PEMBANGUNAN KOMUNITAS ASEAN
oleh Edi Yusuf, SE.MA Jakarta, 29 April 2010
ASEAN : ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY
1
Union of Myanmar Pop : 58,510 mil GDP : US$ 27 27,182 182 mil GDP Per Capita: US$ 456
ASEAN FACTS Lao PDR Pop : 5,763 mil GDP : US$ 5,289mil GDP Per Capita: US$ 918
Viet Nam Pop : 86,160 mil GDP : US$ 90,701 mil GDP Per Capita: US$ 1,053 Philippines Pop : 90,457 mil GDP : US$ 166,773 mil GDP Per Capita: US$ 1,844
Thailand Pop : 66,482 mil GDP : US$ 273,666 mil GDP Per Capita: US$ 4,116
Brunei Darussalam Pop : 397,000 GDP : US$ 14,147 mil GDP Per Capita: US$ 35 35,623 623
Indonesia Pop : 228,523 mil GDP : US$ 511,174 mil GDP Per Capita: US$ 2,237
Cambodia 11 082 mil Pop : 11,082 GDP : US$ 8,662 mil GDP Per Capita: US$ 756
Malaysia 27 863 mil Pop : 27,863 GDP : US$ 222,674 mil GDP Per Capita: US$ 7,992
Source: ASEAN Statistical Yearbook 2008, AEC Chartbook 2009
Singapore Pop : 4,839 mil GDP : US$ 184 184,120 120 mil GDP Per Capita: US$ 38,046
2
Potensi Pasar ASEAN
Penduduk: 583,651 juta (2008) Total GDP: US$ 1,506 trilyun (2008) Kerjasama ekonomi intra ASEAN meningkat Permintaan domestik ASEAN meningkat Private consumption yg sangat tinggi
Penduduk ASEAN & GDP (2008)
Negara
Jumlah penduduk
GDP at current prices
(ribuan) Brunei Darussalam
(US$ M)
397
14.147
Cambodia
14.656
11.082
Indonesia
228.523
511.174
Lao PDR
5.763
5.289
Malaysia
27.863
222.058
Myanmar
58.510
27.182
Philippines
90.457
166.773
Singapore
4.839
184.120
Thailand
66.482
273.666
Viet Nam
86.160
90.701
ASEAN
583.651
1.506.192
CLMV
161.809
134.254
ASEAN 6
405.747
1.371.938
Source: ASEAN Statistical Yearbook 2008 3
1. TRANSFORMASI ASEAN Bali Concord II 2003 Vientianne Action Programme 2004
ASEAN COMMUNITY 2015 ASEAN Political-Security Community (APSC) ASEAN Economic Community (AEC)
The Signing of the ASEAN Charter & Singapore Declaration on the ASEAN Charter 2007
Entry into force of ASEAN Charter 15 December 2008 ASEAN Secretariat Jakarta
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)
Cha-am Hua Hin Declaration on the Road Map for the ASEAN Community 2009
4
KRONOLOGI TRANSFORMASI ASEAN DASAR :
KTT ke-9, Bali, Oktober 2003 ◦ Bali Concord II menyepakati y p visi ASEAN untuk mencapai p Komunitas ASEAN yang didasarkan kepada tiga pilar.
