BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Tersedianya sarana dan prasarana publik yang memadai merupakan satu hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan sarana dan prasarana publik, seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya oleh pemerintah, baik finansial maupun sumber daya manusianya (SDM). Ditengah-tengah keterbatasan yang ada maka, dibutuhkan kerjasama dengan melibatkan pihak swasta dalam satu ikatan hubungan kerjasama atau kemitraan. Kerjasama yang baik antara sektor publik dan swasta di formulasikan ke dalam kemitraan sektor publik dan swasta yang dikenal dengan istilah Public Private Partnerships (PPP). Kerjasama dalam hubungan kemitraan kini menjadi satu veriabel penting, dalam upayah pemerintah mewujudkan partisipasi swasta untuk mendorong kerjasama disektor sarana dan prasarana publik. Terminologi
kerjasama (partnership) atau
kemitraan, lazim digunakan
untuk
menggambarkan sebuah jalinan kerja antara dua atau lebih individu/organisasi untuk memproduksi suatu barang (goods) atau memberikan suatu pelayanan jasa (service delivery). Kemitraan sering juga dilihat sebagai proses peningkatan kualitas layanan atau produk dengan atau tanpa penurunan beban biaya (increasing quality of service and reducing cost). Dengan demikian kemitraan dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mencipatakan sebuah nilai yang terbaik, dimana proses peningkatan mutu diharapakan terjadi tanpa menambahkan beban biaya (Savas, 1988; Donahue, 1992). 1 1
http://pengertiandaninfo.blogspot.com/2013/02/kemitraan-pemerintah-dan-swasta
1
Tri Widodo (2004) Munculnya pertimbangan perlunya memperkuat kerjasama publicprivat ini, dilihat dari 3 (tiga) dimensi sebagai berikut: 1. Alasan politis: menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong perwujudan good governance and good society. 2. Alasan administratif: adanya keterbatasan sumberdaya anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen. 3. Alasan ekonomis: mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, mengacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta mengurangi resiko. Pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta juga diatur dalam Keppres No.7 tahun 1998. Pada tahun 2005 pemerintah mendefinisikan ulang substansi pelaksanaan Kerjasama Pemerintah (KPS) dengan Perpres No 67 tahun 2005 yang menggantikan Keppres No.7 tahun 1998, dan disusul dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.38 tahun 2006 tentang manajemen resiko dalam proyek infrastruktur. Selanjutnya, Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) diatur dalam Perpres No. 67 tahun 2005 mengatur tentang prinsip, jenis, identifikasi dan proses pengadaan, tarif dan resiko, perjanjian dan ijin pengusahaan. Perturan Presiden (Perppres) No.67 tahun 2005 merupakan peraturan secara khusus mengatur ketentuan penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Keppres ini diperlukan sebagai salah satu alat penciptaan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyedian infrastruktur. Perpres No.67 tahun 2005 telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.38 tahun 2006 yang banyak membahas mengenai dukungan dan jaminan pemerintah. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 67 tahun 2005 membuat pemda perlu mengatur hal tersebut
2
dala Peraturan Daerah (Perda) selain berfungsi sebagai aturan pelaksana dari peraturan tingkat pusat yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan transportasi dan karakteristik wilayah daerah. Kemitraan Pemerintah Swasta disingkat KPS atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Public Private Partnership atau disingkat PPP atau P3 adalah suatu perjanjian kontrak antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) dikerjasamakan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan kerjasama ini, risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah/dibagi kepada pemerintah dan swasta. Bentuk yang banyak dikenal dengan istilah BOT (Build Operate and Transfer) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Bangun Kelola dan Alih Milik. Tetapi sebenarnya, masih banyak bentuk yang bisa digunakan seperti Outsourcing, sebagai bentuk paling sederhana sampai bentuk Bangun Kelola dan Miliki atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Build Operate and Own (BOO). 2 Kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta atau (PPP) pada hakekatnya merupakan wujud yang ideal, karena dengan kemitraan tersebut memberikan ruang adanya partisipasi pihak swasta untuk ikut serta mendorong program-program pembangunan pemerintah melalui suatu hubungan kemitraan. Dalam hubungan kemitraan didasari atas hubungan antara pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan juga dapat saling memberikan keuntungan, serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Setiap pelaku memiliki potensi, keistimewaan dan kemampuan, walaupun berbeda ukuran, jenis, sifat dan juga tempat usahanya. Dengan kelebihan maupun keterbatasan yang ada menimbulkan rasa saling membutuhkan dalam satu ikatan hubungan kerjasama atau kamitraan. 2
