BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan salah satu tujuan nasional. Pembangunan yang adil dan merata di segala bidang memerlukan sumber penerimaan yang menunjang peningkatan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan untuk membiayai pembangunan. Kebutuhan dana pembangunan yang tidak sedikit perlu segera dipenuhi dengan cara memberdayakan secara maksimal potensi penerimaan Dalam Negeri dari sektor migas dan non migas. Saat ini pajak menjadi penerimaan yang sangat diandalkan oleh pemerintah dari sektor non migas. Pajak merupakan cermin kemandirian suatu bangsa. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2013). Dari definisi tersebut dapat digaris bawahi bahwa pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan guna tercapainya pembangunan yang adil dan makmur.
1
Rangkaian sistem untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan reformasi terhadap sistem perpajakan Indonesia pada tahun 1983. Melalui sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri atau disebut self assessment system. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban melaporkan pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan tersebut diatur dalam pasal 28 UndangUndang Ketentuan Umum perpajakan. Data yang menunjukkan penerimaan pajak dan total penerimaan negara adalah sebagai berikut : Tabel 1 Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara
Tahun
Penerimaan Pajak
Penerimaan Negara
Presentasi Penerimaan
(dalam milyar)
(dalam milyar)
Pajak terhadap Penerimaan Negara
2012
980 518
1 332 323
76%
2013
1 148 365
1 497 521
77%
2014
1 310 219
1 661 148
79%
Sumber : olahan penulis dari www.bps.go.id Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu mengalami jumlah yang semakin besar.
Hal ini disebabkan karena minimnya
2
pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, menyebabkan banyak kesulitan dalam hal pelaksanaan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, selain itu juga kelalaian Wajib Pajak dalam hal pelaksanaan pembayaran pajak, pajak sangat mengkhawatirkan di dalam hal penerimaan kas negara. Berdasarkan hasil observasi, tidak semua Wajib Pajak memahami cara pelaporan pajak yang ditanggungnya secara benar, baik itu dari mulai melaporkannya pada siapa, bagaimana cara melapornya maupun prosedur pelaporan yang harus dijalani oleh Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pelaporan Pajak Keadaan ini akan berdampak terhadap sistem Self Assessment, yaitu sistem ini akan menjadi tidak efektif. Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menghitung jumlah pajak dan melaporkannya secara tidak lengkap masih sangat besar. Langkah efektif perlu segera diambil untuk menjaga penerimaan pajak sekaligus sebagai wujud tertib administrasi yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Diwakilkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang merupakan kantor pelayanan terpadu disetiap daerah akan tetap melakukan analisis atas kewajaran nilai pajak yang disetorkan oleh wajib pajak. Apabila berdasarkan analisis, wajib pajak dinyatakan tidak atau kurang bayar, maka kantor pajak akan melakukan tindakan. Salah satu tindakan penegakan hukum yang kongkrit adalah dengan mengeluarkan surat-surat ketetapan pajak. Menurut Mardiasmo (2011:41) surat ketetapan
3
Pajak terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) selain mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak kantor pajak juga dapat memgeluarkan Surat Tagihan Pajak, kedua surat tersebut mempunyai kekuatan hukum, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa. Surat Tagihan pajak merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika wajib pajak dari hasil penelitiannya terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, wajib pajak dikenai sanksi adinistrasi berupa denda dan/atau bunga, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu (Mardiasmo 2011:45). Surat Tagihan Pajak diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak. Surat tagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) juga dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang,
Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Magelang memiliki wilayah kerja di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang yang terdiri dari 21 kecamatana di Kabupaten dan 3 kecamatan di Kota Magelang. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan salah satu bentuk kegiatan intensifikasi pajak yang berorientasi pada peningkatan penerimaan pajak. Intensifikasi pajak adalah penigkatan
4
intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar mengurangi kecerobohan-kecerobohan yang ada. Upaya intensifikasi pajak dapat ditempuh dengan penyempurnaan Undang-Undang Pajak,
Peningkatan
penyempurnaan
mutu
adminsitrasi
pegawai pajak.
atau
petugas
Adanya
pemungut,
kesinambungan
dan antara
penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan penerimaan pajak membuat Accoount Representative di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang giat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Apakah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semakin banyak akan mengakibatkan penerimaan pajak yang semakin meningkat atau justru sebaliknya. Jika dilihat dari penjelasan diatas, surat tagihan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi pajak terutang sehingga akan manambah penerimaan pajak negara. Akan tetapi berapa jumlah presentasi penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang efektif agar menghasilkan penerimaan pajak sesuai target yang diharapkan dan berapa besar kontribusi Surat Tagihan Pajak dalam mencapai target penerimaan pajak di Magelang . Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang Tahun 2013-2015”.
5
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana efektivitas penerbitan surat tagihan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kota magelang tahun 2013-2015? 2. Bagaimana
kontribusi
penerbitan
surat
tagihan
pajak
terhadap
penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kota magelang tahun 2013-2015? 1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian yaitu : 1. Untuk mengetahui efektivitas penerbitan surat tagihan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kota magelang tahun 2013-2015 2. Untuk mengetahui kontribusi penerbitan surattagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama magelang tahun 2013-2015 1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penulis adalah : 1. Bagi Penulis Dapat menambah pengetahuan tentang efektivitas dan kontribusi lembar Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan terhadap penerimaan pajak 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Magelang Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang berguna untuk evaluasi kerja
6
yang berkaitan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan upaya peningkatan pajak. 3. Bagi Pihak Lain Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengembangkan penelitian yang sudah ada. 1.5.
Kerangka Pemikiran
Gambar 1 Bagan alur pemikiran penulisan tugas akhir
7
1.6. Sistematika Penulisan Penulisan tugas akhir ini secara garis besar dibagi menjadi empat bab yang terdiri dari sub-sub bab dengan urutan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini, berisi latar belakang yang menguraikan mengenai alasan penulis memeilih judul penulisan tugas akhir. Bagian rumusan masalah berisi mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini. Pada bagian tujuan penulisan akan disebutkan tujuan-tujuan dari penelitian, sedangkan pada bagian manfaat penulisan akan disebutkan manfaat yang diperoleh dari penulisan tugas akhir. Pada bagian kerangka penulisan akan disajikan bagian alur pikir penulisan tugas akhir. Sistematka penulisan akan menguraikan tentang sistem penulisan tugas akhir ini, dengan menjelaskan poin-poin yang ada pada setiap babnya. BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN Dalam bab ini, berisi tentang kondisi umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Bagian landasan teori akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan judul penulisan. Pada bagian tinjauan pustaka akan disebutkan beberapa penelitian terdahulu yang serupa dan sudah pernah dilakukan beserta hasil penelitiannya. Bagian metodologi penelitian akan mendeskripsikan tentang jenis data atau sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunaka dalam penulisan tugas akhir ini.
8
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini, berisi tentang analsisi dan pembahasan dari judul penulisan yaitu mengenai efktivitas penerbitan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor pelayanan Pajak Pratama magelang BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini, berisi tentang kesimpuan atas pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu berisi saran yang berguna untuk perbaikan.
9
