PEMAPARAN PROSES JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Nomor Perakara: 30/PUU-XII/2014
oleh : Zumrotin K Susilo Yayasan Kesehatan Perempuan
Tren Perkawinan Anak Data Dunia: 60 persen anak perempuan menikah
pada usia kurang dari 18 tahun (sumber UNICEF 2010) 34,5 persen anak perempuan di Indonesia menikah pada usia kurang dari 19 tahun (BPS 2008) Perkawinan anak di Indonesia nomor 2 se Asean sesudah Kamboja (UGM) Indonesia sendiri berada pada peringkat 22 dibandingkan negara-negara Islam (Iran, Arab Saudi) yg hampir 0% perkawinan anak.
ALASAN PERNIKAHAN ANAK Kemiskinan ( Ekonomi ) Budaya masyarakat Interpretasi agama yang tidak tepat Kehamilan yang tidak di inginkan
PROSES YKP MELAKUKAN JR Pada Awalny YKP telah melakukan intervensi di 10 kabupaten dan 3 kecamatan, yang angka kematian ibu dan angka kematian anaknya tinggi. Kabupatennya adalah: • Bondowoso
• Kampar
• So’e
• Kebumen
• Sambas
• Timika
• Bogor
• Jakarta ( Gambir,
• Cianjur • Tasikmalaya
• Batang
Pesanggrahan dan Jagakarsa)
BENTUK BENTUK KEGIATAN / PROGRAM DI SETIAP KABUPATEN Pendidikan sebaya tentang Kespro remaja
Pelatihan Kespro untuk guru dan provider Sosialisasi Kespro pada Toga, Tomas, dan orang tua
murid Pelatihan kampanye melalui media film, poster dan artikel Melakukan lomba poster, artikel dan film dengan tema kampanye pencegahan perkawinan anak Melakukan siaran di radio interaktif di radio lokal kabupaten tentang Kespro dan permasalahanya
BENTUK –BENTUK KEGIATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA dan KAMPANYE PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINII
Melalui RADIO SOSIALISASI PEMKAB Kepada TOGA, TOMAS, ORTU MURID dan GURU
6
SOSIALISASI Kepada MASYARAKAT
SOSIALISASI Kepada MURID
Salah satu hasil assessment (Kab. Bondowoso) Pada tahun 2010 Bondowoso merupakan kabupaten dengan
peringkat ke-2 paling buruk untuk Kematian Ibu se-provinsi Jawa Timur. Angka kematian bayi di 2010 adalah 56.62 per 1000 kelahiran hidup, terburuk ke-3 untuk kabupaten se-provinsi Jawa Timur. Tingkat kemiskinan yang tinggi di kab. Bondowoso Masih tingginya angka perkawinan anak ( dibawah 18 tahun) sebesar 49% dan dalam waktu 1 tahun 50% persen dari pernikahan tersebut bercerai. Atas temuan inilah YKP diminta oleh Pemda (Bupati) Bondowoso melakukan pendidikan dan penyuluhan Pencegahan Perkawianan Anak dalam aspek Kespro.
Capaian Kab. Bondowoso
Tahun
Jml Pernikahan Dini
Total Pernikahan
2011
2759
5418
2012
2800
5597
(Asumsi capaian 2013)
2331
5363
Sumber Data : KBPP, 2013
Proses menuju JR (1) Setelah diyakini bahwa pernikahan anak yang berdampak pada hilangnya hak anak untuk memperoleh kehidupan yang baik seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dll. Beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan 1. Workshop “Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan Anak” (27 November 2012)dihadiri 50 tokoh agama se-Jawa.Dalam workshop ini semua tokoh agama sepakat bahwa usia pernikahan anak dinaikan menjadi 21 tahun. 2. Rangkaian diskusi bersama stakeholders (Pemerintah, LSM dan Lembaga Donor) “Menggugat Batasan Usia Pernikahan Menurut UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 Yang Bertentangan Dengan Konstitusi“ (April-Mei-Juni 2013)
Proses menuju JR (2) 3. Workshop surat mengetahui pandangan Pemerintah “Perlunya
Review Kembali Batasan Usia Pernikahan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (19 Nov 2013). Bekerjasama dengan BKKBN. Hadir menjadi narasumber Kepala BKKBN, Bupati Bondowoso, Pemuka Agama Bapak KH Solahodin Wahid, dan Pelaksana lapangan pendidikan Kespro di kab. Tasikmalaya Bpk. Endang 4. Dari rangkaian kegiatan diatas, meyakinkan YKP untuk segera menindaklanjuti rencana JR UU Perkawinan No 1 tahun 1974 ke MK. Untuk itu YKP menunjuk Ibu Rita Serena Kolibonso S.H,. LL.M. Dan Bapak Tubagus Haryo Karbyanto, S.H. Sebagai kuasa hukum.
