PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PADA PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI BARU DI LUAR PULAU JAWA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PADA PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI BARU DI LUAR PULAU JAWA

Disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Perindustrian “Undang-Undang Perindustrian Sebagai Landasan Pembangunan Industri untuk Menjadi Negara Industri Tangguh” Jakarta, 6 Februari 2013

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

1.

Pendahuluan

2.

Prioritas Nasional 2010-2014

3.

Infrastruktur Jalan dan Transportasi

4.

Kebijakan Baru Pemerintah: Sistem Logistik Nasional, Konektivitas dan MP3EI

5.

Sistem Jaringan Jalan

6.

Visi & Misi Direktorat Jenderal Bina Marga 2010-2014

7.

Rencana Tata Ruang Wilayah: Kawasan Strategis Nasional

6.

Penutup

• Prioritas Pembangunan Nasional: pro-growth, pro-jobs, pro-poor, pro-green.

• Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda utama Pemerintah – telah dilakukan reformasi sejak tahun 2004 untuk mengejar defisit investasi akibat krisis ekonomi 1997/1998, • Infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengentasan kemiskinan. • Pembangunan infrastruktur menghadapi berbagai tantangan antara lain kebutuhan pendanaan yang besar, pengadaan tanah, persiapan proyek hingga reformasi peraturan perundang-undangan. • Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan Kerjasama Pemerintah Swasta terutama dalam proyek infrastruktur.

3

11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2010-2014

1

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2

Pendidikan

3

Kesehatan

4

Penanggulangan Kemiskinan

5

Ketahanan Pangan

6

Infrastruktur

7

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8

Energi

9

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Prioritas Lainnya

13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

4

 Infrastruktur Jalan dan Transportasi 

Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional



Pembangunan infrastruktur jalan memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia



Jaringan jalan sebagai prasarana distribusi dan sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah



Pembangunan infrastruktur jalan sejalan dengan tiga strategi pembangunan ekonomi: pro growth, pro jobs dan pro poor. •

Pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan secara bersamaan 3 aspek utama : ekonomi, sosial dan lingkungan (Pro Green)

•

Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalulintas sebesar 1,5% (sumber: Achyar, 2002 ; Tamin , 2007)

•

Adanya infrastruktur jalan pada umumnya menyebabkan peningkatan harga tanah di sepanjang koridor yang ada pada tahun-tahun pertama

•

Penyediaan Infrastruktur Jalan merupakan bentuk pelayanan kepada pengguna jalan (road user) dan pemanfaat jalan (road beneficiary)

5

1. Perbedaan permintaan transportasi di Indonesia dimana ada daerah yang memiliki permintaan transportasi rendah dan ada yang tinggi. Pengembangan jaringan transportasi yang ekonomis adalah dengan melakukan perencanaan pada wilayah yang mempunyai permintaan transportasi yang tinggi terlebih dahulu. Selanjutnya untuk perencanaan sistem transporasi seluruh NKRI, perencanaan yang efektif adalah dengan membangun sistem transportasi barang yang dapat mengakibatkan perkembangan yang seimbang di seluruh wilayah negara. 2. Sebagai negara kepulauan, Indonesia masih lemah dalam sistem pengangkutan laut yang efisien dan terkelola dengan baik. Meskipun hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam persaingan ekonomi serta integritas nasional. 3. Peringkat kualitas jalan Indonesia tahun 2013 ke 2014 naik dari 90/144 menjadi 78/148 (Global Competitiveness Index-World Economic Forum) 4. Ranking LPI Indonesia tahun 2012 pada peringkat 59/128, masih berada di bawah peringkat Vietnam, Filipina dan Thailand (Logistic Performance Index-World Bank)

6

• Jalan merupakan salah satu moda transportasi terpenting di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem logistik nasional yang berperan sebagai prasarana distribusi dan sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah. • Pemerintah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan jalan (jalan nasional non-tol dan tol) dan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap.

• Total panjang jalan di Indonesia adalah ± 372.000 km, dengan±38.569 km merupakan jalan nasional (non tol) and 774 km jalan tol.

7

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

Waktu tempuh rata-rata transportasi jalan di Indonesia relatif lebih tinggi dari negara tetangga (2,7 jam/100 km) Kerapatan jalan bebas hambatan di Indonesia masih lebih rendah dari negara tetangga Pertumbuhan ekonomi (7% per tahun) dan motorisasi (13% per tahun) berdampak terhadap peningkatan lalu lintas: a. 2025: 5 kali volume tahun 2015; b. 2045: 10-15 kali volume tahun 2015 Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan, namun moda transportasi yang dipergunakan masih dikuasai oleh moda transportasi yang menggunakan prasarana jalan. Bappenas mencatat moda transportasi melalui jalan melayani 84% penumpang, sedangkan kereta api 7,3%, udara 1,5%, laut 1,8%, dan sungai 5,3%. Untuk angkutan barang, moda jalan masih mendominasi dengan menguasai 90,4%, sisanya dibagi ke moda lainnya yakni laut dan kereta api masing-masing 7% dan 0,6%, padahal moda ini memiliki potensi angkutan barang berskala besar. (Bappenas, 2006) Kondisi jalan daerah yang belum memadai: a. Kondisi Mantap Jalan Provinsi: 60,65%; b. Kondisi Mantap Jalan Kabupaten: 55,14% Biaya logistik Indonesia mencapai 24 % dari total GDP atau sama dengan Rp 1.820 triliun yang terdiri dari: (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Indonesia Kadin, 2011) a. biaya penyimpanan (persediaan) sebesar Rp 546 triliun; b. biaya transportasi Rp 1.092 triliun; dan c. biaya administrasi sebesar Rp 182 triliun. 8

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan regional yang sesuai dengan prinsip “Infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat” dan “pembangunan berkelanjutan”.

