BAB I PENDAHULUAN. Komunitas ASEAN atau ASEAN Community merupakan komunitas negaranegara

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Komunitas ASEAN atau ASEAN Community merupakan komunitas negaranegara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar) yang bergabung dalam The Association of Southeast Asian Nation atau (ASEAN), yang bekerja sama di beberapa bidang antara lain bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik keamanan. 1 Dasar terbentuknya ASEAN Community di topang oleh tiga pilar utama, yaitu Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Sosial dan Budaya ASEAN. 2 Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Communtity adalah salah satu kesepakatan para pemimpin ASEAN di Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada KTT ASEAN ini, para pemimpin memutuskan untuk mentrasformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang. 3 Pada Tahun 2003 di Bali (Bali Concord II), Para pemimpin ASEAN membentuk Kawasan Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community pada tahun 2020. Kemudian pada 1

Farikha Rachmawati, “Menyukseskan Indonesia dalam ASEAN Economic Community 2015” https://www.academia.edu/9070390/Asean_Economic_Community_2015 (diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 14.00) 2 Andi Sitti Rohadatul Aisy, “Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” https://www.scribd.com/doc/292576665/Menuju-Masyarakat-Ekonomi-Asean-2015 (diakses pada tanggla tanggal 10 April 2016 pukul 16.37) 3 ASEAN Economic Blueprint, artikel 1

1

Universitas Sumatera Utara

2

Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk menyusun suatu cetak biru yang terpadu untuk mempercepat pembentukan MEA dari tahun 2020 menjadi 2015. Selanjutnya pada KTT ASEAN yang ke-12 para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015, sesuai dengan Bali Concord II dan menandatangani Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 untuk mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi kawasan aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Cetak biru Masyarakat ASEAN atau AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan AEC 2015. AEC Blueprint juga menjadi arah panduan dan jadwal strategis tentang waktu dan tahapan pencapaian dari masing-masing pilar.

4

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan suatu bentuk integrasi ekonomi yang disepakati oleh negara anggota-anggota ASEAN.

5

Masyarakat

Ekonomi ASEAN bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ASEAN, menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan berbasis produksi serta kawasan ekonomi yang berdaya saing, dimana terjadi arus bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil serta aliran modal yang bebas.

6

Selain menjadi pasar tunggal dan

basis produksi, serta kawasan ekonomi yang berdaya saing, MEA juga bertujuan menjadi kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan terintegrasi penuh dengan ekonomi global. 4

Robby Aditya, S. Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Advokat Asing di Indonesia dengan kebaradaan Masyarakat Ekonomi ASEAN.Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2015, hlm.3 5 Mutiara Pratiwi. Pengaruh MEA 2015 Terhadap Integrasi Ekonomi pada Sistem Perdagangan di Indonesia. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2015, hlm. 18 6 Robby Aditya, S. Op.cit, hlm.1


3

Negara-negara

anggota

ASEAN

kini

tengah

bersiap

menyongsong

pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. MEA merupakan integrasi ekonomi yang fundamentalnya adalah “freedom”.

7

Yang artinya MEA

akan memberikan peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan dan memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. 8 Sebab pada MEA 2015 nanti tidak akan ada batas-batas tarif dan non-tarif masing-masing negara, sehingga setiap orang akan berkompetisi dalam mendapat pekerjaan dan melakukan usaha di negara lain di ASEAN.

9

Perdagangan bebas barang dapat diartikan sebagai suatu konsep ekonomi yang mana tidak terdapat hambatan dalam perdagangan antara individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara berbeda. 10 Demikian pula dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai pasar tunggal dan basis produksi pada kegiatan perdagangan barang di kawasan ASEAN, kegiatan perdagangan dilakukan secara bebas tanpa mengalami hambatan, baik tarif

7

Amrina Rosyada, https://ideasforaec.wordpress.com/2015/10/18/undang-undang-nomor-7tahun-2014-bentuk-strategi-atau-bentuk-ketidakpercayaan-diri-dalam-menghadapi-aseaneconomic-community-2015/#more-135 (diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 20.05) 8 Anonim, “Wawasan 2020 ASEAN,” https://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_2020_ASEAN (diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 21.37) 9 Amrina Rosyada, https://ideasforaec.wordpress.com/2015/10/18/undang-undang-nomor-7tahun-2014-bentuk-strategi-atau-bentuk-ketidakpercayaan-diri-dalam-menghadapi-aseaneconomic-community-2015/#more-135 (diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 20.05) 10 Hasya Aghnia, https://www.academia.edu/9966244/pasar_bebas(diakses pada tanggal 12 April 2016 pukul 22.03)


4

maupun non-tarif.

