PEMANFAATAN HASIL HUTAN LESTARI DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING INDUSTRI KEHUTANAN NASIONAL
Oleh: Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
Disampaikan pada acara : Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2013 Jakarta, 12 Februari 2013
Hutan Indonesia Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (17,9 juta ha)
Konservasi (26,8 juta ha)
Hutan Produksi Terbatas (24,4 juta ha)
IUPHHKRE
Hutan Produksi (32,6 juta ha)
IUPHHKHTR
IUPHHKHT
Hutan Lindung (28,8 juta ha)
IUPHHK Hutan Produksi IUPHHK
Luas (x 1000 ha)
HA
295
23.600
HT
247
10.000
RE
4
199
3.262
165
HTR IUPHHKHA
Unit
Total luas
33.964 2
Jumlah, Kapasitas dan Produksi Industri Primer 2011 Kapasitas (m3)
Produksi (m3) 1.778.435,25
3.204.707,52 812.343,01 12.533.565 (149 unit) Kayu Lapis dan LVL
2.601.045 (79 unit) Veneer
907.118,69 43.754.296 (26 unit) Chip
6.296.396 (250 unit) Kayu Gergajian
3
KONDISI DAN PERMASALAHAN IPHHK dari HA
KONDISI INDUSTRI PRIMER Iklim Usaha Kurang Kondusif Kinerja Industri Mesin Sudah Tua Boros BB Tidak Efisien dan Daya Saing Produk Industri Tutup / Berhenti / Mengurangi Produksi PHK Pengangguran
KONDISI BB Potensi HA Pembangunan HT Lamban Bahan Baku Sumber BB Jauh dari Lokasi Industri Biaya Transportasi Harga BB Kurang Layak Masih Dijumpai Gangguan Aliran BB ke Industri Biaya Ekonomi
KONDISI PASAR Krisis Ekonomi Global Permintaan Ekspor Devisa Promosi ke Pasar (DN & LN) Belum Optimal Diversifikasi Produk Sesuai Permintaan Pasar Belum Optimal 4
KONDISI INDUSTRI PRIMER
KONDISI DAN PERMASALAHAN IPHHK dari HT/HR
Iklim Usaha Kondusif Kinerja Industri Mesin baru efisien BB Daya Saing Produk Industri berkembang/ manembah Produksi angkatan kerja
KONDISI BB
KONDISI PASAR Permintaan Ekspor Devisa
Potensi HT/HR Bahan Baku
Promosi ke Pasar (DN & LN) menuju Optimal
Sumber BB dekat dengan Lokasi Industri Biaya Transportasi Harga BB kompetitif Biaya Ekonomi
Peluang Diversifikasi Produk Sesuai Permintaan Pasar (Termasuk Legalitas) 5
Situasi Hutan Jawa Produksi DI Yogyakarta P
Hutan Produksi Hutan Rakyat
TOTAL
67,55 95,000.00
95,067.55
Jawa Timur
Pdv
0.01 0.86
0,43
P
340,000.00 1,700,000.00
2,040,000.00
Jawa Tengah Pdv
0.62 2.29
1.45
P
441,143.00 2,192,534.00
2,633,677.00
Jawa Barat dan Banten
Pdv
P
0.54 3.58
2.06
177,388.96 1,720,712.94
1,898,101.90
TOTAL
Pdv
P
Pdv
0.38 2.72
958,599.51 5,708,246.94
0.52 2.72
1.55
6,666,846.46
1.62
Diolah dari : Dishutbun DI Yogyakarta (2009), Dishut Jabar (2010), BPKH XI (2009, 2010), Dishut Jateng (2012), Dishut Jatim (2012) Master Plan Industri Perkayuan di Wonosobo - 2010
--Pasokan BB--
Keterangan: P = Produksi (m3) Pdv = Produktivitas (m3/ha/th)
Dishut Jatim - 2012
Dishut Jateng - 2011
66
Situasi Industri Primer Kehutanan di Pulau Jawa No
Di Bawah 2.000 m3
Propinsi
2.000-6.000 m3
Di Atas 6.000 m3
TOTAL
Kap.
