PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG Vicky Anggreani ¹, Elyana Novira¹ , Yoviza Media ¹, ¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail :
[email protected] ¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Abstract The extension of credit by the bank is lending money to members of the public which is generally accompanied by the delivery of credit by the debtor (borrower). What is going on at the moment in which the need for funds in order to move the nation's economy increasingly felt, on the other hand there are also groups of people who have the ability to try but is plagued with funding problems, because that required the agency to act as a creditor to provide and distribute funds on debitur.As for is a problem in this thesis is How the Implementation of the Lending Fiduciary, the constraints faced in the implementation of the bank lending to the fiduciary, the form of Bad Debts Settlement in Bank Nagari Main Branch Padang.In This study used methods of juridical sociological (empirically) that the discussion focused on the statutory provisions in force and the facts associated with that encountered in practice are required dilapangan.Data primary data and secondary data. Be based research results, it can be concluded that the implementation of credit with the Bank's fiduciary Nagari Main Branch Padang in general not only done by registered deed of Notary only. constraints binding constraints encountered in this credit are having difficulty in monitoring the presence of goods collateral .Form loan resolution at Bank Nagari Main Branch is providing first warning letter to the debtor, but if the debtor does not heed the warning letter given by the bank, then the bank can file a submission file to the the Office of the auction. Key words: Providers, Loans, Insurance, Fiduciary. perlu senantiasa dipelihara dengan baik
Pendahuluan Perubahan
perkembangan
dan
kemajuan internal yang terjadi beberapa tahun terakhir ini telah membawa pengaruh sangat
besar
bagi
bangsa
Indonesia
khususnya dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang
Dasar
1945,
meningkatnya pelaksanaan pembangunan
sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsurunsur
pemerataan
pertumbuhan
ekonomi
pembangunan, dan
stabilitas
ekonomi. Menurut
ketentuan
Pasal
8
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998
nasional yang berasaskan kekeluargaan 1
tentang
Undang-
Undang
Perbankan,
dalam memberikan kredit, kreditur wajib
Pasal 1320 KUHPerdata apabila dipenuhi 4 syarat yaitu :
mempunyai keyakinan atas kemampuan
1. Sepakat
dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya
sesuai
dengan
yang
2. Kecakapan
penilaian
yang
cermat
seksama
terhadap karakter kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitor. Dalam perjanjian kredit sudah pasti dengan perjanjian dan juga adanya suatu jaminan. Salah satu jaminan yang dikenal adalah “fidusia”. Pemerintah telah menerapkan kebijaksanaan lembaga-
perkreditan
lembaga
melalui
keuangan
milik
pemerintah maupun milik swasta, yang memberikan kredit dengan bunga rendah dan
kemudahan-
Dalam
praktek
kemudahan perbankan,
lainnya. ditetapkan
prinsip pemberian kredit (pinjaman), yang melarang bank menanggung risiko akibat pemberian kredit, sehingga setiap pinjaman yang diberikan harus ada agunannya. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Kredit sebagai suatu perikatan (verbintenis)
yang
terjadi
4. Suatu hal tertentu.
melakukan
dan
karena
perjanjian, untuk dinyatakan syah menurut
membuat
3. Suatu sebab yang halal.
memperoleh keyakinan tersebut sebelum harus
untuk
perikatan.
tersebut dijelaskan, bahwa kreditur untuk
kredit
pihak-pihak
yang mengikatkan diri.