Wilayah telah berkembang (pengembangan jaringan jalan standar tinggi termasuk dengan melibatkan sektor swasta)

Wilayah sedang berkembang (Pemeliharaan dan peningkatan jalan nasional dan melibatkan swasta dengan dukungan Pemerintah)

WIlayah Pengembangan Baru (Pemeliharaan dan pembangunan jalan baru bagi pengembangan wilayah)

Sedangkan pendekatan pembangunan dalam rangka penentuan prioritas, dilakukan dengan pendekatan lintas. Jaringan jalan lintas pada dasarnya sudah termuat dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Khusus untuk Pulau Papua, pendekatan prioritas pembangunan yang dipergunakan adalah berdasarkan pendekatan cluster sebagaimana yang tertuang dalam 11 Ruas Strategis Papua. 9

Misi Ekonomi Indonesia 2025

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ”

MP3EI

Koridor Ekonomi

Konektivitas

Sistem Logistik Nasional Meningkatkan Daya Saing

IPTEKS

Meningkatkan Kesejahteraan 10

~8 terbesar

~ 12 terbesar 8 – 9 % per tahun

5 – 6 % per tahun

1. Sistem logistik yang terintegrasi secara lokal mulai dari tingkat pedesaan, perkotaan, sampai dengan antar wilayah, dan antar pulau 2. Sistem logistik yang terkoneksi secara global mulai dari terhubungnya sistem logistik Indonesia dengan sistem logistik ASEAN sampai dengan terhubungnya sistem logistik global melalui Pelabuhan Hub Internasional dan jaringan informasi logistik “International Gateways”

Untuk mencapai visi logistik dan PDB per kapita sebesar dimaksud, Indonesia dituntut tidak hanya menjadi “demand side” (pasar yang besar) dalam rantai pasok global tetapi juga menjadi “supply side” yang dapat memasok kebutuhan dunia dengan kekayaan alam dengan industri olahannya. 11

Integrasi Blue Print Sislognas, Sistranas (transportasi multi moda, rencana induk pelabuhan, bandara, jalan dan KA) dan rencana pembangunan daerah

Kerangka tersebut mempertimbangkan kondisi kepulauan, geografi ekonomi dan demografi

12

RTRW N/P/K/K

SISTRANAS (Sistem Transportasi Nasional)

Transportasi LAUT

Moda KERETA API

Transportasi DARAT

Moda JALAN RAYA

Transportasi UDARA

Moda FERI & SUNGAI

JARINGAN JALAN 13

•

Jaringan jalan terbagi menjadi 2 sistem: • Primer (Menerus antar-kota) • Sekunder (dalam Kota)

•

Tiap Sistem terbagi berdasarkan fungsi: • Arteri (melayani angkutan utama, jarak jauh, kecepatan tinggi dengan jalan masuk dibatasi) • Kolektor (melayani angkutan pengumpul, jarak sedang, kecepatan sedang dengan jalan masuk dibatasi) • Lokal (melayani angkutan setempat, jarak dekat, kecepatan rendah dengan jalan masuk tak terbatas)

•

Dari pusat produksi hingga ke outlet, angkutan harus melalui semua fungsi jalan yang ada (Sehingga mantapnya jaringan primer arteri, kurang bermakna tanpa kemantapan jalan kolektor & lokal)

Pelabuhan (Utama & Pengumpul)

Bandar Udara (Utama & Pengumpul)

Pergudangan Kawasan Perdagangan Regional

Kawasan Industri

Terminal Angkutan Barang

Perumahan Kawasan Sekunder Kawasan Primer Batas Perkotaan

Jaringan Jalan Primer Jalan Arteri Sekunder Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal Sekunder Jalan Lingkungan Sekunder

14

1.

2.

3.

Dukungan Ditjen. Bina Marga terhadap MP3EI, Sistem Logistik Nasional dan Konektivitas berupa peningkatan kapasitas dan preservasi lintas-lintas utama, jalan strategis serta dukungan terhadap pelabuhan laut dan bandara (multimoda); Diperlukan kerjasama antara Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan dalam menyediakan infrastruktur transportasi antar moda sebagai upaya membagi beban yang dipikul moda transportasi jalan; Terkait kondisi jalan yang timpang antara kondisi jalan nasional dan kondisi jalan daerah, diperlukan kerja keras dari Pemerintah Daerah untuk menyediakan jalan dengan kondisi mantap. Hal ini mengingat lokasi pusat sumber daya-pusat produksi-outlet kemungkinan melintasi jalan daerah dan jalan nasional; 15

 

Percepatan dan perkuatan konektivitas nasional (mengintegrasikan antar moda transportasi melalui peningkatan akses jalan ke pelabuhan antar pulau) Dukungan terhadap Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 6 Koridor Ekonomi TEMA KE. SUMATERA Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional

TEMA KE. JAWA Pendorong Industri dan Jasa Nasional

TEMA KE. KALIMANTAN Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional

TEMA KE. BALI – NUSA TENGGARA Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional

TEMA KE. SULAWESI Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional

TEMA KE. PAPUA – KEP.MALUKU Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera

Sumber: Perpres No 32 Tahun 2011 ttg Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

16

Visi:

Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial

• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional

Misi:

• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional • Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai

Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014

17

• Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Pasal 1)

Penetapan KSN dilakukan berdasarkan kepentingan (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Pasal 75): ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

Pertahanan dan keamanan; Pertumbuhan ekonomi; Sosial dan budaya; Pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi; dan/ atau Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 1

KSN Taman Nasional Rawa Aopa-Watumohao dan Rawa Tinondo (I/B/1)  Prov. Sulawesi Tenggara KSN Kritis Lingkungan Balingara (I/B/1)  Prov. Sulawesi

PENETAPAN KSN (Lampiran X PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN)

Rehabilitasi/ Revitalisasi KSN dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

2 Tengah

KSN Kritis Lingkungan Buol-Lambunu (I/B/1) 

3 Prov. Sulawesi Tengah

4 KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (I/B/1)  Prov. Papua Barat

Rehabilitasi/ Revitalisasi KSN dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

KSN Sosial Budaya Poso dan sekitarnya (I/C/1)  Prov.

