BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING)

PANITIA PENGADAAN/KELOMPOK KERJA/PEJABAT PENGADAAN JASA KONSULTANSI SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2011 DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING) Nomor Kegiatan TA

: 47/Pan.K.SU/Tr/2011 : Bantuan teknis penyusunan Desain sistim air bersih daerah rawan air bersih kws perdesaan di Provsu (Kd-05) : 2011

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Juni tahun Dua ribu sebelas (13-062011), Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu Nomor : 061.1/688-Tarukim Provsu/2011 tanggal 07 April 2011, telah melakukan penjelasan dokumen pemilihan secara On-Line melalui website www.lpse.sumutprov.go.id yang berlangsung pada pukul 10.00 Wib s/d 12.00 Wib uraian sebagai berikut : Untuk paket pekerjaan Bantuan teknis penyusunan Desain sistim air bersih daerah rawan air bersih kws perdesaan di Provsu (Kd-05), sampai dengan batas waktu akhir tahapan penjelasan dokumen pemilihan tidak ada pertanyaan dari peserta/penyedia jasa. Total Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 349.500.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Terjadi perubahan Kerangka Acuan Kerja dari dokumen yang telah di tentukan dalam dokumen terdahulu (terlampir dibawah).. Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlu.

Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu

LAMPIRAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN DESAIN SISTIM AIR BERSIH DAERAH RAWAN AIR BERSIH KAWASAN PERDESAAN DI PROVSU I. 1.1

PENDAHULUAN Latar Belakang Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dan bertempat tinggal pada kawasan perdesaan yang memiliki berbagai macam keterbatasan termasuk akses untuk mendapatkan air bersih. Pemenuhan kebutuhan dasar air bersih ini merupakan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dan menjadi salah satu prasarana yang vital bagi masyarakat. Permasalahan penyediaan air bersih perlu untuk ditangani mengingat masyarakat yang telah mendapat pelayanan air bersih sangat kecil. Berdasarkan data yang ada sampai saat ini sebagian besar penduduk Sumatera Utara masih belum mendapat pelayanan air bersih, masyarakat masih menggunakan air dari sumber air langsung seperti air hujan maupun air sungai atau danau yang masih jauh dari standar kesehatan bahkan telah mulai tercemar oleh zat kimia yang dapat merugikan kesehatan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, maka pemerintah perlu membangun sistim penyediaan air bersih yang dapat diamnfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya. Dalam membangun sistim air bersih terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian yaitu :  Jumlah masyarakat yang akan mendapatkan air bersih  Jenis prasarana dan sarana yang akan dibangun  Keterasediaan dan sumber air bersih yang akan dikelola Untuk dapat menentukan sistim air bersih yang akan dibangun maka perlu adanya penyusunan desain sistim air bersih yang sudah mempertimbangkan kondisi tersebut diatas. Dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan air bersih sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi, maka Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2011 memberikan bantuan teknis penyusunan desain sistim air bersih untuk perdesaan yang merupakan daerah rawan air bersih.

1.2

Maksud dan Tujuan Maksud : Studi ini dimaksudkan untuk menentukan sistem pelayanan air bersih dan tingkat pelayanan air bersih kepada masyarakat. Tujuan : 1) Diketahuinya Kinerja Sistem Pelayanan Air Bersih, yang diuraikan berdasarkan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja sistem pelayanan air bersih. 2) Tersusunnya arahan penanganan sektor air bersih untuk meningkatkan sistem pelayanan air bersih. 3) Membantu Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih.

1.3

Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah penanganan sistem air bersih daerah rawan air bersih kawasan perdesaan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya.

1.4

Lokasi Kegiatan Lokasi pekerjaan adalah kawasan perdesaan yang merupakan kawasan rawan air bersih di Kabupaten Tapanuli Selatan dan kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

1.5

Sumber Pendanaan Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2011 pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

1.6

Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran adalah Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu, agar pekerjaan dapat mencapai hasil yang optimal, konsultan membuat bagan pekerjaan yang menjelaskan keterkaitan pelaksanaan pekerjaan antara pengguna jasa dengan konsultan maupun konsultan dengan para tenaga ahli dan pendukung lainnya dalam bentuk kegiatan yang bersifat hubungan langsung maupun tidak.

II. 2.1

DATA PENUNJANG Data Dasar Kawasan perdesaan yang merupakan yang merupakan kawasan rawan air bersih masih sangat luas di Sumatera Utara dan hampir tersebar di seluruh Kabupaten/kota yang ada. Penanganan kawasan rawan air bersih perlu dilakukan secara terpadu melalui studi yang didukung ketersediaan data serta kebutuhan masyarakat.

