ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
m n o. i &
,
[
mu
j
I
^ k,AXCK
I
PEMBATALAN SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS MAJALAH MINGGUAN TEMPO, EDITOR DAN SURAT KABAR TABLOIT DETIK SERTA PERMASALAHAN HUKUMNYA
l. Uralan Fakta Pada tanggal 21 Juni 1994 Menteri Penerangan
Republik
Indonesia mengeluarkan surat keputusan yaitu : a. Surat Keputusan
Menteri
Penerangan
Republik
Indonesia
Nomer 123/KEP/MENPEN/1994; tentang Pembatalam Surat
Izin
Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Majalah Mingguan TEMPO; b. Surat Keputusan
Menteri
Penerangan
Republik
Indonesia
Nomer 124/KEP/MENPEN/1994; tentang Pembatalan Surat
Izin
Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Majalah Mingguan EDITOR; c. Surat Keputusan
Menteri
Penerangan
Republik
Indonesia
Nomer 125/KEP/MENPEN/1994; tentang Pembatalan Surat Usaha
Penerbitan
Pers
(SIUPP)
Surat
Kabar
Izin
Mingguan
Tabloit DETIK. Latar belakang dikeluarkannya surat keputusan pembatalan
Surat Izin Usaha Penerbitan
media massa tersebut oleh Pemerintah
Pers
(Menteri
(SIUPP)
teluk
Teratai,
sebuah
pelabuhan
baru
tiga
Penerangan),
karena adanya tenggara dari Preslden Soeharto ketika di
tentang
yang
berada sengaja
dibangun untuk menampung kapal-kapal perang eks Jerman Timur yang dibeli atas lobi Menrietek B.J. Habibie. Belakangan ini pers
dianggapnya
telah
berbicara
terlalu
Jauh
sehingga
1 Skripsi
PEMBATALAN SURAT iZIN ...
SATTA SULISTIYANI
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
mengancam stabilitas nasional. Dikatakan kepala beberapa
media
massa
yang
telah
mengadu
pemberitaannya. Karenanya, media massa
itu
negara domba
ada dalam
pantae
diambil
Kebetulan, ketika itu Tempo baru saja menulis
tentang
tindakan.1
pembelian
37
(tiga
tujuh)
kapal
bekas
itu,
beberapa pejabat keuangan dan DPR, dianggap sehingga terasa ketidaksepahaman antara
yang
terlalu
mahal,
departemen - depar-
temen. Detik menulis tentang calon Presiden ketiga. itu memajang gambar Try
oleh
Sutrisno besar-besar
di
Tabloit sampulnya
dengan.foto kecil Habibie yang nampak murung di belakangnya. Sedang Editor belum lama ini menulis
tentang
ABRI
"merah
putih” dan yang bukan "merah putih".2 Sedangkan
yang
dijadikan
dasar
pertimbangan
pemerintah untuk mengeluarkan Surat Keputusan Surat Izin Usaha
Penerbitan
Pers
Majalah
Pembatalan Mingguan
adalah mengenai perkara SIT-nya yang telah pernah sementara
pada
tsanggal
12
Keputusan Menteri Penerangan
April RI
1982,
Nomer
oleh
Tempo
dibekukan
dengan
Surat
76/KEP/MENPEN/1982.
Berkaitan dengan penerbitannya yang dinilai telah
melanggar
dan membahayakan stabilitas nasional. Dalam proses pencairan SIT-nya yang dibekukan itu, Tempo telah menerima Dewan Harian Dewan Pers dan secara tulus ikhlas
A yu b r e d e la n
Tem po,
In d e p e n d e n ,
Skripsi
U ta m L , D e t ik ,
J a k a rta
B red el
1004:
E d ito r .
Ed
±004,
h.
I.
k u m p u la n A lia n o i
tu lie a n
pengarahan menyanggupi
te n ta n g
pom -
J u r n a lt e
2.
PEMBATALAN SURAT iZIN ...
SATTA SULISTIYANI
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
untuk melaksanakan arahan tanggal
13
Mei
tersebut.
