BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Atas dasar tersebut pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional
1 Universitas Sumatera Utara
(SJSN) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Melalui Departemen Kesehatan RI, pemerintah memberi tugas kepada PT. Askes (Persero) sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai wujud komitmen pemerintahan dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional. Pada tanggal 1 Januari 2014 PT Askes berubah nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang terdiri atas BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan (Kemenkes RI, 2013). Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). Dalam (Permenkes No.75 tahun 2014 tentang puskesmas) pengertian dari Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas diselenggarakan oleh pemerintah untuk melakukan upaya kesehatan yaitu upaya
2 Universitas Sumatera Utara
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseoragaan. Salah satu upaya pelayanan perseorangan adalah rujukan. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antara sarana pelayanan kesehatan yang sama. Rujukan pelayanan kesehatan perorangan dilakukan apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi satu kasus penyakit tertentu, maka puskesmas tersebut wajib merujuknya ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu (baik horisontal maupun vertikal). Sebaliknya pasien paskah rawat inap yang hanya memerlukan rawat jalan sederhana, dirujuk ke puskesmas. Menurut Permenkes No. 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan progran JKN. Setiap peserta memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta JKN terdiri atas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). FKTP dimaksud adalah: (1) Puskesmas atau yang setara, (2) Praktik Dokter, (3) Praktik dokter gigi, (4) Klinik Pratama atau yang setara, (5) Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara. Lalu untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) berupa: (1) Klinik utama atau yang setara (2) Rumah Sakit Umum, (3) Rumah Sakit Khusus. Menurut Permenkes 001 tahun 2012 tentang rujukan pelayanan kesehatan perorangan. BPJS mempunyai sistem rujukan secara berjenjang sesuai dengan 3 Universitas Sumatera Utara
kebutuhan medis, dimana pada tahap pertama, peserta dapat berobat ke fasilitas pelayanan primer seperti puskesmas, klinik atau dokter keluarga yang tercantum pada kartu peserta BPJS kesehatan, dan apabila peserta memerlukan pelayanan lanjutan oleh dokter spesialis, maka peserta dapat di rujuk ke fasilitas kesehatan sekunder dan tertier. Menurut ketentuan umum sistem rujukan berjenjang oleh BPJS Kesehatan salah satunya adalah dalam menjalankan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan wajib melakukan sistem dengan mengacu pada perundangundangan yang berlaku seperti terbatasnya jenis dan jumlah obat yang sesuai dengan standar dalam Formularium Nasional (Formas), standar alat kesehatan yang tercantum dalam Kompendium Alat Kesehatan dan standar pelayanan lainnya yang tercantum dalam JKN dan peserta yang ingin mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan sistem rujukan dapat dimasukkan dalam kategori pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga tidak dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan (Kemenkes, 2013). Peraturan Menteri Kesehatan No.75 tahun 2014 tentang puskesmas menyebutkan
bahwasannya
puskesmas
mempunyai
wewenang
untuk
meningkatkan sumber daya manusia yaitu dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang berkompetensi sesuai dengan bidangnya, ketersediaan alat sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai dengan Kompendium Alat Kesehatan serta ketersediaan obat sesuai dengan Formularium Nasional (Fornas) merupakan prasyarat dari sebuah puskesmas.
4 Universitas Sumatera Utara
Puskesmas Padang Bulan Selayang II merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Medan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam era BPJS terkait Jaminan Kesehatan Nasional memiliki kewenangan melakukan pelayanan kesehatan primer mencakup 155 penyakit. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu pegawai Puskesmas Padang Bulan Selayang II di lapangan diketahui proses pelayanan di puskesmas dilakukan dengan cara pasien datang ke puskesmas, mendaftar di loket pendaftaran dan tata usaha kemudian di arahkan ke kamar pemeriksaan kecuali pasien dari Ruang Gigi. Setelah dari ruang pemeriksaan pasien, pasien yang tidak dapat ditanggani oleh puskesmas karena berbagai pertimbangan seperti jenis penyakit, kebutuhan penanganan lanjut, ketersediaan obat dan fasilitas yang kurang mendukung, maka pasien dapat dirujuk ke pelayanan lanjutan dengan membawa surat rujukan. Selain itu, pasien juga dapat langsung meminta surat rujukan bila kunjungan rujukan ulangan (kontrol) dengan syarat surat balasan rujukan dari rumah sakit sudah ada, begitu juga dengan pasien gawat darurat yang langsung dirujuk. Namun bagi pasien yang dapat ditangani oleh pihak puskesmas nantinya akan diarahkan ke kamar suntik atau ke ruang Laboratorium lalu ke kamar obat, tapi jika pasien tidak memerlukan suntikan, pasien langsung dapat diarahkan ke kamar obat.
