PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERJANJIAN FIDUSIA DI KOPERASI TANI NELAYAN ANDALAN KUTAI KARTANEGARA
Sulaiman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ABSTRACS
This study aims to determine the Legal Consequences of Fiduciary guarantee is not registered on Cooperative Farmers and Fishermen Mainstay. The formulation of the problem posed is: what if the Legal Consequences fiduciary assurance is not registered with the Registrar of Fiduciary? And how execution Assurances Fiduciary. If the collateral is not registered to the Fiduciary Registration Office? This study included Typology Normative legal research. Research Data collected by focusing the Things contained in the formulation of the problem. Resource persons who are parties to provide opinions, information or information on legal issues source used a Primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show that the Farmers and Fishermen Mainstay Cooperative lending money to customers with a range of nominal loan Rp.10.000.000,-million to Rp.25.000.000, - Fiduciary million bail. The loan with a nominal value above is not registered to the Fiduciary Registration Office because the lenders can charge. If the registered office to the cash redemption, Fiduciary registration will also be longer. The study recommends the need for warranty registration at the registration office Fiduciary to protect the interests of customers by the Bank as a debtor and its creditors.
1
PENDAHULUAN
masyarakat diperlukan suatu badan
A. Latar Belakang masalah
perekonomian Pemerintah
Bangsa
Indonesia
adalah
seperti
koperasi.
menunjuk
koperasi
sebagai salah satu organisasi ekonomi
giat-giatnya
rakyat
yang
membangun aspek di berbagai bidang,
peran
sertanya
demi tercapainya tujuan yang dicita-
masyarakat ekonomi
citakan, yaitu kehidupan yang adil dan
dapat meningkatkan taraf hidupnya.
makmur,
Landasan hukum
bangsa
yang
sedang
sejahtera
baik
bidang
perlu
dikembangkan
dalam
membantu lemah agar
yang dijelaskan
ekonomi dan hukum. Pada masa
dalam UU No: 25 tahun 1992 koperasi
sekarang
sebagai
sangat
di
perlukan
badan
usaha
yang
peningkatan ekonomi pada masyarakat
berlandaskan prinsif koperasi yang
untuk mengembangkan potensi usaha
berdasarkan asas kekeluargaan, dalam
kecil dan menengah masyarakat di
upaya
Indonesia.
ekonomi berdasarkan Pancasila dan
mewujudkan
demokrasi
Undang-Undang Dasar 1945. Manusia sebagai mahluk sosial dan
bermasyarakat
memerlukan
Salah
satu
keistimewaan
kebutuhan hidup yang harus dipenuhi
koperasi antar lain kredit uang dalam
dan
berusaha
macam
cara
dengan
bermacam-
koperasi
dilakukan
dengan
jalan
untuk
memenuhi
bersatu dan bekerja sama untuk dapat
lain
memperoleh kredit yang dibutuhkan
dengan menjalin hubungan kerja sama
dan memberi manfaat dengan syarat-
dengan manusia lain. Salah satu upaya
syarat yang mudah serta bunga yang
dalam rangka pemberdayaan ekonomi
rendah atas dasar kepercayaan para
kebutuhan
hidupnya,
antara
2
pihak
yang bekerjasama
dalam
meringankan beban hidupnya. Dalam
KETUHANAN YANG MAHA ESA “,
pelaksanaan pemberian kredit sangat diperlukan
jaminan.
Hal
ini
dimaksudkan agar pihak debitur akan benar-benar
melunasi
hutangnya.
Apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya waktu
yang
maka kreditur
dapat
melakukan penuntutan, dasar dari penuntutan
adalah
pasal
1266
KUHPerdata.
dimulai sejak jaman Belanda dari hasil adopsi
yurisprudensi
Balanda
yang
kepastian
di
Negari
diatur
dalam
untuk
memberikan
hukum dalam lembaga
fidusia UU No: 42 tahun 1999 tentang fidusia.
Dan
untuk
memberikan
perlindungan kepada para pihak , maka perjanjian fidusia ini harus
Adapun sifat hukum fidusia sebagai
jamina fidusia di Indonesia sudah
KUHPerdata,
(wanprestasi)dalam ditentukan,
Pengaturan menganai lembaga
halnya
dibuatkan akta notaris dan didaftarkan
bentuk-bentuk
pada kantor pendaftaran fidusia sesuai
jaminan yang lain adalah bersifat
dengan pasal( 5) UU no: 42 taun 1999.
accessoir (tambahan) karena fidusia mengikuti
perikatan
pokok-pokok
yang telah ada antara kreditur dan debitur, yaitu utang dan piutang.