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemitraan_pemerintah_swasta
3
Dalam kesetaraan kemitraan memerlukan pula pemahaman yang kuat terhadap hak dan tanggung jawab serta peran masing-masing pihak, baik dari pihak pemerintah maupun pihak dari swasta. Kesetaraan akan dapat terjalin dengan baik maka, peran tanggung jawab masing-masing pelaku saling mengerti dan mengetahui secara jelas tangung jawabnya, dimana pemerintah sebagai penyusun regulasi dan memiliki aset dijadikan sebagai sumberdaya yang dapat memberikan manfaat baik untuk masyarakat maupun juga untuk pemerintah. Kemudian pihak swasta yang juga memiliki sumberdaya yang dimiliki, akan semakin tertata pengelolaannya dengan baik yang kemudian akan menjadi maksimal untuk mendatangkan profit (keuntungan) untuknya dan juga memberikan dampak yang postif terhadap kepentingan publik. Kumorotomo (1999:89) menjelaskan bahwa hubungan kemitraan antara pemerintah dangan swasta di indonesia telah lama dikembangkan. Hal ini muncul pertama kali dalam wacana manajemen publik ketika pejabat tinggi negara dengan pengusaha dipertemukan dalam sebuah forum penataran. Dampak dari jasil pertemuan tersebut menunjukan bahwa kerjasama dalam bentuk pendaan secara patungan, pelaksanaan proyek dengan kontrak kerjasama atau system contracting out dimana swasta diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan suatu proyek dengan standar kualitas yang sebulumnya telah diterapkan oleh pemerintah. Dalam perjanjian permendagri Nomor 3 Tahun 1986 disebutkan secara eksplisit bentukbentuk penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dalam hal ini adalah Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bagi Tempat Usaha. Dari bentuk kontrak tersebut tampaknya kemitraan yang banyak berkembang dalam sistem manajemen proyek-proyek yang berupa prasarana fisik. Kemudian pada awal tahun 1990an begitu bnayak seminar dan diskusi atau lokakarya membahas tentang pentingnya kemitraan antara pemerintah dan swasta serta berbagai rincian teksis yang dapat dipakai untuk
4
melaksanakan kerjasama tersebut. Imbauan semacam itu juga tercantum dalam Tap MPR No.II/MPR/1993 yang menghendaki adanya hubungan kerja serta kemitraan usaha antar beebagai unsur ekonomi nasional, terutama antara pengusaha besar/kuat dengan pengusah lemah. Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan yang ada, tidak saja dijalankan oleh pemerintah pusat akan tetapi, juga dijalankan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kotamadya Cirebon (dalam Kumorotomo, 1999:98) mengadakan kemitraan pengelolaan terminal dan perpakiran. Adapun Kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta Dalam Penyediaan Jasa Transportasi (Ferry penyebrangan) Di Kabupaten Bengkalis (dalam Saily : 2012). Kemitraan yang dilakukan pemerintah provinsi D.I Yogyakarta dengan pihak swasta, kerjasama di sektor transportasi publik. Pemerintah provinsi D.I Yogyakarta dalam rangka melaksanakan pembangunan yang direncanakan untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Tujuan utama dari kerjasama di sektor transportasi publik ini, merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat. Iskandar (2007:2) menjelaskan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan akan menjadi lebih baik jika dapat memberikan positif yang luas bagi peningkatan aktivitas masyarakat. Dalam kemitraan pemerintah dan swasta yang dilakukan oleh pemerintah provinsi D.I Yogyakarta dan PT Jogja Tugu Trans, merupakan sebuah hubungan kerjasama di sektor transportasi publik. Melalui kerjasama ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat di dalam mendapat layanan moda transportasi publik. Kemitraan ini dilakukan dalam rangka untuk mereformasikan transportasi perkotaan yang selama ini terkesan buruk kualitas pelayanan busnya, dan juga rata-rata bus yang tidak layak untuk beroperasi seperti
5