2.2

Standar Teknis Standar teknis yang digunakan dalam menyusun desain sistim air bersih ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, selain itu juga penyediaan air bersih yang disusun oleh pemerintah.

2.3

Studi – Studi Terdahulu Studi yang telah dilakukan terkait dengan pekerjaan ini adalah kegiatan identifikasi sarana air bersih yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum terjadi pemekaran maupun pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2.4

Referensi Hukum 1. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 2. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Utara 9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara

10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 III. 3.1

RUANG LINGKUP Lingkup Kegiatan Lingkup pekerjaan terdiri dari : a. Lingkup Wilayah : Lingkup Wilayah dari kegiatan ini adalah kawasan perdesaan yang merupakan kawasan rawan air bersih. b. Lingkup Pekerjaan Lingkup materi yang akan dikaji dalam studi ini adalah: 1. Peran Pemerintah Pusat, Provinsi serta Pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan air bersih. 2. Rencana sumber air yang layak untuk dikembangkan, yang dikaitkan dengan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Mengklasifikasi kebutuhan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam jangka pendek dan jangka panjang. 3. Pengukuran rencana jaringan perpipaan 4. Penggambaran Peta Lay Out System jaringan perpipaan yang akan direncanakan. 5. Bill of Quantity (Perkiraan Biaya)

3.2 Keluaran

3.3

3.4

Keluaran dari kegiatan ini adalah rencana kebutuhan dana dalam pengembangan Air Bersih bagi Kota Pinang yang dilengkapi dengan gambar dan RKS. Keluaran Keluaran dari kegiatan ini adalah rencana kebutuhan dana dalam pengembangan Air Bersih bagi kawasan perdesaan Kabupaten Tapanuli Selatan dan kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara yang dilengkapi dengan gambar dan RKS.pada Peralatan dan Material, Personil dan Fasilitas Dari Kuasa Pengguna Anggaran Yang disediakan oleh kuasa pengguna anggaran adalah ruang untuk melakukan asistensi dan diskusi dari laporan yang harus diserahkan, adapun personil yang disediakan adalah staf pengawas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Kuasa pengguna anggaran akan memberikan fasilitas berupa surat jalan untuk melakukan survey lapangan maupun pengumpulan data pada instansi terkait dan apabila diperlukan akan menugaskan staf pengawas dalam mendukung pelaksanaan pengumpulan data dan survey

3.5

Peralatan dan Material dari penyedia Jasa Konsultansi Peralatan yang harus disediakan oleh Konsultan adalah : o Instrumen Survey o Alat-alat Presentasi o Data dan Peta Dasar

3.6

Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa a. Pelaksanaan Survey Primer dan Sekunder b. Penyusunan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir

c. Presentasi Hasil Kegiatan 3.7

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja.

3.8

Personil Agar pekerjaan dapat dilaksanakan tepat guna, tepat waktu serta tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerjaan maka tenaga ahli yang dibutuhkan dengan uraian tugas dan kewajibannya sebagai berikut : a. Team Leader Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 bidang teknik lingkungan atau teknik lainnya yang dibuktikan dengan ijasah S1 atau S2 atau S3 di bidang tersebut sekurangnya 5 tahun setelah lulus. Dengan pengalaman profesional di bidang perencanaan prasarana perkotaan sekurang-kurangnya 3 tahun (untuk S1) dan 2 tahun (untuk S2 dan S3). Lingkup penugasan dan tanggung jawab ahli lingkungan bersama–sama dengan tenaga ahli lain adalah : - Mempersiapkan rencana pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan keahlian masing-masing personil. - Membuat analisa potensi wilayah perencanaan. - Menyimpan kompilasi data dari hasil dilapangan sampai pekerjaan diserah terima kepada pemberi kerja. b. Ahli Teknik Sipil Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 ilmu Sipil atau Teknik Sipil yang dibuktikan dengan ijasah S1 atau S2 atau S3 di bidang tersebut sekurangnya 5 tahun setelah lulus. Dengan pengalaman profesional di sekurangkurangnya 3 tahun (untuk S1) dan 2 tahun (untuk S2 dan S3). Lingkup penugasan dan tanggung jawab bersama–sama dengan tenaga ahli lain adalah : - Membuat pedoman/ketentuan desain dan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih. -

Mempersiapkan inventarisasi masukan pemerintah kota dan masyarakat. Merumuskan output penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih.

