PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PENGAMANAN PIHAK BANK PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG KLUNGKUNG Oleh Ni Komang Novi Artasari I Ketut Markeling A.A Ketut Sukranatha Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana Abstract: At this moment the credit has become one alternative for some people, ranging from loans in terms of credit purchases until the loan money. The distribution of the funds in the form of credit to customers, there is no risk of the return of the funds disbursed.The purpose of writing is to know and understand the implementation of binding fiduciary in lending seta constraints in binding fiduciary at Regional Development Bank (BPD) brunch of Klungkung. This type of research is a kind of empirical legal research by approaching the law and facts approach. In the lending procedures to guarantee fisdusia the BPD branch of Klungkung, the banks require potential borrowers to apply for bail. Bank of binding against the collateral is then registered at the registration office fiduciary guarantee. Binding of fiduciary does not always go smoothly, sometimes there barriers. Berriers for binding guarantees that a guarantee does not belong to the debitor and the difficulty of monitoring the collateral. Efforts BPD branch of Klungkung in overcoming these obstacles will be able to provide security for the bank. Keyword : Credit, Guarantee, Fiduciary. Abstrak : Saat ini kredit menjadi salah satu alternatif bagi sebagian orang, mulai dari kredit dalam hal pembelian barang hingga kredit dalam peminjaman uang. Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, terdapat risiko tidak kembalinya dana yang disalurkan tersebut. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam pemberian kredit serta hambatan-hambatan dalam pengikatan jaminan fidusia pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Klungkung. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan fakta. Dalam prosedur pemberian kredit dengan jaminan fisdusia pada BPD Cabang Klungkung, bank mewajibkan calon debitur untuk menyerahkan jaminan. Bank melakukan pengikatan terhadap barang jaminan yang kemudian didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Pengikatan jaminan fidusia tidak selalu berjalan dengan mulus, kadang terjadi hambatan-hambatan. Hambatanhambatan dalam pengikatan jaminan yaitu jaminan bukan milik debitur dan sulitnya melakukan pemantauan barang jaminan. Upaya-upaya BPD Cabang Klungkung dalam
1
mengatasi hambatan-hambatan tersebut pengamanan bagi pihak bank. Kata Kunci : Kredit, Jaminan, Fidusia. I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
diharapkan
mampu
untuk
memberikan
Peranan dari dunia perbankan sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat salah satunya untuk mengembangkan dunia usaha. Dunia usaha yang dibangun oleh masyarakat tentu memerlukan dana untuk memajukan usahanya demi mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk memperoleh dana perlu adanya dukungan dari lembaga perbankan, karena lembaga perbankan memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan) bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Perbankan memiliki produk-produk yang diunggulkan dan mampu menarik simpati masyarakat, yang salah satu produknya adalah pemberian kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana pinjaman dari suatu bank. Sebagai lembaga keuangan bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan dan pembiayaan bagi semua sektor perekonomian.1 Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari bank.2 Jaminan yang sering dipergunakan oleh bank adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur,
1 2
Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet. Ke-5, Kencana, Jakarta, h.7. Sutarno, 2009, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Cet. Ke- 4, Alfabeta, Bandung, h.140.
2
yang dapat dipertahankan pada setiap orang.3 Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal adalah jaminan fidusia. Pihak yang dapat diberikan pinjaman kredit dari bank adalah hanya seorang nasabah debitur yang mendapat kepercayaan dari pihak bank. Akan tetapi pihak bank harus tetap berhati-hati dalam memberikan kredit karena dapat saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya debitur yang wanprestasi/ cidra janji/ debitur tidak menepati janjinya untuk membayar hutang (mengembalikan kredit) tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. 1.2
Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengikatan
jaminan fidusia dalam pemberian kredit serta hambatan-hambatan dalam pengikatan jaminan fidusia pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Klungkung (BPD Cabang Klungkung).
II.
ISI MAKALAH
2.1
Metoda Penelitian Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum
empiris, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan pada hasil penelitian lapangan pada objek penelitian yang telah ditetapkan.
2.2
Hasil Dan Pembahasan
2.2.1 Pemberian kredit dengan jaminan fidusia sebagai upaya pengamanan pihak bank pada BPD cabang Klungkung. Tata cara pemberian kredit dalam dunia perbankan antara bank satu dengan bank lainnya tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank.4 Pada BPD Cabang Klungkung, prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia didahului oleh calon debitur yang mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat3 4
Mgs. Edy Putra Tje’Aman, 1986, Kredit Perbankan, Cet-1, Liberty, Yogyakarta, h. 1. Hermansyah, op.cit, h.68.
3
syarat yang diperlukan dan selanjutnya diverifikasi. Setelah selesai proses verifikasi, kemudian dikeluarkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK) oleh analis pemasaran kredit yang disetujui oleh kelompok pemutus kredit dan ditandatangani oleh calon nasabah, selanjutnya dibuatlah perjanjian kredit yang dilakukan di hadapan notaris dan oleh notaris didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia pada BPD Cabang Klungkung, tidak sedikit terjadinya permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan, seperti : 1) Jaminan yang dipakai merupakan jaminan milik pihak ketiga atau jaminan yang dipakai bukanlah atas nama debitur. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak terdapat pasal yang mengatur tentang objek jaminan milik orang lain. Pasal 1977 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa terhadap benda bergerak, bukan berupa bunga maupun piutang maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya 2) Sulit dalam melakukan pemantauan terhadap barang yang dijadikan agunan. Pemantauan terhadap benda yang dijadikan jaminan/agunan oleh debitur dapat menimbulkan persoalan seperti penyalahgunaan fasilitas kredit. Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia) dikatakan bahwa jaminan fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persedian, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Upaya BPD Cabang Klungkung mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) BPD Cabang Klungkung. Dalam hal jaminan yang dipakai merupakan milik pihak ketiga, untuk mengatasinya bank menentukan syarat-syarat agar dapat atau tidak tanah maupun bangunan milik pihak ketiga diterima sebagai jaminan kredit, misalnya jaminan harus seizin suami/istri pemilik jaminan, jaminan harus milik owner/keluarga owner dan dicantumkannya pasal tambahan dalam perjanjian
4
kredit. Dalam hal sulitya melakukan pemantauan terhadap barang jaminan, untuk mengatasinya bank melakukan tindakan-tindakan seperti melaporkan ke kepala unit jika aktiva tetap/persediaan yang dibiayai tidak ditemukan di tempat serta menghubungi nasabah untuk meminta penjelasan.
III.
KESIMPULAN Prosedur dalam pemberian kredit pada BPD Cabang Klungkung diawali dengan
pengajuan permohonan yang setelah itu diverifikasi dan ditandatangani oleh calon nasabah, dan selanjutnya dibuatkan perjanjian kredit yang dilakukan di hadapan notaris, kemudian oleh notaris mendaftarkan perjanjian tersebut kekantor pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Kementrian Hukum dan HAM. Hambatan-hambatan dalam pengikatan jaminan yaitu jaminan bukan milik debitur dan sulitnya melakukan pemantauan barang jaminan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menetapkan syarat-syarat seperti jaminan harus seizin suami/istri pemilik jaminan, melaporkan ke kepala unit serta menghubungi nasabah untuk meminta penjelasan. DAFTAR PUSTAKA Buku : Edy Putra Tje’Aman Mgs., 1986, Kredit Perbankan, Cet-1, Liberty, Yogyakarta. Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet. Ke-5, Kencana, Jakarta. Sutarno, 2009, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Cet. Ke-4, Alfabeta, Bandung. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
5
