, nyaman dan produktif. Kawasan strategis lingkungan misalnya memberikan atau menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang bagi wilayah pengaruhnya. Nilai strategis tersebut diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jenis kawasan strategis Provinsi, antara lain adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. (1) Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, ekonomi khusus, pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. (2) Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia. (3) Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir. (4) Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia. Penataan ruang kawasan strategis dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah. Dalam konteks memenuhi amanat UU No. 26 tahun 2007 dan strategi percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara maka dalam draft Ranperda RTRW telah ditentukan kawasan-kawasan strategis provinsi yang selanjutnya perlu disusun rencana rincinya, yang salah satunya adalah Kawasan Strategis Labuhan Angin - Sibolga. Dimana nilai strategis dari kawasan ini adalah pada aspek ekonomi
terutama untuk melayani lingkup wilayah yang berada di pantai barat Sumatera Utara. Isu penanganan kawasan ini adalah sinergitas pembangunan antar daerah dan sinergitas pelayanan umum. Pengaturan kawasan strategis provinsi adalah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian pada TA. 2011 ini perlu disusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Labuhan Angin Sibolga sebagai pedoman bagi pembangunan fisik kawasan, yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang dan Permukiman provinsi Sumatera Utara. Penyusunan rencana tata ruang ini juga merupakan langkah awal bagi percepatan pengembangan kawasan agar memberi pengaruh yang lebih besar bagi wilayah sekitarnya, terutama bagi perkembangan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. 1.2
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud
: Menyusun rencana tata ruang Kawasan Strategis Labuhan Angin - Sibolga sebagai pedoman bagi pemanfaatan ruang kawasan.
Tujuan
: Tersusunnya rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Labuhan Angin Sibolga.
Lokasi Lokasi pekerjaan adalah pada Kawasan Strategis Labuhan Angin - Sibolga yang mencakup Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.
1.4
Sumber Pendanaan Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara TA. 2011.
1.5
Nama dan Organisasi Pengguna Barang/Jasa Nama dan Organisasi Pengguna Barang/Jasa adalah Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
II. DATA PENUNJANG 2.1
Data Dasar Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara antara lain sebagai berikut:
2.2
1.
Kawasan Mebidangro
2.
Kawasan Danau Toba dsk
3.
Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok
4.
Kawasan Lindung Tapanuli dan sekitarnya (termasuk Taman Nasional Batang Gadis dan Hutan Lindung Batang Toru)
5.
Kawasan Pulau Nias
6.
Kawasan Labuhan Angin – Sibolga
7.
Kawasan Tanjung Balai - Asahan
8.
Kawasan Strategis Labuhan Angin - Sibolga
9.
Kawasan Tebingtinggi – Siantar
Standar Teknis Beberapa standar teknis yang digunakan dalam menyusun rencana tata ruang ini adalah: 1. Peraturan Manteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 7. Permen PU No.11/PRT/M Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya. 8. Permen PU No. 41 / PRT / M Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. 2.3
Studi Terdahulu: 1. Penyusunan RTRW Provinsi Sumatera Utara 2009-2029. 2. RTRW Kabupaten pada wilayah perencanaan. 3. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara.
2.4
Peraturan Perundangan Terkait 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 10. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 11. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota; 14. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan; 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Lindung;
No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan
III.
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
3.1
Lingkup Pekerjaan Prosedur penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi meliputi: (1) proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; (2) pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten terkait dan provinsi dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan (3) pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan provinsi. Lingkup pekerjaan terdiri dari: a. Lingkup Wilayah Lingkup wilayah kajian dari kegiatan adalah satu kesatuan Kawasan Strategis Labuhan Angin Sibolga sebagai pusat kegiatan ekonomi. b. Lingkup Pekerjaan
Penentuan deliniasi Kawasan Strategis Labuhan Angin - Sibolga: - Penentuan batas-batas kawasan serta Kecamatan yang termasuk didalamnya. - Penentuan luas kawasan. - Penentuan area-area inti dan area pendukung.