JLH
Kap.
JLH
Kap.
JLH
Kap.
%
JLH
%
1
Jawa Timur
380,461
323
569,818
116
2,863,700
87
3,813,979
40 526
16
2
Jawa Tengah
525,855
356
698,940
154
1,833,700
43
3,058,495
32 553
16
3
DI Yogyakarta
28,128
35
10,800
4
-
38,928
0
39
1
4
Jawa Barat
-
-
-
-
220,500
7
2,150
64
5
Banten
79,841
71
145,080
36
508,960
4
733,881
8
111
3
6
DKI Jakarta
-
-
-
-
50,400
1
50,400
1
1
0
TOTAL
1,014,285
785
1,424,638 310
-
5,477,260
142
1,932,553 20
9,628,236 100 3,380
100
Diolah dari : Dephut (2009), BP2HP VIII (2012), Dishut Jateng (2012), Dishut Jatim (2012), Dishut Jabar (2011) Sumber: JAVLEC, 2012
77
Situasi Industri Kehutanan Industri Lanjutan Berbahan Baku Kayu
Sumber: JAVLEC, 2012 88
BB
PERKEMBANGAN STRUKTUR PEMENUHAN BB IPHHK KP > 6.000 M3/TH SELAMA 8 TH TERAKHIR (2005 - 2012 )
35
HT
± 38, 61 Jt m3 (78,61 %)
± 36,73 Jt m3 ± 35,47 Jt m3 (77,91%) (80,14%)
30 25
± 23,46 Jt m3 (62,58%)
± 24,67 Jt m3 (68,53%)
± 24,50 Jt m3 (67,90%)
± 20,50 Jt m3 (56,35%)
± 28,82 Jt m3 (77,10%)
20 15 10
± 11,26 Jt m3 (30,03%)
± 5,54 Jt m3 (14,83%)
± 2,78 Jt m3 (7,39%)
5 .± 4,41 Jt m3
0
± 7,40 Jt m3 (20,45%)
± 7,18 Jt m3 (19,94%)
± 11,47 Jt m3 (31,53%)
± 4,16 Jt m3 (11,53%)
(12,12%)
2005
2006
± 4,29 Jt m3 (11,65%)
2007
2008
± 6,02 Jt m3 ± 5,49 Jt m3 (13,60%) (11,64%)
± 5,82 Jt m3 (11,84 %)
± 4,94 Jt m3 (10,45%) ± 3,00 Jt m3 (8,07%) ± 2,77 Jt m3 (6,26%)
2009
•Data berdasarkan RPBBI Online per 10 Januari 2013
2010
2011
HA L ± 4,68 Jt m
3
(9,53%)
2012 Th
SUMBER BAHAN BAKU (Jt m3) : ► HA : HUTAN ALAM ( IUPHHK-HA / HPH & IPK / ILS ) ► HT : HUTAN TANAMAN ( IUPHHK-HT / HTI, HR, KAYU PERKEBUNAN, PERHUTANI & LC PENYIAPAN LAHAN IUPHHK-HT) 9 ► L : SUMBER SAH LAINNYA (STOCK IPHHK, IMPOR KAYU BULAT, HASIL LELANG, PEMILIK/PEDAGANG, IPHHK LAIN) 9
SVLK
10
Pengertian Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. 11
Latar Belakang SVLK • • • •
Illegal logging dan illegal trade. Image pengelolaan hutan Indonesia kurang baik. Bali FLEG Declaration 2001. Trend legalitas kayu di perdagangan internasional (EU Timber Regulation, US Lacey Act, Australia Illegal Logging Prohibiton Bill, Japan Green Konyuho/Goho Wood). • Rendahnya daya saing produk Indonesia. • Rendahnya kesejahteraan masyarakat.
