Dampak Negatif Pembangunan
Penurunan Kualitas Lingkungan Pencemaran (udara, tanah, air, laut) Cadangan SDA menipis Bencana alam (kekeringan, banjir, dll) Ketidakseimbangan iklim
Pembangunan Berkelanjutan (WSSD)
Perlu Sinergisme antara Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Pembangunan Berkelanjutan “Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”
Konferensi Stockholm 1972 Menanggapi masalah kerusakan lingkungan
Konferensi Rio de Janeiro 1992 Perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan sosial serta Pembangunan berkelanjutan (Agenda 21)
Rio +10/Konferensi Johannessburg 2002 Visi pembangunan berkelanjutan, kesepakatan global dan kemitraan antara seluruh masyarakat di dunia
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Sosial
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Setiap rencana usahadan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo. PP 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kualitas Air dan Pencemaran Air, beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Acuan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Izin Lingkungan (tugas downlod oleh mhs) Juklak dan Juknis (Kepmen LH dan Kepdal)
pre-emptive
Pengambilan keputusan & perencanaan
preventive
proactive
Pelaksanaan
Tingkat produksi
Pengawasan Baku Mutu
ISO 14000
Tata Ruang
Insentif & Disinsentif (Instrumen ekonomi)
Audit Lingkungan
AMDAL, UKL/UPL
Program PROPER Perizinan PLB3
Studi Kelayakan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA TATA RUANG Penyusunan Baku Mutu Perkiraan Dampak (AMDAL , UKL/UPL
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG Baku Mutu, RKL/RPL
Pemantauan Penegakan Hukum
Project level
Market based Instrument
Ecosystem Level PROPER
Teknologi
Peraturan Perundangan
Program DAS Kritis
Prokasih
Cleaner Prod
Pantai & AMDAL Laut Lestari
Audit
UKL & UPL
Global level Kebijakan Lingkungan
Langit Biru
Eko label
ISO 14000
Keanekaragaman Hayati Good Enviromental Governance
Adipura
Kepedulian Konsumen
National/ Kabupaten level Sumber : Adiwibowo, 2000
Pengendalian Pencemaran Air
PP 82/2001 KepmenLH 51/1995 KemMenKes 416/1990
Pengendalian Pencemaran Udara PP 41/1999 Pengendalian Pencemaran Udara Kepmen 13/1995 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Kepmen 141/2003 Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Current Production
Pengelolaan Limbah B3 Pengendalian Kebisingan
PP 18 jo. 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3
KepMen LH 48/1996 Baku tingkat kebisingan
Kebijakan Amdal
Sumber: Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 2012
AMDAL (PP 27 Tahun 2012) AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL
RKL Dinamis RPL
Tinggi PRIORITAS Rendah
Sumber: UNEP, 2002
1
Lokasi kegiatan AMDAL wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah (RTRW)
2
AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan
3
AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan
4
AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek
5
Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan
AMDAL Fungsi AMDAL
Memberi masukan dalam pengambilan keputusan Memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak/LH Memberikan informasi & data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah
Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek
Manfaat AMDAL
Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan Menghemat Penggunaan Sumber Daya Alam Kemudahan dalam memperoleh kredit bank
Penentuan Tujuan
Penetapan Sasaran PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROSES KAJIAN AMDAL Pengembangan Alternatif
Penilaian dan Pemilihan Alternatif Yang Paling Disukai
Penapisan Alternatif
Alternatif Tanpa Kegiatan
Dokumen Final Kajian
Pelaksanaan Kajian
Dokumentasi Pengambilan Keputusan
Sumber: Dimodifikasi dari Marriott, 1997
BERURUTAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
MODIFIKASI PROYEK DGN UPAYA PENGELOLAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS MODIFIKASI PROYEK DGN UPAYA PENGELOLAAN
SEIRING AMDAL
STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS
TERINTEGRASI
AMDAL
PROYEK YANG RAMAH LINGKUNGAN
Sumber: Reliantoro, 2005
RENCANA LOKASI :
1. Penambangan tidak disetujui krn terlalu dekat dg DPL - CoreMap (daerah perlindungan Laut) hanya 1 km 2. Tdk disetujui Gubernur krn Bandara “Kijang” yg ada belum optimal
1. Penambangan Bauksit di Pulau Mamut Kepulauan Riau 2. Penambangan pasir besi , awal Jetty di Ujung Genteng selanjutnya pindah dekat lokasi penambangan dan pabrik iron pig
REKOMENDASI AMDAL DAPAT MENGUBAH RENCANA LOKASI, DESAIN TEKNIS, DAN PERSYARATAN LAINNYA
DESAIN TEKNIS : Tailing Tambang Emas Di Halmahera Utara Maluku Utara
1. pipa dg casing, inlet/outlet hrs diperhitungkan spy tidak jebol 2. kapasitas harus diperhitungkan spy tdk flow up
PERSYARATAN LAIN : 1. KOPIK Kebasen Tegal, Jawa Tengah 2. Penambangan Pasir Besi Sukabumi Selatan Ja Bar
1. 2.