Pengumpulan data paling sedikit meliputi: - data wilayah administrasi; - data fisiografis; - data kependudukan; - data ekonomi dan keuangan; - data ketersediaan prasarana dan sarana dasar; - data penggunaan lahan; - data peruntukan ruang; - peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan; dan - Peta Citra Satelit kawasan minimal 5 tahun terakhir.
Analisis, diantaranya adalah: - Analisis kebijakan dan visi pembangunan terkait kawasan - Analisis regional kawasan - Analisis fisik/lingkungan dan sumber daya alam - Analisis sumber daya buatan - Analisis kependudukan (Sumber Daya Manusia); - Analisis sosial budaya - Analisis ekonomi dan sektor unggulan - Analisis sistem pertanian - Analisis penggunaan lahan
- Analisis detail area-area inti pengembangan. - Analisis Sintesa Multi Aspek/analisis komprehensif. Dimana dari analisis ini akan dihasilkan: - Potensi dan masalah penataan ruang kawasan. - Peluang dan tantangan penataan ruang kawasan, termasuk di dalamnya prospektif pertumbuhan/perkembangan ekonomi dan pelayanan masyarakat. - Perkiraan kebutuhan pengembangan kawasan yang meliputi sistem prasarana dan sarana pada kawasan secara umum dan pada area-area inti pengembangan. - Daya dukung dan daya tampung kawasan. Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya. Teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya ditinjau baik dari kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi, dan/atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis.
Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus: 1. mengacu pada: a) rencana tata ruang wilayah provinsi; dan b) pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. 2. memperhatikan: a) rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang menjadi bagian dari kawasan strategis provinsi atau dimana kawasan strategis provinsi terletak; b) rencana pembangunan jangka panjang nasional; c) rencana pembangunan jangka menengah nasional; d) rencana pembangunan jangka panjang provinsi; e) rencana pembangunan jangka menengah provinsi. f) rencana pembangunan jangka panjang kabupaten terkait; dan g) rencana pembangunan jangka menengah kabupaten terkait. 3. merumuskan: a) Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi; dan b) Rencana struktur dan rencana pola ruang kawasan strategis c) Pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. d) Rencana detail tata ruang area-area inti kawasan strategis, dilengkapi dengan perspektif 3 dimensi serta rencana tahapan pengembangan sampai akhir tahun perencanaan.
3.2
Keluaran Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Labuhan Angin – Sibolga serta Rencana Detail Area-area inti Pengembangan yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten terkait.
3.3
Keterkaitan dengan Keluaran yang Lain Keluaran (output) dari kegiatan ini terkait dengan keluaran Kegiatan Penyusunan RTRW Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan TA. 2008-2010. Dimana keluaran dari kegiatan ini merupakan respon terhadap adanya penetapan Kawasan Strategis Provinsi yang harus dibuat rencana rincinya. Keluaran kegiatan ini juga terkait dengan keluaran kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
3.4
Peralatan dan Material 1. Yang Disediakan oleh Pengguna Barang/Jasa a. Keluaran kegiatan-kegiatan sebelumnya berupa hasil studi, perencanaan, peta dasar, serta program yang terkait dengan kegiatan ini. b. Ruang Diskusi c. Staf pengawas / penunjang Dalam pelaksanaan tugas, penyedia jasa akan diawasi dan didampingi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau staf yang diangkat oleh PPTK dalam pelaksanaan jasa konsultasi. 2. Yang harus Disediakan oleh Konsultan b. Instrumen Survey c. Alat-alat Presentasi d. Data dan Peta Dasar
3.5
Lingkup Kewenangan yang Dilimpahkan kepada Konsultan 1. Persiapan Pada tahap ini pelaksanaan pekerjaan melakukan persiapan yang berkaitan dengan pekerjaan. Persiapan yang dilakukan meliputi:
Persiapan Administrasi Pada tahap ini yang perlu dipersiapkan adalah kelengkapan administrasi yang harus disediakan sesuai dengan kebutuhan administrasi pekerjaan baik berupa dokumen pekerjaan maupun surat menyurat.
Persiapan Teknis Pada tahapan ini yang perlu dilakukan adalah persiapan yang berkaitan dengan teknis pekerjaan termasuk pembuatan jadwal pekerjaan dan mobilisasi tenaga pelaksana pekerjaan.