5 Sulawesi Tengah

19

Kebijakan pengembangan KSN meliputi (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Pasal 9): •

Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan peningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;

•

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

•

Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional;

•

Pemanfaatan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

•

Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;

•

Pelestarian dan penigkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan ramsar; dan

•

Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.

1. JALAN MENURUT PERUNTUKANNYA (UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 6): JALAN UMUM Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. o JALAN KHUSUS Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri 2. JALAN MENURUT SISTEM (UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 7): o SISTEM PRIMER o SISTEM SEKUNDER o

3. JALAN MENURUT FUNGSI (UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 8): o ARTERI o KOLEKTOR o LOKAL o LINGKUNGAN 4. JALAN MENURUT STATUS (UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 9): o JALAN NASIONAL o JALAN PROVINSI o JALAN KABUPATEN/KOTA o JALAN DESA

• Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; • Dilaksanakan sesuai kewenangan – Jalan Nasional oleh Pemerintah Pusat (Ditjen Bina Marga) – Jalan Provinsi oleh Pemerintah Provinsi – Jalan Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jalan nasional terdiri atas (UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 9):

1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi 3. Jalan strategis nasional 4. Jalan tol

PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Penjelasan Pasal 26

Jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, melayani aset penting negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Pasal 18

Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan: – Antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara; – Antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; dan – PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.

Lampiran 2. Permen PU No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan

Perkotaan

PKN

PKW

PKL

PKLing

Persil

PKSN

Bandara Utama

Bandara Pengumpul

Bandara Pengumpan

Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Utama Pengumpul Pengumpan

PKN

JAP

JAP

JKP

JLP

Jling.P

JSN

JAP

JAP

---

JAP

JAP

PKW

JAP

JKP

JKP

JLP

Jling.P

JSN

JAP

JAP

JSP

JAP

PKL

JKP

JKP

JLP

JLP

Jling.P

JSN

---

---

JSK

PKLing

JLP

JLP

JLP

JLP

Jling.P

---

---

---

Persil

Jling.P

Jling.P Jling.P Jling.P Jling.P

---

---

PKSN

JSN

JSN

JSN

---

---

JSN

Bandara Utama

JAP

JAP

---

---

---

Bandara Pengumpul

JAP

JAP

---

---

---

Bandara Pengumpan

---

JSP

JSK

---

Pelabuhan Utama

JAP

JAP

---

---

Pelabuhan Pengumpul

JAP

JAP

---

---

Pelabuhan Pengumpan

---

JSP

JSK

---

---

---

---

---

---

KSN

JSN

JSN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

KSP

---

JSP

---

---

---

---

---

---

---

---

KSK

---

---

JSK

---

---

---

---

---

---

---

KSN

KSP

KSK

---

JSN

---

---

JAP

JSP

JSN

JSP

---

---

---

JSK

---

---

JSK

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

------Ibukota Provinsi

---

---

---

--- Provinsi --Ibukota

---

---

---

Ibukota Kabupaten/ Kota

JKP-1

---

---

---

---

---

JKP-2

---

---

---

---

---

---

---

Ibukota Kabupaten/ Kota

JKP-3 ---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

25---

Ibukota Kabupaten/ Kota Ibukota Kecamatan

JKP-4

1. Salah satu misi Ditjen. Bina Marga adalah mendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN); 2. Rencana pengembangan jaringan jalan nasional mengacu pada RTRWN, dalam hal ini salah satunya adalah penetapan KSN dalam RTRW; 3. Penetapan KSN dilakukan berdasarkan kepentingan (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Pasal 75): (i) Pertahanan dan keamanan; (ii) Pertumbuhan ekonomi; (iii) Sosial dan budaya; (iv) Pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi; dan/ atau (v) Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 4. Salah satu kriteria pengembangan jaringan jalan strategis nasional adalah untuk menghubungkan: PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional. Dalam hal ini, perlu ditentukan pusat dari kawasan strategis nasional tersebut (terkait dengan akses jaringan jalan nasional ke pintu gerbang KSN); 5. Rencana pengembangan jaringan jalan disesuaikan dengan RTRWN, potensi perkembangan kawasan; 6. Pengadaan infrastruktur jalan membutuhkan pendanaan yang besar sehingga perlu peran lebih dari Pemerintah Daerah dan sektor swasta; 7. Pemerintah Daerah dapat berfokus pada penyelenggaraan jalan provinsi/kabupaten/kota dan membantu Pemerintah Pusat terutama dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan nasional; 8. Pemerintah Pusat akan terus memberikan bimbingan bagi penyelenggaraan jalan provinsi/kabupaten/kota dan penyediaan dana melalui mekanisme DAK; 9. Sektor swasta dapat terlibat dalam penyelenggaraan jalan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan penyaluran dana CSR/dana khusus lainnya untuk pembangunan jalan contohnya pada kawasan industri; 10. Pemerintah akan memberikan dukungan/jaminan terhadap proyek KPS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

LAMPIRAN

RENCANA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN PERHATIAN INVESTASI (KPI) UTAMA: SEI MANGKE, DUMAI, CILEGON, PURWAKARTA, MALOY, BITUNG, DENPASAR, DAN MIFEE (SESUAI PERPRES NOMOR 32 TAHUN 2011)

