Visi Misi
Misi I
Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Disertai Akses Yang Luas Oleh Masyarakat;
Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mewujudkan Kaimana Yang Mandiri, Sehat, Cerdas, Unggul dan Sejahterah Strategi Penyediaan saranaprasarana dasar dan penunjang dalam 1 penyediaan akses yang luas bagi fasilitas pendidikan.
Kebijakan Umum
Identifikasi kebutuhan penyediaan sarpras dan fasilitas penunjang 1 pendidikan dengan memperhatikan data infrastruktur pendidikan yang telah ada.
Tujuan
1
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengahkejuaran di kabupaten kaimana yang menjawab aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pendidikan
Sasaran
1.1
Terpenuhinya jumlah kebutuhanan RKB tingkat SD/Sederajat s.d SMA/Sederajat
Pendekatan pembangunan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kemungkinan penggunaan teknologi secara tepat 2 terutama konstruksi agar efisien dalam pembiayaan, efektif dalam pembangunannya dan berdaya guna dalam pemanfaatannya.
Program
1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Indikator
-
Jumlah RKB SD/sederajat
-
Jumlah RKB SMP/sederajat
Penyebaran tenaga meubelair dan tenaga 3 guru harus diperhatikan agar tidak terjadi penumpukan. -
1.2
Terpenuhinya Mebeulair tingkat SD/Sederajat s.d SMA/Sederajat
Persentase jumlah RKB terhadap PUS tingkat: SD/sederajat ...... % SMP/sederajat ...... %
-
Jumlah meubelair : RKB tingkat SD/sederajat
-
Jumlah meubelair : RKB tingkat SMP/sederajat
-
1.3
Terpenuhinya kantor sekolah dan rumah guru
-
1.4
1.5
1.6
Terpenuhinya sarana sanitasi sekolah
-
Jumlah kantor sekolah banding sekolah SD Jumlah kantor sekolah banding sekolah SMP Jumlah rumah guru SD berbanding SD Jumlah rumah guru SMP berbanding SMP Jumlah WC banding Siswa tingkat SD Jumlah WC banding Siswa tingkat SMP
-
Jumlah fasilitas air bersih di SD Jumlah fasilitas air bersih di SMP
-
Jumlah taman baca pada SD Jumlah perpustakaan SMP
-
Jumlah judul buku per perpustakaan Jumlah buku per judul
-
SMP
Terpenuhinya perpustakaan sekolah
Tersedianya buku perpustakaan
Jumlah meubelair : Murid Persentase Jumlah Meubelair (bangku & meja) thd RKB thd
Jumlah Lab. Bahasa Jumlah Lab. IPA 1.7
Tersedianya laboratorium sekolah
Jumlah Lab. Biologi-Kimia
2
Program Pendidikan Menengah
-
-
Jumlah RKB SMA/sederajat Persentase jumlah RKB terhadap PUS tingkat: SMA/sederajat ...... % Jumlah meubelair : RKB tingkat SMA/sederajat Jumlah meubelair : Murid Persentase Jumlah Meubelair (bangku & meja) thd RKB thd Jumlah kantor sekolah banding sekolah SMA Jumlah rumah guru SMA berbanding SMA
2
3
Terpenuhinya jumlah guru bersertifikasi untuk keseluruhan jenjang pendidikan
Terwujudnya peningkatan mutu kualitas lulusan pada semua jenjang pendidikan melalui peningkatan kapasitas guru dan kapabilitas organisasi pendidikan secara menyeluruh;
2
3.1
3.2
3.3
Meningkatkan kompetensi guru melalui sertifikasi mutu guru
Pelatihan peningkatan mutu guru
-
Jumlah WC banding Siswa tingkat SMA
-
Jumlah fasilitas air bersih di SMA
-
Jumlah perpustakaan SMA/SMK
-
Jumlah judul buku per perpustakaan
-
Jumlah buku per judul
-
SMA Jumlah Lab. Bahasa
Jumlah penduduk yang diterima pada perguruan tinggi negeri
-
Jumlah Lab. IPA
-
Jumlah Lab. Biologi-Kimia
Jumlah Lulusan SMA/SMK yang melanjutkan pada jurusan MIPA pada perguruan tinggi negeri -
3
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan -
SMK Jumlah Lab. Bahasa Jumlah Lab. Kejuruan Jumlah workshop
Jumlah guru SD bersertifikasi Jumlah guru SMP bersertifikasi
4
Terwujudnya kesejahteraan tenaga pendidik secara bertahap sesuai kemampuan daerah;
4.1
Peningkatan kualifikasi guru dari PGSD/D1/D2/D3 ke S1
-
4.2
Peningkatan pendapatan guru/tenaga pendidik
4
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
-
Penyediaan sarana Identifikasi kebutuhan sarpras dasar prasarana kesehatan yang harus dibangun terutama pendukung 2 1 di kampung-kampung berdasarkan peningkatan kualitas prioritas dengan memperhatikan pelayanan kesehatan aksesibilitas dan kebutuhan masyarakat. masyarakat
5
Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sarana-prasarana dasar dan pelayanan kesehatan;
5.1
Terpenuhinya jumlah PKM induk, Pustu, Poskedes
1
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Distribusi tenaga kesehatan harus dilakukan secara merata termasuk 2 dukungan sarana pendukungnnya agar tidak terjadi penumpukkan dan jeda pelayanan kepada masyarakat.