Krn mengelola Limbah B3 mesti jauh dr pemukiman penduduk 100m dari batas pasang tertinggi
PERENCANAAN TATA RUANG
PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM
PELAPORAN THD PENAATAN STANDAR NATIONAL MINIMUM
ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS (Upaya Perlindungan Lingkungan)
PERIJINAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
AMDAL
Sumber: World Bank (2001), Environment and Natural Resources Management in a Time of Transition
TENTUKAN TUJUAN PROYEK RENCANA PROYEK IDENTIFIKASI ALTERNATIF TEKNOLOGI
IDENTIFIKASI STRATEGI PEMBANGUNAN
TENTUKAN TUJUAN PEMBANGUNAN SEKTORAL / REGIONAL
SARING ALTERNATIF LOKASI
EVALUASI ALTERNATIF YG TERPILIH
IDENTIFIKASI ALTERNATIF LOKASI
ALTERNATIF OPERASIONAL & PENGELOLAAN
TENTUKAN “SUMBER DAYA” YG DIPERLUKAN
SARING ALTERNATIF TEKNOLOGI
LANJUTKAN DENGAN ALTERNATIF YANG DITENTUKAN
ALTERNATIF IMPLEMENTASI
ALTERNATIF KONFIGURASI DESIGN
BANDINGKAN ALTERNATIF
Sumber : World Bank-EIA Source Book
RENCANA KEGIATAN
UKL-UPL (sesuai Kep-MENLH No. 16/2012KEPMEN LH 16/2012 Pedoman penyusunan dok lingk hidup–UKL/UPL
Tidak
Ada dalam KEP-MENLH No.5 TH 2012 Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yg wajib dilengkapi dg AMDAL
Ya MENYUSUN AMDAL
DOKUMEN/FORMULIR UKLUPL
Daftar Jenis Kegiatan yang wajib AMDAL Pembagian Per Sektor Kegiatan Jenis Kegiatan Skala Besaran Alasan
Bupati/Walikota & Gubernur dapat menetapkan skala besaran lebih ketat Bupati/Walikota / Gubernur / masyarakat mengusulkan jenis kegiatan baru Daftar Wajib AMDAL – ditinjau 5 tahun sekali Wajib AMDAL – berbatasan langsung dgn hutan lindung
Perubahan Bentang alam Reklamasi Pantai perubahan dari laut menjadi daratan
Eksploitasi SDA Kawasan konservasi Ladia Galaska, Izin penambangan thd 13 perusahaan
Perubahan tata guna lahan Konversi lahan pertanian Industri atau perumahan
PROSEDUR AMDAL
Rencana Kegiatan dari pemrakarsa Proses penapisan: Daftar kegiatan wajib AMDAL (KepMenLH No. 17 Tahun 2001)
AMDAL dipersyaratkan
AMDAL tidak diperlukan
Pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat Pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakat
Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
Penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL) Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Penilaian ANDAL, RKL dan RPL Tidak Layak Lingkungan (kegiatan ditolak) SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Surat Kesepakatan KA ANDAL
MenLH/Gubernur /Bupati/Walikota
Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab
Layak Lingkungan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota Proses Perijinan
Komisi AMDAL Pusat terdiri dari: Pakar, Sektor Terkait, Pemda Setempat, Masyarakat, LSM
PEMRAKARSA + KONSULTAN PENYUSUN
INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
PELAKU AMDAL KOMISI PENILAI AMDAL: KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT KOMISI PENILAI AMDAL PROPINSI KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN/KOTA Catatan: Masyarakat terkena dampak adalah anggota Komisi Penilai AMDAL
PEMERINTAH 1.
Berdampak negatif pada masy luas/Hankam
2.
Lokasi melebihi 1 Propinsi
3.
Lokasi di wilayah sengketa
4.