28

KE. SUMATERA

15 KPI (sudah validasi) 1

KPI Sei Mangke, Sumatera utara

2

KPI Tapanuli Selatan, Sumatera utara

3

KPI Dairi, Sumatera Utara

4

KPI Dumai, Riau

9

KPI Padang, Sumatera Barat

12

KPI Tanjung Api-api- Tanjung Carat, Sumatera Selatan

13

KPI Muara Enim-Pendopo, Sumatera Selatan

14

KPI Palembang, Sumatera Selatan

15

KPI Prabumulih, Sumatera Selatan

18

KPI Bangka Barat, Bangka-Belitung

19

KPI Kota Batam, Kepulauan Riau

20

KPI Kota Bandar Lampung, Lampung

21

KPI Lampung Timur, Lampung

22

KPI Baja Cilegon, Banten

23

KSN Selat Sunda

3

1 4 19

2

5 6

8

10

7 9 11 12

8 KPI (belum validasi) 5. KPI Rokan Hulu-Hilir-Siak, Riau

18

17 13

6. KPI Kampar, Riau 16

14 15

7. KPI Kuantan Singingi, Riau 8. KPI Lingga, Kepulauan Riau 10. KPI Pasaman Barat, Sumatera Barat 11. KPI Solok Selatan, Sumatera Barat 16. KPI Empat Lawang, Sumatera Selatan

20 21 23 22

17. KPI Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan *Data per April 2012

29

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KPI DI KORIDOR EKONOMI SUMATERA No

Rencana Dukungan Infrastruktur PU dan Permukiman 2011-2014

Kawasan Perhatian Investasi (KPI)

1

KPI Sei Mangke (CPO/Kelapa sawit)

•Jalan Kabupaten (3 km)KISM-Sp.Mayang •Jalan Sp.Inalum-Kuala Tanjung (17 km)

2

KPI Dairi (kelapa sawit)

• Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (60 km)

3

KPI Dumai (CPO/kelapa sawit)

• Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai (135 km) • Jalan Sp.Batang – Lubuk Gaung (19,6 km) • Jalan Sp.Kulim – P.Dumai (76 Km) • Jalan Sorek-Sp.Japura-Rengat-Rumbai Jaya-K.Enok (224,5 km)

5

KPI Tanjung Api-Api (Batubara)

• Jalan Akses Palembang – Tj.Api-Api (74 km) (Jalan Strategis Nasional)

6

KPI Muara Enim (Batubara)

• Jalan Muara Enim-Palembang (174,9 km)

7

KPI Palembang (Karet dan kelapa sawit)

• Jalan Muara Enim-Palembang (174,9 km)

8

KPI Bangka Barat (pariwisata)

• Jalan Tanjung Pandan-Tanjung Tinggi (38,3 km)

9

KPI Bandar Lampung (Batubara, kelapa sawit, dan karet)

• Jalan Provinsi Wiralaga-Sp.Pematang

10

KPI Cilegon (besi baja, petrokimia, dan makanan-minuman)

• Jalan Cilegon-Pasauran

11

KSN Selat Sunda

• Jembatan Selat Sunda

•Jalan Pematang Siantar Tebing Tinggi (34,5 km) •Jalan Akses Pelabuhan Belawan (8 km) •SPAM Kota Lima Puluh 50 l/s

• Jalan Provinsi Wiralaga-Sp.Pematang

• Jalan Lingkar Selatan Cilegon (Jalan Provinsi))

NB: Dari total 23 KPI pada Koridor Ekonomi Sumatera terdapat 11 KPI yang membutuhkan dukungan Infrastruktur PU, sisanya (12 KPI) belum membutuhkan dukungan Infrastruktur PU

30

CONTOH I: DUKUNGAN LANGSUNG INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KPI SEI MANGKE (K.E. SUMATERA) Pelabuhan Kuala Tanjung

Perbaikan/Pelapisan Sp. Inalum – Lima Puluh: 2011: 1. Pelebaran Jl. Tanjung Kasau - Indrapura / 6,2 Km (24,29 Milyar) 2. Pelebaran Jalan Indrapura – Lima Puluh / 17,6 Km (63,46 Milyar), termasuk penanganan 1 Km Ruas Jalan Kabupaten Sp. Mayang 2012: 1. Duplikasi Jembatan Sidalu-dalu/ 40 Meter (10, Milyar) 2. Perbaikan Simpang Sebidang Sp. Lima Puluh (9,2 Milyar) 2013-2014: 1. Pemeliharaan Rutin/ 22 Km (11 Milyar)

17 km

Tanjung Kasau Medan

Sp. Inalum

Indrapura

Kota Lima Puluh

22 km

Lintas Timur Sumatera

SPAM Kota Lima Puluh dengan kapasitas 50 l/s dan nilai total investasi Rp. 39,82 M

Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM)

Legenda: Jalan Nasional Jalan Provinsi

Lap. bola

Sp. Mayang 2.5 km

Jalan Kabupaten

Usulan KISM untuk Flyover

Rantau Prapat

Perdagangan

Penanganan Jalan Kabupaten (Pelebaran) SIMPANG MAYANG – KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKE (2012) 2,5 km (12.6 Milyar ) 31

CONTOH II: DUKUNGAN LANGSUNG INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KPI DUMAI (K.E. SUMATERA) Jembatan Belum ada