11

Kegiatan aliran bebas barang sendiri telah dimulai dari

ASEAN Free Trade Area (AFTA) untuk 6 negara (Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina dan Thailand) dan pengurangan sekitar 98,96% tarif menjadi 0-5% untuk Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Meskipun dalam prakteknya masing-masing negara ASEAN diperbolehkan untuk tetap mempertahankan tarifnya pada beberapa produk yang tergolong dalam Sensitive List (SL), High Sensitive List (HSL), dan General Exception List (GEL). 12 Setiap

negara

tentu

memiliki

standarnya

masing-masing

terhadap

pelaksanaan MEA 2015. Namun negara juga berkewajiban untuk bertindak adil dan non-diskriminasi terhadap seluruh warga ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara ASEAN yang menyetujui dan menandatangani MEA 2015 pada tahun 2013 di Pnom Pehn, Kamboja. Dengan meratifikasinya, maka Indonesia harus turut serta dalam program integrasi ekonomi ASEAN dalam bentuk MEA 2015. Hal yang tampak jelas dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjembatani masyarakat Indonesia

dalam MEA 2015 adalah dengan mengesahkan dan

melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai pengaturan nasional mengenai kegiatan perdagangan di Indonesia. Undang-undang ini dibuat untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan melindungi produk-produk dalam negeri. 13 Undang-undang ini didasari keinginan

11

Andi Azhadi Tonang, “Integrasi Ekonomi ASEAN : Tahap Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015,” https://www.scribd.com/doc/249388249/Makalah-MEA-2015 (diakses pada tanggal 12 April 2016 pukul 23.00) 12 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “INTRA (Indonesia Trade Insight) : Welcome Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).” (Edisi ke- VIII, 2014), hlm.10 13 Ibid.


5

untuk mendorong daya saing sektor perdagangan Indonesia di tengah integrasi ekonomi dunia. Undang-undang perdagangan ini mencakup berbagai aspek penting di bidang perdagangan baik perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Undang-undang ini juga merupakan manifestasi dari keinginan untuk memajukan sektor perdagangan yang dituangkan dalam kebijakan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 huruf (a) yang menyatakan bahwa “kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”. Artinya setiap kebijakan perdagangan semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan bangsa, negara dan rakyat.

14

Kebijakan-

kebijakan perdagangan baik untuk perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri harus merujuk kepada kepentingan nasional. Bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional dalam perdagangan luar negeri dapat dilihat dalam Pasal 38 yaitu berupa perizinan, standar, larangan dan pembatasan atas barang ekspor dan barang impor. Adanya larangan dan pembatasan sangat berbanding terbalik dengan kebijakan yang ada pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, dimana pada MEA sendiri dijelaskan bahwa tidak terdapat lagi hambatan atau batasan untuk suatu barang ekspor dan barang impor pada wilayah ASEAN sesuai yang dijelaskan dalam cetak biru MEA 2015. Berdasarkan latar belakang di atas tertarik untuk memilih judul“Asas Kepentingan Nasional Dalam Perdagangan Luar Negeri Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Berkaitan Dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ”. 14

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,“INTRA (Indonesia Trade Insight) : Selamat Datang UU Perdagangan.” (Edisi Perdana 2014), hlm. 2-3


6

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, beberapa rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah : 1.

Bagaimanakah konsep perdagangan bebas barang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ?

2.

Bagaimanakah kebijakan perdagangan luar negeri dalam Undang- Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ?

3.

Bagaimanakah Asas Kepentingan Nasional dalam perdagangan luar negeri menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.

Tujuan penulisan Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah: a.

Untuk mengetahui konsep perdagangan bebas barang di Mayarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

b.

Untuk mengetahui kebijakan perdagangan luar negeri dalam UndangUndang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

c.

Untuk mengetahui asas kepentingan nasional dalam perdagangan luar negeri menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.


7

2.

Manfaat penulisan Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini terdiri dari sebagai berikut: a. Manfaat teoritis 1) Penulisan ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi, yang berkaitan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) khususnya tentang asas kepentingan nasional dalam perdagangan luar negeri menurut Undang-undang

No. 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. 2) Penulisan ini dapat menambah literatur mengenai asas kepentingan nasional dalam perdagangan luar negeri di Indonesia yang berkaitan dengan MEA. b. Manfaat Praktis 1) Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi rekan mahasiswa dalam penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan asas kepentingan nasional dalam perdagangan luar negeri menurut UndangUndang No. 7 tahun 2014 berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. 2) Penulisan skripsi ini sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara.