Berdasarkan
diatas,
maka untuk mengetahui perjanjian fidusia
lebih
mengambil
lanjut, judul
Pada fidusia, sebagai jaminan kepada
PELAKSANAAN
kreditur adalah hak milik sedangkan
KREDIT
barangnya tetap dikuasai oleh debitur.
PERJANIAN
Dalam pasal 14 ayat (1) “ DEMI
KOPERASI
KEADILAN
uraian
penulis :
“
PEMBERIAN
DENGAN
JAMINAN
FIDUSIA TANI
DI
NELAYAN
BERDASARKAN 3
ANDALAN
KUTAI
KARTANEGARA.
C. Tujuan
dan
Kegunaan
Penelitian a. Manfaat
penelitian
yang
hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : B.
Perumusan dan Pembatasan
1) Untuk pola
Masalah
mengembangkan berpikir
kreditur
masalah-masalah
guna menempatkan posisi
yang berhubungan dengan penulisan
hukum sebagai sandaran
ini cukup banyak, akan tetapi untuk
berprilaku
mempermudah dalam penulisan ini
pemahaman
diperlukan
proses
penerapan
pembatasan terhadap masalah. Hal ini
pelaksaan
pemberian
agar dalam pembahasan masalah akan
kredit
lebih
fidusia
Sebenarnya
adanya
terarah
rumusan
sehingga
dan
mudah
dan tentang
dengan
jaminan
dalam
perkara
perdata
dimengerti. Adapun
perumusan
dan
harus
berdasarkan
prosedur
pembatasan masalah tersebut adalah:
hukum. Juga memberikan
1. Bagaimanakah batasan dan ruang
kepada
lingkup yang akan diteliti ? 2. Bagaimana
tentang pemberian
kreditur
bagaimana
cara
mengamankan
hak
kredit dengan jaminan fidusia?
miliknya
yang sudah
3. Bagaimana jaminan fidusia berupa
diperoleh
atau
BPKB Mobil ?
akan
diperoleh.
4
2) Memberikan
gambaran
tentangpenerapan pelaksanaan
b. Kegunaan
pemberian
penelitian
yang
penulis harapkan adalah :
kredit dengan jaminan fidusia
dalam
perkara
menentukan
perdata dan diakui secara
alternatif
pemecahan
yuridis,
masalah,
sehingga
khususnya
terhadap kreditur yang
permasalahannya
terlibat
dapat diatasi.
langsung
dalamPerkara yang
perdata
segera
2) Untuk memberikan saran-
hubungannya
saran
yang mendukung
denganpelaksanaan
langkah-langkah
pemberian kredit dengan
pemecahan masalah.
jaminan fidusia. 3)
1) Untuk
Untuk
D. Metode dan Teknik Penelitian sekedar
Berdasarkan permasalahan yang
memberikan
masukan
penulis
yang
pendapat
menggunakan
berupa
sajikan,
maka
metode
dan
bagi
penyempurnaan
penelitian sebagai berikut :
hukum
acara
1. Sumber Data
yang dengan
erat
perdata
relevansinya
penerapan
UU
penulis
Dalam
penulisan
skripsi
penulis
mengelompokkan
tehnik
ini, data
No:42 tahun 1999 . Hal
yang ada dalam dua bagian yaitu :
ini
a. Data Primer
sangat
dominan
dalam penegakan hukum
Data primer adalah merupakan
( Law eenforcement ).
data utama yang diperoleh
5
penulis berdasarkan penelitian
langsung diperoleh penulis dari
di lapangan, yaitu di Koperasi
obyek penelitian. Penelitian ini
Tani Nelayan Andalan Kutai
dilakukan dengan tiga cara
Kertanegara.
yaitu :
b. Data Sekunder
1) Wawancara
Data sekunder adalah data
Yaitu wawancara langsung
pelengkap bagi data primer
dengan
Direktur
yang
yang
ada
ada,
yang
diperoleh
Utama
hubungan
penulis dari berbagai buku-
langsung dengan penelitian
buku yang ada relevansinya
(pihak
dengan penulisan skripsi ini.