12
Landasan Hukum UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. PP No. 6 Tahun 2007 jo. No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Permenhut P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/2012 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin atau pada Hutan Hak. PerDirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 jo P.8/VIBPPHH/2012 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), yang merupakan pembaharuan dari PerDirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-Set/2009 dan No. P.02/VI-BPPHH/2010.
13
Mengapa SVLK? – SVLK memberikan kepastian bagi pasar bahwa kayu /produk kayu Indonesia dijamin legal dan berasal dari hutan lestari.
• Memperbaiki tata kepemerintahan (governance) kehutanan Indonesia. • Meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia. • Mereduksi praktek illegal logging dan illegal trading. • Meningkatkan pendapatan masyarakat 14
Kayu Legal ? Kayu disebut SAH/LEGAL jika kebenaran: • Asal kayu, • Ijin Penebangan, • Sistem dan Prosedur Penebangan, • Administrasi dan Dokumen Angkutan, • Pengolahan • Perdagangan / pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku 15 15
Prinsip SVLK 1. Tata Kelola yang lebih baik (Governance ) 2. Keterwakilan (Representativeness ) 3. Transparansi/keterbukaan (Credibility ) 16 16
HA/HT/PEMEGANG HAK PENGELOLAAN (a.l. PERHUTANI)
6
2
3
4 IPK/ILS/HTHR
HUTAN HAK/ TANAH MILIK VLK
HTR/HKm/HD VLK VLK
PHPL
1
VLK VLK
INDUSTRI PENGRAJIN PEDAGANG EKSPOR
5 17 17
Lingkup SVLK Hutan Negara
Hutan Hak / Hutan Milik
Finished Product
Industri Primer
Industri Sekunder & Barang Jadi
V-Legal
Ekspor Kayu Sitaan
18 18
Pelaku Utama SVLK NO
LEMBAGA
POSISI FUNGSI DALAM SISTEM
1
KEMENHUT
Pembuat kebijakan, fungsi pembinaan, menetapkan LPPHPL atau LV-LK, Unit pengelola informasi VLK
2
KAN
Melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL atau LV-LK
3
LP-PHPL & LV-LK
Melakukan penilaian kinerja PHPL dan/atau melakukan verifikasi legalitas kayu berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan Kemenhut
4
AUDITEE (Unit Managemen)
Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak yang berkewajiban memiliki Sertifikat PHPL (S-PHPL) atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
5
PEMANTAU INDEPENDEN
Masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL/S-LK 19
KEMENTERIAN KEHUTANAN (Regulator) KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) SERTIFIKAT AKREDITASI
KELUHAN
Independent Monitoring (PI)
BANDING AKREDITASI KELUHAN
LPPHPL / LVLK AUDIT
S - PHPL S - LK
DOKUMEN V-Legal (FLEGT License) BANDING
UNIT MANAJEMEN
EKSPOR
SILK 20 20
Kronologi Perkembangan SVLK
Illegal logging dan illegal trading
Penindakan Hukum
Tata Kelola Kehutanan 21
1800 1600 1400
Jumlah Kasus
Illegal logging 1200
Encroachment
1000 800
Wildlife Trade
600
Illegal Mining
400 200 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Sumber: Dit. PHH (2012) 22 22
Pengembangan dan pelaksanaan SVLK • Pemberlakuan EUTR Pengembangan SVLK • Penandatanganan Permenhut P. 68/2011 bersama multi FLEGT-VPA stakeholders • Ratifikasi Deklarasi Permenhut P.38/2009 Shipment Bali tentang Test FLEG
2010
2007
JointStatement FLEGT-VPA
Negosiasi FLEGT-VPA Kerjasama Bilateral dengan USA, Jepang, Cina, Inggris dan Australia
2013
2002
2011
2003 - ............ 2009
2012
2001
EU TR 995/2010
1 Januari Implemention of SVLK
Permendag 64/2012 terkait ketentuan ekspor produk industri kehutanan
23
LPPHPL No.