KTT ke-10, Vientiane, November 2004: ◦ Vientiane Action Programme (VAP) merupakan program aksi guna mencapai visi yang dirumuskan dalam Bali Concord II. ◦ Perlu menyusun piagam ASEAN untuk memberikan dasar dan l d landasan h k hukum b i ASEAN. bagi ASEAN ◦ Penyusunan piagam ASEAN dilakukan melalui serangkaian pertemuan
High Level Task Force (HLTF) on the Drafting of the ASEAN Charter b ft piagam: i (i) A h l N ◦ S Sumber penyusunan d draft Arahan para K Kepala Negara// Pemerintahan ASEAN; (ii) Rekomendasi Eminent Persons Group (EPG), Indonesia diwakili oleh Bapak Ali Alatas; (iii) Arahan para Menlu pemangku g kepentingan p g di ASEAN. ASEAN;; ((iv)) masukan p
5
KTT ke-13, Singapura, November 2007: ◦ Piagam ASEAN ditandatangani oleh 10 Kepala Negara / Pemerintahan ASEAN tanggal 20 November 2007 ◦ “Crowning Achievement”, menandai 40 tahun keberadaan ASEAN ◦ Dokumen historis yang mengubah ASEAN dari suatu asosiasi menjadi organisasi dengan landasan konstitusional yang menjadikan ASEAN sebagai subjek hukum (legal personality). )
Entry-into-Force Piagam ASEAN ◦ Berlaku efektif ditandai dengan pelaksanaan Pertemuan Menlu ASEAN t tanggal l 15 Desember D b 2008 di Sekretariat S k t i t ASEAN. ASEAN
Cha-am Hua Hin Declaration on the Road Map for the ASEAN Community j p pembentukan ASEAN Community y dengan g 3p pilar melalui: ◦ Deklarasi menuju Peningkatan kerjasama politik dan keamanan ASEAN bagi pemeliharaan perdamaian di kawasan, termasuk untuk memasyarakatkan nilai-nilai bersama seperti HAM dan demokratisasi (APSC) Pembentukan pasar dan basis produksi tunggal serta upaya fasilitasi arus perdagangan, investasi, modal, pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja (AEC) Inspirasi One Vision, One Identity and One Caring and Sharing Community (ASCC)
2. PIAGAM ASEAN
Terdiri dari Preamble, 13 Bab dan 55 Pasal. Memuat: M t ◦ Tujuan dan prinsip; ◦ Hak dan kewajiban anggota; ◦ Struktur St kt dan d fungsi f ik kelembagaan l b ASEAN; ASEAN ◦ Badan-badan yang diasosiasikan dengan ASEAN; ◦ Kekebalan K k b l dan d hak-hak h k h k iistimewa; ti ◦ Mekanisme dan proses pengambilan keputusan; ◦ Penyelesaian sengketa; l h anggaran d ◦ M Masalah dan k keuangan; d dan ◦ Hubungan eksternal.
7
Perubahan Struktur Organisasi ASEAN g -
-
-
DEKLARASI BANGKOK
Konferensi tingkat Tinggi (KTT) Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) Pertemuan Menteri-Menteri Sektoral (Sectoral Bodies Mi i Ministerial i lM Meeting i ) Sidang Panitia Tetap ASEAN (ASEAN Standing
Committee/ASC)
PIAGAM ASEAN -
K Konperensi i Tingkat Ti k t Tinggi Ti i (KTT)
-
Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council)
-
Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils) terdiri dari 3 Dewan Komunitas (APSCC, AECC, ASCC)
-
Badan-badan Sektoral tingkat Menteri (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies).
-
Penguatan Organisasi dan wewenang S kj ASEAN; Sekjen ASEAN
-
Komite Perwakilan Tetap ASEAN
-
Sekretariat Nasional ASEAN
-
ASEAN Human Rights Body
-
Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation) E titi
i t d
ith ASEAN
8
Gambaran Umum Kerangka Organisasi ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) dan Koordinator Dewan Komunitas Garis Pelaporan Garis Koordinasi
DEWAN KOORDINASI ASEAN
Komite W Wakil Tetap ASEEAN
Sekretarriat Nasional ASEAN
(para Menteri Luar Negeri)
DEWAN KOMUNITAS POLITIK-KEAMANAN ASEAN (Menko Polhukam)
PARA MENTERI LUAR NEGERI ASEAN
BADAN KEMENTERIAN SEKTORAL ASEAN
AICHR
Pertemuan Pejabat Tinggi sektoral
DEWAN KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (Menko Perekonomian)
BADAN KEMENTERIAN SEKTORAL ASEAN
Pertemuan Pejabat Tinggi sektoral