5.2
Terpenuhinya sarpras pelayanan dasar pada RSUD
2
Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Jumlah guru SMA/SMK bersertifikasi
Jumlah pelatihan bagi guru MIPA SMP Jumlah pelatihan bagi guru MIPA SMA Jumlah Pelatihan bagi guru B. Inggris SMP Jumlah pelatihan bagi guru B. Inggris SMA Jumlah lulusan SMA/SMK yang diterima diperguruan tinggi negeri melalui Jumlah lulusan SMA/SMK yang diterima pada jurusan Teknik Jumlah tenaga pendidik yang ter-upgrade dari Jumlah rerata take home pay guru Jumlah besaran insentif dan uang zona bagi guru/tenaga
-
Jumlah PKM Induk
-
Jumlah PKM
-
Jumlah Pustu Jumlah Poskedes
-
Jumlah posyandu per satuan balita Jumlah intensitas pelayanan pada posyandu Jumlah bayi yang diimunisasi
3
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
-
5.3
Peningkatan Frekuensi Pelayanan Posyandu
4
5.4
5.5
Program Pelayanan Kesehatan
Pemberantasan penyakit infeksi dan menular
Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan pada masyarakat/kampung Terpencil
5
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD
-
Jumlah frekuensi puskesmas keliling (pusling)
-
Jumlah frekuensi pelayanan kesehatan ‘jalan kaki’ (pusjaki)
-
Jumlah puskesmas terapung
-
Angka Harapan Hidup Jumlah balita gizi buruk
-
Jumlah kematian ibu dan anak per satuan penduduk
-
Jumlah alkes
-
Jumlah fasilitas pada ruang pelayanan Jumlah fasilitas pada ruang perawatan Jumlah ruang pelayanan Jumlah ruang perawatan
-
Jumlah perawat
-
Rasio perawat persatuan penduduk
-
Jumlah bidan
5.6
Misi II
Menyediakan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Kesehatan;
6
Terpenuhinya jumlah tenaga medis dan paramedis sesuai kebutuhan daerah dan dokter ahli bagi RSUD kaimana;
6
Meningkatnya standar kesehatan masyarakat
Terpenuhinya jumlah tenaga medis dan non medis bagi kebutuhan pelayanan RSUD, PKM, Pustu dan Poskedes
-
6
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD
Jumlah penderita TBC yang tertangani Jumlah penderita Kusta yang tertangani Jumlah penderita HIV/AIDS yang tertangani Jumlah malaria yang tertangani
Menyediakan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Kesehatan;
-
Rasio bidan per satuan penduduk
-
Jumlah perawat gigi
-
Rasio perawat gigi per satuan penduduk
-
Jumlah apoteker
-
Jumlah gizi medik
-
Jumlah radiografer
-
Jumlah fisioterapis
-
Jumlah elektromedik
-
Jumlah sanitarian
-
Jumlah Analis kesehatan
-
Jumlah dokter umum
-
Rasio dokter umum per satuan penduduk
-
Jumlah dokter gigi
-
Rasio dokter gigi per satuan penduduk
-
Jumlah dokter ahli pada RSUD -
-
7
Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui peningkatan kapasitas SDM kesehatan secara berjenjang dan gradual;
7.1
Peningkatan kaulifikasi tenaga kesehatan dari SPK/DI/DII/DIII ke S1/DIV
7
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah dokter ahli penyakit dalam (internis) Jumlah dokter ahli penyakit kandungan (obsgyn) Jumlah dokter ahli bedah umum Jumlah dokter ahli THT Jumlah dokter ahli anak Jumlah dokter ahli saraf (neurolog)
-
Jumlah tenaga kesehatan yang ter-upgrade dari SPK/DI/DII/DIII ke S1/DIV
-
Jumlah tenaga medis/paramedis yang
7.2
Pendidikan & pelatihan keahlian, bimbingan teknis dan workshop
-
7.3
Penyelenggaraan pendidikan keperawatan dan kebidanan kedinasan
-
8
8
Terwujudnya kesejahteraan tenaga medis dan paramedis secara bertahap sesuai kemampuan daerah;
8.1
Pembangunan rumah dinas bagi tenaga medis dan paramedis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
Jumlah rumah dinas yang dibangun
-
Jumlah rumah dinas kopel yang dibangun
8.2
Peningkatan pendapatan tenaga medis dan paramedis