Nama
No. Akreditasi
1.
PT. Ayamaru Certification
LPPHPL-001-IDN
2.
PT. Sarbi International Certification
LPPHPL-004-IDN
3.
PT. SUCOFINDO SBU (SICS)
LPPHPL-005-IDN
4.
PT. Almasentra Certification
LPPHPL-006-IDN
5.
PT. Rensa Global Trust
LPPHPL-007-IDN
6.
PT. Forescitra Sejahtera
LPPHPL-009-IDN
7.
PT. Mutuagung Lestari
LPPHPL-008-IDN
8.
PT. Nusa Bakti Mandiri
LPPHPL-010-IDN
9.
PT. Equality Indonesia
LPPHPL-013-IDN
10.
PT. Multima Krida Cipta
LPPHPL-015-IDN
11.
PT. TUV International Indonesia
LPPHPL-016-IDN
12.
PT. Global Resource Sertifikasi
LPPHPL-017-IDN
13.
PT. Transtra Permada
LPPHPL-018-IDN
14.
PT. Trustindo Primakarya
LPPHPL-019-IDN 24
LVLK (Diakreditasi berdasar ISO/IEC Guide 65) No.
Nama
No. Akreditasi
1.
PT. BRIK
LVLK-001-IDN
2.
PT. Sucofindo
LVLK-002-IDN
3.
PT. Mutuagung Lestari
LVLK-003-IDN
4.
PT. Mutu Hijau Indonesia
LVLK-004-IDN
5.
PT. TUV International Indonesia
LVLK-005-IDN
6.
PT. Equality Indonesia
LVLK-006-IDN
7.
PT. Sarbi Moerhani Lestari
LVLK-007-IDN
8.
PT. SGS Indonesia
LVLK-008-IDN
9.
PT. Transtra Permada
LVLK-009-IDN
10.
PT. Trustindo Primakarya
LVLK-010-IDN
11
PT. Ayamaru
LVLK-011-IDN
Dalamproses akreditasi : 1. PT. Almasentra Konsulindo 2. PT. Smartwood Rainforest Alliance 3. PT. SCS
25 25
Progress of SVLK No. Certification 1.
2.
3. 4.
SFM
Passed (unit&ha)
Failed (unit&ha)
(9,970,346)
7 (443,746)
13
3
77
FOREST LEGALITY VERIFICATION
(856,783)
COMMUNITY FOREST
14
INDUSTRY LEGALITY VERIFICATION
On Process (unit&ha)
4 88 (534,799) (10,948,891 )
21
37
(143,475) (1,330,289) (2,330,547) -
-
(7,688)
384
Total (unit&ha)
14 (7,668)
15
77
476
26
PENERBITAN DOKUMEN V-Legal PER Pebruary 11, 2013 TOTAL DITERBITKAN
7.233 (172/hari)
NEGARA TUJUAN
114
NEGARA ANGGOTA UE
24
HS CODE
29
PELABUHAN MUAT
39
PELABUHAN BONGKAR
449
BERAT
1.002.815,828 KG
JUMLAH LVLK YANG SUDAH MENERBITKAN VALUE
9/11 US $ 931,707,946.00 27
Ekspor Produk Kehutanan
28 28
• •
Permendag 64/2012
Ekspor produk industri kehutanan wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal kecuali terhadap produk industri kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok C (Pasal 14 Ayat 1) Kewajiban melengkapi Dokumen V-Legal:
HS Kelompok A
HS Kelompok B