Proses menuju JR (3) 5. Tanggal 5 April 2014 YKP memasukan gugatan ke MK
6. 7.
8. 9.
dan mendapatkan nomer perkara 30/PUU-XII/2014. Pada tanggal yang sama 5 April 2014 ,YKP juga melakukan konfrensi pers Mengundang organisasi lain untuk menjadi pihak terkait . Lima (5) organisasi yang menjadi pihak terkait, adalah: PKBI, Kalynamitra, Rahima, WRI dan ARI. Mempersiapkan saksi ahli dan korban Jumlah persidangan atas gugatan yang dilakukan YKP dan pihak terkait sebanyak 10 kali
Proses menuju JR (4) 10. Dalam melakukan kegiatan ini YKP harus memanfaatkan modal
sosial untuk memperkuat dan mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat, LSM dan lembaga/institusi lainnya, berupa: Amicus Currie (sahabat persidangan)dari kelompok koalisi +18 Koalisi +18 mengajukan gugatan yang sama ke MK dengan nomor perkara 74/PUU-XII/2014 Beberapa media kampanye pencegahan perkawinan anak yang dilakukan mitra, seperti: • Film dokumenter perkawinan anak yang dikeluarkan Kalyanamitra dan WRI • Petisi dan Videografis stop perkawinan anak oleh koalisi+18 • Ruang-ruang diskusi (cth.YKP-sentilan-sentilun Metro TV tentang Perkawinan Anak, Traveling Journal on Women RuralPhilipina-Kisah Lina dari Bondowoso, dll)
Gambaran Persidangan di MK (1) Sebelum didaftarkan gugatan ke MK,YKP melakukan kajian tentang
pasal-pasal dalam konstitusi yang dilanggar dalam praktek perkawinan anak. Salah satunya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi” Dimana pada perkawinan anak hal ini tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu juga YKP mengkaji adanya kegagalan kebijakankebijakan yang dikeluarkan pemerintah karena perkawinan anak, seperti: Program wajib belajar 12 tahun, perbedaan definisi usia anak pada UU Perlindungan anak usia 18 tahun masuk dalam kategori anak.Kajian ini untuk memastikan bahwa perkawinan anak melanggar UUD 1945.
Gambaran Persidangan di MK (2) Menyusun strategi menampilkan saksi ahli dan korban perkawinan
anak. Saksi ahli dibagi dalam: Cluster 1: kesehatan dan psikolog , Cluster 2; Pelanggaran HAM Cluster 3: Akademisi dan Media, Cluster 4: Agama Testimoni korban perkawinan anak Setelah saksi ahli yang diajukan YKP berbicara pada persidangan, pihak MK pun mengajukan ahli dari lembaga Agama yang ada di Indonesia seperti: MUI, NU, Muhammadiyah, Walubi, PGI, KWI, Hindhu Parisadha dan Matakin.YKP melakukan pendekatan langsung kepada 7 lembaga tersebut untuk menjelaskan apa yang menjadi gugatanYKP dan mengetahui respon awal dari masingmasing lembaga agama tersebut.
Gambaran Persidangan di MK (3) Setelah saksi ahli yang diajukan YKP berbicara pada
persidangan, pihak MK pun mengajukan saksi dari perwakilan Agama yang ada di Indonesia seperti: MUI, NU, Muhammadiyah, Walubi, PGI, KWI, Hindhu Parisadha dan Matakin. Pada sidang terakhir saksi ahli dari MUI juga mengajukan
ahli dari psikolog
Daftar Saksi Ahli dan korban
NO
NAMA
1 dr. Julianto Witjaksono
Sp.OG
BIDANG Ahli Endocrinologi (Ahli
Hormon)
2 Maria Ulfa Anshor
Ahli Hak Asasi Anak
3 Prof. Dr. M. Quraish
Ahli Tafsir Agama Islam
Shihab
4 Prof. Dr. Muhadjir Darwin 5 dr. Kartono Mohamad
Ahli Kependudukan dan Peneliti Ahli Kesehatan Reproduksi
Menuju Putusan MK Pada tanggal 27 Februari 2015, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah mengirimkan kesimpulan Presiden dalam perkara No. 30-74/PUU-XII/2014 perihal pengujian UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Dalam kesimpulannya, Pemerintah menggarisbawahi pentingnya penghentian perkawinan usia anak dan yang terpenting adalah Pemerintah secara terbuka mengapresiasi dan mendukung upaya hukum yang telah dilakukan oleh para Pemohon dalam hal pengujian di MK untuk menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan
Terima kasih