sudah tua usia busnya. Pemerintah provinsi D.I Yogyakarta berupaya untuk membenahi sistem transportasi perkotaan ke arah yang lebih baik dengan mengadakan peremajaan bus lama ke yang baru kemudian, didukung dengan sistem kerja yang baik sehingga diharapkan akan menjadi icon moda transportasi perkotaan di wilayah D.I Yogyakarta kea rah yang lebih baik. Ada beberapa hal yang mendorong kemitraan pemerintah swasta sebagaimana yang di kemukakan oleh Reksohapdiprojo (dalam Suharto, 1996 : 6) yaitu; (1) Kelangkaan sumber pembiayaan; (2) Kelangkaan sumberdaya manusia; (3) Meningkatkan efisiensi; alasan politis yang melaksanakan kebijakan swastasionalisasi sektor infrastruktur. Sedangkan tujuan dati kemitraan antara sektor pemerintah dan sektor swasta adalah (1) meningkatkan efisiensi; (2) Sumber investasi; (3) Alternetif sumber dan bagi pemerintah. Begitu banyak jenis pelayanan yang dalam pengelolaannya pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta, salah satunya ialah jenis pelayanan jasa. Pelayanan jasa merupakan jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerima secara langsung dan habus terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan transportasi, baik angkutan darat maupun angkutan laut. Transportasi merupakan salah satu elemen yang sangat penting di dalam pembangunan, karena dangan adanya transportasi, mobilitas, aksesibilitas, dan aktivitas menjadi meningkat yang berdampak pada makin efektif dan efisiensinya pemanfaatannya di dalam melakukan aktivitas. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ekonomis, dalam arti berkesinambungan yang berarti tersedianya kapasitas transportasi adalah mampu memenuhi
6
permintaan pengguna jasa transportasi. Jika hal ini dilaksanakan, maka pergerakan lalulintas (manusia dan barang) akan terselenggara secara lancar, aman, murah, dan nyaman. Dari fenomena ini, penulis tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta di provinsi D.I Yogyakarta khususnya pada studi kasus Kerjasama Bus Trans Jogja. B. Rumusan Masalah Kemitraan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi D.I Yogyakarta dengan pihak swasta dalam program kemitraan bus Trans Jogja bertujuan untuk mereformasikan sistem transportasi perkotaan agar menjadi lebih baik yaitu aman, nyaman, handal dan juga ekonomis sehingga, diharapakan dampak dari kemitraan ini benar-benar dapat menjadikan sistem transportasi semakin lebih baik dari sebelumnya. Namun pertanyaannya ialah, Apakah dengan menerapakan model kemitraan bus Trans Jogja yang ada saat ini, sudah benar-benar sesuai dan mampu untuk mewujudkan pengembangan dan kemajuan moda transportasi publik yang memadai.? Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana proses dari kemitraan tersebut dibangun? 2. Apa implikasi kemitraan terhadap kualitas pelayanan publik setelah di implementasi? C. Tujuan Penelitian Dari rumusan masalah tersebut, peneliti kemudian merumuskan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu: 1. Untuk memahami proses terbentuknya kemitraan bus Trans Jogja
7
2. Mengungkapkan implikasi kemitraan antara pemerintah provinsi D.I Yogyakarta terhadap kualitas pelayanan publik bus Trans Jogja setelah di implementasikan D. Manfaat Penelitian Diharapakan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan kontribusi untuk: 1. Secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemahaman teori, konsep maupun praktek yang lebih baik sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik. 2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah provinsi D.I Yogyakarta mengenai Public Private Partnership (PPP) dan rangka optimalisasi tujuan pelayanan publik. 3. Bagi penulis, agar lebih memahami tentang teori dan konsep kemitraan pemerintah swasta atau Public Private Partnership (PPP) dan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata S2 di MAP UGM. Sebagai sebuah sumbangan pemikiran penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademisi, namun masih jauh dari sempurna. E. Keaslian Penelitian Berbagai penelitian tentang kemitraan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dari sudut tinjauan, obyek dan lokasi penelitian yang berbeda. Sebagai contoh penelitian tentang Kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta Dalam Penyedian Jasa Pelayanan Trasnportasi Laut (ferry penyebrangan) di Kabupaten Bengkalis (Muthu Sily, 2012). Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam penyedian jasa
8