1. Ex. 4407.10.00.00 s.d Ex. 4407.99.90.00 2. Ex. 4408.10.10.00 s.d Ex. 4408.90.00.00 3. Ex. 4409.10.00.00 s.d Ex. 4409.29.00.00 4. Ex. 4410.11.00.00 s.d Ex. 4410.90.00.00 5. Ex. 4411.12.00.00 s.d Ex. 4411.94.00.00 6. Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.90 7. Ex. 4413.00.00.00 8. Ex. 4415.10.00.00, Ex. 4415.20.00.00 9. Ex. 4418.10.00.00 s.d Ex 4418.90.90.00 10. Ex. 4421.90.99.00 11. 9406.00.92.00 12. 4701.00.00.00 13. 4702.00.00.00 14. 4703.11.00.00 s.d 4703.29.00.00 15. 4704.11.00.00 s.d 4704.29.00.00 16. 4705.00.00.00 17. 4803.00.30.00, 4803.00.90.00 18. 4804.21.10.00 dan 4804.21.90.00 19. 4806.10.00.00 s.d 4806.40.00.00 20. 4808.40.00.10 21. 4809.20.00.00 s.d 4809.90.90.00 22. 4812.00.00.00 23. 4813.10.00.00 s.d 4813.90.90.00 24. 4814.20.00.00 , 4814.90.00.00 25. 4816.20.10.00 s.d 4816.90.90.00 26. 4818.10.00.00 s.d 4818.90.00.00
1 Januari 2013
1. Ex. 4401.21.00.00, Ex. 4401.22.00.00 2. Ex. 4404.10.00.00, Ex. 4404.20.10.00 3. Ex. 4414.00.00 4. Ex. 4416.00.10.00, Ex. 4416.00.90.00 5. Ex. 4417.00.10.00, Ex. 4417.00.90.00 6. Ex. 4419.00.00.00 7. Ex. 4421.90.20.00 8. 9401.61.00.00 9. 9401.69.00.10, 9401.69.00.90 10. 9403.30.00.00 11. 9403.40.00.00 12. 9403.50.00.00 13. 9403.60.10.00, 9403.60.90.00 14. 9403.90.90.00
HS Kelompok C 1. 4601.22.00.00 2. 4602.12.00.00 3. 9401.51.00.10 4. 9403.81.00.10 5. 4802.10.00.00 s.d 4802.69.00.00 6. 4804.11.00.00 s.d 4804.19.00.00 dan 4804.29.00.00 s.d 4804.59.00.00 7. 4805.11.00.00 s.d 4805.93.90.00 8. 4807.00.00.00 9. 4808.10.00.00 dan 4808.40.00.90 dan 4808.40.00.90 s.d 4808.90.90.00 10. 4810.13.11.00 s.d 4810.99.90.00 11. 4811.10.21.00 s.d 4811.90.99.00 12. 4817.10.00.00 s.d 4817.30.00.00 13. 4821.10.10.00 s.d 4821.90.90.00 14. 4822.10.10.00 s.d 4822.90.90.00 15. 4823.20.10.00 s.d 4823.90.99.00
29
1 Januari 2014
Peran BRIK dalam Proses Ekspor (Sebelum SVLK)
ETPIK
BRIK
EKSPOR
INATRADE
INSW (Bea Cukai)
30 30
Ekspor Kayu oleh LVLK (Setelah SVLK)
LV-LK 48 HS Code
Dok. V-Legal Laporan Ketidaksesuaian Sertifikat LK
Unit Informasi VLK, Ditjen BUK
Competent Authority
LP-PHPL
Unit Manajemen ETPIK/ETPIK Non Produsen
Customs Negara Tujuan
31
Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu atau LIU (License Information Unit) • Merupakan Unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu yang berkedudukan pada Ditjen BUK (setingkat Es III) • Sistem Informasi VLK (utamanya untuk aktifitas ekspor produk kayu), terkoneksi dengan InaTrade (Kemendag) & National Single Window (Bea Cukai), menggantikan endorsement BRIK. • SILK mulai operasional 1 Januari 2013 (diatur pada Permendag 64/2012).