DEWAN KOMUNITAS SOSIAL-BUDAYA ASEAN (Menko Kesra)
BADAN KEMENTERIAN SEKTORAL ASEAN
Pertemuan Pejabat Tinggi sektoral
deral ASEAN N / Sekretariiat ASEAN Sekkretaris Jend
KTT ASEAN
YAYASAN ASEAN 9
4. BAGAN KOMUNITAS ASEAN 2015
PIAGAM ASEAN
Berlandaskan Hukum dan Berorientasi Kepada Rakyat
SAAT INI
KOMUNITAS ASEAN 2015 KOMUNITAS POLITIK DAN KEAMANAN ASEAN KOMUNITAS EKONOMI ASEAN KOMUNITAS SOSIAL BUDAYA ASEAN 10
4.1. Komunitas Politik-Keamanan ASEAN ASEAN POLITICAL- SECURITY COMMUNITY (APSC) Dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN untuk memelihara perdamaian di kawasan, termasuk untuk t k memasyarkatkan k tk nilai-nilai il i il i bersama b seperti ti HAM dan d demokratisasi d k ti i Dibentuk untuk menjadi sebuah komunitas yang terbuka, berdasarkan pendekatan kemanan yang komprehensif, tidak bertujuan untuk membentuk pakta militer atau kebijakan luar negeri bersama Memiliki elemen-elemen sebagai berikut : a. Pembangunan Politik • Pembentukan lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis • Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan peningkatan people-topeople contact (e.g. ASEAN Inter-Parliamentary Assembly/ AIPA) • Pelaksanaan Good Governance
b. Pembentukan Norma • Memperkuat rezim TAC, implementasi ASEAN Charter • Penandatanganan Protocol to the SEANWFZ Treaty • Pembentukan ASEAN treaty on Mutual Legal Assistance and Criminal Matters • Penerapan Declaration Of the Conduct on the South China Sea (DOC) • ASEAN Convention on Counter Terrorism c. Pencegahan Konflik • Memperkuat Confidence Building Measures (CBM), preventive measures, ARF M Measures , kerjasama k j untuk t k mengatasi t i ancaman d dan ttantangan t separatisme ti • Meningkatkan kerjasama dalam penanganan isu-isu keamanan non-tradisional • Memperkuat usaha untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan d. Resolusi Konflik • Memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa • Kerjasama dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas serta mendukung inisiatif ke arah penciptaannya. e. Perdamaian Pasca-Konflik • Memperkuat ASEAN Humanitarian Assistance • Kerjasama dalam rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-konflik berikut mekanismenya. mekanismenya
Instansi Utama Pelaksana Cetak Biru Komunitas Polkam ASEAN:
AMM (ASEAN Foreign Ministers Meeting) Focal point: Kementerian Luar Negeri ADMM (ASEAN Defense Ministers Meeting) Focal point: Kementerian Pertahanan ALAWMM (ASEAN Law Ministers Meeting) Focal point: Kementerian Hukum dan HAM AMMTC (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime) Focal point: Kepolisian RI ARF (ASEAN Regional Forum)) ( g Focal point: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI SEANWFZ Commission;; Focal point: p Kementerian Luar Negeri g 13
SEKTOR‐SEKTOR KERJASAMA PEMBANGUNAN SEKTOR‐ KOMUNITAS POLITIK KEAMANAN ASEAN POLRI BAPPENAS
MABES TNI KEMPORA
KEMHUKHAM
BNPB KEMNAKERTRANS
KEMDIKNAS
KEMLU
KEMLH
KEMKOMINFO KEMHAN
LIVE IN PEACE WITH ONE ANOTHER, AND WITH THE WORLD AT LARGE, IN A JUST, DEMOCRATIC AND HARMONIOUS ENVIRONMENT 14
4.2. KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (KEA) ( ) Tujuan pembentukan “Menciptakan kawasan yang stabil, sejahtera, dan sangat kompetitif, di mana terdapat kebebasan lalu lintas barang, barang jasa, jasa investasi, modal, pembangunan ekonomi yang setara, dan pengurangan kemiskinan d dan k kesenjangan j sosial i l ekonomi k i dengan d membentuk pasar tunggal dan basis produksi pada 2015” 2015
Mekanisme ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint
AEC Blueprint dilengkapi dengan Strategic Schedule yang menjabarkan secara rinci kerangka waktu pencapaian setiap langkah-langkah.