telah
diperjanjikan. Dalam penjelasan Pasal 8
memberikan
antara
Pada prinsipnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu. Selama proses pemberian kredit antara Bank Nagari (kreditur) dan nasabah (debitur) disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan kepada debitur. Dengan hak untuk menerima kembali uang dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh para pihak. Pada dasarnya tujuan pemberian kredit haruslah didasarkan pada kelayakan usaha, agar usaha yang dibiayai dapat berkembang, menyerap tenaga kerja, dan pada
akhirnya
peningkatan
dapat
menyumbang
ekonomi
masyarakat
disekitarnya. Jaminan secara umum ini kadang- kadang menyebabkan seorang kreditor hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditor. Jaminan seperti ini dinamakan jaminan kebendaan yang dapat berbentuk gadai, hak tanggungan ataupun jaminan. Pada 2
awalnya, lembaga jaminan fidusia yang
2000 tentang Tata Cara Pendaftaran dan
dikenal dalam hukum Romawi dengan
Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
nama Fidusia Cum Crediture. Dalam
Dalam pasal 11 Undang- Undang Nomor
perjanjian Fidusia Cum Crediture, barang-
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
barang debitur diserahkan dalam pemilikan
ditentukan bahwa benda baik yang berada
kreditur. Barang-barang yang menjadi
di dalam maupun yang berada di luar
objek Fidusia Cum Crediture pada saat itu
wilayah Republik Indonesia yang dibebani
dapat berupa barang bergerak dan barang
dengan jaminan fidusia tersebut wajib
tidak bergerak. Perjanjian jaminan fidusia
didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada
adalah perjanjian yang muncul karena
kantor pendaftaran fidusia. Untuk pertama
adanya perjanjian kredit bank. Apabila
kalinya
nasabah debitur wanprestasi, bank dapat
didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja
mengambil pelunasan utang dari hasil
mencakup
penjualan barang jaminan fidusia. Dalam
Indonesia, tetapi dengan perkembangan
praktek ada kecenderungan bahwa objek
zaman telah dibentuk di setiap provinsi di
jaminan fidusia akan dikuasai bank jika
Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia
nasabah debitur tidak sanggup melunasi
berada
utang.
menjadi
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada
pedoman dalam penulisan ini adalah
intinya fidusia adalah pengalihan hak
perjanjian pengalihan hak kepemilikkan
kepemilikan atas suatu benda yang dapat
suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
difidusiakan
ketentuan hak kepemilikkan atas benda
kepercayaan yang penguasaannya tetap
yang dialihkan itu tetap berada dalam
dilakukan oleh si pemilik benda tersebut.
Teori
fidusia
yang
kantor
pendaftaran
seluruh
dalam
wilayah
lingkup
tersebut
fidusia
Republik
Departemen
berdasarkan
penguasaan si pemilik benda. Dengan
. Dalam praktek perjanjian Fidusia
dibuatnya Undang-Undang Nomor 42
banyak dituangkan dalam akta dibawah
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini
tangan, bukan dengan akta otentik atau
dimaksudkan untuk membantu kegiatan
akta
usaha dan untuk memberikan kepastian
sebagaimana yang telah diuraikan dalam
hukum
yang
latar belakang masalah tersebut di atas,
Jaminan
Pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang
Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal
dalam memberikan suatu fasilitas pinjaman
18 Undang- Undang Nomor 42 Tahun
kredit kepada seorang debitur telah benar-
1999
dan
benar didasarkan prinsip kehati-hatian dan
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun
asas-asas perkreditan yang sehat serta
kepada
berkepentingan.
tentang
para
pihak
Pendaftaran
Jaminan
Fidusia
notaris.
Berdasarkan
kondisi
3
didukung oleh itikad baik dari para pejabat
1. Untuk mengetahui bagaimana
kredit, namun kemungkinan timbulnya
Pelaksanaan Pemberian Kredit
kredit macet/bermasalah tetap mengingat
dengan Jaminan Fidusia pada
bahwa pemberian kredit itu mengandung
Bank Nagari Cabang Utama
resiko
Padang.
yang
tinggi
tidak
kembalinya
2. Untuk
sebagian/seluruh uang yang dipinjamkan
yang
beserta bunganya. Terbukti nasabah
mengetahui
dari
yang
data
menunjukkan
dihadapi
bahwa
dengan Jaminan fidusia untuk
dalam proses pengembalian, yaitu adanya
pada
debitur yang terlambat membayar utang
Utama Padang?
Bank
dirumuskan permasalahan dari penelitai ini
Macet
sebagai berikut:
Cabang
pihak bank dalam
Cabang
Bank
Utama dengan
Nagari Padang, jaminan
fidusia.
dengan
Metodologi Dalam
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi
pada
sehubungan
Pelaksanaan
Nagari Cabang Utama Padang?
Nagari
macet
Yuridis/ Penyelesaian Kredit
Berdasarkan uraian di atas dapat
Jaminan Fidusia pada Bank
kredit
3. Untuk mengetahui Konsekuensi
kreditnya sampai tanggal jatuh tempo.
Kredit
bank
dalam pelaksanaan pola kredit
menyelesaikan
Pemberian
pihak
beberapa
pinjaman kredit mengalami permasalahan
1. Bagaimanakah
kendala
melakukan
peneltian
pendekatan
ini
peneliti
masalah
yang
pelaksanaan pemberian kredit
digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan Jaminan fidusia pada
bersifat
Bank Nagari Cabang Utama
Sosiologis/hukum sosial ( Social Legal
Padang?
