PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PENGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PADA BANK JATENG CABANG PEKALONGAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PENGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PADA BANK JATENG CABANG PEKALONGAN

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Reza Yoga Ardana NIM. E0007043

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi) PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PENGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PADA BANK JATENG CABANG PEKALONGAN

Oleh Reza Yoga Ardana NIM. E0007043

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Desember 2011 Dosen Pembimbing

Hernawan Hadi, S.H., M.Hum. NIP. 19600520 198601 1001

commit to user


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PENGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PADA BANK JATENG CABANG PEKALONGAN Oleh Reza Yoga Ardana NIM. E0007043 Telah Diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada Hari

: Rabu

Tanggal

: 25 Januari 2012

DEWAN PENGUJI 1. Endang Mintorowati, S.H., M.H. :.............................................................. Ketua 2. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni., S.H., M.Hum. :..................................... Sekretaris 3. Hernawan Hadi, S.H., M.Hum. :.................................................................. Anggota Mengetahui Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum commit to user NIP. 195702031985032001


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama : Reza Yoga Ardana NIM

: E0007043

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PENGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PADA BANK JATENG CABANG PEKALONGAN adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Desember 2011 yang membuat pernyataan

Reza Yoga Ardana NIM. E0007043

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Reza Yoga Ardana. E0007043. 2011. PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PEGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PADA BANK JATENG CABANG PEKALONGAN . Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Bank Garansi pada Bank Jateng Cabang Pekalongan dan kedudukan hukum Bank Garansi dalam menunjang pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskripstif. Pendekatan peneltian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan langsung dalam masyarakat dengan wawancara terarah serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya dalam pemberian fasilitas Bank Garansi digunakan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy),sehingga sebelum memberikan persetujuan Bank Garansi, bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan penilaian yang pada prinsipnya sama dengan penelitian dan penilaian dalam pemberian kredit. Pelaksanaan pemberian Bank Garansi di Bank Jateng Cabang Pekalongan, harus melewati empat tahap yaitu tahap pengajuan, tahap analisa, tahap keputusan dan tahap pembuatan Bank Garansi. Bank Garansi pada prinsipnya adalah instrument hukum yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran dalam pengadaan jasa kontruksi (proyekproyek pembangunan) oleh pemerintah sehingga memberikan rasa kepercayaan disamping juga rasa aman kepada pemerintah yang berkedudukan sebagai pihak yang menerima garansi (jaminan) karena ada pihak yang menjamin (bank) jika nasabah/kontraktor (penyedia jasa kontruksi) tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Kata kunci : bank garansi, jaminan, proyek-proyek pembangunan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Reza Yoga Ardana. E0007043. 2011. THE IMPLEMENTATION OF BANK GUARANTEE AS A GUARANTEE OF SAVING AND ASSISTING ON CONTRUCTION PROJECTS IN BANK JATENG CABANG PEKALONGAN. Faculty of Law of Sebelas Maret University. This research has aims to find out the implemantation in giving Bank Guarantee in Bank Jateng Cabang Pekalongan and the legal standing of Bank Guarantee in assisting contruction projects. This study uses an empirical law research having descriptive character. The datas used were primary data coming from the result of empirical research in fact by directive interview and secondary data taken from library sources. The result of research shows that basically in giving Bank Guarantee is used principles of 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy), so before giving an approval of Bank Garantee should do analyses and notices in the way analyses and notices of credit giving. The Implementation of Bank Guarantee giving in Bank Jateng Cabang Pekalongan should pass four steps. They are proposal step, analysing step, decision step and making Bank Guarantee step. Principally, Bank Guarantee is law instrument which can be a guarantee of compensation in government contruction service supply so it gives trust and safe passion for government as guarantee receiver because there is a party who guarantees (bank) if only the contractor did not finish the projects. Keywords: bank guarantee, guarantee, contruction projects

commit to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan hukum (skripsi) dengan judul “PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PENGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PADA BANK JATENG CABANG PEKALONGAN” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan penulisan hukum (skripsi) ini tidak lain adalah untuk memenuhi prasyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari semua pihak baik moril spirituil maupun materiil, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang juga telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan dan menerima kehadiran penulis untuk berkonsultasi dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini. 3. Ibu Djuwiyastuti S.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis atas segala bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 5. Segenap Dosen dan Staf pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan akademik pada commit to user


digilib.uns.ac.id

penulis, sehingga penulis bisa menempuh perkuliahan dengan lancar hingga akhir studi. 6. Bapak Suharto selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pekalongan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Bank Jateng Cabang Pekalongan. 7. Bapak Teguh Sri Prabowo selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan yang telah meluangkan waktu serta memberikan datadata yang diperlukan dalam penulisan hukum (skripsi) ini. 8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Samodra Yoga Lelana dan Ibu Riantina yang telah mendidikku, menyekolahkanku hingga pendidikan tertinggi. Serta doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti dalam menyertai langkah penulis untuk menempuh jenjang pendidikan hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 9. Adiku satu-satunya, Reznala Yoga Wisesa serta keluarga besar yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 10. Sahabat-sahabatku, Rhoza Sewoko, Made Wire, Muhamad Rifki, R. Nugroho, Wahyu Adi Wibowo, Reyza Syahbani, Mat. Roffi, Fajar Nurohman dan Ikke Enggawati Setyoningrum yang telah mengisi waktu penulis selama menempuh perkuliahan serta memberi motivasi bagi penulis dan selalu ada untuk membantu penulis dalam menjalani hari-hari dengan penuh motivasi hingga penulisan hukum (skripsi) ini selesai sesuai waktu yang telah ditargetkan. 11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret khususnya Angkatan 2007 yang selama ini banyak memberikan bantuan, spirit, dan semangat kepada penulis; dan 12. Semua pihak yang telah membantu baik moriil maupun materiil dalam bentuk yang sekecil apapun sehingga terselasaikannya penulisan hukum (skripsi) ini dengan lancar yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. commit to user


digilib.uns.ac.id

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan yang ada. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasajasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan

menambah khasanah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret. Amin.

Surakarta,

Desember 2011 Penulis

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .........................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ...................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN .....................................................................

iv

ABSTRAK ...................................................................................................

v

ABSTRACT ..................................................................................................

vi

KATA PENGANTAR .................................................................................

vii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................

xiii

DAFTAR TABEL .........................................................................................

xiv

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................

1

B. Rumusan Masalah ................................................................

5

C. Tujuan Penelitian .................................................................

5

D. Manfaat Penelitian ...............................................................

6

E. Metodologi Penelitian ..........................................................

6

F. Sistematika Penulisan Hukum ..............................................

11

TINJAUAN PUSTAKA ............................................................

13

A. Kerangka Teori ....................................................................

13

1. Tinjauan Umum tentang Jaminan ..................................

13

a. Pengertian Jaminan ..................................................

13

b. Unsur-Unsur Jaminan ............................................... commit to user c. Penggolongan Jaminan .............................................

13

BAB II

14


digilib.uns.ac.id

2. Tinjauan Umum tentang Bank Garansi ..........................

15

a. Pengertian Bank Garansi ..........................................

15

b. Pihak-Pihak dalam Pemberian Bank Garansi ..........

18

c. Jenis-Jenis Bank Garansi .........................................

18

d. Penilaian Kelayakan Pemberian Bank Garansi...........

20

e. Fungsi Bank Garansi...................................................

21

f. Tujuan Pemberian Bank Garansi................................

22

g. Larangan dan Batasan dalam Pemberian Bank Garansi 23

BAB III

3. Tinjauan Umum tentang Bank ........................................

24

a. Pengertian Bank .......................................................

24

b. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank. ................................

25

c. Jenis-Jenis Bank...... .................................................

26

B. Kerangka Pemikiran .............................................................

31

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .........................

33

A Hasil Penelitian 1. Diskripsi Lokasi .............................................................

33

a. Sejarah Singkat Bank Jateng .....................................

33

b. Sejarah Singkat Bank Jateng Cabang Pekalongan .....

35

c. Visi dan Misi Bank Jateng ..........................................

37

d. Produk dan Jasa Bank Jateng Cabang Karanganyar ..

38

2.

Proses Pemberian Bank Garansi di Bank Jateng Cabang Pekalongan ........................................................

3.

42

Kedudukan Hukum Bank Garansi dalam Menunjang Proyek-Proyek Pembangunan ........................................

51

B PEMBAHASAN 1.

Proses Pemberian Bank Garansi di Bank Jateng Cabang Pekalongan.........................................................

2.

64

Kedudukan Hukum Bank Garansi dalam Menunjang Proyek-Proyek Pembangunan......................................... commit to user

76


BAB IV

digilib.uns.ac.id

PENUTUP ..................................................................................

86

A. Simpulan ..............................................................................

86

B. Saran......................................................................................

87

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Kerangka Pemikiran..........................................................

commit to user

31


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jaringan Kantor PT Bank Jateng.................................................. 35

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Negara Indonesia sedang melaksanakan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian . Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ini berarti fungsi dan usaha perbankan di Indonesia diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, 2010: 33).

Pembangunan nasional tersebut merupakan rangkaian programprogram pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus-menerus. Rangkaian program -program pembangunan tersebut, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) .

Selama 32 tahun terakhir, rencana program pembangunan nasional negara Indonesia disusun dalam apa yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Dalam Propenas digunakan paradigma yang menekankan pada skala prioritas dalam perumusan masalah dan penyelesaiannya (strategic choices). Propenas mempunyai agenda-agenda kebijakan yang penting, mendesak, dan mendasar yang menjadi prioritas bagi to user bangsa pada masa lima tahuncommit ke depan lebih diutamakan dan ditonjolkan.


digilib.uns.ac.id

Pendekatan ini sejalan dengan keterbatasan pembiayaan dalam masa krisis ini (http//id.wikipedia.org/wiki/propenas/ diakses tanggal 25 juli 2011 pukul 17:30 WIB).

Guna mencapai strategi Propenas, dibutuhkan langkah-langkah tertentu guna mengembangkan usaha swasta nasional dalam melaksanakan pembangunan. Seperti telah kita ketahui bahwa pembangunan bagi suatu negara, baik negara

yang sedang berkembang maupun yang telah maju

merupakan salah satu tugas pokok bagi negara itu sendiri. Proses dari pada pelaksanaan pembangunan tersebut tidak dapat berjalan dengan sendiri tanpa adanya suatu usaha yang insentif dari masyarakat dan negara.

Pelaksanaan Propenas juga diperlukan pembiayaan yang memadai, maka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus disempurnakan agar penerimaan negara makin meningkat, sedangkan pengeluaran negara makin terkendali dan terarah sehingga peranan tabungan pemerintah didalam anggaran pembangunan negara makin meningkat.

Guna menunjang program pembangunan khususnya pembangunan fisik, usaha pemerintah untuk mewujudkan perkembangan perekonomian ke tingkat yang lebih diharapkan, serta membantu pemerataan kesempatan berusaha, dianggap perlu untuk menyediakan sarana pembangunan seperti pembangunan proyek-proyek pembangunan pabrik, pengairan, jembatan dan sebagainya.

Kegiatan pembangunan fisik tersebut dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek baik yang disalurkan melalui proyek pusat, proyek daerah, proyek Inpres maupun swadaya masyarakat dengan subsidi dari pemerintah. Untuk memperlancar usaha ini harus dilandasi dengan perencanaan yang cermat disertai dengan pertimbangan jauh ke depan serta pengaturan yang commit to user mantap.


digilib.uns.ac.id

Perbankan Indonesia mempunyai fungsi utama sebagaimana terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbakan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun tujuan perbankan telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan, pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemberian Bank Garansi merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan Bank dalam memberikan bantuan yang sifatnya menunjang kontraktor yang akan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang banyak mengandung resiko, dimana risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial atas pelaksanaan proyek tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa semakin pesatnya kemajuan, khususnya di bidang pembangunan fisik dengan segala risiko yang ditimbulkan, oleh karena itu di dalam perjanjian kontrak kerja pemilik proyek biasanya mensyaratkan kepada kontraktor untuk adanya jaminan dari pihak lain yang sanggup ikut serta menanggung risiko. Menurut David J. Barru dalam How To Guarantee Contractor Performance On International Construction Project: Comparing Surety Bonds With Bank Guarantees And Standby Letters Of Credit Menerangkan bahwa “Project owners protect themselves against the risk of contractor default in very different ways depending on whether the project is located in the United States or in a foreign country. In the United States, an owner will usually require that its contractors provide a performance bond issued by a surety company. The fundamental premise behind U.S.-style performance bonds is that in the event of a contractor default the surety company stands behind the performance of the contractor and acts as a guarantor to the project owner (the bond obligee) of full performance of the underlying construction contract. Outside the United States, the owner will usually require that its contractors furnish a bank guarantee or standby letter of credit issued by a bank” ( David J. Barru, commit to user 2005:6).


digilib.uns.ac.id

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa di Amerika Serikat pemilik proyek biasanya akan meminta kontraktor untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan proyeknya yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi/ Lembaga Penjamin , sedangkan di luar negara Amerika Serikat pemilik proyek akan meminta jaminan berupa Bank Garansi atau Letter of Credit kepada kontraktor yang diterbitkan oleh bank. Volume kegiatan di dalam perkembangan ekonomi mempunyai berbagai macam masalah, maka usaha penjaminan yang diberikan oleh perorangan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga perlu adanya peraturan atas undang-undang dan juga badan hukum yang mengatur dan sanggup melaksanakan serta memberikan jaminan.

Menurut Ahmad Anwari, sebagaimana dikutip oleh Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman bahwa dengan adanya pemberian jaminan yang berbentuk Garansi Bank, maka Bank menerima imbalan jasa dari yang dijamin atau terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi, yang dihitung atas dasar presentase tertentu dari jumlah Bank Garansi untuk jangka waktu tertentu pula (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010:74). Bank Garansi diterbitkan untuk kepentingan pihak ketiga atau “Third Party” dimana berupa surat jaminan atau komitmen jika nasabah (debitur) dikemudian hari terjadi wanprestasi atau cidera janji kepada pihak ketiga ( Maryanto Supriyono, 2011: 135). Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk menyusun sebuah penulisan hukum berjudul: PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PENGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK

PEMBANGUNAN

CABANG PEKALONGAN.

commit to user

PADA

BANK

JATENG


digilib.uns.ac.id

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitan ini penulis akan menbatasi permasalahan yang akan diteliti supaya tidak meluas dan yang akan dibahas sesuai dengan sasaran yang dicapai. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1

Bagaimana pelaksanaan pemberian Bank Garansi pada Bank Jateng Cabang Pekalongan?

2

Bagaimana kedudukan hukum Bank Garansi dalam menunjang pelaksanaan proyek-proyek pembangunan?

C. Tujuan Penelitian Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Bank Garansi sebagai Jaminan ` Pengaman dan Penunjang Proyek-Proyek Pembangunan pada Bank Jateng Cabang Pekalongan, mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Bank Garansi pada Bank Jateng Cabang Pekalongan. b. Untuk mengetahui kedudukan hukum Bank Garansi dalam menunjang pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Bank Jateng Cabang Pekalongan.