c. Ahli Teknik Lingkungan Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Teknik lingkungan yang dibuktikan dengan ijasah S1 atau S2 atau S3 di bidang tersebut sekurangnya 5 tahun setelah lulus. Dengan pengalaman profesional di bidang perancangan kota/kawasan sekurang-kurangnya 3 tahun (untuk S1) dan 2 tahun (untuk S2 dan S3). Lingkup penugasan dan tanggung jawab bersama–sama dengan tenaga ahli lain adalah :

-

Mempersiapkan rencana pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan keahliannya Membuat analisa potensi wilayah perencanaan. Menyimpan kompilasi data dari hasil dilapangan sampai pekerjaan diserah terima kepada pemberi kerja.

d. Ahli Ekonomi Pembangunan Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 bidang ekonomi pembangunan yang dibuktikan dengan ijasah S1 atau S2 atau S3 di bidang tersebut sekurangnya 5 tahun setelah lulus. Dengan pengalaman profesional di bidang pembiayaan pembangunan sekurang-kurangnya 3 tahun (untuk S1) dan 2 tahun (untuk S2 dan S3). Tugas dan tanggung jawab ahli ekonomi pembiayaan pembangunan adalah merumuskan strategi pembiayaan pada upaya penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih. Selain tenaga ahli tersebut diatas, masih diperlukan lagi tenaga pendukung untuk mendukung kegiatan tenaga-tenaga ahli tersebut, yang terdiri dari: Asisten Teknik Sipil Asisten Teknik Lingkungan Suveyor Sekretaris Operator Komputer Pelayan Kantor 3.3 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan Untuk tahap persiapan dilakukan selama 3 minggu 2. Survey dan pengumpulan data Untuk survey dan pengumpulan data dilakukan selama 6 minggu 3. Penyusunan Laporan Antara Untuk penyusunan laporan Antara dilakukan selama 5 minggu 4. Penyusunan laporan final dan diskusi Untuk penyusunan laporan final dan diskusi dilakukan sampai akhir masa kontrak IV.

Laporan Laporan yang harus diserahkan oleh konsultan terdiri dari : 4.1

Laporan Pendahuluan Buku laporan pendahuluan ini merupakan buku pertama yang harus diserahkan dan laporan ini menguraikan hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan.

Buku laporan pendahuluan yang harus diserahkan oleh pelaksana pekerjaan sebanyak 5 (lima) eksamplar dan diserahkan 1 bulan setelah SPMK ditandatangani. 4.2

Laporan Antara Buku Laporan Antara menguraikan tentang fakta dan analisis kawasan perencanaan yang menyangkut sektor-sektor air bersih yang dibutuhkan, analisis rencana pendanaan pembangunan pada wilayah yang direncanakan dari hasil diskusi yang diadakan dengan instansi terkait. Buku laporan ini harus diserahkan konsultan sebanyak 5 (lima) eksamplar dan diserahkan 3,5 bulan setelah SPMK ditandatangani.

4.3

Laporan Akhir Buku laporan akhir pekerjaan ini merupakan penyempurnaan dari laporan antara berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil konsultasi maupun diskusi intensif dengan instansi terkait dan dilengkapi dengan album peta kondisi eksisting, dan rencana program air bersih. Buku laporan akhir yang harus diserahkan oleh konsultan sebanyak 10 (sepuluh) eksamplar dan dilengkapi dengan ini dilengkapi dengan Album gambar dan hasil pekerjaan di copy kedalam CD sebanyak 5 set.

I.

KETENTUAN Kegiatan jasa konsultansi ini harus dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

II.

LAIN-LAIN

6.1

Fasilitas Yang Disediakan Oleh Pengguna barang/Jasa untuk Membantu Kelancaran Tugas Konsultan 1. Ruangan untuk asistensi dan presentasi 2. Surat pengantar untuk melaksanakan survey

6.2

Persyaratan Kerjasama Dengan Konsultan lain Konsultan pelaksana kegiatan dapat bekerjasama dengan konsultan lain dengan alasanalasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui persetujuan Pengguna Barang/Jasa.

6.3

Pedoman Pengumpulan Data lapangan Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, Konsultan menyiapkan instrumen survey dan harus disetujui oleh Pengguna Barang/Jasa.

6.4

Asistensi Konsultan wajib melakukan asistensi tiap tahap pekerjaan dengan pengawas teknis atau tim teknis yang telah ditetapkan.

6.5

Catatan Tambahan 1.

Laporan dituliskan pada kertas ukuran A4, dengan Spasi 1,5 dan margin 3 cm.

2.

Ditulis dengan menggunakan jenis tulisan standart (mudah dibaca).

3.

Demikian kerangka acuan kerja (Term of Reference) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Medan,

Juni 2011