5 Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.1 Hasil Survei Awal dari Puskesmas Padang Bulan Selayang II.
2013 2014 2015
Jumlah Kunjungan 25016 24857 21743
Jumlah Rujukan
Persentase
4093 5092 6409
16.36 % 20.49 % 29.48 %
Sumber : Puskesmas Padang Bulan Selayang II
Dari data diatas dapat dilihat terjadinya peningkatan jumlah rujukan dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Kenaikan awal dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 4.13% dan meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 8.99%. Persentase jumlah rujukan tahun 2014 di Puskesmas Padang Bulan Selayang II dikatakan lebih besar dengan persentase jumlah rujukan Puskesmas Bestari pada tahun 2014 yang hanya 12.94%. Menurut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial No. 2 Tahun 2015 Target pemenuhan rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik oleh FKTP sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, sebagai berikut : a. target pada zona aman sebesar kurang dari 5% (lima persen) setiap bulan; b. target pada zona prestasi sebesar kurang dari 1% (satu persen) setiap bulan. Sesuai data diatas dapat disimpulkan bahwasanya persentasi rujukan Puskesmas Padang Bulan tiap bulannya melebihi target zona aman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Penyelengara Jaminan Sosial No. 2 Tahun 2015. Dari wawancara oleh petugas yang bekerja di puskesmas bawasannya mereka telah mengikuti prosedur yang di berikan oleh pihak BPJS dengan tidak
6 Universitas Sumatera Utara
memberikan surat rujukan tanpa ada alasan medis tetapi jumlah rujukan yang ada tetap meningkat dari tahun ke tahun. Namun ada pun pendapat yang di berikan pasien
saat
ditanyakan
mengapa
meminta
rujukan,
mereka
menjawab
bahwasannya perlatan yang ada memang tidak lengkap. Ada pula pasien yang sudah berulang kali berobat namun tak kunjung sembuh menjadikan kebanyakan pasien lebih mememilih untuk di rujuk ke rumah sakit. Situasi peningkatan rujukan ini menjadikan puskesmas tidak menjalankan fungsinya sebagai gatekeeper dalam mengontrol dan menyalurkan pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta wajib BPJS tidak sesuai dengan azas pelayanan berjenjang di Puskesmas Padang Bulan Selayang II. Adapun 3 penyakit terbanyak yang sering di rujuk seperti : Hipertensi, Diabetes Melitus dan Myopia. Jenis penyakit ini merupakan penyakit yang wajib ditangani di pelayanan tingkat pertama sesuai dengan panduan pelayanan medis bagi dokter di fasilitas kesehatan primer. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pelaksanaan pemberian rujukan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Padang Bulan Selayang II di kecamatan Medan Selayang tahun 2016. 1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1
Tujuan Umum Untuk menganalisis pelaksanaan pemberian rujukan pasien peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Padang Bulan Selayang II.
7 Universitas Sumatera Utara
1.3.2
Tujuan Khusus
a. Untuk menganalisa ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Padang Bulan selayang II yang terkait dengan system rujukan. b. Untuk menganalisa ketersediaan obat pada Puskesmas Padang Bulan selayang II dalam pelaksanaan rujukan. c. Untuk menganalisis implementasi pemberian rujukan pada peserta BPJS di Puskesmas Padang Bulan selayang II. 1.4 Manfaat Penelitian a. Bagi Puskesmas Padang Bulan Selayang II sebagai masukan guna meningkatkan pelayanan yang diberikan dapat terlaksana sesuai fungsinya sebagai gatekeeper. b. Sebagai sumber referensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan rujukan puskesmas.
8 Universitas Sumatera Utara