2. Tujuan Subjektif a. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, pemahaman serta kemampuan penulis dalam mengkaji permasalahan yang diperoleh dari teori dan praktek lapangan dalam bidang Hukum Perdata khususnya mengenai pelaksanaan Bank Garansi sebagai jaminan pengaman dan penunjang proyek-proyek pembangunan. b. Untuk mendapatkan data bagi penyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan derajat kesarjanaan (S1) pada Fakultas commit to user Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).


digilib.uns.ac.id

D. Manfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya mempunyai manfaat bagi penulis saja, tetapi juga diharapkan juga bermanfaat bagi pihakpihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan yang dapat diperoleh adalah 1. Manfaat Teoritis a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan bidang Hukum Perdata pada khususnya mengenai pelaksanaan Bank Garansi sebagai jaminan pengaman dan penunjang proyek-proyek pembangunan. b. Sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian yang akan datang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. 2. Manfaat Praktis a.

Memberi informasi agar masyarakat pada umumnya dan para pemborong/kontraktor khususnya lebih mengetahui dan berhasrat untuk mengambil jaminan yang berbentuk Bank Garansi, sehingga para kontraktor tidak akan ragu-ragu karena ketidak mengertiannya, dengan mengemukakan Bank Jateng Cabang Pekalongan sebagai gambaran akan pelaksanaan pemberian Bank Garansi.

b.

Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian Metode Penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak yang yang harus ada dalam suatu penelitian dam pengembangan ilmu pengetahuan (Abdulkadir Muhammad, 2004:57).

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2002:126). Metode penilitian yang yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilitian hukum commit to userpenelitian hukum empiris adalah empiris. Menurut Soerjono Soekanto,


digilib.uns.ac.id

penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986:10).

2. Sifat Penelitian Penulis menggunakan metode penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang yang dilakukan untuk memberi data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lain (M.G. Sri Wiyati Sunyoto, 1990:25).

3. Pendekatan Penelitian Kegiatan penelitian harus dilakukan secara cermat, teliti dan sabar serta memerlukan kebenaran, sebab hasil penelitian kadamgkala berlawanan dengan norma tata aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat dalam periode tertentu (Soerjono Soekanto, 2006:10).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal maupun normatif dan bukan dalam bentuk angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud dengan penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2004:3).

4. Jenis Data Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat, sedangkan data sekunder dalam peneltian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaaahan committerhadap to user berbagai literatur atau bahan kepustakaan atau penelaahan


digilib.uns.ac.id

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:156). Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

5. Sumber data Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah keterangan dari

pihak-pihak

Bank Jateng Cabang Pekalongan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sementara itu, data sekunder terdiri dari: a.

Bahan Hukum Primer, Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. c) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b.

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto, 2006:13). commit to user


digilib.uns.ac.id

6. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: a. Wawancara Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada sang pewawancara. Wawancara merupakan

suatu

proses

interaksi

dan

komunikasi.

Hasil

wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-fakor itu ialah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitianyang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan

kepada

yang

diwawancarai

untuk

menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mancatat jawaban yang diwawancarai. Syarat untuk menjadi pewawancara yang baik adalah: ketrampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi danrasa aman yaitu tidak ragu-ragu dan takut menyampaikan pertanyaan (Soemitro, 1988:57).

Wawancara dilakukan dengan Bapak Teguh Sri Prabowo dan Bapak Ramadhan selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan yang telah ditunjuk oleh pihak bank Wawancara dilaksanakan secara bebas terpimpin mengenai pokok persoalan yang telah ditentukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terarah yaitu wawancara dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu. Di dalam wawancara terarah terdapat pengarahan atau struktur tertentu yaitu : a) Rencana pelaksanaan wawancara. commit to userserta membatasi jawaban-jawaban. b) Mengatur daftar pertanyaan


digilib.uns.ac.id

c) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai. d) Membatasi

aspek-aspek

dari

masalah

yang

diperiksa

Soemitro,1988:60).

b. Studi Kepustakaan Data dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, menelaah, membuat catatan yang diperlukan dari bukubuku, literatur, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

7. Teknik Analisa Data Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2004:103).

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif. Analisa data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan tentang pokok masalah mengenai masalah yang diteliti. Menurut Soemitro tahapan analisis data adalah : a.

Pengumpulan Data Penulis meneliti semua data secara obyektif dan apa adanya dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan.

b.

Reduksi Data Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis to user mengarahkan, dan membuang yang menajamkan,commit menggolongkan,


digilib.uns.ac.id

apa yang tidak perlu dan mengurutkan data. Data-data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti

untuk mencarinya

sewaktu-waktu diperlukan. c.

Penyajian Data Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d.

Pengambilan Keputusan Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini . Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakuan penelitian di lapangan, dengan mengadakan wawancara dan observasi yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data dengan memilih-milih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah direduksi kemudian dilakukan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan itu selesai dilakukan maka diambil sebuah keputusan (Soemitro, 1988:20).

F. Sistematika Penulisan Hukum Guna mempermudah dan memberi gambaran secara jelas mengenai keseluruhan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 bab ditambah dengan daftar pustaka serta lampiran. Adapun sistematika dari penulisan hukum tersebut adalah: commit to user


BAB I

digilib.uns.ac.id

: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika.

BAB II

: TINJAUN PUSTAKA Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul penulisan hukum yang akan diteliti, antara lain pembahasan tinjauan umum tentang jaminan, bank garansi, dan bank.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam penelitian ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian sebagai jawaban atas 2 (dua) rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan hukum ini, yaitu mengenai pelaksanaan pemberian Bank Garansi pada Bank Jateng Cabang Pekalongan serta kedudukan hukum

Bank Garansi dalam menunjang pelaksanaan proyek-

proyek pembangunan. BAB IV : PENUTUP Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan dab saran terkait dengan permasalahan yang belum diteliti. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori a. Tinjauan Umum tentang Jaminan 1) Pengertian Jaminan Menurut Kamus Hukum Ekonomi, jaminan merupakan harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban( Sri Rejeki Hartono dan Paramita Prananingtyas, Kamus Hukum Ekonomi). Sedangkan di dalam pasal 1 angka 23 UU No. 10 tahun 1998, jaminan atau agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah.

Hartono Hadisoeprapto berpendapat bahwa jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari dari suatu perikatan (Hartono Hadisoeprapto, 1984:50). Di dalam perikatan terdapat hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut ( Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2010:1).

2) Unsur-Unsur dari Jaminan Menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, unsur- unsur jaminan terdiri dari: a

Jaminan tambahan.

b

Diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank atau kreditur.

c

Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah. commit to user


digilib.uns.ac.id

3) Penggolongan Jaminan Menurut sifatnya jaminan dapat digololongkan menjadi 2 (dua) yang terdiri dari : a. Jaminan yang bersifat kebendaan Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajibankewajiban dari debitur (Hermansyah, 2011:74). Jaminan kebendaan diatur dalam Buku II KUH Perdata serta Undangundang lainnya, yang berbentuk: 1. Gadai yang diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX pasal 1150-1161), yaitu suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut dengan mendahulukan kreditur dari kreditur lainnya. 2. Hak tanggungan

yang diatur dalam UU No.4/1996,

yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu,

yang

memberikan

kedudukan

yang

diutamakan pada kreditur terhadap kreditur lain. 3. Fidusia yang diatur dalam UU No. 42/1999), yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang yang tidak dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama terhadap kreditur lain. commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Jaminan yang bersifat perseorangan Jaminan perseorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga

yang

bertindak

untuk

menjamin

dipenuhinya

kewajiban-kewajiban dari debitur. Dalam pengertian lain, dikatakan

bahwa

jaminan

perseorangan

adalah

suatu

perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang

pihak

ketiga,

kewajiban-kewajiban

yang

debitur

menjamin (Hermansyah,

dipenuhinya 2011:74).

Jaminan Perseorangan dan garansi, diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam bentuk: 1. Penanggungan hutang (Borgtocht) yang diatur di dalam Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. 2. Perjanjian Garansi ( Surety Ship) yang diatur dalam Pasal 1316 KUH Perdata yang berbunyi meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Tinjauan Umum tentang Bank Garansi 1) Pengertian Bank Garansi Menurut Esther Dwi Magfirah, salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis adalah Bank Garansi. Penerbitan Bank Garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha. (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010:77).

Kata Garansi berasal dari bahasa Belanda “Garantie” yang artinya jaminan. Bank Garansi artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagaimana telah diperjanjikan (Thomas Suyatno, 1997:59). Dengan perkataan lain, pihak yang dijamin ternyata cidera janji (wanprestasi) terhadap pihak lain.

Menurut Sri Soedawi Masjchun Sofwan, pengertian jaminan bank (bank garansi) adalah suatu jenis penanggungan, di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank (Sri Soedawi Masjchun Sofwan, 1980:106).

Muhamad Djumhana berpendapat bahwa bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank maksudnya bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan (Muhamad Djumhana, 2000:356-357).

Bank Garansi merupakan perjanjian buntut/ikat mengikat/accessoir dan ditijau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan utang user Ketiga, Bab XVII, pasal 1820 (borgtocht), yang diaturcommit dalamtoBuku


digilib.uns.ac.id

sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana bank bertindak sebagai penanggung (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010:78).

Guna menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai “hak istimewa “ yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu, menggunakan pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pasal 1832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”. Sedangkan

pasal

1832

Kitab

Undang-Undang

Hukum

Perdata

menyatakan bahwa si penanggung tidak dapat menuntut supaya bendabenda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Perbedaan kedua pasal tersebut menjelaskan, bahwa jika Bank menggunakan pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila timbul cidera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi) dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim) (http//edratna.wordpress.com/bank-garansi-apa-dan-bagaimanakegunaannya, diakses pada tanggal 2 Juli 2011 pukul 17:45 WIB).

Berdasarkan

Keputusan

Direksi

Bank

Indonesia

Nomor

23/88/Kep/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UKU tanggal 18 maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank, dirumuskan pengertian Bank Garansi sebagai berikut: a

Garansi atau jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh commit to user bukan bank yang mewajibkan bank atau lembaga keuangan


digilib.uns.ac.id

membayar terhadap pihak yang menerima jaminan jika pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi). b

Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regerss yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, jika pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

c

Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat, sehingga menimbulkan kewajiban finansial (membayar) bagi bank (Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, 2010:404).

Menurut Y. Sri Susilo, sebagaimana dikutip oleh Djoni S. Gazal dan Rachmadi Usmani, mengatakan bahwa pada saat ini, istilah yang sering digunakan adalah “Bank Garansi” dan bukan “Garansi Bank”. Penggunaan istilah ini memang kurang tepat, tetapi istilah Bank Garansi sudah terlanjur biasa digunakan sebagai terjemahan langsung dari istilah “Bank Guarantee” (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010:79).

2) Pihak-pihak dalam Pemberian Bank Garansi Suatu pemberian fasilitas Bank Garansi, setidaknya terdapat tiga pihak yaitu: a. Pihak pemberi garansi (jaminan) dalam hal ini adalah bank. b. Pihak yang digaransi (dijamin) dalam hal ini adalah nasabah bank. c. Pihak penerima garansi (jaminan) dalam hal ini adalah pihak ketiga (bouwheer) (H.R. Daeng Naja, 2005:92).

Pihak

yang

dijamin

(nasabah

bank)

memiliki

kewajiban

(pekerjaan/hutang) kepada pihak ketiga. Timbul garansi biasanya karena diminta oleh pihak ketiga kepada nasabah bank dan menerbitkannya dengan pertimbangan bisnis (terdapat opportunity income). commit to user


digilib.uns.ac.id

3) Jenis-jenis Bank Garansi Jenis Bank Garansi pada dasarnya disesuaikan dengan tipe perjanjian dan fungsi penjaminan bank garansi dalam perjanjian, yang terdiri atas: a. Bank Garansi Umum Garansi bank yang diterbitkan untuk menjamin transaksi secara umum seperti perjanjian jual beli, perjanjian keagenan, dan lainlain. b. Bid/Tender Bid Garansi bank yang diterbitkan untuk keperluan mengikuti tender suatu proyek dengan ketentuan bank akan menjamin pembayaran sejumlah uang kepada beneficiary apabila pihak applicant tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan tender dan atau menarik diri setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. c. Advance Payment Bond Garansi bank yang diberikan untuk menjamin applicant atas penarikan sejumlah uang sebagai uang muka dari pihak yang dijamin dan akan digunakan untuk keperluan proyek yang dimaksud dalam kontrak. d. Performance Bond Garansi bank yang diterbitkan bank dalam rangka penjaminan terhadap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek/transaksi oleh pihak yang dijamin dengan ketentuan pihak bank akan membayar sejumlah uang kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila ternyata pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya

untuk

melaksanakan

pekerjaan

sebagaimana

tercantum dalam Surat Perjanjian (kontrak)/Surat Perintah Kerja.

commit to user


digilib.uns.ac.id

e. Retention/Maintenance Bond Garansi bank yang diperlukan untuk mendapatkan sisa uang atas proyek yang telah selesai dikerjakan (100%) berdasarkan kontrak. Sisa uang dimaksud sebenarnya baru dibayar pihak penerima jaminan

setelah

selesainya

masa

pemeliharaan

pekerjaan

(dinyatakan dengan Certificate of Satisfaction). f. Standby Letter of Credit Garansi bank yang diterbitkan oleh bank (issuing bank) atas permintaan applicant (debitur atau pihak lain yang disetujui debitur) yang memberi hak kepada penerima jaminan/pihak ketiga (beneficiary) untuk mencairkan dana sejumlah yang dinyatakan dalam standby l/c apabila applicant tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam standby l/c tersebut. Standby l/c internasional tunduk pada UCPDC500. g. Shipping Guarantee Surat jaminan yang diterbitkan bank atas kepentingan/permintaan importir dan ditujukan kepada Maskapai Pelayaran bahwa importer adalah pihak yang berhak menguasai barang yang diangkut. Shipping guarantee merupakan pengganti Bill of lading (B/L) (http://esharianomics.com/esharianomics/bank/garansi-bank-ataubank-garansi-atau-kafalah-pada-bank-syariah/,

diakses

pada

tanggal 5 Juli 2011, pukul 18:35 WIB).

4) Penilaian Kelayakan Pemberian Bank Garansi Sebagaimana diketahui, lembaga perbankan diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktivitas untuk meminimalisasi risiko. Berdasarkan prudential banking (prinsip kehati – hatian bank), dalam pemberian garansi bank, garansi harus melakukan penilaian secara seksama terhadap calon nasabah. SEBI No. 11 / 11 UPPB tanggal 28 Maret 1979, mengharuskan bank untuk : commit to user


digilib.uns.ac.id

a. Meneliti bonafiditas pihak yang dijamin. b. Meneliti sifat dan menilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan jaminan yang sesuai. c. Menilai jumlah jaminan yang akan diberikan bank. d. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra jaminan yang cukup sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko. (http://legalbanking.wordpress.com/2009/02/01/aspekhukum-garansi-bank, diakses pada tanggal 24 November 2011, pukul 09:00 WIB). 5) Fungsi Bank Garansi Bank Garansi sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank, dimana bank memberikan jaminan kepada penerima garansi untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin (nasabahnya) dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan transaksi yang tidak membutuhkan kredit dari bank (O.P. Simorangkir, 1985:132).