2. Survey Pada tahap ini, pelaksanaan pekerjaan mulai melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan yang akan dilaksanakan baik dari instansi terkait maupun peninjauan ke lapangan. Metoda yang dapat dipergunakan dalam tahapan ini dapat berupa survey guna mendapatkan data primer atau dengan menggunakan studi literatur baik dari produk sejenis yang sudah ada maupun bahan bacaan lainnya sehingga dapat mempertajam hasil pekerjaan. 3. Kompilasi Data Pada tahap ini kegiatan pekerjaan merupakan pekerjaan studio dimana pelaksana pekerjaan melakukan pemilihan dan pemilahan data yang telah didapat dilapangan dan merupakan data terbaru hasil survey yang telah dilakukan.
4. Tahap Analisa Tahap ini merupakan lanjutan dari hasil kompilasi data yang telah dilakukan dimana pelaksana pekerjaan melakukan proses analisis terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah perencanaan serta melakukan analisis terhadap kebutuhan pengembangan kawasan serta kondisi sosial dan perekonomian masyarakat di wilayah perencanaan dimasa mendatang. Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya. 5. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pada tahap ini pelaksana pekerjaan melakukan kegiatan menyusun rencana rinci tata ruang yang terdiri dari: a) Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi; b) Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Kawasan Strategis. c) Pedoman Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang d) Rencana Detail Tata Ruang Area-area Inti Pengembangan dilengkapi dengan perspektif 3 dimensi. 3.6
Perkiraan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan Jadwal pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
3.7
Kualifikasi dan Jumlah Tenaga Ahli yang harus disediakan oleh Konsultan 1. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah (Team Leader) Adalah seorang tenaga ahli yang menjadi pimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, Minimal lulusan S2 Perencanaan Wilayah. Untuk pelaksanaan pekerjaan ini team leader merangkap tenaga ahli bidang Perencanaan Wilayah. Tugas dan kewajiban team leader adalah : - Bertugas untuk mempertanggungjawabkan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kedalaman pekerjaan yang telah ditentukan dan tepat waktu. - Mengoordinasikan seluruh pekerjaan yang dilakukan para pelaksana pekerjaan. - Mempunyai data dan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. - Menyusun analisis sesuai dengan permasalahan dan kondisi dilapangan untuk bahan perencanaan. - Melakukan sosialisasi dan menjelaskan tugas instansional dalam kaitan dengan kebutuhan pekerjaan. 2. Tenaga Ahli Teknik Sipil Adalah seorang tenaga ahli yang profesional dalam bidang Teknik Infrastruktur, minimal lulusan S1 Teknik Sipil. Tugas dan kewajiban tenaga ahli Teknik Sipil : -
Mempersiapkan rencana pelaksana pekerjaan yang berkaitan dengan keahliannya.
-
Membuat tabulasi data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
-
Melakukan analisis/seleksi data untuk menjadi bahan pada produk buku yang akan dihasilkan.
3. Tenaga Ahli GIS Adalah seorang tenaga ahli yang profesional dan memiliki kemampuan dalam bidang GIS, minimal lulusan S1 Geodesi atau sejenisnya. Tugas dan kewajiban tenaga ahli ini adalah : -
Menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan keahliannya
-
Membuat kompilasi data dari hasil dilapangan serta melaksanakan analisis GIS.
4. Tenaga Ahli Pertanian Adalah seorang tenaga ahli yang profesional dan memiliki kemampuan dalam bidang pertanian, minimal lulusan S1 Pertanian. Tugas dan kewajiban tenaga ahli ini adalah : -
Menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan keahliannya
-
Membuat kompilasi data dari hasil dilapangan serta menganalisis dan merencanakan aspek pertanian..
5. Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Adalah seorang tenaga ahli yang profesional dan memiliki kemampuan dalam bidang Sosial Ekonomi, minimal lulusan S1 Sosial Ekonomi. Tugas dan kewajiban tenaga ahli ini adalah :
3.8
-
Menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan keahliannya
-
Membuat kompilasi data dari hasil dilapangan serta menganalisis dan merencanakan aspek Sosial Ekonomi..