Strategic Schedule dibagi ke dalam empat tahapan : ◦ 2008-2009 ◦ 2010-2011 2010 2011 ◦ 2012-2013 ◦ 2014-2015
Blueprint akan dimonitor secara berkala setiap enam bulan dengan mempertimbangkan dinamika regional dan internasional.
Menggunakan scorecard untuk menilai kemajuan yang dicapai.
ASEAN Economic Community Institutional Structure ASEAN Summit C AEC Council
AEM AFTA Council
AFMM
AMAF
AMEM
AMMin
AMMST
TELMIN
ATM
M-ATM
AMBDC
AIA Council
HLTF-EI SEOM
AFDM
SOMAMAF
Customs DG
ASOF
SOME
ASOMM
COST
TELSOM
STOM
ATRC
NTOs
AMBDC SC HLFC
ASEAN National Secretariats
Committee of Permanent Representatives
Note:
Coordination Reporting 18
SEKTOR‐‐SEKTOR KERJASAMA PEMBANGUNAN SEKTOR KOMUNITAS EKONOMI ASEAN BAPPENAS
BPKM KEMLU
KEM-ESDM KEM ESDM
KEMHUT
KADIN
BSN
KEMEN PERIN KEMENKO PEREKONOMIAN
KEMKEU
KOMINFO
KEMTAN
KEMBUDPAR
BI
KEMHUB
KKP
KUKM
KEMENDAG
“Menciptakan “M i t k k kawasan yang stabil, t bil sejahtera, j ht d dan sangatt kompetitif, di mana terdapat kebebasan lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, pembangunan ekonomi yang setara, dan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dengan membentuk pasar tunggal dan basis produksi pada 2015” 2015 19
ISI:
Memuat 6 Karakteristik, 32 Elemen & 348 Tindakan (Action
Lines)
A. B B. C. D. E. F.
Human Development (7 elemen, 60 tindakan) S i l Welfare Social W lf and d Protection P i (7 elemen, l 94 tindakan) i d k ) Social Justice and Rights (3 elemen, 28 tindakan) Ensuring Environmental Sustainability (11 elemen, 98 tindakan) Building ASEAN Identity (4 elemen, 50 tindakan) Narrowing the Development Gap (8 tindakan)
PELAKSANA:
:
16 ASEAN Sectoral Bodies di 14 sektor kerjasama pembangunan.
16 Sectoral Bodies ASEAN pada Pilar Komunitas Sosial Budaya y ACCSM (Civil Service Matters) Focal Point Nasional: Badan Kepegawaian Negara ACDM (Di (Disaster t M Management) t) Focal Point Nasional: Badan Nasional Penanganan Bencana ACW (Women) Focal F l Point P i t Nasional: N i l Kementerian K t i Pemberdayaan P b d Perempuan P dan Perlindungan Anak ASOD (Drugs Matters) Focal F l Point P i t Nasional: N i l Badan B d Narkotika N k tik Nasional N i l AMME/ASOEN (Environment) Focal Point Nasional: Kemenneg Lingkungan Hidup ASOF (Forestry) Focal Point Nasional: Kementerian Kehutanan COS (Sc COST (Science e ce a and d Technology) ec o ogy) Focal Point Nasional: Kemenneg Ristek ALMM/SLOM (Labour) Focal Point Nasional: Kementerian Tenaga Kerja dan
21
16 Sectoral Bodies ASEAN pada Pilar Komunitas Sosial Budaya y ((lanjutan) j ) SOM-AMAF (Agriculture and Forestry) Focal Point Nasional: Kementerian Pertanian AMCA/SOMCA (Culture and Arts) Focal Point Nasional: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ASED/SOM-ED (Education) Focal Point Nasional: Kementerian Pendidikan Nasional AHMM/SOMHD (Health) Focal Point Nasional: Kementerian Kesehatan AMMSWD/SOMSWD (Social Welfare and Development) Focal Point Nasional: Kemenko Kesejahteraan Rakyat AMRDPE/SOMRDPE (Rural Development and Poverty Eradication) Focal Point Nasional: Kemenko Kesejahteraan Rakyat AMRI/SOMRI (Information) Focal Point Nasional: Kementerian Komunikasi dan Informasi AMMY/SOMY (Youth) Focal Point Nasional: Kementerian Pemuda dan Olahraga
22
PEREMPUAN DAN ANAK
KEPEMUDAAN
LINGKUNGAN HIDUP
KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN
PEMBANGUNAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
PENGENTASAN KEMISKINAN
PENERANGAN
