REPUBLIKINDONESIA
PEMBANGUNAN DESA YANG SEHAT DAN MAKMUR Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta, 28 Februari 2017 1
KONDISI PEMBANGUNAN INDONESIA “Indonesia sudah merdeka sejak 71 Tahun” 1. Persentase Gross Domestic Product (GDP) Indonesia Tahun 2009-2016
Namun… 2. Indonesia adalah Kekuatan Ekonomi Terbesar ke-16 di Dunia
• Gross Domestic Product (GDP) Indonesia di Quarter ke-2 Tahun 2016 sebesar 5,18%, menglami kenaikan 0,38% dari Tahun 2015; • Diperkirakan, rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Indonesia tahun 2016 mencapai Rp 47,2 Juta per orang atau setara dengan Rp 3,9 Juta/bulan (naik dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 3,7 Juta/bulan).
Bahkan pada tahun 2030, Indonesia diprediksi menjadi 7 Besar Negara Kekuatan Ekonomi Dunia
• 10,49 Juta Jiwa adalah penduduk miskin; • 37,2% Balita mengalami masalah stunting; • 122 kabupaten merupakan daerah tertinggal; • 46% atau 34.479 Desa adalah Desa Tertinggal. Dan permasalahan pembangunan tersebut mayoritas dialami oleh Kawasan Timur Indonesia (KTI) karena faktor kesenjangan antarwilayah 3
KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH (KONSENTRASI AKTIVITAS EKONOMI SELAMA 35 TAHUN HANYA DI PULAU JAWA DAN SUMATERA) •
•
Konsentrasi aktivitas ekonomi di Pulau Jawa dan Sumatera melahirkan fokus pembangunan yang hanya berkutat di Pulau Jawa dan Sumatra (Jawa dan Sumatra centric) sejak 35 tahun yang lalu; Pada Tahun 2016, kontribusi pembentukan PDB Nasional masih didominasi daerah-daerah di Pulau Jawa yang mencapai 58,4%. Sedangkan daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia masih sangat rendah, seperti Papua hanya menyumbang 2,5%.
Pembentukan PDB Nasional Tahun 1978-2013 (persen) PULAU
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Sumatera
27,6
28,7
24,9
22,8
22,0
22,4
22,9
23,8
Jawa
50,6
53,8
57,4
58,6
58,0
60,0
57,9
58,0
Kalimantan
10,2
8,7
8,9
9,2
9,9
8,9
10,4
8,7
Sulawesi
5,5
4,2
4,1
4,1
4,6
4,0
4,3
4,8
Bali & Nusa Tenggara
3,1
2,8
3,0
3,3
2,9
2,8
2,5
2,5
Maluku dan Papua
2,9
1,8
1,7
2,0
2,5
1,8
2,0
2,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total
Sumber:Bappenas 2014
• • •
• Sumber: BPS, September2016 (diolah)
Kesenjangan pembangunan antarwilayah juga terjadi antara kawasan perkotaan dan perdesaan; Kondisi tersebut kemudian melahirkan permasalahan sosial ekonomi, salah satunya kemiskinan; Sejak Maret 2016 hingga September 2016 persentase kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan sama-sama mengalami penurunan; Namun persentase penduduk miskin di Perdesaan tetap lebih besar dibandingkan kawasan Perkotaan.
4
SEMBILAN PROGRAM PRIORITAS NAWACITA 1. Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara 2. Membuat Pemerintah Tidak Absen Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya 3. Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan 4. Menolak Negara Lemah Dengan Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia 6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional 7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor Strategis Ekonomi Domestik 8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa 9. Mempertaguh Ke-bihineka-an Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
Membangun Daerah Pinggiran melalui: 1. Pembangunan Bidang Ekonomi melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa (PRUDES/PRUKADES), BUM Desa dan Embung Desa
2. Pembangunan Bidang Pendidikan
3. Pembangunan Bidang Kesehatan 5
POTRET KETERSEDIAAN FASILITAS KESEHATAN DESA
89,08% Desa tidak
memiliki sarana apotek
91% Desa tidak
memiliki Poliklinik
79,91% Desa tidak memiliki Polindes
Sumber: Susenas 2013, Podes 2014
61,1% Desa tidak
memiliki Poskesdes
69,64% Desa tidak memiliki Puskesmas Pembantu
6
PERBANDINGAN JARAK RATA-RATA KE PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU TERDEKAT DI DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH MAJU Puskesmas Rawat Puskesmas Tanpa Puskesmas Inap Rawat Inap Pembantu
No.