Persoalan Bank Garansi ini merupakan persoalan yang hidup dan sangat berpengaruh pada jalannya usaha dalam dunia bisnis. Secara umum Bank Garansi mempunyai fungsi yang sama bagi masing-masing pihak, antara lain: a

Bagi kreditur (penerima jaminan), Bank Garansi berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.

b

Bagi debitur (terjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai sarana pendukung untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada kreditur bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada waktunya, sekalipun ia sendiri berhalangan memenuhinya Fungsi Bank Garansi seperti ini memperlancar terjadinya transaksicommit yang dibuatnya. to user


c

digilib.uns.ac.id

Bagi bank (penjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan untuk membantu memperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah dan krediturnya dan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah serta dengan adanya jaminan lawan yang diberikan, maka kredibilitas bank juga akan meningkat dimata para nasabahnya. (O.P. Simorangkir, 1985 :133).

Berdasarkan fungsi dari Bank Garansi tersebut maka dapat diketahui keuntungan dari penggunaan jasa Bank Garansi, yaitu: a

Meningkatkan kepercayaan yang diperlukan oleh relasi usaha.

b

Memperlancar kegiatan usaha.

c

Bank mengambilalih posisi kredibilitas nasabah terhadap pihak yang dijamin (Johanes Ibrahim, 2004 :140).

6) Tujuan Pemberian Bank Garansi Tujuan

pemberian

garansi

oleh

bank

kepada

penerima

jaminan/yang dijamin adalah : a

Memberi bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah.

b

Bagi penerima jaminan, adanya bank garansi dapat memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian jika pihak yang dijamin melalaikan kewajiban, karena penerima jaminan akan mendapat ganti rugi dari pihak bank.

c

Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijamin dan yang menrima jaminan.

d

Memberi rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi pihak bank/pihak lain.

commit to user


e

digilib.uns.ac.id

Bagi bank disamping keuntungan diatas, juga akan mendapat keuntungan dari biaya-biaya yang harus di bayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan (Kasmir, 2000:127-128).

7) Larangan dan Batasan dalam Pemberian Bank Garansi Bank Garansi tidak boleh memuat hal-hal sebagai berikut: a

Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh pihak yang dijamin untuk berlakunnya bank garansi, misalnya bank garansi baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang.

b

Ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah/dibatalkan secara sepihak, misal oleh bank atau pihak yang dijamin.

c Kata-kata yang dapat diartikan perubahan tanggal berakhirmya bank garansi ( Widjanarko, 1993:75).

Bank hanya diperkenankan memberi bank garansi sesuai dengan kemampuan keuangannya, oleh karena dalam setiap pemberian bank garansi selalu terkandung unsur resiko, BI menentukan pembatasan bank garansi sebagai berikut: a

Pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri henya

diperbolehkan

dengan

ketentuan

bahwa

jumlah

kesuluruhan pemberian garansi dimaksud tidak melebihi 20% dari modal. Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri. b

Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan: 1. kontragaransi yang cukup dari bank luar negeri yang bonafid, dalam pengertian bahwa bank tersebut bukan termasuk cabang dari bank yang bersangkutan diluar negeri. commit to user


digilib.uns.ac.id

2. setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan. c

Pemberian garansi dikenakan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum ( KPMM) (Widjanarko. 1993:76).

c. Tinjauan Umum Tentang Bank 1) Pengertian Bank Bagi orang awam yang tidak pernah berhubungan dengan bank, akan sangat sukar untuk dapat membayangkan, bagaimana sesungguhnya perusahaan yang dinamakan bank itu bekerja. Hal ini disebabkan karena bank-bank itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat seketika itu dapat dilihat atau diperagakan (didemonstrasikan) dalam bentuk benda-benda atau barang-barang hasil produksinya (Samiadji Soerjotjaroko, 1983:57).

Menurut A. Han dalam bukunya “Volkswirtschaftliche Theorie des Bank Kredits” mengatakan bahwa tugas bank terletak pada pemberian pinjaman dengan cara memciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercayakan (O.P Simorangkir, 1983:17). Sedangkan menurut Prof. G.H. Verryn Stuart di dalam bukunya “Bank Politik” berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alatalat penukar baru berupa uang giral (O.P Simorangkir, 1983:17).

Seiring perkembangannya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda yang berharga dan membiayai commit to user 1991:8). usaha-usaha perusahaan (Abdurrahman,


digilib.uns.ac.id

Menurut Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di dalam Pasal 1 angka 2, dijelaskan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2) Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindarkan diri dari ciri-ciri negatif yaitu: a. Sistem free fight liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. b. Sistem etatisme di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. c. Pemusatan kekuatan industri perbankan pada suatu kelompok yang merugikan masyarakat (Malayu S.P. Hasibuan, 2002:4).

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan tujuan perbankan telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan, pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

3) Jenis-Jenis Bank Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari: a. Bank Umum Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau bedasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya menberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum sering disebut juga sebagai Bank Komersial.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, menyebutkan usaha bank Umum meliputi: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan; b. Memberikan kredit; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4. Sertifikat bank Indonesia (SBI) 5. obligasi; 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 commit (satu) tahun;to user


digilib.uns.ac.id

7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga; h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat; m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. commit to user


digilib.uns.ac.id

Ketentuan Pasal 6 huruf k telah dihapus dan ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sesuai yang diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagimana dimaksud dalam pasal 6, Bank Umum dapat pula: a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bamk Indonesia b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi

ketentuan

yang

ditetapkan

oleh

Bank

Indonesia; c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun

sesuai

dengan

perundang-undangan

ketentuan

dana

pensiun

dalam yang

peraturan berlaku.

Ketentuan pasal 7 huruf c diubah sehingga berbunyi: Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaanya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari: commit to user


digilib.uns.ac.id

a. Perseroan Terbatas; b. Koperasi; c. Perusahaan Daerah.

Hal ini di atur di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan kepemilikan Bank Umum di atur di pasal 22 ayat (1), yang berisi bahwa Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan narga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang ( Malayu S.P. Hasibuan, 2002:38).

Sama halnya degan Bank Umum, BPR juga memiliki kegiatan usaha sebagaimana di atur dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, yang meliputi: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; commit to user


digilib.uns.ac.id

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; d. Menenpatkan dananya dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Bentuk hukum dari BPR diatur didalam Pasal 21 ayat (2), yaitu berupa salah satu dari: a. Perusahaan Daerah; b. Koperasi; c. Perseroan Terbatas; d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peratutan Pemerintah.

Dari segi kepemilikan, BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, Pemerintah Daerah, atau dapat memiliki bersama di antara ketiganya (Pasal 23 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998).

commit to user


digilib.uns.ac.id

B. Kerangka Pemikiran Perjanjian Pemborongan Bangunan Debitur (pelaksana proyek/kontraktor)

Kreditur (pemilik proyek/pemerintah) Jaminan

Jaminan Perorangan

Penanggungan Utang

Jaminan Kebendaan

Perjanjian Garansi

Bank Garansi

Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi?

Bagaimana Kedudukan Hukum Bank Garansi?

Gambar 1. Kerangka pemikiran

Penjelasan : Pihak kreditur (pemilik proyek/pemerintah) memiliki suatu proyek pembangunan dan setelah melakukan proses tender maka didapat pemenang tender yaitu kontraktor (debitur/pelaksana proyek) yang mengerjakan commit to user proyek pembangunan tersebut. Kemudian kontraktor/(debitur/pelaksana


proyek)

melakukan

digilib.uns.ac.id

perjanjian

dengan

pihak

kreditur

(pemilik

proyek/pemerintah) yaitu perjanjian pemborongan.bangunan (perjanjian pokok).

Kreditur menghendaki diterbitkannya Bank Garansi kepada debitur di bank untuk menjamin jika suatu saat debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) untuk mengerjakan proyek bangunan atau bahkan melarikan diri maka ada pihak yang menjamin untuk memenuhi kewajiban tersebut yaitu bank. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pemberian bank garansi dan kedudukan hukum bank garansi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi a. Sejarah Singkat Bank Jateng Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank Jateng pada awal beroperasi pada tahun 1963 menempati Gedung Bapindo Jalan Pahlawan nomor 3 Semarang. Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Persiapan pendirian bank dilakukan oleh Drs. Harsono Sandjoyo yang kemudian menjadi Direktur Utama Pertama Bank Jateng, dibantu Drs. Mud Sukasan. Rekruitmen karyawan pertama berjumlah 13 orang untuk on the job training di Kantor Bank Indonesia Semarang. Modal disetor pada awal pendirian bank sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari Daerah Swatantra Tk. I sebesar Rp 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), 34 Daerah Swatantra Tk. II sebesar Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus rupiah), dan Hadi Soejanto sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Seiring dengan berjalannya waktu, Bank Jateng terus berkembang hingga memiliki kantor cabang di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Setelah berpindah-pindah lokasi, sejak tahun 1993 Kantor Pusat Bank Jateng menempati Gedung Grinatha Jalan Pemuda 142 Semarang. Serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian dan statuscommit Bank Jateng antara lain terdiri dari : to user


digilib.uns.ac.id

1) Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1963 sebagai landasan hukum pendirian bank. 2) Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah Nomor DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral Nomor 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional. 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan sebagai dasar penyempurnaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa bank adalah milik Pemerintah Daerah (BUMD). 4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/34/DIR tanggal 1 Juli 1992 adalah penetapan status Bank sebagai Bank Devisa. 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1993 tentang perubahan bentuk hukum Bank menjadi Perusahaan Daerah dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967. 6) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 dan akte pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 serta pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.8223.HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 5 Mei 1999, bentuk hukum Bank Jateng berubah dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Terbatas (PT). 7) Dengan telah ditandatanganinya perjanjian Rekapitalisasi tanggal 7 Mei 1999 maka Bank Jateng telah sah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan, dengan modal disetor menjadi Rp 583.754 milyar. 8) Pada tanggal 7 Mei 2005 Bank Jateng telah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah. commit to user


digilib.uns.ac.id

Seiring dengan terus berkembangnya perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen Bank Jateng berkeinginan untuk mengubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Jateng. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri

Hukum

dan

Hak

Asasi

Manusia

Nomor

C.17331

HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005 maka nama sebutan (call ame) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD

Jateng

menjadi

Bank

Jateng

(http://www.bankjateng.co.id/sites/?page_id=5 diakses pada tanggal 8 Oktober 2011, pukul 14.00 WIB). b. Sejarah Singkat Bank Jateng Cabang Pekalongan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang merupakan bank milik pemerintah daerah berupa Perusahaan Daerah tingkat I masing-masing provinsi maka Bank Jateng juga telah memperluas jaringan ke beberapa kota maupun kabupaten yang ada di propinsi Jawa Tengah. Perkembangan jaringan kantor PT Bank Jateng adalah sebagai berikut: Tabel 1. Jaringan Kantor PT Bank Jateng No

KANTOR CABANG

DASAR HUKUM

1.

Surakarta

SK.

Menkeu

No

Kep.

313

/ddk/11/6/70 tgl 4 Juni 1970 2.

Tegal

SK.

Menkeu

No.

Kep.

1495/DJM/III/12/74 tgl 13 Desember 1974 3.

Magelang

SK.

Menkeu

No.

Kep.

338/DJM/III/3/76 tgl 3 Pebruari 1976 commit to user


4.

digilib.uns.ac.id

Pati

SK.

Menkeu

No

Kep

500/DJM/III/11/76 tgl 3 November 1976 5.

Pekalongan

SK. Menkeu No Kep. 35/KM 6/78 tgl 13 Juli 1978

6.

Temanggung

SK. Menkeu No Kep. 02/KM 6/78 tgl 10 Januari 1978

7.

Kebumen, naik status SK. Menkeu No Kep. 021/KM 11/80 jadi Cabang Klaten, tgl 9 Mei 1980 Sragen,

Wonogiri,

Cilacap, Banjarnegara, Temanggung. 8.

Blora,

Jepara, SK. Menkeu No Kep. 004/KM 11/85

Purwodadi 9.

tgl 15 Januari 1985

Kendal, Karanganyar, SK. Menkeu No Kep. 065/KM 11/85 Purworejo

10.

tgl 30 Mei 1985

Naik

status

Kantor SK. Menkeu No Kep. 088/KM 11/86

Kas

jadi

Kantor tgl 18 Agustus 1986

Cabang : Semarang, Kudus,

Wonosobo,

Ungaran 11.

Boyolali, Pemalang

12

Sukoharjo,

Brebes, SK. Menkeu No Kep. 035/KM 13/17 Pebruari 1988 Demak, SK. Menkeu No Kep. 178/KM 13/88

Batang, Salatiga tgl 6 Oktober 1988 commit to user


digilib.uns.ac.id

Sumber: Bank Jateng Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 035/KM 06/78 tertanggal 13 Juli 1978 maka Bank Jateng Cabang Pekalongan dibuka dan diresmikan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 16 Pekalongan pada Tanggal 24 Agustus 1978 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, Bapak Soepardjo, dan saat ini Bank Jateng Cabang Pekalongan beralamat di Jalan Alun-Alun Nomor 1 Pekalongan. Di wilayah Pekalongan , PT Bank Jateng memiliki 1 Kantor Cabang, 2 kantor Cabang Pembantu dan 4 Kantor Kas Kantor-kantor itu tersebar diberbagai alamat sebagai berikut: a. Kantor Cabang Utama, terletak di Jalan Alun-Alun Nomor 1 Pekalongan. b. Kantor Cabang Pembantu, yang terletak di Pasar Wiradesa Pekalongan, yang beralamat di Jalan Wiradesa-Pekalongan dan di Pasar Kajen Pekalongan yang beralamat di Jalan Raya Kajen Nomor 162. c. Kantor Kas, yang terletak di Pemkot Pekalongan, yang beralamat di Jalan Mataram Nomor 1 Pekalongan, di Pemkab Pekalongan yang beralamat di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pekalongan/Pelabuhan, yang beralamat di Jalan W.R. Supratman Pekalongan dan di RSU Pekalongan yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 31 Pekalongan (www.bankjateng.co.id/sites/, diakses pada tanggal 20 Novenber 2011, pukul 10:00 WIB). c. Visi dan Misi Bank Jateng Visi Trust worthly bank to become a proud of community and able to support the regional development (bank terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, mampu menunjang pembangunan daerah). commit to user


digilib.uns.ac.id

Misi To improve prime service, supported by reliable human resources with modern technology and a wide net working. To build corporate culture and preasure a good performance bank. To support economic regional growth by giving priority in retail banking activity. To increase the constribution and commitment of the owner to strengthen the bank (meningkatkan layanan prima didukung oleh kehandalan sumber daya manusia dengan teknologi modern serta jaringan yang luas. Membangun budaya perusahaan dan mempertahankan bank yang sehat. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking.