Research).
3. Bagaimanakah
bentuk
penelitian
Maksudnya
menemukan,
hukum
usaha
untuk
mengembangkan,
dan
Penyelesaian Kredit Macet pada
menguji kebenaran suatu pengetahuan,
Bank Nagari Cabang Utama
usaha
Padang?
menggunakan
Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :
mana
dilakukan metode-metode
dengan ilmiah.
Untuk mendapatkan data primer dan bahan-bahan yang berasal dari pustaka digunakan
untuk
mendapatkan
data
sekunder. 4
Dalam penulisan ini jenis data yang
b. Bahan Hukum Sekunder
digunakan adalah:
Bahan-bahan
yang
diperoleh
secara
langsung oleh peneliti dilapangan melalui wawancara dengan responden yang terdiri
hukum primer yaitu : 1
Literatur, atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian
Prekreditan Bank Nagari Cabang Utama
2
Padang, Pemimpin Bagian Administrasi
3. Makalah-makalah
Kredit
Utama
4. Hasil-hasil
Padang, serta beberapa orang pemilik
wawancara
Nagari
Cabang
kendaraan yang menjadi pihak nasabah.
Buku-buku ilmiah
penelitian
Merupakan data yang telah ada dan
c. Bahan Hukum Tersier
1. Kamus hukum
diperoleh dengan penelitian kepustakaan,
2. Kamus Bahasa Indonesia
yang ada yang berupa bahan hukum, data
3. Kamus Bahasa Inggris
tersebut antara lain:
Penelitian lapangan ini dilakukan di Bank Nagari Cabang Utama
a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa perundang-
dan
Bahan hukum tersier meliputi:
2. Data Sekunder
peraturan
yang
dan dapat membantu menganalisa bahan
dari Wakil Pemimpin Cabang Bidang
Bank
erat
hubungannya dengan bahan hukum primer
1. Data Primer Data
yang
undangan
yang
terkait untuk itu antara lain Kitab Undang-
memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode- metode sebagai berikut: a. Studi Dokumen
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah mengalami perubahan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran dan
Padang. Untuk
Melakukan inventarisasi terhadap bahan- bahan hukum yang diperlukan, seperti: bahan- bahan hukum primer, bahan- bahan hukum sekunder, dan bahanbahan
hukum
tersier.
Melakukan
pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan
Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 5
pendapat para ahli tentang penulisan
data yang didapat dengan mengungkapkan
skripsi ini.
kenyataan-
hasil
Wawancara adalah teknik yang untuk
dalam
bentuk
kalimat, terhadap data yang diperoleh dari
b. Wawancara
dipakai
kenyataan
mendapatkan
penelitian
menggunakan
tersebut,
metode
penulis
analisis
secara
data
kualitatif yaitu uraian terhadap data yang
primer. Wawancara dilakukan dengan
terkumpul dengan tidak menggunakan
menggunakan daftar pertanyaan secara
angka- angka serta berdasarkan peraturan
bebas
perundang- undangan, pandangan pakar,
terpimpin
guna
untuk
mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sebagai pedoman wawancara dengan
responden
sebagai
alat
dan pendapat penulis sendiri. Hasil dan Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian yang penulis
pengumpulan data.
lakukan pada Bank Nagari Cabang Utama Padang serta hasil wawancara dengan Bapak Setelah
data
dikumpulkan
dari
Ramlis, SE, MM, selaku Wakil Pemimpin
lapangan dengan lengkap, maka tahap
Cabang Bidang Prekreditan
berikutnya adalah :
Nagari Cabang Utama Padang yang penulis
pada Bank
lakukan pada hari Rabu tanggal 10 Juli
a. Pengolahan Data
2013,
dapat
diketahui
Pelaksanaan
Pengolahan data disusun secara
pemberian kredit dengan jaminan fidusia
sistematis melalui proses editing yaitu
dalam praktek oleh Bank Nagari Cabang
akan merapikan kembali data yang
Utama Padang pada dasarnya sama dengan
telah diperoleh dengan memilih data
pemberian kredit jaminan lainnya, hanya
yang sesuai dengan keperluan dan
dalam hal pengikatan jaminan saja yang
tujuan penelitian sehingga didapat
berbeda dimana pemberian kredit dengan
suatu kesimpulan akhir secara umum
jaminan fidusia harus melewati beberapa
yang
tahap antara lain :
nantinya
akan
dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. b. Analisis Data
1. Tahap permohonan kredit dari calon nasabah. Dalam
hasil
penelitian,
calon
penerima kredit yang megajukan Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis
permohonan datang ke bank untuk memperoleh
informasi
mengenai 6
persyaratan dalam pemberian kredit
meninjau
yang bersangkutan. Kemudian calon
mengenai usaha yang akan
nasabah
mengajukan
dilakukan oleh calon nasabah
permohonan secara tertulis untuk
tersebut. Jadi, bank dapat
memperoleh
memperkirakan apakah calon
akan
kredit
dengan
terlebih
dahulu
mempersiapkan dan melampirkan
nasabah
data serta informasi dokumen atau
memperoleh pinjaman uang
syarat-syarat lain yang diperlukan
dalam melakukan usahanya.