Jumlah tenaga medis/paramedis yang mengikuti bimtek keahlian Jumlah tenaga medis/paramedis yang Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan kedinasan Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan kedinasan kebidanan
-
Jumlah rumah dinas barak yang dibangun Jumlah rerata take home pay perawat Jumlah rerata take home pay bidan Jumlah insentif bagi operator alat kesehatan Jumlah insentif dokter umum Jumlah insentif dokter ahli
Misi III
Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Keunggulan Kompetitif SDA Yang Dikelola Secara Berkelanjutan;
Pengembangan perekonomian lokal berbasis pemanfaatan SDA dalam kerangka perwujudan ketahan Re-identifikasi kelompok masyarakat pangan (buffer stock) sasaran (target group), terutama 3 1 dan bagi kebutuhan masyarakat miskin dan pengangguran produksi skala besar serta kerangka/model implementasinya. (mass production) sesuai kebutuhan pasar dalam kerangka sustainable development.
9
Terwujudnya sektor ekonomi daerah berbasis pengelolaan SDA yang menjadi keunggulan kompetitif daerah;
9.1
Tersedianya sentrasentra pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pengelolaan SDA
1
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Identifikasi ketersediian lahan produktif yang dapat digunakan untuk pertanian 2 skala produksi, termasuk perkinan tangkap.
-
Jumlah luas lahan pertanian
-
Jumlah produksi pertanian
-
Jumlah luas lahan perkebunan
-
Jumlah produksi perkebunan
Penyediaan sarpras pendukung dengan 3 memperhatikan prioritas dan kapasitas fiskal daerah. 4
Pelibatan swasta lokal dalam kerangka public private partnership harus sudah mulai dipikirkan.
2
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Kehutanan dan Perkebunan
Penataan infrastruktur permodalan (soft loan, legalisasi aset masyarakat dan 5 micro financing) dan kelembagaan ekonomi petani-nelayan.
9.2
Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan
3
Program pengembangan budidaya perikanan
-
Jumlah luas area usaha perikanan (budidaya & tangkap)
4
Program pengembangan perikanan tangkap
-
Jumlah produksi perikanankelautan
10
5
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan Mikro
-
Jumlah kelompok usaha mandiri oleh masyarakat
Terwujudnya pembangunan infrstruktur Tersedianya jalur akses ekonomi daerah yang 10.1 transportasi penunjang terintegrasi dengan produksi dan pasar pengembangan ekonomi sektoral;
6
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
-
Jumlah koperasi produksi masyarakat
Tersedianya kebutuhan permodalan lunak (soft 10.2 loan) bagi petani dan nelayan produksi
7
Program peningkatan produksi peternakan
-
Jumlah populasi ternak besar
-
Jumlah populasi ternak kecil
Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat & 10.3 perwujudan legalisasi aset masyarakat (asset reform)
11
Terwujudnya petani dan nelayan lokal yang memiliki mata pencaharian tetap dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup petani dan nelayan lokal;
8
Program pembangunan jalan dan jembatan
-
Jumlah kilometer jalan akses
9
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
-
Jumlah dermaga/pelabuhan di lokasi pengembangan ekonomi
10
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
-
Jumlah petani/kel. tani yang memperoleh bantuan usaha
11
Program Peningkatan Usaha Perikanan
-
Meningkatnya 11.1 pendapatan masyarakat petani dan nelayan
-
Jumlah nelayan yang memperoleh bantuan usaha Jumlah kelompok nelayan yang memperoleh bantuan
12
13
Berkurangnya jumlah 11.2 penduduk miskin dan pengangguran
14
15
Misi IV
Pelaksanaan 4 Reformasi Birokrasi Secara Konsisten.