Meningkatkan

memperkokoh

bank)

kontribusi

dan

komitmen

pemilik

guna

(http://www.bankjateng.co.id/sites/?page_id=7

diakses pada tanggal 20 Novemberi 2011, pukul 10:15 WIB).

d. Produk dan Jasa Bank jateng Cabang Pekalongan 1) Produk a) Tabungan Haji Tabungan Haji adalah media untuk persiapan membayar biaya perjalanan ibadah haji yang diterbitkan oleh Bank Jateng. Nasabah dapat melakukan penyetoran diseluruh Kantor Cabang Bank Jateng. Jangka waktu produk ini tidak terbatas serta dimasukkan dalam program penjaminan bank dan berhadiah. b) Tabungan Simpeda Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah) adalah media untuk penyimpanan uang atau investasi yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia. Nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan secara on line diseluruh Kantor Cabang Bank Jateng. Tabungan jenis ini juga dapat commit to user dijadikan sebagai jaminan kredit. Jangka waktu produk ini tidak


digilib.uns.ac.id

terbatas serta dimasukkan dalam program penjaminan bank. Nasabah Simpeda memiliki kesempatan mendapat hadiah melalui undian secara nasional setiap enam bulan. c) Tabungan Qurban Tabungan Qurban adalah media untuk persiapan pembelian hewan qurban yang diterbitkan oleh Bank Jateng. Nasabah dapat melakukan penyetoran diseluruh Kantor Cabang Bank Jateng. Jangka waktu produk ini tidak terbatas serta dimasukkan dalam program penjaminan bank. d) Tabungan Bima Tabungan Bima adalah media untuk penyimpanan uang atau investasi yang diterbitkan oleh Bank Jateng. Nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan secara on line di seluruh Kantor Cabang Bank Jateng. Tabungan Bima dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

Pemilik Tabungan Bima diasuransikan

oleh pihak Bank Jateng serta berfasilitas BPD Card. Jangka waktu produk ini tidak terbatas serta dimasukkan dalam program penjaminan bank. Nasabah memiliki kesempatan mendapatkan hadiah melalaui undian setiap enam bulan. e) Deposito On Call (Simpanan Berjangka) Deposito On Call (Simpanan Berjangka) adalah media untuk penyimpanan uang atau investasi jangka pendek 7 sampai 14 hari yang diterbitkan oleh Bank Jateng. Deposito On Call (Simpanan Berjangka) dapat diperpanjang jangka waktunya secara otomatis (roll over) atau sesuai perintah nasabah. Deposito On Call (Simpanan Berjangka) diikutsertakan pada Program Penjaminan untuk Deposito dengan tingkat suku bunga yang masih di bawah tingkat bunga penjaminan dari Bank Indonesia. commit to user


digilib.uns.ac.id

2) Jasa a) Kredit Investasi Fasilitas kredit yang diberikan Bank Jateng untuk membiayai investasi usaha. Jangka waktu kredit relatif lebih panjang. Pembayaran angsuran dapat direncanakan sebelumnya. Kredit dapat meningkatkan volume usaha. Barang investasi nasabah menjadi jaminan kredit. b) Kredit Jexim Fasilitas kredit yang diberikan Bank Jateng untuk membiayai investasi dan modal kerja. Fasilitas kredit ini memiliki suku bunga lebih rendah dibanding kredit komersial karena menggunakan dana likuiditas dari Bank Ekspor Impor Jepang. c) Kredit Ketahanan Pangan Fasilitas kredit yang diberikan Bank Jateng untuk membiayai investasi dan modal kerja. Kredit bertujuan untuk pembiayaan intensifikasi pangan dan non pangan. Selain itu meningkatkan taraf hidup petani. d) Kredit Pusaka Mandiri Fasilitas kredit yang diberikan Bank Jateng untuk pengembangan usaha bagi pengusaha kecil/ kelompok pengusaha kecil. Fasilitas kredit ini memiliki suku bunga lebih rendah dibanding kredit komersial karena menggunakan dana likuiditas dari Yayasan Damandiri. Kredit Pusaka Mandiri dapat digunakan untuk modal kerja dan atau investasi. e) Kredit Rekening Koran Fasilitas kredit yang diberikan Bank Jateng untuk menambah modal kerja usaha. Dana yang sudah disetor ke rekening dapat commit to user ditarik kembali selama jangka waktu kredit belum jatuh tempo


digilib.uns.ac.id

serta dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo. Angsuran pokok tidak dibayar tiap bulan melainkan pada saat jatuh tempo kredit. f) Kredit Usaha Mikro dan Kecil Pembiayaan yang diberikan Bank Jateng untuk investasi dan modal kerja. Fasilitas kredit ini memiliki suku bunga lebih rendah dibanding kredit komersial karena menggunakan dana likuiditas dari Surat Utang Pemerintah. g) Kredit KFW-SME Menyediakan pembiayaan usaha swasta atau perorangan dalam melestarikan lingkungan hidup. Suku bunga kredit rendah karena bersumber dari dana likuiditas negara Jerman.

h) Kredit KFW-IEPEC Menyediakan pembiayaan investasi Instalasi Pengolah Limbah (IPAL) dan Instalasi Daur Ulang Limbah (IDUL) dengan suku bunga rendah karena bersumber dari dana likuiditas Jerman.

i) Kredit Wirausaha Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pengembangan usaha bagi PNS, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) & Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

j) KPR Bersubsidi KPR Bersubsidi digunakan untuk pembelian rumah melalui Pengembang atau dari penduduk..Tingkat suku bunga lebih kompetitif dan mendapat subsidi uang muka. Kredit bisa dalam jangka panjang sehingga angsuran lebih rendah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

2. Proses pemberian Bank Garansi pada Bank Jateng Cabang Pekalongan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Jateng Cabang Pekalongan pada tanggal 1 November sampai 30 November 2011 disertai dengan hasil wawancara dengan 2 orang, maka penulis dapat menyampaikan mengenai pelaksanaan pemberian Bank Garansi pada Bank Jateng Cabang Pekalongan.

Pelaksanaan pemberian Bank Garansi di Bank Jateng Cabang Pekalongan harus melewati beberapa tahap yaitu: 1. Tahap Pengajuan/Permohonan Bank Garansi Calon

Nasabah/Nasabah

datang

ke

Bank

Jateng

Cabang

Pekalongan lalu menemui bagian administrasi untuk mengisi Formulir Bank Garansi, lalu diserahkan oleh Tim Analisa, lalu setelah diperiksa baru diserahkan kepada bagian administrasi (Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 9 November 2011,pukul 10:30 WIB).

Permohonan Bank Garansi oleh Nasabah/Kontraktor harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan a.

Dipergunakan untuk siapa (pihak Penerima Jaminan).

b.

Untuk keperluan apa (dilampiri dengan salinan surat penunjukan

Surat

Perintah

Kerja

(SPK)

surat

perjanjian/kontrak jual beli yang mendasari permintaan Bank Garansi tersebut dan harus dicocokan dengan aslinya). c.

Disebutkan nominal Bank Garansi.

d.

Ditegaskan jangka waktunya.

e.

Diperinci jenis dan harga barang-barang yang akan dijadikan kontra garamsi/jaminan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah atau nasabah dalam mengajukan Bank Garansi di Bank Jateng Cabang Pekalongan, yaitu: a) Secara umum 1

Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Pendirian dan Akta Perubahan bagi Badan Usaha.

2

Fotokopi Identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang berlaku.

3

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4

Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP/), Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), /Surat Izin Tanda Usaha (SITU/) /surat keterangan yang dipersamakan.

5

Lain-lain yang dianggap perlu bagi kepentingan Bank.

b) Secara khusus 1. Bagi permohonan Jaminan Penawaran; wajib menyerahkan Fotocopi undangan/Aanwijzing/Dokumen lelang dan Company Profile. 2. Bagi permohonan Jaminan Pelaksanaan: wajib menyerahkan fotokopi

antara

lain

Fotokopi

Surat

Penunjukan/Surat

Penetapan Pemenang Barang dan Jasa (SPPBJ)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB)dan Rencana Anggaran Proyek (RAP), Company Profile. 3. Bagi Permohonan Jaminan Uang Muka : wajib menyerahkan Dokumen asli SPMK dan dokumen asli Surat Kontrak diserahkan ke bank, Surat Pernyataan untuk melakukan pembayaran termin dan uang muka melalui rekening di Bank Jateng Cabang Pekalongan, Company Profile. 4. Bagi Pemohonan Jaminan Pemeliharaan: wajib menyerahkan Foto kopi surat kontrak, SPMK dan Berita Acara Serah Terima commit to userProfile. Pekerjaan/Barang, Company


digilib.uns.ac.id

5. Bagi permohonan Jaminan lainnya; persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan intern/ekstern yang berlaku.

Company Profile berisi a. Neraca terbaru (diperbaharui setiap tahun). b. Laporan laba rugi terbaru (diperbaharui setiap tahun). c. Untuk pengajuan bank garansi di atas 1.000.000.000,-(Satu milyyar rupiah) Laporan keuangan yang diajukan harus audit. d. Fotokopi KTP (yang masih berlaku) direktur dan komanditer. e. Pas foto 4x6 (Direktur dan komanditer). f. Fotokopi akta lengkap (pendirian s/d perubahan terakhir). g. Fotokopi izin yangmasih berlaku (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifkasi Badan Usaha(SBU)) dll. h. Data lengkap karyawan dan struktur organisasi. i. Pengalaman proyek( Fotokopi SPK yang pernah dikerjakan). j. Surat

pernyataan

bermaterai

untuk

memperpanjang

dan

memperbaharui ijin usaha yang sudah jatuh tempo dan akta perubahan yang ada dan menyerahkan fotokopinya ke Bank Jateng Cabang Pekalongan. k. Surat persetujuan dari Komisaris/Persero komanditer (Menyetujui tindakan direktur dalam pengambilan bank garansi di Bank Jateng Cabang Pekalongan).

Sebagian besar Nasabah Bank Garansi pada Bank Jateng Cabang Pekalongan adalah berbentuk PT dan CV yang mana untuk memperoleh fasiltas Bank Garansi harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas (Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 16 November 2011, pukul commit to user 10:30 WIB).


digilib.uns.ac.id

2. Tahap Analisa Pemberian Bank Garansi Sebagaimana diketahui, lembaga perbankan diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktivitas untuk meminimalisasi risiko. Berdasarkan prudential banking (prinsip kehati – hatian bank), dalam pemberian garansi bank, garansi harus melakukan penilaian secara seksama terhadap calon nasabah. SEBI No. 11 / 11 UPPB tanggal 28 Maret 1979, mengharuskan bank untuk : a

Meneliti bonafiditas pihak yang dijamin.

b

Meneliti sifat dan menilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan jaminan yang sesuai.

c

Menilai jumlah jaminan yang akan diberikan bank.

d

Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra jaminan yang cukup sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko. (http://legalbanking.wordpress.com/2009/02/01/aspek-hukumgaransi-bank, diakses pada tanggal 24 November 2011, pukul 09:00 WIB). Berdasarkan penelitian penulis di Bank Jateng Cabang Pekalongan,

ternyata pada prinsipnya dalam pemberian fasilitas Bank Garansi digunakan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy),sehingga sebelum memberikan persetujuan Bank Garansi, Bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan penilaian yang pada prinsipnya sama dengan penelitian dan penilaian dalam pemberian kredit. Analisa Pemberian Bank Garansi di Bank Jateng Cabang Pekalongan ditugaskan kepada Tim Analisa yang terdiri dari Ketua dan 4 Anggota

yang merupakan bagian dari Unit Kredit

(Wawancara dengan Bapak Ramadhan selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 1 November 2011 pukul 10:15 WIB). commit to user


digilib.uns.ac.id

Penilaian pemberian Bank Garansi yang dilakukan Bank Jateng Cabang Pekalongan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Jateng Nomor: 0371/HT.01.01/2011 tentang Bank Garansi yang menyebutkan bahwa untuk setiap permohonan Bank Garansi dari Nasabah, agar dilakukan analisa umum yang difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: a. Penelitian mengenai bonafiditas dan reputasi pihak Nasabah. b. Meneliti kewajaran dari sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin. c. Penilaian mengenai keabsahan Surat Penunjang Lelang/Surat Perintah

Kerja (SPK)/Kontrak Kerja.

d. Penilaian mengenai nominal Bank Garansi yang akan diberikan menurut kemampuan Bank dan sesuai dengan batasan nominal Bank Garansi (maksimal 70% dari nilai proyek dan khusus Bank Garansi yang dijamin dengan cash collateral sebesar 100% dari nilai proyek). e. Penilaian mengenai kemampuan untuk membayar kembali dari Nasabah kepada Bank, dalam hal Bank Garansi tersebut direlisir/dicairkan oleh Penerima Bank Garansi. f. Penilaian mengenai kemampuan untuk memberi kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko. g. Khusus pemberian: Bank Garansi Penawaran ; atau Bank Garansi Pelaksanaan/Uang Muka/Pemeliharaan/Lainnya sampai dengan Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah); atau Bank Garansi yang dijamin dengan Cash Collateral atau Kontra Garansi 100% (Full Cover) Dilakukan analisa kelayakan usaha menyangkut 5 aspek (watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha) secara singkat. h. Pemberian

Bank

Garansi

Pelaksanaan,

Uang

Muka,

Pemeliharaan/Lainnya di atas Rp. 100.000.000,-(seratus juta commit analisa to user kelayakan usaha menyangkut 5 rupiah) wajib dilakukan


digilib.uns.ac.id

aspek (watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha) secara lengkap dan mendalam.

Bank Jateng Cabang Pekalongan juga meminta counter garantee atas pemberian Bank Garansi kepada nasabah/kontraktor yang besarnya minimal sebesar nilai Bank Garansi. Jaminan tersebut berupa: a.

Jaminan Fisik Misalkan bangunan, tanah dan kendaraan bermotor.

b.

Jaminan Non Fisik Berupa cash collateral (jaminan tunai berupa Cover Tunai/setoran jaminan, giro, Tabungan dan Deposito) atau Kontra Garansi( pemberian jaminan di Perusahaan Asuransi/Lembaga Penjaminan atas

penerbitan

Bank

Garansi

yang

diberikan

kepada

nasabah/kontraktor).

Jaminan berupa benda bergerak dan tidak bergerak (bangunan yang tidak dibebeni hak tanggungan) akan diikat dengan fidusia sedangkan jaminan berupa tanah akan diikat dengan Akta Pemegang Hak Tanggungan (APHT) jika Bank Garansi bernilai lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibuatkan Surat Kuasa Memegang Hak Tanggungan (SKMHT). Mayoritas jaminan yang terima oleh Bank Jateng Cabang Pekalongan adalah berupa kontra garansi yaitu pemberian jaminan di Perusahaan Asuransi yang ditunjuk langsung oleh Bank Jateng Pusat ( Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan , pada tanggal 10 November, pukul 09: 15 WIB).