Kws. Industri Lubuk Gaung: 2.158 Ha

21,9 Km 12,5 Km

Batas Kota Dumai dan Bengkalis

6 km

Kws. Industri Pelintung 5.084 Ha

Kws. Pelabuhan Dumai

Sp. Batang

Nama Jalan Jalan Sp.Batang-Bts. Dumai

Jalan menuju Pel Dumai

Batas Kota Dumai/ Rokan Hilir Sp. Kulim

Jalan alternatif menuju Kws. Industri L. Gaung Jalan Nasional Jalan Kabupaten

28 km

Menuju Medan

Investasi 2012 Rp. 34 Milyar

Jalan Sp.Kulim-Pelabuhan Dumai

Rp. 152 Milyar

Jalan Dumai-Pelintung

Rp. 155 Milyar

Menuju Pk.Baru

Nama Jalan Jalan Sp.Batang-Lubuk Gaung

Investasi 2012 Rp. 80 Milyar 32

CONTOH III: DUKUNGAN LANGSUNG INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KPI CILEGON (K.E. JAWA) Jalan Lingkar Selatan Cilegon Jalan Nasional Jalan Tol Jalan Nasional Cilegon-Pasauran (SRIP)

Interchange (Km 10) STA AKHIR (17+100)

Jalan Tol Jakarta-Merak Kota Cilegon

STA AWAL (0+000)

Jalan Nasional CilegonPasauran (17,1 Km)

Simpul Jalan Lingkar Selatan PCI ( 15,876 Km)

PT. Chandra Asri Petrokimia (Km 13)

Pembiayaan oleh PT. Krakatau Steel-Posco (6 km)

Konsorsium (4,376 km)

Kementerian PU (2 km) 6,376 km

APBD Kota Ciegon (3,5 km)

a) JALAN LINGKAR SELATAN CILEGON Rp 216,7 MILYAR (2 jalur) b) PENDANAAN JALAN NASIONAL CILEGON-PASAURAN: NILAI KONTRAK ADDENDUM 04 Rp.58,7 MILYAR DAN NILAI KONTRAK ADENDUM 06 Rp. 67, 3 MILYAR

33

34 KPI (sudah validasi)




1

KPI Banten

9

KPI DKI Jakarta

17

KPI Majalengka

25

KPI Karanganyar

2

KPI Serang

10

KPI Karawang

18

KPI Subang

26

KPI Kulonprogo

3

KPI Cilegon

11

KPI Bekasi

19

KPI Cirebon

27

KPI Surabaya

4

KPI Tangerang

12

KPI Cikampek

20

KPI Pati

28

KPI Sidoarjo

5

KPI Balongan

13

KPI Rancaekek

21

KPI Semarang

29

KPI Kediri

6

KPI Depok

14

KPI Bandung

22

KPI Brebes

30

KPI Gresik

7

KPI Bogor

15

KPI Purwakarta

23

KPI Cilacap

31

KPI Mojokerto

8

KPI Sukabumi

16

KPI Cimahi

24

KPI Sukoharjo

32

KPI Lamongan

3

9 1

11

4

10

6

2

5

12 7

18

15 16

8

14

13

17

19

20 22

32

27 31

21

30 33

23

28 26


KPI Pasuruan

34

KPI Malang

24

25 29

34

KE. JAWA 34

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KPI DI KORIDOR EKONOMI JAWA No



KPI Cilegon (Besi baja, petrokimia, dan makananminuman)

• Jalan Cilegon-Pasauran

2

KPI Tangerang (Makanan-minuman)

• Jalan Tol Cengkareng-Kunciran (15,22 km) •Jalan Tol Kunciran-Serpong (11,19 km) • Jalan Kabupaten Dipati Unus (600 meter)

3

KPI Depok (Makanan-minuman)

• Jalan Tol Depok-Antasari (21,55 km)

4

KPI Sukabumi (makanan-minuman)

• Jalan Tol Ciawi Sukabumi (54 km)

5

KPI DKI Jakarta (petrokimia, besi baja, makananminuman, peralatan transportasi, dan perkapalan)

• Enam Ruas Tol Dalam Kota Jakarta • Jalan Tol Bekasi-CawangKp.Melayu • Jalan Tol JORR W2 Utara (7 km) • Jalan Tol Akses Tj.Priok (E2,E2A, dan NS)

6

KPI Karawang (peralatan transportasi, petrokimia, dan makanan-minuman)

• Flyover Cikarang-Pasir Gombong (100 m)

7

KPI Bekasi (peralatan transportasi dan makananminuman)

• Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp.Melayu

1

• Jalan Lingkar Selatan Cilegon (Jalan Provinsi)

35




KPI Cikampek (makanan-minuman)

• Jalan Tol Cikampek-Palimanan (116 km)

9

KPI Bandung (Makanan-minuman, alutsista, dan tekstil)

• Jalan Tol Cileunyi-SumedangDawuan (58,5 km) • Jalan Tol Pasir Koja-Soreang (15 km) • Jalan Tol Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi (27,3 km)

10

KPI Purwakarta (Makanan-minuman dan Tekstil)

11

KPI Majalengka (Tekstil)

12

KPI Cirebon (Perkapalan)

• Jalan Tol Pejagan – Pemalang (57,5 km)

13

KPI Semarang (makanan-minuman)

• Jalan Tol Semarang-Solo • Fly Over Kali Bantaeng • Jalan Semarang-Bawen-Yogyakarta

14

KPI Pati (makanan-minuman)

• Jalan Pati-Rembang-Batas JatimBulu-Tuban

KPI Surabaya (Makanan-minuman dan perkapalan)

• Jalan Waru-Wonokromo-Tj.Perak (18,6 km) •Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (36,27 km)

8

15

36



Rencana Dukungan Infrastruktur PU dan Permukiman 2011-2014 • Jalan Tol Mojokerto-Surabaya (36,27 km)

16

KPI Mojokerto (makanan-minuman dan migas)

17

KPI Lamongan (Perkapalan)