32 32
• Ditetapkan melalui SK.641/Menhut-II/2011, 10 Nov 2011 Tanda bahwa kayu/produk kayu telah dijamin legalitasnya melalui proses verifikasi, serta fungsi promosi kayu legal • Hak Paten di KEMENKUMHAM Nomor C.00201202497 tanggal 30 Mei 2012. • Dibubuhkan pada kayu/produk kayu bagi auditi yang telah mendapatkan S-LK / S-PHPL • Terdapat juga pada Dokumen V-Legal (ekspor) yg diterbitkan LVLK
33 33
• Merupakan dokumen lisensi ekspor produk kayu • Berlaku untuk 26 HS-Code pada tanggal 1 Januari 2013, dan total 40 HS-Code pada 1 Januari 2014 (Permendag No. 64/2012) • Diterbitkan oleh LVLK • Diterbitkan untuk setiap invoice, bagi ETPIK yang telah memiliki S-LK atau melalui inspeksi bagi yang belum memiliki S-LK.
34 34
Industri Woodworking, Panel, dan Pulp & Kertas Bersertifikat Legalitas Kayu (Tujuan Ekspor UE) No
Jenis Produk
Total industri/exportir
Total industri/exportir bersertifikat LK
Persentase (%)
1
Woodworking
289
149
50,10
2
Panel
37
31
83,80
3
Pulp dan Kertas
15
11
73,33
35
PENGUATAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI
HUTAN RAKYAT / HUTAN HAK DAN
INDUSTRI KECIL 36 36
Kelembagaan Sertifikasi Hutan Hak dan IKM • • •
•
•
•
Jumlah pemegang Hutan Rakyat dan IKM/Pengrajin di P. Jawa > 100.000. Pembentukan kelembagaan kelompok/koperasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar Dalam rangka mendorong percepatan sertifikasi, Pemilik HR dan IKM/ Pengrajin dapat menggunakan KUD Berkualitas yang telah ada sebagai alternatif lembaga/wadah untuk sertifikasi secara kelompok Saat ini terdapat 948 unit KUD dengan kategori Cukup Berkualitas, 247 unit KUD dengan kategori Berkualitas, dan 1 unit KUD dengan kategori sangat berkualitas. Sertifikasi secara kelompok dengan memanfaatkan KUD dilakukan dengan cara menambah Unit Usaha Kehutanan ke dalam struktur usaha KUD. Diperlukan dukungan KemenKop&UKM melalui peningkatan kapasitas/ pendampingan di lapangan terhadap kelembagaan KUD Berkualitas sebagai kelembagaan sertifikasi kelompok Hutan Rakyat, IKM, Industri Rumah Tangga/Pengrajin Pemerintah memfasilitasi sertifikasi Hutan Rakyat, HKm, dan Hutan 37 Desa melalui APBN, biaya donor, dan mitra lainnya
Fasilitasi kepada Hutan Hak/Hutan Rakyat Surat Dirjen BUK No. S.575/VI-BPPHH/2012 Tgl 25 Juli 2012 TUJUAN: Agar pemilik hutan hak siap dalam proses verifikasi yang dilakukan LVLK, dialokasikan biaya pendampingan kepemilikan SLK secara kelompok dengan syarat: • Tergabung dalam Klpk hutan hak atau tergabung dlm unit usaha pd KUD Berkualitas / Koperasi lainnya; • Susunan pengurus Klpk hutan hak, daftar anggota & alamatnya; • Luasan minimal 500 ha atau dalam satu kabupaten; • Peta/Sketsa lokasi kelompok hutan hak; • Memiliki bukti kepemilikan tanah (alas titel atas tanah), berupa: hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, hak eigendom, opstal, erfpacht, landrente, girik, pipil, kekitir dan verponding Indonesia, surat keterangan riwayat tanah, lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis (dimaksud UU Pokok Agraria); • Diajukan oleh KADIS Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan. 38 38
Fasilitasi Industri Skala kecil/Pengrajin Surat Dirjen BUK No. S.577/VI-BPPHH/2012 Tgl 25 Juli 2012 TUJUAN: Agar pemilik izin industri skala kecil/pengrajin siap dalam proses verifikasi yang dilakukan LVLK, dialokasikan biaya pendampingan kepemilikan SLK secara kelompok dengan syarat: • Dalam bentuk Klpk (ada akta notaris pembentukan Klpk yang telah diregistrasi di Pemkab / kota setempat) atau tergabung dalam unit usaha pada KUD Berkualitas / Koperasi lainnya; • Industri skala kecil/pengrajin; • Susunan pengurus kelompok industri skala kecil/pengrajin, daftar anggota beserta alamatnya; • Jumlah minimal 25 unit atau minimal dalam satu desa/kelurahan; • Diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perindustrian kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perindustrian.