Kabupaten
1
33,17
30,07
21,88
2
122 Daerah Tertinggal Daerah Maju
11,33
10,91
6,76
3
Nasional
16,48
15,33
10,42
• Tabel diatas menunjukan bahwa di daerah tertinggal rata-rata jarak yang dibutuhkan untuk mencapai Puskesmas Rawat Inap dan Tanpa Rawat Inap adalah 33,2 Km dan 30,1 Km, sama dengan 3 kali lebih jauh dibandingkan daerah maju dan 2 kali lebih jauh dibandingkan rata-rata nasional. • Untuk mencapai Puskesmas Pembantu rata-rata jarak terdekat di daerah tertinggal adalah 21,9 Km, sama dengan 3 kali lebih jauh dibandingkan daerah maju dan 2 kali lebih jauh dibandingkan rata-rata nasional. Sumber : PODES 2014(Diolah)
7
JARAK RATA-RATA KE PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU TERDEKAT DI DAERAH TERTINGGAL Wilayah Kalimantan (Km)
Puskesmas Rawat Inap
27,20
Puskesmas Tanpa Rawat Inap
29,48
Puskesmas Pembantu
16,14
Wilayah Maluku (Km)
Wilayah Sumatera (Km) Puskesmas Rawat Inap
13,43
Puskesmas Tanpa Rawat Inap
11,76
Puskesmas Pembantu
Puskesmas Rawat Inap
33,67
Puskesmas Tanpa Rawat Inap
29,03
Puskesmas Pembantu
21,90
7,81 Wilayah Sulawesi (Km) Puskesmas Rawat Inap
13,19
Puskesmas Tanpa Rawat Inap
15,15
Puskesmas Pembantu
12,53 Wilayah Papua (Km)
Wilayah Jawa (Km) Puskesmas Rawat Inap
Puskesmas Tanpa Rawat Inap Puskesmas Pembantu
5,33
5,31 19,63
Wilayah Bali-Nusa Tenggara (Km) Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Tanpa Rawat Inap Puskesmas Pembantu
9,82
Puskesmas Rawat Inap
53,91
Puskesmas Tanpa Rawat Inap
37,54
Puskesmas Pembantu
33,77
27,60 6,89
Sumber : PODES 2014 (Diolah)
Di Provinsi Papua dan Papua Barat, jarak menuju Puskesmas Rawat Inap dan Tanpa Rawat Inap terdekat masing-masing mencapai 60,05 Km dan 41,36 Km di Papua serta 47,7 Km dan 33,7 Km di Papua Barat. Jarak ke Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu di Papua jauh di atas rata-rata nasional yakni 16,4 Km untuk Puskesmas Rawat Inap dan 10,42 km untuk Pustu.
8
Provinsi
Jumlah Desa/Kel.
% Terjangkau
%Sulit
% SangatSulit
Aceh Sumatera Utara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung KepulauanRiau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah D IYogyakarta JawaTimur Banten Bali NTB NTT KalimantanBarat Kalimantan Tengah KalimantanSelatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua Nasional
6512 6104 1145 1835 1551 3237 1532 2632 381 415 267 5962 8578 438 8502 1551 716 1141 3270 2109 1569 2008 1026 479 1836 1986 3030 2272 736 648 1088 1196 1567 4871 82190
90,29% 80,18% 97,38% 90,08% 94,78% 89,37% 89,36% 91,07% 96,85% 93,98% 100,00% 95,67% 97,79% 100,00% 98,35% 89,43% 99,16% 96,67% 79,14% 74,59% 85,28% 84,76% 93,27% 70,77% 92,97% 85,10% 92,84% 81,87% 92,93% 79,48% 73,81% 67,06% 58,07% 40,53% 86,44%
7,94% 14,70% 2,18% 8,77% 4,19% 9,24% 8,55% 7,71% 2,62% 5,06% 0,00% 3,77% 2,03% 0,00% 1,41% 8,19% 0,84% 2,45% 16,73% 18,54% 10,96% 12,95% 4,87% 17,54% 5,56% 10,62% 5,45% 13,03% 5,98% 15,12% 18,47% 23,41% 24,70% 20,43% 8,87%
1,77% 5,13% 0,44% 1,14% 1,03% 1,39% 2,09% 1,22% 0,52% 0,96% 0,00% 0,55% 0,19% 0,00% 0,24% 2,39% 0,00% 0,88% 4,13% 6,88% 3,76% 2,29% 1,85% 11,69% 1,47% 4,28% 1,72% 5,11% 1,09% 5,40% 7,72% 9,53% 17,23% 39,05% 4,69%
KETERJANGKAUAN DESA TERHADAP PUSKESMAS BERDASARKAN PROVINSI Provinsi Papua memiliki persentase tertinggi untuk desa yang memiliki akses sulit dan sangat sulit untuk mencapai Puskesmas yaitu mencapai 20,4% dan 39,1%. Itu artinya lebih dari 50% Desa di Papua masih sulit menjangkau Puskesmas, 4 kali lebih besar dari rata-rata nasional.