Yakni
bertanggung
Jawab
antara lain : 1. Tempo menyanggupi untuk menjaga
turut
serta
stabilitas nasional,
kepentingan umum, tidak bahkan akan
meredakan
keamanan,
akan
ketertlban
memperuncing
ketengangan
Jika
dan
keadaan
dan
terjadi
dalam
dan
selalu
negara
di atas
masyarakat. 2. Tempo
menyanggupi
akan
menahan
diri
mengutamakan kepentingan masyarakat
dan
kepentingan pribadi dan majalah Tempo. 3. Tempo
akan
selalu
menjaga
nama
balk
dan
kewibawaan
Pemerintah serta Pimpinan Nasional. 4. Tempo akan
mengindahkanserta
ketentuan yang digariskan Dewan Pers, Kode
Etik
memenuhl
peraturan
Jurnalistik
dan
menjalankan
perundang-undangan, dan
ketentuan
dikeluarkan Pemerintah dalam rangka pembinaan
yang
pers
yang
bebas dan bertanggung Jawab. 5. Tempo akan selalu mengindahkan perbaikan-perbaikan ke dalam,
intropeksi, dalam
koreksi
rangka
dan
memantapkan
perkembangan pers yang bebas dan bertanggung Jawab. Selaln itu, Tempo telah diberi peringatan (33 kali) maupun
secara
tertulls
(6
kali)
balk dalam
lisan rangka
pembinaan, tetapl isi penerbitannya dinilai masih menunjukan itikad tidak balk dan
tidak
bebas dan bertanggung
jawab.
lagi
mencerminkan
Sehingga
menurut
pers
yang
pemerintah
Tempo dapat dikenai sanksi pembatalan SIUPP karena melanggar
Skripsi
PEMBATALAN SURAT iZIN ...
SATTA SULISTIYANI
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
pasal 33 huruf
h
Peraturan
Menteri
Penerangan
RI
Nomer
01/PER/MENPEN/1984. Pertimbangan
yang
digunakan
mengeluarkan Surat Keputusan Penerbitan Pers Majalah
Redaksi maupun
Pembatalan
Mingguan
dengan pengasuh penerbitannya Pemimpin
Pemerintah Surat
Editor
baik
Perusahaan
SIUPP sudah non aktif sejak tahun
yang
1989,
Izin
adalah
Pemimpin
untuk Usaha
berkaitan
Umum/Pemimpin
tercantum sehingga
dalam
sekarang
pengelolaan penerbitan berada di tangan yang tidak terdaftar dalam SIUPP. Dengan demikian Editor sebenarnya telah terjadi kekosongan Jabatan pengasuh penerbitan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pers
dan
Grafika
kekosongan
Jabatan
Nomer
03/SE/DitJen
pengasuh
PPG/1993
tentang
pers.
Seperti
penerbitan
Pemimpin Umum, Pemimpin RedakBi maupun
Pemimpin
Perusahaan
maka penerbitan pers diberi tenggang waktu tiga bulan
untuk
memproses pengisian tersebut.
tidak
Penerbitan
mengindahkan akan terkena tindakan sesuai
pers
yang
dengan
ketentuan
SIUPP. Untuk
kasus
Surat
Kabar
Mingguan
Tabloit
pertimbangan yang digunakan pemerintah adalah perubahan
misi
penerbitan
harus
melalui
Detik,
tentang atau
izin
mendapat
persetujuan secara tertulis dari Menteri Penerangan (pasal 7 ayat 2 Permenpen No. 01/1984). Dalam kasus ini, Detik
tanpa
mendapat persetujuan secara tertulis dari Menteri Penerangan
Skripsi
telah berubah misinya dari tabloit dengan
misi
detektif
berita
dan
kriminal
menjadi
tabloit
PEMBATALAN SURAT iZIN ...
informatif, umum
dan
SATTA SULISTIYANI
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
politik. Berarti misinya tidak sesuai dengan yang
tercantum
dalam SIUPP. Hal tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 33 huruf
b
Peraturan
Menteri
Penerangan
RI
Nomer
01/PER/MENPEN/1984 yang berakibat dibatalkannya SIUPP. Terlepas dari pertimbangan
apa
yang
digunakan
oleh
pemerintah, yang jelas dengan dikeluarkannya surat keputusan pembatalan SIUPP ternyata
atas
mengundang
TEMPO,
EDITOR
gelombang
reaksi.
merasa kehilangan sumber informasi, keprihatinan, tetapi
juga
dan
tersebut
Masyarakat
tak
melakukan
DETIK
hanya
aksi
yang
menyatakan
unjuk
rasa
di
jalan-jalan, untuk menentang tindakan tersebut. Ketika TEMPO, EDITOR
dan
DETIK
Usaha Penerbitan Pers, tampaknya
dicabut
reaksi
di
Surat
Izin
kalangan
pers
sendiri tidak jelas. Semua sepertinya bisa mengerti tindakan pemerintah. perhatian
Kadang-kadang pemerintah
keluarganya. pencabutan
Maka SIUPP
menyesalkan,
terhadap timbul
hanyalah
nasib kesan
sekedar
kemudian
karyawan
minta
pers
seakan-akan soal
dan
masalah
ekonomi,
bukan
masalah kemerdekaan pers. Masalah
Surat
Izin
Usaha
Penerbitan
Pers
menjadi
pembicaraan yang aktual saat ini, sebagai dampak dari pidato kenegaraan Presiden Soeharto tanggal 16 Mei 1990 menegaskan
tidak
perlu
adanya
kekhawatiran
lalu lagi
yang akan
beraneka ragamnya pandangan dan pendapat dalam masyarakat. Pada hakikatnya, hak menyatakan pikiran
dan
pendapat
sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah esensiil suatu
Skripsi
negara
demokrasi.