Pengembangan SDM aparatur dengan dengan memperhatikan kebutuhan 1 daerah dan dilakukan dalam sebuah skema pengembagan yang terpadu dan terarah.
12
Terciptanya birokrasi yang responsif, adaptif dan pro perubahan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Penyusunan master plan pengembangan dan pengembangan aparatur peningkatan kualitas SDM 12.1 di Kabupaten Kaimana apartur secara yang berbasis kebutuhan terintegrasi, terpadu dan organisasi sesuai kebutuhan daerah dalam sebuah grand desain pengembangan SDM aparatur di Kabupaten Kaimana;
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program pengembangan data/informasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
-
Jumlah aset masyarakat yang legal
-
Jumlah aset masyarakat yang dapat digunakan menjadi
-
Angka Nilai Tukar Nelayan
-
Angka Nilai tukar petani
-
Nilai komponen pertanian pada PDRB
-
Jumlah Rp. Konsumsi petani Jumlah Rp. Konsumsi nelayan Jumlah pendapatan per kapita petani Jumlah pendapatan per kapita nelayan Purchasing Power Parity petani Purchasing Power Parity nelayan
-
Jumlah penduduk miskin
-
Jumlah pengangguran terbuka
-
Jumlah lapangan Kerja Baru
Jumlah dokumen master plan pengembangan SDM aparatur
Mewujudkan Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berpihak Pada Rakyat;
Peningkatan profesionalisme aparatur harus terus dilakukan dalam 2 menciptakan agen pelayan masyarakat yang mampu service delivery secara maksimal kepada public. 3
Penerapan disiplin kepada dilakukan secara menyeluruh.
Jumlah dokumen kerangka tindak lanjut master plan pengembangan aparatur
aparatur
Penataan perijinan dan pengenaan pajak/retribusi terhadap peluang 4 kegiatan investasi di daerah investasi melalui kebijakan satu pintu.
Terwujudnya 12.2 penempatan aparatur sesuai kompetensi
Jumlah jabatan yang terisi berdasarkan kompetensi (fit and propper test)
Terwujudnya evaluasi kinerja aparatur secara 12.3 berkala dan berkesinambungan
2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya mekanisme penerapan 12.4 reward and punishment secara konsisten
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah kegiatan evaluasi kinerja aparatur yang dilaksanakan Jumlah rekomendasi yang dihasilkan Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti
Jumlah aparatur yang memperoleh reward Jumlah aparatur yang memperoleh punishment
13
Penataan aset Pemerintah daerah secara keseluruhan dalam rangka Rekonsialiasi aset perwujudan good 13.1 pemerintah daerah governance dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;
4
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Jumlah aset yang terdata
Jumlah aset yang dihapus Pembuatan dan penataan regulasi tata 13.2 kelola pemerintahan (SOP)
5
Jumlah regulasi tentang Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan kelembagaan Jumlah regulasi tentang aparatur Jumlah regulasi tentang disiplin aparatur
Terwujudnya prosedur 13.3 perijinan yang ramah investasi
13.4
Misi V
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Menjawab Kebutuhan Masyarakat.
Penyediaan infrastruktur dasar 5 dan infrastruktur penunjang sebagai sarana akses dan penunjang kegiatan sektor perekonomian.
Pengembangan infrastruktur dilakukan 1 dengan memperhatikan prioritas wilayah pengembangan.
14
6
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah hari pengurusan ijin investasi pmdn, pma, usaha umum, dll
Penataan perjinan bagi kemudahan berinvestasi
Terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang bagi pelayanan dasar Pembangunan sarpras pembangunan dan 14.1 pemerintahan pemerintahan serta menjawab kebutuhan pengembangan sektoral di Kabupaten Kaimana.
Jumlah hari pengurusan ijin investasi PMDN, PMA, usaha umum dan usaha lainnya
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pendekatan pembangunan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kemungkinan penggunaan teknologi secara tepat 2 terutama konstruksi agar efisien dalam pembiayaan, efektif dalam pembangunannya dan berdaya guna dalam pemanfaatannya dan relatif tidak memberatkan dari sisi pembiayaan.