KESEHATAN
IPTEK
INFORMASI
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
KEBUDAYAAN
A CARING AND SHARING COMMUNITY 23
5. MANFAAT KOMUNITAS ASEAN UNTUK ASEAN • Menjadikan ASEAN rule-based dan people-centered serta memiliki legal personality • Mendorong
penciptaan
perdamaian
di
kawasan
dan
meningkatkan kredibilitas ASEAN secara internal dan eksternal • Menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif serta mengatasi kesenjangan pembangunan internal • Bersama-sama
mengatasi
berbagai
tantangan
pertumbuhan penduduk dan kemiskinan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat 24
MANFAAT KOMUNITAS ASEAN UNTUK INDONESIA
Menciptakan lingkungan eksternal yang lebih terprediksi serta kondusif dan bermanfaat bagi kepentingan nasional
Mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan HAM di ASEAN serta meningkatkan g stabilitas dan kerja j sama keamanan di kawasan, termasuk pemberantasan korupsi
Memudahkan ekspansi ekspor ke pasar ASEAN dan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dan pariwisata
Memperkuat kolaborasi dalam penanggulangan masalah sosial dan lingkungan, serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional 25
6. KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KOMUNITAS ASEAN
Komunitas Politik Keamanan ASEAN ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Pemajuan prinsip prinsip-prinsip prinsip demokrasi, Pemajuan dan perlindungan HAM, Pemberantasan korupsi, Penanganan illegal fishing, Penanganan trafficking in persons, Pemberantasan people smuggling, Pemberantasan terorisme, Pembentukan ASEAN Maritime Forum, Penyusunan ASEAN Security Outlook, Pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, Pembentukan ASEAN Commission on Promotion and Protection on the Rights of Women and Children y instrumen hak p pekerja j migran. g ◦ Penyusunan
26
Komunitas Ekonomi ASEAN ◦ Menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan daya saing dan produktifitas Indonesia di pasar dunia ◦ Menurunkan harga barang dan meningkatkan ketersediaan barang dan jasa di pasar ◦ Mempercepat proses penyesuaian peraturan & standar domestik sesuai standar regional & internasional serta meningkatkan transparansi publik g p p
27
Komunitas Sosial Budaya ASEAN ◦ M Membangun b solidaritas lid it d dan k j kerja sama penanggulangan pencemaran asap lintas batas
d l dalam
◦ Menggalang gg g kerja j sama dan dukungan g dalam rangka g penanganan bencana, khususnya pada fase tanggap darurat ◦ Melindungi dan memajukan hak-hak wanita, anak, dan pekerja migran Indonesia di ASEAN ◦ Mewujudkan Indonesia yang bebas narkoba melalui visi ASEAN Drugs Free 2015 ◦ Menjamin kerja sama yang lebih baik dan melindungi kepentingan Indonesia di bidang penerangan, kebudayaan, dan pendidikan 28
7. Peranan PEMDA dalam 7. Peranan PEMDA dalam Pembangunan Pembangunan Komunitas Komunitas ASEAN
Pemda perlu memandang proses perwujudan Komunitas ASEAN sebagai peluang bagi peningkatan kerjasama di berbagai bidang dengan negara-negara anggota ASEAN;
Menyesuaikan kebijakan Pemda agar sejalan dengan RPJM dan Cetak biru Komunitas ASEAN;
Mengkaji Implikasi kesepakatan Komunitas ASEAN terhadap kebijakan dan strategi dan peraturan perundangan di sektor tertentu;
Mengembangkan sektor sektor yang memiliki comparative dan sektor-sektor competitive advantages;
Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Pembangunan Infrastruktur 29