Nelayan
Koperasi
Tani
Andalan
Kutai
Kertanegara), 2. Tehnik Pengumpulan Data Penulis
membagi
memperoleh tehnik
pengumpulan data ini dalam dua
guna data
yang
perolehan
data
diperlukan. 2) Kuesioner
sifat penelitian yaitu :
Yaitu
a. Yuridis Normatif
dengan mengajukan daftar
Penelitian
ini
dilakukan
pertanyaan
guna
dengan membaca, mengutip
memperoleh
dan membuat catatan-catatan
tambahan
penting yang ada relevansinya
perbandingan dengan data
dengan penulisan skripsi ini.
yang
b. Yuridis Sosiologis ( empiris ) Merupakan pengumpulan
tehnik data
diperoleh
bahan juga
melalui
wawancara. 3) Observasi
yang
6
Yaitu
pengamatan
langsung
di
terhadap
yang
lapangan peristiwa,
kejadian
atau
berkaitan
penelitian,
yaitu
1. Pengertian Perjanjian Mengenai
perjanjian, dapat dilihat pada pasal 1313 KUHPerdata,dimana perjanjian
mana pokok
permasalahan
pengertian
merupakan “Suatu perbuatan dengan
Analisis Data membahas
tentang
Perjanjian
dengan
Tani Nelayan Andalan .
Dalam
Umum
kegiatan
tentangpenerapan Koperasi
c.
A. Tinjauan
dan
satu
orang
atau
lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
menganalisis data yang telah
Dan
diperoleh,
penulis
menurut Prof. subekti,SH., Gunawan
menggunakan segala informasi
Wijaya dan Ahmad yani, Djaja S dan
dan data yang telah diperoleh,
Meliala, SH, MH sebagai berikut:
maka
definisi-definisi
Perjanjian
baik itu data primer maupun Memberikan data
sekunder.Kemudian
penulis
analisis
kualitatif
yang
pengertian
bahwa
perjanjian adalah “ Suatu peristiwa
secara dimana
seorang
berjanji
kepada
kemudian seorang lain atau dimana dua orang
disajikan secara deskriptif. itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”, (Subekti , 2005 : cetakan
BAB II HASIL PENELITIAN DAN
21). Memberikan
pengertian
bahwa
perjanjian fidusiaadalah : “Suatu sikap
PEMBAHASAN 7
tidak beberapa pihak tertentu ( yang mengadakan perjanjian “, (Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani : 2007 : 1-4 ).
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan b. Asas Pelengkap,mengandung arti
2. Syarat sahnya perjanjian Pasal
1320
bahwa
ketentuan
Undang_Undang boleh diikuti
KUHPerdata
atau tidak, maka belakulah
merumuskan empat syarat sahnya
ketentuan
perjanjian.keempat syarat tersebut
asas ini hanya mengenai hak
adalah :
dan kewajiban saja
1. Sepakat mereka yang mengikat diri.
Undang-Undang,
d. Asas konsensual, mengandung arti bahwa
2. Kecakapan
untuk
membuat
suatu perikatan.
perjanjian itu
terjadi sejak saat tercapainya kata sepekat ( consensus )
3. Suatu hal tertentu.
antara
4. Suatu sebab yang halal.
pihak-pihak
pokok
perjanjian. e. Asas
3. Asas-Asas perjanjian
obligasi,
arti bahwa
mengandung
perjanjian dibuat
a .Asas kebebasan berkontrak, tersebut
oleh
dibatasi oleh tiga hal yaitu :
dalam taraf menimbulkan hak
1. Tidak dilarang oleh Undang-
bertentangan
ketertiban umum.
dengan
itu
baru
dan kewajiban saja, belum memindahkan
Undang. 2.Tidak
pihak-pihak
hak
milik.
Dengan
perjanjian
yang
bersifat
kebendaan
yaitu
melalui penyerahan ( living ).
8
f. Asas pacta sun servanda ( kekuatan
mengikat
mengandung
arti
)
h. Karena
,
kebatalan
atau
pembatalan
bahwa
i. Karena berlakunya syarat batal
perjanjian yang dibuat secara
yang diatur dalam BAB I ini
sah akan mengikat para pihak-
j. Karena lewatnya waktu, hal
pihak dalam perjanjian yang
mana diatur suatu bab tersediri
bersangkutan
sebagaimana
mengkatnya Undang-Undang. Dalam pasal 1338 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) KUHPerdata.
hapusnya
Tinjauan
Umum
dilihat perjanjian,
dapat kita temukan dalam pasal 1381 KUHPerdata sebagai berikut :
Tentang
Jaminan 1. Pengertian
4. Berakhirnya Perjanjian Mengenai
B.