Sumber : PODES 2014 (Diolah)
9
TINGKAT KETERSEDIAAN ALAT POLIKLINIK UMUM DI PUSKESMAS PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung KepulauanRiau DKI Jakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Banten Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah KalimantanSelatan Kalimantan Timur SulawesiUtara SulawesiTengah Sulawesi Selatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua
JUMLAHPUSKESMAS 311 506 248 195 171 298 173 265 57 65 336 1031 861 121 949 206 114 149 302 233 176 217 213 167 163 406 233 74 81 161 101 104 294
>80%LENGKAP 2.9 10.1 6.9 6.2 8.2 9.7 5.8 4.9 15.8 3.1 8 9.5 10.8 11.6 11.8 7.3 13.2 8.1 10.3 10.7 13.1 11.5 5.2 6.6 8 8.6 19.3 10.8 4.9 6.2 9.9 2.9 6.1
60%-79%LENGKAP 18 27.7 26.2 27.2 35.1 30.5 37 26.4 22.8 43.1 36.9 37.3 42.3 52.9 40.7 39.8 42.1 21.5 36.8 31.3 33 40.1 41.3 19.8 20.9 29.6 28.3 43.2 27.2 24.8 31.7 14.4 14.6
40%-59%LENGKAP 31.2 34.8 25.8 35.4 30.4 36.2 41 39.2 45.6 23.1 37.5 35.6 30.2 14 24.9 30.6 30.7 21.5 33.1 35.6 29.5 33.6 30.5 37.1 32.5 26.1 24 28.4 28.4 37.3 32.7 33.7 26.5
20%-39%LENGKAP 27.7 23.1 18.5 17.4 18.7 18.5 14.5 23.4 5.3 10.8 12.2 11.9 11.7 14.9 15.5 12.1 11.4 18.1 14.2 16.3 14.8 9.7 15.5 26.9 20.9 21.9 20.2 9.5 18.5 16.1 17.8 27.9 25.2
<20%LENGKAP 20.3 4.3 22.6 13.8 7.6 5 1.7 6 10.5 20 5.4 5.6 5 6.6 7.2 10.2 2.6 30.9 5.6 6 9.7 5.1 7.5 9.6 17.8 13.8 8.2 8.1 21 15.5 7.9 21.2 27.6
(sumber: diolah dari Riset Fasilitas Kesehatan, 2011)
Di NTB dan Papua masing-masing terdapat 30.9% dan 27.6% puskesmas dengan tingkat ketersediaan alat poliklinik umum lengkap kurang dari 20%.
