BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING)

PANITIA PENGADAAN/KELOMPOK KERJA/PEJABAT PENGADAAN JASA KONSULTANSI SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2011 DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING) Nomor Kegiatan TA

: 50/Pan.K.SU/Tr/2011 : Identifikasi infrastruktur (sarana & prasarana) kawasan perbatasan lintas Kab./Kota di Provsu (Tr-03) : 2011

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Juni tahun Dua ribu sebelas (13-062011), Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu Nomor : 061.1/688-Tarukim Provsu/2011 tanggal 07 April 2011, telah melakukan penjelasan dokumen pemilihan secara On-Line melalui website www.lpse.sumutprov.go.id yang berlangsung pada pukul 10.00 Wib s/d 12.00 Wib uraian sebagai berikut : Untuk paket pekerjaan Identifikasi infrastruktur (sarana & prasarana) kawasan perbatasan lintas Kab./Kota di Provsu (Tr-03), sampai dengan batas waktu akhir tahapan penjelasan dokumen pemilihan tidak ada pertanyaan dari peserta/penyedia jasa. Total Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Terjadi perubahan Kerangka Acuan Kerja dari dokumen yang telah di tentukan dalam dokumen terdahulu. (terlampir dibawah) Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlu.

Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu

LAMPIRAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA IDENTIFIKASI INFRASTRUKTUR (PRASARANA DAN SARANA) KAWASAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROVSU

I.

Pendahuluan a. Latar Belakang Penanganan kawasan lintas atau perbatasan antar kabupaten/kota di suatu provinsi dinilai belum berjalan secara optimal dan kurang terpadu. Bahkan di beberapa sisi seringkali menimbulkan konflik antar berbagai pihak. Oleh karenanya penanganan kawasan perbatasan sudah saatnya diberi perhatian lebih dan diperbaiki di era otonomi daerah ini. Kawasan perbatasan ini identik dengan keberadaan masyarakat yang cenderung tingkat ekonominya menengah ke bawah dan kurang memiliki akses terhadap ketersediaan layanan prasana dan sarana permukiman yang memadai. Hal ini disebabkan akumulasi berbagai faktor, diantaranya adalah rendahnya mutu sumber daya manusia, minimnya infrastruktur fisik, sosial ekonomi dan pemerintahan, masih rendahnya produktivitas masyarakat dan belum optimalnya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan didalam RPJMN 2010-2014, bahwa pemerintah akan mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan negara dengan mengubah arah kebijakan pembangunan dari orientasi inward looking menjadi outward looking, maka seyogyanya pemerintah daerah juga semakin meningkatkan perhatian terhadap kawasan perbatasan antar kabupaten/kota, terutama dalam melakukan pendekatan kesejahteraan dan lingkungan yang didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana permukiman. Salah satu tantangan besar pengembangan kawasan perbatasan adalah bagaimana menyinergikan semua pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan kawasan dengan segala permasalahannya yang multidimensi, seperti terkait dengan kepastian garis batas (delimitasi dan demarkasi), pertahanan dan keamanan, kedaulatan, ketersediaan infrastruktur, pergerakan lintas batas, dan kelembagaan, serta kesejahteraan penduduk. Dalam pengertian umum, karakteristik kawasan perbatasan meliputi, pertama, karakteristik fisik dan infrastruktur yang sangat terbatas (masalah garis batas, berada di pedalaman, sarana-prasarana terbatas, pos pengawas lintas batas dan lain-lain); kedua, karakteristik permukiman penduduk yang jarang dan tidak merata, kualitas relatif rendah, angka kematian tinggi, secara etnis memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara di wilayah tetangga; ketiga, karakteristik ekonomi (ada kesenjangan sehingga memberi peluang arus barang dan jasa baik legal maupun ilegal); dan keempat, karakteristik sumber daya alam (pengelolaan SDA kurang terkendali, terutama eksploitasi sumber daya laut secara legal/ilegal).