3..Tahap Keputusan Pemberian Bank Garansi Berdasarkan penelitian di Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada commit to user tahap keputusan pemberian Bank Garansi hanya ada 2 kemungkinan


digilib.uns.ac.id

yang akan diterima oleh nasabah yaitu ditolak atau diterima. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada analisa Tim Analisa dan putusan pemberian Bank Garansi

diberikan maksimal 3 hari setelah

pengajuan Bank Garansi. Jika Bank Garansi mencapai Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta) atau dibawahnya maka yang berwenang mengambil keputusan adalah Wakil Pimpinan Bank Jateng Cabang Pekalongan, sedangkan apabila nilai Bank Garansi mencapai jumlah Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta), pengambilan keputusan dilakukan oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang Pekalongan ( Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan , pada tanggal 9 November 2011 pukul 10 55 WIB).

Apabila permohonan pemberian Bank Garansi ditolak maka Tim Analisa akam mengirimkan surat jawaban secara tertulis kepada nasabah/kontraktor yang bersangkutan dan jika permohonan tersebut diterima maka akan dibuatkan perjanjian Bank Garansi oleh Tim Analisa (Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan , pada tanggal 9 November 2011, pukul 11;00 WIB).

4. Tahap Pembuatan Perjanjian Bank Garansi Menurut hasil penelitian penulis, di tahap pembuatan Perjanjian Bank Garansi, Bank Jateng Cabang Pekalongan ada syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi yaitu : a. Judul (Dalam hal Bank mengeluarkan Bank Garansi dalam bahasa asing, maka di bawah judul dalam bahasa asing yang dikehendaki tersebut diberi judul di dalam kurung “Bank Garansi’). b. Nama dan alamat Bank pemberi Garansi. c. Nama dan alamat terjamin. commit tojaminan. user d. Nama dan alamat penerima


digilib.uns.ac.id

e. Tanggal penerbitan Bank Garansi. f. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima Garansi. g. Jumlah uang yang dijamin oleh bank. h. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi. i. Penegasan batas waktu pengajuan klaim. j. Pernyataan bahwa penjamin (Bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KitabUndang-Undang Hukum Perdata. k. Tanda Tangan pihak bank pemberi Bank Garansi.

Pembuatan Bank Garansi atau pengisian formulir Bank Garansi harus dilakukan dengan jelas dan tidak boleh mengandung coret-coretan dan penggantian. Nama-nama yang dicantumkan dalam Bank Garansi harus ditulis lengkap dan jelas. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penerima Jaminan kepada Pemegang Garansi yang menjadi objek yang dijamin oleh Bank harus disebutkan secara rinci dan jelas, sehingga yang menjadi tanggung jawab Bank serta kapan kewajiban membayar yang harus dipenuhi Bank juga harus jelas (Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 9 November 2011, pukul 11:10 WIB).

Guna melindungi kepentingan masyarakat dan bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, serta untuk menjaga kepercayaan terhadap Bank Garansi itu sendiri, maka Bank Garansi tidak boleh memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Jateng Nomor: 037i//HT.01.01/2011 tentang Bank Garansi yaitu : a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Bank Garansi misal Bank Garansi baru berlaku setelah pihak commit tosejumlah user penerima jaminan menyetor uang.


digilib.uns.ac.id

b. Ketentuan bahwa Bank Garansi dapat diubah/dibatalkan secara sepihak, misal oleh bank atau pihak penerima jaminan. c. Kata-kata

yang dapat

diartikan

sebagai

perubahan

tangal

berakhirnya Bank Garansi.

Bank hanya diperkenankan memberikan Bank Garansi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat bahwa dalam setiap pemberian Bank Garansi selalu terkandung unsur risiko, maka ada penentuan pembatasan dalam pemberian Bank Garansi. Pemberian Bank Garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan jumlah 20% dari modal. Pemberian Bank Garansi kepada bukan penduduk harus disertai kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafid dan setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan dan pemberian Bank Garansi terkena ketentuan batas maksimum pemberian kredit dan kewajiban pemenuhan modal minimum (Wawancaea dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 10 November 2011, pukul 10:00 WIB).

Bank Garansi merupakan perjanjian accessoir atau perjanjian tambahan, yang mana harus ada perjanjian pokok, yaitu perjanjian pemborongan bangunan yang dilakukan oleh nasabah/kontraktor dengan pihak ketiga (pemilik proyek/pekerjaan) atau bouwheer. Perjanjian Bank Garansi antara Bank Jateng Cabang Pekalongan melalui Pimpinan Bank Jateng Cabang Pekalongan dengan nasabah/kontraktor dibuat secara tertulis dan dilakukan di bawah tangan. Dalam Pembuatan Bank Garansi dikenakan biaya Provisi 1% per hari dan biaya administrasi Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

ribu

rupiah). Jika Bank Garansi mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta to user rupiah) atau kurang akancommit dikenakan biaya 100.000.,-(seratus ribu rupiah)


digilib.uns.ac.id

dan apabila lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta juga ada bea materainya ( Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 10 November 2011, pukul 10:30 WIB).

3. Kedudukan Hukum Bank Garansi dalam Menunjang Proyek-Proyek Pembangunan Menurut Esther Dwi Magfirah, salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis adalah Bank Garansi. Penerbitan Bank Garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha (Djoni S. Gazali, 2010:77). Bank jateng Cabang Pekalongan, sebagai lembaga perbankan juga menyediakan fasilitas Bank Garansi guna menunjang proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah Pekalongan.

Kata

Garansi

berasal

dari

bahasa

Belanda

“Garantie”

yang

artinya.jaminan. Bank Garansi artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagaimana telah diperjanjikan (Thomas Suyatno, 1997:59). Dengan perkataan lain, pihak yang dijamin ternyata cidera janji (wanprestasi) terhadap pihak lain. Banyak nasabah/kontraktor pada Bank Jateng Cabang Pekalongan lebih mengenal istilah Bank Garansi dengan istilah Jaminan Bank.

Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11 / 110 / Kep / Dir / UPPB tanggal 28 maret 1979 tentang pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan Bank, menyebutkan : Jaminan adalah warkatcommit yang toditerbitkan oleh bank atau lembaga user keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar


digilib.uns.ac.id

terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi) (http://hermannotary.blogspot.com/2009/07/bank-garansi.html, diakses pada tanggsl 24 November 2011, pukul 08:20 WIB ).

Menurut Pasal 1 ayat (35) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK/)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Jaminan dalam pengadaan jasa kontruksi (proyek-proyek pembangunan)

oleh konraktor sebagai penyedia jasa kontruksi harus atau

wajib diberikan kepada pemerintah dan jaminan yang diterbitkan oleh bank ini disebut dengan Bank Garansi dimana pihak bank bertindak sebagai pihak penjamin ( Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 30 November 2011, pukul 09:30 WIB).

Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa: 1)

Penyedia

Barang/Jasa

menyerahkan

Jaminan

kepada

Pengguna

Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 2)

Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. Jaminan Penawaran; b. Jaminan Pelaksanaan; c. Jaminan Uang Muka; d. Jaminan Pemeliharaan; dan e. Jaminan Sanggahan Banding. commit to user


3)

digilib.uns.ac.id

Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

4)

ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.

5)

Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.

6)

Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.

7)

Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa: 1)

Jaminan

Penawaran

diberikan

oleh

Penyedia

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS. 2)

Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak.

3)

Jaminan

Penawaran

Barang/Pekerjaan

tidak

diperlukan

Konstruksi/Jasa

dalam

Lainnya

hal

Pengadaan

dilaksanakan

dengan

Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.

Disebutkan juga dalam Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun commitPemerintah to user 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa bahwa:


1)

digilib.uns.ac.id

Jaminan Pelaksanaan

diberikan

oleh

Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2)

Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3)

Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum

penandatanganan

Kontrak

Pengadaan

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya. 4)

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut: a

Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau

b

Untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

5)

Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

6)

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah: a. Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau b. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Menurut Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa: 1)

Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). commit to user


2)

digilib.uns.ac.id

Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan.

3)

Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas)hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.

4)

Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Surat

Keputusan

Direksi

Bank

Pembangunan

Jateng

Nomor:

0371/HT.01.01/2011 tentang Bank Garansi mengartikan Bank Garansi adalah: a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mewajibkan membayar terhadap pihak yang menerima jaminan jika pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi). b. Garansi dalam bentuk penandatanganan atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regerss yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, jika pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi). c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat, sehingga menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Menurut hasil penelitian penulis di Bank Jateng Cabang Pekalongan, bahwa di dalam Bank Garansi akan timbul perdata jika terjadi apa yang disebut dengan cidera janji atau wanprestasi ( Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan , pada tanggal 9 November 2011, pukul 10:20 WIB).

Sebelum kita mengenal istilah wanprestasi, sebaiknya kita mengetahui commit to user terlebih dahulu istilah prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi


digilib.uns.ac.id

oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek perikatan.(Wawan Muhwan Hariri, 2011:99).

Bentuk- bentuk prestasi menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: a.

Memberikan sesuatu.

b.

Berbuar sesuatu.

c.

Tidak berbuat sesuatu.

Perikatan yang objeknya berbuat sesuatu, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya membangun jembatan, jalan raya, gedung dan sebagainya. Untuk melakukan perbuatan itu, debitur tidak bebas melakukannya, tetapi diatur oleh berbagai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Artinya debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perikatan dan bertanggung jawab apabila terdapat perbuatan yang menyimpang dari ketentuan perikatan (Wawan Muhwan Hariri, 2011: 100).

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan . Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan yaitu: a. Karena kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiaban maupun karena kelalaian. b. Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, artinya di luar kemampuan debitur. Dengan kata lain, wanprestasi terjadi karena: 1

Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.

2

Debitur terlambat memenuhi perikatan.

3

Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan ( Wawan Muhman Hariri, 2011: 103). commit to user


digilib.uns.ac.id

Penentuan seorang debitur melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan sesungguhnya yang dialami oleh debitur, apakah debitur sengaja melakukan ingkar janji atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan wanprestasi adalah: a.

Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b.

Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

c.

Debitur memenuhi prestasi, tetap tidak tepat pada waktunya

atau

terlambat (Wawan Muhman Hariri, 2011: 104).

Suatu pemberian fasilitas Bank Garansi, setidaknya terdapat tiga pihak yaitu: a.

Pihak pemberi garansi (jaminan) dalam hal ini adalah bank.

b.

Pihak yang digaransi (dijamin) dalam hal ini adalah nasabah bank.

c.

Pihak penerima garansi (jaminan) dalam hal ini adalah pihak ketiga (bouwheer). H.R. Daeng Naja, 2005:92).

Bank (Bank Jateng Cabang Pekalongan) dalam pemberian fasilitas Bank Garansi berkedudukan sebagai pihak pemberi garansi/jaminan, apabila nasabah/kontraktor tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan dari penerima garansi/ jaminan/ pemilik proyek (pekerjaan) karena cidera janji/wanprestasi, maka ketika pemilik proyek (pekerjaan) tersebut meminta Bank Garansi maka pihak Bank (Bank Jateng Cabang Pekalongan) sebagai pihak pemberi garansi/jaminan akan membayar Bank Garansi kepada pemilik proyek (pekerjaan) tersebut..(Wawancara dengan Bapak Ramadhan selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 16 November 2011, pukul 09:16 WIB).

Guna menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai “Hak istimewa “ yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu, menggunakan pasal 1831 Kita Undang-Undang Hukum to user Perdata atau pasal 1832 Kitabcommit Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1831


digilib.uns.ac.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”. Sedangkan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelskan bahwa si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Perbedaan kedua pasal tersebut menjelaskan, bahwa jika Bank menggunakan pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila timbul cidera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi) dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban/klaim (http//edratna.wordpress.com/bank-garansi-apadan-bagaimana-kegunaannya, diakses pada tanggal 2 Juli 2011 pukul 17:45 WIB).

Nasabah/kontraktor

dalam

pemberian

fasilitas

Bank

Garansi

berkedudukan sebagai pihak yang digaransi/ dijamin, maka pihak Bank akan melakukan berbagai analisa-analisa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mengetahui kualitas nasabah/kontraktor dalam menyelesaikan proyekproyek pembangunan dan jika nasabah/kontraktor wanprestasi sehingga pemilik proyek (pekerjaan) meminta Bank Garansi kepada Bank Jateng Cabang Pekalongan ,maka pihak Bank Jateng Cabang Pekalongan sebagai pihak pemberi garansi/jaminan akan membayarkan Bank Garansi tersebut kepada pemilk proyek (pekerjaan). Dengan dilaksanakannya pembayaran Bank Garansi kepada penerima garansi/jaminan (pemilik proyek/pekerjaan) maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi utang pihak yang dijamin kepada Bank Jateng Cabang Pekalongan. Pihak Bank Jateng Cabang Pekalongan akan segera mencairkan

counter

garantee

yang

telah

diberikan

pihak

yang

digaransi/dijamin untuk membayar kembali dana yang diserahkan bank kepada commit to user /pekerjaan). Apabila langkah penerima garansi/jaminan (pemilik proyek


digilib.uns.ac.id

tersebut masih menyisakan utang bagi nasabah/kontraktor kepada pihak bank, maka nasabah/kontraktor harus membayar utang tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu. Dalam durasi yang telah ditentukan, jika terjamin tidak melunasi utangnya, maka hubungan hukum antara penjamin (bank) dengan terjamin (nasabah) berubah menjadi hubungan kreditur dengan debitur dalam suatu perjanjian kredit biasa. Berdasarkan hal ini, maka di antara terjamin dan bank dibuat akta perjanjian kredit untuk jangka waktu yang ditentukan pihak bank (Wawancara dengan Bapak Ramadhan selaku Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 16 November 2011, pukul 10:10 WIB).

Counter Garanteer berupa kontra garansi (pemberian jaminan di Perusahaan Asuransi/Lembaga Penjaminan atas penerbitan Bank Garansi yang diberikan kepada nasabah/kontraktor), apabila pihak penerima garansi/jaminan (pemilik proyek/pekerjaan) meminta Bank Garansi kepada Bank Jateng Cabang Pekalongan karena pihak yang digaransi/dijamin wanprestasi, maka sebelum Bank Jateng Cabang Pekalongan menyerahkan Bank Garansi tersebut, Bank Jateng Cabang Pekalongan akan meminta dana sebesar nilai Bank Garansi kepada Perusahaan Asuransi, lalu dana tersebut akan digunakan untuk membayarkan

Bank

Garansi

yang

diminta

oleh

pihak

penerima

garansi/jaminan (pemilik proyek/pekerjaan). Proses ini disebut juga dengan subrograsi. Dengan terjadinya subrograsi tersebut maka antara Perusahaan Asuransi dengan pihak yang digaransi/ dijamin akan timbul hubungan hutang piutang, yang mana pihak yang digaransi/dijamin tersebut akan membayar dana (yang dikeluarkan untuk pembayaran Bank Garansi) secara tunai atau angsuran kepada Perusahaan Asuransi tersebut melalui Bank Jateng Cabang Pekalongan (Wawancara dengan Bapak Teguh sebagai anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 16 November 2011, pukul 10:45 WIB).

commit to user


digilib.uns.ac.id

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subrogasi artinya, penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur. Tujuan subrogasi adalah untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang debitur dan atau meminjamkan uang kepada debitur. Yang paling nyata adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dan kedudukan kreditur kepada pihak ketiga (Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Peralihan kedudukan itu meliputi

segala

hak

dan

tuntutan

(http://forum.detik.com/subrogasi-t238897.html,

termasuk

hak

diakses

pada

previlage tanggal

5

Desember 2011, pukul 10:45 WIB).