Jaminan
pada
dapat
pasal
1131
KUHPerdata yang berbunyi “ Segala kebendaan si berutang, baik
yang
bergerak
maupunyang tidak bergerak, a. Kerana pembayaran
baik yang sudah ada maupun
b. Kerana penawaran pembayaran tunai c. Karena pembaharuan utang d. Karena perjumpaan utang atau konpensasi
menjadi
tanggungan
untuk
segala
perikatannya
perorangan “, Jaminan,
menurut Prof. Subekti,2005 :
f. Karena pembebasab utang musnahnya
hari,
2. Macam-Macam
e. Karena campur tangan
g. Karena
yan baru aka nada dikemudian
cetakan 21, ada dua jaminan :
barang
yang terutang
9
a. Jaminan Perorangan , yang
ketentuan bahwa benda yang
termasuk jaminan perorangan
hak
adalah :
tersebut
1. Penanggungan
(borg)
adalah orang lain dapat menagih menanggung,
serupa
dengan
tanggungan renteng
tetap
“.
kebendaan,
lain : a. Droit de Preference, hak
piutangnya yang
eksekusi
pelunasan atas
hasil
benda
yang
termasuk jaminan kebendaan
menjadi obyek jaminan
adalah :
fudisia.
1. Gadai (pand)
b. Droit de suite,
menjadi
2. Hak Tanggungan
obyek jamina fidusia atas
3. Jamina Fidusia
benda persediaan, wajib mengganti
C.
dalam
penguasaan pemilik benda itu
mengambil
3. Perjanjian garansi b. Jaminan
diadakan
2. Sifat Jaminan Fidusai, antara
2. Tanggung yang
kepelilikan
Tinjaun Umum Tentang Fidusia 1. Pengertian
Fidusia,
1999,
bahwa
fidusia
Dalam
merumuskan adalah
yang
dan
pasti
setara.
pasal 1 ayat (1) UU No: 42 Tahun
obyek
“
c. Mudah
pelaksanaan eksekusinya. 3. Objek dan Subjek jaminan Fidusia, berlakunya UU No:
Pengalihan hak kepemilikan
42 Tahun 1999,
suatu
benda
benda
kepercayaan
atas
dasar dengan
bergerak
adalah: dan
kendaraan bermotor, objek
10
jaminan
fidusia
dibedakan
menjadi 2 yaitu : a. Benda
a. Penerima fidusia, kuasa atau
bergerak,
mewakilnya
baik
mengajukan permohonan
berwujud maupun tidak
pendaftaran fidusia pada
berwujud
Kantor
b. Benda
tidak
bergerak,khususnya bangunan
yang
dibebani
Pendaftaran
Fidusia,
dengan
melampirkan pernyataan tidak Hak
pendaftaran fidusia. b. Kantor
Pendaftaran
Tanggungan. Dan Subjek
Fidusia mencatat jamina
Jaminan fidusia adarima
fidusia dalam buku daftar
fidusialah: pemberi dan
fudusia pada tanggal yang
penerima.
sama
4. Pendaftaran Jamina Fidusia, diatur dalam pasal 11 sampai pasal 18 UU No: 42 Tahun 1999,
Kantor
Pendaftaran
Fidusia didirikan di Jakarta dengan
wilayah
kerja
dengan
penerimaan
tanggal
permohonan
pendaftaran. c. Membayar
biaya
pendaftaran fidusia. d. Kantor
Pendaftaran
Fidusia menerbitkan dan
mencakup seluruh wilayah
menyerahkan
RI, dalam lingkungan tugas
penerima fidusia sertifikat
Depertemen
jamina
Kementerian
kepda
fidusia
pada
Hukum dan Ham. Adapun
tanggal yang sama dengan
prosudur Pendaftaran Jamina
penerima
Fidusia sebagai berikut :
pendaftara.
permohonan
11
e. Jaminan
Fidusia
lahir
penjitaan dan penjualan benda
pada tanggal yang sama
yang menjadi objek jaminan
dengan tanggal dicatatnya
fidusia, kerena debitur tidak
jaminan
memenuhi prestasinya. Ada
fidusia
dalam
Buku daftar Fidusia
tiga cara eksekusi jamina
5. Hapusnya Jaminan Fidusia, ada tiga sebab , yaitu : 1. Hapusnya
utang
1. Pelaksanaan yang
dijaminkan dengan fidusia antara
lain
fidusia yaitu :
karena
titel
eksekutor
ial
penerima jaminan fidusia. 2. Penjualan
benda
pelunasan dan bukti-bukti
menjadi
keterangan yang dibuat
fidusia,atas
kreditur.
penerima fidusia.