oleh bank. Bank harus memastikan
tersebut
c. Penilaian
dapat
jaminan
yang
kebenaran data dan informasi yang
dilakukan pada saat nasabah
disampaikan
mengajukan
dalam
permohonan
kredit
kredit. 2. Tahap penilian dan pemeriksaan. Setelah calon nasabah mengajukan permohonan
maka
langkah
berikutnya adalah proses identifikasi
permohonan
dengan
ketentuan
sebagai berikut : 1) Penilaian oleh juru taksir. 2) Pedoman
penilaian
terhadap benda-benda
calon nasabah, meliputi:
bergerak seperti : a) Kendaraan,
a. Interview. Dalam prakteknya, hal ini
pedoman
pihak bank sebagai pemberi
penilaiannya
kredit (kreditur) melakukan
adalah
interview
atau
segi
terhadap
calon
wawancara
dari hukum,
nasabah
status,
harga
mengenai identitasnya, baik
pasar,
dalam
mengenai nama dan alamat
kendaraan
dari si pemohon, maupun
baru
bidang
bekas,
usaha
yang
atau
penyusutan
dijalankan.
berdasarkan tahun
b. Studi kelayakan.
dari
Dari hasil penelitian, bank
pembuatan,
didalam memberikan kredit
kondisi
kepada
calon
nasabah 7
terpelihara
atau menolak permohonan yang
atau tidak.
diajukan.
Jika
permohonan
itu
ditolak maka disertai dengan alasan-
b) Mesin, pedoman
alasan
penilaiannya
permohonan
adalah
maka diputuskan antara lain berapa
harga
penolakannya. tersebut
Jika
dikabulkan
pembelian
besar kredit yang diberikan, berapa
keadaan baru,
besar suku bunganya, berapa lama
penyusutan
jangka waktu kreditnya, bagaimana
dengan tahun
sistem pembayaran bunga dan pokok
pembuatan,
yang menjadi kewajiban debitur
kondisi
nantinya.
terpeliharanya.
5. Tahap pemberitahuan. Proses pemberitahuan adalah proses
d. Penilaian dokumen-dokumen
penentuan kepada perusahaan kredit
yang berkaitan dengan usaha,
kepada
maksudnya semua dokumen
secara
jaminan
disetujui serta dibuatkan suratnya
yang
berkaitan
nasabah resmi,
dengan usaha yang dilakukan
dengan
oleh nasabah agar diteliti
ditentukan.
status,
kelengkapan
dan
ditolak
waktu
/
yang
6. Tahap pencairan kredit. melakukan
pencairan,
proses
harus
pemeriksaan
3. Tahap analisis kredit.
diketahui
apakah
jangka
Sebelum
keasliannya.
harus
dilakukan
kembali
semua
Dari semua data dan informasi yang
kelengkapan yang harus dipenuhi
telah
berdasarkan prinsip sebagai berikut :
diperoleh
tahapan
dalam
tahapan-
sebelumnya,
bank
a) Bank
hanya
menyetujui
melakukan analisis dari berbagai
pencairan
aspek, keuangan, agunan, sosial
seluruh
ekonomi, dampak lingkungan dan
ditetapkan dalam persetujuan
resiko kredit.
dan pencairan kredit telah
4. Tahap keputusan kredit. Pejabat yang berwenang atau yang
dipenuhi
kredit
apabila
syarat-syarat
oleh
yang
pemohon
kredit.