Subrogasi juga berarti hak Penanggung (asuransi) yang timbul setelah pihak Penanggung membayar ganti rugi yang diderita Tertanggung yang diakibatkan terjadinya wanprestasi oleh Enduser / Principal / Debitur / dsb. Subrogasi ini merupakan bagian dari produk Suretyship dan Bank Garansi. Hak yang timbul adalah penggantian ganti rugi yang diberikan Penanggung kepada Tertanggung, yang 'ditagihkan' kepada Enduser / Principal / Debitur / dsb, bisa berupa pencairan collateral atau pun penggantian langsung oleh Debitur

(http://asuransi-umum-indo.blogspot.com/2010/11/subrogasi.html,

diakses pada tanggal 5 Desember 2011, pukul 11:00 WIB).

Ada dua cara terjadinya subrogasi, yaitu karena (1) perjanjian (subrogasi kontraktual) dan (2) undang-undang. Subrogasi kontraktual dapat dilakukan dengan cara: a. Kreditur menerima pembayaran baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dari pihak ketiga, dan serta merta mengalihkan hak dan tuntutan yang dimilikinya terhadap orang ketiga tersebut terhadap debitur; b. Pihak ketiga membantu debitur. Debitur "meminjamkan" uang dari pihak commit to user ketiga yang dipergunakan untuk membayar utang kepada kreditur


digilib.uns.ac.id

sekaligus menempatkan pihak ketiga tadi menggantikan kedudukan semula

terhadap

diri

debitur.

(http://forum.detik.com/subrogasi-

t238897.html, diakses pada tanggal 5 Desember 2011, pukul 10:45 WIB).

Subrogasi kontraktual dianggap sah, harus diikuti tata cara sebagai berikut: 1. Pinjaman uang harus ditetapkan dengan akta autentik; 2. Dalam

akta

harus

dijelaskan

besarnya

jumlah

pinjaman,

dan

diperuntukkan melunasi utang debitur; 3. Tanda pelunasan harus berisi pernyataan bahwa uang pembayaran utang yang diserahkan kepada kreditur adalah uang yang berasal dari pihak ketiga. (http://forum.detik.com/subrogasi-t238897.html, diakses pada tanggal 5 Desember 2011, pukul 10:45 WIB).

Subrogasi karena undang-undang ini terjadi disebabkan adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga untuk kepentingannya sendiri dan seorang kreditur melunasi utang kepada kreditur lain yang sifat utangnya mendahului. Akibat adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dari kreditur kepada pihak ketiga (Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Peralihan

hak

itu,

meliputi

segala

(http://forum.detik.com/subrogasi-t238897.html,

hak

diakses

dan

pada

tuntutan. tanggal

5

Desember 2011, pukul 10:45 WIB).

Kontra Garansi Bank adalah bukti penjamin dari Surety Company atas Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan principal sebagaimana dipersyaratkan oleh obligee. Dengan demikian Surety Company telah terikat membayar Ganti Rugi kepada Bank atas klaim Garansi Bank yang diajukan oleh obligee Mengingat Kontra Garansi Bank ini melibatkan dua institusi penjamin, maka terlebih dahulu harus disepakati mekanisme legal dan operasional yang mengikat kedua belah pihak (asuransi dan bank) agar proses to user penerbitan Garansi Bank oleh commit Bank dan claim’s recovery oleh Asuransi dapat


digilib.uns.ac.id

dipertanggungjawabkan.(http:/herman-notary.blogspot.com/2009/07/bankgaransi.html, diakses pada tanggsl 24 November 2011, pukul 08:20 WIB). Dengan demikian Bank menerbitan Garansi Bank sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 jo SK Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank termasuk penggantian atau perubahannya. Disisi lain Surety Company juga mengikat Principal untuk menandatangani Indemnity Agreement to Surety guna proses claim’s recovery. Adanya kerjasama antara Asuransi dan Bank dalam penerbitan Kontra Garansi Bank ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak. a

Keuntungan bagi pihak Asuransi : 1.

Menjaga maintenance portofolio nasabah.

2.

Meningkatkan portofolio nasabah melalui pelayanan bersama dengan bank.

3.

b

Peningkatan bisnis melalui kerjasama timbal balik.

Keuntungan bagi pihak Bank : 1.

Lebih terjamin dan sesuai dengan Undang-Undang.

2.

Fee base income.

3.

Risiko kredit relatif rendah karena ada penjamin(http:/hermannotary.blogspot.com/2009/07/bank-garansi.html,

diakses

pada

tanggsl 24 November 2011, pukul 08:20 WIB).

Pihak penerima garansi (jaminan) di Bank Jateng Cabang Pekalongan mayoritas adalah pemerintah. Pihak ketiga meminta diterbitkan Bank Garansi kepada nasabah/nontraktor setelah mengadakan perjanjian pokok yaitu perjanjian kontrak kerja untuk mengerjakan proyek bangunan..Bank Garansi memberi pihak ketiga suatu kepercayaan dan rasa aman karena dana yang berasal dari APBD atau yang berasal dari sumber lainnya, yang digunakan commit to user untuk membiayai proyek pembangunan dijamin oleh bank jika proyek tersebut


digilib.uns.ac.id

tidak terselesaikan oleh kontraktor atau dengan kata lain terjadi wanprestasi (Wawancara dengan Bapak Ramadan selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 16 November 2011, pukul 9:45 WIB).

Dari uraian dan hasil penelitian penulis di Bank Jateng Cabang Pekalongan dapat diketahui bahwa Bank Bank Garansi memberikan rasa kepercayaan disamping juga

rasa aman kepada pihak ketiga yang

berkedudukan sebagai pihak yang menerima garansi (jaminan) karena ada pihak yang menjamin (bank) jika nasabah/kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Penyelesaian Bank Garansi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian Bank Garansi tanpa klaim dan penyelesaian Bank Garansi dengan klaim (timbul masalah dalam Bank Garansi). Apabila Bank Garansi berakhir tanpa klaim , maka satu hari setelah batas waktu pengajuan klaim, bank penerbit Bank Garansi harus membuat surat pemberitahuan tentang berakhirnya Bank Garansi, dan batas waktu waktu pengajuan klaim kepada pemegang surat asli Bank Garansi (pihak penerima Bank Garansi) dan nasabah pemohon Bank Garansi/kontraktor (pihak yang dijamin). Surat asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada bank penerbit Bank Garansi untuk mencegah penyalahgunaan Bank Garansi tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan jika Bank Garansi

berakhir dengan klaim,

maka klaim pembayaran jaminan bank hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan bank jika tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausula yang tercantum dalam Bank Garansi yaitu 14 hari atau maksimal 30 hari sejak berakhirnya Bank Garansi. Dalam hal ini penerima Bank Garansi harus menyerahkan dokumen asli jaminan bank kepada bank penerbit Bank Garansi Sejauh ini Bank Jateng Cabang Pekalongan belum pernah mengalami klaim atas Bank Garansi untuk pengadaan jasa kontruksi oleh pemerintah (Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim commit to user


digilib.uns.ac.id

Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 30 November 2011, pukul 9:30 WIB).

B. Pembahasan 2. Proses pemberian Bank Garansi pada Bank Jateng Cabang Pekalongan Pelaksanaan pemberian Bank Garansi di Bank Jateng Cabang Pekalongan harus melewati beberapa tahap yaitu: 1. Tahap Pengajuan/Permohonan Bank Garansi Kedudukan nasabah sebagai subjek hukum, dapat berwujud dalam dua bentuk , yaitu: a.

Orang Nasabah bank terbagi menjadi orang dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan/atau jasa diperuntukan bagi orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan atau nasabah lepas (walk in customer) untuk transfer dan lain sebagainya.

Perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah yang belum dewasa tersebut telah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda yang diakibatkannya. Konsekuensi hukumnya adalah perjanjian itu tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu syarat perjanjian itu dilaksanakan oleh pihak yang cakap untuk membuat perjanjian. Dalam hukum perdata, perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang belum dewasa berarti tidak memenuhi persyaratan subjektif. Ancamam atas pelanggran tersebut adalah perjanjian batal demi hukum.

commit to user


b.

digilib.uns.ac.id

Badan hukum Nasabah berupa badan hukum, perlu diperhatikan aspek legalitas hukum tersebut, serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini terkait dengan aspek hukum perseroan (corporate law). Adapun jenis-jenis badan hukum adalah sebagai berikut: 1. Badan hukum publik, seperti negara atau pemerintah daerah. 2. Perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk perseroan terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 3. Badan Usaha Miiik Daerah (BUMD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda. 4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini terdiri dari: perusahaan persero, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan. 5. Koperasi, diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992

tentang

Perkoperasian

dan

Peraturan

pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 6. Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. 7. Badan Hukum Milik Negara (BHMN), diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang commit to Indonesia. user BHMN Universitas


digilib.uns.ac.id

8. Dana Pensiun, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Tri Widyono, 2006:28).

Guna

mengurangi

resiko

usaha,

bank

diwajibkan

untuk

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian itu adalah peneraparn prinsip mengenal nasabah (know your customer) . Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010:32).

Prinsip mengenal nasabah tidak sekadar berarti mengenal nasabah secara harfiah. Bagaimana mungkin karyawan bank tidak mengenal nasabah atau calon nasabahnya. Prinsip mengenal nasabah menginginkan lebih dari sekadar mengenal nasabah secara harfiah. Prinsip mengenal nasabah menginginkan informasi lebih menyeluruh di samping jati diri atau identitas nasabah, juga hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan dalam jasa perbankan (Nindyo Pramono, 2006: 218-219).

Adanya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah atau calon nasabah dalam pengajuan Bank Garansi pada Bank Jateng Cabang Pekalongan, menandakan bahwa Bank Jateng Cabang Pekalongan telah menerapkan prinsip mengenal nasabah ( know your customer).

2. Tahap Analisa Pemberian Bank Garansi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan commit di to Indonesia user menyebutkan bahwa perbankan menggunakan prinsip kehati


digilib.uns.ac.id

hatian. Menurut Ashar Sinelele dalam Aspek Hukum Bank Garansi menjelaskan bahwa eksistensi lembaga keuangan seperi perbankan dalam sistem perekonomian adalah untuk menghimpun dari dan untuk masyarakat termasuk kalangan bisnis. Namun dalam pelaksanaanya pihak perbankan harus tetap tehas pada prinsip prudential banking (prinsip kehati-hatian) untuk meminimalisasi resiko bagi pihak bank tanpa harus mengurangi efesiensi dan efektifitas penyaluran dana termasuk dalam penerbitan Bank Garansi bagi pelaku bisnis yang memerlukan fasilitas tersebut (Ashar Sinilele, 2009:1). Penerapan prinsip 5 C dalam pemberian Bank Garansi menandakan bahwa Bank jateng Cabang Pekalongan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pada tahap

permulaan

sebelum

adanya

kontrak

diadakan

evaluasi/penilaian terlebih dahulu terhadap para pemborong/kontraktor untuk menilai kualifikasi pemborong apakah dapat menyelesaikan kontrak. Proses evaluasi/penilaian ini lazim disebut proses prakualifikasi /prequalification ( Sri Soedawi Masjchun Sofwan, 1982: 23).

Guna meminimalkan risiko, dalam memberikan suatu bank garansi, pihak perbankan mensyaratkan semacam pembayaran dari debitur yang digaransikannya kepada bank berupa pembayaran yang disebut dengan counter garantee (jaminan lawan).

Yang nilainya

berbeda-beda tergantung dengan policy dari masing-masing bank dan sesuai dengan keadaan debitur yang digaransikan. Pembayaran counter garantee dimaksud, tidak perlu dalam bentuk uang tunai, tetapi dapat saja dalam bentuk giro yang dibekukan, deposito, surat-surat berharga, dan lain-lain bentuk yang dianggap bank aman (Munir Fuady, 1997:202).

Menurut Tensie Steijvers dalam Collateral and Credit Rationing: commitStudies to userAs A Guide for Future Research. A Review of Recent Empirical


digilib.uns.ac.id

Center of Entrepreneurship and Innovation menerangkan bahwa “The NSSBF of 1998 and 2003 indicate that collateral has become a major tool to obtain bank finance. Nowadays, one of two loans granted seems to be collateralized” (Tensie Steijvers. 2009: 942). Diterangkan bahwa antara tahun 1998 sampai dengan 2003 jaminan menjadi instrumen penting dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Bank Jateng Cabang Pekalongan juga meminta counter garantee atas pemberian Bank Garansi kepada nasabah/kontraktor yang besarnya minimal sebesar nilai Bank Garansi.

3..Tahap Keputusan Pemberian Bank Garansi Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut: a

Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya.

b

Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisa kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C’s principles) serta independent.

c

Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2003 :51). Pemberian Bank Garansi yang pada prinsipnya sama dengan

penelitian dan penilaian dalam pemberian kredit, maka para pejabat pemutus pemberian fasilitas Bank Garansi di Bank Jateng Cabang Pekalonagan

juga harus memperhatikan hal-hal di atas, selain juga

memperhatikan hasil analisa dari Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

4. Tahap Pembuatan Perjanjian Bank Garansi Seperti halnya dalam pemberian kredit, kesepakatan pemberian bank garansi ini pun juga dituangkan dalam suatu perjanjian yang lazimnya disebut dengan perjanjian Bank Garansi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1824 Kitab Undang-Undamg Hukum Perdata, yang

menetapkan

bahwa

penanggunagn

(penjaminan)

tidak

dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas, yang tidak semestinya dituangkan secara tertulis (Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, 2010 :409).

Salah satu unsur dari penanggungan utang adalah bahwa utang yang ditanggumg tersebut haruslah suatu kewajiban, prestasi, atau perikatan yang sah demi hukum. Ketentuan Pasal 1821 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan lebih jauh. Pasal 1821 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Unsur ini membedakannya dari perikatan tanggung menanggung (pasif) yang eksistensinya tidak bergantung pada keabsahan suatu perikatan lain. Perikatan tanggung menanggung sebagaimana definisi yang diberikan adalah suatu perikatan yang berdiri sendiri dan tidak bersifat accessoir sebagaimana halnya penanggungan utang yang diatur dala Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003:18).