10
DISTRIBUSI TENAGA DOKTER DI PUSKESMAS BERDASARKAN PROVINSI No
Provinsi
Jumlah Puskesmasyang Memiliki Dokter(%)
Jumlah Puskesmasyang Tidak Memiliki Dokter(%)
Rata-RataJumlah Dokter per Puskesmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung angka Belitung KepulauanRiau DKI Jakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Banten Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah KalimantanSelatan Kalimantan Timur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua
98.7 95.6 98.8 100 97.7 91.3 96.5 100 100 100 98.8 98 99.4 100 99.2 98.1 100 98.7 95.4 86.3 94.3 98.6 100 97 89 95.3 90.6 93.2 95.1 90.7 85.1 83.7 68
1.3 4.4 1.2 0 2.3 8.1 3.5 0 0 0 1.2 2 6 0 8 1.9 0 1.3 4.6 13.7 5.7 1.4 0 3 11 4.7 9.4 6.8 4.9 9.3 14.9 16.3 32
2.23 2.72 2.17 2.81 1.96 1.53 1.57 1.75 2.53 4.69 2.25 1.9 2.26 3.15 1.94 2.19 3.43 1.62 1.54 1.18 1.47 2 2.38 2.79 1.38 1.79 1.32 1.89 1.43 1.3 1.32 1.44 1.28
Terdapat empat provinsi terendah dalam hal distribusi tenaga dokter di puskesmas, yakni Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kondisi terburuk terjadi di Provinsi Papua, hanya terdapat 68% dari total puskesmas yang ada di provinsi tersebut memiliki tenaga dokter, sedangkan 32% sisanya tidak memiliki tenaga dokter dengan rata-rata tingkat ketersediaan tenaga dokter hanya sebesar 1 orang.
(sumber: diolah dari Riset Fasilitas Kesehatan, 2011)
11
PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DI DESA
• •
Di tahun 2016, rata-rata setiap desa akan menerima Dana Desa sebesar Rp 643,6 Juta dan akan meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp 800,4 Juta per desa; Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa, seperti: pembangunan/rehabilitasi poskesdes, polindes, sanitasi dan air bersih, fasilitasi program kependudukan sesuai hasil keputusan dalam musyawarah desa (Permendesa No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 )
12
MUSYAWARAH DESA (Permendesa, PDT dan Transmigrasi No.2/2015) • Berdasarkan Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Musyawarah desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk menyepakati hal hal bersifat strategis;
• Hal-hal strategis yang di sepakati di musyawarah desa meliputi: 1) Penataan desa; 2) Perencanaan desa; 3) Rencana investasi masuk desa; 4) Pembentukan BUMDesa; serta 5) Penambahan dan pelepasan aset desa. 1. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 2. Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. 3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a) Tokoh adat; b) Tokoh agama; c) Tokoh masyarakat; d) Tokoh pendidik; e) Perwakilan kelompok tani; f) Perwakilan kelompok nelayan; g) Perwakilan kelompok perajin; h)Perwakilan kelompok perempuan; i) Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan j)Perwakilan kelompok masyarakat miskin 3 1
TATA CARA MUSYAWARAH DESA 2
1 Perencanaan Kegiatan • Terencana: Dipersiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya (Rencana Kegiatan dan RAB); • Mendadak: Sesuai dengan kondisi objektif dan didahului dengan Rapat anggota BPD.
Keterangan: • BPD: Badan PermusyawaratanDesa; • RKP: Rencana Kegiatan Pemerintah; • KPMD: Kader Pemberdayaan MasyarakatDesa.
Pembentukan dan Penetapan Panitia
Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat & Sarana Prasarana
• BPD membentuk dan menetapkan Panitia melalui Surat Keputuas Ketua BPD; • Panitia diketuai Sekretaris BPD yang dibantu KPDM, Anggota BPD, Unsur Masyarakat dan Perangkat Desa.
Panitia menyiapan persiapan kegiatan seperti tempat, jadwal kegiatan, sarana prasana pendukung, media pembahasan, undangan peserta dan pendamping, serta pengolahan hasil musyawarah.
Penyusunan Bahan Pembahasan • BPD menyampaikan informasi padamasy. perihal agenda strategis yang dibahas; • Pemetaan aspirasi; • Rapat anggota BPD dan menuangkan pandangan dalam berita acara; • BPD menyampaikan surat pada pemerintah desa (penyiapan bahan dan biaya); • Pemdes membentuk tim dan berkonsultasi denganpakar; • Bahan pembahasan disampaikan Kepala Desa pada BPD.
7
4
3
Pengundangan Peserta, Undangan dan Pendamping
• BPD menyampaikan undangan paling lambat 2 minggu sebelum Musy.Desa; • Undangan Resmi: ditujukan pd perseorangan/kelompok masy. dengan dibubuhi tanda tangan ketua panitia; • Tidak resmi: diumumkan terbuka melaluimedia komunikasi desa; • Musy. Desa bersifat terbuka untuk umum & warga yang ingin ikut wajib mendaftar ke panitia paling lambat 7 hari sebelumacara.