Pada tingkatan kota di kawasan lintas atau perbatasan perlu dirumuskan beberapa hal dalam pengembangan kawasan, pertama, antara lain alokasi ruang untuk pusat promosi, investasi, kawasan komersial, perkantoran, serta permukiman. Kedua, infrastruktur atau prasarana dan sarana kawasan (detail kota). Ketiga, fasilitas perkotaan. Keempat, estetika kota perbatasan sebagai gerbang terdepan suatu kota; dan kelima, model tata bangunan dan lingkungan. Dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan lintas atau perbatasan antar kabupaten/kota menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi, terciptanya keamanan, serta sosial budaya yang baik guna menunjang pertumbuhan antar wilayah, khususnya pada kawasan perkotaan sebagai pusat penggerak perekonomian wilayah. Hal tersebut juga berlaku pada kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro) di Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, beberapa wilayah yang berbatasan dengan Kota Medan lebih cenderung melakukan pergerakan barang dan jasa ke Kota Medan dari pada ke pusat masing-masing wilayah. Maka dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dikawasan perbatasan antar wilayah perlu dikembangkan prasarana dan sarana kawasan perbatasan. Untuk mendukung rumusan pengembangan tersebut, maka perlu dilakukan kajian yang selanjutnya disusun dalam suatu dokumen identifikasi prasarana dan sarana permukiman di kawasan perbatasan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya kawasan perkotaan Mebidangro, yang didalam perencanaan tata ruang secara nasional telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

b. Maksud dan Tujuan Maksud dari kegiatan ini adalah adanya rumusan yang dijadikan acuandalam pengembangan kawasan perbatasan pada kawasan Mebidangro sesuai dengan rencana tata ruang Tujuan yang hendak dicapai adalah mengidentifikasi atau menemukenali berbagai permasalahan dan kondisi ketersediaan infrastruktur (prasarana dan sarana) kawasan lintas kabupaten/kota di Provsu. c. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah :  Tersedianya data inventaris tentang ketersediaan infrastruktur (prasarana dan sarana) di kawasan lintas kabupaten/kota.  Tersusunnya profil kawasan lintas kabupaten/kota di Provsu, yang meliputi permasalahan, potensi, tantangan dan peluang pengembangan infrastruktur.  Tersusunnya rekomendasi strategi dan tahapan pengembangan kawasan lintas kabupaten/kota di Provsu. d. Lokasi Kegiatan Lingkup wilayah kegiatan ini sebagai wilayah perencanaan adalah wilayah lintas atau perbatasan antara Kota Medan dengan Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo.

e. Sumber Pendanaan Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2011 pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. f.

Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran adalah Bidang Penataan Ruang Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, agar pekerjaan dapat mencapai hasil yang optimal, konsultan membuat bagan pekerjaan yang menjelaskan keterkaitan pelaksanaan pekerjaan antara pengguna jasa dengan konsultan maupun konsultan dengan para tenaga ahli

dan pendukung lainnya dalam bentuk kegiatan yang bersifat hubungan langsung maupun tidak langsung, II.

Data Penunjang a. Data Dasar Tumbuhnya kawasan permukiman pada wilayah perbatasan Mebidangro mengakibatkan perlunya dukungan pembangunan prasaran dan sarana yang dapat memberikan kemudahan dalam memberi akses terhadap berbagai kegiatan yang saling mendukung pada kawasan Mebidangro Kondisi lain yang juga perlu untuk mendapat pembenahan adalah keberadaan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. b. Standar Teknis Standar teknis yang diperlukan untuk terlaksananya pekerjaan ini adalah standar yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum adalah yang terkait dengan penataan ruang. c. Studi-studi Terdahulu Studi yang telah dilakukan terkait dengan pekerjaan ini adalah penyusunan rencana tata ruang baik rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. d. Referensi Hukum 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 5. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 6. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penataan Penggunaan Tanah 7. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Provinsi Sumatera Utara 200520225

III.