18

KPI Pasuruan (Makanan-minuman)

• Jalan Tol Gempol-Pandaan (13,61 km) • Jalan Tol Pandaan-Malang (37,62 km)

19

KPI Malang (Makanan-minuman)

• Jalan Tol Pandaan-Malang (37,62 km)

NB: Dari total 34 KPI pada Koridor Ekonomi Jawa terdapat 19 KPI yang membutuhkan dukungan Infrastruktur PU, sisanya (15 KPI) belum membutuhkan dukungan Infrastruktur PU

37

CONTOH IV: DUKUNGAN LANGSUNG INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KPI PURWAKARTA (K.E. JAWA) 1. Akses Tol, panjang jalan: 8,87 Km 2. Nilai Investasi: Rp. 688 Milyar 3. DED disusun oleh Ditjen Bina Marga 4. Pembebasan tanah oleh Pemda dan swasta (industri-industri tekstil) 3 perusahaan baru telah mendapat izin

2 perusahaan dalam proses izin

Alternatif 1 (Terpilih)

38





1

KPI Balikpapan

9

KPI Penajam Paser Utara

17

KPI Kapuas

25

KPI Kapuas Hulu

2

KPI Berau

10

KPI Banjar

18

KPI Tanah Laut

26

KPI Lamandau

3

KPI Kutai Kertanegara

11

KPI Kota Baru

19

KPI Tanah Bumbu

27

KPI Katingan

4

KPI Kutai Timur

12

KPI Murungraya

20

KPI Tabalong

28

KPI Sukamara

5

KPI Rapak dan Ganal

13

KPI Pontianak

21

KPI Balangan

29

KPI Seruyan

6

KPI Kutai Barat

14

KPI Ketapang

22

KPI Barito

30

KPI Sambas

7

KPI Bulungan

15

KPI Kotawaringin Barat

23

KPI Sanggau

31

KPI Kubu

8

KPI Bontang

16

KPI Kotawaringin Timur

24

KPI Sintang

32

KPI Landak

31

36

33

37

4

25 12

32

34 3

24 17

14

26

9

16

1

11 15

27


KPI Melawi

34

KPI Penajam Paser

35

KPI Bengkayang

36

KPI Mempawah

37

KPI Balongan

5

8

23 13

2

7

6

22

35

20 10 21

28

29 18

19

KE. KALIMANTAN 39

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KPI DI KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN No



1

KPI Balikpapan (kelapa sawit)

• Jembatan Mahkota II (Provinsi) • Jalan Akses Terminal Peti Kemas Kariangau (Provinsi)

2

KPI Kutai Kartanegara (Batubara dan Kelapa Sawit)

• Jalan Batas Provinsi Kalteng-TenggarongSamarinda-Kaltim (408,2 km)

3

KPI Bontang (Migas)

• Jalan Samarinda-Bontang-Sangatta-Maloy (304,5 km)

4

KPI Banjar (kelapa sawit dan batubara)

5

KPI Pontianak (kelapa sawit)

• Jalan Sekadau-Sanggau-Tayan-Pontianak (263,8 km)

6

KPI Kotawaringan Barat (kelapa sawit)

• Jalan Sampit-Sp.Runtu-Pangkalan Bun-Kumai; Sp.Runtu-Runtu 277,6 km

7

KPI Kapuas (Perkayuan dan kelapa sawit)

8

KPI Tanah Bumbu (kelapa sawit)

• Jalan akses ke Kawasan Industri Batulicin (Pemda)

9

KPI Sanggau (Kelapa sawit)

• Jalan Sekadau-Sanggau-Tayan-Pontianak (263,8 km)

• Perbaikan Jalan KODEKO 5 km (swasta)

NB: Dari total 37 KPI pada Koridor Ekonomi Sumatera terdapat 9 KPI yang membutuhkan dukungan Infrastruktur PU, sisanya (28 KPI) belum membutuhkan dukungan Infrastruktur PU

40

CONTOH V: DUKUNGAN LANGSUNG INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KPI MALOY (K.E. KALIMANTAN) • Saat ini telah dibuka badan jalan sepanjang 12 Km dengan lebar 50 Meter. • Rencana pembangunan jalan sepanjang 12 km rigid pavement.

NO

NAMA PROYEK

ALOKASI SAL TA. 2011 (MILYAR RP.)

Pembangunan Jalan Akses 1. Pelabuhan Maloy (12 km) 2.

258

Pengawasan Jalan Akses Pelabuhan Maloy

2

Total

260

41


KPI Makassar

2

KPI Maros

3

KPI Gowa

4

KPI Luwu

KE. SULAWESI 23

22

21 12

26 25

24

27

5

KPI Wajo

6

KPI Pare-Pare

17

KPI Banggai

7

KPI Mamuju

18

KPI Sigi

8

KPI Palipi

19

KPI Donggala

20

KPI Poso

21

KPI Buol

22

KPI Bitung

23

KPI Manado

24

KPI Minahasa Utara


28

19


KPI Kendari

10

KPI Kolaka

11

KPI Konawe Utara

12

KPI Toli-Toli

13

KPI Palu

14

KPI Morowali

15

KPI Parigi

16

KPI Tojo Una-Una

13

15 20 18 16

17

14 5


7

11

8 6

9 10

25

KPI Pohuwato

26

KPI Gorontalo Utara

27

KPI Boalemo

28

KPI Gorontalo

2 1 3 4

42

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KPI DI KORIDOR EKONOMI SULAWESI No



1

KPI Mamuju (kelapa sawit)

• Jalan Polewali-Batas Sulsel (23 km)

2

KPI Kendari (Nikel)