Jumlah balai kampung
Jumlah gedung pertemuan distrik
Jumlah gedung/bangunan kantor pemerintahan lainnya 14.2
Pembangunan jalan dan jembatan
2
Program pembangunan jalan dan jembatan
Jumlah ruas jalan Jumlah kilometer jalan arteri kabupaten Jumlah kilometer jalan lingkungan Jumlah ruas jalan setapak Jumlah panjang jalan setapak Jumlah jembatan yang dibangun
14.3
Pembangunan drainase dan sanitasi
3
Program pembangunan saluran drainase/goronggorong
Jumlah ruas drainase Jumlah panjang drainase
4
Perogram Penataan Sanitasi
Jumah fasilitas sanitasi
Jumlah jaringan sanitasi 14.4 Pembangunan air bersih 5
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Jumlah keluarga yang memiliki akses air bersi Jumlah jaringan air bersih terpasang Jumlah sumber air bersih
14.5 Pembangunan talud 6
Program pembangunan turap/talud/bronjong
Jumlah ruas talud Jumlah panjang talud
Pembangunan tambatan 14.6 perahu 7
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah tambatan perahu yang dibangun Jumlah dermaga apung yang dibangun
14.7
Pembangunan perumahan masyarakat 8
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Jumlah BBNL Jumlah rumah masyarakat yang dibangun
Implementasi pembangunan dengan memperhatikan Penataan konsolidasi penggunaan ruang 6 pemanfaatan dan 1 dan pengendalian dilakukan secara pengendalian ruang berkala. daerah dengan mengacu pada RTRW dan RDTR. Diperlukan dukungan pemangku peran 2 secara luas dalam mendukung implementasi RTRW secara konsisten.
15
Terwujudnya pembangunan daerah yang mengacu pada pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah secara konsisten selaras dengan RTRW dan RDTR Kabupaten Kaimana
Pembangunan/pemanfa atan ruang yang 15.1 mengacu pada RTRW/RDTR
1
Program Pemanfaatan Ruang
-
Jumlah % area pembangunan yang berkesesuaian dengan RTRW/RDTR
-
Pengurangan persentase wilayah yang tidak berkesesuaian dengan RTRW/RDTR
Penyusunan data base pendidikan, kesehatan, perekonomian dan infrastruktur secara Pendataan dilakukan secara 7 holistik dan 1 komprehensif, mudah dibaca dan komprehensif dalam digunakan dalam formulasi kebijakan. mendukung implementasi program pada bidang dimaksud.
16
Terwujudnya data base pembangunan sebagai bahan formulasi kebijakan Tersedianya data base dan evaluasi serta 16.1 pendidikan pengendalian pembangunan daerah secara menyeluruh
1
Program Pengembangan Data dan Informasi
Pendataan dilakukan dalam clustercluster data dengan metodologi yang 2 tepat sehingga data yang dikumpulkan akurat dan disimpan secara digital dalam sebuah data warehouse. Program Pengembangan 16.2 Tersedianya data base kesehatan 2 Data dan Informasi
-
Tersedianya dokumen sarpras pendidikan
-
Jumlah dokumen SDM pendidikan
-
Program Pengembangan 16.3 Tersedianya data base perekonomian 3 Data dan Informasi
-
-
Program Pengembangan 16.4 Tersedianya data base infrastruktur 4 Data dan Informasi
-
-
Jumlah dokumen sarpras kesehatan Jumlah dokumen SDM kesehatan Jumlah dokumen pemetaan potensi wilayah Jumlah dokumen rencana dan strategi pengembangan potensi wilayah Jumlah dokumen data base infrastruktur daerah/wilayah Jumlah dokumen rencana pengembangan infrastruktur
Pembangunan sektoral yang dilakukan harus Perlu dipersiapkan desain tata kelola dengan 8 1 pengelolaan lingkungan secara memperhatikan berkelanjutan. keberlangsungan dan daya dukung lingkungan hidup.
17
Terwujudnya pembangunan yang memperhatikan dan tanpa mengurangi daya dukung lingkungan (environmental carrying capacity)
Terpeliharanya kualitas 17.1 dan daya dukung lingkungan hidup
1
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pelibatan pemangku peran dan partisipasi masyarakat secara luas 2 menjadi syarat mutlak dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri.
2
3
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
-
Jumlah % wilayah yang terdegradasi
-
Jumlah % wilayah yang dapat direstorasi
-
Jumlah % wilayah yang dilakukan reboisasi
-
Jumlah % luasan RTH
-
-
Jumlah petugas kebersihan lingkungan per 1000 penduduk Jumlah armada kebersihan per 1 km2 wilayah berpenduduk