Ruang Lingkup a. Lingkup Kegiatan Penyusunan Identifikasi Infrastruktur (Prasarana dan Sarana) Kawasan Lintas Kabupaten/Kota di Provsu memiliki lingkup kegiatan sebagai berikut :  Mereview isu isu yang strategis dan sangat menentukan atau berpengaruh, seperti : review studi/peraturan, identifikasi penggunaan lahan dan bangunan beserta konflik

pernanfaatan ruangnya, intensitas pemanfaatan ruang serta permasalahan tata ruang dan penyediaan prasarana dan sarana permukiman lainnya.  Melakukan identifikasi dan analisis terhadap aspek fisik dan lingkungan ekonomi serta sosial budaya antara lain penentuan kawasan perencanaan yang akan distudi, melakukan identifikasi permasalahan pernbangunan dan perwujudan ruang kawasan, identifikasi terhadap ketersediaan dan kondisi prasarana dan sarana permukiman dan beberapa analisis tambahan yaitu ketersediaan ruang terbuka hijau dan non hijau, transportasi dan lain-lain.  Hasil identifikasi dan analisis tersebut kemudian dirumuskan untuk mendapatkan masukan bagi rekomendasi pengembangan kawasan lintas atau perbatasan yang terdiri atas tujuan dan sasaran serta rekomendasi konsep dan strategi pengembangan kawasan perbatasan dimaksud. b. Keluaran Keluaran dari kegiatan adalah berupa masukan untuk pengembangan dan rekomendasi pengembangan kawasan lintas kabupaten/kota. c. Peralatan dan Material, Personil dan Fasilitas Dari Kuasa Pengguna Anggaran Yang disediakan oleh kuasa penggunan anggaran adalah ruang untuk melakukan asistensi dan diskusi dari laporan yang harus diserahkan, adapun personil yang disediakan adalah staf pengawas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Kuasa pengguna anggaran akan memberikan fasilitas berupa surat jalan untuk melakukan survey lapangan maupun pengumpulan data pada instansi terkait dan apabila diperlukan akan menugaskan staf pengawas dalam mendukung pelaksanaan pengumpulan data dan survey. d. Peralatan dan Material Dari Penyedia Jasa Konsultasi Peralatan yang harus disediakan oleh konsultan adalah : 1. Instrumen survey 2. Alat-alat Presentase 3. Data dan Peta Dasar e. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Kegiatan 1. Pelaksanaan Survey Primer dan Sekunder 2. Penyusunan Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Antara dan Laporan Akhir 3. Presentase Hasil Kegiatan f. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan ini diselenggarakan dalam rentang waktu 150 (seratus lima puluh) hari kerja g. Personil Agar pekerjaan dapat dilaksanakan tepat guna, tepat waktu serta tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerjaan maka tenaga ahli yang dibutuhkan dengan uraian tugas dan kewajibannya sebagai berikut : - Team Leader Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 bidang teknik sipil yang dibuktikan dengan ijasah S1 atau S2 atau S3 di bidang tersebut sekurangnya 5

tahun setelah lulus. Dengan pengalaman profesional di bidang perencanaan prasarana perkotaan sekurang-kurangnya 3 tahun (untuk S1) dan 2 tahun (untuk S2 dan S3). Lingkup penugasan dan tanggung jawab ahli sipil bersama–sama dengan tenaga ahli lain adalah :  Mempersiapkan rencana pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan keahlian masing-masing personil.  Membuat analisa potensi wilayah perencanaan.  Menyimpan kompilasi data dari hasil dilapangan sampai pekerjaan diserah terima kepada pemberi kerja. -

Ahli Prasarana Wilayah Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 ilmu Teknik Lingkungan yang dibuktikan dengan ijasah S1 atau S2 atau S3 di bidang tersebut sekurangnya 5 tahun setelah lulus. Dengan pengalaman profesional di sekurangkurangnya 3 tahun (untuk S1) dan 2 tahun (untuk S2 dan S3). Lingkup penugasan dan tanggung jawab bersama–sama dengan tenaga ahli lain adalah :  Membuat pedoman/ketentuan desain dan pengelolaan prasarana dan sarana kawasan perbatasan lintas kabupaten/kota.  Mempersiapkan inventarisasi masukan pemerintah kota dan masyarakat.  Merumuskan output penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana.