Perjanjian Borongan merupakam perjanjian pokok dari Perjanjian Bank Garansi. Sebagai bentuk perjanjian tertentu, maka perjanjian pemborongan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam title Isampai dengan IV Buku III KUH Perdata. Dalam Buku III KUH Perdata, diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum yang berlaku terhadap semua perjanjian yaitu perjanjian-perjanjian yang diatur commit jenis to userperjanjian baru yang belum ada dalam KUH Perdata maupun


digilib.uns.ac.id

aturannya dalam Undang-undang. Sebagai dasar perjanjian pemborongan bangunan KUHPerdata mengatur dalam Pasal 1601 butir (b) yang berbunyi: Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, sipemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Menurut Subekti, pemborongan pekerjaan (aanneming van werk) ialah suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya, melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan pula. Pemborongan pekerjaan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya, atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan. Disini tidakla penting bagi pihak yang memborongkan pekerjaan bagaimana pihak yang memborong pekerjaan mengerjakannya, karena yang dikehendaki adalah hasil dari pekerjaan tersebut, yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik (mutu dan kualitas/kuantitas) dalam jangka waktu

yang telah

ditentukandalam perjanjian (Subekti, 1987:!74).

Perjanjian pemborongan bangunan dapat dilaksanakan secara tertutup, yaitu antar pemberi tugas dan kontraktor atau terbuka yaitu melalui pelelangan umum atau tender. Lain halnya dengan pemborongan bangunan milik pemerintah dimana harus diadakan pelelangan. Kontrak kerja bangunan dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu: 1. Kontraktor hanya melakukan pekerjaan saja, sedangkan bahanbahannya disediakan oleh pemberi tugas. 2. Kontraktor melakukan pekerjaan dan juga menyediakan bahanbahan bangunan. Dalam hal kontraktor hanya melakukan pekerjaan saja, jika barangnya musnah sebelum pekerjaan diserahkan, maka ia bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut commit to user harga yang diperjanjikan kecuali musnahnya barang itu karena


digilib.uns.ac.id

suatu cacat yang terdapat di dalam bahan yang disediakan oleh pemberi tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1606 dan 1607 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Subekti, 1987:175).

Menurut Subekti, Undang – Undang Membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu : 1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu: Adalah perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari pihak lainnya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali tergantung pada pihak lainnya. 2. Perjanjian kerja / perburuhan Adalah perjanjian dimana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lainnya yaitu si majikan, untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. 3. Perjanjian pemborongan pekerjaan Adalah perjanjian dimana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan (Subekti, 1995:57).

Dilihat dari obyeknya, perjanjian pemborongan bangunan mirip dengan perjanjian lain yaitu perjanjian kerja dan perjanjian melakukan jasa, yaitu sama-sama menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan pihak lain dengan pembayaran tertentu. Perbedaannya satu dengan yang lainnya ialah bahwa pada perjanjian kerja terdapat hubungan kedinasan atau kekuasaan antara buruh dengan majikan. Pada pemborongan bangunan dan perjanjian melakukan jasa commit itu, to user tidak ada hubungan semacam melainkan melaksanakan pekerjaan


digilib.uns.ac.id

yang tugasnya secara mandiri. Ketentuan pemborongan pada umumnya diatur dalam Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1617 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Perjanjian pemborongan bangunan juga memperhatikan

berlakunya

ketentuan-ketentuan

perjanjian

untuk

melakukan pekerjaan, khususnya bagi bangunan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku sebagai hukum pelengkap peraturan tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pemborong yang harus diperhatikan baik pada pelaksanaan perjanjian, dan berakhirnya perjanjian (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982:52).

Pemborong bertanggungjawab dalam jangka waktu tertentu, pada masa ini pemborong wajib melakukan perbaikan jika terbukti adanya cacat ataupun kegagalan bangunan. Dalam prakteknya pemborong bertanggungjawab sampai masa pemeliharaan sesuai dengan yang tertulis dikontrak ( Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982:52).

Besarnya utang (kewajiban,prestasi) yang ditanggung oleh penanggung (bank) diatur dalam Pasal 1822 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat , dan pada perikatannya debitur. Adapun penanggung boleh diadakan untuk hanya sebagiab saja dari utangnya atau dengan syarat-syarat yang kurang. Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari utangnya, atau dengan kata syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama sekali batal , melainkan adalah sah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatannya pokoknya. Hubungan hukum antara nasabah dan bank timbul dari perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan . Segala hak dan kewajiban masing-masing commit to user pihak, yaitu nasabah dan bank,


digilib.uns.ac.id

didasarkan atas perjanjian yang mereka buat (Lukman Santoso, 2011:70). Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa Perjanjian Bank Garansi

antara

Bank

Jateng

Cabang

Pekalongan

dengan

nasabah/kontraktor dibuat secara tertulis dan dilakukan di bawah tangan.

Suatu perikatan atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak , berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 1995: 75).

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena

persetujuan atau

undang-undang. Artinya bahwa persetujuan atau perjanjian merupakan salah satu timbulnya suatu perikatan.( Lukman Santosa, 2011:71) Jika dikaitkan dengan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pihak Bank (Bank Jateng Cabang Pekalongan) bersedia mengikatkan diri untuk kepentingan kreditur( pemilik pekerjaan/proyek) untuk memenuhi suatu kewajiban jika nasabah/kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya karena cidera janji/wanprestasi kepada kreditur (pemilik pekerjaan/proyek) dan pengikatan diri tersebut dituangkan melalui perjanjian Bank Garansi.antara Bank Jateng Cabang Pekalongan dengan nasabah/kontraktor.

Perjanjian tersebut telah dibuat dengan bentuk tertulis sebagaimana yang dicetak dan berbentuk satu formulir, di mana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian nasabah hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut. Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut juga perjanjian commit to user


digilib.uns.ac.id

standard atau perjanjian baku yang sifatnya “ take it or leave it'” (Gunawan Widjaya, 2001:53).

Perjanjian Baku adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam suatu bentuk formulir . Dapat juga dikatakan bahwa perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang berlaku dan akan mengikat antara pihak yang saling berkepentingan dan yang isinya dituangkan dala suatu bentuk tertentu yang dijadikan tolak ukur oleh pihak yang satu tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu dengan pihak yang lain , tetapi para pihak dianggap telah menyetujuinya (Badrulzaman, 1996 :37). Adapun ciri-ciri perjanjian baku yaitu : a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi debiturnya dapat lebih kuat. b. Pihak yang menjadi debitur sama sekali tidak turut menentukan isi perjanjian. c. Bentuknya tertulis. d. Telah terlebih dahulu dipersiapkan secara massal (Sudaryatmo. 1999: 102).

Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Suatu Penanggungan adalah suatu persetujuan di mana seorang pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu

tidak memenuhi

perikatannya. Dari penjelasan tersebut maka dapat

diketahui bahwa

penanggungan utang adalah suatu bentuk perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat oleh pihak ketiga ( jadi bukan debitor yang berkewajiban untuk memenuhi perikatan yang telah ada) dengan kreditor ( yang berhak atas pemenuhan perikatan oleh debitor). Penanggungan utang tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Gunawan Widjaja dan Kartini commit to user Mulyadi, 2003: 14).


digilib.uns.ac.id

. Bank Garansi yang dilihat dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan hutang , maka dalam pembuatan Bank Garansi juga harus memenuhi syarat syahnya perjanjian yang diatur di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. c. Suatu pokok persoalan tertentu. d. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dala doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam a. Unsur subjektif, yang meliputi dua unsur pertama berhubungan dengan subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian. b. Unsur objektif, terhadap dua unsur yang disebutkan terakhir dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berkaitan lansung dengan objek perjanjian dibuat (Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, 2003:14).

Kesepakatan dari pihak-pihak untuk membuat perikatan, yaitu Bank Jateng Cabang Pekalongan melalui Pimpinan Cabang sebagai pihak yang pemberi jaminan dengan nasabah/kontraktor sebagai pihak penerima jaminan. Bentuk kesepakatan dari nasabah/kontraktor adalah dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut. Adanya kecakapan dari pihak-pihak untuk membuat perikatan ditunjukan oleh kedua belah pihak yaitu Bank Jateng Cabang Pekalongan yang diwakili oleh pimpinannya dengan nasabah/kontrakor yang telah cakap melakukan suatu perbuatan hukum. Kecakapan nasabah ini dibuktikan dengan dasar identitas nasabah/kontraktor penandatanganan perjanjian Bank Garansi. commit to user

pada saat


digilib.uns.ac.id

Adanya suatu hal tertentu bahwa objek perjanjian

pemberian

fasilitas Bank Garansi oleh pihak Bank Jateng Cabang Pekalongan pada pihak nasabah/kontraktor jelas berupa pemberian fasiltas Bank Garansi dengan nilai terentu. Adanya suatu sebab yang halal berarti bahwa tidak dilarang oleh undang-undang. Tujuan tersebut tidak merugikan salah satu pihak bahkan saling menguntungkan, yaitu adanya hubungan timbal balik. Tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian Bank Garansi yaitu Bank Jateng Cabang Pekalongan

memberikan

fasiltas

Bank

Garansi

kepada

nasabah/kontraktor sebagai pihak yang dijamin untuk pengadaan jasa kontruksi oleh pemerintah dan bank menerima imbalan jasa dari yang dijamin atau terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi, yang dihitung atas dasar presentase tertentu dari jumlah Bank Garansi untuk jangka waktu tertentu pula. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka Perjanjaian Bank Garansi antara nasabah/kontraktor dengan Bank Jateng Cabang Pekalongan merupakan perjanjian baku. Meskipun demikian perjanjian tersebut sah karena telah memenuhi dan patuh terhadap unsur-unsur perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

3. Kedudukan Hukum Bank Garansi dalam Menunjang Proyek-Proyek Pembangunan Menurut Sri Soedawi Masjchun Sofwan, pengertian jaminan bank (bank garansi) adalah suatu jenis penanggungan, di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank (Sri Soedawi Masjchun Sofwan, 1980:106). Sedangkan Muhamad Djumhana berpendapat bahwa bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank maksudnya bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima commit to user jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila di kemudian


digilib.uns.ac.id

hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan (Muhamad Djumhana, 2000:356-357).

Bank Garansi merupakan perjanjian buntut/ikat/mengikat/accessoir dan ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan utang (borgtocht), yang diatur dalam Buku Ketiga, Bab XVII, pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana bank bertindak sebagai penanggung (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010:77).

Ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam buku III Kitab UndangUndang Hukum Perdata, termasuk ketentuan mengenai perjanjian jaminan ( penaggungan hutang ) dalam pasal 1820 – 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka. Para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian diantara mereka. Peraturan dalam hukum perjanjian bersifat pelengkap yang berarti ketentuan tersebut disediakan oleh pembentuk undang – undang untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata mereka kurang lengkap atau belum mengatur hal tertentu (http://legalbanking.wordpress.com/2009/02/01/aspek-hukum-garansi-bank, diakses pada tanggal 24 November 2011, pukul 09:00 WIB). Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Suatu Penanggungan adalah suatu persetujuan di mana seorang pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Bank Garansi (atau disingkat BG) adalah perjanjian penanggungan atau borgtocht dimana bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, guarantor, borg) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian (pokok) dengan pihak lain sebagai commit to user


digilib.uns.ac.id

kreditur/(http://herman-notary.blogspot.com/2009/07/bank-garansi.html, diakses pada tanggsl 24 November 2011, pukul 08:20 WIB).

Sebagaimana perjanjian jaminan pada umumnya, perjanjian garansi bank merupakan perjanjian accessoir ( perjanjian tambahan ) yang menyertai suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak terjamin dan penerima jaminan merupakan dasar dari dibuatnya perjanjian garansi bank. Berdasarkan

ketentuan

pasal

1820

–

1821

Kitab

Undang-Undang

HukumPerdata, ada beberapa karakteristik dari perjanjian penanggungan sebagai berikut : a

Perjanjian garansi bersifat. Accessoir.

b

Hak – hak yang terbit dari suatu garansi bersifat kontraktual bukan hak kebendaan.

c

Kedudukan kreditur bersifat konkuren.

d

Guarantor merupakan target setelah debitur.

e

Garansi tidak bisa dipersangkakan (sebagaimana diatur di pasal 1824 Kitab

Undang-Undang

Hukum

Perdata)

(http://legalbanking.wordpress.com/2009/02/01/aspek-hukum-garansibank, diakses pada tanggal 24 November 2011, pukul 09:00 WIB). Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian yang accessoir artinya apabila perjanjian pokok yang pemenuhannya dijamin dengan perjanjian penanggungan tidak dipenuhi maka kreditur dapat menuntut kepada penanggung berdasar perjanjian penanggungan. Dari pemenuhannya bersifat subsidair artinya penanggung hanya terikat untuk pemenuhan prestasi apabila debitur wanprestasi.

Perjanjian penanggungan harus dinyatakan

oleh

penanggung secara tegas hal ini ditentukan dalam Pasal 1824 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan sifat accessoir ada dalam Pasal 1821 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut Undang-Undang. Perjanjian penanggungan bersifat accessoir commit to user mengandung pengertian:


digilib.uns.ac.id

a

Adanya perjanjian penanggungan tergantung perjanjian pokok.

b

Apabila perjanjian pokok hapus maka perjanjian penanggungan menjadi ikut hapus tetapi dapat karena sebab yang lain seperti diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c

Diperalihkannya piutang sebagai perjanjian pokok maka semua perjanjian yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih (http://endangmintorowati.staff.hukum.uns.ac.id/2009/11/25/perjanjian-

jaminan-dan-lembaga-jaminan/,diakses pada tanggal 25 November 2011, pukul 14:00 WIB).

Hubungan yang paling utama dan lazim antara nasabah dan bank adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah nondebitur-nondeposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank dan pihak debitur. Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak (Lukman Santoso, 2011:62). Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan, ysng bergerak dan tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur. Ini berarti setiap tindakan seseorang dalam lapangan harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut seseorang memilki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu yang berhak atas pemenuhancommit kewajiban tersebut, maka pasal 1132 Kitab to user


digilib.uns.ac.id

Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan untuk didahulukan. Dalam konteks pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, setiap pihak sebagai yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara: a

Pari passu, yaitu bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan.

b

Pro rata, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masingmasing dibandingkan terhadap seluruh harta kreditur tersebut (Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2003:1-2).

Para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata tersebut dinamakan kreditur konkuren, yang mana dalam penanggungan kedudukan kreditur bersifat konkuren. Jaminan penanggungan utang disebut jaminan perorangan yaitu jaminan yang bukan bersifat kebendaan tetapi berupa pernyataan dari seseorang yang berisi kesanggupan bahwa ia menanggung pelaksanaan perjanjian sedemikian rupa apabila si berwajib tidak memenuhi janji atau prestasinya.(http://endangmintorowati.staff.hukum.uns.ac.id/2009/11/25/perjan jianjaminan-dan-lembaga-jaminan/, diakses pada tanggal 25 November, pukul 14:00 WIB).

Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai asas kesamaan ( pasal 1131 dan 1132 B.W. ) artinya tidak membedakan piutang yang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan penanggung dan tidak mengindahkan

urutan

terjadinya. commit to user

(http://suardana-notaris-ppa-


digilib.uns.ac.id

tbangli.blogspot.com/2009/05/kedudukan-hukum-kreditur-terhadap.html, diakses pada tanggal 25 November 2011, pukul 14:15 WIB). Berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/Kep/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UKU tanggal 18 maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank, dirumuskan pengertian Bank Garansi sebagai berikut: a. Garansi atau jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mewajibkan membayar terhadap pihak yang menerima jaminan jika pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi). b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas suratsurat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regerss yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, jika pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi). c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat, sehingga menimbulkan kewajiban finansial (membayar) bagi bank (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010:404).

Pengertian Bank Garansi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Jateng Nomor: 0371/HT.01.01/2011 mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian Bank Garansi menurut Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/Kep/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UKU tanggal 18 maret 1991.

Jenis Bank Garansi pada dasarnya disesuaikan dengan tipe perjanjian dan fungsi penjaminan bank garansi dalam perjanjian, yang terdiri atas: a. Bank Garansi Umum Garansi bank yang diterbitkan untuk menjamin transaksi secara umum seperti perjanjian jual beli, perjanjian keagenan, dan lain-lain. commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Bid/Tender Bid Garansi bank yang diterbitkan untuk keperluan mengikuti tender suatu proyek dengan ketentuan bank akan menjamin pembayaran sejumlah uang kepada beneficiary apabila pihak applicant tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan tender dan atau menarik diri setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. c. Advance Payment Bond Garansi bank yang diberikan untuk menjamin applicant atas penarikan sejumlah uang sebagai uang muka dari pihak yang dijamin dan akan digunakan untuk keperluan proyek yang dimaksud dalam kontrak. d. Performance Bond Garansi bank yang diterbitkan bank dalam rangka penjaminan terhadap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek/transaksi oleh pihak yang dijamin dengan ketentuan pihak bank akan membayar sejumlah uang kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila ternyata pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian (kontrak)/Surat Perintah Kerja. e. Retention/Maintenance Bond Garansi bank yang diperlukan untuk mendapatkan sisa uang atas proyek yang telah selesai dikerjakan (100%) berdasarkan kontrak. Sisa uang dimaksud sebenarnya baru dibayar pihak penerima jaminan setelah selesainya masa pemeliharaan pekerjaan (dinyatakan dengan Certificate of Satisfaction). f. Standby Letter of Credit Garansi bank yang diterbitkan oleh bank (issuing bank) atas permintaan applicant (debitur atau pihak lain yang disetujui debitur) yang memberi hak kepada penerima jaminan/pihak ketiga (beneficiary) untuk mencairkan dana sejumlah yang dinyatakan dalam standby l/c apabila commit to user


digilib.uns.ac.id

applicant tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam standby l/c tersebut. Standby l/c internasional tunduk pada UCPDC500. g. Shipping Guarantee Surat jaminan yang diterbitkan bank atas kepentingan/permintaan importer dan ditujukan kepada Maskapai Pelayaran bahwa importer adalah pihak yang berhak menguasai barang yang diangkut. Shipping guarantee

merupakan

pengganti

Bill

of

lading

(B/L)

(http://esharianomics.com/esharianomics/bank/garansi-bank-atau-bankgaransi-atau-kafalah-pada-bank-syariah/, diakses pada tanggal 5 Juli 2011, pukul 18:35 WIB).

Bank Garansi pada prinsipnya adalah instrument hukum yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Misalkan untuk pembangunan sebuah hotel sehingga perlu mengundang beberapa kontraktor untuk ikut berpartisipasi. Untuk itu, diadakan tender sebagai cara memilih calon kontraktor yang memenuhi syarat. Dalam proses tender, peserta diminta untuk menyerahkan Bid Bond supaya mereka tidak membatalkan diri secara tiba-tiba setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. Biasanya sebagai pemilik proyek (bouwheer) yang memberikan uang muka kepada pemenang tender untuk mulai melaksanakan proyek tersebut. Untuk mencegah hilangnya uang muka karena pemenang proyek cidera janji, dibutuhkan Advance Payment Bond. Setelah itu, juga dibutuhkan Performance Bond supaya ada keyakinan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan baik dalam hal kualitas, waktu dan spesifikasinya. Setelah proyek selesai, diperlukan adanya Retention/Maintenance Bond sebelum serah terima dilakukan supaya yakin bahwa pelaksana proyek/kontraktor akan melakukan kewajiban layanan purna jual berupa perbaikan-perbaikan dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu. (http://legalbanking.wordpress.com/2009/02/01/aspek-hukum-garansibank, diakses pada tanggal 24 November 2011, pukul 09:00 WIB). commit to user


digilib.uns.ac.id

Persoalan Bank Garansi ini merupakan persoalan yang hidup dan sangat berpengaruh pada jalannya usaha dalam dunia bisnis. Secara umum Bank Garansi mempunyai fungsi yang sama bagi masing-masing pihak, antara lain: a

Bagi kreditur (penerima jaminan), Bank Garansi berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.

b

Bagi debitur (terjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai sarana pendukung untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada kreditur bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada waktunya, sekalipun ia sendiri berhalangan memenuhinya Fungsi Bank Garansi seperti ini memperlancar terjadinya transaksi yang dibuatnya.

c

Bagi bank (penjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan untuk membantu memperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah dan krediturnya dan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah serta dengan adanya jaminan lawan yang diberikan, maka kredibilitas bank juga akan meningkat dimata para nasabahnya. (O.P. Simorangkir, 1985 :133).

Berdasarkan fungsi dari Bank Garansi tersebut maka dapat diketahui keuntungan dari penggunaan jasa Bank Garansi, yaitu: a

Meningkatkan kepercayaan yang diperlukan oleh relasi usaha.

b

Memperlancar kegiatan usaha.

c

Bank mengambilalih posisi kredibilitas nasabah terhadap pihak yang dijamin (Johanes Ibrahim, 2004 :140).

Pemberian fasilitas Bank Garansi oleh bank kepada penerima jaminan/yang dijamin mempuyai tujuan. Tujuan tersebut yaitu: a

Memberi bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah. commit to user


b

digilib.uns.ac.id

Bagi penerima jaminan, adanya bank garansi dapat memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian jika pihak yang dijamin melalaikan kewajiban, karena penerima jaminan akan mendapat ganti rugi dari pihak bank.

c

Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijamin dan yang menrima jaminan.

d

Memberi rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi pihak bank/pihak lain.

e

Bagi bank disamping keuntungan diatas, juga akan mendapat keuntungan dari biaya-biaya yang harus di bayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan (Kasmir, 2000;127-128).

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Bank Jateng Cabang Pekalongan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1

Pemberian fasilitas Bank Garansi pada prinsipnya menggunakan prinsip 5 C(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy), sehingga sebelum memberikan persetujuan Bank Garansi, bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan penilaian yang pada prinsipnya sama dengan penelitian dan penilaian dalam pemberian kredit. Pelaksanaan pemberian Bank Garansi di Bank Jateng Cabang Pekalongan, harus melewati empat tahap yaitu tahap pengajuan, tahap analisa, tahap keputusan dan tahap pembuatan Bank Garansi.

2

Bank Garansi pada prinsipnya adalah instrument hukum yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran dalam pengadaan jasa kontruksi (proyek-proyek pembangunan) oleh pemerintah, yang memberikan rasa kepercayaan disamping juga rasa aman kepada pemerintah yang berkedudukan sebagai pihak yang menerima garansi (jaminan) sejak proses tender, pembayaran uang muka, pelaksanaan proyek sampai dengan massa pemeliharaan, karena ada pihak yang menjamin (bank) jika nasabah/kontraktor

(penyedia

jasa

kontruksi)

kewajibannya (wanprestasi).

commit to user

tidak

melaksanakan


digilib.uns.ac.id

B. Saran

1. Mengingat bahwa di Bank Jateng Cabang Pekalongan belum ada masalah terkait jaminan berupa Bank Garansi (klaim) dalam pengadaan jasa kontruksi oleh pemerintah, maka hal ini menandakan bahwa Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan dalam menentukan kelayakan pemberian fasilitas Bank Garansi kepada nasabah/kontraktor sudah baik dan perlu dipertahankan.

2. Mengingat bahwa Bank Jateng Cabang Pekalongan merupakan salah satu lembaga keuangan yang ditunjuk untuk memberikan fasilitas Bank Garansi, maka sangatlah penting untuk menyebarluaskan pengertian Bank Garansi ini kepada masyarakat. Penyebarluasan ini bisa melalui media massa, internet, brosur-brosur ataupun melalui penerangan langsung oleh pihak bank.

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamamad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Abdurrahman. 1991. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta: Pradya Paramita. Arikunto. 2000. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proyek. Yogyakarta: Rineka Cipta. Ashar Sinelele. 2009. Aspek Hukum Bank Garansi. Jurnal Hukum Bisnis Vol.1 No. 1. Barru, David J. 2005. How to Guarantee Contractor Performance on International Construction Project: Comparing Surety Bonds with Bank Guarantees and Standby Letters Of Credit. The George Washington International Law Review Vol. 5 No. 1. Djoni S. Gazali. 2010. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika. Gunawan Widjaya. 2001. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hartono Hadisoeprapto. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Yogyakarta: Liberty. Hermansyah. 2011. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana. H.R. Daeng Naja. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Johanes Ibrahim. 2004. Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif. Bandung: CV Utomo. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya. 2010. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. . . 2003. Penanggunagn Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung. Jakarta: Raja Garfindo Persada. Kasmir. 2000. Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Lukman Santoso. 2011. Hak dan Kewajiban Nasabah Bank. Yogyakarta :Pustaka commit to user Yustisia.


digilib.uns.ac.id

Malayu S.P. Hasibuan. 2002. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara. Mariam Darus Badrulzaman. 1996. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Alumni. Maryanto Supriyono. 2011. Buku Pintar Perbankan. Yogyakarta: Andi. Moelang. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Muhamad Djumhana.2000. Hukum Perbankan Di Indonesia.Bandung: Citra Aditya Bakti. M.G.Sri Witarti Suyonto.1990.Metode Penelitian Hukum.Surakarta: UNS Press. Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Munir Fuady. 1997. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktk Buku Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti. Nindyo Pramono. 2006. Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual. Bandung: Citra Aditya Bakti. O.P. Simorangkir. 1983. Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan. Jakarta: Yagrat. . 1985. Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan. Jakarta: Aksara Persada Press. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti.2003. Manajemen Perkreditan Bank. Bandung:Alfabeta. Samiadji Soerjotjaroko. 1983. Peranan Uang dan Bank. Semarang: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Undip. Soedharyo Soimin. 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. Soemitro. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Semarang: Ghalia Indonesia. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. commit to user


.

digilib.uns.ac.id

.2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

Sri Rejeki Hartono dan Paramita Prananingtyas. 2010. Kamus Hukum Ekonomi. Bogor: Ghalia Indonesia. Sri

Soedewi Masjchun Sofwan. 1982. Hukum Pemborongan Bangunan. Yogyakarta: Liberty.

Bangunan:

Perjanjian

Steijvers, Tensie dan Wim Voordeckers. 2008. Collateral and Rationing : A Review of Recent Empirical Studies as A Guide of Future Research . Center of Enterpreneurship and Innovation (KIZOK), Hassel University, and Research Foundation-Flanders (FWO). . 1987. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Bandung: Intermasa. Subekti. 1995. Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni. Sudaryatmo. 1999. Hukum dan Advokasi Konsumen. Bandung: Citra Aditya Bakti. Thomas Suyatno. 1997. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Tri Widyono. 2006. Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undng-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Wawan Muhwan Hariri. 2011. Hukum Perikatan. Bandung: Pustaka Setia. Widjanarto.1993. Perbankan Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Dari Internet Anonim. Bank Garansi atau Kafalah pada Bank Syariah. http://esharianomics.com/esharianomics/bank/garansi-bank-atau-bankgaransi-atau-kafalah-pada-bank-syariah, diakses pada tanggal 5 Juli 2011, pukul 18:35 WIB. Anonim. Sejarah Bank Jateng. http://www.bankjateng.co.id/sites/?page_id=5, diakses pada tanggal 8 Oktober 2011, pukul 14.00 WIB. Anonim. Visa dan Misi Bank Jateng. http://www.bankjateng.co.id/sites/, diakses commit to user pada tanggal 20 Novenber 2011, pukul 10:00 WIB.


digilib.uns.ac.id

Anonim. Bank Jateng. http://www.bankjateng.co.id/sites/?page_id=7, diakses pada tanggal 20 Novemberi 2011, pukul 10:15 WIB. Anonim. Propenas. http//id.wikipedia.org/wiki/propenas, diakses pada tanggal 25 juli 2011 pukul 17:30 WIB Anonim. Subrograsi. http://forum.detik.com/subrogasi-t238897.html, diakses pada tanggal 5 Desember 2011, pukul 10:45 WIB. Anonim. Subrograsi pada Perusahaan Asuransi. http://asuransi-umumindo.blogspot.com/2010/11/subrogasi.html, diakses pada tanggal 5 Desember 2011, pukul 11:00 WIB. Edratna. Bank Garansi Apa dan Bagaimana Kegunaanya. http://edratna.wordpress.com/ bank-garansi-apadanbagaimanakegunaannya, diakses pada tanggal 2 Juli 2011, pukul 17:45 WIB Edratna. Bank Garansi Berguna untuk Mendukung Modal Kerja Usaha. http://edratna.wordpress.com/ bank-garansi-berguna- untuk- mendukungmodal kerja -usaha, diakses pada tanggal 3 Juli 2011, pukul 19:33 WIB. EndangMintorowati.Penanggungan.http://endangmintorowati.staff.hukum.uns.ac. id//2009/11/25/perjanian-jaminan-dan-lembaga-jaminan/, diakses pada tanggal 25 November 2011, pukul 14:00 WIB. . Esther Dwi Magfirah. i.Aspek Hukum Garansi Bank . http://legalbanking.wordpress.com/2009/02/01/aspek-hukum-garansi-bank, diakses pada tanggal 24 November 2011, pukul 09:00 WIB. Herman. Bank Garansi./http://herman-notary.blogspot.com/2009/07/bankgaransi.html, diakses pada tanggsl 24 November 2011, pukul 08:20 WIB. Suardana. Kedudukan Hukum Kreditur. http://suardana-notaris-ppatbangli.blogspot.com/2009/05/kedudukan-hukum-kreditur-terhadap.html, diakses pada tanggal 25 November 2011, pukul 14:15 WIB.

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user

PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PENGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PADA BANK JATENG CABANG PEKALONGAN

Recommend Documents