pelayanan ferry penyebrangan dan manfaat yang di dapat dari kerjasama tersebut bagi pemerintah Bengkalis dan swasta, serta masyarakat kabupaten Bengkalis. Penelitian lainya yang juga dilakukan oleh Ahmadi (2002) tentang Implementasi Kebijakan kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Pusat Sukaramai Pekanbaru. Penelitian ini lebih meneliti pada efektivitas implementasi kebijakaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pembangunan peremajaan pasar sukaramai Pekanbaru. Penelitian yang lain oleh Lalu Gita Ariadi (2001). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Irvan Abd. Rahman (2008) yang meneliti tentang Kemitraan Antara Pemerintah dan Swasta Dalam Reklamasi Pantai Di Kota Ternate. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan proses kemitraan anatara pemerintah dan swasta dan mengidentifikasi faktorfaktor yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kemitraan antara pemerintah kota ternate dengan swasta. Disamping itu, dari uraian beberapa penelitian tentang kemitraan yang telah disampaikan diatas, adapun dalam penelitian ini memaparkan beberapa penelitian tentang Trans Jogja yang juga telah dialakukan oleh beberapa peneliti. Sebagai contoh tentang Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Angkutan Bus Trans Jogja oleh Helmi Tri Anjar Songko (2008). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kenpentingan konsumen terhadap atribut layanan pada jasa transportasi bus Transjogja dan untuk mengukur seberapa tinggi kepuasan konsumen terhadap tiap atribut lainnya. Penelitian lain tentang Integritas Servaqual dan HOQ untuk Pengukuran Kualitas Layanan Angkutan Masa (Studi Kasus Trans Jogja) oleh Sonya Marliana (2009). Penelitian ini dengan tujuan mengidentifikasi atribut-atribut layanan bus Trans Jogja yang sesuai
9
dengan keinginan dan kebutuhan penumpang serta memberikan rekomendasi peningkatan dan pengembangan untuk memperbaiki kualitas layanan Trans Jogja. Sementara itu, penelitian lain juga tentang Aplikasi Group Decision System Untuk Menentukan Lokasi Shelter Baru Bus Trans Jogja Menggunakan Metode Borwn Gibson dan Borda (Bhakti Susilo, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk
membuat suatu desain dan
mengimplementasikan sistem pendukung keputusan kelompok (GDSS) yang mengkombinasi metode Brown-Gibson dan Broda untuk memebrikan solusi kepada para pengambil keputusan (decision makers) dalam memilih alternatif lokasi baru bus Trans Jogja, serta sebagai alat bantu untuk emndukung keputusan, lokasi yang terpilih adalah lokasi yang terbaik dengan mempertimbangkan dari hasil perhitungan yang dihasilkan pada faktor obyektif dan subyektif tersebut menurut masing-masing DM. Selanjutnya, penelitian tentang Evaluasi Kinerja Trayek Trans Jogja Dengan Menggunakan Sofware EMME/3 oleh Nurmala (2012). Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kinerja trayek Trans Jogja pada kondisi eksisting dan memeberikan saran baru dari alternatif baru yang mampu mengoptimalkan trayek Trans Jogja. Sementara itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dari kemitraan tersebut dibangun dan implikasi kemitraan terhadap kualitas pelayanan publik setelah di implementasikan.
Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan isi tesis yang akan dibahas adalah sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah mengenai Public private Partnership (PPP) sebgai salah satu pendekatan yang masih baru dalam kerjasama antara pemerintah dengan
10
pihak swasta. Pemaparan bab ini difokuskan pada fenomena kemitraan antara pemerintah provinsi dengan pihak swasta dalam menyediakan pelayanan publik. Uraian ini lebih menyeroti implementasi kerjasama pemerintah provinsi DIY dengan PT Jogja Tugu Trans dalam hubungan kerjasama mereformasi sistem angkutan perkotaan di wilayah DIY melalui kerjasama bus Trans Jogja. Bab II. Tinjauan Pustaka Untuk Konsep Publik Private Partnership dan Konsep Impelemntasi Kebijakan Pada bab ini memaparkan landasan teori yang akan digunakan dalam menjelaskan kemitraan pemerintah provinsi D.I Yogyakarta dengan PT Jogja Tugu Trans. Adapun teori yang digunakan yaitu teori Public Private Partnership (PPP) baik pengertian secara umum maupun secara khusus berdasarkan konteks masing-masing. Kemudian bab ini juga menjelaskan manfaat Public Private Partnership, model atau bentuk Public Private Partnership, karakteristik Public Private Partnership, dan terakhir adalah menjelaskan kunci sukses Public Private Partnership. Disamping itu, adapun landasan konseptual dan teori Implementasi Kebijakan yang juga digunakan baik pengertian impelementasi kebijakan dan juga model-model impelementasi kebijakan. Bab III. Metode Penelitian Pada bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV. Deskripsi Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Bab ini akan mendeskripsikan atau mengambarkan wilayah provinsi D.I Yogyakarta secara umum.