Perkiraan Keseluruhan Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung yang diperlukan (jumlah person/months) No
Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung
Jumlah (Orang)
Waktu (Bulan)
Tenaga Ahli 1
Ahli Perencanaan Wilayah (Team Leader)
1
5
2
Ahli Teknik Sipil
1
5
3
Ahli GIS
1
5
4
Ahli Pertanian
1
3
5
Ahli Sosial Ekonomi
1
3
Tenaga Pendukung 5
Asisten Perencanaan Wilayah
1
5
6
Surveyor
4
2
7
Sekretaris
1
5
8
Drafma/Operator Komputer
2
5
9
Pelayan Kantor
1
5
3.9 No
Jadwal setiap Tahapan Pekerjaan Tahapan Pekerjaan
1
Persiapan
2
Penyusunan Lap. Pendahuluan
3
Survey dan Kompilasi Data
4
Penyusunan Lap. Data dan Analisa
5
Penyusunan Lap. Draft Rencana
6
Penyusunan Lap. Rencana
7
Penyusunan Lap. Bulanan
Bulan I
Bulan II
IV.
JENIS DAN JUMLAH LAPORAN YANG DISYARATKAN
4.1
Laporan Pendahuluan
Bulan III
Bulan IV
Bulan V
Laporan Pendahuluan merupakan laporan awal yang memuat gambaran awal kegiatan serta metodologi pelaksanaan pekerjaan. Laporan disajikan dalam kertas ukuran A4. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelendar sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7(tujuh) buku. 4.2
Laporan Data dan Analisa Laporan Data dan Analisa merupakan laporan yang memuat hasil pengumpulan data serta analisis data, dilampiri data hasil survey. Laporan disajikan dalam kertas ukuran A4. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kelendar sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (tujuh) buku.
4.3
Laporan Draft Rencana Laporan ini berisi konsep rencana tata ruang kawasan strategis. Laporan ini dibuat 7 (tujuh) eksemplar dan diserahkan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
4.4
Laporan Rencana Laporan Rencana merupakan penyempurnaan dari Laporan draft rencana setelah dilakukan presentasi atau diskusi. Laporan disajikan dalam kertas ukuran A4 dan album gambar warna uk. A1. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) hari kelendar sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku.
4.5
Soft Copy Semua Laporan dan peta dimasukan ke format DVD/CD, yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Data-data hasil survey dan data lainnya. DVD/CD harus diserahkan selambat-lambatnya 150 (seratus duapuluh) hari kelendar sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buah.
V.
KETENTUAN Kegiatan jasa konsultansi ini harus dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
VI.
LAIN-LAIN
6.1
Fasilitas yang Disediakan oleh Pengguna Barang/Jasa untuk Membantu Kelancaran Tugas Konsultan 1. Ruangan untuk asistensi dan presentasi 2. Surat pengantar untuk melaksanakan survey
6.2
Persyaratan Kerjasama dengan Konsultan Lain Konsultan pelaksana kegiatan dapat bekerjasama dengan konsultan lain dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui persetujuan Pengguna Barang/Jasa. Konsultan dapat menggunakan tenaga ahli di luar tenaga ahli perusahaan dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui persetujuan Pengguna Barang/Jasa.
6.3
Pedoman Pengumpulan Data Lapangan 1. Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, Konsultan menyiapkan instrumen survey dan harus disetujui oleh Pengguna Barang/Jasa. 2. Sumber dan muatan data yang dipergunakan dapat dipertanggung jawabkan.
6.4
Asistensi Konsultan wajib melaksanakan asistensi tiap tahap pekerjaan dengan Pengawas Teknis atau Tim Teknis yang telah ditetapkan.
6.5
Catatan Tambahan 1. Dalam penyusunan Laporan, acuan utama adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2009-2029 dan RTRW Kabupaten/Kota. 2. Laporan dituliskan pada kertas ukuran A4, dengan Spasi 1,5 dan margin 3 cm. 3. Ditulis dengan menggunakan jenis tulisan standart (mudah dibaca). 4. Demikian kerangka acuan kerja (Term of Reference) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Medan, Juni 2011