6
Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan
Penyiapan media pembahasan meliputi penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang, dan menuangkan materi pembahasan melalui media pertunjukan seni budaya.
5 Penyiapan Dana • Pendanaan Musy. Desa masuk di belanja operasional BPD. • Terencana: Dipersiapkan Kades pada tahun anggaran sebelumnya melalui RKP Desa; • Mendadak: Direncanakan paling lambat 1 minggu sebelum Musy. Desa (masuk dana cadangan APBDesa);
14
HASIL PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2016 YANG MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN (PER 8 FEBRUARI 2017)
PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA DESA SEBAGAI SALAH SATU KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017 KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
• Salah satu kegiatan prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmingrasi Tahun 2017 yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat adalah pembangunan Sarana Olahraga Desa (SORGA); • Selain mendukung kualitas kesehatan masyarakat, pembangunan SORGA juga berpeluang besar meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa; • Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana olahraga desa sesuai hasil keputusan musyawarah desa. 16
PROGRAM GENERASI SEHAT DAN CERDAS (GSC)-KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI 1. Generasi Sehat Cerdas (GSC) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang secara khusus mengintervensi bidang kesehatan dan pendidikan. 2. Total Anggaran Generasi Sehat Cerdas (GSC) tahun 2016 sebesar 628,64 Milyar, dengan rincian: • Hibah Luar Negeri (HLN) yang diperoleh dari PNPM Support Facility-Bank Dunia sebesar 348,64 Milyar; • Rupiah Murni (RM) sebesar 280 Milyar. 2. Lokasi kegiatan dilakukan di 5.753 Desa di 415 Kecamatan, 66 Kabupaten dan 11 Provinsi. 3. Cakupan isu kegiatan Generasi Sehat Cerdas (GSC) untuk: a. Pengurangan kematian bayi dan balita b. Peningkatan kesehatan ibu/pengurangan angka kematian ibu melahirkan c. Peningkatan pendidikan dasar d. Anak berkebutuhan khusus e. 1000 hari pertama kehidupan f. Pengurangan anak yang pendek karena kekurangan asupan gizi 17 g. Pendidikan Anak Usia Dini
REKOMENDASI PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN 1. Peningkatan pembangunan Puskemas Rawat Inap (Rumah Sakit Pratama) untuk daerah kepulauan yang tidak memiliki layanan kesehatan 2. Pembangunan rumah singgah untuk ruang tunggu bagi ibu-ibu yang akan melahirkan karena keterjangkauan terhadap akses pelayanan kesehatan yang sulit 3. Pembangunan Puskesmas Pembantu untuk daerah-daerah dengan tingkat kesulitan yang tinggi terhadap sarana pelayanan kesehatan
4. Pengembangan e-medicine, e-training untuk tenaga kesehatan (tenaga kesehatan senior di kota dapat memberi pendampingan secara elektronik kepada tenaga kesehatan junior di daerah terpencil) 5. Pembangunan Rumah Sakit dan Puskesmas Terapung untuk menjangkau pulaupulau kecil dan terluar 6. Pertukaran dokter, bidan, dan perawat di daerah maju dan daerah tertinggalatau sebaliknya untuk berbagi pengalaman dan peningkatan kapasitas 7. Pendampingan dan pemantauan kondisi kesehatan masyarakat, ibu hamil, dan bayi melalui layanan telemedicine (telepon, sms, dam internet) secara berkala
18
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL Kemenkes Kemendesa PDTT PemerintahDaerah PemerintahDesa
Pengembangan e-medicne dan telemedicine Kemenkes Kemendesa PDTT Kemenkominfo PemerintahDaerah PemerintahDesa
Pembangunan Sarana Kesehatan (Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes)
PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL
Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan (Dokter,Bidan)
Kemenkes Kemendesa PDTT PemerintahDaerah
Kemenkes Kemendesa PDTT PemerintahDaerah
Pembangunan Rumah Sakit/ Puskesmas Terapung di Pulau Kecil/Terluar
• Berdasarkan Peraturan Presiden 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tugas dan fungsi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam pembangunan daerah tertinggal adalah koordinasi, eksekusi, dan regulasi; • Sebagai pembangunan lintas sektor, diperlukan dukungan dan kontribusi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pihak dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan di Daerah Tertinggal. 19
TERIMA KASIH
20