2. Pelepasan jaminan
hak
atas
fidusia
oleh
penerima fidusia.
jamana
kekuasaan
3. Perjanjian dibawah tangan dilakukan
berdasarkan
penerima jaminan fidusia.
objek jaminan
fidusia ( pasal 25 UU No: 42 Tahun 1999 ). 6. Eksekusi
objek
yang
kesepakatan pemberi dan
3. Musnahnya benda yang menjadi
oleh
Jaminan
D. Tinjauan Umum tentang Kredit. 1. Perbankan
Fidusia,
barwa
:
“
Penyedian uang atau tagihan
pasal 29 sampai dengan pasal
yang
34 UU No: 42 Tahun 1999,
dengan
yang
persetujuan atau kesepakatan
eksekusi
memberi jaminan
rumusan fidusia
dapat
dipersamakan
itu
berdasarkan
pinjam-meminjam
antara
12
bank
denga
pihak
lain
yangmewajibkan peminjam
untuk
utangnya
setelah
waktu
pihak melunasi
tertentu
jangka dengan
PENUTUP
memberi bunga “. 2. Syarat Kredit ada lima yaitu :
A. Kesimpulan
a. Keperibadian, watak.
Berdasarkan hasil penelitian dan
b. Kemampuan,
pembahasan
kesanggupan.
Pelaksanaan
mengenai Pemberian
Kredit
c. Modal, kekayaan.
dengan
d. Anggunan, jaminan.
Fidusia, di Koperasi Tani Nelayan
e. Kondisi ekonomi.
Andalan
3. Macam-macam Kredit
ada
lima yaitu :
Jaminan
(KTNA),
Kutai maka
Perjanian
Kartanegara dapat
ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
a. Kredit
dlihat
dari 1. Pelaksanaan Pemberian Kredit
tujuannya dengan b. Kredit
dilihat
Jaminan
Perjanjian
dari Fidusia:
waktunya a. c. Kredit
dilihat
Tahap
Permohonan
dari dengan mengisi Formulir
jaminannya b.
Tahap
Penilaian
dan
d. Kredit dilihat dari cara verifikasi pemakaiannya c. e. Kredit
dilihat
Tahap
Analisis
dari Pembiayaan
penggunaannya
13
d.
Tahap
Persetujuan
Permohonan dan Realisasi e.
Tahap
Surat
jaminan untuk melunasi hutang Debitur
atau
Perjanjian dan Penyerahan Barang Jaminan berupa BPKB Mobil f.
A. Saran-saran
Tahad Pencairan dana
1. Dala
Pelaksanaan
B. Kelemahan-kelamahan perjanian
Pemberian Kredit dengan
kredit dengan Jamina Perjanian
Jaminan Perjanjian Fidusia
Fidusia
disarankan
a.
Kelemahan
terhadap
Jaminan b.
Kelemahan
terhadap
C. Cara Penyelesaian jika terjadi Debitur Wanprestasi : Dengan
c.
Pendaftaran Fidusia agar memberikan
berdamai pendekatan
kepastian
hukum para pihak 2. Bagi
jalan
ataupun
b.
dibuatkan Akta Notaris dan di Daftarkan di Kantor
perlindungan Kreditur
a.
supaya
pihak
Kreditur,
janganlah
terlalu
merugikan
dan
terhadap Debitur
memberatkan
Dengan jalan pemberian
dalam
surat teguran atau surat
perjanjian dan memberikan
peringatan
kredit
Dengan jalan penyitaan
memberikan
barang dan menjual barang
sesuai dengan barang yang
tersebut
dijadikan jaminan
yang
dijadikan
Debitur pembuatan
hendaknya kredit
itu
14
3. Bagi
pihak
Debitur
janganlah
,
menyalah
gunakan kepercayaan yang diberikan
oleh
Kreditur
Karena
barang
yang
dijadikan
jaminan
tetap
DAFTAR PUSTAKA
[1]
dikuasai oleh Debitur
Prof. R. Subekti, SH. dan R. Tjitrosudibio, Kitab UndangUndang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek), PT. A. K. A., Jakarta, 2006.
[2] Prof. Subetki, SH., Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005. [3]
Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia cetakan 14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
[4]
Undang-Undang No 42 Tahun 1992 tentang Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 ).
[5]
Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
15
16