39 39
REALISASI SERTIFIKASI HUTAN HAK MELALUI FASILITASI*) No
Provinsi
Jumlah Kabupaten
Total Luas (ha)
Keterangan
1
Jawa Tengah
6
3.910,01
Lulus Sertifikasi LK: 1.729,01 ha (2011). Dalam proses verifikasi: 120 ha. Dalam proses pendampingan: 2.061 ha.
2
Jawa Timur
6
6.867,43
Lulus Sertifikasi LK: 2.279,85 ha (2012). Dalam proses pendampingan: 4.587,58 ha.
3
DIY
2
1.960,15
Lulus Sertifikasi LK: 594,15 ha (2011). Dalam proses pendampingan: 1.366 ha.
4
Bali
1
123
Dalam proses verifikasi: 123 ha.
5
Lampung
1
275
Lulus Sertifikasi LK: 275 ha.
6
Sulawesi Tenggara
2
950,06
Lulus Sertifikasi LK: 950,06 ha (2011 dan 2012).
7
Sulawesi Selatan
1
168,708
Lulus Sertifikasi: 168,708 ha (2012)
TOTAL
19
14.524,358
*) Difasilitasi oleh MFP-II
40 40
REALISASI SERTIFIKASI INDUSTRI KECIL MENENGAH MELALUI FASILITASI*) No
Provinsi
Jumlah Unit/Kel
Jenis Produk
Keterangan
1
Jawa Tengah
4
Furniture
Dalam proses pendampingan: 4 unit.
2
Jawa Timur
1
Industri primer
Dalam proses pendampingan: 1 unit.
3
DIY
4
Furniture, Handycraft
Lulus Sertifikasi LK: 3 unit (2012). Dalam proses pendampingan: 1 unit.
4
Bali
2
Furniture, Handycraft
Dalam proses verifikasi: 1 unit. Dalam proses pendampingan: 1 unit.
5
Sulawesi Utara
4
PreFab House
Dalam proses pendampingan: 4 unit.
TOTAL
15
*) Difasilitasi oleh MFP-II
41 41
KERJASAMA • •
•
•
TERKAIT SVLK
MoU penanggulangan Illegal Logging dengan Cina, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat (MoU tahun 2006) telah beberapa kali melaksanakan pertemuan bilateral (WG-ILAT). Atas inisiatif bilateral juga telah diadakan Regional Dialogue Forum sebanyak dua kali (tahun 2009 di Jakarta dan tahun 2011 di Seatle), yang melibatkan 10 negara, antara lain Cina, Malaysia, Australia, Jepang, dll. Kerjasama Indonesia dengan Australia; Pemerintah Australia mengindikasikan menerima SVLK dengan opsi : - Mencantumkan SVLK dalam UU; - MoU; - LoI; - Mutual Recognition; - Mekanisme WTO. APEC telah memiliki Expert Group on Illegal Logging and Associated Trade (EGILAT). 42
Peran dan dukungan instansi terkait Kementerian Luar Negeri
Melanjutkan dan mengawal proses penandatanganan VPA dan proses ratifikasi; Mengkoordinasi para Dubes untuk promote SVLK
Kementerian Perdagangan
Sosialisasi Permendag Nomor 64/2012 dan regulasi impor hasil hutan agar dapat dibuktikan legalitasnya Melaksanakan tata cara ekspor sesuai regulasi Permendag No 64 /2012 Mengawal implementasi SVLK
Kemenkeu cq. Bea dan Cukai POLRI Sekretariat Negara
Memfasilitasi proses ratifikasi
Peran dan dukungan instansi terkait Kementerian Kehutanan
Pembinaan pemegang izin dan menyiapkan implementasi SILK
Kementerian Dalam Negeri
Mendorong Gubernur/Bupati untuk memberikan pelayanan perizinan cepat dan murah bagi IKM/pengrajin/hutan rakyat
Kemeneg Koperasi dan UKM
Membina KUD Berkualitas sebagai wadah kelompok sertifikasi dan pengalokasian anggaran pembinaannya.