-

Ahli Insprastruktur Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 bidang Teknik Sipil yang dibuktikan dengan ijasah S1 atau S2 atau S3 di bidang tersebut sekurangnya 5 tahun setelah lulus. Dengan pengalaman profesional di bidang inprastruktur sekurangkurangnya 3 tahun (untuk S1) dan 2 tahun (untuk S2 dan S3). Lingkup penugasan dan tanggung jawab bersama–sama dengan tenaga ahli lain adalah :  Membuat pedoman/ketentuan desain dan pengelolaan prasarana dan sarana kawasan perbatasan lintas kabupaten/kota.  Mempersiapkan inventarisasi masukan pemerintah kota dan masyarakat.  Merumuskan output penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana.

Selain tenaga ahli tersebut diatas, masih diperlukan lagi tenaga pendukung untuk mendukung kegiatan tenaga-tenaga ahli tersebut, yang terdiri dari: Asisten Prasarana Wilayah Suveyor Sekretaris Operator Komputer Pelayan Kantor

h. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan Untuk tahap persiapan dilakukan selama 3 minggu 2. Survey dan penggumpulan data Untuk survey dan pengumpulan data dilakukan selama 6 minggu 3. Penyusunan laporan Antara Untuk penyusunan laporan antara dilakukan selama 5 minggu 4. Penyusunan laporan akhir Untuk penyusunan laporan akhir dan diskusi dilakukan sampai akhir masa kontrak IV.

Laporan Laporan yang harus diserahkan oleh konsultan dalam rangka pekerjaan Identifikasi Infrastruktur (Prasarana dan Sarana) Kawasan Lintas Kabupaten/Kota di Provsu adalah meliputi : a. Laporan Pendahuluan Laporan ini berisikan antara lain metoda atau cara pelaksanaan kegiatan, jadwal rinci pelaksanaan kegiatan, dan personil yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Laporan Pendahuluan ini disampaikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yaitu minggu pertama bulan kedua sebanyak 7 (tujuh) eksemplar. b. Laporan Antara Laporan ini berisikan informasi dan data serta draft analisis awal dari hasil pelaksanaan pekerjaan. Laporan Antara ini akan diserahkan pada minggu kedua bulan ketiga sebanyak 7 (tujuh) eksemplar. c. Laporan Akhir Laporan ini berisikan hasil akhir analisis pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kajian analisis dan masukan-masukan dari berbagai pihak. Laporan Akhir ini diserahkan pada akhir pelaksanaan pekerjaan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan dilengkapi dengan Album Peta sebanyak 10 (sepuluh) eksamplar dan CD sebanyak 30 (tiga puluh ) keping.

V.

TENTUAN Kegiatan jasa konsultansi ini harus dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

VI. LAIN-LAIN 6.1 Fasilitas Yang Disediakan Oleh Pengguna barang/Jasa untuk Membantu Kelancaran Tugas Konsultan 1. Ruangan untuk asistensi dan presentasi 2. Surat pengantar untuk melaksanakan survey 6.2 Persyaratan Kerjasama Dengan Konsultan lain Konsultan pelaksana kegiatan dapat bekerjasama dengan konsultan lain dengan alasanalasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui persetujuan Pengguna Barang/Jasa.

6.3 Pedoman Pengumpulan Data lapangan Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, Konsultan menyiapkan instrumen survey dan harus disetujui oleh Pengguna Barang/Jasa. 6.4 Asistensi Konsultan wajib melakukan asistensi tiap tahap pekerjaan dengan pengawas teknis atau tim teknis yang telah ditetapkan. 6.5 Catatan Tambahan 1. Laporan dituliskan pada kertas ukuran A4, dengan Spasi 1,5 dan margin 3 cm. 2. Ditulis dengan menggunakan jenis tulisan standart (mudah dibaca). 3. Demikian kerangka acuan kerja (Term of Reference) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Medan,

Juni 2011