diberi wewenang akan memutuskan 8
kredit
kepada notaris untuk melakukan
harus
pengikatan dengan jaminan fidusia.
memastikan bahwa seluruh
Sebelum pembuatan akta oleh notaris
aspek yang berkaitan dengan
terlebih
kredit telah diselesaikan dan
kedua belah pihak. Notaris dapat
telah
memberikan
mengenal pihak debitur lewat Kartu
perlindungan yang memadai
Tanda Penduduk (KTP) sedangkan
bagi bank.
untuk
b) Sebelum
pencairan
dilakukan
bank
7. Tahap pengawasan / Monitoring. Setelah
melalui
beberapa
tahap
dahulu
harus
mengenal
pihak
debitur
harus
memperlihatkan
surat
dari
instansinya. Setelah mengenal para
diatas, maka terhadap kredit yang
pihak,
akan
dihadapan notaris barulah notaris
dicairkan
akan
dilakukan
dan
pengawasan terhadap penggunaan
bisa
dana,
fidusia.
apakah
dana
tersebut
digunakan tepat pada sasaran atau tidak.
kredit. calon
penerima
kredit
menerima semua syarat-syarat yang tercantum dalam keputusan kredit maka ia harus menandatangani tanda persetujuan
kredit
dalam
suatu
perjaanjian yang disebut dengan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan
pihak
membuatkan
akta
hadir
jaminan
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Busnel
8. Tahap pelaksanaan dan administrasi
Apabila
para
serta
formulir-formulir
perjanjian lainnya. Tahap perjanjian kredit ini dibuat secara dibawah tangan atau dengan akta notaris. 9. Tahap pengikatan dengan jaminan fidusia.
Watson, ST selaku Pemimpin Bagian Administrasi
kredit
dan
data
yang
diperoleh pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013, Dalam prakteknya,
pemberian
kredit
dengan
jaminan fidusia pada Bank Nagari Cabang Utama Padang pada umumnya didaftarkan, dilakukan dengan pengikatan akta notaris. Ini disebabkan karena dapat menghemat biaya bagi debitur. Walaupun dilakukan dengan pengikatan akta notaris saja, namun tujuannya adalah tetap untuk mengamankan jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank.
Pada tahap ini kedua belah pihak
Adapun untuk menjadi objek dalam
debitur maupun kreditur menghadap
data pelaksanaan pemberian kredit dengan 9
jaminan fidusia pada Bank Nagari Cabang
dijaminkan
melalui
jaminan
fidusia,
Utama Padang dari tahun 2010-2012
dimana harga barang tersebut dinilai
adalah sebagai berikut :
berdasarkan suatu harga taksiran yang harus diperinci, hal ini disebabkan karena
Tabel 1.1
turun naiknya harga barang sesuai dengan
Data Jumlah Objek Jaminan Fidusia Bank
harga pasar.
Nagari Kantor Basis Cabang Utama
Persentase
PadaPadang Tahun 2010-2012
dari
jumlah
kredit
dengan jaminan fidusia pada tahun 20102012 ini dalam pecahan desimalnya 0,01
No
dijadikan dalam persentase sebesar 1 %.
Tahun
Nama Agunan
2010
2011
2012
mengalami peningkatan sehingga dalam
Persediaan Barang 1.
Dagangan
2. 3.
Dari tahun 2010-2012 tersebut tidak
-
2
-
Kendaraan /Alat Berat
16
26
22
Mesin-mesin
2
2
3
prakteknya
jaminan
fidusia
tidak
berkembang. Pada kendaraan bermotor sebagai jaminannya adalah BPKB (Buku Pemilik
Sumber : Bank Nagari Cabang Padang
Kendaraa Bermotor) dari debitur yang dipegang
Dari
hasil
wawancara
dengan
oleh
pihak
dimaksudkan untuk
bank,
kepastian
yang hukum.
Bapak Busnel Watson selaku Pemimpin
Dalam hal penerimaan jaminan ini Bank
Bagian Administrasi Kredit Cabang Utama
Nagari
Padang
mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu
pada
tanggal
29
Juli
2013
Cabang
Utama
Padang
berdasarkan data di atas dapat diketahui
terhadap
bahwa
kredit
adalah untuk memastikan bahwa jaminan
dengan jaminan fidusia dari tahun 2010-
yang ada betul sesuai dengan data-data
2012
yang tercatat pada bukti pemiliknya.
pelaksanaan
tidak
pemberian
mengalami
peningkatan.
barang
jaminan.