Kemenperind
Regulasi kemudahan perizinan bagi IUI/TDI
LKPP
Mendorong kebijakan pengadaan barang pemerintah agar menggunakan produk kayu yang telah S-LK
Perbanas dan IAPI
Mempertimbangkan pemenuhan SVLK dalam hal pemberian kredit dan audit perusahaan.
• SVLK telah diakui Uni Eropa. • Kewajiban due diligence EU bagi negara produsen yang belum menjalankan VPA dan belum siap dengan Sistem Verifikasi Legalitasnya (mulai 3 Maret 2013), yang dapat dimanfaatkan pangsa pasarnya oleh Indonesia. • Menunjukkan pada pasar dunia (EU, USA, Australia, dsb) bahwa produk kayu Indonesia memenuhi prinsip legalitas dan SFM. • Terbukanya peluang kerja baru terkait proses-proses sertifikasi. • SVLK sebagai “leverage” atau standar legalitas kayu di tingkat Internasional. • Komitmen negara eksportir untuk memiliki sistem verifkasi legalitas kayu dan negara importir untuk hanya menerima kayu legal.
45
• “Public Campaign” peningkatan awereness SVLK di tingkat regional dan internasional. • Mempercepat penandatangan VPA, Ratifikasi, dan prosedur lainnya. • Menyiapakan IKM/Pengrajin dan Hutan Hak mengikuti VLK • Menyiapkan industri, ETPIK, ETPIK Non Produsen yang produknya tercantum dalam Permendag 64/2012 sebagaimana target waktu dalam VPA (26 HS pada 1 januari 2013, 40 HS pada 1 Januari 2014). • Permintaan pasar terhadap sertifikasi tertentu (FSC, PEFC dll) 46
Keuntungan HR ber-SVLK • Kejelasan Pasar kayu hutan rakyat, karena industri menginginkan kayu yang telah ber-SLK. • akan memperkuat manajemen pengelolaan hutan skala masyarakat, baik yang didukung oleh LSM pendamping maupun pemerintah daerah. • SVLK akan mendorong penguatan administrasi dan manajemen: penyediaan dokumen-dokumen (pemilikan lahan, peta, batas lahan, dll). Sehingga, Petani HR menjadi mengetahui “kekayaan” atau asset terhadap kayu rakyat miliknya. • HTR/HR ber-SLK akan mendapat kemudahan dalam memperoleh pinjaman dari BLU-Setjen Kemenhut 47 47
PENUTUP • Untuk meningkatkan daya saing Industri Kehutanan Nasional diperlukan upaya-upaya antara lain penerapan S-PHPL dan S-LK. • SVLK telah menjadi komitmen Pemerintah RI dalam memberantas illegal Logging, dan illegal trading. • Perlu dukungan kementerian terkait, Pemerintah Daerah dan para pihak untuk mempromosikan produk kayu bersertifikat legal. • Implementasi SVLK yang bertanggung gugat diperlukan untuk meningkatkan kinerja industri perkayuan dan produk turunannya sehingga diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kinerja ekspor. 48 48
49 49