Lokasi diwilayah ruang lautan > 12 mil
5.
Lokasi di lintas batas negara
PROPINSI Berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya lebih dari satu kabupaten/Kota KAB/KOT Semua Kegiatan di luar kewenangan Propinsi & Kabupaten
KOMISI PENILAI AMDAL Ketua - Sekretaris - Anggota TIM TEKNIS KLH/Instansi Pengelola LH Daerah Sektor terkait Pakar
SEKRETARIAT KOMISI ANGGOTA (lainnya) Masyarakat terkena dampak/ tokoh masyarakat LSM/ORLING
KLH/Instansi Pengelola LH Daerah
RENCANA KEGIATAN
AMDAL KEP-MENLH No. 5 TH 2012
Ya
Tidak
UKL-UPL
Ya
DAFTAR WAJIB UKL UPL
Tidak
MENYUSUN AMDAL
IMPLEMENTASI LANGSUNG
DOKUMEN / FORMULIR
HAK WARGA MASYARAKAT
Memperoleh informasi Hak Warga Masyara kat
Memberi saran, pendapat, dan tanggapan
Duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL (masyarakat yang terkena dampak)
Kepmen LH 17/2012 : keterlibatan Masyarakat dlm proses AMDAL)
MEKANISME KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM AMDAL (KEPKA 08/2000) MULAI
PENGUMUMAN
PENAPISAN
KONSULTASI MASYARAKAT
PELINGKUPAN
KESEPAKATAN KA-ANDAL PARTISIPASI MASYARAKAT
PENYUSUNAN
(melalui Wakil-nya)
ANDAL, RKL dan RPL KEPUTUSAN KELAYAKAN atas ANDAL, RKL dan RPL
Kepmen LH 17/2012 : keterlibatan Masyarakat dlm proses AMDAL)
SELESAI
Komponen Rencana Kegiatan (yang menimbulkan dampak) Komponen Lingkungan Hidup (yang terkena dampak)
KESEPAKATAN KA ANDAL
PEMRAKARSA
Kegiatan Lain disekitarnya Saran Tanggapan Pendapat (hasil sosialisasi)
KONSULTAN AMDAL
KOMISI PENILAI AMDAL
Batas Studi Dampak penting hipotetik
Metode Studi
Isu Pokok Draft KA ANDAL
Tenaga Ahli Yg diperlukan
Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL
Isi Surat kesepakatan KA-ANDAL : Ruang lingkup dan kedalaman kajian ANDAL, RKL/RPL yang akan dilakukan.
Surat Kesepakatan KA ANDAL MenLH/Gubernur /Bupati/Walikota
Penyusunan ANDAL, RKL, RPL oleh pemrakarsa
Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Istilah Daftar Singkatan Bab I. Pendahuluan Bab II. Rencana Kegiatan kalau Adendum Andal Uraian Kegiatan Bab III. Rona Awal kalau Adendum Andal Rona Lingkungan Hidup Bab IV. Ruang Lingkup Studi Bab V. Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting Bab VI. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Daftar Pustaka Dafatar Lampiran
1. Kep Ka Bapedal No 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 2. Kep Ka Bapedal No 056 Tahun 1994 tentang pedoman ukuran dampak penting – PP 27 Tahun 2012 pasal 5 3. Kep Men LH No 57 Tahun 1995 ttg AMDAL Terpadu / Multisektor 4. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Sosial dalam AMDAL 5. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL 6. Kep Men LH No 4 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu 7. Kep Men LH No 5 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
8.
Proses pelingkupan dan metodologi
9.
Pengumpulan data dan analisis Awal
10.
Rencana kegiatan harus lebih detail dari data yang ada pada KA
11.
Prakiraan dampak Rumusan matematika kuantitatif
sebagai Rona Lingkungan
dikaji lebih rinci besaran dampak & prakiraan
Aspek Sosial
kualitatif
Aspek ekonomi
kuantitatif & kualitatif
12.
Sifat penting dampak (ada 6 kriteria)
13.
Dampak penting
harus dijabarkan dalam RKL & RPL
Isi SK Kelayakan: Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan kegiatan sesuai AMDAL Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan RKL/RPL
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL (Komisi Amdal)
Tidak Layak Lingkungan (kegiatan ditolak) SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Layak Lingkungan
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Proses Perijinan
AMDAL harus :
Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) Digunakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan – PP 27 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (1)
Sumber : PP 27 Tahun 1999