•Penanganan Jalan Kendari - Asera 125.4 km •Penanganan jalan Sp-Torobulu-Lainea-Kendari 127 km •Penanganan jalan mendukung kegiatan tambang / industri nikel di Kolaka menuju ke Pelabuhan Pomala - 38 km

3

KPI Kolaka (Nikel)

• Penanganan jalan mendukung kegiatan tambang / industri nikel di Kolaka Utara menuju ke Pelabuhan Lasusua - batas sulsel 279.8 km

4

KPI Makassar (Kelapa sawit dan Kakao)

• Penanganan jalan dari Siwa - Pare-pare - Barru - Maros Makassar. ( 312.9 KM)

5

KPI Maros (Kelapa Sawit dan Kakao)

• Penanganan jalan dari Siwa - Pare-pare - Barru - Maros Makassar. ( 312.9 KM) •Penanganan Jalan Maros - Watampone-Pelabuhan Bajo E. (Sulsel) (158.6 Km)

6

KPI Konawe Utara (Nikel)

• Jalan Sp.Torobulu – Lainea – Mandonga (135,1 km)

7

KPI Palu (Kakao dan kelapa sawit)

• Jalan Palu-Parigi

8

KPI Parigi (Perkebunan, Kakao, dan Padi)

• Jalan Parigi-Poso-Tentena-Tindantana (93,2 km)

9

KPI Poso (Perkebunan, Kakao, dan Padi)

• Jalan Parigi-Poso-Tentena-Tindantana (93,2 km)

43




10

KPI Bitung (Pelabuhan dan makananminuman)

• Jalan Tol Manado-Bitung (38,6 Km)

11

KPI Manado (Makanan-minuman)

• Jalan Tol Manado-Bitung (38,6 Km)

NB: Dari total 28 KPI pada Koridor Ekonomi Sulawesi terdapat 11 KPI yang membutuhkan dukungan Infrastruktur PU, sisanya (17 KPI) belum membutuhkan dukungan Infrastruktur PU

44

Contoh: JALAN TOL MANADO - BITUNG Alinemen Horizontal Manado

Suwaan Danowudu (Bitung) Airmadidi Kauditan

Segmen 1: Jalan Lingkar Manado – Airmadidi sepanjang 12,93 km Segmen 2: Airmadidi – Danowudu (Bitung) sepanjang 17.93 km

Total panjang: 30.86 km 45

KE. BALI NUSA – TENGGARA

2 4 1

5

3

6

7

9

PROVINSI BALI #


1

KPI Benoa

2

KPI Buleleng

3

KPI Badung

4

KPI Denpasar

5

KPI Bangli

8

Nilai Investasi (Rp.) PROVINSI NTB

5M 10.505 M

#

4.040 M 6

KPI Lombok Tengah

7

KPI Sumbawa Barat

52 M 4.000 M


PROVINSI NTT

Nilai Investasi (Rp.) # 3.000 M


8

KPI Kupang

9

KPI Sumba Timur

LINTAS PROVINSI BALI-NT Nilai Investasi (Rp.)

INFRA STRUK TUR

27.539 M

1.935 M

18.000 M

Nilai Investasi

18.602 M

Nilai Investasi

21.000 M

INFRASTRUKTUR

31.788 M

INFRASTRUKTUR

7.526 M

TOTAL

50.390 M

TOTAL

28.526 M

10.000 M

Nilai Investasi

11.935 M

INFRASTRUKTUR

4.294 M

TOTAL

16.229 M

46

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KPI DI KORIDOR EKONOMIBALI-NUSA TENGGARA No


Rencana Dukungan Infrastruktur PU dan Permukiman 2011-2014 • Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah RaiBenoa (9,6 km) • Jalan Tohpati-Kosamba (11,8 km) • Underpass Dewa Ruci

1

KPI Denpasar (Pariwisata, Peternakan, dan Perikanan)

2

KPI Badung (Pariwisata dan Peternakan)

3

KPI Kupang (Pariwisata, Perikanan, dan Peternakan)

4

KPI Benoa (Pariwisata)

• Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah RaiBenoa (9,6 km)

5

KPI Lombok Tengah (Pariwisata)

• Jalan Akses Bandara Internasional BIL

NB: Dari total 9 KPI pada Koridor Ekonomi Bali-Nusra terdapat 5 KPI yang membutuhkan dukungan Infrastruktur PU, sisanya ( KPI) belum membutuhkan dukungan Infrastruktur PU

47

CONTOH: DUKUNGAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KPI DENPASAR ALTERNATIF JALUR TOL NUSA DUA-NGURAH RAI-BENOA – KPI DENPASAR

1 2 3 4

• Total Investasi: Rp. 2,4 Triliyun • Sumber Dana: 100% swasta (30% ekuitas dan 70% pinjaman bank) • Status saat ini selesai • Institusi Pelaksana: Konsorsium BUMN (PT. Jasamarga Bali Tol, PT. Angkasa Pura I, PT. Pelindo III, PT. Wijaya Karya, PT. Hutama Karya, PT. Adhi Karya, dan PT. Bali Tourism Development Center)

48

KE. PAPUA dan KEP.MALUKU


1

KPI Merauke/MIFEE

2

KPI Timika

3

KPI Halmahera

4

KPI Teluk Bintuni

5

KPI Morotai

6

KPI Ambon

7

KPI Nabire

8

KPI Manokwari

3

3

4

8

4 7

6

2

2

1

49




1

KPI Merauke (kelapa sawit, padi, food estate MIFEE)

• Jalan Merauke-Muting-Waropko (511,5 km) • Jalan Merauke-Okaba-Buraka-Wanam-Bian-Wogikel (152 km)

2

KPI Timika (Tembaga, Emas, dan Nikel)