11
Bab V. Proses Public Private Partnership (PPP) Di Provinsi D.I Yogyakarta Bab ini akan membahas dinamika dari proses terjadinya kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta (PPP) di Yogyakarta antara pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta dan PT Jogja Tugu Trans. Dalam bab ini akan dijelaskan proses tahapan kemitraan pemerintah provinsi D.I Yogyakarta dengan PT Jogja Tugu Trans, mulai dari latar belakang atau sejarah kemitraan tersebut terjadi, mekanisme kemitraan yang dibangun, model kemitraan yang diterapkan. Kerangka penulisan dalam bab ini dapat diuraikan sebagai berikut: A. Pengantar B. Latar belakang kemitraan. Menjelaskan tentang alasan pemerintah provinsi D.I Yogyakarta berupaya untuk menata kembali sistem transportasi perkotaan di D.I Yogyakarta C. Mekanisme kemitraan. Dalam mekanisme kemitraan ini ada beberapa proses kemitraan ini dilalui beberapa tahapan hingga sampai pada proses pelaksanaan kemitraan. a. Latar Belakang Pemerintah Provinsi DIY Mereformasi Sistem Transportasi Publik b. Kemitraan Dengan Model Buy The Service c. Tahapan Penjaringan Pendapat Publik d. Aspirasi Koperasi dan Pemilik Bus e. Tebentuknya Konsorsium Sebagai Syarat Kemitraan Bab VI. Implikasi Public Private Partnership (PPP) Terhadap kualitas Pelayanan Publik Setelah Di Implementasi. Bab ini akan dilakukan analisis dan interpretasi data untuk dapat memahami implikasi Public Private Partnership (PPP) terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam bab ini akan dibahas hasil kerjasama Public Private Partnership (PPP) yang telah diterapkan dalam program bus Trans Jogja antara pemerintah provinsi D.I Yogyakarta dengan PT Jogja Tugu Trans
12
kedalam beberapa aspek, yaitu implikasi Public Private Partnership terhadap pelayanan publik setelah di implementasi. Ditinjau dari aspek fisik sarana dan prasarana, pelayanan bus, dan sistem pengawasannya. Bab ini juga berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian-penelitian mengenai implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari adanya kerjasama kemitraan antara pemerintah provinsi D.I Yogyakarta dengan PT Jogja Tugu Trans. Kerangka penulisan dalam bab ini dapat diuraikan sebagai berikut: A. Pengantar B. Aspek sarana dan prasarana, yaitu bagaimana tersedianya pembangunan infrasturktur dari program bus Trans Jogja dan juga tersedianya SDM. Diantaranya ialah: a. Shelter Bus b. Armada Bus c. Sumber Daya Manusia C. Aspek Pelayanan Bus, yaitu bagaimana pelayan bus Trans Jogja kepada masyarakat. a. Ketepatan Waktu Bus b. Fasilitas Dan Kondisi Armada Bus Trans Jogja c. Sikap Petugas Halte Dan Awak Bus D. Aspek Pengawasan, yaitu mengamati sistem pengawasan kemitraan bus Trans Jogja yang di jalankan. a. Pengawasan Operasional Bus b. Pengawasan Penjualan Tiket c. Pengawasan Penggunaan Anggaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) E. Aspek manfaat, yaitu manfaat yang didapatkan dari kemitraan bus Trans Jogja yaitu antara: a. Implikasi terhadap pemerintah provinsi D.I Yogyakarta
13
b. Implikasi terhadap PT Jogja Tugu Trans c. Implikasi terhadap masyarakat Penutup Bab VII. Kesimpulan dan Saran Pada bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan hasil penelitian ini yang akan di jelaskan pada kesimpulan penelitian. Kemudian penulis akan memberikan saran atas hasil penelitian.
14