Tujuannya
Benda-benda yang sering dipakai sebagai objek fidusia pada Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah Kendaraan/Alat Berat
dan
Mesin-mesin,
Kendaraan
tersebut baik itu mobil ataupun sepeda motor. Pada persediaan barang dagangan diatas
baik
itu
berupa
toko
Sebagaimana
diketahui
bahwa
pemegang barang jaminan itu bukan lagi sebagai pemilik, maka terhitung mulai saat ditandatanganinya
perjanjian
fidusia
debitur berperan sebagai peminjam belaka
dapat 10
dan dia memegang barang jaminan itu
kewajibannya
adalah karena atas dasar saling percaya.
membayar angsuran. b) Debitur
Bank Nagari Cabang Utama Padang
pengusaha
tentu
dengan jaminan fidusia antara lain adalah : kesulitan
fidusia
tanpa
pada
persediaan
dalam memonitor persediaan
selalu
barang
dagangan
yang
dijaminkan.
Untuk itu benda yang dijaminkan,
Menurut
nilai jaminannya haruslah lebih besar
keterangan
dan
hasil
wawancara yang penulis lakukan dengan
dari jumlah kredit. 2) Mengalami pengurangan jumlah jual. pada
jaminan
ini bank mengalami kesulitan
berada dibawah pengawasan bank.
Misalnya
objek
barang dagangan, dalam hal
Misalnya pada kendaraan bermotor, tidak
menjual
Misalnya
dijaminkan.
barang
c) Debitur
sepengetahuan bank.
dalam
memonitor keberadaan barang yang
keberadaan
dalam
pembayaran bunga.
mengalami
masalah-masalah dalam pemberian kredit
1) Mengalami
melakukan
kewajibannya
dalam menyalurkan dana ke masyarakat khususnya
tidak
dalam
mobil,
sering
beberapa
orang
nasabah,
beberapa
menjadi
diantaranya
Hal
karena
Pemimpin Bagian Administrasi Kredit
sesuai
pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013
dengan tahun pembuatan. Sehingga
dan nasabah (debitur) yang tidak bisa
pedoman penilaiannya dapat dilihat
namanya disebutkan melainkan karena
dari segi hukum, status, harga pasar,
rahasia yang telah ditentukan oleh pihak
dalam keadaan baru atau bekas,
bank, Kebijaksanaan yang ditempuh oleh
penyusutan berdasarkan dari tahun
Bank Nagari Cabang Utama Padang untuk
pembuatan, serta kondisi terpelihara
menyelesaikan atau pun menagih kredit
atau tidak.
bermasalah yaitu dengan penyelesaian
penyusutan
harga
mobil
ST
adalah
Bapak
disebabkan
Watson,
pihak
mengalami pengurangan jumlah jual. ini
Busnel
yang
selaku
sendiri oleh Bank Nagari Cabang Utama 3) Terdapat
adanya
debitur
yang
wanprestasi, bentuknya antara lain : a) Masalah pembayaran pokok, debitur
tidak
melakukan
yang dilaksanakan beberapa tahap, yaitu: 1) Tahap Pertama Pada tahap ini Bank melakukan pendekatan dengan persuasif, yaitu: 11
dilunasi maka berkhirlah
a) Surat Peringatan Bank Surat peringatan ini juga
hubungan
dilakukan beberapa tahap
Bank dengan pihak debitur.
yaitu: surat peringatan I, II,
Pelunasan
III. Dengan surat peringatan
dilakukan
ini
sendiri atau pihak ketiga
diharapkan
debitur
hukum
antara
angsuran oleh
maupun perusahaan yang
secara
menerima kredit dari bank
eksekusi paksa penjualan
dapat
menyelesaiakan
barang jaminan.
kreditnya
dengan
itikad
sukarela,
debitur
c) Menjual
sendiri
tanpa
barang
baik. Disamping itu surat
jaminan
peringatan juga mempunyai
Bagi debitur yang mendapat
fungsi sebagai bukti bahwa
fasilitas kredit diatas Rp.