• Jalan Timika-Potowaiburu-Wagetha-Enarotali –Nabire (427,7 km)

3

KPI Nabire (Tembaga, Emas, dan Nikel)

• Jalan Timika-Potowaiburu-Wagetha-Enarotali –Nabire (427,7 km)

3

KPI Morotai (Perikanan dan Pariwisata)

• Jalan Daeo-Bere-Bere (55,7 km) • Jalan Daruba-Wayabula

4

KPI Manokwari (Energi Gas)

• Jalan Manokwari-Kebar-Sorong

NB: Dari total 8 KPI pada Koridor Ekonomi Papua-Kep.Maluku terdapat 4 KPI yang membutuhkan dukungan Infrastruktur PU, sisanya ( 4 KPI) belum membutuhkan dukungan Infrastruktur PU

50

CONTOH : DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KPI MIFEE (K.E. PAPUA-MALUKU)

Jalan pendukung MIFEE;Pembangunan Jalan dan Jembatan Okaba-Buraka-Wanam (TA 2012;Rp.187,5Jalan M) dan Jalan pendukung MIFEE;Pembangunan Jembatan Okaba-Buraka-Wanam (TA 2012;Rp.187,5 M)

JAGEBOB II

Penanganan jalan Merauke – Okaba-(Buraka)-WanamBian-Wogikel (152 km)

Penanganan jalan Merauke-MutingWaropko (511 km)

51

LAMPIRAN

DAFTAR PROYEK QUICKWINS KEMENTERIAN PU TAHUN 2015 - 2019

52

DAFTAR PROYEK QUICKWINS KEMENTERIAN PU 2015-2019 KORIDOR

KAWASAN PERHATIAN INVESTASI (KPI) KPI Dumai

PROYEK Jalan Tol Pekanbaru – Kandis - Dumai

Sumatera KPI Dairi

Jawa

Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tb.Tinggi

KPI Semarang

Jalan Tol Semarang – Solo (seksi Bawen – Solo)

KPI DKI Jakarta

Jalan Tol Akses Tanjung Priok (Seksi E2, E2A, dan NS)

KPI Bandung

Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan

Kalimantan

KPI Sanggau

Jembatan Tayan

Sulawesi

KPI Bitung

Jalan Tol Manado – Bitung

Jalan Merauke – Muting – Waropko KPI Merauke

Papua-Kep.Maluku

Jalan Merauke-Okaba-Buraka-Wanam-Bian-Wogikel

KPI Teluk Bintuni/Sorong

Jalan Manokwari-Kebar-Sorong

53

PROYEK QUICKWINS KEMENTERIAN PU 2015-2019 1

KPI DAIRI – Rp. 4,5 T

Kegiatan Ekonomi

Lainnya: Rp. 4.500 M Total

: Rp. 4.500 M

Infrastruktur 1 2

2

Jalan MedanKualanamu-Tb.Tinggi

Nilai Investasi Rp. 6.230 M

KPI DUMAI – Rp. 4,34 T

Kelapa Sawit : Rp. 4.171 M Kegiatan Migas : Rp. 166 M Ekonomi Total : Rp. 4.337 M Infrastruktur Jalan P.Baru-KandisDumai

Nilai Investasi

Keterangan : Lainnya artinya sektor ekonomi yang tidak termasuk dalam 22 kegiatan ekonomi utama

Rp. 16.279 M

KE. SUMATERA 54


21

KPI DKI JAKARTA – Rp. 7.763 M

KPI SEMARANG– Rp.1.824 M Makanan dan Kegiatan Minuman: Rp. 324 M Ekonomi Migas : Rp.1.500 M Total

Kegiatan Ekonomi

: Rp.1.824 M

Infrastruktur Jalan Tol Semarang-Solo

Nilai Investasi

Peralatan Transportasi : Rp. 6.261 M Migas : Rp. 283 M Makanan dan Minuman: Rp. 870 M Besi Baja

: Rp. 349 M

Total

: Rp. 7.763 M

Infrastruktur Jalan Tol Akses Tj.Priok (E2,E2A, & NS)

Rp 7.964 M

9


14 21 14

KPI BANDUNG– Rp. 183 M

Telematika : Rp. 100 M Kegiatan : Rp. 83 M Ekonomi Tekstil Total

Infrastruktur Jalan Tol Cisumdawu

: Rp. 183 M


KE. JAWA 55


KPI SANGGAU – Rp. 5.028 M Kegiatan Ekonomi

Kelapa Sawit : Rp. 528 M Bauksit

: Rp.4.500 M

Total

: Rp.5.028M

Infrastruktur

Nilai investasi

Jembatan Tayan

Rp. 623 M

23

KE. KALIMANTAN 56


22

KPI BITUNG - Rp. 1.582 M KEGIATAN Perikanan EKONOMI TOTAL

Rp. 1.582 M Rp. 1.582 M

Infrastruktur Jalan Tol ManadoBitung


KE. SULAWESI 57

PROYEK QUICKWINS KEMENTERIAN PU 2015-2019

3

2

2

KPI TELUK BINTUNI/SORONG Rp 50 T Kegiatan Ekonomi

Migas : Rp 50 T Total : Rp 50 T

Infrastruktur Jalan ManokwariKebar-Sorong

1


2

KPI MERAUKE (MIFEE) Rp 57,68 T

Kegiatan Ekonomi

Pertanian Pangan : Rp 57,68 T Total : Rp 57,68 T

Infrastruktur Jalan Merauke-MutingWaropko Jalan Merauke-OkabaBuraka-Wanam-BianWogikel


Rp. 1.951 M

1

KE. PAPUA-KEP.MALUKU 58

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PADA PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI BARU DI LUAR PULAU JAWA

Recommend Documents