8

D. Keaslian Penulisan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan Universitas Sumatera Utara diketahui bahwa skripsi yang berjudul: “Asas Kepentingan Nasional Dalam Perdagangan Luar Negeri Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Berkaitan Dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ” belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan di perpustakaan Universitas Sumatra Utara juga ditemukan bahwa ada karya tulis yang memiliki kemiripan dengan skripsi ini, yaitu skripsi yang berjudul “Pengaruh MEA 2015 Terhadap Integrasi Ekonomi Pada Sistem Perdagangan di Indonesia” yang ditulis oleh mahasiswi Fakultas Ekonomi Pembangunan Sumatera Utara yang bernama Mutiara Pratiwi yang membahas prediksi perkembangan ekspor impor dengan adanya pengaruh MEA 2015 terhadap integrasi ekonomi pada sistem perdagangan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan pada skripsi yang berjudul “Asas Kepentingan Nasional Dalam Perdagangan Luar Negeri Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Berkaitan Dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ” secara khusus membahas tentang asas kepentingan nasional dalam perdagangan luar negeri menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitianan skripsi dan tersebut yang juga membahas tentang perdagangan luar negeri, karena terdapat perbedaan yang signifikan mengenai substansi pembahasan. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini


9

merupakan hasil pemikiran sendiri tanpa ada meniru hasil karya orang lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik.

E. Tinjauan Kepustakaan 1.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN

dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Definisi integrasi ekonomi ASEAN secara umum adalah pencabutan atau penghapusan

hambatan-hambatan

ekonomi

(economic

frontier)

antara

perekonomian negara-negara ASEAN. Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun potensial. Secara operasional, integrasi ekonomi ASEAN dapat didefenisikan sebagai pencabutan diskriminasi dan penyatuan politik (kebijakan) seperti norma, peraturan, serta prosedur. Instrumen integrasi ekonomi ASEAN meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijaksanaan ekonomi. Tujuan integrasi ekonomi ASEAN adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian MEA atau ASEAN Economic Community.


10

Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asia Nations / ASEAN) didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi ASEAN oleh Filipina, Indonesia, Singapura dan Thailand (ASEAN Founding Fathers). Pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, ASEAN menyepakati BALI CONCORD II yang memuat 3 (tiga) pilar untuk mencapai ASEAN Vision 2020 yaitu Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik Keamanan. Terkait dengan ekonomi, diwujudkan dalam bentuk MEA. Tanggal 20 November 2007 disepakati Piagam ASEAN dan menjadikan ASEAN organisasi berbadan hukum dengan fokus perhatian pada proses integrasi ekonomi menuju MEA. Di tahun ini juga, ASEAN sepakat mempercepat implementasi MEA dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Untuk mewujudkan MEA 2015, dirumuskan AEC Blueprint, yang memuat langkah-langkah strategis yang harus diambil setiap Negara Anggota ASEAN mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan cetak biru yang telah diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan MEA akan ditransformasikan menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi. Sebuah kawasan yang sangat kompetitif; sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global. Sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari MEA, yaitu (1) pergerakan bebas barang; (2) pergerakan bebas jasa; (3) pergerakan bebas investasi; (4) pergerakan bebas modal; dan (5) pergerakan bebas pekerja terampil. Kelima elemen inti dalam MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi ini dilengkapi lagi dengan dua komponen penting lainnya, yaitu sektor


11

integrasi prioritas yang terdiri dari dua belas sektor (produk berbasis pertanian, transportasi udara, otomotif, elektronik, perikanan, pelayanan kesehatan, logistik, produk berbasis logam, tekstil, pariwisata, dan produk berbasis kayu) dan sektor pangan, pertanian dan kehutanan. 15 2. Perdagangan Luar Negeri Perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.

16

Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang

terjadi di luar negeri, kegiatan perdagangan luar negeri itu tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi, masing masing pasar yang saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Perdagangan luar negeri sering timbul karena adanya perbedaan harga di berbagai negara. Perbedaan harga inilah yang menjadi pangkal timbulnya perdagangan antar negara. Bukan hanya perbedaan harga tetapi juga karena perbedaan pendapatan, serta selera permintaan akan sesuatu barang. Selera dapat memainkan peranan penting dalam menentukan permintaan akan sesuatu barang antara berbagai negara. Apabila persediaan suatu barang di suatu negara tidak cukup untuk memenuhi permintaan, negara tersebut dapat mengimpor dari negara lain. Contohnya: mobil, pakaian, negara bisa saja menghasilkan barangbarang tersebut namun kemungkinan besar impor dari negara lain juga dapat

15

Robby Aditya, S. Op.cit, hlm.17-20 Anonim, “Pengertian perdagangan luar negeri,” https://www.scribd.com/doc/293885478/Perdagangan-Luar-Negeri (diakses pada tanggal 12 April 2016 pukul 23.47) 16


12

terjadi. Hal ini karena faktor selera, dimana penduduk negara tersebut menyukai barang-barang buatan negara lain. Ahli-ahli ekonomi yang hidup di sekitar abad keenam belas dan ketujuh belas, berpendapat bahwa perdagangan luar negeri merupakan sumber suatau negara dapat mempertinggi kekayaan dengan cara menjual barang-barangnya keluar negeri. 17 3.