Indonesia
PEMBATALAN SURAT iZIN ...
sebagai
suatu
dalam negara
SATTA SULISTIYANI
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
demokrasi, menjamin kebebasan menyatakan
pikiran
dan
pen—
dapat dalam suatu landasan hukum yang kuat, sebagaimana yang tercantum
dalam
pasal
28
Undang-undang
Dasar
1945 yang
menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat pikiran secara lisan
dan
tulisan
dan
sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang. Manifestasi
dari
kebebasan
menyatakan
pendapat terdapat di dalam kebebasan pers, Undang-undang Pokok Pers rangka
meningkatkan
berfungsi
Nomer
peranannya
sebagai
menyalurkan
(UU
aspirasi
rakyat,
tercantum
21/1982)
dalam
penyebar
pikiran
hal
ini
dalam
pembangunan
pers
informasi
yang
meluaskan
perlu
dalam
yaitu
obyektif
komunikasi
partisipasl masyarakat serta melakukan kontrol konstruktif. Dalam
dan
dan
sosial
dikembangkan
yang
interaksi
positif antara pemerintah, pers dan masyarakat (pasal 2 ayat 3).
Terhadap
pers
nasional
tidak
pembreidelan (pasal 4). Kebebasan
dikenakan
pers
sesuai
asasi warga negara di Jamin ( pasal 5 ayat 1) dan pers
ini
didasarkan
atas
pasal
dan
pelaksanaan
2
tangung 3
jawab
sensor
dan
dengan
hak
kebebasan
nasional
undang-undang
ini
dan
(pasal
5
ayat 2). Kebebasan pers yang
dijamin
oleh
ternyata mendapat hambatan oleh adanya Izin
Terbit)
dalam
Undang-undang
(pasal 8 Jo 20 UU Nomer 11/1966),
Skripsi
pada
hakekatnya
ia
pranata
Pokok di
OemarSeno Adji, "Pada dasarnya suatu karena
undang-undang
mana SIT
merupakan
PEMBATALAN SURAT iZIN ...
Pers
SIT
suatu
(Surat
eebelumnya
dikatakan tidak
itu
oleh
diperlukan persyaratan
SATTA SULISTIYANI
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
prevensi yang tidak sesuai dengan pers bebas". Undang-undang Nomer 21 Tahun
1982
tentang
Pokok Pers yang merubah Undang-undang Nomer kemudian
mengganti
pranata
SIT
11
Ketentuan Tahun
1966
menjadi
pranata
ayat
yang
menyatakan
setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh
perusahaan
pers
Pers
seperti tercantum dalam pasal
memerlukan
Surat
Izin
13
Usaha
5
Penerbitan
SIUPP,
yang
dikeluarkan oleh Pemerintah. Sebagaimana
halnya
pranata
SIT,
pranata
SIUPP
digunakan sebagai usaha untuk membatasi kebebasan pers yaitu dengan mencabut SIUPP dari perusahaan
pers
itu
suatu
melanggar
perusahaan
pers
apabila
ketentuan-ketentuan
yang
terdapat dalam SIUPP. Beban tanggung Jawab
bagi
pers
nasional
sebetulnya
bermuara kepada tuntutan stabilitas. Manakala kaidah politik stabilitas turut bicara dalam suatu urusan pemberitaan pertukaran pikiran, dialog
dan
diskusi
menjadi
maka
berhenti,
seketika bahasa hukum pun berhenti. Tidak ada wartawan berani bicara tentang undang-undang
pers.
budaya keterbukaan memang belum sanggup pers yang bertanggung Jawab yuridis atau kode etik. Budaya keterbukaan masih daripada
suatu
realitas,
sama
Di
menopang
merupakan dengan
informasi dan kebebasan menyatakan pendapat berbeda pendapat. Pembatasan kebebasan lebih
atau
itu
kebebasan
bertanggung
lebih
halnya
samping
yang
Jawab teori
kebebasan kebebasan
banyak
berupa
tanggung Jawab politis daripada hukum.
Skripsi
PEMBATALAN SURAT iZIN ...
SATTA SULISTIYANI