Bank
25.000.000,-
tidak
bertindak
(dua
puluh
apabila
lima juta), maka debitur
harus
wajib memberikan jaminan
diselesaikan, melalui cara
tambahan. Jaminan tersebut
gugatan
dapat berupa mesin atau
sewenang-wenang kredit
terpaksa
perdata
atau
tindakan hukum lainnya.
kendaraan bergerak lainnya. Jika kreditnya bermasalah atau macet, maka usaha
b) Teguran Bank melakukan teguran,
penjualan barang jaminan
baik secara lisan (melalui
dapat
telepon
teguran
kemauan
maupun
Hasil
atau
langsung) tertulis.Teguran
dilakukan
dilakukan
atas
debitur
sendiri.
penjualan
barang
jaminan tersebut digunakan
dengan maksud agar debitur
untuk
sendiri maupun pihak ketiga
kreditnya. Disini Bank tetap
secara sukarela melakukan
harus
pelunasan
debitur
mengawasi bagian jaminan
tersebut yang telah jatuh
yang dijual. Setoran hasil
tempo ataupun membayar
penjualan
sebesar tunggakan angsuran
harus proporsional dengan
kredit
melunasi
berhati-hati
kepada
seluruh
dalam
Bank
kreditnya. Apabila kredit 12
nilai jaminan yang ditarik
setempat
untuk
atau dijual.
dilakukan
lelang
2) Tahap kedua
eksekusi
Hak
Tanggungan
guna
mengambil
Bila usaha tahap diatas tidak membawa hasil karena kurangnya
pelunasan
perhatian
debitur
atau
tanggapan
dari
hutang yang
debitur, maka pada tahap kedua ini
bersangkutan
tindakan yang ditempuh adalah
hasil
dengan jalan :
barang
dari
penjualan yang
dimaksud. a) Terhadap Jaminan Fidusia Eksekusi
terhadap
jaminan
fidusia
ditempuh
menurut
prosedur
yang
berbeda, tergantung kepada bentuk akta perjanjiannya, apakah dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau dalam bentuk notaris.
kredit
menjadi macet maka barang jaminan yang telah
dibebani
dengan
Hak
Tanggungan
dapat
dimohonkan
oleh
Bank kepada Ketua Pengadilan
Bapak Busnel Watson selaku Pemimpin Bagian Administrasi Kredit Cabang Utama Padang pada tanggal Objek
jaminan
1 Agustus 2013
fidusia
yang
pernah
dieksekusi pada Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah mesin Asphalt Mixing Plant dan Stone Crusher Dalam prakteknya, pelaksanaan eksekusi atas barang jaminan fidusia pada Bank Nagari Cabang Utama Padang tidak dilakukan secara
b) Terhadap Hak Tanggungan Apabila
Dalam hasil wawancara dengan
langsung.
Maksudnya
bahwa
sebelum melakukan eksekusi maka pihak bank terlebih dahulu dapat memberikan surat teguran kepada debitur. Kesimpulan Setelah dilakukan penelitian lapangan dan pengolahan data yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini,
maka
dapat
diambil
kesimpulan
sebagai berikut :
Negeri 13
1) Bahwa
pelaksanaan
kredit
dengan
dalam
prakteknya
a) Mengalami kesulitan dalam
pemberian
jaminan
memonitor
fidusia
pada
keberadaan
barang yang dijaminkan.
Bank
Nagari Cabang Utama Padang pada
b) Mengalami
umumnya tidak didaftarkan, hanya
jumlah jual.
pengurangan
c) Terdapat
dilakukan dengan pengikatan akta
adanya
notaris saja ini disebabkan karena
penyelesaian kredit macet,
dapat
bentuknya antara lain:
menghemat
biaya
bagi
1) Masalah
debitur. Dari hasil yang diperoleh pelaksanaan dengan
pemberian
jaminan
mengalami
pembayaran pokok,
kredit
fidusia
debitur
tidak
peningkatan,
tidak
melakukan
dalam
proses pemberian kredit dengan
kewjibannya dalam
jaminan
membayar angsuran.
fidusia,
harus
melalui
2) Debitur
beberapa tahap :
tidak
a) Tahap permohonan kredit.
melakukan
b) Tahap
kewajibannya dalam
penilaian
dan
pembayaran bunga.
pemeriksaan.
3) Debitur
c) Tahap analisis kredit.
menjual
d) Tahap keputusan kredit.
objek
e) Tahap pemberitahuan.
fidusia
f) Tahap pencairan kredit.
sepengetahuan bank.
g) Tahap
pengawasan
/
Monitoring. h) Tahap
pelaksanaan
dan
administrasi kredit. i) Tahap pengikatan dengan jaminan fidusia.
