BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Keberhasilan otonomi daerah dapat dicerminkan dari peningkatan
pelayanan dan tersedianya fasilitas yang memadai untuk kesejahteraan masyarakat. Hal yang dapat mewujudkan keadaan tersebut salah satunya apabila pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan dengan proses dan diawasi pengelolaannya dengan baik. Maka perlu adanya reformasi anggaran yang secara transparan dan akuntabel. Reformasi tidak hanya pada aspek struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. Definisi APBD dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu
33 1 Universitas Sumatera Utara
periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pada saat ini pemerintah menggunakan penganggaran berbasis pendekatan kinerja. Menurut Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai Anggaran Berbasis Kinerja, sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, cara penyusunan ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan, namun lebih dititk beratkan pada kebutuhan belanja dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa secara teliti apakah dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Tolak ukur keberhasilannya adalah adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun apabila anggaran tersebut surplus atau defisit berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Pemerintah adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan dalam bermasyarakat dan menyelenggarakan pelayananan publik dengan anggaran yang bersumber dari APBD/APBN. Oleh karena itu, pemerintah dapat menarik pajak, pungutan lain. Pelayanan dapat berupa penyediaan barang dan jasa, misalnya pertahanan dan keamanan, peradilan, pendidikan, kesehatan dan penyediaan infrastruktur yang baik. Peranan pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam: 1. Fungsi Alokasi Semula barang dan jasa itu dihasilkan oleh swasta dan di jual di pasar. Namun berkembangnya kebutuhan masyarakat, ada barang dan jasa yang tidak dapat disediakan swasta di pasar dan barang serta jasa itu dikenal dengan 33 2 Universitas Sumatera Utara
nama barang dan jasa publik. Barang dan jasa tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai wakil masyarakat dan mengetahui barang dan jasa apa saja yang diinginkan oleh masyarakat selain barang dan jasa yang disediakan swasta. 2. Fungsi Distribusi Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapat atau kekayaannya agar masyarakat sejahtera. Tetapi bagaimanapun juga upaya ini tidaklah mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi perolehan pendapatan, misalnya kepemilikan faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan seseorang. 3. Fungsi Stabilisasi Pemerintah
dengan kebijaksaan fiskal perlu mempertahankan atau
mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri yang baik serta tingkat pertumbuhan yang memadai. Pemerintah daerah mempunyai pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran pemerintah (public expenditure) pada berbagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menyentuh hajat hidup masyarakat termasuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Komposisi pengeluaran pemerintah
yang proporsional
sangat
menentukan
dalam
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Menurut Ghosh, (2005:81) Pembangunan infrastruktur pada sektor transportasi, irigasi, pertanian, pendidikan, kesehatan berpotensi meningkatkan
33 3 Universitas Sumatera Utara
pertumbuhan ekonomi. Menurut pendapat Le (2005) bahwa pengeluaran publik merupakan instrument penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor fundamendal dalam menganalisis
pembangunan
ekonomi
yang
terjadi
pada
suatu
negara.
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia pertanda bahwa terjadi tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu, karena terjadi aktivitas ekonomi. Maka dari pada itu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada suatu negara sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada irisan yang saling berkaitan antara pendidikan dan kesehatan dengan SDM, yaitu masyarakat pada suatu negara. Tidak akan terjadi perbaikan kualitas hidup masyarakat apabila pendidikan dalam suatu negara tidak dibenahi. Dan tidak akan ada pendidikan apabila kualitas kesehatan disuatu negara sangat buruk. Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dapat mendorong angka pertumbuhan ekonomi, yang sebagian besar pendapatan Provinsi Sumatera Utara masih disumbang oleh sub-sektor pertanian antara lain perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara secara umum masih bersifat Agraris. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari agrarian sangat besar dan Belanja Pemerintah Provinsi untuk pembangunan Infrastruktur mencapai satu triliun (dalam satuan rupiah) pada tahun 2014, penulis ingin melihat sejauhmana dampak Pengeluaran tersebut dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.
433 Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan uraian di atas sangat menarik untuk dilakukan penelitian terhadap pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk Pembangunan Manusia. Pengeluaran Pemerintah Provinsi yang diteliti terutama yang berkaitan pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan kurun waktu tahun 2000 – 2014 pengaruhnya terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga penelitian
itu
berjudul:
“Pengaruh
Belanja
APBD Bidang
Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Utara.” 1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaruh Belanja APBD sektor Infrastrukur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara periode 2000 – 2014? 2. Bagaimanakah pengaruh Belanja APBD sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara periode 2000 – 2014? 3. Bagaimanakah pengaruh Belanja APBD sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara periode 2000 – 2014?
533 Universitas Sumatera Utara
1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1
Tujuan Penelitian
Sesuai rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja APBD pada sektor Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara periode 2000 – 2014? 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja APBD pada sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara periode 2000 – 2014? 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja APBD pada sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara periode 2000 – 2014? 1.3.2
Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 1. Sebagai penjelasan atas pengaruh Belanja APBD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. 2. Secara akademik, diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan bahan kajian terhadap perekonomian provinsi Sumatera Utara kurun waktu tahun 2000-2014. 3. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Provinsi Sumatera Utara dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi. 633 Universitas Sumatera Utara