Asas Kepentingan Nasional Menurut terminologi, yang dimaksud dengan asas ada dua pengertian, yaitu

pertama dasar, alas, pedoman, dan yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir atau berpendapat.

18

Asas hukum

dapat dikatakan sebagai “jantungnya” peraturan hukum. Maksudnya asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum juga layak disebut alasan lahirnya suatu peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan melainkan hukum itu menjadi hidup, tumbuh dan berkembang, sebab asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan masyarakatnya.

19

Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan 17

Marten wicahyao, “Perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi,” https://www.academia.edu/3891512/PERDAGANGAN_LUAR_NEGERI (diakses pada tanggal pukul 12 April 2016 pukul 00.30) 18 Anonim, “Pengertian asas asas hukum,” http://makalahkomplit.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-asas-asas-hukum.html (diakses pada tanggal 12 April 2016 pukul 01.20) 19 Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum : cet. 7 (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 45


13

hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (security) dari kesejahteraan (prosperity). Kepentingan nasional diidentikkan

dengan

dengan

“tujuan

nasional”.

Contohnya

kepentingan

pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (decision makers) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (Foreign Policy) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai ”Kepentingan Nasional”. 20 Menurut Morgenthau : ”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”. 21

Asas kepentingan nasional adalah dasar, alas, pedoman, dan menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat bagi suatu pembangunan ekonomi, sumber daya manusia (SDM) atau pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang mementingkan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat.

20

Iwan, “Konsep kepentingan nasional,” https://iwansmile.wordpress.com/konsepkepentingan-nasional-national-interest/ (diakses pada tanggal 15 April 2016 pukul 20.02) 21 Ibid.


14

F. Metode Penelitian Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian berupa: 1. Jenis penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang dilakukan bersumberkan dari peraturan perundang undangan tertulis, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan skripsi serta lebih terarah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan. 2. Jenis data Data yang dipergunakan berupa data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksudkan adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang mencakup: a. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia

yakni

Undang-Undang

Nomor

7

Tahun

2014

tentang

Perdagangan, Kesepakatan-kesepakatan Ekonomi ASEAN (MEA) meliputi ASEAN Economic Community (AEC) blueprint ,Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Luar Negeri dan peraturan-peraturan lainnya yang ada dalam pembahasan. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, artikel majalah maupun koran serta artikel-artikel yang di dapat di internet mengenai tindakan pengamanan perdagangan.


15

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedia yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. 3. Teknik pengumpulan data Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research). Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar, dan sumbersumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian dipelajari dengan cara membaca, menafsirkan, membandingkan serta menterjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan tindakan pengamanan perdagangan terhadap industri keramaik di Indonesia untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini. 4.

Analisis data Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dianalisis dengan metode

kualitatif. Metode kualitatif yaitu data penelitian diolah dan dianalisis berdasarkan kualitas dan kebenarannya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.


16

G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab yang masingmasing bab memiliki sub-babnya tersendiri, yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab I tentang pendahuluan. Bab ini memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, mengenai keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II membahas tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Bab ini menjelaskan tentang Masyakat Ekonomi ASEAN 2015 dan konsep perdagangan bebas barang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, serta perlindungan terhadap industri dalam negeri. Bab III membahas tentang kebijakan luar negeri dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang didalamnya termasukEkspor dan Impor, mengenai kebijakan perdagangan luar negeri, serta pengendalian perdagangan luar negeri. Bab IV membahas tentang kebijakan asas kepentingan nasional dalam perdagangan luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan harmonisasi kebijakan mengenai asas kepentingan nasional tersebut serta eksistensi kebijakan mengenai asas kepentingan nasional tersebut berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Bab V membahas tentang Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan dan terdapat saran-


17

saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal analisis hukum terhadap asas kepentingan nasional dalam perdagangan luar negeri berkaitan dengan MEA 2015.


BAB I PENDAHULUAN. Komunitas ASEAN atau ASEAN Community merupakan komunitas negaranegara

Recommend Documents