2) Bahwa
di
dalam
Bank
tanpa
Terhadap debitur yang wanprestasi ini maka pihak bank akan memberikan surat teguran kepada debitur. Surat teguran tersebut
terdiri
dari
surat
tunggakan
angsuran pokok dan tuggakan angsuran bunga yang apabila tidak diindahkan maka
pelaksanaan
pemberian kredit dengan jaminan fidusia,
jaminan
Nagari
Cabang
Utama Padang mengalami beberapa
akan berlanjut kepada surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Jika debitur masih melailaikan kewajibannya, maka bank
memberikan
surat
pemutusan
kendala antara lain: 14
hubungan kredit yang akan berlanjut kepada eksekusi atas barang jaminan.
Hatta.
3) Bahwa Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Nagari Cabang Utama Padang
tidak
dilakukan
Fakultas Hukum Universitas Bung
secara
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
langsung. Maksudnya adalah pihak
yang telah memberikan ilmu dan
bank harus memberikan terlebih
pengetahuan yang sangat berharga
dahulu
surat
debitur.
Apabila
mengindahkan tersebut,
teguran
kepada
debitur surat
maka
tidak teguran
bank
dapat
mengajukan penyerahan berkas ke Kantor
Pelayanan
Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKLN) untuk melakukan pelelangan.
dan bermanfaat bagi penulis. 5. Kepala Tata Usaha beserta seluruh Karyawan/ti
Fakultas
Hukum
Universitas Bung Hatta. 6. Kedua OrangTua ku dan Saudara ku,
yang
selalu
memberikan
Ucapan Terima Kasih
semangat dan bantuan terutama
Penulis mengucapkan terima kasih kepada
doa,
Ibu Elyana Novira, S.H., M.H,
memberikan dorongannya selama
selaku
serta
senantiasa
telah
Pembimbing I dan Ibu Yoviza Media, S.H., M.H,
selaku Pembimbing II dan
pihak-pihak yang terkait lainnya yaitu:
ini. 7. Keluarga
besar
Bank
Nagari
1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H,
Cabang Utama Padang beserta
selaku Dekan Fakultas Hukum
karyawan, Bapak Ramlis selaku
Universitas Bung Hatta.
(Wakil Pemimpin Cabang Bidang selaku
Prekreditan), Bapak Busnel Watson
Wakil Dekan Fakultas Hukum
selaku (Administrasi Kredit) serta
Universitas Bung Hatta.
Tante
2. Ibu Nurbeti, S.H., M.H,
3. Bapak Adri, S.H., M.H,
selaku
Roma
berpartisipasi
yang yang
ikut telah
Ketua Bagian Hukum Keperdataan 15
memberikan
masukan
Grafindo Jakarta.
dalam
Persada,
penulisan skripsi ini. Marhainis 8. Bagian Administrasi Badan dan Kesatuan Bangsa Politik Padang (Kesbangpol),
yang
telah
membantu penulis dalam urusan administrasi
untuk
Abdul Hay, 1979, Hukum Perbankan Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
kelancaran
dalam menyelesaikan skripsi ini.
Sutamo, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung. Salim,
2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, :PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Daftar Pustaka Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. GunawanWidjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soerjono
Silvia,
Handri Raharjo, 2010, Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta. Kashadi, 2000, Hukum Jaminan, Fakultas Universitas Diponegoro, Semarang. M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan, PT.Raja
Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 2007, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi Di Sleman Yogyakarta, FH Undip, Semarang.
Sri Hartini, 2008, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Kantor Pusat PT. Bank Bukopin Tbk Jakarta, FH Undip, Semarang. Tan
Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia, PT. ALUMNI, Bandung.
16
Thomas Suyatno, 2003, DasarDasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta. Tim
Penyusun Revisi Buku Pedoman, 2008, Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Skripsi, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/60/KEP/DIR/ Tanggal 7 Januari 1991 Tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor SK/384/DIR/11-2000 Tanggal 1 November 2000 Tentang Pelaksanaan Keputusan Dewan Pengawas Tentang Struktur Organisasi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
Vicka Anggraeni, 2012, Analisis Perkembangan Likuiditas Dan Profitabilitas Pada Bank Nagari Sumatera Barat, FE STIE Dharma Andalas, Padang. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemerintah Di Daerah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 Tanggal 15 Desember 2000 Tentang Bank Umum. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
17
